EDISI 21 | TAHUN II | RABU, 05 - 18 SEPTEMBER 2012

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:Laspen SianturiPemimpin Perusahaan:Bernike Miranda Pardede

On Line http://issuu.com/rakyatbicaranewsEDISI 21 | TAHUN II | RABU, 05 - 18 SEPTEMBER 2012

Bicara Rakyat

SURAT KABAR

H ar g a R p . 10 .000 ( lu ar ko t a + o n g ko s k i r im)BERSATU KITA TEGUH DENGAN MOMENTUM PERS

PENYELIDIKAN KPK SANGAT DINANTIKAN

Alamat Redaksi/Tata UsahaGedung Kuning Lt. II R 101Jl. Melawai III No. 28 Kawasan Blok M Square Jakarta Telp. 021 7278 1504

www.suratkabarrbn.co.cc

ALAS HAK SERTIFIKAT HGU PT BUANA ESTATEDIDUGA MENGGUNAKAN “SURAT PALSU”

ISI PUTUSAN KASASI PERDATA DAN KASASI PTUN SEPERTI “JERUK MAKAN JERUK”

Terkait dengan kusutnya tanahHambalang di Kabupaten Bogordisebabkan terjadinya tiga perkaradengan satu objek perkara, sehinggaterjadi perkara dibalik perkara yaituperkara perdata, PTUN dan perkarapidana.

SENGKETA TANAH MASIH BERLANJUT

Rekam Jejak Positif

Ketua MA, Hatta Ali (foto;Ist) Probo Sutedjo (foto:ist)

KINERJA KADIS P2B DKIJAKARTA DIDUGA BOBROK

INSPEKTORAT DKI TERKESAN“TUTUP MATA” TERHADAP

PELANGGARAN PERPRESJakarta, Kantor Berita RBN

Inspektorat Provinsi DKIJakarta terkesan “tutup ma-ta” terhadap indikasi pe-langgaran yang dilakukanoleh Pejabat Pembuat Komit-men (PPK) di wilayah Jakar-ta Barat dan diduga kuatPPK telah melanggar Peratu-ran Presiden Nomor 54 Ta-hun 2010 tentang Penga-

CAMAT DAN LURAH BELUM MILIKI SERTIFIKAT

JOYO WINOTO DIDUGA KERAS SEBAGAI OTAKRENCANA PEMBUNUHAN TERHADAP INSAN PERS

Bersambung ke hal 10

HADI POERNOMO DIDUGATINGGALKAN “BOROK WARISAN”TERHADAP DARMIN NASUTIONJakarta, Kantor Berita RBN

Penyelidikan Komisi Pemberan-tasan Korupsi (KPK) terhadap indi-kasi praktek perkaya diri oleh mantanDirjen Pajak Hadi Poernomo dan Ha-di Poernomo juga diduga telah me-ninggalkan “borok warisan” terha-dap Darmin Nasution selaku DirjenPajak penggantinya, yaitu kasus per-pajakan yang sarat dengan korupsi,kolusi dan nepotisme.

Untuk terciptanya pem­be­nahanbidang perpajakan secara global danterwujudnya masyarakat adil danmakmur di Negara Kesatuan Repu-blik Indonesia, kinerja mantan Direk-tur Jenderal (Dirjen) Pajak, khusus-nya Hadi Poernomo dan Darmin Na-

sution perlu dilakukan penyelidikanterhadap rekam jejaknya saat men-jabat Dirjen Pajak.

Kepiawaian penyelidikan KPK dibidang perpajakan maupun terhadapmantan Dirjen Pajak terindikasi per-kaya diri sangat dinantikan presta-sinya untuk lakukan penyelidikanterhadap “borok warisan” perpaja-kan dan membasmi praktek korupsidi bidang perpajakan demi tercipta-nya supremasi hukum di bidangperpajakan.

Sesuai dengan pantauan KantorBerita RBN, berawal dari telusur in-san pers terhadap indikasi salahgu-

INDIKASI PENYEROBOTAN TANAHOLEH KUSDINAR MACHMUD AKANDISELESAIKAN SECARA JALUR HUKUM

Bangunan terindikasi langgar Perda DKI tentang IMB danbangunan tersebut dibangun di atas tanah dengan sertifikathasil dugaan pemalsuan data serta insert foto penasehathukum ahli waris I. Sihombing. (foto: Minggus)

Jakarta, Kantor Berita RBNIndikasi penyerobotan ta-

nah oleh Kusdinar Machmudatas tanah milik keluarga I. Si-hombing (IS, alm) akan dise-lesaikan secara jalur hukum.Hal itu akan dilakukan de-ngan pasti sesudah ahli warisIS meminta perlindungan hu-kum kepada Walikota JakartaSelatan, terkait dugaan pener-bitan sertifikat dengan meng-gunakan “data palsu” olehKusdinar Machmud.

Hal itu disampaikan paraahli waris IS melalui penga-caranya di Jakarta Minggu la-lu terkait tanahnya yang be-

Jakarta, Kantor Berita RBNDisebabkan kepemimpi-

nan Fauzi Bowo (Foke) sela-ku Gubernur DKI yang mauhabis masa jabatannya, dankemampuan kepemimpinanFoke terhadap jajarannya ditingkat kecamatan dan kelu-rahan terkait dengan kebera-daan Camat dan Lurah yangbelum memiliki sertifikat te-tapi melakukan tupoksi sela-ku pejabat pembuat komit-men (PPK), akibatnya me-nimbulkan delik kontroversiterhadap keberadaan indika-si salahgunakan wewenang

Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS Akses Baca Tabloid RBNOnline: http//issuu.com/rakyatbicaranews

Website : www.suratkabarrbn.co.ccEmail : rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Website www.kbrakyatbicaranews.co.ccOnline: http//issuu.com/rakyat_bicara

Email : tabloidrbn@yahoo.co.id

AKSES BACARAKYAT BICARA ONLINE

www.rakyatbicaranews.com

daan Barang/Jasa Pemerin-tah sebagaimana telah diu-bah kedua kalinya denganPeraturan Presiden Nomor70 Tahun 2012.

Terkait dengan surat kon-firmasi dari Kantor BeritaRBN kepada Walikota Jakar-ta Barat (Jakbar) dimana surat

Jakarta, Kantor Berita RBNKinerja Kepala Dinas

(Kadis) Pengawasan dan Pe-nertiban Bangunan (P2B)Provinsi DKI Jakarta, I PutuNgurah Indiana diduga“bobrok” disebabkan sema-raknya bangunan terindika-si melanggar Perda Nomor 7Tahun 2010 tentang Bangu-nan Gedung di wilayah Per-

da DKI Jakarta tanpa dapatditertibkan oleh Dinas P2BDKI demi terciptanya pene-gakan perda.

Akibat kinerja dari KadisP2B yang kurang maksimaldalam melaksanakan tupok-sinya maupun pengawasan-nya terhadap wilayah, ki-

KEPEMIMPINAN FOKE DIPERTANYAKANKEJATI DKI DIMINTA

LAKUKAN PENYELIDIKAN

Fauzi Bowo

Jakarta, Kantor Berita RBNMasing masing perkara mempunyai putusan

hukum masing masing, baik pada perkara pidana,PTUN dan perdata. Ironisnya putusan Mah-kamah Agung Republik Indonesia pada tingkatkasasi perkara perdata dan tingkat kasasi PTUN,isi putusannya seperti “jeruk makan jeruk” yangdapat diartikan, isi putusan kasasi perdatabertentangan dengan isi putusan kasasi PTUN.

Disebabkan alas hak penerbitan sertifikatHGU Nomor 1 yang notabene milik Probosutedjodan sertifikat terindikasi diciptakan bersama is-trinya Rahmani dengan menggunakan namaperseroan terbatas PT Buana Estate, dimana alas

Joyo Winoto, PhD (foto: ist) dan Oknum Wilmar Sitorus diduga mengaku Anggota BIN (foto: ist)

Jakarta, Kantor Berita RBNMantan Kepala Badan Pertana-

han Nasional Republik Indonesia(BPN RI), Joyo Winoto, PhD didugakeras sebagai otak rencana pembu-nuhan terhadap insan pers yangmelakukan penulisan pers selakupengawal kebenaran terkait kiner-janya selaku pejabat publik.

Saat Joyo Winoto menjabat Kepa-

la BPN RI, Joyo Winoto diduga doyanuntuk korupsi kebijakan dalam pe-nerbitan Surat Keputusan (SK) perta-nahan, karena penerbitan SK perta-nahan yang memiliki luas di atas 7,5hektar merupakan wewenang Kepa-la BPN RI untuk tanda tangani SKpenerbitan sertifikat tanah.

Bila kinerja Joyo Winoto diekposoleh media atau wartawan yang

sedang melakukan tugas penulisansecara jurnalistik secara kritis, disi-nyalir Joyo Winoto langsung menu-runkan timnya terhadap insan pers

yang mengekpos pemberitaan kritisatas kinerjanya secara “premanis-

Bersambung ke hal 08

Bangunan Jl. Anggrek Garuda VI Blok D nomor 59 RT 04/RW 02 KelurahanKemanggisan Kota Adm. Jakarta Barat (Foto : Polman)

Bersambung ke hal 10

Bersambung ke hal 09

Bersambung ke hal 10

Bersambung ke hal 10

Bersambung ke hal 05

EDISI 21 | TAHUN II | RABU, 05 - 18 SEPTEMBER 2012

Hukum 2

PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh. PERWAKILAN MEDAN: Parlindungan HC.Tamba SH (Kepala), Binsar Rajagukguk, Gamot Manalu, Edward Panjaitan SE,Abas ST Simbolon BIRO KAB. LANGKAT : Martin Sotarduga Hutagalung BIROSIMALUNGUN: Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: - PERWAKILAN BANTEN:Sahat Tumanggor (Kepala), Jaingot Pakpahan, James Samosir BIRO KOTATANGERANG: Victor Edison S BIRO KAB. TANGERANG: Erwin Sinaga, LamhotS BIRO TANGERANG SELATAN: - BIRO KOTA BEKASI: Sutisno, Hotman GurningBIRO KAB. BEKASI: Gurningi BIRO BOGOR: Yunami, M. Sianturi BIRO DEPOK:- BIRO KARAWANG: Erik Simorangkir BIRO BALI: - PERWAKILAN SULTRA:Muhamad Azhar PERWAKILAN LAMPUNG: Chandra M BIRO PADANGSIDEMPUAN: Maraiman Rambe PERWAKILAN JATIM: Sulis Riyanto BIROPROBOLINGGO: Muhammad Syafii (Kabiro), Misnaji, Hariyanto BIRO KOTASURABAYA: Heru Pristiyanto (Kepala), BIRO Musirawas: Habibullah Singa YudhaPERWAKILAN KALIMANTAN TENGAH: Yoyong Sarinah (Kepala)

REKENING: Bank BCA Cabang Cipulir : 4761070121 a.n.: Laspen Sianturi ALAMATREDAKSI/TATA USAHA: Gedung Kuning R 101 Jl. Melawai III No. 28, KawasanBlok M Square. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan TELP.: (021) 72781504, (021)94705665 FAX: (021) 72781504 e-mail: rakyatbicara_news@yahoo.co.id onlinehttp://issuu.com/rakyatbicaranews website: www.suratkabarrbn.co.ccPercetakan: PT. Meridian Mega IndahJl. Bungur Besar 6 No. 31 C. Jakarta PusatDALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI SURATKABAR RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERSSERTA NAMANYA TERCANTUM DI DALAM BOKS REDAKSI

PEMIMPIN PERUSAHAAN:Bernike M Pardede, SPd.

KOORDINATOR LITBANG:Negeri Parhitar Manurung,

M.DIV

MANAGER UMUM &SIRKULASI:

L. Sianturi

MANAGER IKLAN:Syamsudin Sihombing

ASISTEN MANAGER IKLAN:Lelo Pamuji Sihombing, SH.

Sahat TumanggorSaudin Sinaga, SE.

Dra. Englin Budi Rahayu

MARKETING/IKLAN:Ayu SupinahSri Wulandari

Condro PranotoFOTOGRAFERBoy A. Silaban

PEMIMPIN REDAKSI:Laspen Sianturi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:Witman Hutagalung

REDAKTUR PELAKSANA:Dicky Siahaan, SH.

Polman Sianturi

REDAKTUR KHUSUS:Drs. Dolok F. Sirait

Benhard MR Sinaga, R.Bambang Soetyono, SIP

Ismet Fauzi

KOORDINATOR LIPUTAN:Minggus S.

REDAKTUR:Rodeo Sujana Marbun,Vicdien Nasution

SEKRETARIS REDAKSI:Miranda

LAYOUT/DESIGN:Pahotan SnG

Penerbit:CV. Multimedia Rakyat Bersatu

(Kantor Berita Rakyat Bicara News)NPWP:

31.234.970.7-013.000PENDIRI:

Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny.KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak

DEWAN PEMBINA:Irjen Pol. (Purn) Hadiman

DR. Sri SugiyartiIrjen Pol. (Purn). Putra Astaman

DEWAN PENASEHAT:Ny. KSD Raja Guk-guk, Tengku Zainal, Drs. Budiman

Siringo-ringo, Ismet Fauzie, Drs. Dolok F. Sirait, M.Suprapto, S.Sos, Lingge Nainggolan, M. Suprapto, S.Sos

PENASEHAT HUKUM:Kantor Hukum

Dicky Siahaan & AssociatesPEMIMPIN UMUM/PENANGGUNGJAWAB:

Laspen Sianturi

1 Halaman Full Colour : Rp 12.000.000,-1/2 Halaman Full Colour : Rp 6.000.000,-1/4 Halaman Full Colour : Rp 3.000.000,-1/8 Halaman Full Colour : Rp 1.500.000,-1/16 Halaman Full Colour : Rp 750.000,-

1 Halaman hitam putih : Rp 8.000.000,-1/2 Halaman hitam putih : Rp 4.000.000,-1/4 Halaman hitam putih : Rp 2.000.000,-1/8 Halaman hitam putih : Rp 1.000.000,-1/16 Halaman hitam putih : Rp 500.000,- Daftar harga di atas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan

harga belum termasuk PPN.Untuk informasi lebih lanjut hubungi Pemimpin

Perusahaan dan Bagian IklanTelp (021) 72781504, 94705665

DAFTAR HARGA IKLAN

Jangan Takut Bicara BenarBersatu Untuk Bicara dan Berbicara

Untuk Bersatu

STAF REDAKSI:Syamsudin Sihombing, Lelo Pamuji Sihombing, Minggus S.,

Sutisno, Polman Sianturi, Bernhard Silaban, SPd., Monang S, AhmadNurlisan, Ujang, Eko Budiono, Negeri Parhitar Manurung, M.DIV, AdamParningotan S., Sahat Tumanggor, Yulianto Effendi, Yunani, Abdul AzizBulex, MA, Benhard MR. Sinaga, Erik Simorangkir, Hotman Gurning, E.Supriyatna, HK. Ambarita, Saudin Sinaga, SE, Dra. Englin Budi Rahayu,Marbarita Galingging, Agus Sila Silitonga, Englin Budi Rahayu, Irma S

Dicky R.Z. Siahaan, SH.Pengasuh Konsultasi Hukum adalahPimpinan LAW OFFICE DICKY SIAHAAN & ASSOCIATESdan Ketua DPD Jakarta Selatan Gerakan Anti Narkoba Nasional (GANNAS)

Anda ingin konsultasi hukum?

Hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Hukum tidak menunjukpada satu aturan tunggal tetapi seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja (Hans Kelsen).

556 WARGA BINAAN DI LPBINJAI DAPAT REMISI UMUM

Kalapas LP Kelas II-A Binjai Surung Pasaribu, Bc.IP, SH, M.Hum ketikamemimpin upacara HUT RI ke 67

Binjai, Kantor Berita RBNDalam setiap perayaan

Hari Ulang Tahun Prokla-masi Kemerdekaan NegaraRepublik Indonesia, para na-rapidana (napi) di setiapLembaga Pemasyarakatan diwilayah hukum Indonesiamendapat remisi umum (pe-ngurangan masa tahanan).

Demikian juga halnya de-ngan para napi warga binaanKelas II-A LP Binjai. Besarnyaremisi dan jumlah para napiyang mendapat remisi ter-gantung kualitas LP dan ke-baikan para napi itu sendiri.LP Kelas II-A Binjai yang ku-alitasnya sudah diakui, ter-utama setelah dipimpin Ka-lapas Surung Pasaribu, Bc.IP,SH, M.Hum.

Hal itu diakui sendiri olehWalikota Binjai H.M. IdhamSitepu, SH, M.Si dalam kunju-ngannya ke LP Binjai yangsekaligus memimpin upacaraHUT RI ke-67 di LP Kelas II-ABinjai. Idham bertindak seba-gai pembina upacara memba-cakan amanat tertulis dariMenteri Kehakiman Hukumdan Hak Azasi Manusiayang memberikan remisi ke-

pada 556 (lima ratus lima pu-luh enam) orang narapidanadi LP Kelas II-A Binjai.

Besarnya klasifikasi remi-si umum terhadap warga bi-naan :

(RU-1) 6 bulan 10 orang(RU-1) 5 bulan 53 orang(RU-1) 4 bulan 48 orang(RU-1) 3 bulan 90 orang(RU-1) 2 bulan 268 orang(RU-1) 1 bulan 87 orangSejumlah 10 (sepuluh) or-

ang napi mendapatkan remisi6 (enam) bulan dan 8 (dela-pan) orang dinyatakan bebas.Sementara 2 (dua) orang lagimasih harus menjalani huku-man sebagai pengganti daridenda uang yang tidak dapatdibayarkan sebagaimana isiputusan sidang sewaktu napidivonis di pengadilan.

Surung Pasaribu, Bc. IP, SH,M.Hum selaku Kalapas LPkelas II-A Binjai dalamamanatnya, ketika menjadipembina upacara peringatanHUT RI ke 67 tersebut bersa-ma anggota dan warga binaan.

Setelah selesai menjalaniupacara, Walikota Binjaimenghimbau dan mengharap-kan agar warga binaan yang

telah bebas dari LP dan sudahberada di luar LP karena su-dah kembali ke masyarakat,nantinya diharapkan untuktidak mengulangi lagi perbu-atan yang dapat merugikanorang lain, negara dan dirisendiri.

Jadilah menjadi orang be-rguna bagi keluarga, masya-rakat serta nusa dan bangsa.Walikota juga menyampai-kan, terhadap napi yang ma-sih menjalani sisa hukumanagar dapat menjaga ketentra-man dan situasi LP agar tetapkondusif, dan tak lupa kepa-da petugas LP Surung Pasari-bu, Bc.IP, SH, M.Hum, Wali-kota memberikan pesan, supa-ya dapat meningkatkan kedi-siplinan kerja dengan tidakbersikap arogan terhadappara napi, maupun terhadapmasyarakat tamu, agar LPkelas II-A Binjai dapat menjadiLP yang profesional dan da-pat dijadikan contoh dan tau-ladan bagi LP lainya. Marilahkita secara bersama sama un-tuk mewujudkan tujuan mu-lia tersebut, ujar Walikota Bin-jai menutup amanatnya.(Martin Hutagalung)

LBK.Linggau, Kantor Berita RBNAkta kelahiran adalah suatu

pembuktian data yang me-nerangkan identitas seseorang,baik itu mengenai tanggal, bulandan tahun kelahiran sertakejelasan orang tuanya. Aktakelahiran sekarang ini menjadiSATU syarat mutlak apabilaseseorang mau masuk sekolah,melamar pekerjaan untukmenjadi PNS, TNI maupunpelamaran ke Kepolisian.

Sebelum tahun 2011, ma-syarakat untuk membuat aktekelahiran masih dalam tarifterjangkau yaitu sekitar Rp.35.000,- (tiga puluh lima riburupiah). Berbeda dengan se-karang ini, dimana masyara-kat akan membuat akte kela-hiran akan dipersulit denganbirokrasi yang berkepanja-ngan dengan biaya yang sa-ngat tinggi, yaitu hingga men-capai Rp. 700.000,- (tujuh ra-tus ribu rupiah,) bahkan bisamencapai biaya jutaan rupiahrupiah, padahal tarif yangtertera dalam putusan sidangdi Pengadilan Negeri hanyatercatat Rp. 131.000,- (seratustiga puluh satu ribu rupiah).

Banyaknya biaya kutipanterindikasi pungli pada pem-buatan akte kelahiran di Kota

Lubuklinggau adalah biayauntuk legalisir akte nikah, KTPdan Kartu Keluarga di KantorPos dan Giro karena harusmengeluarkan biaya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),padahal hanya membubuhkanmaterai 6000, kemudian setor keBank BNI sebesar Rp. 211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah).Pembuatan permohonan di pe-ngadilan membayar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dansetelah sidang, kalau mauputusan sidang keluar hari itu,masyarakat juga harus memba-yar biaya sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sampaidengan Rp. 200.000,- (dua ratusribu rupiah) kepada paniterasidang yang bersangkutan.Kalau diikuti sesuai prosedurtidak tahu berapa lama putusanitu bisa keluar, setelah amar pu-tusan keluar dan supaya bisadibawa pulang harus membayarlagi sebesar Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah).

Akibatnya masyarakatmengeluh atas pelayanandan kinerja kantor catatan si-pil terindikasi bobrok, dise-babkan pengisian data ke da-lam akte masih banyak terjadikesalahan, seperti salah penu-lisan nama pemilik akte atau

nama orang tuanya.Ironisnya lagi terjadi kesa-

lahan penulisan tanggal la-hir, seperti penulisan tanggal30 Februari, sedangkan da-lam tahun kabisat pada bu-lan Februari sampai tanggal29 dan terjadi dalam empattahun sekali, kemudian tang-gal 31 Juni itu semenjak tahunMasehi terbentuk, tidak adatanggal 31 Juni, tetapi petu-gas dapat membuat tanggalpada bulan Juni berakhir pa-da tanggal 30. Kinerja dari pe-gawai maupun Staf Dinas Ca-tatan Sipil di Kota Lubukling-gau sangat dipertanyakan.Dalam hal ini Inspektorat di-minta untuk turun ke lapang-an untuk lakukan fungsi pe-ngawasan dan dapat menin-dak tegas oknum yang doyanterhadap pungli tersebut.

Demi terciptanya pelayananmasyarakat yang baik danterjangkau di Kota Lubuk-linggau, Kepala Dinas Ke-pendudukan dan Catatan SipilKota Lubuklinggau dimintauntuk dapat tanggapi keluhanmasyarakat dan menindak tegasoknum di jajarannya yangterindikasi nakal serta doyanterhadap pungli.

(Habibullah Singa Yudha)

PEMBUATAN AKTA KELAHIRANDISINYALIR SARAT PUNGLI

Rubrik Konsultasi

Jakarta, Kantor Berita RBNPunya keinginan menjadi

seorang pengusaha stasiunpengisian bahan bakar umum(SPBU) dengan kondisi takpunya tanah dan tidak me-miliki modal uang denganjumlah besar, Cepriyadi aliasCicip Bin Tarno, tak mau ka-lah dengan pengusaha BahanBakar Minyak (BBM) lainnyaagar bisa mendapatkan keun-tungan, ia pun memulai usa-hanya sebagai pedagang BBMdengan cara antar jemputsesuai pesanan pembeli.

Tapi karena usahanya ti-dak sesuai dengan pasal 53Undang Undang RI Nomor 22Tahun 2001 tentang migas, Ce-priyadi bukannya mendapatuntung, tapi malah menjadibuntung. Pasalnya, Cepriyadimenjadi terdakwa di atas kursipesakitan di Pengadilan Ne-geri (PN) Jakarta Utara (Jakut)sebagai terdakwa Cepriyadialias Cicip Bin Tarno karenausahanya dinyatakan ilegal.

Oleh Jaksa Penuntut U-mum (JPU), Saida Hotmaria,SH dari Kejaksaan Negeri(Kajari) Jakarta Utara, dalamtuntutannya mengatakan ter-bukti bersalah melakukan per-dagangan BBM solar secarailegal. Kepada Majelis Hakim

Pimpinan H. Zaeni, SH padapertengahan Juli lalu memin-ta agar terdakwa Cepriyadidijatuhi hukuman penjaraselama satu tahun.

Meski tak mendapat un-tung dan bahkan menjadibuntung, terdakwa Cepriyadialias Cicip Bin Tarno dituntutsatu tahun penjara, tetapimasih bernasib mujur karenaJPU Saida Hotmaria dan Ma-jelis Hakim Pimpinan H.Zaeni, SH memberi perlakuanistimewa kepadanya, karenasejak awal perkaranya dilim-pahkan pihak kepolisiankepada kejaksaan dan dite-ruskan ke pengadilan, ter-dakwa Cepriyadi tidak perluharus menjalani hukuman-nya karena sejak awal tidakdilakukan penahanan.

Awalnya, terdakwa Cepri-yadi alias Cicip Bin Tarnoditangkap petugas kepolisianPolres KP3 Pelabuhan Tan-jung Priok Jakarta Utara padabulan Maret 2012 di pintu ke-luar mobil warna abu abu me-talik dengan No. Pol B 8733WX berisi 28 jerigen solar siapjual yang dibeli secara ilegaldari pihak ABK kapal yang se-dang berlabuh di pelabuhanTanjung Priok.

(W.Hutagalung)

MAU CARI UNTUNG MALAH BUNTUNGDAN DITUNTUT SATU TAHUN PENJARA

EDISI 21 | TAHUN II | RABU, 05 - 18 SEPTEMBER 2012

Hukum 3

Jakarta, Kantor Berita RBNSemaraknya bangunan di-

duga telah langgar Perda No-mor 7 Tahun 2010 di wilayahKota Administrasi Jakarta Ba-rat, namun pengawasan ting-kat Kasi P2B kecamatan didu-ga menutup mata terhadap pe-langgaran perda dan salah sa-

CAMAT KEBON JERUK TERINDIKASI LANGGAR PERPRES

KASI P2B KEBON JERUKDIDUGA TERIMA “SUAP”

tunya adalah bangunan di Ke-camatan Kebon Jeruk yangterindikasi belum memilikiIMB, tetapi bangunan tersebutbelum ditertibkan oleh petugasP2B Kecamatan Kebon Jeruk.

Berdasarkan pantauanKantor Berita RBN di lapa-ngan, bangunan terletak di Jl.

Kedoya Duri Raya No. 16 Ke-lurahan Kedoya Selatan Keca-matan Kebon Jeruk Jakarta Ba-rat (samping Bengkel Nusan-tara) diduga belum memilikiIMB, dan walaupun sudahada SP4 Nomor 653/SP4/B/2012 tanggal 10 Juli 2012 olehSudin P2B Jakarta Barat, na-

mun pemilik bangunan terse-but terkesan “cuek bebek”atas keberadaan SP4.

Menurut Kasi P2B Keca-matan Kebon Jeruk, ParulianPurba baru baru untuk menja-wab konfirmasi RBN, menga-takan, “bahwa penyegelanadalah tugas dari anak buahsaya.” Ketika hal itu dikonfir-masi kepada petugas P2B Ke-camatan Kebon Jeruk berna-ma Andi, menyatakan, “bah-wa untuk segel bangunanadalah suka suka, apa mau di-pasang atau tidak” ujarnya.

Supaya terciptanya penga-wasan dan penertiban bangu-nan sesuai dengan juklak danjuknis yang sudah tersurat diPerda Nomor 7 Tahun 2010 ten-tang Bangunan Gedung di wi-layah DKI Jakarta, khususnya diwilayah Kota Administrasi Jak-bar, Kasudin P2B Jakbar diha-rapkan untuk lakukan penga-wasan profesional terhadap ja-jarannya. Irbanko Jakarta Baratjuga diharapkan untuk dapattindak tegas oknum petugasP2B terindikasi doyan terima“suap” dari pemilik bangunandiduga melanggar Perda DKIatau bangunan belum mem-punyai IMB. (Polman)

Bangunan di JL. Kedoya Duri Raya No. 16 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administ rasiJakarta Barat (samping Bengkel Nusantara) (Foto:Polman)

Jakarta, Kantor Berita RBNCamat Kebon Jeruk Kota

Administrasi Jakarta Barat, H.Hendra Hidayat selaku Peng-guna Anggaran (PA) untukKecamatan Kebon Jeruk dansekaligus bertindak sebagaiPejabat Pembuat Komitmen(PPK) diduga telah melanggarPeraturan Presiden Nomor 54tahun 2010 tentang Pengada-an Barang/Jasa Pemerintahdan perubahannya yang ke-dua, yaitu Peraturan PresidenNomor 70 Tahun 2012.

Sesuai dengan PerpresNomor 54 Tahun 2010 pasal12 ayat 2 , dimana salah satusyarat sebagai PPK adalah ha-rus memiliki sertifikat keah-lian pengadaan barang/jasapemerintah, dan pasal 127 ba-gian b mengatakan, bahwa ke-wajiban memiliki sertifikat ke-ahlian pengadaan barang/ja-sa pemerintah tersebut sudah

berlaku paling lambat 1Januari 2012.

Berdasarkan data ahli pe-ngadaan barang/jasa peme-ritah yang dipublikasikan o-leh Lembaga Kebijakan Pe-ngadaan Barang/Jasa Peme-rintah (LKPP) dimana CamatKebon Jeruk bernama H. Hen-dra Hidayat yang bertindakselaku PPK di Kecamatan Ke-bon Jeruk belum memiliki ser-tifikat keahlian pengadaanbarang/jasa pemerintah. Tin-dakan Camat Kebon Jeruk ter-sebut diduga kuat telah me-langgar Perpres Nomor 54 ta-hun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah danperubahannya yang kedua,yakni Peraturan PresidenNomor 70 Tahun 2012.

Ketika hal tersebut dikon-firmasi kepada Camat KebonJeruk baru baru ini dengan su-rat konfirmasi Nomor 1112/

Kf-RBN/2012 dari KantorBerita RBN , dan surat tersebutdidisposisi oleh Camat kepa-da Kasubbag Program danAnggaran Kecamatan KebonJeruk bernama Firman.

Sesuai dengan pernyataanFirman bahwa menurut Pe-rpres Nomor 54 Tahun 2010,PPK yang belum memilikisertifikat tidak diperbolehkanmelakukan pengadaan ba-rang/jasa Tahun Anggaran2012. Terkait dengan CamatKebon Jeruk yang belum me-miliki sertifikat, namun beraniuntuk bertindak selaku PPKdan melakukan pengadaanbarang/jasa di lingkunganKecamatan Kebon Jeruk, Fir-man menjawab wartawan,“silahkan ditanyakan kepadaWalikota Jakarta Barat selakuatasan dari Camat KebonJeruk” imbuhnya.

Demi terciptanya penye-

lenggaraan pemerintahanyang bersih dan transparanserta kepatuhan para SatuanKerja Perangkat Daerah(SKPD) untuk menjalankanketentuan perundang unda-ngan di Negara Kesatuan Re-publik Indonesia, PerwakilanBPKP dan Inspektorat Provin-si DKI Jakarta bersama Kejak-saan Tinggi DKI Jakarta diha-rapkan untuk lakukan penye-lidikan terhadap indikasiketerlibatan Walikota JakartaBarat, H. Burhanuddin yangdiduga sekongkol dengan Ca-mat Kebon Jeruk untuk laku-kan penyimpangan terhadapketentuan dan prosedur pe-ngadaan barang/jasa peme-rintah. Diduga telah melang-gar Undang undang tindak pi-dana korupsi No 31/1999 se-bagaimana telah diubah UUNo 20/2001.

(Polman/STR)

DIRUT RSK DHARMAIS SONAR SONI PANIGORO DIDUGA TURUT SERTA IKUT BERMAIN

MENKES RI DIMINTA LAKUKAN PENGKAJIANJakarta, Kantor Berita RBN

Bertujuan agar terciptanyapenyaluran sumbangan darimasyarakat secara benar ter-hadap pasien anak Indonesiayang sedang sakit dan dirawatdi Rumah Sakit Kanker (RSK)Dharmais Jakarta, dan kebera-daan sumbangan tersebut da-pat disalurkan terhadap orangyang benar mem­butuhkansumbangan tanpa dapat disa-lahgunakan oleh oknum pe-ngurus yayasan, dan keuanganyayasan juga seharusnya dia-udit oleh akuntan pu­blik.

Disebabkan Direktur Uta-ma (Dirut) RSK Dharmais, So-nar Soni Ponigoro diduga turutserta ikut bermain dalam per-mainan mafia sumbangan,Menteri Kesehatan (Menkes)Republik Indonesia, dr. Naf-siah Mboi, Sp.A, MPH dimintalakukan pengkajian terhadapkeberadaan Sonar Soni Poni-goro yang terindikasi terlibatmafia sumbangan.

Terkait dengan surat jawa-ban konfirmasi kepada persoleh Dirut RSK Dharmais, So-nar Soni Panigoro yang didugapelihara mafia dengan kebe-radaan Yayasan Pita KuningAnak Indonesia (YPKAI) da­patberoperasional di ling­ku­nganRSK Dharmais selama bebe-rapa tahun, Menkes dimintapengkajian terkait keberadaanSonar Soni Po­ni­goro terin­dikasi sala­h­gu­nakan wewe­nang di lingkungan RSK Dhar-mais.

Untuk menjawab suratkon­firmasi dari RBN, dr. So­nar Soni Panigoro. Sp.B.Onk.M.Epid diduga “pura puraoneng” terhadap kebe­radaanYPKAI dengan me­ngatakanbahwa YPKAI su­dah dibe­kukan tanpa ada per­tanggungjawaban hukum oleh YPKAIdan mengarahkan su­payaRBN melakukan kon­fir­masike alamat sesuai de­ngan do­misili yayasan. Pa­da­hal,dalam surat konfirmasi sudahdiinformasikan bahwa alamatyayasan di lapangan meru-pakan bengkel AC.

Dalam surat jawaban kon-firmasinya, No.00.01/1/6098/2012 perihal pen­je­la­san/konfirmasi/klarifikasi tgl 19Juni 2012, dr. Sonar Soni Pa-igoro. Sp.B.Onk.M.Epid, me-ngatakan, menin­dak­lan­jutisurat Saudara No. 1030/Kf-RBN/2012, tanggal 21 Mei 2012,perihal mohon kon­fir­masidan atau klarifikasi me­ngenaiaktifitas Yayasan Pita Ku­ningAnak Indonesia di ling­kunganRumah Sakit Ka­n­ker “Dhar­mais”, dapat kami j­e­laskan/konfirmasi/kla­r ifikasi se­bagai berikut: Sehu­bungandengan adanya ker­jasamaantara Rumah Sakit Kanker“Dharmais” dengan Ya­yasanPita Kuning Anak Indo­nesiatermasuk penggu­naan namapejabat dan ala­mat di ling­kungan Rumah Sa­kit “Dhar­mais” telah kami be­kukan/hentikan.

Segala pertanyaan yangmenyangkut aktifitas ataukegiatan maupun keuanganyang berhubungan denganYayasan Pita Kuning Anak In-donesia, harap Saudara ta-nyakan langsung kepada Pe-ngurus/Ketua Yayasan PitaKuning Anak Indonesia de-ngan alamat sesuai akte pen-dirian adalah: Sekretariat Ya-yasan Pita Kuning Anak Indo-nesia, JL. Assurur No. 18 RT.001/RW. 01 Kelurahan KebonJeruk, Kecamatan Kebon Jeruk.Jakarta Barat. De­mikian harapmaklum, atas per­hatian danker jasamanya diucapkanterima kasih.

Adapun tembusan suratditujukan kepada: 1. Para Di-rektur Rumah Sakit Kanker“Dharmais” 2.Para Ketua Ko-mite Rumah Sakit Kanker“Dharmais” 3. Ketua SMF Anak

Rumah Sakit Kanker “Dha-rmais” 4. Kepala SPI RumahSakit Kanker “Dhar­mais” 5.Kepala Bagian/Bi­dang/Ins­talasi Rumah Sakit Kanker“Dharmais”

Pada situasi dan kondisi lain,menurut sumber yang ku­rangberkenan namanya ditulis da-lam berita, hal ter­se­but be­rawal dari Yayasan Pita Ku­ningAnak Indonesia (YPKAI) ter-indikasi salahgu­na­kan sumba­ngan yang bera­sal dari masya­rakat dan ke­be­radaan YPKAIdapat bero­pe­rasi di Ling­kungan Rumah Sakit Kanker(RSK) Dharmais tanpa perjanjiankerja sama, dan keberadaanYPKAI ter­sebut juga sepertidibiarkan un­tuk menjalankanpraktek kotornya, akibatnyaDirektur Utama (Dirut) RSKDharmais, dr Sonar SoniPanigoro, SpB.Onk, M.Epid di-duga pe­lihara “mafia sum­bangan” di lingkungan RSKDharmais.

Adapun struktur YPKAIsangat dipertanyakan kebe-radaannya, karena mencatutnama baik dan nama besar RSKDharmais beserta nama dok-ternya, yakni; selaku pelindungadalah Staff Medik Fung­sionalAnak Rumah Sakit Kanker Dhar-mais. Pen­ga­was dijabat olehdr. Aldrin Nelwan, Sp. Aku-puntur, dr Ko­mala Dewi.Sedangkan Pem­bina dipegangoleh dr. Edi Setiawan Tehuteru,SpA,MHA, IBCLC dan PanjiPragiwaksono. Duduk se­bagaiKetua di YPKAI yakni La­nangAribowo, Sekretaris dipegangoleh dr. Yanto Ciputra sedang-kan Benda­hara dipercayakankepada Lukitowati, Skep, ujarsumber.

Selain itu, YPKAI juga meng-gunakan alamat sek­re­tariat diRuang Anak Lantai 4 RumahSakit Kangker Dhar­mais JlLetjen S. Parman Kav 84-86Jakarta, sedangkan ala­mat ya­yasan sesuai dengan domisilikurang jelas, karena keberadaankantor yayasan sesuai dengansurat domi­silinya di Jl. AssururNo 18 RT 001 RW 01 KelurahanKebun Jeruk Kecamatan KebunJeruk Jakarta Barat merupakantempat bengkel AC, HP, TV danKulkas.

Keberadaan Yayasan PitaKuning Anak Indonesia didu­gadisalahgunakan oleh ok­numyang terindikasi perkaya diridari sumbangan ma­sya­rakatmaupun dari dana CorporateSocial Responsibility (CSR),kemudian “praktek ma­fiasumbangan” tersebut terin-dikasi berhubungan de­nganpemutaran uang dan pem-bungaan uang (rentenir) di ling-kungan Rumah Sakit KankerDharmais, dengan menga-tasnamakan anak anak Indone-sia yang sedang sakit, tetapidananya terindikasi te lahdisalahgunakan oleh oknumpengurus Yayasan LanangAribowo, SE beserta kroninya.Dana tersebut be­lum pernahdiaudit oleh akun­tan publikterkait berapa jum­lah danayang telah masuk ke dalam kasyayasan dan berapa uangkeluarnya dan berapa sisa kasyayasan.

“Dana yayasan disinyalirjuga disalahgunakan olehoknum pengurus yayasan de-ngan membawa nama baik dannama besar RSK Dhar­mais,karena beberapa pen­gu­rusyayasan juga duduk se­bagaipegawai negeri sipil (PNS) diRSK Dharmais. Ok­num PNStersebut juga di­duga te lahlakukan salah­gu­nakan jabatandengan ikut serta terindikasiperkaya diri dan diduga jugatelah terjadi permainan “ren-tenir” dengan permainan“pengaturan pe­menang ten­der” di lingk­u­ngan RSK Dhar­mais, dimana uang yayasandisinyalir digunakan sebagaimodal untuk pelaksanaan pe-

kerjaan pro­yek di lingkunganRSK Dharmais”, ujar sumber.

Sesuai dengan PeraturanPemerintah Nomor 128 Ta­hun2000 terkait pendirian Peru-sahaan Jawatan Rumah SakitKanker Dharmais Jaka­r­ta,dimana bidang usahanya berada dalam ruang lingkuptugas  dan kewenangan Men­teri Keuangan Republik Indo-nesia dan seluruh modalnyadimiliki oleh Pemerintahberupa kekayaan Negara yangtidak dipisahkan dan tidakterbagi atas saham.

Namun demikian, di Ling-kungan RSK Dharmais disi-nyalir terjadi praktek praktekindikasi korupsi, kolusi dannepotisme. Salah satu contoh,Ketua lelang Mukhlis terin-dikasi telah diintervensi olehpejabat RSK Dharmais dalampenentuan pemenang tenderdisebabkan kontraktornyadiduga merupakan istri dari DrEdi Setiawan Tehuteru, Sp.A,MHA yang tak lain dan takbukan merupakan PNS dilingkungan RSK Dharmais.Da­lam praktek tersebutdisinyalir telah langgar Per-pres Nomor 54 Tahun 2010tentang pengadaan barang jasadan serta diduga langgar Un-dang Undang Tipikor No­mor31 Tahun 1999 se­ba­gaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001.Dalam hal ini Komisi Pem-berantas Korupsi (KPK) ber-sama dengan Kej­ak­saanAgung diminta untuk tu­runtangan agar praktek kotortersebut dapat dituntaskan,

Sesuai dengan sumber danpantauan RBN di lapangan,adanya sumbangan Rp 600ju­ta dari Nexian, Rp. 580 jutadari Hero (sumbangan kecilha­rapan besar dari kembalianpembeli untuk bhakti sosial),MW Rp 300 juta, istri darisa­lah satu dokter US 300 Dolar,kemudian dari PT Telkom Rp36 juta disinyalir masuk re-kening pribadi relawan.

Terkait dengan sumbanganatas nama Adji (alm) sekitarRp. 800 juta yang pernah di-kumpulkan di Cafe RollingStone, dananya dipertanya­kankarena dananya diduga masukkantong pribadi pe­ngurus danpenerima sum­bangan atasnama Adji yang sudahmeninggal dunia dan dananyadisinyalir banyak “menghi-lang”, seru sumber.

Opini yang berkembangbahwa kehadiran Yayasan PitaKuning Anak Indonesia di-duga lakukan eksploitasi anakanak Indonesia yang sedangmenderita untuk me­ng­gugahpara donatur agar me-nyalurkan bantuannya, tetapibantuan tersebut terin­dikasidisalahgunakan oleh pengurusuntuk perkaya diri, di­manapraktek tersebut di­duga dila­kukan dengan atas nama dandi lingkungan RSK Dharmaisyang merupakan rumah sakitPemerintah, im­buh sumber.

Ketika hal tersebut dikon-firmasi kepada, dr. Sonar SoniPanigoro menjawab kon-firmasi dengan tertulis, bahwayayasan sudah dibekukan,sedangkan Dr.dr. Dody Ra-nuhardi kurang berkenan un-tuk memberikan komentar.Sedangkan dr. Bambang Dwi-poyono saat dihubungi me-lalui telepon selularnya, me-ngatakan, “Kami juga me-rupakan korban dari YayasanPita Kuning Anak Indonesia,dan yayasan tersebut sudahka­mi bekukan operasional­nya. Kami juga berterima kasihterhadap Redaksi RBN karenainformasinya sehingga ke-beradaan Yayasan Pita KuningAnak Indonesia di lingkunganRSK Dharmais dapat kamiketa­hui”, tandas dr. BambangDwi­poyono. 

(TIM)

WIJAYA DIVONIS PIDANA PENJARA SELAMA TUJUH TAHUNVONIS HAKIM DINILAI KURANG MENDUKUNG PROGRAMPEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN NARKOBA Jakarta, Kantor Berita RBN

Dua terdakwa anggota sindi-kat pengedar narkotika bukan tana-man berupa empat kilogram shabushabu terbukti secara sah dan me-nyakinkan bersalah sebagaimanadiatur dalam Undang Undang RINo. 35 Tahun 2009 tentang nar-kotika. Terdakwa Johan Wijaya di-vonis pidana penjara selama tujuhtahun, terdakwa Julyani selamalima tahun pada akhir Agustus laludi Pengadilan Negeri (PN) JakartaUtara.

Vonis Hakim separuh lebihringan dari tuntutan Jaksa,sebelumnya Jaksa Penuntut Umum(JPU) dalam tuntutannya kepadaMajelis Hakim Pimpinan I GedeKomang Adinatha SH, memintaagar terdakwa Johan Wijaya danterdakwa Julyani masing-masingdijatuhi hukuman penjara selama15 tahun dan hukuman dendasebesar Rp. 1.000.000,000,-. (satumiliar rupiah) atau ditambahkurungan selama tiga bulan jikatidak bersedia membayar denda.

Menanggapi vonis yangdijatuhkan Majelis HakimPimpinan I Gede Komang Adina-tha SH, Ketua DPC Gerakan Anti

Narkotika Nasional (Gannas) Ja-karta Selatan Dicky R. Z. Siahaan,SH, di ruang kerjanya, Kantor Se-kretariat GANNAS Gedung Ku-ning Jl. Melawai III No 28 JakartaSelatan kepada wartawan, menga-takan, sesuai Undang Undang RINo. 35 Tahun 2009 dalam pasal114 dengan barang bukti di ataslima gram diancam dengan hu-kuman mati.

Menurut Dicky Siahaan, SHhakim yang menjatuhkan vonisringan terhadap terdakwa yangmelakukan tindak pidana ten-tang narkoba, sama saja tidakmendukung program pemerin-tah dalam rangka pemberan-tasan peredaran gelap dalampenyalahgunaan narkotika danobat obatan terlarang (Narkoba).

Dicky menambahkan, peme-rintah melalui Badan NarkotikaNasional (BBN) telah melakukanberbagai upaya, diantaranyaberupa penyuluhan tentang bahayanarkoba melakukan rehabilitasi,dan berbagai iklan serta pamfletpamflet dengan ucapan berupahimbauan kepada seluruh lapisanmasyarakat tanpa terkecuali agarmenjauhi narkoba, katanya.

Lebih lanjut Dicky menje-laskan, sebagaimana progam pe-merintah melalui BNN, dengandukungan seluruh komponenbangsa, masyarakat, WargaNegara Indonesia (WNI) secarabersama sama mewujudkan pro-gram 2015 Indonesia bebas dariperedaraan gelap narkotika danpenyalahgunaan narkoba demitercapainya masa depan bangsayang lebih cerah, jelasnya.

Dicky juga menegaskan,namun apa yang telah dipro-gramkan pemerintah dan BNNmustahil bisa terwujud tanpadukungan aparat penegak hu-kum, baik pihak kepolisian, ke-jaksaan maupun para hakim, se-bab terhadap pelaku tindak pi-dana tentang narkoba maupuntindak pidana lainnya, para ha-kim punya peranan penting da-lam penyelesaian kepastian hu-kum, ungkap Ketua DPD GAN-NAS kepada RBN.

Sehingga, kalau ada hakimyang memeriksa dan mengadiliperkara narkoba berusaha men-jatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, sangat disayangkankarena hak itu dinilai sangat tidak

mendukung program pemerintahyang berupaya keras agar bangsaini bisa terbebas dari peredaraangelap serta penyalahgunaannarkoba, ujar Dicky.

Selaku Ketua DPD GerakanAnti Narkotik Nasional, ucapDicky lebih rinci tentang vonisyang dijatuhkan majelis hakimpimpinan I Gede Komang Adi-natha SH, terhadap terdakwa JohanWijaya dan terdakwa Julyani, se-lama tujuh tahun dan lima tahundengan barang bukti sebanyak em-pat kilogram shabu-shabu perlu di-pertanyakan, apakah dalam vonistersebut terkandung muatan,kepentingan pribadi atau ada pihakyang melakukan intervensi, karenamemiliki kekuasaan sehinggapengambilan keputusan tidak pu-nya kemampuan untuk menepisintervensi tersebut, karena hal ituhanya berupa dugaan. Dicky Sia-haan, SH selaku Ketua DPD Gannasmengatakan akan menyuratiKetua PN Jakarta Utara maupunKetua Mahkamah Agung (MA)sesuai Undang Undang Nomor 14Tahun 2008 keterbukaan informasipublik, ungkap Dicky menutuppembicaraan. (W. Hutagalung)

EDISI 21 | TAHUN II | RABU, 05 - 18 SEPTEMBER 2012

Hukum 4

KEJATI SUMSEL DIMINTA UNTUK “PENGKAJIAN”SUMBER ANGGARAN RUMAH MEWAH WALIKOTA LUBUKLINGGAUDIDUGA BERNUANSA SUAP DAN ATAU GRATIFIKASI

Lbk.Linggau, Kantor Berita RBNSeperti pepatah mengatakan

lain padang lain ilalang, lainlubuk lain ikannya, namun kalaudi Kotamadya Lubuklinggaupepatah tersebut sudah tidaktepat lagi, dimana sebagian orangterutama di kalangan pengusahaatau kontraktor karenakehadiran seorang bintanglapangan yaitu salah seorangkerabat walikota dan hal tersebutmenjadi buah bibir perbincangandi masyarakat umum danakibatnya berkembang opiniyang kurang baik pada kalanganpers ataupun LSM terlebih dikalangan para kontraktor itusendiri.

Arif Bunayah, merupakansapaan akrabnya di Kota Lu-buklinggau, seorang pengusa-ha muda yang boleh dikatakanpendatang baru dalam duniakontraktor, khususnya bidangpekerjaan bangunan gedung,baik itu milik swasta apalagiproyek milik pemerintah.Meskipun selaku pendatangbaru, namun Arif sanggupuntuk menarik simpati orangnomor satu di Kota Lu-buklinggau yang tak lain dan takbukan Walikota Lubuklinggau.

Akibat kedekatannya de-ngan walikota membuat ArifBunayah selalu mendapatkanpekerjaan di lingkungan kan-tor walikota dan diduga men-jadi penguasa tender di bebe-rapa proyek dengan nilai pro-yek miliaran rupiah secara“monopoli”, dan disebabkankedekatannya dengan wali-kota membuat para kontraktorlainnya terkesan takut untukbersaing jika sudah mende-

ngar nama Arif Bunayah, dantidak jadi untuk ikut tender.

Saat hal tersebut dikonfir-masi melalui hand phone dinomor XL beberapa waktu la-lu, Arif Bunayah dengan lan-tang, mengatakan, “bahwapembangunan rumah mewahmilik Walikota Lubuklinggautersebut memang merupakanpekerjaannya, dan itu adakontraknya antara saya de-ngan Riduan Effendi, dan bu-kan dengan Walikota, dan sa-ya kira hal itu tidak menyalahiaturan yang berlaku karenarumah tersebut tidak ter-masuk dalam anggaran peme-rintah kota Lubuklinggau”tandasnya.

Menurut Arif, kalau adayang mengatakan pembangu-nan rumah mewah itu seba-gai suap saya kepada Waliko-ta, dengan tegas saya katakanhal itu tidak benar.

Sebenarnya Walikota Ri-duan Affendi menghubungisaya, dan mengatakan, “apa-kah saya bisa atau tidak untukmembuatkan sebuah rumah”.

Lantas saya menjawab “bisa”.Kemudian, saya diperintahkanoleh walikota untuk bisamenghitung dan membuatkanRAB atas rumah tersebut, danakhirnya saya kerjakan sepertisekarang ini, ujarnya.

Arif juga menambahkanbahwa pembangunan rumahmewah tersebut bukan meru-pakan sebagai pelicin atau suap,apalagi sogok kepada Walikotaagar saya bisa mendapatkanproyek milyaran rupiah. Namunbegitu caranya seorang pengus-aha yang professional untuk men-dapatkan proyek. Hal seperti initidak dimiliki oleh pengusahalainnya di Kota Lubuklinggau.Kendati demikian, saya rasa andatidak perlu menulis berita tentangpambangunan rumah mewah ter-sebut, karena itu akan membuatkeruh permasalahan, imbuhnya.

Saat wartawan Kantor Be-rita RBN melakukan pen-gecekan ke lokasi pembangu-nan rumah mewah tersebut,hanya berhasil menemui parapekerjanya. Salah seorangpekerja yang namanya tidak

warga, Tohir yang mengakutinggal di sekitar rumahmewah tersebut mengatakan,“apa jadinya nanti kota Lu-buklinggau ini, lihat sajawalikota sekarang memba-ngun rumah begitu mewah,sementara masyarakat kotaLubuklinggau masih banyakyang memerlukan perhatiandari pemerintah.

Hal senada juga disam-paikan oleh warga lain berna-ma Mail, seperti ucapannya,“kapan lagi pak wali akanmemikirkan nasib rakyat sepertikami ini sambil menjalankanmotornya untuk mengantarkanpenumpang demi mencarisesuap nasi” tandasnya.

Demi terciptanya pemerin-tahan yang bersih di wilayahhukum Kota Lubuklinggaukinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati)Sumatera Selatan (Sumsel)diharapkan turun tangan untuklakukan penyelidikan terhadapindikasi suap dan atau gratifikasiyang terjadi di lingkunganWalikota Lubuklinggau. (Ha-bibullah Singa Yudha)

bersedia dimuat dalam pem-beritaan mengatakan, kamipara pekerja ini seluruhnyaberasal dari Cirebon dan se-bagian lagi di lokasi pemba-ngunan SMA dan SMP. Ketikaditanya siapa pemilik rumahmewah tersebut, pekerja terse-but mengatakan, ini adalahrumahnya Walikota Lubuk-linggau sembari lari mening-galkan wartawan yang se-dang melakukan foto terha-dap rumah mewah tersebut.

Rumah mewah yang ter-letak di jalan Kenanga II Kelu-rahan Batu Urip KecamatanLubuklinggau Utara II KotaLubuklinggau tersebut me-miliki dua pintu keluar masukkendaraan, dari depan rumahmantan Camat LubuklinggauUtara II Kota Lubuklinggaudan dari belakang denganmelewati rumah Lurah danPegawai Negeri Sipil lainnya.

Keberadaan rumah itumenjadi perbincangan ma-syarakat khususnya diKelurahan Batu Urip, sepertidisampaikan salah seorang

Jakarta, Kantor Berita RBNKejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat (Jakbar) diminta

lakukan penyelidikan terhadap Kepala Suku Dinas(Kasudin) Tata Air Jakbar, disebabkan H.R. Heryantoterindikasi perkaya diri dengan bermain anggaranperawatan dalam beberapa tahun belakangan ini.

Anggaran dana saluran yang nilai­nya milyaran rupiahdi wilayah Kota Adminis­trasi Jakarta Barat sesuai denganRencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Sudin PU TataAir Tahun Ang­ga­ran 2012 diduga menjadi ladang duituntuk perkaya diri oleh Kasudin PU Tata Air KotaAdministrasi Jakarta Barat.

Sesuai pantauan Kantor Berita RBN di lapa­ngan,bahwa masih banyak di­temukan saluran lokal di be­berapakecamatan wila­yah Jakarta Barat dimana kon­disinyamembutuhkan perbaikan dan perawatan dan dana­nya jugasudah ada diang­garan Sudin PU Tata Air Jakarta Baratdengan cara pe­ngadaan swakelola, teta­pi dana tersebutbelum dir­e­a­lisasikan kepada posnya, dan salah satu­nyaadalah saluran lokal di wilayah Kecamatan Kebon Jerukmaupun di Kecamatan Kem­ba­ngan, Kecamatan Pal­merahdengan kondisi memprihatinkan dan sam­pai saat ini belumada tindakan dari Sudin PU Tata Air Jakbar.

Adapun dana yang di­ang­garkan oleh Sudin PU Tata AirKota Administrasi Ja­karta Barat pada TA 2012 adalahpe­me­liharaan saluran air Ke­ca­matan Kembangan(Refung­si) sebesar Rp. 960.000.000,­ (sembilan ratus enampuluh juta rupiah), ditambah de­ngan biaya penertiban Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), pemeliharaan saluran airKecamatan Kebon Jeruk (Refungsi) sebesar Rp. 960.000.000,-(sembilan ra­tus enam puluh juta rupiah), d­itambah denganbiaya pe­ner­tiban Rp. 1.000.000.000,­ (satu milyar rupiah),peme­liharaan saluran air di Kec­am­atan Palmerah (Refungsi)sebesar Rp. 960.000.000,- (se-m-bilan ratus enam puluh jutarupiah) ditambah de­ngan biaya penertiban Rp. 1.000. 000.000,­(satu milyar ru­piah) dengan cara swakelola.

Selain dana peme­li­haraan saluran air tersebut di atas,masih ada lagi dana pemeliharaan infrastruktur sa­ranalokal Kota Ad­mi­nis­trasi Jakarta Barat pelak­sanaantriwulan I untuk wi­layah Kecamatan Kemba­ngan,Kecamatan Kebon Jeruk dan Kecamatan Pal­merah JakartaBarat sebesar Rp. 2.417.519.635,- (dua mi-lyar empat ratustujuh belas juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratustiga pu­luh lima rupiah). Da­na layanan pembersih sis­temsaluran Jakarta Barat (pekerjaan mendesak sepanjangtahun) sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluhjuta rupiah) per triwulan untuk empat triwulan pada tahun2012 ini dengan cara swakelola.

Ketika hal tersebut di­kon­firmasi kepada Ka­sudin PUTata Air Jakbar, Her­yanto sedang sibuk dan sangat sulituntuk ditemui, sedangkan Inspektorat Pembantu KotaAdministrasi Jakbar saat dikonfirmasi juga belum bersediamemberikan tanggapan. (Polman)

KEJARI JAKBAR DIMINTA LAKUKAN PENYELIDIKANKASUDIN TATA AIR JAKBAR HERYANTO

TERINDIKASI PERKAYA DIRI

Jakarta, Kantor Berita RBNGara gara Budi Wibowo, SH, MSi se­laku Camat

Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Se­latan (Jaksel)diduga salahgunakan wewenang terkait penggunaananggaran tahun 2011 lalu, Budi Wibowo dilaporkan ke­padapihak Kejaksaan Negeri (Ke­jari) Jaksel karena diduga telahme­lakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) terhadappenggunaan dana talangan ta­hun anggaran 2011 lalu. Suratla­poran Nomor: 051/SP­KB RBN/2012 tersebut diterimaoleh pi­hak Kejari Jaksel sebagai tan­d­a terima resmi.

Dalam surat laporan ter­sebut Budi Wibowo, SH, MSise­laku orang yang paling ber­wewenang melakukan suatutindakan apapun kalau menu­rutnya patut untuk dilakukan.Di­duga telah terjadi penyalah­gu­naan anggaran yangdia­lo­kasikan Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakseldari dana Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah (APBD) TA2011 yang di­pe­runtukkan khusus untuk kepentinganpembiayaan Kan­tor Kecamatan Kebayoran Lama.

Terjadinya tindakan mela­por­kan Budi Wibowo selakuCamat Kecamatan Kebayoran Lama kepada pihak KejariJak­sel, berdasarkan dari pe­man­tauan catatan laporankeu­angan Bendahara Kantor Kecamatan Kebayoran Lama,di­mana dana talangan TA 2011 yang dilokasikan khu­susuntuk pembiayaan ke­per­luan Kantor KecamatanKeba­yoran Lama, tetapi terdapat dalam be­berapa kegiatanpenyera­pan anggaran yang tak s­esuai denganperuntukannya dan terindikasi salahgunakan wewenangterhadap penggunaan anggaran.

Ditemukan rincian data pen­geluaran dalam laporankeuangan Bendahara Kantor Kecamatan Kebayoran Lama yangmenunjukkan penge­luaran dana untuk beberapa ke­giatantidak sesuai perun­tu­kannya. Bahkan pada catatan rin­ciantersebut sengaja di­jelaskan kegiatan tidak sesuai peruntukkan,dan mempermudah pihak lain untuk mengetahui telah terjadiindikasi praktek KKN yang berdampak perbuatanpenyalahgunaan anggaran alias salahgunakan wewenang.

Dari rincian laporan ke­uangan Kantor KecamatanKe­bayoran Lama diduga ke­ras Budi Wibowo selaku Ca­matKebayoran Lama telah melakukan tindak pidana ko­rupsiyang menimbulkan ke­ru­gian negara dengan carame­lakukan penya­lahgunaan anggaran untuk kepentinganpri­badi dan kroninya, sehing­ga pelapor meminta kesediaanKe­pala Kejaksaan Negeri Jaksel, Masyudi, SH, MH besertaJajarannya untuk me­lakukan pemeriksaan dan penyelidikanter­hadap Budi Wibowo SH, MSi se­laku penanggung jawabang­garan di Kecamatan Ke­bayoran Lama.

Ketika hal tersebut di­kon­firmasi kepada CamatKe­ba­yoran Lama, Budi Wibowo, SH, MSi sangat sulitdi­temui di kantornya di Kecamatan Kebayoran Lamadisebabkan Budi Wibowo jarang be­rada di ruangannya.(W. Hutagalung)

KEJARI JAKSEL DIMINTA UNTUK PENYELIDIKANBUDI WIBOWO DIDUGA SALAHGUNAKAN WEWENANG

Tampak Belakang (Foto:Habibullah) Tampak Depan (Foto:Habibullah)

Tampak samping (Foto:Habibullah Grasi mobil yg dilengkapi kamar tidur (Foto:Habibullah)

BANDAR JUDI MAULANA IBRAHIM TIDAK DITAHANJakarta, Kantor Berita RBN

Presiden Susilo Bambang Yu-dhoyono (SBY) dalam himba-uannya pada beberapa waktulalu, tentang pemberantasanperjudian dalam bentuk apapunagar para pelaku perjudianditindak tegas tanpa pengeculian,sesuai hukum yang berlaku diNKRI.

Dengan adanya himbauantersebut, pada umumnya diwilayah hukum Indonesia parapelaku perjudian yang berurusandengan masalah hukum tidakbisa lagi mendapat perlakuanistimewa dari penegak hukum.

Namun apa yang terjadi, se-telah tersangkut masalah hu-kum karena kasus perjudian,seorang pengusaha perjudianonline, Maulana Ibrahim aliasAfu bersama empat orang anakbuahnya didudukkan di ataskursi pesakitan Pengadilan

Negeri (PN) Jakarta Utarasebagai terdakwa padapertengahan Agustus lalu.

Di hadapan Majelis HakimPimpinan Puji Astuti Handyani,SH, MH dengan Hakim Ang-gota, Sulistiono, SH danSupomo, SH terdakwa MaulanaIbrahim alias Afu dan kar-yawannya terdakwa Zubaida,Supardi, Darma dan terdakwaFitri Binti Supriatna dijerat olehJaksa Penuntut Umum, OmnanSetiawan, SH, MH dengan pasal303 ayat (1) ke I KHUP, tentangper judian dengan ancamanhukuman 10 tahun penjara.

Terdakwa Maulana Ibrahimbersama empat karyawannyadinyatakan membuka usahaperjudian di lantai dua RukoPluit Karang Niaga Blok 2 dan 4Penjaringan Jakarta Utara,dengan perjudian berbentukpermainan judi online dan judi

online jenis Mikey Mouse yangdijadikan sebagai mata pencari-an, juga bermain di tempatumum serta memberikan ke-sempatan terhadap orang banyakuntuk melakukan perjudian.

Meski terdakwa MaulanaIbrahim alias Afu bersama empatterdakwa lainnya bekerja sebagaikaryawan untuk membantukelancaran usaha perjudian ters-ebut, tetapi tetap terancam sepuluhtahun penjara sebagaimana diaturdalam pasal 303 KHUP. Didugakarena ada kedekatan hubunganpara terdakwa dari Majelis HakimPimpinan Puji Astuti Handayani,SH, MH mendapat perlakuanistimewa dengan cara penanggu-han penahanan.

Padahal, sebelumnya di PNJakarta Utara belum pernahterjadi penangguhan penahananterhadap terdakwa terkait pasal303 KUHP tentang perjudian.

Pada kasus kasus perjudiansebelumnya yang pemeriksaanperkaranya di sidangkan di PNJakarta Utara, Majelis Hakimyang memeriksa perkaranya se-batas meringankan hukumandengan menjatuhkan vonissekitar lima atau enam bulansesuai kepentingan yangmenangani perkara, tapi tidakmemberi penangguhanpenahanan.

Terdakwa Maulana Ibrahimalias Afu yang santer di ka-langan pengelola usaha per-judian di wilayah DKI Jakartatergolong licin bagaikan belutdan susah dijerat hukum karenakedekatan hubungannyadengan aparat penegak hukum.

Bahkan menurut informasiyang layak dipercaya, penang-guhan penahanan terdakwa Mau-lana Ibrahim bersama empat or-ang karyawannya, didugakarena adanya intervensi pihaklain karena dinilai Majelis HakimPimpinan Puji Astuti tergolongcukup berani memberi

penangguhan penahanan dalamperkara perjudian.

Awalnya terdakwa MaulanaIbrahim bersama empat kar-yawannya ditangkap petugasKepolisian Polsek Penjaringan danPolres Metro Jakarta Utara, setelahmendapat informasi dari masya-rakat adanya arena perjudian diwilayah Ruko Pluit Karang NiagaBlok 2 dan 4 Penjaringan JakartaUtara, para terdakwa ditangkappetugas Kepolisian pada pertenga-han Februari 2012.

Pada saat penangkapan ter-sebu, petugas kepolisian darilokasi yang dijadikan tempatperjudian mengamankan ba-rang bukti berupa uang tunaisebesar Rp 1.250.000 (satu jutadua ratus lima puluh ribu ru-piah), 96 unit komputer, 95 buahleader card warna putih, satubuah router board, satu setCCTV (yang digunakan sebagaialat pemantau), satu tas warnaping, lima buah beseline switeserta dua buah member card.(W.Hutagalung)

ADA APA DIBALIK PENANGGUHAN?

EDISI 21 | TAHUN II | RABU, 05 - 18 SEPTEMBER 2012

Sambungan 5

Alas Hak Sertitikat..................................................................................................dari Hal. 01

haknya diduga menggunakan “su-rat palsu” dan surat tersebut terin-dikasi seterusnya disalahgunakanoleh Probosutedjo dalam menerbit-kan sertifikat HGU Nomor 1 secara“persekongkolan” dan Probosuted-jo diduga juga lakukan “perampo-kan” terhadap tanah negara mau-pun terhadap tanah masyarakatdengan alas hak berdasarkan “su-rat palsu”.

Setelah sertifikat HGU No. 149habis masa berlakunya dan haknyajuga telah berakhir, perpanjanganHGU tersebut diduga merupakanhasil persekongkolan antara PT Bu-ana Estate dan Joyo Winoto selakuKepala BPN RI yang terindikasi sa-lahgunakan wewenang ketika pe-nerbitan SK Nomor 9, yaitu SK per-panjangan HGU terhadap PT Bu-ana Estate. Sertifikat terbit secaracacat hukum dan penerbitan SKmaupun sertifikat terindikasi terli-bat suap untuk penerbitan sertifi-kasi pertanahan dan penerbitan se-rtifikat No. 149 berdasarkan SK ca-cat hukum oleh Kepala BPN RIyang saat itu dijabat oleh JoyoWinoto.

Kemudian, setelah terjadi per-kara PTUN Jakarta dengan prosesbanding dan PK Joyo Winoto jugatelah ditolak oleh MA, tetapi JoyoWinoto bersikukuh untuk tak ber-sedia menjalankan putusan hukumtersebut dengan tepat waktu, danJoyo Winoto juga mengatakan halaneh ketika diminta untuk lakukanpenerbitan SK pembatalan HGU PTBuana Estate, yaitu takut untukmenjalankan putusan hukum yangsudah memiliki kekuatan hukumtetap disebabkan takut terhadapProbosutedjo. Pengaruh Probosu-tedjo masih besar menjadi alasanbagi Joyo Winoto untuk tak berse-dia menjalankan isi putusan kasasidan isi putusan peninjauan kem-bali dari perkara PTUN itu.

Sikap ketakutan Joyo Winototerhadap Probosutedjo dengan ti-dak bersedia menjalankan putusankasasi jo. peninjauan kembali ter-sebut membuat dampak kurang ba-ik terhadap nama baik BPN RI dimata masyarakat maupun dampaknegatif terhadap kinerja Joyo Wi-noto. Terlebih lagi dengan kebija-kan Joyo Winoto yang terkesan di-paksakan untuk penerbitan SK ta-nah dan penerbitan SK juga terin-dikasi sarat korupsi dan ataugratifikasi.

Akibatnya diduga telah terjaditanah negara dibeli oleh negara de-ngan menggunakan uang negara,dan dampak persekongkolan terse-but disinyalir perkaya Probosu-tedjo disebabkan menerima uang

miliaran rupiah sebagai hasil pen-jualan atas tanah negara di Ham-balang Bogor, dan kaibatnya negaradirugikan.

Setelah Joyo Winoto selaku or-ang nomor satu di BPN RI digan-tikan, hal tersebut menimbulkan ter-jadinya “borok warisan” yang be-lum dapat dituntaskan dengan ba-ik dan hal itu perlu dituntaskan se-cara bijak demi terciptanya supre-masi hukum di bidang pertanahandan semakin meningkatnya tingkatprofesional kebijakan penerbitanSK terhadap legalitas tanah sertasesuai dengan prinsip prinsipUUPA.

Akibat “borok warisan” yangditinggalkan oleh Joyo Winoto se-laku mantan Kepala BPN RI, mem-buat terjadinya kisah tanah yangkusut dan terjadi perkara dibalikperkara terhadap tanah Hamba-lang Bogor, dan “borok warisan”tersebut menimbulkan delik per-tanahan dan delik hukum yang sa-ngat panjang ceritanya. Semuanyaitu merupakan sebab akibat dariindikasi surat palsu yang telah di-gunakan oleh Probosutedjo dalampenerbitan sertifikat HGU Nomor1 milik PT Buana Estate.

Setelah dilakukan penelusuranterhadap delik pertanahan yangterjadi, sumber deliknya disinyalirberawal dari “surat palsu” sebagaialas hak dalam penerbitan sertifikatHGU PT Buana Estate, dan selan-jutnya setelah HGU tersebut habismasa berlakunya, juga diduga telahterjadi salahgunakan wewenangoleh Joyo Winoto saat penerbitanSK perpanjangan HGU maupundalam SK pembatalannya. Kebi-jakan Joyo Winoto saat menjabatKepala BPN RI disinyalir keluardari koridor seharusnya, sertamembuat kebijakan penerbitan SKkurang profesional karena isi SKjauh melenceng dari prinsip prinsipUUPA (Undang Undang PokokAgraria).

Saat ini proses kasasi pada pe-radilan perdata sudah selesai di-putuskan oleh MA RI dan isi putu-san kasasi pada pengadilan tatausaha negara (PTUN) dengan isiputusan kasasi pada peradilan per-data diduga isi putusannya salingbertentangan dan disinyalir terjadisalah penerapan hukum atasputusan kasasi perdata disebabkanisi putusan kasasi perdata tersebutmembantah isi putusan kasasi diPTUN. Bila isi putusannya dikajiulang, maka memiliki dampak yangdapat membuat bingung masya-rakat pencari keadilan karena pu-tusan kasasi perdata dan isi pu-tusan kasasi di PTUN isinya ber-

tolak belakang dan isi putusan ka-sasi perdata diduga salah pene-rapan hukum.

Tanah objek perkara tersebutdapat dikatakan telah terjadi bebe-rapa perkara yang tidak tahusampai kapan selesainya perkaratanah tersebut disebabkan keduabelah pihak terus berperkara, danisi putusan kasasi perdata berla-wanan dengan isi putusan kasasiPTUN walaupun sama sama dipu-tuskan oleh Hakim Agung di ting-kat MA RI.

Isi putusan kasasi pada peradi-lan PTUN yang sudah terlebih da-hulu diputuskan sampai tingkat PKdiduga bertentangan atau kontro-versial dengan isi putusan kasasiperadilan perdata, padahal tingkatkasasi pada PTUN maupun tingkatkasasi pada peradilan perdata, pu-tusannya sama sama tingkat kasasidi Jajaran MA RI. Bedanya, satu diperadilan perdata dan satu lagi su-dah selesai PK di PTUN. Dalam halini Ketua Mahkamah Agung RI di-minta untuk lakukan pengkajianterkait isi putusan yang controver-sial tersebut.

Adapun kronologis kepemilikantanah Hambalang oleh PT BuanaEstate dengan dasar haknya mau-pun alas haknya atas HGU Nomor1 tersebut berawal dari “surat pal-su”, kemudian terjadi kisah dibalikkisah yang unik, dimana Probosu-tedjo dan istrinya, Ratmani selakupemilik PT. Buana Estate pada a-walnya dapat menggunakan “suratpalsu” tersebut untuk menciptakansertifikat HGU (Hak Guna Usaha)PT Buana Estate, dan setelah masaberlaku HGU itu berakhir, jugamasih dapat diperpanjang lagiberdasarkan SK Kepala BPN RIyang dijabat oleh Joyo Winoto ket-ika itu, dan penerbitan SK Nomor 9terindikasi cacat hukum.

“Bahwa sesungguhnya tanah2.117.500 m2, yang kemudian dise-but tanah sengketa adalah tanahgarapan masyarakat yang patut di-duga telah diserobot oleh PT BuanaEstate pada tahun 1976” ujar Di-rektur Utama PT. Genta Prana, Drs.Dolok F Sirait kepada Kantor BeritaRBN di Jakarta memulai pembica-raan baru baru ini terkait tanahHambalang Bogor.

Dolok Sirait juga menambahkan,adapun kisah dibalik kisah terkaittanah Hambalang memiliki ceritayang sangat unik, yaitu, pada tahun1929 s/d 1938 ada 5 bidang tanahdengan luas seluruhnya 813 Hayang terletak di Desa Hambalangdan dijadikan Perkebunan selanjut-nya disebut Perkebunan Ciderati.

Merupakan Hak Erpacht No.

79, 107, 108, 220 dan 213 dimanaijinnya masih berlaku s/d 23 Sep-tember 1980 an. NV. Handel en Cul-tuur Matschappy ‘Tjidetarie’ dandisingkat NV Handel. Seluas 350Ha dari 813 Ha tersebut disewakankepada masyarakat berupa bentukkerja sama plasma. Hasilnya dijualkepada NV Handel, tetapi lama ke-lamaan kemudian masyarakatHambalang Bogor menjadi statuspenggarap dan kemudian olehpanitia Landeform dibuat menjadimilik rakyat dengan kewajibanmembayar pajak bumi.

Pada tahun 1976 PT Buana Es-tate membeli tanah NV Handeltersebut dari Kodam V Jaya melaluiNotaris R. Soerojo Wongsowidjojo,SH dengan Akta No. 39 tgl 18-06-1976. Dalam Akta tersebut dijelas-kan antara lain, Kodam V Jaya men-dapat ijin menggarap dari KantorKadaster sejak tahun 1967 atasperkebunan Ciderati. Pada tahun1976 Kodam V Jaya mengaku sudahmembebaskan perkebunan Cidera-tie 623 Ha dari masyarakat Hamba-lang, padahal hal tersebut didugahanya tipu muslihat dari PT BuanaEstate dan masyarakat Hambalangbelum pernah menerima ganti rugiatas tanah garapannya.

Baru pada tahun 2009/2010 PTBuana Estate mencoba memberiganti rugi kepada puluhan masya-rakyat di Desa Hambalang dan Ko-dam V Jaya berjanji akan membe-baskan lagi garapan masyarakatseluas 131 Ha yang sudah dijualtersebut. Adapun tanah yang dia-kui oleh Kodam V Jaya pada tgl 18-06-1976 sudah dibebaskan, sedang-kan tanah yang akan dibebaskanlagi oleh Kodam V Jaya dapat diju-al langsung pada tanggal 18 Juni1976 lalu kepada PT Buana Estate.

Patut diduga keterangan AktaNo. 39 tersebut adalah palsu, kare-na sesuai Surat Kepala Sub Direk-torat Agraria Kabupaten Bogor No.63/1976 tgl 13-8-1976, tanah per-kebunan Cideratie adalah milikDete Duilenzerg Gevostigde NVHandel en Cultuur MatschappyTjideratie (NV Handel). Dalam artitanah perkebunan tersebut bukantanah milik Kodam V Jaya.

Lagipula Kodam V Jaya tidakada hak dan tidak dibenarkan se-suai ketentuan di peraturan militeruntuk menjual tanah milik KodamV Jaya melalui Notaris, apalagimenjual tanah orang lain kepadaorang lain.

Apabila Kodam V Jaya melepashak tanah seharusnya melalui TimInterdep serta atas persetujuanMenteri Keuangan RI dan bukanmelalui Notaris. Pada waktu Per-kebunan Ciderati dijadikan HGUNo. 1 an. PT. Buana Estate seluas7.050.550m2, bukan atas dasar

bahwa perkebunan Ciderati telahdibeli oleh PT Buana Estate.

Tetapi atas dasar SK MenteriDalam Negeri No: SK1/HGU/DA/77 tgl 25-1-1977 dengan ketentuan:PT Buana Estate harus terlebih da-hulu membayar ganti rugi kepadaCV Handel sebesar yang ditaksiroleh panitia penaksir ganti rugi,berdasarkan Surat KeputusanDirjen Agraria tgl 16-6-1960 SK66/DDA/1960 jo. tgl 21-3-1974 No.SK20/DJA/1974 yang ditetapkandengan surat keputusan tersendiridan diharuskan untuk membayarganti rugi kepada masyarakat yangsedang menggarap perkebunanCiderati tersebut.

Adapun ganti rugi tersebut tidakpernah dilaksanakan oleh PTBuana Estate, tetapi SK perpanja-ngan HGU dapat langsung disetu-jui oleh BPN RI untuk menerbitkansertifikat PT Buana Estate ataspermohonan No. 16/DIRUT/BE/VII/76 tgl 12-7-1976 dan diterbitkanberdasarkan Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri No: SK1/HGU/DA/77 tgl 25-1-1977. PTBuana Estate tidak membayar gantirugi terhadap masyarakat walau-pun sudah ada ketentuan pada SKNo. 1, yaitu harus terlebih dahulumemberikan ganti rugi. Walaupunbelum ada ganti rugi namun PT Bu-ana Estate langsung mendapatkanhak HGU tanpa sepengetahuanmasyarakat dan sertifikat dapatlangsung terbit dengan praktek pi-lih kasih.

Masyarakat maupun aparatpemerintah Kabupaten Bogor tidakada yang mengetahui bahwa tanahmereka telah dijadikan sertifikatHGU No. 1 an PT. Buana Estate.Masyarakat baru mengetahui seki-tar tahun 1996 ketika tanah terse-but mau diurus sertifikatnya olehmasyarakat ke BPN.

Sesuai Risalah Pemeriksaantanah B No. 540-07 KW BPN-PAN“B” 2004 tgl 24-12-2004, bahwaPerkebunan Ciderati HGU No. 1 tgl21-03-1977 seluas 7.050.550m2 anPT. Buana Estate telah dimohon per-panjangan HGUnya sesuai suratPT Buana Estate No. 1/BE/III/2000tgl 22-03-2000, tidak disetujui untukdiperpanjang dan telah berakhir tgl31-12-2002 sesuai surat keteranganpendaftaran tanah Kabupaten Bogortgl 23-12-2002 No. 250-46.

Karena tidak memenuhi syaratuntuk diperpanjang lagi, tanah ter-sebut kembali menjadi tanah nega-ra di bawah kewenangan BupatiKabupaten Bogor sesuai pasal 2 Ke-putusan Presiden No. 34/2003 danayat (2) pasal 15 PP No. 36/1998.

Bahwa Kepala BPN tidak men-gindahkan surat Bupati Bogor No.593.4/135-Pem-um tgl 13-7-2004dan langsung menerbitkan SK BPN

No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 tanpa ada surat permohonanbaru dan ijin lokasi baru dari PTBuana Estate, sesuai dengan Pera-turan Menteri Agraria/Kepala BPNNo. 2 tahun 1999.

SK BPN No. 9 tersebut langsungdapat dijadikan dasar untukmenerbitkan sertifikat HGU No. 146sebanyak 2 buah asli tetapi pal-su.Sertifikat No. 147, 148 dan serti-fikat No. 149 seluas 4.486.975 m2di dalamnya terdapat tanah sengk-eta seluas 2.117.500 m2 dan sertifi-kat HGU No 150 sebanyak 2 buahyang asli tetapi palsu (SK BPN RINo. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011). Delapan sertifikat tersebutditerbitkan tanpa membayar gantirugi kepada masyarakat penggarapsesuai DIKTUM ke 3 SK BPN No.9/HGU/BPN/2006 dan ayat (3)Pasal 4 PP No. 40/1996 maupunKeputusan Presiden RI No. 32Tahun 1979.

Patut diduga tanah tersebuttelah diserobot oleh PT Buana Es-tate dari NV Handel en CultuurMatschappy Tjideratie, dan sesuaidengan Akta Notaris No. 39 tgl 18-6-1976 bahwa tanah tersebut dibelioleh PT Buana Estate dari KodamV Jaya merupakan tindakan yangtidak benar. Terbukti dari SK Men-teri Dalam Negeri No. 3/DJA/1977dan No. SK No. 1/HGU/1977, bah-wa tanah perkebunan Ciderati dire-lokasikan kepada PT Buana Estatedengan cara harus terlebih dahulumembayar ganti rugi kepada NVHandel dan kepada masyarakatpenggarap.

Dengan menyalahgunakan we-wenang Kepala BPN RI yang saatitu dijabat oleh Joyo Winoto mener-bitkan SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tanggal 1 Juni 2006 yakni SKperpanjangan eks HGU No. 1dengan ketentuan, PT Buana Estateharus terlebih dahulu menyelesai-kan pembayaran terhadap masya-rakat penggarap.

Tetapi, tanpa membayar gantirugi kepada masyarakat, sertifikatNo. 149 langsung dapat terbit dandi dalam areal sertifikat No. 149 ter-dapat tanah masyarakat Hamba-lang Bogor seluas 2.117.500 m2. Pe-nyelesaian ganti rugi dilakukan d-engan cara memasukkan para peng-garap ke penjara. Dengan demikiansejak terbit HGU No. 1 tahun 1977dan kemudian menjadi HGU No.149, belum pernah ada ganti rugidari PT Buana Estate terhadap ma-syarakat, dan tanah garapan ma-syarakat tersebut patut diduga be-nar telah diserobot oleh PT BuanaEstate dari masyarakat maupundari CV. Handel serta didugadilakukan dengan cara “perse-kongkolan” maupun “pembodo-han” terhadap masyarakat.

ASAL MULA KEPEMILIKAN TANAH PT GENTA PRANA ATAS 211 HEKTAR BERASAL DARI MASYARAKAT

Ketua Umum PBNU, Prof. DR. K.H. Said Agil Siradj bersama Drs. Dolok Sirait dalam acarasilaturahmi baru baru ini (foto:ist)

Adapun asal mula kepemilikantanah sengketa Hambalang Bogoratas nama PT. Genta Prana berawaldari pembebasan oleh PT GentaPrana terhadap masyarakat peng-garap. Setelah dibebaskan oleh PTGenta Prana, tanah tersebut masihdapat diusahakan lagi oleh ma-syarakat penggarap menjadi kebunsingkong. Pembebasan tanah itudilakukan pada tahun 1994 s/d1996 oleh H. Sukandi secara mem-bebaskan tanah tersebut kepadamasyarakat di beberapa lokasi diKecamatan Citeureup. Tanah terse-but tadinya untuk kepentingan Ya-yasan TIRASA milik Hutomo Man-dala Putra.

Sebahagian atau 2.117.500m2 tanah tersebut sudah dilaku-kan pembayaran oleh Yayasan TI-RASA kepada H. Sukandi, namuntanah Hambalang tersebut dikem-balikan lagi oleh Yayasan TIRASAkepada H. Sukandi, sehingga H. Su-kandi saat ini masih mempunyaiutang kepada Yayasan TIRASAsebesar Rp. 20 miliar yang belumdapat dibayarkan sampai saat ini.

H. Sukandi membebaskan tanahdari masyarakat penggarap dengansepengetahuan aparat pemerintahsetempat. Tidak dalam keadaansengketa. Masyarakat maupun pe-merintah daerah setempat tidak

mengetahui bahwa tanah yangdibebaskan oleh H. Sukanditersebut telah menjadi sertifikatHGU PT. Buana Estate sejak tahun1997. Namun demikian, H. Sukandimaupun masyarakat tidak bisaberbuat banyak karena pemilikHGU No. 1 tersebut adalah Probo-soetedjo yang merupakan adik Pre-siden Suharto.

H. Sukandi kemudian menge-tahui informasi dari BPN bahwaHGU No. 1 tersebut tidak diperpan-jang lagi sesuai isi surat Kantor Per-tanahan Kabupaten Bogor No. 250-46 tgl 23-12-2002, dan selanjutnyamasyarakat meminta Bupati Bogoragar tanah negara eks perkebunanCiderati yang sudah digarap ma-syarakat tersebut dikembalikan ke-pada masyarakat. Akhirnya dida-

patkan kesepakatan dan persetu-juan antara PT Buana Estate de-ngan Pemda Bogor/ instansi terkait,Ketua DPRD, Camat Citeureup danpara Kepala Desa supaya eks HGUNo. 1 seluas 705,055 Ha tersebut di-retribusikan kepada masyarakat.

Bupati tidak keberatan Eks HGUNo. 1 seluas 455,055 Ha diperpan-jang HGU seluas 4.550.550 m2(455.055Ha) kepada PT Buana Esta-te, dan 250 Ha lagi diprioritaskanuntuk masyarakat Bogor. (Terma-suk di dalamnya 211,75 Ha tanahdari PT Genta Prana).

PT Buana Estate juga telah mem-bayar Setoran Retribusi Daerah(SSRD) tgl 24-8-2004 atas tanah455,055 Ha (sesuai BA PemeriksaanTanah Panitia B tahun 2004 hal 2)dan H. Sukandi juga sudah

mengurus sertifikat atas tanah211,75 Ha ke BPN.

Karena luas tanah 2.117.500 m2dan luasnya membuat persyaratanharus diurus atas nama perusa-haan perseroan terbatas berbadanhukum, maka PT Genta Prana de-ngan dasar kepedulian terhadapmasyarakat Hambalang Bogor, dankepedulian tersebut telah mengha-biskan anggaran sebesar miliaranrupiah, demi mencari kepastianhukum dan demi sebuah kebena-ran atas tanah Hambalang Bogortersebut. Keberadaan H. Sukandimerupakan Komisaris di PT GentaPrana sesuai dengan Akta NotarisYokovera Mokoagow, SH No. 01tanggal 8 Pebruari 2006, imbuhnyaDolok Sirait dengan semangattinggi.

DARI AWAL JOYO WINOTO MERENCANAKAN UNTUK TIDAKMEMBAYAR GANTI RUGI TERHADAP MASYARAKAT

Dolok Sirait juga memaparkan,dari awal terbitnya SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 ten-tang perpanjangan eks HGU No. 1an. PT Buana Estate seluas6.578.315 m2 telah terlihat denganjelas bahwa Joyo Winoto selaku Ke-pala BPN RI ketika itu, telah me-

rencanakan pembebasan tanah ter-hadap masyarakat tanpa memba-yar biaya ganti rugi, tetapi denganmenggunakan salahgunakan we-wenangnya dan dapat begitu tegauntuk mengorbankan masyarakatHambalang.

Rencana tersebut dapat terlihat

jelas sebagaimana disebutkan padaDIKTUM KE TIGA (a) SK BPN No.9 tersebut yang berbunyi: “Peneri-ma perpanjangan jangka waktu (PTBuana Estate) bertanggungjawabuntuk menyelesaikan penguasa-

Bersambung ke hal 06

EDISI 21 | TAHUN II | RABU, 05 - 18 SEPTEMBER 2012

Sambungan 6

an/penggarapan masyarakatmenurut ketentuan peraturanperundangan yang berlaku,dan hal itu sesuai dengan su-rat pernyataan oleh PT BuanaEstate tgl 3-8-2004”.

Pada umumnya bahwa se-luruh surat keputusan yangmenyangkut pelepasan hakatas tanah milik atau pengga-rapan, selalu dengan jelas di-sebutkan harus terlebih da-

hulu diselesaikan dengan caramembayar ganti rugi. Lainhalnya dengan SK BPN No.9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 bahwa PT Buana Estatebertanggungjawab untukmenyelesaikan penguasaan/penggarapan masyarakatmenurut ketentuan perunda-ngan yang berlaku.

Menurut Joyo Winoto sela-ku Kepala BPN RI, bahwapembebasan penguasaan/penggarapan masyarakatatas tanah 2.117.500 m2 diDesa Hambalang telah dise-lesaikan sesuai dengan keten-tuan perundangan yang ber-laku, yaitu dengan merenca-nakan putusan pidana di Pe-ngadilan Negeri Cibinong No.207 dan 208/Pid-B/PNCbntgl 12-6-2007 dan cara pelak-sanaan terbit SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006dan berdasarkan SK tersebutdapat langsung penerbitan 8(delapan) sertifikat tanpamembayar ganti rugi garapanmasyarakat, akibatnya ma-

syarakat dituduh melakukanperbuatan yang melanggarhukum dan terjadi putusanpidana.

Adapun sertifikat yangditerbitkan an. PT. Buana Es-tate adalah: 2 (dua) sertifikatNo. 146 dengan luas 637.940m2 dan 5.940.14 m2 asli tetapipalsu, 1 (satu) sertifikat No.147 dengan luas 74.650 m2, 1(satu) sertifikat No. 148 de-ngan luas 375.110 m2, 1 (satu)sertifikat No. 149 dengan luas4.486.975 m2, 2 (dua) sertifikatNo. 150 dengan luas 428.570m2 dan 178.570 m2 asli tetapipalsu, 1 (satu) sertifikat No.151 dengan luas 575.070 m2.

Setelah terbit SertifikatHGU an. PT Buana Estate, ke-mudian surat pernyataan PTBuana Estate tgl 3-8-2004 di-cabut/dibatalkan oleh PT Bu-ana Estate sendiri pada tgl 14-8-2006.

Bahwa sertifikat No. 146yang luasnya 594.014 m2 dansertifikat No. 150 yang luas-nya 178.570 m2 sudah dijual

oleh PT Buana Estate kepadaKementerian Pertahanan RI.

Sertifikat No. 149 yangluasnya 4.486.975 m2 terma-suk di dalamnya tanah gara-pan masyarakat yang belumpernah dibayar ganti ruginyadan nilainya ditaksir sekitarRp. 211.750.000.000 (dua ra-tus sebelas miliar tujuh ratuslima puluh juta rupiah) de-ngan rincian 2.217.500 m2 xRp. 100.000 /m2.

Setelah terbit sertifikat No.149 tgl 15-6-2006 an. PT BuanaEstate, maka pada malam haritgl 5-2-2007, PT Buana Estatebersama oknum menanam270 batang bibit pohon coklat,33 bibit pohon mahoni danmemasang 18 buah plangnama an. PT Buana Estate. Ke-esokan harinya, plang namadan tanaman yang ditanamoleh oknum di kebun masya-rakat pada malam hari sebe-lumnya spontan dicabut olehmasyarakat selaku pemilikkebun.

Tanaman tanaman terse-but dikumpulkan di satu tem-pat, dan sesuai rencana akandiserahkan kepada polisi be-

sok harinya, tetapi tertundakarena hari sudah sore me-nuju malam. Kemudian, besokharinya tgl 7-2-2007 pada pa-gi pagi buta, tanaman tana-man yang dikumpulkan terse-but sudah tidak ada di tempatsemula, tetapi diketahui telahberada di Kantor Polres Bo-gor. Atas kejadian tersebut PTBuana Estate melaporkan ma-syarakat Hambalang ke Pol-res Bogor dengan laporanbahwa masyarakat telah me-nguasai fisik tanah PT BuanaEstate dimana tanah tersebutadalah HGU PT Buana Estateyang masih berlaku hinggatahun 2027 mendatang.

Padahal fisik tanah sudahdikuasai masyarakat sekitartahun 1960 secara turun temu-run. Dan dilaporkan jugabahwa pencabutan tanam ta-naman dan plang nama yangtelah dilakukan masyarakatpemilik kebun tersebut dibuatistilah telah merusak hartamilik PT Buana Estate.

Realisasi dari laporan po-lisi tanggal 7-2-2007 tersebutakhirnya membuat para peng-garap bernama H. Sukandi

dan kawan kawan dimasuk-kan ke dalam penjara denganhukuman antara 9 bulan s/d1 tahun 4 bulan sesuai putu-san pidana Pengadilan Nege-ri Cibinong Nomor 207 dan208/Pid.B/Cbn tanggal 12-6-2007.

Dengan adanya putusanpidana tersebut, Joyo Winotoselaku kepala BPN berpenda-pat bahwa penyelesaian/pe-nguasaan penggarapan telahselesai dan sudah sesuai de-ngan ketentuan/peraturanhukum, yaitu dengan adanyaputusan pidana PN CibinongNo 207 dan 208/ Pid/Cbnyang dijadikan novum olehJoyo Winoto dalam rangka Pe-ninjauan Kembali (PK) keMahkamah Agung RI. Hubu-ngan antara PK yang ditem-puh Joyo Winoto dengan no-vum putusan pidana tersebutsangat dipertanyakan, danPK Joyo Winoto juga sudah di-tolak dengan putusan Mah-kamah Agung No 72/PK/TUN/2009 tanggal 16-9-2009, tandas Dolok Sirait yangjuga seorang pensiunan dariKepolisian.

Alas Hak Sertitikat.......................................................................................................................dari Hal. 05

JOYO WINOTO SAAT MENJABAT KEPALA BPN TAK TAKUTKEPADA PRESIDEN TETAPI TAKUT TERHADAP PROBOSUTEDJO

Patut diduga juga bahwaJoyo Winoto, PhD selaku peja-bat Negara yang saat itu men-jabat Kepala BPN RI adalahindividu yang tidak patuh hu-kum bahkan dapat dikatakankebal hukum. Juga kurangmenghormati putusan hukumyang sudah memiliki kekuat-an hukum tetap. Tidak perdu-li terhadap arahan Presidenmaupun terhadap surat Bu-pati Bogor.

Surat Ketua PTUN JKT se-laku pengawasan putusan ju-ga tidak dilaksanakan, bah-kan surat dari Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bogor,dan surat dari Kepala KantorWilayah BPN Jawa Baratyang pada intinya memohonsupaya putusan MA No482K/TUN/2007 tanggal 20-2-2008 dilaksanakan, juga ti-dak diperhatikan maupun di-dengar oleh Joyo Winoto men-jadi masukan yang baik. Kebi-jakan Joyo Winoto saat men-jabat Kepala BPN RI terin-dikasi “semau que” tanpa da-pat melakukan tupoksinyasecara benar dan profesional.

Dengan keberadaan Hen-darman Supandji selaku Ke-pala BPN RI baru untuk me-ngggantikan Joyo Winoto, ke-bijakan Hendarman Supandjiyang pro terhadap kebenaranmaupun peduli terhadap ma-syarakat Indonesia sangat di-nantikan oleh masyarakatpencari keadilan dan meng-gantungkan harapan terha-dap Hendarman Supandjiagar terjadi pembenahan glo-bal di Jajaran BPN RI serta me-nantikan kesuksesan terha-dap program reforma agraria.Hendarman Supandji jugasangat diharapkan dapatmemberikan solusi yang baikatas keberadaan tanah PTGenta Prana yang dibuat JoyoWinoto menjadi status quo de-ngan menjalankan kebijakanpertanahan sesuai denganprinsip prinsip yang terkan-dung di dalam Undang Un-dang Pokok Agraria.

SK BPN tentang penerbi-tan sertifikat HGB atas namaPT Genta Prana atas tanah se-luas 2.117.500 m2, sesuai de-ngan isi putusan MA No.482K/TUN/2007 jo. 72 PK/TUN/2009 yang sudah mem-punyai kekuatan hukum tetaptersebut dapat dijalankan,dan penerbitan SK penerbitansertifikat HGB an. PT GentaPrana dapat diterbitkan olehHendarman Supandji selakuKepala BPN RI sesuai dengantupoksinya bahwa penerbitanSK atas luas tanah di atas 7,5hektar merupakan tupoksiKepala BPN RI.

Joyo Winoto disebut kebalhukum disebabkan setelahKetua PTUN Jkt membuatsurat pengawasan kepadaJoyo Winoto saat menjabatKepala BPN RI, maupun ke-pada Presiden RI serta kepadaKetua DPR RI, dengan inti su-rat supaya Joyo Winoto me-laksanakan isi putusan MANo. 482K/TUN/2007, tetapiputusan tersebut belum dilak-sanakan oleh Joyo Winoto se-bagaimana mestinya, yaitupenerbitan SK untuk HGB PTGenta Prana atas tanah2.117.500 m2. Sampai JoyoWinoto dicopot dari jaba-tannya sebagai Kepala BPNRI, penerbitan SK untuk HGBPT Genta Prana tersebut se-perti terkatung katung aliasdigantung dan tanahnya punmenjadi status quo.

Dalam rangka memenuhiketentuan pasal 116 ayat(6)UU No 51 tahun 2009, Presi-den RI telah memberi arahankepada Kepala BPN RI, supa-ya SK penerbitan sertifikatHGB tanah 2.117.500 m2 an.PT Genta Prana diterbitkansesuai ketentuan perundangundangan. Apabila KepalaBPN tidak bersedia melaksa-nakan arahan Presiden RI ter-sebut, maka Presiden dapatmemberi sanksi berupa huku-man sesuai pasal 116 tersebut.

Tetapi, Joyo Winoto saatmenjabat Kepala BPN tetaptidak bersedia melaksanakanarahan Presiden tersebut seba-gaimana mestinya. Joyo Wino-to, tidak merasa takut akansanksi yang akan timbul dariPresiden. Mungkin karenaJoyo Winoto mengetahui bah-wa selama Susilo BambangYudhoyono masih menjabatPresiden tidak akan meng-ganti Joyo Winoto selaku Ke-pala BPN RI (sesuai kesaksianJoyo Winoto kepada Deputi VBPN saat dijabat oleh IrjenPol. Purn. Aryanto Sutadi),akibatnya membuat Joyo Wi-noto kurang menghormati pu-tusan hukum.

Kebijakan Joyo Winototerhadap penerbitan SK danSK pembatalannya terindi-kasi “semau gue” dan JoyoWinoto diduga telah melaku-kan perbuatan hukum de-ngan salahgunakan wewe-nang selaku seorang pejabatpublik karena terindikasilakukan korupsi dalam kebi-jakannya untuk penerbitanSK, yakni dimana seharusnyauntuk melakukan atau tidakmelakukan sesuai dengan ke-wajibannya selaku pejabat ne-gara. Joyo Winoto seharusnyamelakukan, tetapi Joyo Winototidak bersedia untuk melaku-

kannya. Sebaliknya, hal terse-but seharusnya tidak bolehdilakukan tetapi Joyo Winotomalah melakukan tindakantersebut demi kepentingansendiri ataupun kepentinganorang lain.

Joyo Winoto saat menjabatKepala BPN RI takut kepadaProbosoetedjo. Hal itu disam-paikan Joyo Winoto ketika PTGenta Prana bersama RuhutSitompul, SH datang meng-hadap Joyo Winoto di KantorBPN RI untuk memohonsupaya putusan MA yang su-dah berkekuatan hukum tetaptersebut dilaksanakan, tetapiJoyo Winoto memberi jawabanyang sangat mengharukan,yaitu, “Saya (Joyo Winoto) ta-kut kepada Probosoetedjo”

Patut diduga Joyo Winototakut kepada Probosoetedjo,karena Joyo Winoto sejak se-mula turut serta merencana-kan supaya penyelesaian pe-nguasaan garapan masya-rakat itu diselesaikan dengancara tidak perlu membayarganti rugi garapan tanah ke-pada masyarakat yang ditak-sir nilainya sekitar Rp.2.117.500.000.000,- (dua ratussebelas miliar tujuh ratus limapuluh juta rupiah) , yaitu dari2.117.500 m2 x Rp. 100.000,-/m2.

Tetapi penyelesaian gantirugi dilakukan dengan caramemasukkan para penggarapke penjara dan hal itu dika-takan dapat berhasil sesuaiputusan PN Cibinong No.207/Pid.B/PnCbn tanggal12-6-2007 dan 207/Pid.B/PnCbn tanggal 12-6-2007yakni masyarakat penggarapdihukum penjara karena la-kukan perbuatan pidana pe-ngerusakan.

Keterlibatan Joyo Winotoatas terciptanya putusan pi-dana di PN Cibinong tersebutterindikasi diciptakan olehJoyo Winoto bersama denganPT Buana Estate secara“persekongkolan” dan meru-pakan dugaan pelanggaranhukum. Pada lazimnya segalasurat keputusan yang me-nyangkut pembebasan tanah,baik itu tanah milik maupungarapan selalu ditekankan a-gar menyelesaikan dengan ca-ra membayar ganti rugi. Kataganti rugi selalu ditonjolkan.

Lain halnya dengan SKBPN No. 9/HGU/BPN/2006tgl 1-6-2006 DIKTUM KETI-GA a. Penerima perpanjanganjangka waktu HGU bertang-gung jawab menyelesaikan pe-nguasaan/ penggarapan ma-syarakat sesuai ketentuanperaturan perundangan yangberlaku dan sesuai dengan

surat Pernyataan PT. BuanaEstate tgl 3-8-2004, yang rea-lisasi pelaksanaannya BPNsegera menerbitkan 8 buahsertifikat an PT Buana Estatedan dua diantaranya asli tapipalsu yaitu sertifikat No. 146dan No. 150 .

Sedangkan 2 (dua) sertifi-kat No. 146 tahun 2006 de-ngan luas 637.940 m2 dan594.014 m2, 1 (satu) sertifikatNo. 147 tahun 2006 denganluas 74.650 m2, 1 (satu) serti-fikat No. 148 tahun 2006 de-ngan luas 375.110 m2, 1 (satu)sertifikat No. 149 tahun 2006dengan luas 448.6975 m2 (ter-dapat di dalamnya 2.117.500m2 tanah sengketa), 2 (dua)sertifikat No. 150 tahun 2006dengan luas 428.570 m2 dan178.570 m2 dan 1 (satu sertifi-kat No. 151 tahun 2006 de-ngan luas 575.070 m2. De-ngan demikian jumlah ser-tifikat ada 8 sesuai dengan SKBPN No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011 hal 1 me-nimbang b dan hal 5 DIKTUMKE ENAM).

1 (satu) sertifikat No. 146seluas 594.014 m2 dan satu la-gi sertifikat No. 150 seluas178.570 m2 telah dijual den-gan istilah kerjasama oleh PTBuana Estate kepada Kemen-terian Pertahanan RI. BPN RIjuga telah mengetahui perihalsertifikat asli tapi palsu terse-

but dan segera merubah serti-fikat No. 146 dan 150 menjadian. Menteri Pertahanan RI.

Setelah terbit HGU No 149tgl 15-6-2006, tanpa memba-yar ganti rugi kepada ma-syarakat penggarap atas ta-nah 2.117.500 m2 maka padatgl 14-8-2006, surat pernya-taan PT Buana Estate dicabutoleh PT Buana Estate pada tgl3-8-2004. Dan tgl 7-2-2007, PTBuana Estate melaporkan ma-syarakat penggarap ke PolresCibinong, bahwa masyarakattelah menguasai fisik tanahmilik sah PT Buana Estate se-suai dengan sertifikat No. 149yang terbit tgl 15-6-2006 danjuga sudah merusak tanamantanaman milik PT Buana Es-tate, padahal masyarakat itusendiri sudah menguasai ta-nah tersebut sejak tahun 1960secara turun temurun s/d saatini tahun 2012.

Adapun tanaman yang di-maksud dirusak adalah tana-man yang baru ditanam PTBuana Estate bersama oknumdi kebun masyarakat padawaktu malam hari tgl 5-2-2007. Umur tanaman tersebutbaru satu hari. Akibat laporantersebut, masyarakat pengga-rap dihukum masuk penjara

sesuai putusan PN CibinongNo. 207 dan 208/Pid.B/PnCbn tgl 12-6-2007.

Menurut Joyo Winoto sela-ku Kepala BPN RI, putusanPN Cibinong No. 207 dan208/Pid.B/PnCbn adalahsah secara hukum bahwa ta-nah 2.117.500 m2 adalah mi-lik sah PT Buana Estate, se-hingga Joyo Winoto mengaju-kan Peninjauan Kembali (PK)ke Mahkamah Agung denganNOVUM putusan PN Cibi-nong No. 207 dan 208/Pid.B/PnCbn tgl 12-6-2007. PK ter-sebut memang sudah ditolakMahkamah Agung denganputusan No. 72PK/TUN/2009 tgl 16-9-2009, karena no-vum yang diajukan Joyo Wi-noto saat menjabat BPN RI bu-kan bukti sah kepemilikan ta-nah atas 2.117.500,- m2.

Patut diduga Joyo Winotolebih takut kepada Probosoe-tedjo dari kepada SBY karenadana yang ditaksir ratusanmilliar yang seharusnya di-bayarkan kepada masyarakatsebagai ganti rugi garapan ta-nah rakyat, terindikasi salahalamat dan diduga telah me-ngalir kepada kantong priba-di Joyo Winoto, PhD saat me-mimpin BPN RI. Akibatnya,

mati-matian Joyo Winotomembela Probosoetedjo dansampai tega memasukkanmasyarakat ke penjara demikesuksesan SK yang diterbit-kan Joyo Winoto, bahkantidak takut lagi akan sanksidari Presiden RI sehingga isiputusan hukum yang sudahmemiliki kekuatan hukum te-tap tersebut tidak dijalankanoleh Joyo Winoto selaku peja-bat publik. Hal tersebut dapatditerima akal sehat, karenasanksi dari Presiden tidak se-berapa berat bila dibanding-kan kalau Joyo Winoto masukpenjara, bila ada laporan dariProbosoetedjo dengan la-poran indikasi “suap” terkaitpenerbitan SK Nomor 9 danSK pembatalannya.

SK pembatalan telah mem-buat status tanah PT GentaPrana atas 211 hektar tersebutmenjadi status quo, dan JoyoWinoto diduga telah lakukanpersekongkolan dengan PTBuana Estate terkait pener-bitan SK maupun penerbitanSK pembatalannya, karena SKtersebut membuat posisi PTBuana Estate sangat mengun-tungkan tetapi disinyalir telahterjadi kerugian negara,ujarnya.

PT GENTA PRANA KALAH DI PN CIBINONG, PT BANDUNG DAN KASASIDISEBABKAN JOYO WINOTO TAK TAAT HUKUM

Di Pengadilan Negeri Ci-binong PT Genta Prana kalahyang kemudian dikuatkanoleh Pengadilan Tinggi Ban-dung. Selanjutnya pada ting-kat kasasi perdata PT GentaPrana mengalami kekalahan.Kekalahan tersebut didugadisebabkan Joyo Winoto, PhDselaku Kepala BPN saat itubelum membatalkan sertifikatHGU No. 149 seluas4.489.675 m2, dimana adatanah PT Genta Prana seluas2.117.500 m2 ikut termasukdalam HGU No. 149. Kebera-daan sertifikat HGU No. 149yang sudah dibatalkan terse-but, menurut Hakim PN Cibi-nong statusnya masih sah mi-lik PT Buana Estate disebab-kan sertifikatnya merupakanproduk BPN dan belum diba-talkan oleh pihak BPN walau-pun putusannya PTUN terse-but telah memiliki kekuatanhukum tetap.

Karena sertifikat No. 149tersebut belum dibatalkanoleh Joyo Winoto, walaupun

sudah ada surat eksekusi dariKetua PTUN JKT kepada Ke-pala BPN RI supaya melaksa-nakan putusan MA No.482K/TUN/2007 yang sudahmempunyai kekuatan hukumtetap dengan isi putusan su-paya mencabut/membatal-kan sertifikat No. 149 danmemproses penerbitan sertifi-kat HGB an. PT Genta Pranaatas tanah seluas 2.117.500m2, tetapi isi putusan PTUNtersebut tidak dijalankan se-suai dengan isi putusannya,tetapi diterbitkan SK yang isi-nya terindikasi melenceng isiputusan.

Joyo Winoto, PhD tidakpatuh hukum serta tidak me-laksanakan Putusan MA yangsudah mempunyai kekuatanhukum tetap. Majelis HakimPN Cibinong juga masih me-nyatakan sah sertifikat No.149 tersebut walaupun olehMahkamah Agung RI (PTUN)sudah menyatakan bahwasertifikat itu sudah tidak sahlagi dan diputuskan sudah

dibatalkan.Alasan Majelis Hakim PN

Cibinong menyatakan sahsertifikat No. 149 tersebut ada-lah tanah yang pada mula-nya didapatkan dari KodamV Jaya sesuai Akta Notaris No.38 tgl 18-06-1976 Notaris R.Soerojo Wongsowidjojo, SH.

Akta tersebut berbunyi an-tara lain, Kodam V Jaya telahmembebaskan tanah rakyat632 Ha dan akan membebas-kan lagi 131 Ha, dan penga-kuan tersebut terjadi pada tgl18-6-1976. Tanah yang dibe-baskan dan yang akan dibe-baskan tersebut adalah tanahperkebunan NV Handel enCultuur Matschappy Tjidera-tie yang HGUnya masih ber-laku s/d tahun 1980 sesuaidengan surat Bupati KepalaDaerah Tk II Bogor cq KepalaSub Direktorat Agraria Kabu-paten Bogor tgl 13-8-1976 No.63/1976 tertulis an. NV Han-del en Cultuur MatschappyTjideratie.

Dalam pengertian, Kodam

V Jaya telah menjual tanahyang bukan miliknya kepadaPT Buana Estate. Pengakuanitu adalah palsu, karena ses-uai dengan ketentuan danperundangan yang berlaku diwilayah hukum Indonesia,Kodam V Jaya tidak diperbo-lehkan dan tidak pernah men-jual tanah yang dikuasai Ko-dam V Jaya terhadap pihaklain, apalagi menjual tanahyang masih hak milik oranglain. Apabila Kodam V Jayamelepas hak atas tanah yangdikuasai, maka tata cara pe-laksanaannya harus melaluiTim Interdep dan atas perse-tujuan Menteri Keuangan RIdan tidak dibenarkan melaluiNotaris.

Ketika hal tersebut diper-tanyakan kepada Ketua Ma-jelis Hakim PT Bandung, ja-wabannya sangat mengece-wakan, yaitu, “Silahkan la-porkan ke Polisi.” Dan saatditanyakan lagi bagaimana h-

Bersambung ke hal 07

Djoyo Winoto (foto:ist)

EDISI 21 | TAHUN II | RABU, 05 - 18 SEPTEMBER 2012

Sambungan 7

Alas Hak Sertitikat...........................................................................dari hal. 06

ati nurani Bapak selaku KetuaPengadilan Tinggi Bandungterkait kebenaran, jawab beli-au, “hati nurani itu mahal”.Dalam hal ini Hakim BidangPengawasan Mahkamah A-gung RI diminta untuk laku-kan pengkajian terhadap ja-waban Ketua PengadilanTinggi Bandung yang kurangprofesional dalam menja-lankan tupoksinya.

Majelis Hakim PN Cibi-nong menjelaskan bahwa diatas tanah HGU No. 149 luas4.486.975m2, dengan rincian2.369.475 milik PT BuanaEstate dan 2.117.500 m2 milikrakyat/PT. Genta Prana (yangdisengketakan tentunya) ter-dapat villa, tanam-tanamancoklat, jati dan lain-lain. Per-nyataan tersebut diduga ada-lah pernyataan bohong.

Pada saat sidang di PN Ci-binong, bahwa pihak PT Gen-ta Prana memohon agar dila-kukan sidang di lokasi (PL),dengan tegas ditolak oleh M-ajelis Hakim PN Cibinongdengan alasan sudah menge-

tahui dengan jelas keadaanlapangan/ lokasi. Majelis Ha-kim PN Cibinong terindikasiberbohong, karena di atastanah 2.117.500 m2 tersebut ti-dak ada villa, tanaman coklatmaupun jati. Yang ada hanyatanam-tanaman singkongmilik masyarakat. Villa dantanaman tersebut berada diatas tanah 2.369.475 M2 milikPT Buana Estate.

Para saksi dari PT BuanaEstate saat bersaksi di PN Ci-binong juga membuat saksidusta, bahwa pada tahun1970 para saksi sudah menge-tahui bahwa tanah sengketaadalah milik PT Buana Estatekarena di atas tanah tersebuttelah berdiri plang nama PTBuana Estate semenjak tahun1970.

Ketika pihak PT GentaPrana memberikan informasikepada Majelis Hakim PN Ci-binong bahwa kesaksiantersebut adalah palsu, denganpenjelasan bahwa PT BuanaEstate berdiri pada tgl 8-9-1972 No. 33 jo tgl 29-05-1973

No. 119, dan bagaimana bisaada plang tahun 1970. Kebe-naran pernyataan saksi PTBuana Estate dipertanyakan.Tetapi Majelis Hakim PN Cib-inong tidak mempedulikan ke-benaran sebuah fakta, dan ke-bohongan bahkan dapat di-jadikan sebagai dasar kepemi-likan tanah PT Buana Estate.

Sesuai barang bukti yangdiajukan oleh PT Buana Estatedalam perkara PN Cibinongberupa sertifikat HGU No. 1yang terbit atas dasar SK Men-teri Dalam Negeri No. SK1/HGU/DA/77 tgl 25-1-1977bunyinya antara lain,” BahwaPT Buana Estate diwajibkanmemberi ganti rugi kepadamasyarakat penggarap danNV. Handel en Cultuur Mat-schappy Tjideratie dankepada masyarakat pengga-rap. Ganti rugi tersebut tidakpernah diterima masyarakatpenggarap atas tanah2.117.500 Ha. Bahkan masya-rakat tidak ada yang mengeta-hui bahwa tanah tersebut su-dah terbit HGU No. 1 tahun

1977. Tanah tersebut tidakpernah dijadikan perkebunanoleh PT Buana Estate dan ma-syarakat tetap menguasainyasejak tahun 1960 dan secaraturun temurun hingga seka-rang” ujarnya.

Para Kepala Desa juga su-dah membuat surat ketera-ngan bahwa tanah 2.117.500m2 tersebut dikuasai masya-rakat cq. H. Sukandi dan jugadinyatakan tidak dalam per-kara. Karena sebelumnya me-mang tidak pernah ada per-kara sebelum perkara PTUNitu terjadi.

Uraian tersebut telah dije-laskan kepada Majelis HakimPN Cibinong, tetapi MajelisHakim tetap berpendapatlain bahwa tanah tersebut di-peroleh dari Kodam V Jaya.Dijelaskan dalam SK MenteriDalam Negeri No. SK1/HGU/DA/77 supaya mem-beri ganti rugi kepada ma-syarakat penggarap dan NVHandel en Cultuur Matscha-ppy Tjideratie, tentunya ka-rena tanah tersebut bukan ta-nah milik Kodam V Jaya. A-tau tanah tersebut bukan ta-nah yang sudah dibebaskan

oleh Kodam V Jaya. Itu terbuktidengan jelas dari SK Menteriyang sama sekali tidak adamenyinggung Kodam V Jaya.Skep No. 1 tersebut menjelas-kan bahwa tanah dimaksudadalah tanah HGU milik NVHandel en Cultuur Mats-chappy Tjideratie yang seba-hagian telah digarap olehmasyarakat.

PT Buana Estate melaku-kan tuntutan hukum secaraperdata kepada PT Genta Pra-na di PN Cibinong disebabkanJoyo Winoto, PhD saat men-jabat Kepala BPNRI tidak ber-sedia mengindahkan putusanMahkamah Agung No. 482K/TUN/2007 tgl 20-2-2008 jo.72PK/TUN/2009 tgl 16-09-2009. Joyo Winoto juga belummembatalkan sertifikat No.149 padahal putusan hukumPTUN sudah memperolehkekuatan hukum tetap.

Di lain sisi, Ketua Pengad-ilan Negeri Cibinong selakuKetua Majelis Hakim padaperkara perdata tidak meng-indahkan putusan Mahka-mah Agung No. 482K/TUN/2007 tgl 20-2-2008 jo 72PK/TUN/2009 tgl 16-09-2009.

Majelis Hakim menyatakansertifikat No. 149 masih sahmilik PT. Buana Estate karenabelum dibatalkan oleh KepalaBPN RI ketika itu.

Atas tidak patuhnya JoyoWinoto saat menjabat KepalaBPN RI terhadap Keputusanhukum yang sudah mem-peroleh kekuatan hukum te-tap dan Majelis Hakim PN C-ibinong juga sangat me-nghargai “ketidakpatuhan”Joyo Winoto dengan tak ber-sedia melaksanakan isi putu-san Mahkamah Agung secaraPTUN yang sudah mempe-roleh kekuatan hukum tetap,Majelis Hakim PN Cibinongmemutuskan perkara perdataantara PT Buana Estate danPT Genta Prana, dengan me-menangkan PT Buana Estatedan putusan itu juga dikuat-kan oleh PT Bandung.

Dalam arti, PT Genta Pra-na kalah di Pengadilan Ne-geri, Pengadilan Tinggi danKasasi disebabkan Joyo Wino-to saat menjabat Kepala BPNRI tidak taat hukum serta takmenghormati putusan hu-kum. Majelis Hakim Pengadi-lan Negeri Bogor juga tidak

menghargai putusan Mahka-mah Agung PTUN yang su-dah mempunyai kekuatanhukum tetap.

SK Kepala BPN-RI No. 1/Pbt/BPN-RI tgl 15-4-2011 telahmembatalkan sertifikat HGUNo. 149 an. PT Buana Estate,akan tetapi belum memprosessertifikat HGB atas nama PTGenta Prana seluas 2.117.500m2 sesuai dengan putusanMA No. 482K/TUN/2007 tgl20-2-2008. Juga petunjukPresiden RI telah memberiarahan Kepada Kepala BPN-RI sesuai surat Mensesneg No.R92/m.Sesneg/D4/PU10.01/05/2011 tgl 2 Mei 2011, supayaseharusnya melaksanakanputusan MA No. 482K/TUN/2007 jo. 72PK/TUN/2009yang telah memperoleh kekua-tan hukum tetap.

Akan tetapi, Joyo Winoto sa-at memimpin BPN RI belum jugabersedia untuk memprosessertifikat HGB an PT. GentaPrana atas tanah 2.117.500 m2.Isi SK Pembatalan atas SK No-mor 9 tersebut diduga berten-tangan dengan isi putusanhukum No. 482K/TUN/2007 jo.72PK/TUN/2009, imbuhnya.

KASASI PERDATA PT GENTA PRANA DITOLAK MASaat ini PT Genta Prana

mengalami kekalahan saatmenempuh Kasasi ke Mahka-mah Agung, dan isi putusanKasasi pada peradilan perda-ta tersebut seperti bertenta-ngan dengan isi putusan Ka-sasi PTUN. Sebelum terjadiperkara perdata, perkaraPTUN sudah dimenangkanoleh PT Genta Prana. Tetapiisi putusan tersebut tak dilak-sanakan oleh Joyo Winoto de-ngan benar. Dalam SK Pem-batalan, tanah PT Genta Pra-na malah dibuat menjadi sta-

tus quo oleh Joyo Winoto.Terhadap putusan kasasi

tersebut, pihak PT Genta Pranaakan menempuh upaya hukumPK dan berharap bisa menangmelawan PT Buana Estatepada tingkat PK nantinya,disebabkan sertifikat HGU No.149 an. PT Buana Estatetersebut sudah dibatalkandengan SK BPN No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011.Presiden SBY juga sudahmemberi arahan kepada JoyoWinoto ketika menjabat KepalaBPN RI, sesuai surat Men-

sesneg No. R92/M.Sesneg/D-4/10.01/05/2011 tgl 2-5-2011,supaya Joyo Winoto ketikamenjabat Kepala BPN RIseharusnya melaksanakanPutusan Mahkamah AgungNo. 482K/TUN/2007 jo No.72/PK/TUN/2009 yang sudahmemperoleh kekuatan hukumtetap. Adapun isi putusantersebut membatalkan sertifikatHGU No. 149 yang notabenemilik PT Buana Estate.

Putusan MA No. 482K/TUN/2007 jo. No. 72/PK/TUN/2009 yang telah dipu-

tuskan oleh Mahkamah A-gung pada proses hukumPTUN, isi putusannya sepertibertentangan dengan isi pu-tusan kasasi perdata yang di-menangkan oleh PT BuanaEstate, dan isi putusan perda-ta tersebut kurang logis pene-rapan hukumnya, disebab-kan membatalkan isi putusankasasi PTUN dan putusankasasi tersebut juga merupa-kan produk hukum dari Ha-kim Mahkamah Agung sen-diri. Apalagi sebelum putu-san kasasi perdata itu dipu-

tuskan, BPN RI sendiri sudahterlebih dahulu telah mener-bitkan SK pembatalan No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011 dengan isi SK untukmembatalkan SK Nomor 9dan HGU No 149, tetapi me-ngapa sertifikat No. 149 ter-sebut masih sah berlaku me-nurut putusan kasasi perda-ta, padahal sertifikat No. 149itu sudah dibatalkan olehpihak BPN sebagai pihakyang berwewenang. Putusankedua kasasi itu jadinyamembuat masyarakat bingu-

ng terhadap keberadaan kea-dilan di negeri ini, tandasnya.

Kami berdoa memohon ke-pada Allah Maha Kuasa un-tuk memberi Roh Hikmat danBijaksana kepada Yang Mu-lia Majelis Hakim AgungMahkamah Agung RI yangakan menangani PK atas per-kara PT Genta Prana melawanPT Buana Estate. Kiranya Tu-han Allah Maha Besar ikutcampur tangan untuk mem-beri keadilan kepada masya-rakat tertindas dengan mela-lui para Hakim Yang Mulia

Majelis Hakim Agung Mahka-mah Agung RI yang mena-ngani PK tersebut agar putu-sannya pro terhadap kebena-ran, dan isi putusan berasaldari hati nurani seorang ha-kim yang mulia, dan hakimtidak boleh diintervensi dalammembuat keputusan hukum-nya. “Jadi… keputusan Ha-kim Agung yang adil dan me-negakkan kebenaran atas per-kara ini sangat dinantikan.Tuhan memberkati”, imbuhDolok Sirait menutup pembi-caraan.

AWAL SERTIFIKAT HGU DAN INTI DARI ISI SKPEMBATALAN NO. 1/PBT/BPN-RI/2011 TGL 15 APRIL 2011

HGU Nomor 1 meru-pakan milik PT Buana Estatedimana pada saat penerbitansertifikatnya berdasarkan alashak yang diduga berdasarkansurat palsu disebabkan surataslinya tidak dapat ditun-jukkan di Notaris, tetapi pe-lepasan hak atas tanah ter-sebut dapat dipindah tangan.

Kemudian masa HGU ha-bis dan diperpanjang lagi de-ngan SK Kepala BPN RI No-mor 9 yang terindikasi salah-gunakan wewenang ketikadijabat oleh Joyo Winoto.

Setelah terjadi gugat meng-gugat di PTUN Jakarta dansudah memiliki kekuatan hu-kum tetap, SK Nomor 9 se-bagai dasar penerbitan serti-fikat oleh Kantor PertanahanKabupaten Bogor dapattercipta. Waktu yang dibutuh-kan untuk penerbitan ser-tifikat HGU Nomor 149 hanyamembutuhkan waktu empatbelas hari, sejak dari tanggalSK diterbitkan sampai tanggal

tanda tangan penerbitansertifikat.

Adapun inti dari isi SKPembatalan No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 diduga telah terjadisalahgunakan wewenangoleh Joyo Winoto ketika pe-nerbitan SK Nomor 9 dan SKpembatalan No. 1/Pbt/BPN-RI/2011.

SK penerbitan Nomor 9diduga salahgunakan we-wenang disebabkan SK JoyoWinoto dapat terbit secara“prematur”. Kemudian digu-gat di PTUN dan perkara ter-sebut sudah memiliki ke-kuatan hukum tetap, dimanaPK dari Joyo Winoto ditolak.

Setelah pergumulan yangpanjang antara kepastianhukum dan legalitas tanahdengan dikawal oleh pe-ngawal kebenaran, Joyo Wi-noto selaku Kepala BPN RI ke-tika itu, membuat SK pem-batalan No. 1/Pbt/BPN-RI/2011, yaitu pembatalan se-bagian.

Setelah SK pembatalanterbit, tanah PT Genta Pranamenjadi status quo. AdapunSK pembatalan adalah untukmenjalankan putusan Kasasidan PK di PTUN, supaya BPNmenerbitkan SK atas HGB PTGenta Prana karena PK dariJoyo Winoto selaku KepalaBPN RI ditolak oleh MA RI.

Setelah SK Pembatalanyang sudah dinanti sekian la-ma dan surat permohonanpembatalan juga sudah di-sampaikan oleh PT GentaPrana, namun demikian isi SKPembatalan No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 terindikasi “aneh binaneh” karena isi SK didugabertentangan dengan isi pu-tusan MA RI pada tingkatPTUN. Joyo Winoto diduga sa-lahgunakan wewenang dalampenerbitan SK. Seharusnya isiSK Joyo Winoto selaku KepalaBPN RI ketika itu, dalampenerbitan sertifikat tanahsifatnya hanya menjalankanputusan hukum.

Bukan tugasnya untukmembuat keputusan hukum,tetapi tupoksinya adalahmenjalankan putusan hukumterkait pertanahan, bila pu-tusan hukumnya telah me-miliki kekuatan hukum tetap.

Kepiawaian Joyo Winotodalam menerbitkan SK per-tanahan diduga telah turutserta menjual tanah milik Ne-gara Kesatuan Republik Indo-nesia, bila dikaji dari wewe-nang penerbitan SK pertana-han di atas 7,5 hektar yangterindikasi salahgunakanjabatan.

Keberadaan SK Pembata-lan oleh Joyo Winoto didugasalahgunakan wewenangdisebabkan tidak menjalankanputusan hukum yang telah

memiliki kekuatan hukumtetap dengan benar dan pro-fesional. Tetapi malah seba-liknya yang terjadi terhadaptanah PT Genta Prana, karenastatus tanah PT Genta Pranamenjadi status quo.

Inti dari isi SK PembatalanNo. 1/Pbt/BPN-RI/2011adalah, MEMUTUSKAN Me-netapkan: KEPUTUSAN KE-PALA BADAN PERTANA-HAN NASIONAL TEN-TANG PEMBATALAN SEBA-GIAN KEPUTUSAN KE-PALA BADAN PERTANA-HAN NASIONAL NOMOR 9HGU/BPN/2006 ATAS TA-NAH SELUAS 2.117.500 M2DAN PEMBATALAN SER-TIFIKAT HAK GUNA USA-HA NOMOR 149/HAMBA-LANG ATAS NAMA PT BU-ANA ESTATE SEBAGAI PE-LAKSANAAN PUTUSANPTUN YANG TELAH MEM-PUNYAI KEKUATAN HU-KUM TETAP SERTA PEMBE-RIAN IZIN PELEPASANHAK GUNA USAHA ATASNAMA PT BUANA ESTATE.

PERTAMA: Menyatakanbatal sebagian Surat Kepu-tusan Kepala Badan Perta-nahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6November 2006 tentang Pem-berian Perpanjangan JangkaWaktu Hak Guna Usaha AtasTanah Seluas 6.578.315 M2terletak di Kabupaten BogorProvinsi Jawa Barat, sepan-jang atas tanah seluas2.117.500 M2 sebagaimanadimaksud dalam PutusanMahkamah Agung RI Nomor72 PK/TUN/2009 tanggal 16September 2009.

KE D U A :M en yat akanbahwa Surat Keputusan Ke-pala Badan Pertanahan Na-

sional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 November2006 selanjutnya hanya ber-laku sah untuk pemberianperpanjangan jangka waktuHak Guna Usaha Nomor149/Hambalang kepada PT.Buana Estate atas tanah sisaseluas 4.460.815 M2.

KETIGA: MembatalkanSertifikat Hak Guna UsahaNomor 149/Hambalang,surat ukur Nomor 7/Hamba-lang/2006 tanggal 15 Juni2006 sebagian seluas 2.-117.500 M2 dari luas kese-luruhan 4.486.975 M2 atasnama PT. Buana Estate, untukdiganti dengan Sertifikat HakGuna Usaha untuk tanah sisaseluas 2.369.475 M2 atasnama PT. Buana Estate.

KEEMPAT:Menetapkantanah bekas Hak Guna UsahaNomor 149/Hambalang seba-gian seluas 2.117.500 M2 se-tempat dikenal sebagai arealperkebunan PT. Buana EstateDesa Hambalang, KecamatanCiteureup, Kabupaten Bogor,Provinsi Jawa Barat yangtelah dibatalkan sebagai-mana Diktum KESATU danKETIGA, dalam keadaan sta-tus quo sampai perkara per-data Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.Cbn sebagaimanadimaksud dalam konsideranMenimbang huruf “g”, telahmemperoleh putusan penga-dilan yang berkekuatan hu-kum tetap.

KELIMA: Memerintahkankepada Kepala Kantor Per-tanahan Kabupaten Bogoruntuk: (A) Mencatat batalnyaSertifikat Hak Guna UsahaNomor 149/Hambalang selu-as 4.486.975 M2 atas namaPT. Buana Estate sebagai-mana dimaksud pada DiktumKETIGA, pada Buku Tanahdan Daftar-Daftar Umum

lainnya yang ada pada ad-ministrasi pendaftaran tanah.(B) Mencatat status quodalam Buku Tanah Hak GunaUsaha Nomor 149/Ham-balang terhadap tanah bekasHak Guna Usaha Nomor149/Hambalang sebagianseluas 2.117.500 M2 setempatdikenal sebagai areal perke-bunan PT. Buana Estate, DesaHambalang, Kecamatan Cite-ureup, Kabupaten Bogor, Pro-vinsi Jawa Barat. (C) MenarikSertifikat Hak Guna UsahaNomor 149/Hambalang seba-gaimana dimaksud padahuruf  “a”, dan apabila tidakdapat ditarik dari peredaran,agar diumumkan 1 (satu) kalidalam 1 (satu) surat kabarharian yang beredar di wila-yah Kabupaten Bogor. (D)Menerbitkan Sertifikat HakGuna Usaha Pengganti atasnama PT. Buana Estate, untuktanah sisa Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 149/Ham-balang seluas 2.369.475 M2,setelah dikurangi seluas2.117.500 M2 sebagaimana di-maksud dalam DiktumKESATU.

KEENAM:Memberikanizin kepada PT. Buana Estateuntuk melepaskan Hak GunaUsaha atas tanah seluas1.797.414 M2, untuk kepen-tingan Kementerian Perta-hanan Republik Indonesiaguna pembangunan PusatMisi Pemeliharaan Perda-maian Tentara Nasional Indo-nesia (PMPP TNI), terdiri dari:Sertifikat Hak Guna UsahaNomor 146/Sukahati seluas594.014 M2; Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 147/Sukahati seluas 74.650 M2;Sertifikat Hak Guna UsahaNomor 148/Tangkil seluas375.110 M2; Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 150/

Tangkil seluas 178.570 M2;Sertifikat Hak Guna UsahaNomor 151/Tangkil seluas575.070 M2.

KETUJUH:MemerintahkanPT. Buana Estate untuk me-laksanakan pelepasan HakGuna Usaha atas tanah seba-gaimana Diktum KEENAM dihadapan Pejabat yang ber-wenang.

KEDELAPAN:Mempersilahkankepada Kementerian Perta-hanan Republik Indonesiauntuk mengajukan permo-honan hak atas tanah, untukkepentingan pembangunanPusat Misi PemeliharaanPerdamaian Tentara NasionalIndonesia (PMPP TNI), sete-lah dilaksanakannya pele-pasan hak sebagaimanadimaksud dalam DiktumKETUJUH.

KESEMBILAN:Keputusanini berlaku sejak tanggal dite-tapkan, dengan ketentuanapabila di kemudian hari ter-dapat kekeliruan/kesalahandalam penetapannya, akanditinjau kembali sebagaimanamestinya.

Sewaktu hal tersebut di-konfirmasi kepada Joyo Wi-noto, semenjak masih men-jabat selaku Kepala BPN RIsampai statusnya mantanKepala BPN RI, Joyo Winotobelum pernah bersedia mem-berikan komentar terhadappers yang melakukan kon-firmasi terkait Tanah Ham-balang. Sedangkan pene-lusuran terhadap pihak PTBuana Estate, Probosutedjosangat sulit untuk ditemuidalam melakukan konfirmasi.Adapun keberadaan suratkonfirmasi terhadap Mah-kamah Agung RI, jawaban su-ratnya masih dalam pe-nantian yang sedang di-nantikan. (TIM RBN)

Adapun inti dari isi Surat Keputusan(SK) Pembatalan No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tanggal 15 April 2011, yaitu SKpembatalan terhadap SK Nomor 9.Adapun keberadaan SK Nomor 9 adalahSK perpanjangan sertifikat Hak GunaUsaha (HGU) Nomor 149, dan HGUNomor 149 merupakan satu diantaranyabeberapa sertifikat yang sudah dipecahmenjadi beberapa sertifikat, tetapi asalmuasal sertifikat tersebut berasal dari satusertifikat yaitu HGU Nomor 1.

EDISI 21 | TAHUN II | RABU, 05 - 18 SEPTEMBER 2012

Lampiran Berita 8

Joyo Winoto Diduga........................................................................................................................dari Hal. 01

me”. Bahkan diduga kerasJoyo Winoto sebagai otak ren-cana pembunuhan terhadapPemimpin Redaksi RBN.

Joyo Winoto juga didugapelihara pembunuh bayarandi lingkungan BPN RI ketikaJoyo Winoto menjadi pejabatnomor satu di BPN RI. Ada-pun tujuannya untuk melan-carkan urusannya terkait pe-nerbitan Surat Keputusan (SK)tentang pertanahan. Salahsatu oknum Wilmar Sitorus ju-ga terindikasi terlibat pembu-nuh bayaran yang sering ber-ada di lingkungan BPN RI,dimana status keberadaannyadi lingkungan BPN RI sangatdipertanyakan keberadaanstatus dan tupoksinya, se-hingga dapat bebas keluarmasuk ruangan Joyo Winotosehari hari saat menjabatKepala BPN RI dan terindikasimemiliki jalur khusus dalampengurusan sertifikat tanahataupun percaloan penguru-san pertanahan dengan me-ngaku sebagai anggota BIN(Badan Intelijen Negara) kepa-da masyarakat, selaku anggo-ta yang ditugaskan di lingku-ngan BPN RI. Bila ada mediaatau wartawan yang membuatpemberitaan terkait dengankebijakan Joyo Winoto selakupejabat publik, maka warta-wan tersebut akan berhadap-an dengan oknum yang ga-rang Wilmar Sitorus.

Hal itu disampaikan sum-ber RBN yang tidak bersediaidentitasnya ditulis dalampemberitaan di Jakarta ming-gu lalu.

Sumber juga menambah-kan, “Hubungan Wilmar Sit-orus dengan Joyo Winoto saatmenjabat Kepala BPN RI sa-ngat dipertanyakan. DidugaWilmar Sitorus memperguna-kan kedekatannya kepada Jo-yo Winoto untuk mendapa-tkan kemudahan dalam pe-ngurusan SK maupun sertifi-kat tanah di wilayah NegaraKesatuan Republik Indone-sia(NKRI) tanpa dapat tersen-tuh oleh hukum” ujar sumber.

Berawal dari indikasi sa-lahgunakan jabatan oleh JoyoWinoto, PhD terkait penerbi-tan Surat Keputusan (SK)Nomor 9/HGU/BPN/2006,yaitu SK perpanjangan HGUkepada PT Buana Estate yangnotabene milik Probosutedjo,digugat di Pengadilan TataUsaha Negara (PTUN) Jakartadan sudah memiliki kekuatanhukum tetap, tetapi putusanhukum tersebut tidak dapatberjalan sebagaimana mesti-nya dan delik pertanahanmaupun indikasi salahguna-kan jabatan oleh Joyo Winototersebut diekpos oleh RedaksiRakyat Bicara News sekitarempat tahun belakangan inidengan pemberitaan akuratdan berimbang, tetapi akibatpemberitaannya kantor persdiserbu oleh massa tidak ke-nal pada tahun 2010 lalu.

Adapun Laporan PolisiNomor: LPB/283/VII/2010/Sek.Sanggar tanggal 20 Juli2010, peristiwa pengeroyokanoleh massa tidak dikenal, Pa-sal 170 KUHP dengan TKP:Kantor Redaksi Rakyat BicaraNews Jl. Ciledug Raya No. 17RT 006 RW 05 KelurahanPetukangan Selatan Kecama-tan Pesanggrahan Jakarta Se-latan, dimana sampai saat inipelakunya masih dalam pro-ses penyelidikan.

Sesuai dengan pantauanKantor Berita RBN, seorangnarasumber lain yang tidakberkenan namanya ditulis da-lam pemberitaan, karena pe-duli terhadap kebenaran dankeadilan serta untuk tercip-tanya supremasi hukum di wi-layah hukum Negara Kesa-tuan Republik Indonesia, na-rasumber tersebut siap dan

bersedia menjadi saksi di pe-ngadilan, mengatakan, “Pa-da tahun 2010 lalu, ketika adapemberitaan tentang dugaansalahgunakan jabatan olehJoyo Winoto ketika menjabatKepala BPN RI, oknum Wilm-ar Sitorus yang juga termasukorangnya Joyo Winoto selakupengacara dan mengaku se-orang anggota BIN (Badan In-telijen Negara) marah marahmenanggapi pemberitaantersebut dan mengeluarkanperintah untuk lakukan ekse-kusi terhadap Pemimpin Re-daksi RBN, dan selanjutnyamemberikan uang sejumlahRp. 10 juta kepada oknum ber-inisial SN, karena pember-itaan tersebut membuat ok-num Wilmar Sitorus ter-singgung” imbuh sumber.

Sumber juga menambahk-an, bahwa penyerahansejumlah uang tersebut terjadidi Citos (Cilandak TownSquare), yaitu penyerahanbiaya operasional untuk ek-sekusi Pemred RBN, dari ok-num mengaku BIN WilmarSitorus kepada oknum SNbersama kelompoknya.

“Oknum Wilmar Sitorusdan SN menggunakan kesem-patan mengambil keuntu-ngan dari pemberitaan RBNterkait pemberitaan indikasisalahgunakan jabatan olehJoyo Winoto selaku KepalaBPN RI. Adanya pemberitaantersebut diduga digunakansebagai materi untuk jemba-tan mempererat hubunganantara Joyo Winoto denganoknum Wilmar Sitorus, apa-lagi oknum Wilmar Sitorus ju-ga selaku pengacara Joyo Wi-noto serta mengaku AnggotaBIN yang tugasnya menjagadan mengamankan Joyo Wi-noto saat menjabat KepalaBPN RI dari berbagai hamba-tan, termasuk untuk meng-hambat peran dan kinerjapers yang melakukan tugasjurnalistik terhadap kinerjaJoyo” tandas sumber.

Seiring dengan perjalananwaktu dan pantauan KantorBerita RBN, disebabkan ada-nya narasumber yang menga-takan bahwa dibalik penyer-buan kantor redaksi RBN pa-da tahun 2010 lalu dan penge-royokan terhadap PemimpinRedaksinya, disinyalir jugaterjadi insiden menghambatkinerja pers, yang didugadilakukan oleh oknum Wil-mar Sitorus dengan memerin-tahkan oknum SN, diduga se-telah mendapat arahan dariJoyo Winoto, agar kantor Re-daksi RBN diserbu untukmembungkam pemberitaan-nya, termasuk membungkamPemrednya, tetapi Tuhan ber-kata lain dan target merekamasih diberikan kehidupanoleh Tuhan dari surga.

Demi terciptanya pemberi-taan yang akurat dan berim-bang, Redaksi RBN mengirim-kan surat konfirmasi kepadaJoyo Winoto terkait denganpernyataan narasumber, bah-wa penyerbuan dilakukanoleh oknum Wilmar Sitorusdan ada hubungannya de-ngan Joyo Winoto karenapemberitaan indikasi salah-gunakan jabatan oleh JoyoWinoto diekpos.

Surat konfirmasi Nomor093/Kf-SK/11 tersebut diki-rimkan tanggal 4 Desember2011 dengan tembusan surat:Presiden Republik Indonesiac/q Menteri Sekretaris Nega-ra, Ketua Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia(DPR RI), Ketua MahkamahAgung Republik Indonesia,Ketua Dewan Pers, KetuaKomnasham, Kepala BadanIntelijen Negara (BIN), KepalaKepolisian Republik Indone-sia (Kapolri), Jaksa AgungRepublik Indonesia, Ketua

Komisi Pemberantas Korupsi(KPK), Ketua Badan Pemerik-sa Keuangan (BPK) RI, MenteriPemberdayaan Aparatur Ne-gara dan Reformasi Birokrasi,Jaksa Agung Muda Intelijen(Jamintel) Kejagung RI, KetuaPengadilan Tata Usaha Ne-gara (PTUN) Jakarta, InspekturUtama BPN RI, SekretarisUtama BPN RI, Deputi I, II, III,IV dan V BPN RI, Kepala PusatHukum dan Humas BPN RI,Kabag Humas BPN RI, ParaKepala Kantor WilayahPertanahan Tingkat Provinsi,Kepala Kepolisian DaerahMetro Jaya, Para KepalaKantor Pertanahan TingkatKota/Kabupaten, KepalaKepolisian Resort MetroJakarta Selatan, dan KepalaKepolisian Sektor Metro Pe-sanggarahan di Jakarta.

Kemudian, tanggal 17 Ja-nuari 2012 Redaksi RBN me-ngirimkan surat per-lindungan hukum kepadaPresiden RI, Ketua DewanPerwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Kepala KepolisianRepublik Indonesia (Kapolri),Jaksa Agung Republik Indo-nesia, Kepala Badan IntelijenNegara Republik Indonesia.

Adapun maksud dan tuj-uan surat perlindungan hu-kum tersebut adalah untukmemohon perlindungan hu-kum di Negara Kesatuan Re-publik Indonesia bahwa War-ga Negara Indonesia dilin-dungi hukum untuk tinggal diwilayah hukum Indonesiadan khususnya insan persdalam menjalankan tugas po-kok dan fungsinya dapat a-man di negaranya sendiri un-tuk menjalankan tugas jur-nalistiknya selaku pengawalkebenaran dan keadilan diBumi Pertiwi Indonesia.

Tetapi anehnya, fotokopisurat konfirmasi dan suratpermohonan perlindunganhukum kepada penyeleng-gara negara tersebut dapat be-rada di tangan oknum WilmarSitorus. Padahal tembusansurat tidak ada yang dituju-kan kepada oknum WilmarSitorus akibatnya oknum Wil-mar Sitorus dipertanyakandarimana mendapatkan foto-kopi surat tersebut.

Selanjutnya, tanggal 1Februari 2012 melalui HP,oknum SN mengajak PemredRBN untuk bertemu dalam halmembahas terkait surat kon-firmasi tersebut dan sepakatmembuat janji untuk bertemutanggal 2 Februari 2012 sorehari di kantor redaksi RBN.

Tetapi pada tanggal 2Februari 2012 sekitar pukul09.45 WIB, oknum SN me-nelpon Pemred RBN untukbertemu di Polsek Pesangga-rahan tetapi karena PemredRBN tidak bersedia untuk ber-temu, oknum Wilmar Sitorusdengan menggunakan HP ok-num SN lakukan pengancam-an, seperti ucapan oknumWilmar Sitorus, “Ini WilmarSitorus. Kamu mau datang kePolsek Pesanggrahan atautidak? Mau selesai secara pre-man atau secara hukum?”

Disebabkan Pemred RBNmenjawab telepon tidak ber-sedia untuk bertemu, oknumWS langsung memaki, me-ngucapkan kata kata “Kubu-nuh kau babi!” ujar oknumWS secara lantang kepadaPemred RBN dan PemredRBN langsung menutup tele-ponnya. Kemudian oknumSN melalui sms mengajak un-tuk bertemu dengan PemredRBN, tetapi Pemred RBN me-nyarankan, lebih baik disele-saikan secara hukum.

Ketika hal tersebut dikon-firmasi kepada Polsek MetroPesanggrahan, Kompol D.Situmorang membenarkanbahwa oknum Wilmar Sitorus

dan oknum SN benar datangpada tanggal 2 Februari 2011untuk membuat laporan po-lisi (LP) pencemaran namabaik terkait surat konfirmasikepada Kepala BPN RI, ka-rena nama oknum Wilmar Si-torus dan SN ada tertulis da-lam surat konfirmasi tersebut.Tetapi karena tempat kejadianperkara dan alamat kantorBPN RI sebagai alamat suratkonfirmasi merupakan wila-yah hukum Polsek Metro Ke-bayoran Baru, Kompol D.Situmorang mengarahkansupaya LP dibuat di PolsekMetro Kebayoran Baru. Ok-num Wilmar Sitorus menun-jukkan kopi surat konfirmasikepada Kapolsek dan jugakepada penyidik Polsek MetroPesanggrahan.

Menanggapi hal tersebut,Pemimpin Redaksi Kantor BeritaRakyat Bicara News LaspenSianturi dan juga AnggotaOrganisasi Pers Kewadi(Kesatuan Wartawan Demo-krasi Indonesia) memberikantanggapan, kalaupun kamiselaku jurnalis menulis sebuahpemberitaan dan akibatpemberitaan tersebut kurangenak di hati, janganlah persditeror, diancam, diserbu apalagidirencanakan akan dibunuh.

Pintu hati seorang jurnalisterbuka lebar. Silahkan dibuathak jawab sesuai dengan Un-dang Undang Pers No 40/1999, dimana seseorang dapatmembuat surat hak jawab danatau hak koreksi bila memangpemberitaan tersebut membuatobjek pemberitaan merasa adayang dirugikan. Kami hanyamenjalankan tupoksi persselaku pengawal kebenarandan keadilan dengan pembe-ritaan akurat dan berimbang.Tolong seorang jurnalis ja-ngan dibunuh lagi di negeri ini,karena jurnalis hanya men-jalankan tugas dan profesinyasebagai insan pers.

Selaku pers yang menja-lankan tugas dan fungsinya,insan pers adalah netral de-ngan berita akurat dan ber-imbang. Tidak ada persoalanyang tidak dapat diselesaikan,asal ada kemauan untuk me-nyelesaikan. Janganlah mainhakim sendiri terhadap war-tawan apalagi karena sebuahberita. Tinggal membuat surathak jawab kepada redaksiyang menuliskan berita ter-sebut, sederhana saja sebe-narnya dan tidak harus beru-rusan dengan nyawa manu-sia ataupun bunuh membu-nuh, tandasnya.

Pada situasi lain, terkaitdengan perlindungan hukumdari Redaksi RBN kepada De-wan Perwakilan Rakyat Rep-ublik Indonesia (DPR RI), Dra.Setiarini, M.Si atas nama Sek-retaris Jenderal Deputi Bi-dang Anggaran dan Penga-wasan DPR RI menjawabsurat dari Redaksi RBN, me-ngatakan, “Bersama ini kamisampaikan dengan hormatbahwa surat Saudara tertang-gal 17 Januari 2012 perihalpermohonan perlindunganhukum dan indikasi penya-lahgunaan wewenang Ke-pala BPN c.q Sdr. Joyo Winoto,PhD telah diterima olehPimpinan DPR RI.”

“Sehubungan dengan itu,sesuai dengan Undang-Un-dang Nomor 27 Tahun 2009tentang MPR, DPR, DPD danDPRD Pasal 71 huruf s, Pasal79 huruf j dan Peraturan DPRRI Nomor I Tahun 2009 ten-tang Tata Tertib Pasal 6 hurufs dan Pasal 12 huruf j, makapermasalahan Saudara telahkami teruskan kepada KomisiII DPR RI sebagai bahan ma-sukan dalam rangka pelaksa-naan tugas dan fungsi penga-wasan. Atas perhatian dankepercayaan Saudara kepada

DPR RI, kami ucapkan terimakasih” ujar Setiarini dalamsuratnya.

Di sisi lain, disebabkan JoyoWinoto, PhD saat menjabatBPN RI terindikasi “cuek bebek”terhadap surat Sudi Silalahiselaku Menteri Sekretaris Ne-gara terkait arahan Presiden Re-publik Indonesia atas putusanhukum yang sudah memilikikekuatan hukum tetap, dimanaJoyo Winoto kurang menjaga na-ma baik dan nama besar SusiloBambang Yudhoyono (SBY)selaku atasan langsung dariJoyo Winoto ketika menjabatKepala BPN RI, keputusan SBYuntuk mengganti Joyo Winotomerupakan kebijakan yangsangat bagus.

Selain “cuek bebek” terha-dap arahan Presiden, penga-kuan Joyo Winoto juga terin-dikasi “aneh bin aneh” kare-na pernyataannya serta kebi-jakan maupun keputusan

yang diterbitkan oleh Joyo Wi-noto saat menjabat KepalaBPN RI bertolak belakang de-ngan arahan Presiden, yaituarahan sesuai isi surat yangdisampaikan secara tertulis o-leh Sudi Silalahi selaku Men-teri Sekretaris Negara denganmenggunakan kop suratMENTERI SEKRETARIS NE-GARA REPUBLIK INDONE-SIA kepada Joyo Winoto sela-ku Kepala BPN RI agar hu-kum tetap ditegakkan, tetapiJoyo Winoto disinyalir kurangmenghormati arahan Presi-den tersebut, dan Joyo Winotoketika menjabat Kepala BPNRI belum bersedia mener-bitkan SK terkait penerbitanSertifikat Hak Guna Ban-gunan (HGB) atas nama PTGenta Prana, tetapi malah ta-nahnya menjadi status quo.

Dalam surat pembatalanyang diterbitkan untuk menja-lankan putusan Mahkamah

Agung RI tersebut, Joyo Wino-to ketika jabatan sebagai Ke-pala BPN RI membuat SuratKeputusan (SK) pembatalanyang dapat dikatakan isi SKpembatalan bertentangan de-ngan isi putusan hukum ka-rena status tanah PT GentaPrana menjadi status quo.Joyo Winoto terindikasi salah-gunakan jabatan terhadappenerbitan SK Nomor 9 danSK Pembatalannya. Juga didu-ga keras lakukan salahguna-kan wewenang terhadap persdisebabkan diduga sebagaiotak rencana pembunuhanterhadap insan pers.

Ketika hal tersebut dikon-firmasi kepada Joyo Winoto,Joyo Winoto sangat sulit dihu-bungi, baik melalui telepongenggamnya, maupun dihu-bungi langsung di tempat ke-diamannya namun Joyo Wi-noto sangat sulit untuk di-temui. (TIM)

SEKRETARIAT JENDERALDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270

Nomor : SP.00/03960/SETJEN/IV/2012 Jakarta, 11 April 2012Sifat : BiasaDerajat : SegeraLampiran : -Perihal : Pemberitahuan Yth. Sdr. Laspen Sianturi

Jl. Melawai III No. 28 Blok MKebayoran BaruJakarta

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa surat Saudara tertanggal 17 Januari2012 perihal permohonan perlindungan hukum dan indikasi penyalahgunaan wewenangKepala BPN c.q Sdr. Joyo Winoto, PhD telah diterima oleh Pimpinan DPR RI.

Sehubungan dengan itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentangMPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 71 huruf s, Pasal 79 huruf j dan Peraturan DPR RI NomorI Tahun 2009 tentang Tata Tertib Pasal 6 huruf s dan Pasal 12 huruf j, maka permasalahanSaudara telah kami teruskan kepada Komisi II DPR RI sebagai bahan masukan dalam rangkapelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.

Atas perhatian dan kepercayaan Saudara kepada DPR RI, kami ucapkan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS JENDERALDEPUTI BIDANG ANGGARAN

DAN PENGAWASANu.b.

KEPALA BIRO PENGAWASANDAN LEGISLATIF

dtoDRA. SETIARINI, M. Si

NIP. 195508281983032001

Tembusan :Arsip

Surat Menteri Sekretaris Negara Kepada Kepala BPN RIdan Kepala Kantor Pertanahan Bogor

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 2 Mei 2011Kepada Yth.1. Kepala Badan Pertanahan Nasional

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Jakarta2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor

Jalan Tegar Beriman,Cibinong,BogorBersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta dengan surat Nomor: W2.TUN1.57/HK.06/II/2010 kepada Presiden RI, perihaltersebut pada pokok surat, memberitahukan bahwa perkara antara PT. Genta Prana danSdr. H. M. SUKANDI (Para Penggugat) melawan Kepala Badan Pertanahan KabupatenBogor (Tergugat II) dan PT. Buana Estate (Tergugat Intervensi II) telah diputus denganPengadilan PTUN Jakarta Nomor 120/G/2006/PTUN-JKT jo.Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta nomor :112/B/2007/PT TUN.JKT jo.Kasasi Mahkamah AgungNomor 482 K/TUN/2007 jo Peninjauan Kembali Nomor 72 PK/TUN/2009 telahberkekuatan hukum tetap (inkracht), tetapi hingga saat ini belum dilaksanakan.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun2009 tentang Perubahaan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara,dan memberikan kepastian hukum kepada Penggugat selakupencari keadilan, Bapak Presiden memberikan arahan agar hukum harus tetap ditegakkandan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) harusdilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya dilaporkankepada Bapak Presiden.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.Menteri Sekretaris Negara RI,

d.t.o.Sudi Silalahi

Tembusan:1. Presiden Republik Indonesia2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Lampiran BeritaLampiran Berita

Bersambung ke hal 09

EDISI 21 | TAHUN II | RABU, 05 - 18 SEPTEMBER 2012

Joyo Winoto Diduga..........................................................................................................................................dari Hal. 08

SURAT KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA KEPADA KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL RI DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA Jakarta, 9 Juli 2009

Nomor : W2.TUN1.146/HK.06/VII/2009Lamp. : -Perihal : Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah Kepada Yth

memperoleh kekuatan hukum tetap 1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran BaruI2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR Jalan Tegar Beriman Cibinong Di Bogor

Berdasarkan Surat Penggugat/Pemohon Eksekusi tertanggal 1 Juni 2009, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua PengadilanTata Usaha Negara Jakarta agar memerintahkan kepada Tergugat I (KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI) dan TergugatII (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR), karena hingga saat ini Tergugat belum melaksanakan Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 482 K/TUN/2007, tanggal 20 Februari 2008, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menindaklanjutipengawasan eksekusi pada tanggal 17 Juni 2009, dan berdasarkan surat panggilan kami tanggal 09 Juni 2009, dalam perkara antara PT.GENTA PRANA dan H. M. SUKANDI sebagai Para Penggugat melawan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI sebagaiPihak Tergugat I, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR sebagai Pihak Tergugat II dan PT. BUANA ESTATEsebagai Pihak Tergugat II Intervensi :

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :1. Bahwa Perkara Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT, telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 26 April

20072. Bahwa dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor : 112/B/2007/PT.TUN-JKT,

tanggal 29 Agustus 2007 telah membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT tanggal26 April 2007

3. Bahwa dalam tingkat Kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutus dengan Putusan Nomor : 482 K/TUN/2007, tanggal 20 Februari 2008, yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, dan III tersebut :

4. Bahwa berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa hanya putusan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan :

5. Bahwa adapun amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 482 K/TUN/2007, tanggal 20 Februari 2008, yang telah memperolehkekuatan hukum tetap tersebut berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L IMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Pemohon Kasasi II :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR dan Pemohon Kasasi III : PT. BUANA ESTATE tersebut :Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 112/B/2007/PT.TUN.JKT tanggal 29 Agustus

2007 yang membatalkan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 120/G/2006/PTUN-JKT. Tanggal 26 April 2006,sehingga amarnya sebagi berikut : ——

- Mengabulkan permohonan banding dari para Penggugat/para Pembanding tersebut :- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 120/G/2006/PTUN-JKT. Tanggal 26 April 2006 yang

dimohonkan banding :MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi :- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi :Dalam Pokok Perkara :- Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding untuk sebagian :- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I/Terbanding Nomor : 9/HGU/bpn/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Pemberian

Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, atas nama PT. Buana Estate,sebatas dan seluas 6.578.315 M2 (enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima belas meter persegi) :

- Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II/para Terbanding untuk mencabut keputusannya masing-masing sebagaimanatersebut dalam amar putusan diatas dan menerbitkan keputusan baru tentang Perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT. BuanaEstate/Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan mengeluarkan tanah yang dikuasai oleh Penggugat/para Pembanding seluas 2.117.500M2 (dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) :

- Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II/para Terbanding untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak GunaBangunan atas nama PT. Genta Prana (para Penggugat/para Pembanding) atas tanah seluas 2.117.500 M2 (dua juta seratus tujuh belasribu lima ratus meter persegi) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku :

- Menghukum para Tergugat/para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkatperadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) :

- Menolak gugatan yang selebihnya :Menghukum Pemohon Kasasi I, II, II/Tergugat I, II, dan Tetgugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar 500.000

(Lima Ratus Ribu Rupiah) :6. Bahwa sesuai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Ketua Pengadilan Tata usaha Negara berkewajiban

untuk mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan oada kenyataannya hinggasaat ini, Tergugat belum melaksanakan Putusan tersebut. Oleh karena itu dengan mendasarkan pasal tersebut, maka sesuai denganketentuan pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dengan ini diperintahkan kepada Tergugat agar melaksanakandictum Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut :

7. Bahwa perlu kami tegaskan, menyangkut eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap, agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta menjungjung tegaknya hukum dan keadilan, maka terhadapBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Tergugat) diwajibkan memperhatikan dan mentaati Surat Edaran MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B.47/I/1991 tertanggal 29 Mei 1991 Perihal : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 5 tahun1986, tentang : Peradilan Tata Usaha Negara Surat Edaran Nomor : 115/M.PAN/4/2003, tertanggal 24 Agustus 2004, Perihal :Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) : ——

Bahwa inti Surat Edaran tersebut adalah para Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Tergugat) diwajibkan untukmentaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap.

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini diperintahkan kepada :1. TERGUGAT I/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI :2. TERGUGAT II/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR :Untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 120/G/2007/PTUN-JKT tanggal 26 April 2007 jo Putusan

Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 112/B/2007/PTUN-JKT tanggal 29 Agustus 2007 jo Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 482 K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut :

Demikian pengawasan terhadap Pelaksanaan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ini disampaikan untuk menjadiperhatian sebagaimana mestinya. Apabila telah melaksanakan putusan tersebut agar memberitahukan kepada kami, dan atas kerjasamayang baik diucapkan terima kasih.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTAKETUA

dtoH. YODI MARTONO WAHYUNADI, SH., MH

NIP. 040052306

Tembusan disampaikan kepada Yth :1. Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaDi – Jakarta2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik IndonesiaDi - Jakarta3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaDi - Jakarta4. Drs. Dolok Sirait dan H. M. SukandiDirektur Utama dan Komisaris PT. Genta Prana, Jalan Cipinang Baru Raya No. 21 - 23. Jakarta Timur 132405. Arsip.

Jakarta, 17 Januari 2012

No. : 187/Kf-SK/12 Kepada Yth.Perihal : Permohonan perlindungan Bapak Presiden RI

hukum dan sekaligus (Bapak Susilo Bambang konfirmasi terkait indikasi Yudhoyono) penyalahgunaan jabatan oleh di Jakarta. Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI.

Dengan hormat.Kami turut serta mendoakan Bapak Presiden Republik Indonesia dan

Jajarannya sehat walafiat dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dalammenjalankan tugas mulia selaku Presiden pilihan rakyat.

Adapun maksud dan tujuan surat ini adalah untuk memohonperlindungan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa WargaNegara Indonesia dilindungi hukum untuk tinggal di wilayah hukum Indo-nesia dan khususnya insan pers dalam menjalankan tugas pokok danfungsinya dengan aman di negaranya sendiri, yaitu menjalankan tugasselaku pengawal kebenaran dan keadilan di Bumi Pertiwi Indonesia.

Disebabkan Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia diduga kurang menghormati hukum serta terindikasisalahgunakan jabatan terkait penerbitan Surat Keputusan Nomor 9/HGU/BPN/2006 dan Surat Keputusan Pembatalannya yaitu SK Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 atas Tanah Hambalang Bogor seluas 211 Hektar, dimanainformasi terkait tanah tersebut ditulis pemberitaannya oleh Redaksi RakyatBicara News.

Disebabkan dugaan salahgunakan jabatan tersebut diekpos dan tidakdapat diterima oleh Joyo Winoto, diduga Joyo Winoto menggunakan tanganpreman untuk menyerbu kantor pers dan melakukan penganiayaan danpengeroyokan oleh massa tidak dikenal, sehingga Pemimpin Redaksi SuratKabar Rakyat Bicara News, Laspen Sianturi menjadi korban penganiayaandan pengeroyokan yang sudah dilaporkan ke Polsek Metro Pesanggrahantahun 2010 lalu untuk penyelidikan lebih lanjut. Pada saat bersamaan denganpenyerbuan, Joyo Winoto diduga mengeluarkan anggaran ratusan juta untukpenyerbuan tersebut, sehingga Joyo Winoto terindikasi menghambat kinerjapers untuk melakukan tupoksinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta supaya dilakukan penyelidikanterhadap hubungan sebab akibat, antara penyalahgunaan jabatan danrencana indikasi pembunuhan oleh Joyo Winoto terhadap Pemimpin RedaksiSurat Kabar Rakyat Bicara News Laspen Sianturi demi terciptanya supremasihukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di lain sisi, menurut sumber yang layak dipercaya, Drs. Dolok F Sirait,bahwa Joyo Winoto selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia, mengaku di depan Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi, MSc, “SelamaSBY menjadi Presiden, Saya (Joyo Winoto) tidak akan diganti.” Diduga terjadi“aneh bin aneh”

Seterusnya, setelah dipertanyakan mengapa SK Pembatalan atas SKPenerbitan Tanah PT Buana Estate, Joyo Winoto menjawab, “Saya (JoyoWinoto) takut kepada Probosutedjo” disaksikan oleh Ruhut Sitompul, sesuaidengan pengakuan Direktur Utama PT Genta Prana yang juga PensiunanKepolisian yaitu Drs. Dolok F Sirait.

Untuk terciptanya supremasi hukum serta keamanan untuk tinggal diwilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia serta terciptanyakeamanan insan pers dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan UndangUndang Pers Nomor 40 Tahun 1999, bagaimana komentar Bapak terkait haltersebut, dan bagaimana konsekuensi hukumnya sesuai dengan aturanhukum yang berlaku, kami mohon petunjuk dan atau konfirmasi.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kamimengucapkan terima kasih.

Hormat kamiSurat Kabar

RAKYAT BICARA NEWS, d.t.o.

Laspen SianturiPemimpin Umum/Pemimpin Redaksi

Tembusan akan disampaikan kepada Yth. Bapak/Ibu:1. Ketua DPR RI di Jakarta.2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta3. Ketua Dewan Pers di Jakarta.4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta.5. Jaksa Agung RI di Jakarta6. Jaksa Agung Muda Intelijen di Jakarta.7. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus di Jakarta.8. Kabareskrim Mabes Polri di Jakarta.9. Kepala BPN RI di Jakarta.10. Sekretaris Utama BPN RI di Jakarta.11. Deputi I, II, III, IV, V BPN RI di Jakarta.12. Kepala Kepolisian Sektor Metro Pesanggrahan di Jakarta.

Inspektorat DKI...........................................................dari Hal. 01

konfirmasi tersebut telah dijawaboleh Sekretaris Kota (Seko) Admi-nistrasi, Rustam Effendi dengan ja-waban, “bahwa indikasi pelang-garan terhadap Perpres Nomor 54Tahun 2010 tersebut memang benar,dimana masih banyak Camat danLurah di wilayah Kota AdministrasiJakarta Barat yang bertindak sebagaiPPK namun belum memiliki ser-tifikat keahlian pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.

Indikasi pelanggaran terhadapketentuan dan prosedur yang dila-kukan oleh Camat dan Lurah di wi-layah Kota Administrasi Jakbar saatdipertanyakan kepada InspektoratProvinsi DKI Jakarta, Zainal dengandidampingi oleh P. Sipayung,mengatakan bahwa hal tersebutakan ditanyakan dulu kepada BPKPdan LKPP atau silahkan tanyakansendiri kepada BPKP dan LKPP,“apa yang seharusnya menjadi ko-nsekuensi ataupun sanksi terhadappelanggaran Perpres tersebut”.

Demi terciptanya pengawasanaparatur pemerintahan yang taatdan patuh terhadap ketentuanperundang undangan, diharapkanKepala Perwakilan BPKP ProvinsiDKI Jakarta untuk turunkan timnyake lapangan maupun pengawasanterhadap Inspektorat Provinsi DKIJakarta yang terkesan “tutup mata”terhadap indikasi penyimpanganterhadap ketentuan dan prosedurpengadaan barang/jasa di wilayahJakarta Barat, disebabkan WalikotaJakbar, H. Burhanuddin juga didugatelah lakukan persekongkolandengan para Camat dan Lurah diwilayah Administrasi Jakbardengan lakukan pembiaran terha-dap jajarannya untuk tanda tanganselaku PPK walaupun belum lulussertifikasi dan akibatnya disinyalirterjadi kerugian negara. WalikotaJakbar terindikasi untuk lindungijajarannya yang melanggar PerpresNo. 54/2010 dan Perpresperubahannya. (Polman/STR)

Lampiran Berita 9

EDISI 21 | TAHUN II | RABU, 05 - 18 SEPTEMBER 2012

Sambungan 10

nerja Kepala Suku Dinas (Su-din) P2B di tingkat kota jugaikut ikutan menjadi kurangprofesional dan terkesankinerjanya juga “bobrok”. Su-din P2B selaku perpanjangantangan dari Dinas P2B DKI Ja-karta, jajaran P2B di tingkatSudin dan di tingkat seksikecamatan terindikasi doyandengan “suap” dan grati-fikasi, namun hal tersebut ku-rang pengawasan.

Terkait dengan bangunandi Jl. Anggrek Garuda VI BlokD Nomor 59 RT 04/RW 02 Ke-lurahan Kemanggisan JakartaBarat. Bangunan tersebut se-suai dengan IMB adalah dualantai, namun aktualnya dilokasi dibangun empat lantai.Akibatnya terjadi pelangga-ran peruntukan dan batas tin-gkat rumah yang seharusnyadapat dibangun. Sampai beri-ta ini diturunkan, belum ada

tindakan serius dari pener-tiban Sudin P2B Kota Admi-nistrasi Jakbar terhadap kebe-radaan bangunan, padahalbangunan sudah mau bram-pung dibangun tanpa dapatditindak oleh penertiban Su-din P2B Jakbar.

Ketika hal ini dikonfirmasikepada Kasudin P2B Jakbar,Widodo belum bersedia mem-berikan tanggapan terkait ba-ngunan tersebut, namun me-nurut Sekretarisnya, Naminmengatakan bahwa surat ko-nfirmasi tersebut akan dija-wab kepada Kepala DinasP2B di Jatibaru. Surat konfir-masi berasal dari RedaksiRBN, tetapi Namin menjelas-kan kepada wartawan bahwasurat konfirmasi tersebutakan dijawab kepada DinasP2B DKI. Akibatnya didugaterjadi sikap “pura puraoneng” untuk menjawab war-

tawan.Ketika hal itu dipertanya-

kan kepada Kadis P2B DKIJakarta, dan sesuai denganketerangan Kasi PenertibanDinas P2B DKI Jakarta, Sahru-din, mengatakan, “bahwa u-rusan bangunan rumah ting-gal bukan urusan saya. Uru-san saya adalah bangunandelapan lantai ke atas. Terimakasih atas konfirmasinya dansaya sedang sibuk” imbuh Sa-hudin dan langsung pergi me-ninggalkan ruangannya.

Agar semakin tertatanyabangunan gedung di wilayahDKI Jakarta, Kadis P2B DKI, IPutu Ngurah Indiana diharap-kan untuk dapat meningkat-kan kinerja dan prestasinyasesuai dengan tupoksi untukmenindak tegas bangunanyang melanggar Perda, demitegaknya Perda DKI di wilayahDKI Jakarta. (Polman)

Kinerja I Putu Ngurah Indiana..........................................................dari Hal. 01

selaku PPK karena belummemiliki sertifikat.

Hal tersebut dapat terjadidisebabkan kinerja Fauzi Bo-wo selaku Gubernur ProvinsiDKI Jakarta juga diduga “bo-brok” terkait de­ngan ser­tifikasi para camat dan lurahyang belum lulus ser­tifikasiPengadaan Ba­rang/Jasa Pe­merintah, khu­susnya tahunanggaran 2012 untuk wilayahDKI Ja­karta.

Jajaran para ca­mat danpara lurah di wil­a­yah DKIJakarta telah melakukan pe-ngadaan barang dan jasa wa-laupun belum memiliki serti-fikat keahlian, tapi melakukanpengadaan barang jasa yangdiduga telah melanggar Per-pres Nomor 54/2010 dan pe-rubahan kedua Perpres No-mor 70/2012.

Pengadaan barang jasadisinyalir tidak sesuai keten-tuan perundang undanganyang berlaku di wilayah hu-kum Indonesia disebabkantanda tangan pejabat pem-buat komit­men dikatakan ti­dak sah, karena Lurah danCamat selaku PPK belum me-miliki sertifikat keahlian.

Lurah dan Camat tersebutdiduga telah langgar UndangUndang Tindak Pidana Ko-rupsi Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah de-ngan Undang Undang Nomor20 Tahun 2001, yaitu, untukmelakukan atau tidak mela-kukan. PPK diduga telah me-lakukan apa seharusnya yang

tidak dapat dilakukan, dan ti-dak melakukan tugasnyayang seharusnya dilakukan.

Sesuai dengan PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Ba-rang/Jasa Pemerintah Pasal12 ayat 2 dimana salah satusyarat sebagai Pejabat Pem-buat Komitmen (PPK) harusmemiliki Sertifikat KeahlianPengadaan Barang/Jasa sertaPasal 127 bagian b bahwaPPK pada Kementerian/Lem-baga/Instansi lain yang ditu-gaskan di Unit Pelaksana Tek-nis (UPT) Pusat/Kabupaten/Kota wajib memiliki sertifikatkeahlian pengadaan barang/jasa paling lambat 1 Januari2012.

Sesuai dengan Surat Ed-aran Bersama Menteri DalamNegeri dan Kepala LembagaKebijakan Pengadaan Ba-rang/Jasa Pemerintah Nomor027/824/SJ tanggal 16 Maret2011 lalu, dimana dalam ke-giatan pada SKPD tidak me-merlukan Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) seperti Keca-matan atau Kelurahan, makaPengguna Anggaran (PA)juga bertindak selaku PPK.

Berdasarkan data yang di-publikasikan oleh LembagaKebijakan Pengadaan Ba-rang/Jasa Pemerintah(LKPP), ditemukan masih ba-nyak PPK termasuk para ca-mat dan lurah di wilayah Pro-vinsi DKI Jakarta yang belummemiliki ser­tifikat keahlian,tetapi Lurah dan Camat terse-

but tetap melakukan penga-daan. Diduga telah terjadi sa-lahgunakan wewenang olehCamat dan Lurah selaku PPK.

Ketika delik PPK tersebutdikonfirmasi terhadap bebe-rapa Walikota di DKI Jakarta,“apakah PPK boleh melaku-kan pengadaan apabila be-lum memiliki sertifikat keah-lian? Tindakan apa yang se-harusnya dilakukan olehWalikota apabila ada Lurahdan Camat PPK yang mela-kukan penga­daan, namunbelum memiliki sertifikatkeahlian.

Sesuai dengan jawabantertulis dari Walikota Admi-nistrasi Jakarta Barat melaluiSekretaris Kota, Rustam Ef-fendi mengatakan bahwa Ku-asa Pengguna Ang­garan/Pejabat Pembuat Ko­mitmendi Wilayah Kota AdministrasiJakarta Barat dan Jajarannya,sampai saat ini belum selu-ruhnya memiliki sertifikat ke-ahlian pengadaan barangdan jasa pemerintah.

“Ber­kenaan dengan butir(1) tersebut di atas, maka Wali-kota Jakarta Barat pada bulanJuni 2012 telah mengirimkanpara Kepala UKPD yang ter-diri dari para Camat, para Ke-pala Bagian dan para Lurahuntuk mengikuti Ujian Serti-fikasi Pe­ngadaan Barang danJasa Pemerintah yang dise-leng­garakan oleh LKPP be­kerj­a­sama dengan TVRI”tandas Seko dalam suratnya.

Sedangkan jawaban tertu-

lis dari Walikota AdministrasiJakarta Utara melalui Sekre-taris Kota Tri Kurniadi, me-ngatakan, “bah­wa sesuai de­ngan Peraturan Gubernur No-mor 86/2012 ten­tang Peng­guna Anggaran/PenggunaBarang dan Kuasa PenggunaAnggaran/Pengguna BarangPada Sa­tuan Perangkat dae­rah (SK­PD)/Unit Kerja Pe­rangkat Daerah (UKPD) Ta-hun Ang­garan 2012, Camatdan Lurah berfungsi selakuKuasa Peng­guna Anggaran/Kuasa Peng­guna Barang.

Camat dan Lurah yang be-lum lulus sertifikasi pengada-an barang dan jasa, dalam k-apasitasnya selaku Ku­asaPengguna Anggaran da­patmengeluarkan kep­u­tu­sanuntuk menunjuk peng­awaiyang telah memiliki ser­tifikasisebagai Pejabat Pem­buat Ko­mitmen dan Pejabat Pe-ngadaan.

Selaku Peng­guna Ang­garan (PA), maka keberadaanCamat dan Lurah yangterindikasi telah melanggarPerpres Nomor 54/2010, da-lam hal pelaksanaan APBDtersebut menjadi tang­gungjawabnya masing masing, se-suai dengan Peraturan Gu-bernur Nomor 86 Tahun 2012.

Ketika hal tersebut diko-nfirmasi kepada GubernurDKI Jakarta, Fauzi Bowo be-lum bersedia memberikan ko-mentar ataupun memberikantanggapan.

(Polman/STR)

Kepemimpinan Foke.......................................................................................................................dari Hal. 09

lum pernah diperjualbelikankepada siapa pun, tetapi Kus-dinar Machmud telah mener-bitkan sertifikat atas tanahnyadengan riwayat tanah yangsangat dipertanyakan asalusulnya, dan saat ini di atastanah tersebut sedang diba-ngun rumah tiga lantai dansudah mau rampung di-bangun.

Sesuai dengan isi suratdari Kantor pelayanan pajakbumi dan bangunan Nomor:S.21.998/WPJ.06/KB.05/1990 tanggal 13 Desember1990 lalu kepada Camat Ci-landak, perihal keteranganGirik C. No. 222 Persil 10 D IKelurahan Cipete Selatan,mengatakan, “Sehubungandengan Saudara tanggal 20-11-1990 No. 538 perihal seper-ti tersebut pada pokok surat,dapat kami jalankan sebagaiberikut, berdasarkan penca-tatan buku pemajakan (BukuC) yang ada pada Kantor Pela-yanan PBB Jakarta Selatan,klasiran/ rincikan pada ta-hun 1937/1938.

Persil 10 d I luas 0.298, tan-ggal 20-4-1969 luas 0.051 Jb keNo. 785 a/n M. Aripin Rp.17.500,- tanggal 10-3-1960.Persil 10 d I luas 0.247,tanggal 20-2-1964 0.017 Jb. KeNo. 830 a/n Oyon SupardjanRp. 10.000,- tanggal 5-3-1961No. 211/12/61. Persil 10 d Iluas 0.230, tanggal 30/76 luas0.049 Jb. Ke No. 1094 a/nIs­kan­dar Rp. 1.960.000,­ aktePe­njabat 25­2­76 SihombingNo. 061/1976. Demikianharap maklum. KEPALAKANTOR PE­LAYANANPBB JAKAR­TA SELATANDrs. BAKRI ONI AH NIP.060044503, de­ngan tem­busan surat; Bapak WalikotaJakarta Selatan; Kepala Bagi-an Ketertiban Jakarta Selatan;Kepala Kantor Per­tanahanJakarta Selatan; Ke­pala Kelu­rahan Cipete Se­la­tan; Arsip.

Akibat ulah KusdinarMachmud diduga gunakandata palsu untuk terbitkansertifikat karena data luas ta-nah yang digunakan pemoh-on merupakan praktek “mark

up” sehingga luas tanah didalam sertifikat tidak sesuaidengan luas tanah yang dibe-linya, serta diduga terjadi pe-nyerobotan tanah dengan“pemalsuan data” oleh Kus-dinar Machmud, dan Kusdi-nar Machmud juga telah di-somasi oleh Pengacara ahliwaris IS.

Dalam surat somasinyakepada Kusdinar Machmud,Kantor Hukum Dicky Siahaandan Associates, memaparkan,“Bahwa klien kami adalahadalah Para Ahli Waris Is-kandar Sihombing (Alm) ha-sil pernikahan dengan PastiSiregar (Alm) yang mewarisidan oleh karenanya secarahukum adalah para pemiliksebidang tanah yang terletakdi Jl. Puri Sakti II RT.002/07Kelurahan Cipete Selatan Ke-camatan Cilandak Kota Ad-ministrasi Jakarta Selatan,Girik C No. 1094 atas namaIskandar Sihombing berda-sarkan Akta Jual Beli Nomor061 tanggal 25 Februari 1976dan sampai saat ini tanah ter-sebut belum pernah diperjual-belikan kepada siapapun”

“Bahwa berdasarkan lapo-ran dari klien kami, saat ini diatas tanah tersebut telah ter-dapat hak lain yaitu SertifikatNo. 2636 yang merupakanhak milik saudara, sehinggaklien kami mempertanyakanatas dasar/alas hak apa hing-ga saudara bisa memiliki haktanah di atas tanah milik klienkami” tandasnya.

“Bahwa atas kehadiransertifikat No. 2636 di atas ta-nah klien kami tersebut, telahmenyebabkan kerugian padaklien kami sehingga tidakdapat meningkatkan statushak atas tanahnya serta tidakdapat menikmatinya, meng-usahakan dan mendiami ta-nah miliknya sebagaimana te-lah dijamin dan dilindungioleh Undang Undang No. 5Tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria danperaturan lainnya” tegasnya.

“Bahwa klien kami akanmengambil segala upaya hu-kum yang diperlukan untuk

mendapatkan kembali hak-nya yaitu dengan membuatlaporan ke­polisian, termasukdan tidak terbatas padapenyerobotan tanah sebagai-mana dimaksud Pasal 385KUH Pidana dan pembuatansurat palsu serta keteranganpalsu dan perbuatan pidanalainnya” ujarnya.

“Bahwa melalui somasiini, kami menghimbau sau-dara untuk tidak melakukanak­tivitas apapun terhadap ta­nah aquo, termasuk tapi tidakterbatas pada mengalihkan/menjual kepada pihak lain,mem­buat bangunan,melaku­kan pengrusakandan/atau aktivitas lainnya diatas tanah tersebut karenaakan meru­gi­kan saudarasendiri” seru Dicky Siahaanda­lam suratnya.

“Bahwa untuk itu makakami selaku penasehathukum dengan ini mengun-dang kehadiran saudara dikantor kami untuk membahasper­masalahan tersebut, padaHari: Kamis, 4 Mei 2012 Tem-pat: Kantor Hukum DICKYSIAHAAN & ASSOCIATESWaktu: Pukul 16.00 WIB”.

“Bahwa apabila Saudaratidak hadir, kami mengang-gap bahwa saudara tidak me-ngindahkan somasi ini. Demi-kian surat somasi/teguran inidisampaikan. Atas ker­ja­samanya diucapkan terimakasih” tandas Dicky dalamsuratnya.

Dicky juga menambahkan,“Namun demikian, walau-pun somasi dan sekaligus un-dangan tersebut dianggapseperti angin lalu dan sudahberlalu, biarkanlah hukumyang berbicara demi kebena-ran. Kebenaran selalu benardan tetap benar….. Mari kitabuktikan pengujian sebuahkebenaran dengan proses hu-kum untuk kepastian hukumatas tanah dimaksud.

Walikota Jaksel diminta un-tuk memfasilitasi mediasi atastanah dimaksud disebabkankarena ada baiknya disele-saikan dulu di tingkat MuspikoJaksel sebelum ma­suk ke pe­

ngadilan demi ke­a­dilan dansupremasi hukum” imbuhnya.

“Tetapi, kalau masih adaniat baik untuk menyelesai-kan persoalan secara musya-warah dan kekeluargaan,pintu hati kami terbuka lebarkarena musyawarah adalah­merupakan langkah terbaik.Tidak ada persoalan ataupunpermasalahan yang tidakdapat diselesaikan bila adaniat untuk menyelesaikannya.Mari kita selesaikan secarakekeluargaan sebelum nasimenjadi bubur…. Kecuali bilatidak dapat lagi diselesaikansecara kekeluargaan, marilahkita mencari keadilan dipengadilan” imbuhnya.

Menanggapi perso­a­lantanahnya, ahli wari­s Iskan­dar Sihombing (alm) berinisialSS mengatakan, “Perm-asalahan tanah tersebut sudahpernah dicoba untuk dise-lesaikan secara mediasi be-berapa tahun lalu di Kelura-han Cipete Selatan. Tetapi, tid-ak ketemu solusi yang dibe-rikan kepada kami sela­ku ah­li waris dari orang tua kami,karena tanah tersebut merupa-kan warisan dari orang tua.”

SS juga mengatakan, jawa-ban Kusdinar Machmud me-nimbulkan pertanyaan. Saatitu Kusnidar mengatakan,“Saya akan tuntut kelurahankalau surat tanah saya palsu.Mungkin…. hal ini bisa sajamerupakan ulah anak buahsaya. Jadi bukan saya yangberbuat pemalsuan” ujarnya.

Sedangkan ahli warislain­nya berinisial LS juga me­nyampaikan, “Selaku ahli wa-ris kami sangat memper-tanyakan kehadiran dapatterbitnya sertifikat KusdinarMachmud. Kusnidar Mach-mud diduga hanya membelitanah yang asalnya dari P.Sihombing. Kebetulan tanah-nya merupakan milik orangyang bermar­ga sama yaitusama sama Sihombing, tetapiorangnya sebenarnya berbed-a, yaitu I. Si­hombing dan P.Sihom­bing” imbuhnya.

Diduga terjadi “mark up”lu­as atas tanah tersebut ke­

tika pengurusan sertifikatnya.Ta­nah kita seluas 496 meterper­segi juga ikut dibuatsertifi­kat­nya oleh saudaraKusnidar. Adapun tanah P.Sihombing pindah tanganmenjadi tanah KusdinarMachmud sekitar 504 meterpersegi. Tetapi dalam pener-bitan sertifikat bisa diatur dandiciptakan oleh Kusnidar se-hingga luas tanahnya menja-di sekitar seribu meter persegi.Dari mana dapat muncul aktejual beli atas tanah tersebutkepada Kusdinar.

Dalam hal ini, kinerja ins-tansi pertanahan diperta-nyakan sehingga sertifikat ter-sebut dapat terbi. Awal deliktanah ter­indikasi berawaldari kelu­ra­han yang mener­bitkan surat ke­te­rangantidak sengketa atas tanahseluas seribu meter, padahalluas tanahnya yang sahsesuai girik hanya 504 meterpersegi. Akibatnya terj­adidelik pertanahan yangberkepanjangan.

Menurut LS, “Sertifikatter­sebut juga sudah pernah

diblokir, tetapi karena belumdidaftar ke pengadilan makablokir tersebut dapat dicabutkem­bali. Kalau Kusdinarti­dak bersedia menyele­saikannya secara kekeluar-gaan, ma­ka akan menempuhjalur hukum dengan membuatlapo­ran atas penyerobotanta­nah dan atau pemalsuandata ter­hadap akta autentik”kata­nya.

Bangunan TerindikasiPENYEROBOTAN TANAHDAN IMB JUGA LanggarPerda

Selain tanahnya sebagianberasal dari dugaaan penye-ro­botan tanah serta indikasipe­malsuan data, bangunanter­sebut juga terindikasimelanggar Peraturan Daerah(Perda) DKI Jakarta Nomor 7Tahun 2010 tentang ijinmendirikan bangunan (IMB).

Sesuai dengan pantauanRBN di lapangan, IMB pem-bangunan dua rumah tinggalter­ebut masih dalam prosesdan adapun PIMB adalah No-mor 303/P-IMB/S/CLD/2/

2012 dan 304/P-IMB/S/CLD/2/2012 dengan spesifi-kasi teknis untuk dibangundua lapis, tetapi secara faktadi lapangan kedua rumahtinggal tersebut dibangun tigalapis serta diduga langgargaris sepadan bangunan.

Menanggapi keberadaanba­ngunan di atas tanahnya,ahli waris Iskandar Sihom-bing (alm) yang berinisial SSmeminta petugas P2B untukturun ke lapangan secara lang-sung. Baik Kasi P2B Kecam-atan Cilandak maupun petu-gas dari Su­din P2B Jaksel di­harapkan untuk dapat laku-kan tupoksi secara be­nar danprofesional. “Ka­lau bangu­nannya melanggar perda,ya…. seharusnya di SP4 atau-pun disegel. Jangan terkesanseperti pem­biaran. Situasi se­perti ini ti­dak boleh ditole­ransi dan seharusnya ditin-dak tegas oleh Peme­rin­tahProvinsi DKI agar bangunanbangunan melanggar PerdaDKI Nomor 7 Tahun 2010dapat ditertibkan” serunya.(TIM DUA)

Indikasi Penyerobotan ................................................................................................................dari Hal. 01

nakan wewenang oleh JajaranDirjen pajak, sehingga Persmengirimkan surat konfirmasikepada Kepala Kantor Pela-yanan Pajak (KPP) KebayoranBaru Satu dengan tembu­sansurat kepada Dirjen pajakyang saat itu dijabat olehDarmin Nasution pada tahun2007 lalu.

Disebabkan adanya infor-masi indikasi salahgunakanwewenang terhadap pengem-plang pajak, se­hingga perludilakukan konfirmasi demiterciptanya pemberitaan yangakurat dan berimbang.

Namun demikian DarminNasution selaku Dirjen Pajaksaat itu, menjawab surat kon-firmasi dengan menolakmemberikan konfirmasi ter-kait pengempla­ngan pajakdemi menjalankan UndangUndang Pajak Pasal 16 Tahun2000.

Untuk menjawab konfir-masi pers, dalam isi suratnyaNomor S-1894/PJ.02/2007Darmin Nasution ketika itumenjawab, “Sesuai denganpasal 34 ayat satu tentang Ke-tentuan Umum dan Tata­caraPerpajakan seba­gai­manatelah diubah terakhir de­nganUndang Undang No 16 Ta-hun 2000, diatur bahwa se-tiap pejabat di­larang membe­ritahukan kepada pihak lainsegala sesu­atu yang dike­tahui atau dibe­ritahukankepadanya oleh wajib pajakdalam rangka jabat­an ataupekerjaannya un­tuk menja­lankan ke­ten­tuan pe­raturanperundang unda­ngan per­pajakan”.

 Adapun surat konfirmasidikirimkan untuk menjalan-kan tugas jurnalistik agarpemberitaan berimbang, ter-kait indikasi pengemplanganpajak tahun 2002 s/d 2006sekitar Rp. 242 miliar dari sek-tor pajak PPN, PPH, dan pa-jak barang mewah yang sa-ngat dipertanyakan kebera-daannya.Tetapi, disebabkanku­rang transparannya DirjenPa­jak kepada publik saat itu,in­dikasi pengemplanganpajak tersebut diduga seperti“dicuek bebek”.

Darmin Nasution terkesanmenutupi “ketidakberesan”atas penagihan pajak olehKantor Pe­layanan Pajak Pra­tama Keba­yoran Baru Satu,sewaktu Drs. R. Arief Boedi-man, M.M menjabat KepalaKantor.

Surat konfirmasi dituju-kan kepada Kepa­la KantorKPP Keba­yo­ran Baru Satu,dengan tembusan Dir­jenPa­jak, tetapi yang menjawabsu­rat konfirmasi menjadilang­sung Darmin Nasutionselaku Dirjen Pajak saat itu,menjawab surat kon­fir­masidengan menolak memberikaninformasi.

Kemudian, dalam konfe-rensi pers sekitar empat tahunlalu di gedung Ditjen pajak diJakarta, Darmin Nasutionjuga menjawab konfirmasiwartawan terkait dugaanpengemplangan pajak dantunggakan pajak dari Pasar-aya Tosersajaya yang nota-bene milik mantan MenteriAbdul Latif,  dengan lugasDarmin Nasution menjawab

konfirmasi, “Saya akan jawabhal tersebut bulan depan.Jadi… Dirjen Pajak fair dalammemberikan informasikepada publik.”

Tapi ironisnya, sampaiDar­min Nasution menjadiGu­bernur Bank Indonesia,penantian terhadap apa yangdijanjikan oleh Darmin Nasu-tion pada saat konferensi perstersebut hanya men­jadi se­kedar “penantian” alias tidakterjawab sampai saat ini.

Ketika indikasi “borok wa-risan” Darmin Nasution ter-sebut, terkait indikasi pe-ngemplangan pajak tahun pa-jak 2002 s/d 2006 sekitar Rp242 miliar dari sektor pajakPPN, PPH, dan pajak barangmewah dikonfirmasi secarater­tulis ke Kepala Badan Pe­meriksa  Keuangan (BPK) RI,tanggal 20 Nopember 2009lalu, Hadi Poernomo belumbersedia memberikan komen-tar. Sedangkan surat konfir-masi ke­pada Dirjen Pajakyang dikirimkan pada tanggalsa­ma juga memiliki nasibyang sama alias belum di-jawab konfirmasinya.

Untuk membasmi korupsiperpajakan terhadap pengem-plang pajak di Bumi PertiwiIndonesia dan terciptanya pe-nagihan pajak sesuai aturanperpajakan yang berlaku,mantan Dirjen Pajak DarminNasution dan Hadi Poernomodiminta untuk di­lakukan pe­nyelidikan ter­ha­dap sumberharta kekayaannya, apakah

Hadi Poernomo Diduga.....................................................................dari Hal. 01

Bersambung ke hal 11

EDISI 21 | TAHUN II | RABU, 05 - 18 SEPTEMBER 2012

Metropolitan 11

Hadi Poernomo Diduga............................................................................................dari Hal. 10

ada kekayaan tersebutberasal dari indikasi  ko­rupsi atau “perselingku-han terhadap uangnegara”.

Koruptor pengeratuang negara seharusnyadibasmi dan jangan ha-nya oknum “tikus kecil”tapi juga pada “tikus be-

sar” yang sampai saat inimasih belum dapat terja-mah hukum serta masihduduk selaku pejabat ne-gara dengan ter­hormat,padahal juga terindi­kasiikut serta dalam mafiaperpajakan dan menga-kibatkan kerugian negara.

Sewaktu hal tersebut

di­kon­firmasi baru baruini de­ngan mengirimkansurat kon­firmasi kepadaDarmin Nasution, tetapiDarmin Nasution yangsaat ini menjabat Guber-nur BI belum bersediamemberikan komentar.Sedangkan surat konfir-masi terhadap Ha­di Poe­

rnomo yang saat ini men-jabat selaku Ketua BPKjuga belum bersedia mem-berikan tanggapan. Se-dangkan surat konfirmasiterhadap Dirjen Pajakmasih penantian untukdijawab demi ter­ciptanyaketerbukaan infor­ma­sipublik. (TIM)

FOKE DIHARAPKAN LAKUKAN PENGKAJIANWIRIYATMOKO: TERKAIT GRATIFIKASI“LAPORKAN SAJA KE MANA SUKA”

Jakarta, Kantor Berita RBNMenurut Wiriayatmoko, IMB

diterbitkan pada saat Ha­ri Sa­songko menjabat Kepala Dinas P2BDKI Jakarta. Se­da­ng­­kan me­ngenai penerbitan advis planningmaupun per­untukannya, DinasTata Ruang DKI Jakarta tidak adalakukan penerbitan terkait pe-nerbitan advis planning.

Hal tersebut dapat men­ja­dibahan kajian terhadap De­wanPerwakilan Rakyat Dae­rah(DPRD) DKI Jakarta, dise­bab­kandi bawah sutet dapat di­ba­ngunmall dan fasilitas­nya. Keberadaanmall mau­pun penerbitan suratijinnya me­nimbulkan delik untukpenegakan perda.

Asal muasal delik perdatersebut berawal dari kebera­daanbangunan mall di ba­wah sutet(tegangan tinggi) yang prosespem­ba­ngu­nan­nya sudah selesaidan diduga keberadaan bangu­nanmaupun ijin ijin dari bangunanyang diterbitkan, terindikasi saratdengan suap dalam penerbitanadvis planning dan IMB, dankinerja ter­sebut diduga merupakanpeninggalan “borok warisan” olehWiriayatmoko saat menjabat Ke-pala Dinas (Kadis) Tata Ruang.

Tetapi Wiria­yat­mo­ko mem­bantah ke­ras ter­kait suap danmemberikan ko­mentar bahwa haltersebut me­rupakan kinerja Ir. HariSa­songko ketika menjabat KadisP2B DKI Jakarta.

Pada kondisi lain, menu­rutsumber yang layak diper­caya, se­bab akibat dari Surat Ijin Penun-jukan Penggunaan Tanah (SIPPT)oleh Gubernur DKI, kemudianadvis planning dapat diterbitkanoleh Kepala Suku Dinas TataRu­ang Jakarta Timur (sesuaide­ngan jawaban surat konfirmasidari Dinas Tata Ruang DKI-red),dan setelah itu Ijin MendirikanBangunan (IMB) juga dapatditerbitkan oleh Kepala Dinas(Kadis) P2B DKI, di­ma­na padasaat penerbitan IMB tersebut KadisTata Ruang DKI dijabat olehWiriayatmoko ketika itu dansekarang Wiriayatmoko menjabatse­bagai Asisten Pemba­ng­u­nandan Lingkungan Hidup di JajaranPemda DKI Jakarta.

Dua jabatan tersebut di­ja­batoleh satu orang, satu ja­ba­tansecara definitif dan satu lagi secaraplh, serta kedua ja­ba­tan itumempunyai hubu­ngan kerjasecara sistemik dan bertahap dalampenerbitan IMB. Selanjutnya, IMBditer­bit­kan berdasarkan advisplanning yang bernuansa “suap”dan juga patut disinyalir terjadi“suap menyuap” pada penerbitanSIPPT dan IMB dari mall danfasilitasnya, disebabkan posisinyaterlalu dekat dengan sutet (tega-ngan tinggi), tetapi SIPPT, advisplanning dan IMB dapat diter-bitkan seperti semua pengu-rusannya sudah dapat diatursedemikian ru­pa. Hal tersebut juga

di­bantah keras oleh Wiriat­moko.SIPPT dari Gubernur DKI

mem­buat sebab akibat dam­pakkurang baik terhadap kinerja KadisP2B DKI Jakarta un­tuk men­jalankan dan menegakkan perdadengan tegas, karena di satu men-ja­lankan tugas sesuai dengan pe­rintah atasan adalah me­rupakankewajiban bila arahannya benar.Tapi bila ara­han dan kebijakannyakurang benar dijalankan, ba-gaimana hasilnya nanti bilakebijakannya tidak dijalankandengan benar.

Hal itu disampaikan war­gaJakarta berinisial RJ ke­pa­da RBNbaru baru ini mem­be­ri­kankomentar terkait ke­be­ra­daan malldan fasilitasnya karena posisinyadekat dengan kabel tegangan tinggiserta pekerjaan proyeknya jugasudah hampir selesai.

Akibatnya, kinerja Kepala DinasP2B DKI yang menggan-tikanWiriayatmoko sel­a­ku plh, IPutu Ngurah Indiana terindikasi“melempem” dalam penertibanterhadap keberadaan penerbitanIMB yang sudah terlanjur diter-bit­kan, sedangkan Kadis TataRuang DKI Jakarta disinyalir “bu-ang badan” kepada ba­wa­hannyaSudin Tata Ruang Kota Admi-nistrasi Jakarta Ti­mur terkait de­ngan pener­bit­an advis planning.

Akibatnya, diduga ter­jadipenyelamatan diri ma­sing masingdan saling tuding, sedangkanmantan Kadis Tata Ruang DKIJakarta dan sekaligus plh KadisP2B DKI DKI saat penerbitan IMBketi­ka itu sudah enak posisi­nyamaupun jabatannya de­nganduduk manis men­jadi staf Gu­bernur, tetapi disinyalir tinggalkan“borok warisan” tanpa dapat ter-sen­tuh oleh hokum. Walaupunterindikasi “suap” dalam pener-bitan advis planning dan IMB yangtermasuk dalam ranah korupsi,serta perlu dibasmi dari JajaranPe­merintah Provinsi DKI Jakartadisebabkan dapat menimbulkandelik sosial.

Berawal dari penerbitan SuratIj in Penunjukan Peng­gunaanTanah (SIPPT) oleh Gu­bernur DKIJakarta ter­ha­dap PT Inti UtamaDharma Real Estate yaitu SIPPTpembangunan mall dan fasilitas-nya karena posisinya terlalu dekatdengan kabel tegangan ting­gi(sutet), sangat diper­ta­nyakankeberadaannya, di­se­babkanSIPPT merupakan Surat Ijin dariGubernur untuk penggunaantanah bagi ba­ngunan bilakepemilikan tan­ah­nya seluas5.000 M2 atau lebih diduga menjadisumber awal delik.

Fauzi Bowo (Foke) selakuGubernur DKI Jakarta diminta la-kukan peninjauan ke lapa­ngan,karena keberadaan pem­bangunanmall di bawah sutet  tersebut me­nimbulkan delik hukum dan deliksosial nantinya, apalagi di atas la-han tersebut sudah terlebih dahuludibangun sutet baru kemudian

pembangunan gedung mall dilaku-kan, tandas sumber.

Menanggapi keberadaan pem-bangunan mall dan fasilitasnyayang posisinya dekat kabel te-gangan tinggi (sutet), Kepala Dinas(Kadis) Tata Ruang DKI Jakarta,  Ir.M Agus Subandono, MPM d­a­lammenjawab surat kon­firmasi terkaitpenerbitan advis planning terha-dap PT Inti Utama Dharma REmembantah indikasi pelanggaran,bahwa dalam penerbitan ad­visplanning tersebut sudah benarsesuai dengan standar prosedurdan telah mengacu pada petunjukpelaksaan dan petunjuk teknis.

Dalam isi suratnya Nomor 271/073.7 tgl 12 April 2012 untukmenjawab surat konfirmasi dariKantor Berita RBN, Kadis TataRuang DKI menyampaikan:1.Telah diterbitkan KetetapanRencana Kota (KRK/Advis Plan-ning) atas nama PT Inti UtamaDharma Real Estate pada lokasidimaksud dengan nomor: 0446/GSB/JT/VII/2009. 2.KetetapanRencana Kota/ Advis Planningdimaksud diterbitkan oleh SukuDinas Tata Ruang Jakarta Timurdengan mengacu pada proseduryang berlaku. 3.Sesuai denganPedoman Detail Teknis Keta-takotaan tentang Bangunan TipeTunggal, jarak bebas antara massabangunan dengan jaringan tega-ngan tinggi listrik adalah 20 meterdari as jaringan tegangan tinggilistrik. 4. Untuk hal keseimbanganlingku­ngan di wilayah DKIJakar­ta, Dinas Tata Ruang tidakber­kaitan langsung dalam tugaspokok dan fungsinya, tegas Ir. MAgus Suban­do­no, MPM dalamsuratnya.

Di lain sisi,  sesuai de­ngan pan­tauan RBN serta menurut sumberRBN yang kurang berkenan na-manya ditulis dalam pemberitaan,mengatakan, penerbitan IjinMendirikan Bangunan (IMB) pembangunan mall dan fasi-litasnya tersebut di­terbitkan olehDinas P2B DKI berdasarkan advisplan­ning yang diterbitkan DinasTata Ruang Pemerin­tah ProvinsiDKI Jakarta, de­ngan penerbitanyang ber­nuansa “suap menyuap”baik dari aspek penerbitan ad­visplanning maupun pe­nerbitan IMB.Penerbitan di­duga dilakukan olehsatu orang yang menjabat duaja­batan. Satu secara definitif dansatu secara plh. Setelah tan­datangan di Dinas Tata Ru­ang,kemudian ditanda ta­ngan lagioleh orang yang sama di Dinas P2Bselaku plh.

Diduga terjadi sebab aki­batberkepanjangan yang berawal daripener­bi­tan SIPPT oleh FauziBowo (Foke) selaku Gubernur DKIJakarta. Bila dasarnya ku­rang pasmaka akibatnya juga berdampakkurang pas yang berkepanjangan,kare­na Dinas P2B dan Dinas TataRuang juga menjalankan programyang kurang pas tersebut akibatpenerbitan SIPPT oleh Gubernur.

Dalam hal ini, Foke dimintalakukan pengkajian terhadapSIPPT yang sudah terlanjur diter-bitkan karena pembe­rian SIPPTtersebut sangat dipertanyakanmaksud dan tujuannya karenadapat me­nimbulkan delik sosial.

Sumber juga mena­m­bah­kan,penerbitan SIPPT, IMB dan advisplanning ter­hadap pembangunanmall dan fasilitasnya layak menjadibahan pengkajian, di­se­babkanterindikasi langgar PeraturanDaerah (Perda) Nomor 7 Tahun2010 mau­pun SK Gubernur Nomor955 Tahun 2008, dan di­se­babkandasar penerbitan SIPPT, IMBmaupun advis planning penuhdengan te­ka teki bila ditinjau darile­tak dan keberadaan gedungterhadap sutet.

Padahal penerbitan SIPPT, IMBdan advis planning dari sebuahgedung ada­lah untuk menegakkanPerda. Diduga terjadi sebab akibatdan akibat sebab penerbitan SIPPT,yaitu pe­nerbitan IMB maupunadvis planning yang kurang tepatterhadap keberadaan ge­dung didekat sutet. Dam­paknya dapatdikatakan menjadi seperti “mela-wan perda”. Akibatnya, satu sisimenegakkan perda tetapi di lainsisi juga melawan perda. Penerbitanjuga terindikasi suap menyuap dangratifikasi.

Dalam hal indikasi suap me-nyuapnya, Kejaksaan Tin­ggi DKIJakarta dan Jaj­arannya dimintalakukan penyelidikan terhadapke­be­radaan penerbitan SIPPT,advis planning maupun IMB darigedung yang ter­indikasi me­langgar aturan teknis maupunpetunjuk pelaksanaan penerbitanIMB serta diduga terjadi su­apmenyuap dalam pener­bitannya.

“Disebabkan pemb­a­ngu­nanmall dan fasilitas­nya gedung milikdari PT Inti Utama Dharma RealEs­tate dengan posisi mall danfasilititasnya berada di ba­wahaliran listrik tegangan tinggi (sutet),tetapi pembangunan mall tersebutmemiliki IMB dan adapun pener-bitan IMB adalah setelah pener-bitan advis planning oleh Suku Di-nas Tata Ruang Ja­karta Timur, Ke­pala Dinas P2B DKI Jakarta juga di-minta pengkajian terhadap pener-bitan IMB gedung tersebut, karenaperuntuk­kannya juga sangatdipertanyakan” ujar sumber.

Dengan lugas sumber jugamengatakan, terkait denganpenerbitan IMB Nomor 5310/IMB/2011 yai­tu objek Mall danFasilitasnya, atas nama PT IntiUtama Darma Real Estate, denganspesifikasi 5 (lima) lapis dan 1 (satu)basement di Jl. Raya KalimalangKelurahan Pondok Bambu Keca-matan Duren Sawit Ja­karta Timur,penerbitan IMB tersebut diperta-nyakan apa sudah sesuai denganpetunjuk pelaksanaan dan pet-unjuk teknis maupun stan­dar ope­rasional prose­dur penerbitan IMBserta ad­vis planningnya, juga sa­ngat dipertanyakan ke­be­ra­daandasar penerbitan. Patut didugaterjadi konspirasi dan suapmenyuap se­hing­ga SIPPT, IMBdan advis plan­ning tersebut dapatditerbitkan, ujarnya.

“Sesuai dengan Perda Nomor 7Tahun 2010 ten­tang bangunangedung, se­belum IMB Nomor5310/IMB/2011 diterbitkan,pe­ner­bitan IMB dan pener­bitanadvis planningnya su­dah melaluisurvei lapa­ngan dan telahmelewati pe­nelitian secara faktadan yuridis, sesuai dengan atu­ran

yang berlaku di wi­la­yah hukumDKI Jakarta, namun karenakeberadaan mall tersebut juga telahdiaminkan terlebih dahulu olehGubernur DKI, terjadi pengaturanyang sangat rapi. Tetapi setelahdilihat kondisi sekarang, menim-bulkan pertanyaan bagi orang yangmelihat dan me­ngerti, bagaimanakeberadaan mall tersebut bisaberada di dekat sutet denganmemiliki IMB, imbuhnya.

Keberadaan gedung mall yangsedang diba­ngun, posisi gedung­nya terlalu dekat dengan kabel tega-ngan tinggi dapat meng­ganggukeamanan dan keselamatan peng-huni gedung nantinya, dimana haltersebut sudah terurai secaratekinis dengan jelas di dalam PerdaNomor 7 Tahun 2010 terkait bangu-nan maupun kontraktor ba­ngunansupaya mem­be­ri­kan data yangbenar dan je­las untuk menjalakantugas­nya demi keterbukaaninformasi publik.

Supaya terciptanya keseimba-ngan lingkungan di wilayah DKIJakarta, selayaknya bangunan malltersebut dibangun berapa lapis danbasementnya berapa lapis, sebaik-nya dilakukan pengkajian ulangoleh Gubernur DKI Jakarta danJajarannya, baik Kepala Dinasmaupun Suku Dinas diharapkanmenja­lankan tupoksinya secarabenar demi menjaga kein­dahankota Jakarta sebagai Ibu Kota Indo-nesia, tan­dasnya.

Ketika hal tersebut dikonfirmasikepada Gu­ber­nur DKI Jakarta,Foke ku­rang berkenan memberikantanggapan, sedangkan Kadis P2Bbelum bersedia memberikan ko-mentar terkait penerbitan IMB ber-nuansa “suap” ter­sebut.

(Minggus/Polman)

Berawal dari SIPPT oleh Gu­bernur DKI Jakarta terkait denganpembangunan Mall dibawah sutet, Wiriayatmoko mem­beri­kan tanggapan

yang sangat unik, “Komentarnya sederhana saja pahami planning yang adajadi inves­ti­gasinya tak salah. Dulu an­da bilang IMB saya yang tan­da

tangan, ternyata ngak be­ner. Sa­ya sudah cek tidak ada pe­langgarandengan planning yang saya terbitkan! Kalau gratifikasi laporin aja kemana

anda suka” tandas Wiria­yat­moko untuk menjawab konfirmasi melalui HPsaat dikon­firmasi terkait bangunan di bawah sutet yang meiliki IMB di

wilayah Jakarta Timur.

Fauzi Bowo (foto:ist) Wiriyatmoko(foto:ist)

EDISI 21 | TAHUN II | RABU, 05 - 18 SEPTEMBER 2012

EDISI 21 | TAHUN II | RABU, 05 - 18 SEPTEMBER 201212 Kapling Rakyat Surat Kabar

DINAS TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI

KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINASH. AHMAD MURTIN, SH. M.Si

DINAS PENDIDIKANKOTA LUBUKLINGGAU

SMP NEGERI 3 LUBUKLINGGAU

KEPALA SEKOLAHMASPA KORBANI, S.Pd. M.Pd

DINAS PERTERNAKAN DANPERIKANAN KABUPATEN

MUSI RAWAS

KEPALA DINASIr. BAMBANG HARIYADI

DINAS PENDIDIKANKOTA LUBUKLINGGAU

SMP NEGERI 8 LUBUKLINGGAU

KEPALA SEKOLAHMUAI, S.Pd

INSPEKTORAT KABUPATENMUSI RAWAS

INSPEKTURHj. RITA MARDIAH S.Sos. MM

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAUKECAMATAN LUBUKLINGGAU

BARAT II

CAMATSYAIFUL EFENDI. S.Sos

BADAN LINGKUNGANHIDUP KABUPATEN MUSI

RAWAS

KEPALAAMRULLAH ST. MM

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAUKECAMATAN LUBUKLINGGAU

UTARA II

CAMATGUNADI S.Sos

BAPPEDA KABUPATENMUSI RAWAS

KEPALAIr. SUHARTO MM

KANTOR BERITA RBNBIRO LUBUKLINGGAU-

MUSI RAWAS

KEPALAHABIBULLAH SINGA YUDHA

KANTOR PERIZINAN KOTALUBUKLINGGAU

KEPALAPAJARUDDIN S.Sos

PT PLN DIDUGA TURUT SERTA BANTU TV ILEGALLEGAL APMI HANDIOMONO: UPAYA HUKUM INI DITEMPUH UNTUK MEMBERANTAS PEMBAJAKAN SIARAN

Jakarta, Kantor Berita RBNKomisi Penyiaran Indonesia

(KPI) sebagai lembaga yangdibentuk oleh Negara diharapkandapat menjalankan tupoksinyasecara benar dan profesional.Juga diminta supaya jangan tutupmata terhadap keberadaan TVKabel Ilegal yang semarak untukmerugikan Negara. Belakanganini sering diberitakan diberbagaimedia massa, baik itu media cetak,media online maupun mediaelektronik bahkan sosial mediafacebook dan twitter.

Pemberitaan tersebut terkaitkerjasama antara Asosiasi

Penyelenggara Multimedia Indone-sia (APMI) sebagai wadah resmiindustri televisi berlangganan (PayTV) di Indonesia. KinerjaKepolisian Republik Indonesia,Direktorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia secara sinergis sangatdinantikan, supaya lakukanpenertiban dengan menjaringsekaligus menindak Industri TVberlangganan yang beroperasisecara ilegal di berbagai wilayahhukum Republik Indonesia, antaralain; mulai dari Batam, Pekanbaru,Kepri, Jakarta, Tangerang,

Bandung, Malang, Surabaya,Kalimantan Barat, KalimantanTengah, Kalimantan Timur,Kalimantan Selatan, Sulawesi,Makassar, dan masih banyak lagiOperator TV Kabel ilegal yangtotalnya bisa mencapai ribuan op-erator.

Legal Coordinator APMI,Handiomono sendiri mengatakan“upaya hukum ini ditempuh untuk

memberantas praktik pembajakansiaran oleh operator operator TVkabel di berbagai daerah. Dalamhal ini kami tidak main main untukmemberantas keberadaan operatoroperator yang secara ilegal telahmeredistribusi siaran padahalmereka tidak memiliki ijin ataupunkontrak kerja sama”.

Dari sekian banyak Operator TVKabel yang terjaring rata rata

menayangkan sejumlah chanelpremium dan pertandinganolahraga dari berbagai liga, baik ituliga Indonesia maupun liga luarNegeri. Liga Eropa, Liga Inggris,dan beberapa chanel luar negeriyang belum diketahui, apakahsiaran tersebut layak ditonton atautidak karena tidak diawasi olehpemerintah, dalam hal inimerupakan tupoksi KPI. Akibat-nya, pengaruh dari siaran tersebutdisinyalir akan membawa dampakburuk terhadap karakter sosialbudaya masyarakat Indonesia,bahkan dapat menggangu ter-hadap stabilitas Negara karenasiaran TV ilegal tersebut tidakdiawasi secara maksimal.

Sejumlah operator TV Kabelyang beroperasi secara illegal dansudah banyak yang terjaring.Jumlah yang belum terjaringdisinyalir jumlahnya bisamencapai ribuan. Dapat diba-yangkan berapa kerugian Negarasesuai dengan Peraturan Pe-merintah Republik IndonesiaNomor 07 Tahun 2009 TentangJenis dan Tarif atas jenis pe-nerimaan Negara bukan pajakyang berlaku pada Departemen Ko-munikasi dan Informatika.

Lebih ironisnya, sarana yangdipakai oleh operator TV Kabeldalam menyalurkan atau me-nyiarkan siarannya kepada pe-langgan pelanggannya meng-gunakan tiang tiang PerusahaanListrik Negara (PLN).

Padahal beberapa chanel Pre-

mium, liga Inggris dan liga Eropasampai saat ini hak siarnya secaraexclusive masih dipegang olehIndovision. PT. MNC SKY Vision(Indovision) sebagai salah satuindustri Pay TV (TV Berlang-ganan) yang resmi di Indonesiatelah mendapatkan hak exclusivedari beberapa pemilik channelprovider luar negeri untuk me-nyiarkan dan sekaligus me-redistribusikan siaran siarantersebut kepada pelanggannya diseluruh Indonesia.

Lebih lanjut Handiomonomenegaskan, “aksi upaya hukumini dilakukan untuk memberikanefek jera kepada operator TV Kabelyang beroperasi secara illegal,agar di kemudian hari tidak adalagi pencurian siaran”.

Demi terciptanya supremasihukum dan mencegah agarkerugian Negara jangan semakinbanyak akibat maraknya TV Kabelyang beroperasi tanpa memilikiijin (Ilegal), diharapkan instansiterkait KPI, Kemenkominfo,Kepolisian RI, Direktorat JenderalHak Kekayaan Intelektual Ke-menterian Hukum dan Hak AsasiManusia RI supaya melakukantupoksinya dengan benar danprofessional demi tercapainyapenertiban terhadap operator TVilegal.

Ketika hal tersebut dikon-firmasi kepada PT PLN suratkonfirmasi dari Redaksi RBNmasih menunggu jawaban daripihak PLN. (MS)

Dalam rangka terwujudnya sistempenyiaran nasional yang berkeadilandan bermartabat untuk dapatdimanfaatkan sebesar besarnya bagikesejahteraan masyarakat, baik itudalam kebijakan pengaturan,pengawasan dan pengembangansiaran secara profesional sehinggapartisipasi masyarakat terhadappenyelenggaraan penyiaran.

illustrasi (ist)

KELUARGA BESARKANTOR BERITA RBN

PEMIMPIN REDAKSILASPEN SIANTURI