Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS EDISI 13

Pemimpin Umum/Penjab:Laspen SianturiPemimpin Redaksi/Penjab I:Ismet FauziPemimpin Perusahaan: BernikeMiranda Pardede

On Line http://issuu.com/rakyatbicaranewsEDISI 13 | TAHUN I | 21 NOVEMBER - 04 DESEMBER 2011

Bicara Rakyat

Surat Kabar

Bersambung ke hal. 11

Akses BacaRAKYAT BICARA ONLINE

Harg a Rp . 10 .000 ( lu ar kot a + o ng ko s ki rim)

Surat KabarRAKYAT BICARA NEWS

Website www.suratkabarrbn.co.cc

Akses Baca Tabloid RBNOnline: http//issuu.com/tabloid_rbnWebsite www.kbrakyatbicaranews.co.cc



Jakarta, Kantor Berita RBNSelaku Kepala Pusat (Kapus) Penelitian dan

Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Lemigasyang seyogianya berperan selaku penanggung jawab terhadapjajarannya, baik pertanggungjawaban terhadap prestasibawahannya maupun terhadap anggaran yang digunakan olehjajarannya, kemampuan kepemimpinan Kapus Lemigasdipertanyakan.

Pasalnya, Ir. Rudi Suhartono W, Ir. Tunggal M.Sc danSyamsudin Mukhtar, SE terindikasi pelihara “pohon duit”karena diduga “doyan duit” dari setoran setoran proyek diLingkungan Lemigas, baik itu setoran dari kontraktor binaanmaupun dari hasil perselingkuhan dengan negara karenadisinyalir lakukan praktek proyek “fiktif”.

Namun demikian, Kapus Lemigas Cipulir disinyalir “cuekbebek” terhadap permainan proyek tersebut dan terkesanmerestui hal tersebut karena Kapus Lemigas diduga jugamendapat bagian dari anak buahnya.

Adapun permainan kotor yang merugikan negara diLingkungan Lemigas, sudah berlangsung beberapa tahunbelakangan ini tanpa dapat tersentuh hukum dan para pelakuindikasi korupsi masih bebas menikmati hasil korupsinya,

Gedung Pendukung Litbang Lemigas Cipulir Jakarta Selatan(Foto: ist)

Terindikasi Pelihara “Pohon Duit”Kapus Lemigas Disinyalir “Cuek Bebek”

Ir. Rudi Suhartono W, Ir. Tunggal M.Sc,Syamsudin Mukhtar, SE

Mantan Walikota Jaksel Syahrul EffendiTerindikasi Tinggalkan “Borok Warisan”

Sotar Harahap Terindikasi Perkaya Diri

Jakarta, Kantor BeritaRBN

Sebuah tindakan “penye-lamatan” terhadap SyahrulEffendi, mantan WalikotaJakarta Selatan (Jaksel) de-ngan pelantikannya menjadiDeputi Kependudukan Gu-bernur DKI Jakarta, merupa-kan langkah yang baik dan ke-bijakan yang sangat bijak dariFauzi Bowo selaku GubernurDKI.

Tetapi, di balik pengang-katannya menjadi Deputi ter-indikasi terjadi kisah di balikkisah yang sangat diperta-nyakan, demi terciptanya pe-merintahan yang bersih diPemkot Jaksel, agar indikasikorupsi Syahrul Effendi ketikamenjabat Walikota tidak men-jadi “borok warisan” kepadawalikota penggantinya, su-paya walikota penggantinyabisa menjadi walikota yang

arif dan bijaksana sesuai de-ngan figur walikota yang di-harapkan masyarakat Jaksel.

Disebabkan mantan Wali-kota Jaksel Syahrul Effenditerindikasi tinggalkan “borokwarisan” terkait setoran se-toran untuk perkaya diri, mulaidari urusan sepeda ontel, uru-san proyek proyek, maupunpengangkatan pejabat di ling-

Jakarta, Kantor Berita RBNUntuk terciptanya

supremasi hukum di wi-layahhukum Negara KesatuanRepublik In-donesia sertasemakin nyatanya aplikasidan pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agrariabahwa bumi, air, udara adalahmilik bangsa In-donesia yangtidak da-pat dipisahkan sertadi-kelola demi keadilan dankesejahteraan rak-yat,ketegasan Kapolri TimurPradopo selaku figur harapanyang di-cintai masyarakat sa-ngat dinantikan, supayapenyelidikan terhadap indikasipenyalahgu-naan jabatan olehJoyo Winoto, PhD selakuKepala Badan Pertanah-anNasional Republik Indonesia(BPNRI) ter-kait TanahHambalang Bogor dapatdijalankan sesuai denganaturan yang berlaku tanpapilih kasih.

Joyo Winoto selakupejabat penyelenggara

Terkait Indikasi Penyalahgunaan Jabatan oleh JoyoKetegasan Kapolri Sangat Dinantikan

Negara dan pejabat publikyang mengem-ban tugas dansetia ke-pada Negara maupunkepada pilar kedua dari empatpilar bangsa yai-tu lembagaeksekutif selaku atasannyayang memberikan tugaskepada Kepala BadanPertanahan NasionalRepublik Indonesia (BPN RI),Joyo Winoto, PhD terindikasikurang menjaga nama baikdan nama besar Presiden RI,Susilo Bambang Yudhoyono(SBY).

Pasalnya, Joyo Winotodiduga kurang menghormatihukum terkait dengankeberadaan delik pertanahanHambalang KabupatenBogor serta terindikasisalahgunakan jabatan selakuKepala BPN RI. Demiterciptanya supremasi hukumdi bidang pertanahan, MabesPolri diminta lakukan

Jakarta, Kantor Beri taRBN

Dua proyek Kemente-rian Perhubungan pada Di-rektorat Jenderal Perhubu-ngan Laut (Ditjen Hubla) Ba-lai Teknologi Keselamatan Pe-layaran (BTKP) dan BalaiKesehatan Kerja Pelayaran(BKKP) tidak memakai pa-pan proyek dan tidak ada be-deng, padahal nilai anggaran

Dua Proyek Ditjen Perhubungan LautAnggaran Miliaran Rupiah Tanpa Papan Proyek

proyeknya mencapai 7 miliarrupiah.

Setelah dilakukan pe-nelusuran, sejak awal proyekini sudah bermasalah. Proseslelang rehab berat gedungBKKP ini sangat kentalKKN-nya, karena panitia le-lang memenangkan perusa-haan bermasalah.

Panitia lelang mengu-mumkan pemenang lelang Balai Kesehatan Kerja Pelayaran dan Balai Teknologi Keselamatan

Pelayaran yang berlokasi di PLTU Ancol, Jakarta Utara.

PT. Dasma Pertiwi Saktidengan alamat kantor Jl. Ta-man Bendungan Asahan IV,Tanah Abang, Jakarta Pusat.Namun alamat tersebut bu-kanlah kantor melainkan ru-mah tinggal. Dan orang yangtinggal dirumah tersebut me-ngaku tidak mengenal PT.Dasma Pertiwi Sakti.

Jakarta, Kantor Berita RBNCV. Multi Graha “mangkir” pada pertemuan yang

diadakan Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi (SudinNakertrans) Jakarta Pusat (Jakpus) pada hari Kamis (17/11/11).

Sedianya pertemuan diadakan pukul 10.30 Wib, namunDirektur CV Multi Graha Djemi Sutedjo atau perwakilannyatidak ada yang hadir. Hadir pada saat itu hanya kuasa hukumpenggugat Eli Manurung, SH dan Jonri Simanjuntak, SH darikantor pengacara “Elisa Manurung & Rekan”.

Ketidak hadiran pihak tergugat dianggap arogansi,seharusnya pihak perusahaan membuat pemberitahuan tidakdapat hadir, jika memang tidak dapat hadir. “Punya etiketsedikit dong dan hargailah pemerintah”, hal demikiandiucapkan Jhonri, SH kepada RBN ketika diwawancara.

Namun demikian menurut Jhonri mengharapkan; padapertemuan berikutnya sudah menemukan titik terang. “IbuChrisnawati (Kasi HI dan Kesja Sudin Nakertrans)mengatakan akan melayangkan surat undangan untukpertemuan berikutnya,” ucapnya.

Jhonri yang bekerja dikantor “Elisa Manurung &REKAN” berkantor di Jl. Martadinata Samudra III, JakartaUtara ini menegaskan akan terus berjuang untukmenegakkan keadilan khususnya memperjuangkan hak-hakkliennya.

Jhonri Simanjuntak, SH:CV Multi Graha “Mangkir”Lecehkan Pemerintah DKI Jakarta


www.rakyatbicaranews.com

Syahrul Effendi

Ketua Umum PBNU Prof. DR. KH. Said Agil Siradj dengan Drs. Dolok F. Sirait


BERSATU KITA TEGUH DENGAN MOMENTUM PERS

PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh. PERWAKILAN MEDAN: BinsarRajagukguk BIRO MEDAN KOTA: A. Sianipar BIRO SIMALUNGUN:Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: K. Hutabarat PERWAKILANBANTEN: Sahat Tumanggor (Kepala), Jaingot Pakpahan BIRO PEMKOTTANGERANG: Undang BIRO PEMKAB TANGERANG: Syarifudin BIROTANGERANG SELATAN:- BIRO PEMKOT BEKASI: Sutisno BIROBOGOR: Yunani BIRO DEPOK: - BIRO KARAWANG: - BIRO BALI: -.

REKENING: Bank BRI Cabang Petukangan No: 0926-01-004621-50-5 a.n.: Bernike M. Pardede. ALAMATREDAKSI/TATA USAHA: Jl. Melawai III No. 28, Blok M.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan TELP.: (021) 72781504,(021) 94705665 FAX: (021) 72781504 e-mail: [email protected] onl ine http: // issuu.com/rakyatbicaranews website: www.suratkabarrbn.co.ccPercetakan: PT. Meridian Mega IndahJl. Bungur Besar 6 No. 31 C. Jakarta Pusat

DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TISURAT KABAR RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGANKARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI DALAM BOKS REDAKSI

PEMIMPIN PERUSAHAAN:Bernike M Pardede, SPd.

SEKRETARIS REDAKSI:Miranda

KOORDINATOR LITBANG:Negeri Parhitar Manurung, M.DIV

MANAGER UMUM & SIRKULASI:L. Sianturi

MANAGER IKLAN:Syamsudin Sihombing

ASISTEN MANAGER IKLAN:Lelo Pamuji Sihombing, SH.

LAYOUT/DESIGN:Guntur

MARKETING/IKLAN:Ayu Supinah, Sri Wulandari,

Condro Pranoto

PEMIMPIN REDAKSI/PENJAB I:Ismet Fauzie

REDAKTUR PELAKSANA:Dicky Siahaan, SH.

Polman SianturiBernhard Silaban, SPd.REDAKTUR KHUSUS:

Drs. Dolok F. SiraitKOORDINATOR LIPUTAN:

Polman SianturiREDAKTUR:

Rodeo Sujana MarbunSTAF REDAKSI:

Syamsudin Sihombing, LeloPamuji Sihombing, Minggus S.,

Sutisno, Polman Sianturi,Bernhard Silaban, SPd., Monang

S, Ahmad Nurlisan, ZulkifliSianturi, Ujang, Eko Budiono,Sudrajat, Andrew Richard P.,

Negeri Parhitar Manurung,M.DIV, Adam Parningotan S.,Sahat Tumanggor, Yulianto

Effendi, Yunani, Tiopan SinagaAbdul Aziz Bulex, MA

Thomson Gultom, Vasca Putri,Herlina BB, Witman Hutagalung

Penerbit:CV. Multimedia Rakyat Bersatu

(Kantor Berita Rakyat Bicara News)NPWP:

31.234.970.7-013.000PENDIRI:

Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny.KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak

DEWAN PEMBINA:Irjen Pol. (Purn) Hadiman

Irjen Pol. (Purn). Putra AstamanDEWAN PENASEHAT:

Ny. KSD Raja Guk-guk, Tengku Zainal, Drs. BudimanSiringo-ringo

PENASEHAT HUKUM:R. Sitorus, SH, Novarita, SH, Bonifasius Gunung, SH,

Dicky Siahaan, SH.PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNGJAWAB:

Laspen Sianturi

1 Halaman Full Colour : Rp 20.000.000,-1/2 Halaman Full Colour : Rp 10.000.000,-1/4 Halaman Full Colour : Rp 5.000.000,-1/8 Halaman Full Colour : Rp 2.500.000,-1/16 Halaman Full Colour : Rp 1.250.000,-

1 Halaman hitam putih : Rp 16.000.000,-1/2 Halaman hitam putih : Rp 8.000.000,-1/4 Halaman hitam putih : Rp 4.000.000,-1/8 Halaman hitam putih : Rp 2.000.000,-1/16 Halaman hitam putih : Rp 1.000.000,- Daftar harga di atas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan

harga belum termasuk PPN.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi PemimpinPerusahaan dan Bagian IklanTelp (021) 72781504, 94705665

DAFTAR HARGA IKLAN

Jangan Takut Bicara BenarBersatu Untuk Bicara danBerbicara Untuk Bersatu

DKI Jakarta 2EDISI 13 | TAHUN I | 21 NOVEMBER - 04 DESEMBER 2011

Jakarta, KantorBerita RBN

Korporasi besar di bi-dang tambang, tembakau danfarmasi dinilai mempunyai ke-pentingan besar di DPR. Me-reka akan berusaha mempe-ngaruhi para anggota dewanagar undang-undang yang di-hasilkan tidak merugikanperusahaan raksasa itu.

“Naif kalau menyangkakorporasi besar membiarkanpembahasan berlangsung tan-pa mencoba intervensi. Me-reka punya kepentingan,” ujarpengamat politik CecepEffendy.

Hal ini disampaikan diadalam diskusi Polemik SindoRadio bertajuk ‘Pasal, entejual ane beli’ di Warung Daun,Jl Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu(19/11/2011).

Koordinator FormappiSebastian Salang juga mema-parkan dugaan-dugaan ada-nya jual beli pasal yang me-ngarah pada kepentingan kor-porat. Hal ini ditunjukan ada-nya penghilangan pasal ayat-ayat rokok yang ramai terjadibeberapa waktu lalu.

“Kabarnya waktu itu hi-langnya satu ayat nilainya sa-ngat besar,” ujar Sebastian.

Namun menurut Sebas-tian, sulit untuk membuktikandugaan jual beli pasal ini.“Tentu saja ini tidak seperti ju-al beli cabai atau ayam di pa-sar. Jangan harapkan adakwitansi,” katanya.

Menanggapi hal ini, ang-gota Badan Legislatif dariFPAN, Achmad Rubaei men-jelaskan sah-sah saja jika kor-porat memperjuangkan ke-pentingan mereka. Lobi-lobidengan anggota DPR punwajar dilakukan selama tidakdilakukan upaya penyuapan.

“Yang tidak wajar itu jikasampai terjadi jual beli,”tegasnya.(rdf/gah)

Jual Beli Pasal di DPRSeperti Kentut

Jual beli pasal di DPRditenggarai kerap terjadi.Namun sulit untukmendapatkan bukti-bukti danmenyeret pelakunya padapenegak hukum.

“Ini seperti kentut. Adabaunya, tapi sulit dibuktikansiapa yang melakukannya,”ujar koordinator FormappiSebastian Salang.

Hal ini disampaikan diadalam diskusi Polemik SindoRadio bertajuk ‘Pasal, entejual ane beli’ di Warung Daun,Jl Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu(19/11/2011).

Sebastian memaparkanbeberapa analisanya soaldugaan penjualan pasal. Mulaipenghilangan pasal rokok diUU bidang kesehatan, hinggaUU yang dinilai memihakkorporat tambang.

“Tapi sulit untuk men-dapatkan bukti-bukti. Janganharap proses penjualan pasal

ini terlihat seperti transaksi dipasar,” terangnya.

Mantan anggota DPRasal FPDIP tahun 2004-2009,Yacobus Mayong Padang ju-ga mengaku tidak tahu adajual beli pasal di DPR. Namundia pernah heran saat dirinyamengajukan interpelasi soallumpur Lapindo. Namunsemuanya menolak.

“Silakan disimpulkansendiri,” katanya.

Sementara itu anggotaBadan Legislasi dari FPAN,Achmad Rubaei juga tidaksecara tegas menyatakan adapraktik jual beli pasal di DPR.

“Saya tidak berani me-nyatakan ada tapi juga tidakberani menyebut tidak ada.Tentunya ucapan Pak Mahfudsebagai akademisi dan negar-awan itu sebagai warning bagiDPR,” jelas politisi PAN yangduduk di DPR sejak tahun2004 ini.

Pengamat politik CecepEffendy menilai DPR harustransparan dalam menyusunUU. Dia meminta agar KPKmengusut tuntas kasus ini.

“KPK dan PPATK haruslebih aktif mengusut kekayaananggota dewan,” kataCecep.(rdf/gah)

Pramono: PerdaganganPasal UU HarusDiberantas

Jakarta - Wakil KetuaDPR Pramono Anung takyakin ada perdagangan pasaldi DPR. Kalau sampai ada,harus sama-sama diberantas.

“Kalau ada praktik se-perti itu ya diberantas sama-sama lah,” tutur Pramono.

Hal ini disampaikanPramono kepada wartawan diGedung DPR, Senayan,Jakarta, Jumat (18/11/2011).

Pram sendiri mengakutak tahu ada jual beli pasalUU. Meskipun ia pernahmendengar isu tersebut.

“Ya saya sebagai pimpi-nan tentunya sampai saat initidak pernah menemukanadanya praktik seperti itu.Walaupun pernah mendengartapi praktik seperti itu sulitdilakukan,” paparnya.

Menurutnya perdaga-ngan pasal sangat rumit. Ka-rena ada 560 anggota DPRdengan kepentingan masing-masing.

“Bagaimana seseorangbisa memperjualbelikan pasal.Naskah akademik ini dari per-guruan tinggi. Anggota DPRada 560 orang,” tandas-nya.(van/gun)

Mahfud bantah cari sensasiisu jual-beli pasal

Ketua Mahkamah Kons-titusi (MK) Mahfud MDmembantah membuat sensasidengan pemunculan isu jualbeli pasal Undang-Undang diDPR.

“Isu itu merupakan ba-gian ilustrasi dari ceramah sa-

ya saat menjadi ‘keynotespeaker’ dalam sebuah semi-nar,” kata Mahfud, saatdikonfirmasi wartawan diJakarta, Rabu.

Mahfud mengungkapkanbahwa saat bicara tentang po-litik hukum, dirinya menga-takan ada tiga hal yangmenyebabkan Undang-un-dang di Indonesia buruk, salahsatunya adalah karena seringterjadi tukar menukar isu danjual beli dalam penentuan isipasal-pasal Undang-undang.

Sebelumnya, MahfudMD mengungkapkan ada 406kali pengujian undang-undangke MK sejak 2003 hingga 9November 2011 di mana 97di antaranya dikabulkankarena inkonstitusional. Mah-fud menilai buruknya legislasiini terjadi karena ada praktikjual beli kepentingan dalampembuatan UU.

“Orang yang berkepen-tingan itu bisa beli pasal ter-tentu ke DPR. Jadilah Un-dang-undang berdasar kehen-dak perorangan, bukan kehen-dak rakyat,” kata Mahfud,dalam seminar nasional ber-tajuk ̀ Reformasi Hukum Na-sional Solusi Mengatasi Per-masalahan Bangsa,` diJakarta, Selasa (15/11).

Untuk mengatasi itu se-mua, kata Mahfud, dibutuh-kan penegakan hukum yangsecara tegas dan memutusjaringan-jaringan kolusi sertaetika dan moral yang kuat.

“Sekarang nggak perluberteori, semua teori itu ber-dasar asumsinya sendiri-sen-diri mesti bagus. Karena ba-gaimana pun kita mengaturpolitik hukum, kalau moralrusak akan ada saja akalnya,”katanya. (T.J008/R021)

Pelanggaran etikaberdampak luas

Mahfud MD mengata-kan, pelanggaran etika dibidang hukum dan politik telahberdampak buruk terhadapmeluasnya praktik kolusidalam pembuatan produklegislasi di Indonesia.

“Pelanggaran etika dibidang hukum dan politik telahberdampak luas terhadap me-luasnya praktik kolusi dalampembuatan produk legislasi diIndonesia,” kata KetuaMKRI Mahfud MD pada pe-lican buku karya Pieter C Zul-kifli di Jakarta, Selasa malam.

Buku Pieter C Zulkifliberjudul “Etika Negara De-mokrasi,—membangun po-litik, hukum dan ekonomi yangbermanfaat—” tersebut diha-diri oleh Ketua MKRI Mah-fud MD dan menghadirkanpembicara Dekan FakultasEkonomi UI Firmansyah,Pakar Politik UniversitasParamadina Yudi Latief danpakar hukum tata negaraIrmanputra Sidin.

Menurut Mahfud hinggasaat ini Indonesia tidak ke-kurangan aturan hukum ka-

rena hampir setiap aspek ke-hidupan bernegara sudah adaaturannya. Akan tetapi hukumtertulis tersebut tambahnyamenjadi tidak jalan akibatetika tidak diindahkan.

Maraknya pelanggaranetika, tambahnya, sangat ter-lihat dari produk hukum yangdibuat berdasarkan transaksipolitik di samping transaksiuang. Menurut Mahfud se-jumlah pasal Undang-undangyang dihasilkan badan legislasiDPR tidak lepas dari kese-pakatan politik yang dicapai diluar Gedung DPR.

“Hukum tertulis jadi tidakpercaya ketika etika kehidu-pan berbangsa dan negara be-lum berubah meski sudah adaKetetapan MPR yang me-ngaturnya,” ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, prak-tik transaksi dalam pembuatanUndang-undang telah mem-buat banyak produk legislasiitu tidak lulus saat diuji diMahkamah Konstitusi (MK).Buktinya, kata Mahfud dari406 produk Undang-undangyang diuji di MK sejak 2003hingga kini, 97 di antaranyadikabulkan.

Pada bagian lain Mahfudjuga menyoroti perilaku peja-bat negara yang tidak malumeski secara etika telah men-dapat sorotan masyarakat da-lam satu kasus hukum. “Meskibelum terbukti di pengadilan,atas nama praduga tak bersa-lah, kalau secara etika sudahdapat sorotan di masyarakatseharusnya pejabat itu maludan mundur,” ujarnya.

Sementara, Pieter Zul-kifli mengimbau agar pejabattidak berpura-pura membelakepntingan rakyat. Padahal,ujarnya pejabat tersebutmembela kepentingan diri dankelompoknya.

“Ini juga merupakan pe-langgaran etika bernegara.Hentikanlah kepura-puraanitu,” kata Pieter di sela-selaacara peluncuran buku sete-bal 430 halaman itu.(T.J004/M009)

Yuk Galang Koin Buat BeliPasal Di DPR!

Meskipun Ketua DPRMarzukie Alie mengatakantidak ada jual beli pasal diDPR, namun hasi l ujimateri l di MK terkai tUndang-Undang yang telahdisahkan menunjukkanindikasi bahwa praktekjual bel i pasal tersebutmemang terjadi.

Tentu saja Ketua MKMahfud MD harus membe-berkan fakta-fakta lebih lanjutuntuk mendukung ucapannyabahwa telah terjadi transaksijual-beli pasal di DPR. Tetapiuntuk membuktikan hal ituterjadi sama sulitnya denganmembongkar kasus-kasuskorupsi.

***

Isu jual-beli pasal di DPRyang sudah terendus sejaklama, bahkan sejak orde baruberkuasa dengan klien utama-nya adalah para pengusahadan pihak asing yang punyakepentingan dan kekuasaanuntuk menyetir pemerintahberkuasa memang bukanisapan jempol belaka.

Bila menilik banyaknyaUndang-Undang yang kemu-dian dianulir oleh MahkamahKonstitusi (MK), ini jelas bu-kan karena disebabkan le-mahnya anggota DPR dalammenghasilkan produk Un-dang-Undang. Kalaupun me-mang anggota DPR yang adasebagian besar tidak mem-punyai kemampuan untukmenyusun undang-undang,masih ada stafnya yang di-rekrut khusus untuk mem-bantu kinerja anggota DPRsesuai dengan kebutuhannya.Kalau bukan karena kepen-tingan pihak-pihak tertentuuntuk menggolkan UU pesa-nannya, tentu prosentase ke-gagalan dalam menghadapi ujimateril MK terhadap UUyang telah dibuat akan kecilbahkan tidak ada.

Oleh karena itu DPR se-harusnya membuka kesem-patan yang sama terhadap se-mua pihak untuk menda-patkan hal yang sama. Perlutransparansi atas transaksijual-beli pasal tersebut. Bukanhanya untuk para pengusaha,penguasa dan pihak asing saja,melainkan juga untuk rakyatyang sebenarnya punya ke-pentingan yang seharusnyadidahulukan.

Bukalah kesempatanrakyat untuk bisa membelipasal-pasal yang diinginkandan kepastian bahwa penja-gaan pelaksanaan pasal terse-but berjalan dengan baik, de-ngan fungsi pengawasanyang dimiliki oleh masing-ma-sing anggota DPR.

Bila hal tersebut dibuka,rakyat bisa melakukan peng-galangan koin sesuai besaranharga yang diminta oleh ang-gota ataupun fraksi yang bisamenggolkan pasal yang di-minta oleh rakyat. Denganjumlah penduduk lebih daridua ratus juta lebih, hanya de-ngan seribu rupiah saja akanterkumpul 200 milyar lebih.

Dengan demikian DPRtak perlu lagi menangkis setiapisu yang dilemparkan terkaitjual-beli pasal, karena hal ter-sebut telah dilakukan dengantransparan. Dengan catatananggota DPR tidak lagi men-dapatkan gaji dan fasilitasyang selama ini didapatkan,melainkan hanya mendapat-kan bagian dari hasil jual belipasal yang dikumpulkan olehrakyat.

Kira-kira pasal apa sajayang akan dibeli rakyat bilaDPR mau membuka transaksijual-beli pasal ?

Korporasi Tambang-Tembakau danJual Beli Pasal di DPR

DKI Jakarta 3EDISI 13 | TAHUN I | 21 NOVEMBER - 04 DESEMBER 2011

Jakarta, Kantor Berita RBNDua proyek Kemente-

rian Perhubungan pada Di-rektorat Jenderal Perhubu-ngan Laut (Ditjen Hubla) Ba-lai Teknologi KeselamatanPelayaran (BTKP) dan BalaiKesehatan Kerja Pelayaran(BKKP) tidak memakai pa-pan proyek dan tidak ada be-deng, padahal nilai anggaran-nya mencapai 7 miliar rupiah.

Dari hasil penelusuranwartawan, sejak awal proyekini sudah bermasalah. Proseslelang Rehab berat gedungBKKP ini sangat kentalKKN-nya, karena panitia le-lang memenangkan perusa-haan bermasalah.

Panitia lelang mengu-mumkan pemenang lelangPT. Dasma Pertiwi Sakti de-ngan alamat Kantor Jl. TamanBendungan Asahan IV, Ta-nah Abang, Jakarta Pusat.Namun alamat tersebut bu-kanlah kantor melainkan ru-mah tinggal. Meskipun, orangyang tinggal dirumah tersebutmengaku tidak mengenal PT.Dasma Pertiwi Sakti.

Dua Proyek Ditjen Perhubungan Lautdengan Anggaran Miliaran Tanpa Papan Proyek.

Balai Kesehatan Kerja Pelayaran dan Balai Teknologi KeselamatanPelayaran yang berlokasi di PLTU Ancol, Jakarta Utara.

Selain itu, PT. DasmaPertiwi Sakti memperpanjangijin domisili pada tanggal 27 Juli2011, sementara pengumum-an pemenang lelang padatanggal 15 Juli 2011.

Dari rangkaian penelu-suran kronologi kejadian ter-sebut dapat disimpulkan bah-wa panitia lelang telah kelirumemenangkan perusahaanbermasalah. Atau dalam ba-hasa hukumnya; panitia lelangtelah melakukan pelanggaranterhadap Pasal 2 UU No. 31tahun 1999 sebagaimana telahdiubah UU No. 20 tahun 2001tentang Korupsi, Kolusi, danNepotisme (KKN).

Ketika hal itu hendakdikonfirmasi tidak berhasil.Menurut keterangan satpampanitia lelang dari direktoratjenderal, Jl. Merdeka Barat.Tapi menurut Widi lantai 16gedung Kemeterian Perhubu-ngan panitia lelang ada diwilayah.

“Anggaran itu ada di unitmasing-masing UPT (unit pe-layanan tehnis), jadi merekajuga yang melakukan lelang,”terang Widi. (Thom/Vas/Lin)

Selidiki Hambalang,KPK Tetap Kembangkan Wisma Atlet

Meski kini Komisi Pem-berantasan Korupsi (KPK)mulai menyelidiki kasus du-gaan korupsi pada proyekKementerian Pemuda danOlahraga di Hambalang, Bo-gor, namun lembaga antiko-rupsi ini tetap mengembang-kan kasus suap proyek wismaatlet.

Juru Bicara KPK, JohanBudi, di Jakarta, Jumat, me-ngatakan bahwa KPK tetapakan mengembangkan kasussuap pada proyek wismaatlet.

“Ya kita kembangkan ka-sus wisma atlet, bukan berartiHambalang masuk penyeli-dikan, kasus wisma atlet sam-pai di situ,” kata Johan.

Menurut dia, pengem-bangan kasus suap pada pro-yek wisma atlet yang kini di-gunakan untuk pelaksanaanSEA Games di Palembangtersebut menunggu hasil daripersidangan tersangka danterdakwa yang belum vonisdalam kasus tersebut.

“Sidangnya (Nazarud-din) saja belum mulai kan,”ujar Johan.

Tidak hanya kasus Ham-balang, KPK juga menyelidikikasus dugaan korupsi lainnyayang juga ada kaitannyadengan mantan BendaharaUmum Partai Demokrat MNazaruddin. Kasus dugaankorupsi di Kementerian Pen-didikan Nasional untuk pe-ngadaan alat bantu laborato-rium di lima universitasnegeri.

Johan mengatakan KPKmemanggil pegawai Naza-ruddin bernama Gerhana Sia-

nipar dan juga seorang dosendari Universitas Sriwijaya un-tuk dimintai keterangan.

Lima universitas negeriyang mengikuti proyek penga-daan peralatan laboratoriumtersebut antara lain Univer-sitas Negeri Jakarta, Uni-versitas Sriwijaya, UniversitasJenderal Soedirman, Univer-sitas Sultan Ageng Tirtayasa,Universitas Malang.

Proyek pengadaan pera-latan laboratorium itu sendiriberasal dari APBN tahun2010 lalu.(T.V002/Z002)

Kasus Hambalang mulaimasuk tahap penyelidikan

Setelah sekian lama Ko-misi Pemberantasan Korupsi(KPK) menghimpun infor-masi kini lembaga antikorupsiini telah meningkatkan statuskasus Proyek Hambalang ketahap penyelidikan.

Juru Bicara KPK, JohanBudi, di Jakarta, Kamis, me-ngatakan kasus Proyek Ham-balang sudah masuk penyeli-dikan, dan kini mulai memang-gil saksi-saksi.

Mantan pegawaitersang-ka kasus dugaan suapproyek wisma atletJakabaring, Pa-lembang,Muhammad Naza-ruddin,yakni Mindo RosalinaManulang kali ini dimintai ke-terangan oleh penyidik terkaitkasus Hambalang tersebut.

Ia belum dapat menye-butkan siapa saja yang akandipanggil menjadi saksisetelah mantan DirekturPemasaran PT Anak NegeriMindo Rosa-lina Manulangyang dimintai keterangan.


Anggota Dewan nyabulayak dihukum berat. Ba-gaimana jadinya kelakBangsa dan Negara Indo-nesia jika Dewan terhor-matnya saja sudah kera-cunan? Ya…jadinya bang-sa yang keracunan.

Untuk itu masyarakatmengimbau Jaksa Penuntutagar tidak “masuk angin”dalam menjatuhkan tuntutan-nya. Dicurigai ada apa-apa-nya sehingga pembacaan su-rat tuntutan tertunda-tunda.

Pembacaan surat tun-tutan perkara narkoba atasnama Yamin Akuba ditundalagi untuk yang ketiga kali. Se-dianya jadwal pembacaansurat tuntutan itu adalah hariKamis (17/11) pekan lalu. Na-mun karena Jaksa PenuntutUmum (JPU) Iwan belumsiap dengan tuntutannya, ma-ka sidang diundur.

Wakil Ketua DPR pen-tolan Partai Beringin ini di-tangkap kepolisian JakartaBarat (8/6/11) disebuah Hoteldi wilayah Taman Sari, Jak-bar.

Yamin Akuba yang ada-lah Wakil Ketua Dewan Per-wakilan Rakyat Bone Bo-lango, Provinsi Gorontalo, Su-lawesi Tengah ini dihadapkanke meja hijau yang dipimpinoleh Ketua Majelis HakimMusa Arief dari PengadilanNegeri Jakarta Barat (PNJakbar) dengan dakwaan me-langgar undang-undang nar-kotika sebagaimana diatur da-lam pasal 112 ayat (1), Jo. Pa-sal 127 UU No. 35 tahun 2009tentang Narkotika yang anca-man hukumannya 15 tahun,karena memiliki narkotikajenis shabu seberat 0,2 gram.Oleh karena itu terdakwa se-makin dag dig dug?

Penundaan pembacaansurat tuntutan sampai tiga kalipersidangan dianggap suatukelalaian JPU. JPUnya diang-gap tidak professional me-ngingat Rentut (Rencana Tun-tutan) hanya di kejaksaan ne-geri saja, semestinya pemba-caan tuntutan itu dapat segeradibacakan. Lain halnya jikaRENTUT sampai kejaksaantinggi atau kejaksaan agungyang membutuhkan adminis-trasi yang agak panjang.

Jika Iwan membutuhkanwaktu berminggu-minggu me-

Anggota Dewan Nyabu Layak Dihukum BeratYamin Akuba Wakil Ketua DPR Bone Bolango

Kasus Hambalang inipertama mencuat saat ter-sangka mantan Bendahara U-mum Partai Demokrat M Na-zaruddin menjadi buron KPK“berkicau” melalui Skype.

Proyek Hambalang me-rupakan proyek KementerianPemuda dan Olahraga yangmemakan dana AnggaranPendapatan Belanja Negara(APBN) sebesar Rp1,52triliun.

Kasus Hambalang jugasedang diselidiki oleh Kejak-saan Agung. Dua kontraktoryakni PT Wijaya Karya (Wika)dan PT Adhi Karya menjadipihak yang menger-jakanproyek yang berada di Bogor,Jawa Barat tersebut.(T.V002/Z003)Jaksa Agung evaluasi vonisbebas kasus korupsi

Jaksa Agung RepublikIndonesia Basrief Arief me-nyatakan akan mengevaluasiputusan-putusan bebas bagiterdakwa korupsi, berikut ins-titusi kejaksaan yang mena-nganinya, meski ia tetap

menghormati putusan penga-dilan.

“Pertama saya ingin me-nyatakan bahwa putusan pe-ngadilan harus dihormati dandihargai,” kata Basrief Ariefketika ditanya soal banyaknyaputusan bebas bagi koruptorsaat berkunjung ke KantorKejaksaan Negeri Gianyar,Kamis.

Tetapi, yang menjadipersoalan sekarang berkem-bang adalah banyaknya parakoruptor yang diputus bebas.

Ada dua hal kasus yangdimaksud itu adalah satu pa-ket namun terdakwanya ba-nyak, jadi kasus itu terlihatbanyak terdakwa.

Kemudian ada lagi satukasus yang melibatkan satuatau pun dua terdakwa.

Soal putusan bebas itusendiri, pihaknya hanya meli-hat dari sisi kejaksaan saja.Untuk itu pihaknya memintauntuk melakukan evaluasipersidangan, awal penyeli-dikan ataupun putusan itusendiri.

“Nah disini saya sudahminta kejaksaan dievaluasi,apakah ada kekeliruan yangdibuat,” katanya.

Evaluasi itu dilakukanuntuk pembenahan, kata dia,akan dilakukan pada kejak-saan yang tersebar di seluruhIndonesia, paling utama ke-jaksaan yang menangani ka-sus korupsi hingga diputusbebas.

Soal berapa kasus yangdivonis bebas, Basrief belumbisa menjawab secara detailkarena pihaknya masih me-lakukan proses evaluasi itu.

“Mudah-mudahan eva-luasi itu ada hasil, sehinggaapa yang dilakukan Kejaksaanmemang benar adanya,”ujarnya.

Seperti diketahui kun-jungan Jaksa Agung RI, Bas-rief Arief ke Kantor Kejak-saan Negeri Gianyar hanyasebatas silaturahim saja ber-tepatan dengan KTT ASEANdi Nusa Dua, KabupatenBadung, Bali. (I006/R010)

nanti surat tuntutan, maka lainhalnya dengan Ohrpy seorangjaksa dari Kejaksaan TinggiDKI Jakarta, dia mampulangsung membacakan surattuntutan setelah pemeriksaanterdakwa dalam satu persi-dangan. Artinya, setelah pe-meriksaan terdakwa, JPUmembacakan surat tuntutankarena terdakwa tidak me-ngajukan pledoi.

Biasanya majelis hakimbertanya kepada JPU. “Sau-dara penuntut, kapan pemba-caan surat tuntutan?” dan bia-sanya akan dijawab; “seming-gu mejelis”.

Kalau jaksa Orhpy inimampu langsung hendakmembacakan surat tuntutan-nya begitu majelis bertanya;“saudara jaksa penuntut, ka-pan pembacaan surat tuntu-tan?” yang dijawab; “seka-rang saja majelis”.

Saat itu majelis terhe-nyak sejenak mendengar ja-waban JPU. Kemudian ber-kata; “ah… Ditunda seming-gu, banyak wartawan” ucapmajelis sambil mengayunkanpalunya dan mengetokkannyatiga kali untuk menyatakansidang ditutup. (Tom/Vas)

Jakarta, Kantor Berita RBNRehabilitasi (REHAB) gedung SMP-N 280,

Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus) diduga tak sesuai bestek.Pembongkaran lantai tehel dan pemasangan tidakdilakukan. Padahal sesuai dengan gambar dalam RABbahwa pembongkaran tehel dan pemasangan tehel baruada. Selain itu, pemasangan plapon pun diduga tidak sesuaispeck, karena triplek yang dipergunakan mengglembungsetelah dilakukan pengecatan, diduga plapon yangdipergunakan adalah triplek bahan bekas.

Menurut beberapa guru dan orang tua murid yangtidak bersedia disebut namanya merasa resah akibatlambannya pekerjaan. Selain itu, pembangunan halaman(pemasangan konblok) juga meresahkan, pasalnyahalaman saat ini menjadi lebih tinggi dari lantai ruangkelas, oleh karena itu jika hujan turun maka air hujan akanmenggenangi ruang kelas, ungkapnya.

Menurut Untung Wijoyono, staf Kasi Saspras bahwaplapon menggunakan asbes GRC, triplek ukuran 3 cm.Namun yang terpasang adalah triplek 1 cm.

Ketika hal itu hendak dikonfirmasi kepada KepalaSuku Dinas Pendidikan Dasar (Kasudin Dikdas) Jakpustidak berhasil, menurut stafnya Kasudin sedang keluar.Sementara Pelaksana Kasi Saspras Buyung juga tidakberada ditempat. (Tom/Lin/vas)

REHAB Gedung SekolahSMP-N 280 Menteng JakpusTak Sesuai BestekDiduga Plapon triplek bekas.

Nasional 4EDISI 13 | TAHUN I | 21 NOVEMBER - 04 DESEMBER 2011

Jakarta,RBN Terbukti

melakukan tindak pidanapemalsuan Sertifikat tanahseluas tiga setengahhektar(3,5ha),mantan pejabatDirektur Utama PerseroanTerbatas (PT) KawasanBerikat Nusantara (KBN)terdakwa AgusSupriyanto,pada MediaNovember lalu di PengadilanNegeri (PN) JakartaUtara,oleh Jaksa PenuntutUmum (JPU) dituntuthukuman penjara selama 10bulan.

Selain terdakwaAgus Supriyanto,mantanbawahannya,terdakwa DaudAdhi Suharto,dan Lutfi DjokoSyumenu masing-masingdituntut hukuman penjaraselama satu tahun,karenaterbukti turut melakukantindak pidana pemalsuansertifikat sesuai perintah

Terkati Pemalsuan SertifikatMANTAN DIRUT KBN DITUNTUT 10 BULAN PENJARAmantan atasannya membuatlaporan palsu.

Jaksa PenuntutUmum (JPU) dalamtuntutannya yang dibacakan diruang persidangan KartikaPN-Jakarta Utara,kepadaMajelis Hakim pimpinanSucipto SH,meminta agarterdakwa I,agus Supriyantodijatuhi hukuman penjaraselama 10 bulan dan terdakwaII,Daud AdhiSuharto,terdakwa III,LutfiDjoko syumenu,masing-masing satu tahunpenjara,karena terdakwaI,terdakwa II dan terdakwaIII terbukti secara bersama-sama,melakukan tindakpidana sebagaimana diaturdalam pasal 266 KUHP.

Pada persidangansebelumnya, dihadapanMajelis Hakim pimpinanSucipto SH,oleh JPU,TaufanZakaria SH,MH,selaku

pejabat Kasi Datun,yang jugapernah,Plh,Kasi Intel danMA,Kasi Pidum KejaksaanNegeri(Kejari) JakartaUtara,dalam dakwaannyamengatakan terdakwabersalah sebagaimana diaturdalam pasal 266 KUHP.

Dalam KitabUndang-Undang HukumP i d a n a ( K UH P ) , p a s a l266;ayat (1) bbarang siapamenyuruh menemp[atkanketerangan palsu ke dalamsuatu akte autentik tentangsuatu kejadian yangkebenarannya harusdinyatakan oleh akteitu,dengan maksud akanmenggunakan menyuruhmenggunakan seolah-olah,keterangan cocokdengan hal sebenarnya makakalau dalamm e m p e r g u n a k a n n y amendatangkan kerugiandihukum penjara selama-

lamanya tujuh tahun,ayat(2)dengan hukumanserupa,barang siapa dengansengaja menggunakan akteitu,dan pemakaian surat itudapat mendatangkankerugian.

Keterangan yangterungkap dipersidangan,terdakwa AgusSupriyanto selaku pejabatDirut Perusahaan PT KBNpada tahun 1990-an,menyuruh orang yangberada dalamkekuasaannya,diantaranya,terdakwaDaud Adhi Suharto,danterdakwa Lutfi DjokoSyumenu membuat laporanpolisi dengan maksud untukmendatangkan keuntungandiri sendiri atau pihak lain.

Karena diperintahatasan,terdakwa Daud AdhiSuharto dan terdakwa LutfiDjoko Syumenu,melaporkankepada kepolisian,seolah-olah

Jakarta, RBNDengan berakhirnya

kepengurusan periode 2009-2011 pada November 2011,para insan pers yang terga-bung dalam wadah PersatuanWartawan Indonesia (PWI)Koordinatorat Unit PengadilanNegeri (PN) dan KejaksaanNegeri (Kejari) Jakarta Utara(Jakut) akan melaksanakanacara pemilihan pengurusPeriode 2011-2013, pada hariKamis tanggal 8 Desember2011, bertempat di PNtersebut.

Sekitar enam orang darijumlah lebih kurang 30 orang

telah terjadi kehilangansertifikat tanah,No:830 atasnama Hadiono,dan sertifikatNo:381,atas nama Sudirjodengan luas keseluruhansekitar tiga setengah hektar.

Bermodalkan suratlaporan kehilangantersebut, terdakwa AgusSupriyanto menyuruhbawahannya untuk mengurusdan mengajukan permohonanpembuatan sertifikatpengganti ke Kantor BadanPertanahan Nasional(BPN),mendapat suratpermohonan tersebut yangdiduga adaker jasa ma ,me ne r bitka nsertifikat No:617,atas namaHadiono,dan No:618,atasnama Sudirjo,tanpa adanyapenelitian dari [pihak kantorBPN pada buku pertanahansiapa pemilik yang sah.

Karena pihakPT.KBN,belum pernah

membebaskan tanah seluastiga setengah hektartersebut,bahkan pemilik punbelum pernah memperjualbelikan.Mengetahui telahditerbitkan sertifikat atastanahnya,pemilik tanah yangdirugikan melaporkan kepadapihak yang berwenang agardiproses sesuai hukum yangberlaku.

Di luar persidanganpihak yang dirugikan,korban/pelapor kepada wartawanmengatakan,bahwa dalamperkara tersebut diduga adapermainan, diantaranyakenapa para terdakwa tidakd i t a h a n , r i n g a n n y atuntutan,dan kenapa pihakBPN tidak ada yangterlibat,sehingga pihakpelapor berharap agar pihakpengadilan bertindak seadil-adilnya,sebab menurutpelapor pihak penuntut didugaada permainan dengan

terdakwa,karena terdakwaAgus Supriyanto adalah orangkaya,orang berduit,karena itutidak tertutup kemungkinanada permainan.Menurutpenilaian pelapor,tuntutansangat r ingan,dan tidakmelakukan penahanansehingga tuntutan tidakberarti,kata pelapor.

Sesuai komentarpelapor,JPU,Taufan ZakariaSH,MH,sulit dikonfirmasikarena kesibukannya padapelaksanaan tugasnya,danTaufan ZakariaSH,MH,diduga orang yangsangat berpengaruh di KejariJakarta Utara.Hal itu terlihatpada penugasannya,dalamjabatan tertentu yang sedangkosong.Sehingga tidak jarangTaufan Zakaria,SH,MHmemangku duaj a b a t a n , k a t a n y a .(W.Hutagalung)

PWI Kordinatoriat PN - Kejari Jakarta Utara Akan MelaksanakanPemilihan Pengurus 2011-2013

wartawan dari berbagai mediadengan pelaksanaan tugas pe-liputan di PN dan Kejari Jakutyang tergabung dalam wadahtersebut, di antaranya, WIP,RAM, S, ABR, BE, S, DW.A, dan RAN.S, akan maju se-bagai kandidat koordinator,keenam orang kandidat akanbersaing untuk mempere-butkan sebagai koordinatorwartawan.

Dari jumlah 30 orangwartawan yang tergabung da-lam wadah PWI tersebut, ka-rena tidak seluruhnya masukanggota PWI, sebagian besaradalah anggota organisasi ke-

Jakarta, Kantor Berita RBNJaksa Penuntut Umum

(JPU) Orhpy Pasaribu dariKejaksaan Tinggi DKI Jakar-ta, menempatkan terdakwaRoyadi di kursi pesakitan Pe-ngadilan Negeri Jakarta Barat(PN-Jakbar), Selasa (15/11).

Dihadapan Ketua Ma-jelis Hakim Rifandaru Eriam-bodo SH, dengan hakim ang-gota Brahmani dan Tatiek da-lam hal ini Royadi dipersa-lahkan telah melanggar un-dang-undang narkotika seba-gaimana diatur dalam Pasal114 ayat (2) UU No. 35 tahun2009 tentang Narkotika.

Pada saat itu juga agendapersidangan mendengarkanketerangan saksi dari kepoli-sian. Tiga orang saksi yang di-dengarkan keterangannyamengatakan; terdakwa di-tangkap setelah menerima pa-ket kiriman dari Medan, Su-matera Utara (Sumut) lewatjasa pengiriman di daerah Ke-bon Jeruk Jakarta Barat yang

wartawanan lainnya, sehinggasesuai hasil kesepakatan da-lam rapat musyawarah, kri-teria kepengurusan organisasiterdiri dari Ketua (Koordi-nator), Sekretaris, dan Ben-dahara.

Dalam rapat anggota di-sepakati seluruh anggota ber-hak memilih dan dipilih, de-ngan ketentuan, yang men-calonkan diri sebagai kandidatuntuk dipilih sebagai koor-dinator diharuskan adalahanggota yang terdaftar dalamorganisasi PWI Jaya maupunPWI Pusat, dan ketentuanyang mencalonkan untuk

pelaksana, di antaranya,Benny P. SIlalahi, sebagaiKetua Panitia Pelaksanaacara Pemilihan PengurusPWI Koordinatorat PN danKejari Jakut, HegronSitumorang sebagaisekretaris, dan W. Hutagalungsebagai Bendahara PanitiaPelaksana. Dan, pada acarapelaksanaan pengurustersebut akan dihadiri parapengurus PWI Jaya, maupunKetua PWI Jaya yangsekaligus melakukanpelantikan terhadap pengurusterpilih. (W. Hutagalung)

dipilih sebagai sekretaris, danbendahara dapat diterimawalau terdaftar sebagaianggota organisasikewartawanan lainnya.

Menurut para kandidatyang akan maju sebagai koor-dinator, mencalonkan dirisebagai koordinator dalamkepengurusan Periode 2011-2013, tidak punya niat hanyakarena kepentingan pribadi,tapi akan menjalankan kepe-ngurusan yang mengede-pankan kepentingan anggota,serta melaksanakan kepengu-rusan secara transparan yangbertujuan menambah kese-

jahteraan para anggota dansiapa-pun yang maju sebagaicalon koordinator tidak adamasalah asal sesuai keten-tuan, dan harus siap kalah dansiap untuk menaang, karenabersedia untuk menjadi pengu-rus dalam sebuah organisasi,harus siap menjadi pelayan pa-ra anggota. Bahkan bila terpi-

lih sebagai pengurus, harusmampu bertindak arif dan bi-jaksana serta punya kesa-baran dalam menyikapi ke-luhan-keluhan maupun kritikananggota, kata salah seorangkandidat.

Dalam pelaksanaan aca-ra pemilihan pengurus PWIKoordinatoriat Unit PN danKejari Jakut, Periode 2011-2013, memerlukan sarana danprasarana, sesuai kepentinganpelaksanaan, sehinggadiperlukan kepengurusanpelaksanaaan dari hasil rapatanggota dalam kesepakatandan menetapkan panitia

Miliki 5000 Ineks, Ganja dan SSRoyadi Bandar Narkoba Diancam Hukuman Mati

ternyata alamat tersebut fiktif.Ternyata alamat itu sudah se-ring digunakan untuk pengi-riman barang haram denganorang yang menerimanyaberganti-ganti.

Nama Pengirim yang ter-tera pada paket tersebutadalah Effendi dari Medan,Rabu bulan April 2011 yangditujukan kepada seseorangyang bernama Suhendra. Te-tapi setelah penerima pakettersebut ditangkap dan dige-ledah baru ketahuan yang me-nerima paket tersebut adalahRoyadi sesuai dengan namayang tertera di-KTP, yaituRoyadi.

Menurut saksi Haryonodan Arif juga mengatakan;paket yang berisi bungkusanitu ada tulisan ikan teri dan in-domi. Tapi setelah isi paket itudibongkar, terdapat; 5 bung-kusan plastic yang masing-masing berisikan 4096 dan2900 butir ectasy, 11,8 gramganja kering, shabu-shabu ma-sing-masing 0,8 gram, 200gram, 200 gram dan 96 gram.

Untuk itu terdakwa Ban-dar narkoba ini sudah pantasdijatuhi hukuman mati dan itusudah setimpal dengan per-buatannya, ujar Semy pe-ngunjung sidang. (Tom/Vas).

Forum buruh menolakpenetapan Upah MinimumPropinsi (UMP) sebesarRp1.497.838 yang disepakatiDewan Pengupahan danDinas Tenaga Kerja danTransmigrasi DKI Jakarta.

Forum Buruh DKI punmengancam akan menggelaraksi mogok massal yangakan berlangsung mulai hariSenin (21/11) hingga Jumat(25/11).

“Buruh akan menggelaraksi mogok massal dikawasan berikat Cakung,Cilincing, Pulo Gadung,Pelabuhan. Tujuan demoagar buruh dipertemukandengan gubernur,” kata JuruBicara Forum Buruh DKI,Muhammad Rusdi kepadawartawan di Balaikota,Jumat.

Rusdi mengatakan,Forum Buruh DKI menilaiKebutuhan Hidup Layak(KHL) sejak diputuskan tidak

Forum Buruh DKI Akan Gelar Mogok Kerja Massalmemiliki dasar alasan yangjelas.

“Penetapan KHL yangdilakukan DewanPengupahan tidak jelas dantidak melalui voting,” ujarnya.

Penolakan, lanjut Rusdi,penetapan UMP DKI 2012disebabkan jumlah UMP yangditetapkan bukanlah angkayang ideal untuk memenuhikehidupan para buruh.

“UMP yang ditetapkan diwilayah Bekasi mencapai 110persen dari KHL. Kok,Pemprov DKI yang notabeneibukota dimana taraf hiduplebih tinggi, kok tidak bisa,”tuturnya.

Dewan PengupahanDKI dan Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi telahmenetapkan Upah MinimumProvinsi DKI tahun 2012menjadi sebesar Rp1.497.838.

Artinya, ada kenaikan16,11 persen dari UMP DKI

Penetapan UMP DKI alami“dead lock”

Penetapan upahminimum provinsi (UMP)DKI Jakarta, Kamis malammengalami “dead lock” ataukebuntuan karena pihak buruhdan Asosiasi PengusahaIndonesia sama-samamenolak usulan voting UMPdari pemerintah sebesar angkaRp1.497.000 per bulan.

Juru Bicara ForumBuruh DKI Jakarta,Muhamad Rusdi, di Jakarta,Jumat diniharimengungkapkan bahwa, sikapDewan Pengupahan dariunsur buruh yang didukungpenuh Forum Buruh DKIJakarta, tetap bertahan diangka Rp1.529.150.Sementara dari Apindo yangsebelumnya mengajukanRp1.290.000 ( naik 8.000 dariUMP tahun lalu) kemudianmenaikan angkaRp1.363.033.(Ant.)

2011 yang sebesar Rp1.290.000.

Penetapan UMP 2012akan diserahkan kepadaGubernur DKI Jakarta, FauziBowo, hari ini, Jumat 18November 2011 untukdisahkan.

Kepala Disnakertrans,Deded Sukendar,mengatakan kenaikan UMP2012 sebesar 16,11 persensudah mengakomodirkemampuan perusahaanmembayar pekerjanya dansesuai dengan angkakebutuhan hidup layak (KHL)yang telah ditetapkan DewanPengupahan.

Menurut dia, DewanPengupahan telah melakukansurvei besaran KHL di DKIJakarta sebanyak sembilankali di beberapa lokasi.

“Kami bersama DewanPengupahan berupayamencari jalan tengah yangtidak merugikan perusahaan

Nasional 5EDISI 13 | TAHUN I | 21 NOVEMBER - 04 DESEMBER 2011

Sambungan dari hal. 1 Mantan Walikota Jaksel ..........

kungan Pemkot Jaksel, hartakekayaan Syahrul Effendi ber-sama Sotar Harahap perlu “di-periksa”, apakah ada hartanyayang berasal dari hasil “perse-lingkungan” dengan negarayang mengakibatkan kerugiannegara.

Pasalnya, selama SyahrulEffendi menjabat WalikotaJaksel terindikasi “doyan seto-ran” dan “doyan duit” untukperkaya diri, serta diduga peli-hara mafia proyek dalam me-lakukan praktek korupsi, ko-lusi, nepotisme dan gratifikasi.Sebab akibat dari hal tersebut,pelayanan masyarakat di kotaadministrasi Jaksel menjadi“bobrok” karena semarak de-ngan pungli serta penuh de-ngan indikasi praktek-praktekkotor untuk merugikan negara.

Selaku walikota “terla-ma” maupun walikota “terka-ya” bila dibandingkan denganlima walikota lainnya di wi-layah Provinsi DKI Jakarta,Syahrul Effendi ketika men-jabat Walikota Jaksel terkesankurang menghormati keterbu-kaan informasi publik dan se-ring mengorbankan anak bu-ahnya maupun jajarannya, di-sebabkan Syahrul Effendi da-pat melakukan indikasi korupsidengan pintar untuk “cuci ta-ngan” serta seolah olah bersihdari praktek indikasi korupsi.

Untuk terciptanya pem-basmian korupsi di Bumi Per-tiwi Indonesia khususnya diWilayah Kota Administrasi Ja-karta Selatan (Jaksel), dimintaKomisi Pemberantas Korupsi(KPK) dan Kejaksaan Agung(Kejagung) RI untuk “Tang-kap” indikasi korupsi yang ter-jadi ketika Syahrul Effendimenjabat Walikota Jaksel,agar jangan meninggalkanborok warisan kepada waliko-ta penggantinya, dengan mela-kukan penelitian, penyelidikandan penyidikan terhadap indi-kasi korupsi Syahrul Effendisaat menjabat walikota.

Hal tersebut disampaikansumber Kantor Berita RBNyang tidak berkenan namanyaditulis dalam pemberitaan diJakarta baru baru ini.

Agar terwujudnya peme-rintahan yang bersih dari ko-rupsi, kolusi, nepotisme dangratifikasi di PemerintahanKota Administrasi Jakarta Se-latan (Jaksel), serta membas-mi pejabat pejabat terindikasiperkaya diri, KPK dan Keja-gung RI diminta lakukan pe-nelitian dan penyelidikanbersinergis terhadap indikasi“korupsi berjamaah” yangsudah lama berlangsung seki-tar empat tahunan, setelahSyahrul Effendi menjabatWalikota Jaksel, tanpa dapattersentuh hukum, disebabkanWalikota Jaksel diduga carabermainnya sangat unik dansistemik.

Syahrul Effendi saat men-jabat Walikota Jaksel didugadoyan setoran untuk perkayadiri dengan melakukan konspi-rasi dengan “staf khususnya”,sehingga pengelolaan angga-ran kurang profesional. Disi-nyalir hal tersebut dilakukanbersama dengan Mantan

Kabag Umum Sotar Harahapyang saat ini menjabat Asis-ten Perekonomian dan Admi-nistrasi. Sotar Harahap di-duga juga ikut untuk perkayadiri dari setoran setoran.

Selaku pejabat peme-rintah, Syahrul Effendi se-harusnya menjaga nama baik-nya serta dapat berperan aktifuntuk antisipasi dan mem-basmi korupsi, demi terwu-judnya pelaksanaan UndangUndang Tindak Pidana Ko-rupsi Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah UndangUndang Nomor 20 Tahun2001.

“Begitu sih…. selamaSyahrul Effendi jadi walikota,indikasi korupsinya sepertimemelihara pohon duit. Ber-laku sistem setor dan setoran.Diduga Syahrul perkaya diribersama dengan kroninya.Mereka seperti pelesetkanamanah Gubernur DKI,karena lebih mementingkanpengurusan sepeda ontel danjalurnya daripada mengurusipelayanan masyarakat” ujarsumber.

Diduga telah melakukanperbuatan melanggar hukumdengan memperkaya diri ser-ta terindikasi “Selingkuh Ter-hadap Negara” terkait de-ngan indikasi setoran-setoran,baik dari setoran-setoran pro-yek perawatan cleaning ser-vice, proyek pemeliharaan,dan setoran dari honor panitiapelaksana kegiatan.

Praktik korupsi, kolusi,nepotisme di Kantor WalikotaJaksel tersebut diduga mulaiterjadi sejak tahun anggaran2007, 2008, 2009 dan 2010lalu, tanpa dapat tersentuhhukum untuk terciptanyasupremasi hukum dan peme-rintahan yang bersih maupuntransparan.

Contohnya, anggaran pe-rawatan gedung, genset, AC,lift dan splingker juga didugapakai sistim setoran. Adapunproses tender untuk proyekcleaning service terindikasisudah diatur sedemikian rupadan melanggar Keppres 80/2003 serta Perpres peru-bahannya.

Di dalam Undang-Un-dang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tin-dak Pidana Korupsi seba-gaimana telah diubah olehUndang-Undang Nomor 20Tahun 2001 Pasal 12, tersuratdengan jelas, bahwa “Dipi-dana dengan penjara seumurhidup atau penjara palingsedikit 4 (empat) tahun danpaling lama 20 (dua puluh)tahun dan pidana denda pa-ling sedikit Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) danpaling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliarrupiah): poin a. Pegawai ne-geri atau penyelenggara ne-gara yang menerima hadiahatau janji, padahal diketahuiatau patut diduga bahwa ha-diah atau janji tersebut di-berikan untuk menggerakkanagar melakukan, tidak me-lakukan sesuatu dalam jaba-tannya, yang bertentangandengan kewajibannya; poin b.

Pegawai negeri atau penye-lenggara negara yang mene-rima hadiah, padahal diketahuiatau patut diduga bahwa ha-diah tersebut diberikan seba-gai akibat atau disebabkankarena telah melakukan, tidakmelakukan sesuatu dalamjabatannya yang bertentangandengan kewajibannya.”

Bila dilakukan pengkajiandengan honor panitia padaproyek cleaning service di-mana anggarannya “dipecah”padahal dapat dikerjakan de-ngan satu panitia, diduga su-dah terjadi pemborosan uangnegara. Tetapi, kenapa padaanggaran 2009 dan 2010proyek tersebut dipecah se-dangkan pada tahun anggaran2011 baru baru ini tidak “dipe-cah”, sangat dipertanyakankeberadaannya, tandassumber.

Ketika hal tersebut dikon-firmasi ke Walikota Jakseldan Jajarannya, SekretarisKota Jaksel, Syamsudin Noormenjawab surat konfirmasidengan membantah, bahwaSyahrul Effendi tidak ada me-lakukan korupsi, padahal ke-tika indikasi korupsi tersebutterjadi, Syamsudin Noor belummenjabat Seko Jaksel.

Seko Jaksel SyamsuddinNoor Bantah Keras Indi-kasi Korupsi SyahrulEffendi

Walaupun SyamsuddinNoor baru menjabat Sekre-taris Kota (Seko) Adminis-trasi Jakarta Selatan padatahun 2011 baru-baru ini, danindikasi korupsi yang dikon-firmasi adalah anggaran tahun2009 dan 2010 lalu, namunSeko Jaksel SyamsuddinNoor “berani” membantahkeras indikasi korupsi yangdilakukan oleh Walikota JakselSyahrul Effendi, seolah-olahpada saat indikasi korupsitersebut terjadi, SyamsuddinNoor mengetahui dengan je-las, dan ikut mendengar, ataumelihat dan atau menyaksikansehingga dari surat bantahantersebut, seolah-olah Syam-suddin Noor sudah siap men-jadi saksi bila dipanggil pe-nyidik bahwa indikasi korupsitersebut tidak benar, padahalsurat konfirmasi ditujukankepada Syahrul Effendi sela-ku Walikota dengan tembusansurat Seko Syamsuddin Noor.

Sesuai dengan surat ja-waban konfirmasi dari SekoJaksel Nomor 1123/-078.24tertanggal 6 Oktober 2011,yang tersurat dengan jelas,Menanggapi surat SaudaraNomor 035/KF-SK/11 tanggal19 Sepetember 2011 perihalkonfirmasi/klarifikasi, denganini dapat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut; Terkaitdengan Anggaran OtonomiDaerah, Pemerintahan U-mum, Administrasi KeuanganDaerah Tahun Anggaran2010 lalu dengan anggarankegiatan Rp 143.799.000.000,- dan total rekening Rp135.983.149.600,- dan dikem-balikan ke Kas Daerah Rp7.815.850.400,- dapat kamijelaskan bahwa Anggaran

Kegiatan maupun total Reke-ning Pengeluaran serta jumlahpengembalian ke Kas Daerahtidak sesuai dengan laporanrealisasi anggaran yang ada dikota Administrasi Jakarta Se-latan sehingga kami tidak bisamenjelaskan apa yang dimak-sud dengan adanya dugaantentang Korupsi, Kolusi, Ne-potisme dan Gratifikasi.

Bahwa adanya indikasiMark Up dan fiktif terhadapanggaran perawatan lift, acdan genset adalah tidak benar,karena kegiatan tersebut diatas sudah dilakukan sesuaidengan prosedur atau aturanyang berlaku mulai dari prosesperencanaan dengan pelak-sanaan di lapangan. Secarabertahap dan berjenjang bah-wa proses sudah dilalui mela-lui proses perencanaan olehunsur dinas teknis, proses pe-lelangan dilakukan oleh PanitiaPengadaan Barang dan Jasaserta proses pelaksanaan dilapangan diawasi juga oleh un-sur Suku Dinas Teknis begitu-pun proses penagihan ataupencairan dilakukan sesuaidengan aturan dan sebelumpencairan terlebih dahulu di-lakukan pemeriksaan oleh pa-nitia pemeriksa serah terimapekerjaan. Perlu kami sam-paikan bahwa kegiatan terse-but merupakan kegiatan yangsifatnya terus menerus sesuaidengan Pergub 23 tahun 2008sistem kontraknya menggu-nakan kontrak tahun jamakselama 12 bulan sehinggasejak penandatangan kontraksampai dengan berakhirnyamasa kontrak kegiatan terse-but masih tanggungjawab pi-hak Penyedia Jasa.

Bahwa perawatan MobilDinas tahun anggaran 2008,2009, 2010 diduga terjadiMark Up dan fiktif itu jugatidak benar, dapat dijelaskanbahwa pemeliharaan Kenda-raan Dinas operasional per-baikan service besar dan keciltelah diatur oleh PeraturanGubernur Kepala DaerahKhusus Ibukota Jakarta No.38 tahun 2010 tentang Pem-berian Jatah Uang ServiceKendaraan Dinas Operasi-onal Pemerintah Khusus Ibu-kota Jakarta. Dimana Bab IIpelaksanaan service dalampasal 2 bahwa Service Ken-daraan bermotor dinas opera-sional sebagaimana dalampasal 1 terdiri dari service be-sar dan kecil pasal 3: servicekecil kendaraan bermotordinas roda 4 (empat) dila-kukan 8 (delapan) kali dalam1 (satu) tahun, sedangkanroda 2 (dua) dilakukan 10 kalidalam 1 (satu) tahun, dan ser-vice besar kendaraan ber-motor dinas roda 4 (empat)dilakukan 4 (empat) kali da-lam 1 (satu) tahun, sedangkanroda 2 (dua) dilakukan 2 kalidalam 1 (satu) tahun. Dalampasal 4: jatah service kecil danservice besar diberikan setiap3 bulan dalam bentuk uangjenis kelompok I dan II yangbesarnya dari perkalian jenisservice, jumlah bulan denganpatokan harga service yangditetapkan oleh Gubernur Ke-pala Daerah Khusus IbukotaJakarta. Adapun perbaikan

Kendaraan Dinas Opera-sional melalui bengkel-beng-kel yang telah ditetapkan olehKepala Badan PengelolaKeuangan Daerah ProvinsiDKI Jakarta.

Walikota Jakarta SelatanSyahrul Effendy,SH,MMterindikasi perkaya diri de-ngan melakukan konspirasibersama Sotar Harahap darisetoran-setoran hal ini tidakbenar sama sekali bahwa se-mua kegiatan sudah dilakukansesuai prosedur, kegiatanyang dipihak ketigakan telahdilaksanakan sesuai Perpres54 tahun 2010 tentang Pedo-man Pelaksanaan PenyediaBarang/Jasa Pemerintah.

Berkembangnya opinibahwa rehab Rumah DinasWalikota Jakarta Selatan ta-hun anggaran 2009, 2010 di-mana kontraktor pelaksanaadalah Saudara (kerabat) dariWalikota itu tidak benar, perlukami jelaskan bahwa padatahun anggaran 2008 terdapatbiaya pemeliharaan RumahDinas Walikota Rp434.508.433,- . Setelah dila-kukan pelelangan dimenang-kan oleh PT. HEXADAYAPUTRA SEJATI namun se-telah pelaksanaan ternyata di-temukan dokumen (SBU) da-ri Penyedia Jasa tersebut pal-su sehingga terhadap penye-dia barang jasa tersebut terjadipemutusan kontrak sepihakdan anggaran tersebut tidakdibayarkan atau direalisasikandan dikembalikan ke KasDaerah. Atas perhatian sau-dara saya ucapkan terimakasih.

Adapun surat jawabankonfirmasi tersebut dibuattembusannya kepada: Wali-kota Jakarta Selatan, Inspek-tur Pembantu Kota Adm Ja-karta Selatan, Asisten Pere-konomian dan AdministrasiSeko Adm Jakarta Selatan.

Di lain sisi, surat jawabantersebut muncul karena ada-nya surat konfirmasi dari Re-daksi Rakyat Bicara Newsuntuk mempertanyakan de-ngan tujuan terciptanya pem-beritaan yang berimbang,yaitu dengan beberapa perta-nyaan: “Menindaklanjuti 2(dua) surat konfirmasi kamiterdahulu kepada BapakSyahrul Effendi, SH, MMselaku Walikota Jakarta Sela-tan dan Pejabat Publik dimanasampai saat ini kami masih

menunggu surat jawaban darisurat konfirmasi tersebut.Menurut Bapak selaku Wali-kota Jaksel dan Pejabat Pub-lik, bila ada surat konfirmasidari media apakah hal terse-but seharusnya dijawab atautidak?”

Sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008tentang Keterbukaan Infor-masi Publik pasal 3 bahwa tu-juan Undang-Undang tersebutadalah: Menjamin hak warganegara untuk mengetahui ren-cana pembuatan kebijakanpublik, program kebijakanpublik dan proses pengam-bilan keputusan publik, sertaalasan pengambilan suatu ke-putusan public; Mendorongpartisipasi masyarakat dalamproses pengambilan kebijak-sanaan publik; Meningkatkanperan aktif masyakat dalampengambilan kebijakan publikdan pengelolaan Badan Publikyang baik; Mewujudkan pe-nyelenggaraan negara yangbaik, yaitu yang transparan,efektif dan efisien, akuntabelserta dapat dipertanggung-jawabkan; Mengetahui alasankebijakan publik yang mem-pengaruhi hajat hidup orangbanyak; Mengembangkan il-mu pengetahuan dan mencer-daskan kehidupan bangsa;dan/atau; Meningkatkan pe-ngelolaan dan pelayanan in-formasi yang berkualitas diIndonesia. Untuk terciptanyapemberitahuan yang akuratdan berimbang sesuai denganUndang Undang Pers No 40/1999 dan menghormati Un-dang Undang No 14/2008tentang Keterbukaan Infor-masi Publik, menurut Bapakselaku Walikota dan PejabatPublik, apakah surat konfir-masi dari media perlu dijawabatau tidak, baik secara tertulismaupun secara lisan.

Terkait dengan anggaranOtonomi Daerah, Pemerin-tahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah T.A 2010lalu dengan anggaran kegiat-an Rp. 143.799.000.000,- dantotal rekening Rp.135.983.149.600,- dan di-kembalikan ke Kas Dae-rah Rp. 7.815.850.400,-. TotalRekening Rp. 135.983.149.600,- terindikasi sarat dengankorupsi, kolusi, nepotisme dangratifikasi. Bagaimana sebe-narnya yang terjadi ? Kamiminta untuk konfirmasi.

Walikota Jakarta SelatanSyahrul Effendi, SH, MMterindikasi perkaya diri de-ngan melakukan“konspirasi” bersama SotarHarahap dari “setoran-setoran” tersebut.Bagaimana komentar andaterkait hal tersebut? Kamiminta konfirmasi dan atauklarifikasi.

Sesuai dengan opini yangberkembang bahwa pera-watan mobil dinas TahunAng-garan 2008, 2009 dan2010 silam diduga terjadimark up dan fiktif karenamobil dinas tersebut masihkondisi baik, tetapi sudahdibuat kondisi rusaksedemikian rupa dananggaran perawatandikeluar-kan untuk perkayadiri. Kami minta konfirmasidan atau klarifikasi.

Indikasi mark up danfiktif terhadap anggaranperawatan lip dan ac KantorWalikota Jakarta SelatanTahun Ang-garan 2008,2009, 2010 lalu. Apakahbenar demikian? Kami mintakonfirmasi dan atauklarifikasi.

Indikasi korupsi dankolusi pada anggaranperawatan Genset padatahun 2008, 2009 dan 2010lalu. Hal tersebut diduga jugaterjadi korupsi dankonspirasi. Diharapkanuntuk dapat konfirmasi danatau klarifikasi.

Berkembangnya opinibahwa proyek rehab rumahdinas Walikota Jakarta Se-latan Tahun Anggaran 2009dan 2010, dimana kontraktorpelaksana adalah saudaradari walikota sendiri dan do-kumen penawaran ditemu-kan indikasi “pemalsuan do-kumen”. Bagaimana ko-mentar anda terkait haltersebut?

Ketika surat jawabantersebut dikonfirmasi kem-bali, apakah Seko JakselSyamsuddin Noor menge-tahui dengan jelas indikasikorupsi Syahrul Effendi,karena saat indikasi korupsitersebut terjadi, SyamsuddinNoor belum menjabat SekoJaksel, Syamsuddin Noor takbersedia memberikan ko-mentar.(PS/STR/Minggus)

Berikut Anggaran Terindikasi KKN oleh Syahrul Effendi dan Sotar Harahap Untuk Perkaya Diri

4. Cleaning Service Lantai 6 s/d 9 WJS Rp. 630.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 32.440.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 8.000.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 2.000.000,-5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang Rp. 4.000.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 582.060.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

5. Celaning Service Lantai 10 s/d 13 WJS Rp. 650.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 33.150.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 8.000.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 2.000.000,-5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang Rp. 4.000.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 601.350.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

6. Celaning Service Lantai 14 s/d 17 WJS Rp. 650.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 33.150.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 8.000.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 2.000.000,-5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang Rp. 4.000.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 601.350.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

Bidik Korupsi 6EDISI 13 | TAHUN I | 21 NOVEMBER - 04 DESEMBER 2011

Sambungan dari hal. 5

7. Celaning Service Blok I WJS Rp. 275.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 15.700.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 4.000.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 1.500.000,-5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang Rp. 4.000.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 248.300.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

7. Celaning Service Blok II WJS Rp. 250.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 14.250.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 4.000.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 1.500.000,-5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang Rp. 4.000.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 224.750.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

8. Celaning Service Blok III WJS Rp. 250.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 14.250.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 4.000.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 1.500.000,-5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang Rp. 4.000.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 224.750.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

9. Celaning Service Blok IV WJS Rp. 250.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 14.250.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 4.000.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 1.500.000,-5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang Rp. 4.000.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 224.750.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

10. Celaning Service Blok V WJS Rp. 330.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 18.150.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 3.500.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 2.000.000,-5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang Rp. 4.000.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 300.850.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

11. Celaning Service Plaza dan Taman WJS Rp. 100.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 6.150.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 2.600.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 1.500.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 88.250.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

12. Celaning Service Halaman Kantor WJS Rp. 100.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 6.150.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 2.600.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 1.500.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 88.250.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

13. Celaning Service Basement I, II Gedung Sayap A WJS Rp. 450.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 23.580.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 7.600.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 2.000.000,-5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang LelangRp. 4.000.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 411.320.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

14. Celaning Service Rumah Dinas WJS Rp. 100.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 6.150.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 2.600.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 300.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 500.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 89.950.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 500.000,-

15. Celaning Service Lapangan Tenis WJS Rp. 50.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 3.000.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 2.600.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 400.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 500.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 43.000.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 500.000,-

16. Pemeliharaan Taman Ade Irma Suryani dan Waduk WJS Rp. 100.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 6.150.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 2.600.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 300.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 500.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 89.950.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 500.000,-

17. Potnisasi Dilingkungan WJS Rp. 300.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 16.775.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 5.600.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 1.500.000,-5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang LelangRp. 4.000.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 270.625.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

18. Pengharum Ruangan Dilingkungan WJS Rp. 300.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 16.775.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 5.600.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 1.500.000,-5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang LelangRp. 4.000.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 270.625.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

19. Celaning Service Basement I, II Gedung Sayap B WJS Rp. 450.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 23.580.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 7.600.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 2.000.000,-5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang Rp. 4.000.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 411.320.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

BERSAMBUNG EDISI BERIKUTNYA……………………………….

Jakarta. Kantor BeritaRBN

Proyek peningkatan ja-lan, Jl. Samudra Raya Kara-pan sapi, Polker, Kec. Tan-jung Priok, Jakarta Utara (Ja-kut), diduga tidak sesuai bes-tek. APBD tahun anggaran2011, ini dikerjakan PT. Sabe-lindo Putra Sipallat. Perlu di-tinjau langsung kelapangan o-leh Inspetur Pembatu ADMKota Jakut, untuk menghin-dari terjadinya kerugian keu-angan negara.

Sesuai dengan hasil in-vestigasi SNP di lapangan ke-

Proyek Sudin PU Jalan JakutDiduga Tak sesuai Betek

2011, walaupun SPH-nyasudah dianggap kadaluarsa.

Jika dihitung sejak pe-masukan SPH tanggal 11 Mei2011 sampai pada tanggal 12Agustus 2011, waktu masaberlakuknya SPH sudah lebihtiga hari dari 90 hari tenggangwaktu masa berlakunya SPH.Dengan demikian seharusnyajaminan penawaran sudah gu-gur. Namun demikian, KetuaPanitia Lelang Abu Bakarmemenangkannya juga.(Thomson)

Proyek peningkatan Jl. Samudra Raya, Karapan sapi, Polker.

tebalan cor jalan hanya ber-kisar 15-20 cm, sebagaimanaterlihat dalam gambar.

Perusahaan ini sebe-lumnya dianggap bermasa-lah. Karena Panitia lelangPengadaan Barang Jasa SukuDinas Pekerjaan Umum(Sudin PU) Jalan–Jakut telahmemenangkan peserta lelangyang dokumen Surat Pena-waran Harganya (SPH) su-dah dinyatakan kadaluarsa,karena sudah lebih dari 90hari.

Pelaksanaan lelang 22mata anggaran APBD Tahun

Anggaran 2011 yang dilelangbersamaan dengan proyek Jl.Samudra Raya Karapan Sapitersebut dianggap cacat hu-kum, karena saat pembukaanSurat Penawaran Harga(SPH) panitia tidak mencacatkekurangan-kekurangan do-kumen SPH dalam papanpencatatan sebagaimanamestinya pada pelaksanaanlelang terbuka.

Anehnya, panitia lelangmengumkan PT. SabalindoPutra Sipallat sebagai peme-nang lelang tgl. 12 Agustus


Tim Advokasi KasusMaligi mendesak Kapolri agarmenyelidiki dugaan praktikpenggunaan aparat kepolisianuntuk komersialisasi terkaitjasa pengamanan di perke-bunan kelapa sawit swasta diKenagarian Sasak, Kabupa-ten Pasaman Barat, SumateraBarat.

Salah seorang Tim Advo-kasi Kasus Maligi, Vino Ok-tavia dari LBH Padang, di Pa-dang, Jumat mengungkapkankomersialisasi tersebut ber-dalih menjalankan tanggungjawab pengamanan.

“Aparat kepolisian tidakberhak untuk mengamankanperusahaan kelapa sawit apa-lagi dari pihak swasta. Polisihanya berhak untuk menga-mankan jika aset tersebutadalah milik negara, katanya.

Yang disayangkan, lanjutVino, polisi justru melakukanpengamanan di luar proseduralyang bertentangan denganhukum dan HAM. Dalam pe-ngamanan itu, polisi tidakbertindak netral saat melaku-kan pengamanan perkebunanPT. Permata Hijau PasamanII (PT. PHP II).

Aparat justru melakukandugaan tindak kekerasan yang

menyebabkan 20 warga diKenagarian Sasak, Kabupa-ten Pasaman Barat, SumateraBarat mengalami luka-lukaakibat pukulan, tendangan danhantaman dengan tanganmaupun benda keras.

Di samping itu masya-rakat juga mengalami traumakarena todongan senjata dantindakan kekerasan oleh apa-rat kepolisian. Bahkan seo-rang ibu dari 20 orang tersebutmengalami keguguran.

“Terkait kasus ini, Ka-polda Sumbar dan KomnasHAM harus mengusut tuntasdugaan pelanggaran HAMoleh aparat kepolisian dalamkasus tersebut,” kata Vino.

Menurut Vino, berdasar-kan penelusuran Tim Advo-kasi kasus Maligi yang terdiridari LBH Padang, WalhiSumbar, Perkumpulan Qbar,PBHI Sumbar, dan SerikatPetani Indonesia (SPI) Sum-bar yang dilakukan Jumat (11/11) hingga Selasa (15/11), ke-kerasan yang dilakukanterhadap masyarakat Maligididuga berawal dari tindakanrepresif aparat kepolisianyang secara paksa membukaportal jalan perusahaan me-nuju pabrik (titik nol) pada 8November 2011 yang saat itudijaga masyarakat Maligi.

Penjagaan portal olehmasyarakat ini karena adanyakesepakatan antara masya-rakat Maligi dengan PT. Per-mata Hijau Pasaman II (PT.PHP II) pada 27 Oktober2011.

Surat kesepakatan ter-sebut ditandatangani 11 tokohmasyarakat Maligi antara lain,Akmal, Zainul Syafri, YepAlpidas, Antoni Aries sertaEdwin Fadli selaku pimpinanPT PHP II.

Isi kesepatakan tersebutyakni memfasilitasi masya-rakat untuk bertemu denganpihak managemen yang ber-wenang guna penyelesaianmasalah konflik perkebunansawit Phase IV dan PT. PHPII, dengan batas waktu palinglambat tanggal 29 Oktober2011.

Selain itu juga disepakatibahwa Pihak perusahaantidak dibenarkan beraktifitasdi lahan phase IV serta tidakakan menggunakan aparatkeamanan dalam penyele-saian masalah phase IV danPT. PHP II.

“Namun kenyataannyapihak perusahaan ingkar janjidan tetap menggunakan apa-rat kepolisian dalam penga-manan. Dari hal ini pihak

Kapolri Harus SelidikiPraktik Komersialisasi Jasa Pengamanan

perusahaan jelas melanggarkesepakatan,” kata Vino.

Pascakejadian di titik nolyang terjadi sekitar pukul14.00 WIB, terjadi pembaka-ran kantor PT. PHP II dan ma-syarakat Maligi dituduh se-bagai pelaku pembakarankantor tersebut.

“Kejadian ini diduga dila-kukan oleh pihak lain yangmemanfaatkan kondisi ter-sebut, dan tidak ada bukti me-ngapa masyarakat yangdituduh,” tambah Vino.

Berdasarkan fakta te-muan di lapangan, masyara-kat Maligi yang menjadikorban kekerasan di titik Nolbeserta masyarakat yang da-tang beberapa saat setelah ke-jadian tindak kekerasan ter-sebut, sudah meninggalkanlokasi kejadian sekitar pukul17.00 WIB.

Namun, sekitar pukul23.00 WIB aparat kepolisianmulai melakukan sweepingdan penggeledahan ke rumah-rumah masyarakat Maligiuntuk mencari pelaku yangdiduga melakukan pemba-karan terhadap perkantoranPT. PHP II.

Polisi juga melakukanpenggeledahan ke rumah-rumah.(ANT)

Estetika 7EDISI 13 | TAHUN I | 21 NOVEMBER - 04 DESEMBER 2011

Estetika 8EDISI 13 | TAHUN I | 21 NOVEMBER - 04 DESEMBER 2011

Sambungan dari hal. 1 Ketegasan Kapolri Sangat Dinantikan ..........

penyelidikan terhadap indikasitersebut dan Kejaksaan A-gung selaku pengacara Nega-ra “layak” turun tangan untuklakukan penelitian terhadapindikasi korupsi, kolusi, nepo-tisme, gratifikasi serta penya-lahgunaan jabatan yang dila-kukan oleh Joyo Winoto sela-ma menjabat kepala badan.

Disebabkan penerbitandan pembatalan Surat Kepu-tusan (SK) terhadap TanahHambalang Kabupaten Bo-gor diduga terjadi penyalah-gunaan jabatan oleh Joyo Wi-noto, PhD selaku Kepala Ba-dan Pertanahan Nasional(BPN) RI, Joyo Winoto dila-porkan kepada Mabes Polriuntuk dilakukan penyelidikansampai ke penyidikan demiterciptanya supremasi hukumdi Bumi Persada Indonesia,khususnya di instansi per-tanahan.

Dalam isi suratnya kepa-da Kepala Kepolisian Repub-lik Indonesia (Kapolri), Direk-tur Utama PT Genta Prana,Drs. Dolok F Sirait menga-takan, sesuai dengan surat PTGenta Prana No. 35/GP/IV/2011 tanggal 18-04-2011perihal pokok surat, dan surattersebut telah berada 5 (lima)bulan pada KANIT IIPIDKOR BARESKRIM,dan sampai saat ini saya sela-ku pelapor belum pernah dipe-riksa oleh Polisi.

Dolok Sirait juga menga-takan, Polisi tidak perlu lagitakut memeriksa Joyo Winotoselaku orang dekat PresidenRI, disebabkan Presiden sen-diri telah memberi arahan ke-pada Joyo Winoto, PhD selakuKepala BPN RI, dan JoyoWinoto harus melaksanakanPutusan MA No. 482K/TUN/2007 tgl 20-02-2008 danhasilnya dilaporkan kepadaPresiden RI, sesuai suratMenteri Sekretaris Negara RINo. 92/M.SesNeg/D4-4/PU10.01/05/2011 tanggal 02Mei 2011.

Beberapa bukti bahwaJoyo Winoto, PhD telah me-lakukan tindak pidana korupsiUU RI No. 31 tahun 1999yaitu dengan adanya PutusanMahkamah Agung (MA) RINo. 482K/TUN/2007 tanggal20-02-2008 Jo No. 72/PK/TUN/2008 tanggal 16September 2009 yaitu mem-batalkan SK BPN No. 9/HGU/BPN tanggal 01-06-2006, yang diterbitkan olehJoyo Winoto, PhD dengan me-nyalahgunakan wewenang-nya, dan menghukum JoyoWinoto selaku Kepala BPNRI, serta diperintahkan untukmenerbitkan antara lainsertifikat HGB atas nama PTGenta Prana seluas 211, 75 ha.Akan tetapi hal tersebut tidakdiindahkan oleh Joyo WinotoPhD. Ketua PTUN Jakartajuga telah mengeksekusi danmemerintahkan Joyo WinotoPhD selaku Kepala BPN RIuntuk melaksanakan putusanMA tersebut sebagaimanamestinya, karena sudah mem-punyai kekuatan hukum tetap,bahkan PK Joyo Winotosudah ditolak, namun demikian

tetapi putusan tersebut belumjuga dilaksanakan oleh JoyoWinoto, PhD.

Aryanto Sutadi selakuDeputi V BPN RI juga telahmembuat konsep surat ten-tang pelaksanaan PutusanMA dimaksud, atas dasar pe-rintah Ketua PTUN Jakartadan atas pertimbangan teknisdan hukum dari Kepala Kan-tor Pertanahan Bogor sertadari Kepala Kantor WilayahBPN Jawa Barat, akan tetapipelaksanaan putusan belumdisetujui oleh Joyo WinotoPhD selaku Kepala BPN RI.

Seperti pengakuan JoyoWinoto waktu itu, “Bahwaselama SBY masih Presiden,Saya (Joyo Winoto) tidak a-kan diganti sebagai KepalaBPN.” Demikian penjelasanJoyo Winoto, PhD kepadaseorang Inspektur JenderalPolisi di BPN, ketika DolokF. Sirait dan Ruhut Sitompulmenghadap Joyo Winoto dikantornya, dalam rangka me-mohon agar putusan MA di-maksud dilaksanakan. Joyojuga menjawab aneh saat di-tanya apa sebab takut mem-batalkan SK No 9, “Saya(Joyo Winoto) takut kepadaProbosutejo.” Rasa takut ter-sebut patut diduga disebabkanadanya pidana korupsi,ujarnya.

“Saya telah bertugas diKepolisian RI selama 32 ta-hun, sekarang sedang tertin-das atas kesewenangan dariJoyo Winoto PhD. Kiranyatidaklah berlebihan apabilasaya meminta tolong kepadaBapak KAPOLRI dan Stafuntuk menindaklanjuti laporansaya No. 35/GP/IV/2011tanggal 18-04-2011, atausebagaimana mestinya yangterbaik menurut BapakKAPOLRI dan Staf” tandasDolok dalam suratnya.

Menurut Dolok “Pre-siden Susilo Bambang Yudho-yono (SBY) adalah Presidenpilihan rakyat, dan saya sen-diri termasuk salah seorangdari masyarakat Indonesiayang menggantungkan masadepan terhadap pemerintahanSBY. Saya berharap supayamasa depan bangsa ini dapatterwujud sebagaimana mesti-nya, sesuai dengan cita citapara pahlawan kita yaitu ter-wujudnya masyarakat yangadil dan makmur”

Tetapi dalam masa pe-merintahan SBY, KepalaBadan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia (BPN RI)Joyo Winoto, PhD terkesan“cuek bebek” terhadap arah-an Presiden RI dan diduga ku-rang menghormati hukumserta “kebal hukum” terkaitdengan delik pertanahanHambalang Bogor.

“Supaya terciptanya su-premasi hukum, maka JoyoWinoto saya laporkan ke Ma-bes Polri dengan dugaan me-nyalahgunakan jabatan terkaitdengan penerbitan Surat Ke-putusan (SK) Nomor 9 yaituSK perpanjangan HGU PTBuana Estate dan penerbitanSK Pembatalan Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 terhadap

SK Nomor 9” ujar DirekturUtama PT Genta Prana, Drs.Dolok F Sirait kepada KantorBerita RBN di JakartaMinggu lalu.

Untuk menindaklanjutiputusan hukum yang telah me-miliki kekuatan hukum tetap,Menteri Sekretaris NegaraRepublik Indonesia, Sudi Si-lalahi juga dalam suratnyatanggal 2 Mei 2011 kepadaKepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia(BPN RI) dan Kepala Kan-tor Pertanahan KabupatenBogor terkait perkara PTGenta Prana dan H.M. Su-kandi (Para Penggugat)melawan Kepala BPN RI(Tergugat I), Kepala Perta-nahan Kabupaten Bogor(Tergugat II) serta PT BuanaEstate (Tergugat IntervensiII) dan telah diputus olehPengadilan PTUN JakartaNomor 120/G/2006/PTUN-JKT jo Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara JakartaNomor 112/B/2007/PT.TUN.JKT jo Kasasi Mah-kamah Agung Nomor 482 K/TUN/2007 jo PeninjauanKembali Nomor 72 PK/TUN/2009 yang telah berkekuatanhukum tetap, tetapi hinggasaat ini putusan tersebut be-lum dilaksanakan alias statusquo.

Dalam isi surat tersebuttersurat dengan jelas, “Dalamrangka memenuhi ketentuanPasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun2009 tentang PerubahanKedua atas Undang UndangNomor 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negaradan memberikan kepastianhukum kepada penggugat se-laku pencari keadilan, Pre-siden memberikan arahanagar hukum harus ditegakkandan putusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatanhukum tetap (inkracht) harusdilaksanakan sesuai keten-tuan peraturan perundang-un-dangan dan hasilnya dilapor-kan kepada Presiden” tegasSudi Silalahi dalam suratnya.

Tetapi, dalam hal kea-dilan terkait tanah HambalangBogor, Joyo Winoto terindikasipilih kasih dan nasib kami se-laku pencari keadilan dijolimi.Yel yel pertanahan, Tanah un-tuk keadilan dan kesejah-teraan rakyat terindikasi ha-nya untuk meninabobokanmasyarakat, tandasnya.

Di lain sisi Kepala BPNRI, Joyo Winoto, PhD mem-batalkan Surat Keputusan(SK) Nomor 9 yang meru-pakan dasar penerbitan ser-tifikat PT Buana Estate de-ngan SK pembatalan KepalaBPN RI No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tanggal 15 April 2011.

Adapun SK Nomor 9adalah SK perpanjangan HakGuna Usaha (HGU) PTBuana Estate yang notabenemilik pengusaha kondang Pro-bosutedjo, dimana penerbitanSK tersebut “cacat hukum”dan pembatalan tersebutdilakukan untuk menjalankanputusan hukum yang telah me-miliki kekuatan hukum tetap,

tetapi status tanahnya menjadistatus quo.

Sesuai dengan SK No-mor 1/Pbt/BPN RI/2011tentang “PEMBATALANSEBAGIAN SURATKEPUTUSAN KEPALABADAN PERTANAHANNASIONAL NOMOR 9/HGU/BPN/2006 ATASTANAH SELUAS2.1175.500 M2 DANP E M B A T A L A NSERTIFIKAT HAK GUNAUSAHA NOMOR 149/HAMBALANG ATASNAMA PT. BUANAESTATE SEBAGAIP E L A K S A N A A NPUTUSAN YANG SUDAHM E M P U N Y A IKEKUATAN HUKUMTETAP SERTAPEMBERIAN IZINPELEPASAN HAK GUNAUSAHA ATAS NAMA PT.BUANA ESTATE.”

Dalam SK Pembatalan,KEPALA BADANP E R T A N A H A NNASIONAL REPUBLIKINDONESIA, Membaca: (A) Surat permohonan dariPT.Genta Prana qq. Drs.Dolok F. Sirait dan H.MSukandi tanggal 6 November2009 tentang permohonanpembatalan Surat KeputusanKepala Badan PertanahanNasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 dan penerbitanHGB atas nama PT GentaPrana. (B) Surat permohonandari PT Buana Estate tanggal1 Juli 2010 Nomor 016/Perm/BE-Ham/VI/2010 tentangpermohonan izin pelepasanHak Guna Usaha untuk limasertifikat (Nomor 146/Sukahati, 147/Sukahati, 148/Sukahati, 150/Tangkil dan151/Tangkil).

Menimbang, bahwayang dimohon pembatalannyaadalah Surat Keputusan Ke-pala Badan Pertanahan Na-sional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 November2006 tentang PemberianPerpanjangan Jangka WaktuHak Guna Usaha atas tanahyang terletak di KabupatenBogor, Provinsi Jawa Barat.(C). Bahwa Keputusan huruf“(A)” setelah didaftarkan diKantor Pertanahan Kabupa-ten Bogor diterbitkan Serti-fikat Hak Guna Usaha Nomor146/Sukahati Tahun 2006seluas 637.940 M2, Nomor147/Sukahati Tahun 2006seluas 74.650 M2, Nomor148/Sukahati Tahun 2006seluas 375.110 M2, Nomor149/Hambalang Tahun 2006seluas 4.486.975 M2, Nomor150/Tangkil (dahulu Hamba-lang) Tahun 2006 seluas428.570 M2 dan Nomor 151/Tangkil (dahulu Hambalang)Tahun 2006 seluas 575.070M2, ke semuanya atas namaPT. Buana Estate berkedu-dukan di Jakarta dan berakhirhaknya tanggal 30 Desember2007.

Bahwa atas terbitnyaKeputusan tersebut huruf“(A)” di atas, telah diajukankeberatan oleh PT Genta Pra-na qq. Drs. Dolok F.Sirait danH.M Sukandi dengan meng-gugat Kepala Badan Perta-

nahan Nasional RepublikIndonesia, Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bogordan PT.Buana Estate diPengadilan Tata Usaha Ne-gara Jakarta di bawah regis-ter perkara Nomor 120/G/TUN/PTUN-JKT.

Bahwa perkara tersebuthuruf “(C)” telah diputus de-ngan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta No-mor 120/G/TUN/PTUN-JKTtanggal 26 April 2007 jis.Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Jakarta Nomor112 B/2007/PT.TUN-JKTTanggal 29 Agustus 2007,Putusan MARI Nomor 482K/TUN/2007 Tanggal 20Februari 2008 dan Nomor 482K.TUN/2007 Tanggal 20Februari 2008 dan PutusanMARI Nomor 72 PK/TUN/2009 Tanggal 16 September2009, dengan ini amar putusanantara lain : Menyatakan batalSurat Keputusan KepalaBPN Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 1 Juni 2006 danSertifikat Hak Guna UsahaNo. 149/Hambalang atas na-ma PT.Buana Estate; Meme-rintahkan kepada KepalaBPN dan Kantor PertanahanKabupaten Bogor untuk men-cabut keputusannya masing-masing sebagaimana tersebutdalam amar putusan di atas,dan menerbitkan keputusanbaru tentang perpanjanganHak Guna Usaha atas namaPT. Buana Estate; Memerin-tahkan kepada Kepala BPNdan Kantor Pertanahan Ka-bupaten Bogor untuk mem-proses lebih lanjut penerbitanHak Guna Bangunan atasnama PT. Genta Prana atastanah seluas 2.117.500 M2sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Kepala BadanPertanahan Nasional Repub-lik Indonesia telah ditegur olehKetua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta untuk melak-sanakan putusan tersebut hu-ruf “(D)” di atas sebagaimanasurat NomorW.2.TUN.1.146/HK.06/VII/2009 tanggal 9 Juli 2009.

Bahwa Ketua Penga-dilan Tata Usaha Negara Ja-karta dengan surat NomorW2.TUN1.57.HK.06/III/2010 tanggal 24 Maret 2010telah menyampaikan kepadaPresiden Republik Indonesiadan Ketua Dewan Perwa-kilan Rakyat Republik Indo-nesia untuk mengawasi pe-laksanaan putusan pengadilanoleh Badan PertanahanNasional Republik Indonesia.

Bahwa Putusan Penga-dilan Tata Usaha Negara yangtelah memperoleh kekuatanhukum tetap, berkaitan de-ngan tanah seluas 2.117.500M2 yang terletak di DesaHambalang, Kecamatan Ci-teureup, Kabupaten Bogortersebut di atas yang meru-pakan bagian dari Hak GunaUsaha Nomor 149/Ham-balang atas nama PT.BuanaEstate seluas 4.486.975 M2,saat ini masih menjadi obyekgugatan kepemilikan antaraPT. Buana Estate (Penggu-gat) melawan PT. Genta Pra-na dan H.M Sukandi (Para

Tergugat) dan Kepala BadanPertanahan Nasional Repub-lik Indonesia, Kepala KantorWilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Baratserta Kantor Pertanahan Ka-bupaten Bogor (Para TurutTergugat) di Pengadilan Ne-geri Cibinong yang terdaftardalam register perkara No-mor 146/Pdt.G/2009/PN.Cbn,dan sampai saat ini masihdalam tahap pemeriksaandi Tingkat Banding, dan2010 Nomor W11.U20/2267/HT.04.10/VII/2010 yangintinya memerintahkan mela-kukan penyitaan jaminan ter-hadap tanah Hak Guna Usa-ha, dari Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 149/Ham-balang seluas 4.486.975 M2yang tercatat dan terdaftar a-tas nama PT. Buana Estate(Penggugat) yang diakui paraTergugat (PT. Genta Prana)sebagai barang miliknya se-luas 2.117.500 M2 setempatdikenal sebagai areal perke-bunan PT. Buana Estate,Desa Hambalang, Kecama-tan Citeureup, KabupatenBogor, Provinsi Jawa Barat.

Bahwa terhadap bidangtanah Hak Guna Usaha yangtidak menjadi obyek perkarayaitu Hak Guna Usaha No-mor 146/Sukahati seluas594.014M2, Hak Guna UsahaNomor 147/Sukahati seluas74.650 M2, Hak Guna UsahaNomor 148/Sukahati seluas375.110 M2, Hak Guna U-saha Nomor 150/Tangkil(dahulu Hambalang) seluas178.570 M2 dan Hak GunaUsaha Nomor 151/Tangkil(dahulu Hambalang) seluas575.070 M2, oleh PT. BuanaEstate sebagaimana suratnyatanggal 1 Juli 2010 Nomor016/Perm/BE-Ham/VI/2010telah dimohonkan izin pele-pasan hak dan akan diper-gunakan oleh KementrianPertahanan Republik Indo-nesia untuk lokasi Pemba-ngunan Pusat Misi Pemeli-haraan Perdamaian TentaraNasional Indoneisa (PMPPTNI) berdasarkan Akta Per-nyataan Keputusan Rapattanggal 26 Mei 2010 Nomor46, yang dibuat di hadapan SriRahayu, SH, Notaris di Be-kasi dan persetujuan Komi-saris PT. Buana Estate, seba-gaimana Surat Persetujuanuntuk melepaskan hak atastanah tanggal 28 Juni 2010Nomor 002/Spj/BE/VI/2010,sebagai tindak lanjut dariSurat Perjanjian Kerjasamaantara PT. Buana Estatedengan Kementrian Perta-hanan Republik Indonesiatanggal 7 Juni 2010 NomorPKS/02/VI/2010 dan Nomor3/SP/BE/VI/2010.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sebagaitindak lanjut Putusan Penga-dilan Tata Usaha Negara yangtelah mempunyai kekuatanhukum tetap serta denganmempertimbangkan per-mohonan izin pelepasan HakGuna Usaha PT. Buana Es-tate, terdapat alasan hukumuntuk: Membatalkan sebagianSurat Keputusan Kepala Ba-dan Pertanahan NasionalNomor 9/HGU/BPN/2006

tanggal 1 Juni 2006 atas tanahseluas 2.117.500 M2; Mem-batalkan Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 149/Ham-balang atas nama PT. BuanaEstate seluas 4.486.975 M2;Menerbitkan sertifikat seba-gai pengganti Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 149Hambalang untuk tanahseluas 2.369.475 M2 atasnama PT. Buana Estate;Memberikan izin kepada PT.Buana Estate untuk mele-paskan Hak Guna Usaha,untuk kepentingan Kemen-terian Pertahanan RepublikIndonesia; Menata kembaliperuntukan, penggunaan, pe-nguasaan, dan pemilikan tanahyang dilepaskan oleh PT.Buana Estate untuk kepen-tingan Kementerian Perta-hanan Republik Indonesiaguna pembangunan PusatMisi Pemeliharaan Perda-maian Tentara Nasional In-donesia (PMPP TNI).

Mengingat: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960(Lembaran Negara Tahun1960 Nomor 104); Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986(Lembaran Negara Tahun1986 Nomor 77) jo. Nomor 9Tahun 2004 (Lembaran Ne-gara Tahun 2004 Nomor 35)jo. Nomor 51 Tahun 2009(Lembaran Negara Tahun2009 Nomor 160); PeraturanPemerintah Nomor 40 Tahun1996 (Lembaran NegaraTahun 1996 Nomor 58);Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 (LembaranNegara tahun 1997 Nomor59); Peraturan Presiden Re-publik Indonesia Nomor 10Tahun 2006; Keputusan Pre-siden Republik Indonesia No.98/M Tahun 2005; PeraturanMenteri Negara Agraria/Ke-pala Badan Pertanahan Na-sional Nomor 3 Tahun 1997;Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Perta-nahan Nasional Nomor 9 Ta-hun 1999; Peraturan KepalaBadan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor 3Tahun 2006; Peraturan Ke-pala Badan Pertanahan Na-sional Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2011.

M E M U T U S K A NMenetapkan: KEPUTUSANKEPALA BADANP E R T A N A H A NNASIONAL TENTANGP E M B A T A L A NSEBAGIAN KEPUTUSANKEPALA BADANP E R T A N A H A NNASIONAL NOMOR 9HGU/BPN/2006 ATSTANAH SELUAS 2.117.500M2 DAN PEMBATALANSERTIFIKAT HAK GUNAUSAHA NOMOR 149/HAMBALANG ATASNAMA PT. BUANAESTATE SEBAGAIP E L A K S A N A A NPUTUSAN PTUN YANGTELAH MEMPUNYAIKEKUATAN HUKUMTETAP SERTAPEMBERIAN IZINPELEPASAN HAK GUNAUSAHA ATAS NAMA PT.BUANA ESTATE.

PERTAMA : Menyatakan batal sebagian

HUKUM 9EDISI 13| TAHUN I | 21 NOVEMBER - 04 DESEMBER 2011


Surat Keputusan KepalaBadan Pertanahan NasionalNomor 9/HGU/BPN/2006tanggal 6 November 2006tentang PemberianPerpanjangan Jangka WaktuHak Guna Usaha Atas TanahSeluas 6.578.315 M2 terletakdi Kabupaten Bogor ProvinsiJawa Barat, sepanjang atastanah seluas 2.117.500 M2sebagaimana dimaksud dalamPutusan Mahkamah AgungRI Nomor 72 PK/TUN/2009tanggal 16 September 2009.

KEDUA : Menyatakanbahwa Surat KeputusanKepala Badan PertanahanNasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6November 2006 selanjutnyahanya berlaku sah untukpemberian perpanjangan

jangka waktu Hak GunaUsaha Nomor 149/Hambalang kepada PT.Buana Estate atas tanah sisaseluas 4.460.815 M2.

KETIGA : Membatalkan Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 149/Hambalang, surat ukurNomor 7/Hambalang/2006tanggal 15 Juni 2006 sebagianseluas 2.117.500 M2 dari luaskeseluruhan 4.486.975 M2atas nama PT. Buana Estate,untuk diganti dengan SertifikatHak Guna Usaha untuk tanahsisa seluas 2.369.475 M2 atasnama PT. Buana Estate.

KEEMPAT : Menetapkan tanah bekasHak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas2.117.500 M2 setempat

dikenal sebagai arealperkebunan PT. Buana EstateDesa Hambalang,Kecamatan Citeureup,Kabupaten Bogor, ProvinsiJawa Barat yang telahdibatalkan sebagaimanaDiktum KESATU danKETIGA, dalam keadaanstatus quo sampai perkaraperdata Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.Cbn sebagaimanadimaksud dalam konsideranMenimbang huruf “g”, telahmemperoleh putusanpengadilan yang berkekuatanhukum tetap.

KELIMA : Memerintahkan kepadaKepala Kantor PertanahanKabupaten Bogor untuk : (A)Mencatat batalnya SertifikatHak Guna Usaha Nomor 149/

Sambungan dari hal. 8....... Hambalang seluas 4.486.975M2 atas nama PT. BuanaEstate sebagaimana dimaksudpada Diktum KETIGA, padaBuku Tanah dan Daftar-Daftar Umum lainnya yangada pada administrasipendaftaran tanah. (B)Mencatat status quo dalamBuku Tanah Hak Guna UsahaNomor 149/Hambalangterhadap tanah bekas HakGuna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas2.117.500 M2 setempatdikenal sebagai arealperkebunan PT. BuanaEstate, Desa Hambalang,Kecamatan Citeureup,Kabupaten Bogor, ProvinsiJawa Barat. (C) MenarikSertifikat Hak Guna UsahaNomor 149/Hambalangsebagaimana dimaksud padahuruf “a”, dan apabila tidak

dapat ditarik dari peredaran,agar diumumkan 1 (satu) kalidalam 1 (satu) surat kabarharian yang beredar diwilayah Kabupaten Bogor.(D) Menerbitkan SertifikatHak Guna Usaha Penggantiatas nama PT. Buana Estate,untuk tanah sisa SertifikatHak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 2.369.475M2, setelah dikurangi seluas2.117.500 M2 sebagaimanadimaksud dalam DiktumKESATU.

KEENAM :Memberikan izin kepada PT.Buana Estate untukmelepaskan Hak Guna Usahaatas tanah seluas 1.797.414M2, untuk kepentinganKementerian PertahananRepublik Indonesia gunapembangunan Pusat MisiPemeliharaan Perdamaian

Tentara Nasional Indonesia(PMPP TNI), terdiri dari :Sertifikat Hak Guna UsahaNomor 146/Sukahati seluas594.014 M2; Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 147/Sukahati seluas 74.650 M2;Sertifikat Hak Guna UsahaNomor 148/Tangkil seluas375.110 M2; Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 150/Tangkil seluas 178.570 M2;Sertifikat Hak Guna UsahaNomor 151/Tangkil seluas575.070 M2.

KETUJUH :Memerintahkan PT. BuanaEstate untuk melaksanakanpelepasan Hak Guna Usahaatas tanah sebagaimanaDiktum KEENAM dihadapan Pejabat yangberwenang.

KEDELAPAN :Mempersilahkan kepada

Kementerian PertahananRepublik Indonesia untukmengajukan permohonan hakatas tanah, untuk kepentinganpembangunan Pusat MisiPemeliharaan PerdamaianTentara Nasional Indonesia(PMPP TNI), setelahdilaksanakannya pelepasanhak sebagaimana dimaksuddalam Diktum KETUJUH.

KESEMBILAN :Keputusan ini berlaku sejaktanggal ditetapkan, denganketentuan apabila di kemudianhari terdapat kekeliruan/kesalahan dalampenetapannya, akan ditinjaukembali sebagaimanamestinya.

Ketika hal tersebutdikonfirmasi kepada KepalaBPN RI, Joyo Winoto takbersedia memberikankomentar. (TIM DUA)

Jakarta, Kantor Beri taRBNKisah dibalik kisah dan per-kara dibalik perkara terhadaptanah Hambalang Bogor me-nimbulkan delik yang sangatpanjang, setelah dilakukan pe-nelusuran dimana terjadi pe-nuh dengan delik pertanahanserta disinyalir berawal dari“Surat Palsu”, kemudian terbitSertifikat HGU PT Buana Es-tate, selanjutnya HGU habismasa berlakunya, seterusnyapenerbitan SK, pembatalanSK dan sampai saat ini masihdalam proses pengadilan ting-kat kasasi pada peradilan per-data, akibatnya dapat dikata-kan telah terjadi perkara diba-lik perkara dan kisah dibalikkisah yang tidak tahu sampaikapan terus berperkara.

Begitu juga dengan kisahTanah Hambalang Bogor di-mana terjadi ada masa, yaitumasa lalu, masa sekarang danmasa depan. Adapun kronolo-gis kepemilikan tanah Ham-balang Bogor terindikasi ter-jadi kisah dibalik kisah yangunik, dimana Probosutedjodan istrinya, Ratmani selakupemilik PT. Buana Estate pa-da awalnya, diduga gunakan“surat palsu” untuk ciptakansertifikat HGU (Hak GunaUsaha), dan setelah masaberlakunya HGU berakhir, di-perpanjang lagi berdasarkanSK Kepala BPN RI yaitu SKNomor 9 yang terindikasicacat hukum.

“Bahwa sesungguhnyatanah 2.117.500 m2, yang ke-mudian disebut tanah seng-keta adalah tanah garapanmasyarakat yang patut didugatelah diserobot oleh PT BuanaEstate pada tahun 1976” ujarDirektur Utama PT. GentaPrana, Drs. Dolok F Siraitkepada Kantor Berita RBNmemulai pembicaraan barubaru ini.

Dolok juga menambah-kan, adapun kisah dibalik Ta-nah Hambalang, yaitu, “Padatahun 1929 s/d 1938 adalah 5

bidang tanah dengan luas se-luruhnya 813 Ha yang terletakdi Desa Hambalang dan di-jadikan Perkebunan selan-jutnya disebut Perkebunan Ci-derati. Merupakan Hak Er-pacht No. 79, 107, 108, 220dan 213 dimana ijinnya masihberlaku s/d 23 September1980 an. NV. Handel enCultuur Matschappy ‘Tjide-tarie’ disingkat NV Handel.350 Ha dari 813 Ha tersebutdisewakan kepada rakyat be-rupa plasma. Hasilnya dijualkepada NV Handel, akan te-tapi lama kelamaan rakyatmenjadi status penggarap,yang kemudian oleh panitiaLandeform menjadi milikrakyat dengan kewajibanmembayar pajak bumi.”

Pada tahun 1976 PT.Buana Estate membeli tanahNV Handel tersebut dari Ko-dam V Jaya melalui NotarisR. Soerojo Wongsowidjojo,SH dengan Akta No. 39 tgl18-06-1976. Dalam Akta ter-sebut dijelaskan antara lain:Kodam V Jaya mendapat ijinmenggarap dari Kantor Ka-daster sejak tahun 1967 atasperkebunan Ciderati; Padatahun 1976 Kodam V Jayamengaku sudah membebas-kan Perkebunan Cideratie 623Ha dari masyarakat (masya-rakat tidak pernah terima, me-mang barang bukti tidak ada).Baru pada tahun 2009/2010mencoba memberi ganti rugikepada puluhan masyarakyatDesa Hambalang; Kodam VJaya berjanji akan membe-baskan lagi garapan rakyat131 Ha yang sudah dijual ter-sebut; Tanah yang diakui Ko-dam V Jaya pada tgl 18-06-1976 sudah dibebaskan danyang akan dibebaskan lang-sung dijual pada tgl 18-6-1976kepada PT. Buana Estate.Patut diduga keterangan AktaNo. 39 tersebut adalah palsu,karena sesuai Surat KepalaSub Direktorat Agraria Kabu-paten Bogor No. 63/1976 tgl13-8-1976, tanah perkebunan

Cideratie adalah milik DeteDuilenzerg Gevostigde NVHandel en Cultuur Mats-chappy Tjideratie (NV Han-del). Dalam arti tanah perke-bunan tersebut bukan tanahKodam V Jaya

Dan lagipula Kodam VJaya tidak ada hak dan tidakdibenarkan sesuai ketentuandi peraturan militer untukmenjual tanah milik KodamV Jaya melalui Notaris, apa-lagi menjual tanah orang lainkepada siapapun.

Apabila Kodam V Jayamelepas hak tanah seharus-nya melalui Tim Interdep danatas persetujuan MenteriKeuangan RI, bukan melaluinotaris. Pada waktu Perke-bunan Ciderati dijadikan HGUNo. 1 an PT. Buana Estateseluas 7.050.550m2, bukanatas dasar bahwa perkebu-nan Ciderati telah dibeli PT.Buana Estate. Akan tetapiadalah atas dasar SK MenteriDalam Negeri No: SK1/HGU/DA/77 tgl 25-1-1977dengan ketentuan: PT. BuanaEstate harus terlebih dahulumembayar ganti rugi kepadaCV Handel sebesar yang a-kan ditaksir oleh panitia pe-naksir ganti rugi berdasarkanSurat Keputusan DirjenAgraria tgl 16-6-1960 SK66/DDA/1960 yo tgl 21-3-1974No. SK20/DJA/1974 yangditetapkan dengan surat Ke-putusan tersendiri dan diha-ruskan juga untuk membayarganti rugi kepada masyarakatyang sedang menggarap Per-kebunan Ciderati.

Bahwa ganti rugi ter-sebut tidak pernah dilaksa-nakan oleh PT. Buana Estate.Dan langsung saja disetujuiuntuk menerbitkan sertifikatPT. Buana Estate atas permo-honan PT. Buana Estate No.16/DIRUT/BE/VII/76 tgl 12-7-1976 yaitu Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri No:SK1/HGU/DA/77 tgl 25-1-1977. Akan tetapi tidak mem-bayar ganti rugi, walau sudah

ada ketentuan pada SK No.1 tersebut, harus terlebihdahulu memberikan ganti rugi.Akan tetapi belum ada gantirugi, langsung saja tanpasepengetahuan masyarakat,langsung terbit sertifikat HGUNo. 1 an PT. Buana Estate.

Masyarakat maupun a-parat pemerintah setempattidak ada yang mengetahuibahwa tanah mereka telahmenjadi sertifikat HGU No. 1an PT. Buana Estate. Adapunmasyarakat mengetahui barusekitar tahun 1996 ketika ta-nah tersebut diurus serti-fikatnya ke BPN.

Sesuai Risalah Peme-riksaan tanah B No. 540-07KW BPN-PAN “B” 2004 tgl24-12-2004, bahwa Perke-bunan Ciderati HGU No. 1 tgl21-03-1977 seluas 7.050.550m2 an PT. Buana Estate telahdimohon perpanjanganHGUnya sesuai surat PTBuana Estate No. 1/BE/III/2000 tgl 22-03-2000, tidakdisetujui untuk diperpanjangdan telah berakhir tgl 31-12-2002 sesuai surat keteranganpendaftaran tanah KabupatenBogor tgl 23-12-2002 No.250-46.

Karena tidak memenuhisyarat untuk diperpanjang,tanah tersebut kembali men-jadi tanah negara dibawah ke-wenangan Bupati KabupatenBogor sesuai pasal 2Keputusan Presiden No. 34/2003 dan ayat (2) pasal 15 PPNo. 36/1998.

Bahwa Kepala BPN ti-dak mengindahkan surat Bu-pati Bogor No. 593.4/135-Pem-um tgl 13-7-2004 danlangsung saja terbit SK BPNNo. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 tanpa ada surat per-mohonan baru dan ijin lokasibaru dari PT. Buana Estatesesuai peraturan MenteriAgraria/Kepala BPN No. 2tahun 1999.

Bahwa SK BPN No. 9tersebut langsung saja dijadi-kan dasar untuk menerbitkan

sertifikat HGU No. 146sebanyak 2 buah asli tetapipalsu No. 147, 148 dan No.149 seluas 4.486.975 m2 di-mana di dalamnya ada tanahsengketa 2.117.500 m2 danNo 150 sebanyak 2 buahyang asli tetapi palsu (SKBPN RI No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011). Bahwa 8buah sertifikat tersebut, tanpamembayar ganti rugi kepadamasyarakat penggarap sesuaiDIKTUM KE 3 SK BPN No.9/HGU/BPN/2006 dan ayat(3) Pasal 4 PP No. 40/1996dan Keputusan RI No. 32tahun 1979.

Patut diduga tanah terse-but diserobot oleh PT. BuanaEstate dari NV Handel enCultuur Matschappy Tjide-ratie, menurut Akta NotarisNo. 39 tgl 18-6-1976 dibelioleh PT. Buana Estate dariKodam V Jaya adalah tidakbenar. Terbukti dari SKMenteri Dalam Negeri No. 3/DJA/1977 dan No. SK No. 1/HGU/1977, bahwa tanahPerkebunan Ciderati direlo-kasikan kepada PT. BuanaEstate dengan cara harusmembayar ganti rugi kepadaNV Handel dan kepadamasyarakat penggarap.

Kemudian dengan me-nyalahgunakan wewenang,Kepala BPN RI, Joyo Winotomenerbitkan SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006tentang perpanjangan eksHGU No. 1 dengan keten-tuan: PT. Buana Estate harusmenyelesaikan penggarapanterhadap masyarakat. Akantetapi tanpa membayar gantirugi ke masyarakat, langsungsaja terbit sertifikat antara lainsertifikat No. 149 dimana didalamnya ada ada tanah rak-yat 2.117.500 m2. Penye-lesaian ganti rugi dengan caramemasukkan para penggarapke penjara. Dengan demikiansejak terbit HGU No. 1 tahun1977 dan kemudian menjadiHGU No. 149 belum pernahada ganti rugi dari PT. Buana

Estate, tanah masyarakat ter-sebut patut diduga benar-be-nar diserobot oleh PT. BuanaEstate dari masyarakyat dandari CV. Handel.

Asal mulakepemil ikan tanahsengketa 2.117.500m2 an.PT. Genta Prana.

Adapun asal mula ke-pemilikan tanah sengketa atasnama PT. Genta Prana, yaitu,pada tahun 1994 s/d 1996 H.Sukandi membebaskan tanahdi beberapa lokasi di Keca-matan Citeureup. Tanah di-maksud adalah untuk kepen-tingan Yayasan TIRASA milikHutomo Mandala Putra.Sebahagian atau 2.117.500m2 tanah yang telah dibayaroleh Yayasan TIRASA di-kembalikan kepada H. Su-kandi, sehingga H. Sukandimempunyai utang kepada Ya-yasan TIRASA sebesar Rp.20 miliar yang belum dibayarsampai saat ini.

H. Sukandi membebas-kan tanah rakyat dengan se-pengetahuan aparat peme-rintah setempat. Tidak dalamkeadaan sengketa. Masyara-kat maupun pemerintah dae-rah setempat tidak menge-tahui bahwa tanah yang dibe-baskan oleh H. Sukandi telahmenjadi sertifikat HGU PT.Buana Estate sejak tahun1997. H. Sukandi maupun ma-syarakat tidak bisa berbuatapa-apa, karena pemilik HGUNo. 1 adalah Probosoetedjoadik Presiden Suharto.

Akan tetapi setelah H.Sukandi mengetahui dari BPNbahwa HGU No. 1 tidak di-perpanjang sesuai Surat Kan-tor Pertanahan KabupatenBogor No. 250-46 tgl 23-12-2002, maka masyarakatmeminta Bupati Bogor agartanah Negara Eks Perke-bunan Ciderati dikembalikankepada masyarakyat. Akhir-nya didapat kesepakatan danpersetujuan antara PT. BuanaEstate dengan Pemda Bogor/

Instansi Terkait, KetuaDPRD, Camat Citeureup danpara Kepala Desa, supayaEks HGU No. 1 seluas705,055 Ha diretribusikan.

Bupati tidak keberatanEks HGU No. 1 seluas455,055 Ha diperpanjangHGUnya seluas 4.550.550 m2(455.055Ha) kepada PT.Buana Estate, dan 250 Hadiprioritaskan untuk rakyat(termasuk di dalamnya 211,75Ha tanah sengketa). PT.Buana Estate telahmembayar Setoran RetribusiDaerah (SSRD) tgl 24-8-2004atas tanah 455,055 Ha (sesuaiBA Pemeriksaan TanahPanitia B tahun 2004 hal 2)dan H. Sukandi pun mengurussertifikat tanah 211,75 Ha keBPN. Karena luas tanah2.117.500 m2, maka harusdiurus atas nama perusahaanberbadan hukum, dan dalamhal ini PT Genta Pranadimana H. Sukandi adalahKomisaris PT. Genta Pranasesuai Akta Notaris No. 01 tgl8-2-2006 Notaris YokoveraMokoagow,SH.

Dari awal JoyoWinoto, Phd selakuKepala BPN RI telahmerencanakan untuk tidakmembayar ganti rugi

Dari awal terbitnya SKBPN No. 9/HGU/BPN/2006tgl 1-6-2006 tentangperpanjangan eks HGU No.1 an. PT Buana Estate seluas6.578.315 m2 telah terlihatdengan jelas bahwa JoyoWinoto selaku Kepala BPNRI telah merencanakanpembebasan tanah masyara-kat tanpa membayar biayaganti rugi.

Rencana tersebut ter-lihat jelas sebagaimana dise-butkan pada DIKTUM KETIGA (a) SK BPN No. 9tersebut yang berbunyi: “Pe-nerima perpanjangan jangkawaktu (PT. Buana Estate)bertanggungjawab untukmenyelesaikan penguasaan/

Kisah Dibalik Kisah dan Perkara Dibalik PerkaraTerhadap Tanah Hambalang Bogor

Estetika 10EDISI 13 | TAHUN I | 21 NOVEMBER - 04 NOVEMBER 2011

Sambungan dari hal. 9 .....

penggarapan masyarakat me-nurut ketentuan peraturanperundangan yang berlaku,dan sesuai surat pernyataanPT. Buana Estate tgl 3-8-2004.”

Pada umumnya bahwaseluruh surat keputusan yangmenyangkut pelepasan hakatas tanah milik atau peng-garapan, selalu dengan jelasdisebutkan harus terlebih da-hulu diselesaikan dengan caramembayar ganti rugi. Lainhalnya dengan SK BPN No.9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 bahwa PT. Buana Es-tate bertanggungjawab untukmenyelesaikan penguasaan/penggarapan masyarakat me-nurut ketentuan perundanganyang berlaku.

Menurut Joyo Winoto,Phd selaku Kepala BPN RI,bahwa pembebasan pengu-asaan/penggaraapan masya-rakat tanah 2.117.500 m2tanah Desa Hambalang telahdiselesaikan sesuai denganketentuan perundangan yangberlaku yaitu melalui putusanPengadilan Negeri CibinongNo. 207 dan 208/Pid-B/PNCbn tgl 12-6-2007 dengancara pelaksanaannya sebagaiberikut; Atas dasar SK BPNNo. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 langsung saja diter-bitkan 8 (delapan) sertifikattanpa membayar ganti rugigarapan masyarakat.

Adapun sertifikat yangditerbitkan an. PT. Buana Es-tate adalah: 2 (dua) sertifikatNo. 146 dengan luas 637.940m2 dan 5.940.14 m2 asli tetapipalsu, 1 (satu) sertifikat No.147 dengan luas 74.650 m2, 1(satu) sertifikat No. 148dengan luas 375.110 m2, 1(satu) sertifikat No. 149dengan luas 4.486.975 m2, 2(dua) sertifikat No. 150dengan luas 428.570 m2 dan178.570 m2 asli tetapi palsu,1 (satu) sertifikat No. 151dengan luas 575.070 m2.

Setelah terbit SertifikatHGU an. PT. Buana Estate,kemudian surat pernyataanPT. Buana Estate tgl 3-8-2004di cabut/dibatalkan oleh PT.Buana Estate pada tgl 14-8-2006.

Bahwa sertifikat No. 146yang luasnya 594.014 m2 dansertifikat No. 150 yang luas-nya 178.570 m2 sudah dijualoleh PT. Buana Estate kepadaKementerian Pertahanan RI.

Bahwa sertifikat No. 149yang luasnya 4.486.975 m2termasuk didalamnya tanahgarapan masyarakat yangbelum dibayar ganti ruginyaditaksir sebesar Rp.211.750.000.000 (dua ratussebelas miliar tujuh ratus limapuluh juta rupiah) dengarincian 2.217.500 m2 x Rp.100.000 /m2.

Setelah terbit sertifikatNo. 149 tgl 15-6-2006 an. PT.Buana Estate, maka padamalam hari tgl 5-2-2007 PT.Buana Estate bersama ok-num menanam 270 batangbibit pohon coklat, 33 bibitpohon mahoni dan 18 buahplang nama an. PT. Buana Es-tate. Keesokan harinya plangnama dan tanaman tanaman

tersebut yang ditanam di ke-bun masyarakat spontan di-cabut oleh masyarakat selakupemilik kebun.

Tanaman-tanaman ter-sebut dikumpulkan di satutempat, yang sesuai rencanaakan di serahkan kepada Po-lisi besok harinya, karena harisudah sore. Akan tetapi be-soknya tgl 7-2-2007 pagi-pagibuta tanaman-tanaman yangdikumpulkan itu sudah tidakada dan kemudian diketahuitelah berada di Kantor PolresBogor. Atas kejadian tersebutPT. Buana Estate melaporkanmasyarakat ke Polres Bogorbahwa masyarakat mengu-asai fisik tanah PT. BuanaEstate, dimana tanah tersebutadalah HGU an PT. BuanaEstate tertanggal 15-6-2006yang masih berlaku hinggatahun 2027.

Padahal fisik tanah su-dah dikuasai masyarakyatsejak tahun 1960-an secaraturun-temurun. Dan dilapor-kan juga soal pencabutantanam-tanaman dan plangnama yang dilakukan masya-rakat pemilik kebun denganistilah merusak harta milikPT. Buana Estate.

Realisasi dari laporanpolisi tanggal 7-2-2007 ter-sebut, akhirnya para pengga-rap H. Sukandi dan kawan-kawan dimasukkan penjaraantara 9 bulan s/d 1 tahun 4bulan sesuai putusan pidanaPN. Cibinong No 207 dan 208/Pid.B/cbn tanggal 12-6-2007.

Dengan adanya putusanpidana tersebut, Joyo Winotoselaku kepala BPN berpen-dapat bahwa penyelesaian/penguasaan penggarapantelah selesai dan sudah sesuaidengan ketentuan/peraturanhukum, yaitu putusan pidanaPN Cibinong No 207 dan 208/Pid/cbn yang kemudian di-jadikan Novum oleh kepalaBPN RI dalam rangka Penin-jauan Kembali (PK) ke Mah-kamah Agung, akan tetapisudah ditolak dengan putusanMahkamah Agung No 72/PK/TUN/2009 tanggal 16-9-2009.

Patut diduga JoyowinotoPhD selaku Kepala BPN-RI tidak takut kepadaPresiden RI tetapi takutkepada Probosoetedjo

Patut diduga juga bahwaJoyo Winoto, PhD selaku pe-jabat Negara yang menjabatKepala BPN RI adalah in-dividu yang tidak patuh hu-kum, bahkan kebal hukum.Tidak perduli terhadap arahanBapak Presiden RI, apalagiterhadap surat Bapak BupatiBogor.

Surat Ketua PTUN JKTjuga tidak dilaksanakan, bah-kan surat dari Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bo-gor, dan dari Kepala KantorWilayah BPN Jawa Barat,yang pada intinya memohonsupaya putusan MA No482K/TUN/2007 tanggal 20-2-2008 dilaksanakan, jugatidak diperhatikan maupundidengar sebagai masukanyang baik.

Sehingga sampai dengansaat ini Kepala BPN RI belum

menerbitkan SK BPN tentangpenerbitan sertifikat HGBatas nama PT. Genta Pranaatas tanah seluas 2.117.500m2, yaitu sesuai dengan apayang dimaksud pada putusanMA No 482K/TUN/2007 jo72 PK/TUN/2009 yang sudahmempunyai kekuatan hukumtetap.

Disebut kebal hukum ka-rena: Ketua PTUN Jkt sudahmembuat surat kepada JoyoWinoto, PhD selaku kepalaBPN RI, dan kepada PresidenRI maupun kepada KetuaDPR RI yang pada intinyasupaya Joyo Winoto, PhDmelaksanakan putusan MANo 482K/TUN/2007. Akantetapi putusan tersebut belumdilaksanakan sebagaimanamestinya, antara lain belummenerbitkan SK penerbitanHGB an PT. Genta Pranaatas tanah 2.117.500 m2.

Dalam rangka meme-nuhi ketentuan pasal 116ayat(6) UU No 51 tahun2009, Presiden RI telah mem-beri arahan kepada KepalaBadan Pertanahan RI, akantetapi tetap saja belum me-nerbitkan SK penerbitansertifikat HGB atas tanah2.117.500 m2 an PT. GentaPrana sesuai ketentuan pe-rundang-undangan. ApabilaKepala BPN tidak melaksa-nakan arahan Presiden RItersebut, maka Presiden RIdapat memberi sanksi berupahukuman sesuai pasal 116tersebut.

Akan tetapi Joyo Winoto,PhD selaku kepala BPN, te-tap saja tidak melaksanakanarahan Presiden RI tersebutsebagaimana mestinya. JoyoWinoto, PhD tidak merasatakut akan sanksi yang akantimbul dari Presiden. Mungkinkarena Joyo Winoto menge-tahui bahwa selama SusiloBambang Yudhoyono masihPresiden RI, tidak akanmengganti Joyo Winoto selakukepala BPN RI (sesuai kesak-sian Joyo Winoto kepadaDeputi V BPN).

Joyo Winoto, PhD selakuKepala BPN RI takut kepadaProbosoetedjo/ PT. BuanaEstate. Ketika PT GentaPrana bersama Ruhut Sitom-pul, SH datang menghadapJoyo Winoto, PhD di KantorBPN RI untuk memohon su-paya putusan MA yang sudahberkekuatan hukum tetaptersebut dilaksanakan, makaJoyo Winoto memberi jawa-ban yang sangat mengha-rukan, “Saya (Joyo Winoto)takut kepada Probosoetedjo”

Patut diduga Joyo Wi-noto takut kepada Probosoe-tedjo, karena Joyo Winoto se-jak semula turut merenca-nakan supaya penyelesaianpenguasaan garapan masya-rakat diselesaikan dengancara: tidak perlu membayarganti rugi garapan tanah ke-pada masyarakyat yang ni-lainya ditaksir Rp.2.117.500.000.000,- (duaratus sebelas miliar tujuh ratuslima puluh juta rupiah)2.117.500m2 x Rp. 100.000,-/m2. Tetapi supaya dilaksa-nakan dengan cara me-

masukkan para penggarap kepenjara dan hal tersebutber-hasil, yaitu sesuai putu-san PN Cibinong No.207/Pid.B/PnCbn tanggal 12-6-2007 dan 207/Pid.B/PnCbntanggal 12-6-2007.

Keterlibatan Joyo Wino-to atas putusan PN Cibinongtersebut, adalah dibuktikansebagai berikut, pada lazim-nya segala surat keputusanyang menyangkut pembe-basan tanah, baik itu tanahmilik maupun garapan, selaluditekankan agar menyele-saikan dengan cara memba-yar ganti rugi. Kata ganti rugiselalu ditonjolkan.

Lain halnya dengan SKBPN No. 9/HGU/BPN/2006tgl 1-6-2006 DIKTUMKETIGA a. Penerima per-panjangan jangka waktuHGU bertanggung jawab me-nyelesaikan penguasaan/penggarapan masyarakat se-suai ketentuan peraturan per-undangan yang berlaku dansesuai dengan surat Pernya-taan PT. Buana Estate tgl 3-8-2004, yang realisasi pelak-sanaannya BPN segera me-nerbitkan 8 buah sertifikat anPT. Buana Estate dan duadiantaranya asli tapi palsuyaitu sertifikat No. 146 danNo. 150 .

2 (dua) sertifikat No. 146tahun 2006 dengan luas637.940 m2 dan 594.014 m2,1 (satu) sertifikat No. 147tahun 2006 dengan luas74.650m2, 1 (satu) sertifikatNo. 148 tahun 2006 denganluas 375.110m2, 1 (satu)sertifikat No. 149 tahun 2006dengan luas 448.6975m2(terdapat didalamnya2.117.500 m2 tanah seng-keta), 2 (dua) sertifikat No.150 tahun 2006 dengan luas428.570 m2 dan 178.570 m2dan 1 (satu sertifikat No. 151tahun 2006 dengan luas575.070m2. Dengan demikianjumlah sertifikat ada 8 buah(sesuai SK BPN No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011hal 1 menimbang b dan hal 5DIKTUM KE ENAM)

1 (satu) sertifikat No. 146seluas 594.014 m2 dan satulagi sertifikat No. 150 seluas178.570 m2 telah dijualdengan istilah kerjasama olehPT. Buana Estate kepadaKementerian Pertahanan RI.Dan BPN RI pun telah me-ngetahui dengan cara supayamerubah sertifikat No. 146dan 150 menjadi an. MenteriPertahanan RI.

Setelah terbit HGU No149 tgl 15-6-2006, tanpa mem-bayar ganti rugi kepada ma-syarakyat penggarap tanah2.117.500m2 maka pada tgl14-8-2006, surat pernyataanPT. Buana Estate tgl 3-8-2004dicabut oleh PT. BuanaEstate. Dan pada tgl 7-2-2007, PT Buana Estatemelaporkan masyarakat kePolres Cibinong, bahwa rak-yat menguasai fisik tanah miliksah PT. Buana Estate sesuaisertifikat No. 149 yang terbittgl 15-6-2006 dan juga me-rusak tanaman-tanaman milikPT. Buana Estate, padahalmasyarakat sudah menguasaitanah tersebut sejak tahun

1960-an secara turun temuruns/d saat ini tahun 2011. Dantanaman yang dimaksud diru-sak adalah tanaman yang di-tanam PT. Buana Estate ber-sama oknum di kebun masya-rakat pada waktu malam haritgl 5-2-2007. Akibat laporantersebut, masyarakyat dihu-kum masuk penjara sesuaiPutusan PN Cibinong No. 207dan 208/Pid.B/PnCbn tgl 12-6-2007.

Menurut Joyo Winotoselaku Kepala BPNRI, pu-tusan PN Cibinong No. 207dan 208/Pid.B/PnCbn adalahsah secara hukum bahwa ta-nah 2.117.500 m2 adalah miliksah PT. Buana Estatesehingga Kepala BPN RI me-ngajukan Peninjauan Kembali(PK) ke Mahkamah Agungdengan NOVUM PutusanPN Cibinong No. 207 dan208/Pid.B/PnCbn tgl 12-6-2007. PK tersebut sudahditolak Mahkamah Agungdengan putusan No. 72PK/TUN/2009 tgl 16-9-2009,karena NOVUM yangdiajukan BPN RI bukan buktisah kepemilikan tanah2.117.500bm2.

Patut diduga bahwa se-sungguhnya Joyo Winoto ta-kut kepada Probosoetedjoadalah karena dana yang di-taksir ratusan milliar yang se-harusnya dibayarkan kepadamasyarakat sebagai ganti rugigarapan tanah rakyat, danpatut diduga juga bahwa danatersebut telah mengalir kepadaJoyo Winoto, PhD selaku Ke-pala BPN RI. Sehingga mati-matian Joyo Winoto membelaProbosoetedjo sampai tegamemasukkan masyarakat kepenjara, bahkan tidak takutlagi akan sanksi dari PresidenRI. Hal tersebut dapat dite-rima akal sehat, karena sanksidari Presiden tidak seberapadibanding kalau Joyo Winotomasuk penjara, apabila sam-pai ada laporan dari Probo-soetedjo dengan laporan indi-kasi “suap menyuap”.

PT. Genta Prana kalah diPengadi lan NegeriCibinong dan PengadilanTinggi Bandung karenaJoyo Winoto, PhD selakuKepala BPN RI tak taathukum

Di Pengadilan NegeriCibinong PT. Genta Pranakalah yang kemudian dikuat-kan oleh Pengadilan TinggiBandung. Kekalahan tersebutdiduga disebabkan, Joyo Wi-noto, PhD belum membatal-kan sertifikat HGU No. 149seluas 4.489.675 m2 dimanadi dalamnya ada tanah seng-keta 2.117.500 m2 sehinggamasih sah milik PT. BuanaEstate, disebabkan sertifikatadalah produk BPN danbelum dibatalkan sesuaiputusan PTUN.

Karena sertifikat No.149 tersebut belum dibatalkan,walaupun sudah ada surateksekusi dari Ketua PTUNJKT kepada Kepala BPN RIsupaya melaksanakan putu-san MA No. 482K/TUN/2007yang sudah mempunyai ke-kuatan hukum tetap yaituantara lain supaya mencabut/membatalkan sertifikat No.

149 dan memproses pener-bitan sertifikat HGB an PT.Genta Prana atas tanah se-luas 2.117.500 m2.

Joyo Winoto, PhD tidakpatuh hukum, serta tidak me-laksanakan Putusan MA yangsudah mempunyai kekuatanhukum tetap. Majelis HakimPN Cibinong menyatakan sahsertifikat No. 149 walaupunoleh Mahkamah Agung RI(PTUN) sudah menyatakantidak sah.

Alasan Majelis HakimPN Cibinong menyatakan sahsertifikat No. 149 tersebutadalah: tanah sertifikat No.149 pada mulanya didapat dariKodam V Jaya sesuai AktaNotaris No. 38 tgl 18-06-1976Notaris R. Soerojo Wongso-widjojo, SH. Akta tersebutberbunyi antara lain, KodamV Jaya telah membebaskantanah rakyat 632 Ha dan akanmembebaskan lagi 131Ha,dan pada saat pengakuantersebut, yaitu tgl 18-6-1976,tanah yang dibebaskan danyang akan dibebaskan terse-but adalah tanah perkebunanNV Handel en Cultuur Mats-chappy Tjideratie yang HGU-nya masih berlaku s/d tahun1980 sesuai dengan surat Bu-pati Kepala Daerah Tk IIBogor cq Kepala Sub Di-rektorat Agraria KabupatenBogor tgl 13-8-1976 No. 63/1976 tertulis an. NV Handelen Cultuur Matschappy Tji-deratie. Dalam arti Kodam VJaya telah menjual tanah yangbukan miliknya kepada PTBuana Estate. Pengakuan ituadalah palsu, karena sesuaidengan ketentuan dan perun-dangan yang berlaku di Ko-dam V Jaya tidak diperbo-lehkan dan tidak pernah men-jual tanah yang dikuasai Ko-dam V Jaya apalagi menjualyang masih hak milik oranglain. Apabila Kodam V Jayamelepas hak atas tanah yangdikuasai, maka tata cara pe-laksanaannya harus melaluiTim Interdep dan atas per-setujuan Menteri KeuanganRI. Tidak dibenarkan melaluiNotaris. Ketika ditanyakan halini kepada Ketua MajelisHakim PT Bandung, jawab-nya, silahkan laporkan ke Po-lisi. Ketika ditanya bagaimanahati nurani Bapak selakuKetua PT Bandung, jawabbeliau, hati nurani itu mahal.

Majelis Hakim PN Cibi-nong menjelaskan bahwa diatas tanah HGU No. 149 luas4.486.975m2, dengan rincian2.369.475 milik PT. BuanaEstate dan 2.117.500 m2 milikrakyat/PT. Genta Prana(yang disengketakan tentu-nya) terdapat villa, tanam-ta-naman coklat, jati dan lain-lainadalah bohong.

Pada saat sidang di PNCibinong, bahwa pihak PTGenta Prana memohon agardilakukan sidang di lokasi(PL), dengan tegas ditolakoleh Majelis Hakim PN Ci-binong dengan alasan sudahmengetahui dengan jelaskeadaan lapangan/lokasi.Majelis Hakim PN Cibinongadalah berbohong, karenadiatas tanah 2.117.500 m2tersebut tidak ada villa, ta-naman coklat maupun jati.

Yang ada hanya tanam-tana-man singkong milik masya-rakat. Villa dan tanaman ter-sebut berada di atas tanah2.369.475m2 milik PT. BuanaEstate.

Para saksi dari PT Bua-na Estate bersaksi di PNCibinong, bahwa pada tahun1970 para saksi sudah menge-tahui bahwa tanah sengketaadalah milik PT. Buana Es-tate karena di atas tanah ter-sebut telah berdiri plang namaPT. Buana Estate semenjaktahun 1970. Ketika pihak PT.Genta Prana menginfor-masikan kepada Majelis Ha-kim PN Cibinong bahwakesaksian tersebut adalahpalsu, dengan penjelasan bah-wa PT. Buana Estate berdiripada tgl 8-9-1972 No. 33 jotgl 29-05-1973 No. 119, ba-gaimana bisa ada Plang tahun1970. Akan tetapi MajelisHakim tidak mempedulikan-nya, bahkan dijadikan sebagaidasar kepemilikan tanah PT.Buana Estate.

Sesuai barang bukti yangdiajukan oleh PT. Buana Es-tate dalam perkara PN Ci-binong berupa sertifikat HGUNo. 1 yang terbit atas dasarSK Menteri Dalam NegeriNo. SK1/HGU/DA/77 tgl 25-1-1977 yang berbunyi antaralain: Bahwa PT. Buana Estatediwajibkan memberi ganti rugikepada masyarakat pengga-rap dan NV Handel en Cul-tuur Matschappy Tjideratiedan kepada masyarakat peng-garap. Ganti rugi tersebut ti-dak pernah diterima masyara-kat penggarap tanah 2.117.500Ha. Bahkan masyarakat tidakada yang mengetahui bahwatanah tersebut sudah terbitHGU No. 1 tahun 1977. Ta-nah tersebut tidak pernah di-jadikan perkebunan oleh PT.Buana Estate dan masya-rakat tetap menguasainya se-jak tahun 1960 dan secara tu-run temurun hingga sekarang.

Para Kepala Desa jugasudah membuat surat kete-rangan bahwa tanah2.117.500 m2 tersebut dikua-sai rakyat/H. Sukandi dan jugadinyatakan tidak dalam per-kara. Karena memang sebe-lumnya tidak pernah perkara.Uraian tersebut telah dijelas-kan kepada Majelis HakimPN Cibinong, akan tetapi Ma-jelis Hakim tetap berpendapattanah tersebut diperoleh dariKodam V Jaya. Dijelaskanpada SK Menteri DalamNegeri No. SK1/HGU/DA/77 supaya memberi ganti rugikepada masyarakat pengga-rap dan NV Handel enCultuur Matschappy Tjide-ratie, tentu adalah karena ta-nah tersebut bukan tanah Ko-dam V Jaya. Atau tanah ter-sebut bukan tanah yang sudahdibebaskan oleh Kodam VJaya. Itu terbukti dari SKMenteri yang sama sekali ti-dak ada menyinggung KodamV Jaya. Skep No. 1 tersebutmenjelaskan bahwa tanah di-maksud adalah tanah HGUmilik NV Handel en CultuurMatschappy Tjideratie yangsebahagian digarap olehmasyarakat.

Sambungan 11EDISI 13| TAHUN I | 21 NOVEMBER - 04 DESEMBER 2011

PT. Buana Estate me-nuntut Perdata PT. GentaPrana di PN Cibinong, JoyoWinoto, PhD selaku KepalaBPN-RI tidak mengindahkanputusan Mahkamah AgungNo. 482K/TUN/2007 tgl 20-2-2008 jo 72PK/TUN/2009 tgl16-09-2009. Joyo Winoto,PhD antara lain belum mem-batalkan Sertifikat No. 149yang sudah memperoleh ke-kuatan hukum tetap.

Dilain sisi, Ketua Penga-dilan Negeri Cibinong selakuKetua Majelis Perkara tidakmengindahkan putusan Mah-kamah Agung No. 482K/TUN/2007 tgl 20-2-2008 jo

Sambungan dari hal. 10 .....

72PK/TUN/2009 tgl 16-09-2009. Majelis Hakim menya-takan sertifikat No. 149 masihsah milik PT. Buana Estatekarena belum dibatalkan olehKepala BPN RI.

Atas ketidak patuhanKepala BPN-RI terhadapKeputusan hukum yang sudahmemperoleh kekuatan hukumtetap dan Majelis Hakim PNCibinong yang sangat meng-hargai ketidakpatuhan Ke-pala BPN-RI yang tak ber-sedia melaksanakan PutusanMahkamah Agung yang su-dah memperoleh kekuatan hu-kum tetap, maka majelis Ha-kim PN Cibinong memu-

tuskan Perkara Perdata an-tara PT Buana Estate dan di-kuatkan oleh PT Bandung.Dalam arti, PT. Genta Pranakalah di Pengadilan Negeridan Pengadilan Tinggi adalahkarena Joyo Winoto, PhD se-laku Kepala BPN-RI tidaktaat hukum dan majelis hakimPengadilan Negeri Bogortidak menghargai putusanMahkamah Agung yangsudah mempunyai kekuatanhukum tetap.

SK Kepala BPN-RI No.1/Pbt/BPN-RI tgl 15-4-2011telah membatalkan sertifikatHGU No. 149 an. PT. BuanaEstate, akan tetapi belummemproses sertifikat HGB

atas nama PT. Genta Pranaseluas 2.117.500 m2, sesuaiputusan MA No. 482K/TUN/2007 tgl 20-2-2008. JugaPresiden RI telah memberiarahan Kepada Kepala BPN-RI sesuai surat MensesnegNo. R92/m.Sesneg/D4/PU10.01/05/2011 tgl 2 Mei2011, supaya seharusnya me-laksanakan putusan MA No.482K/TUN/2007 tgl 20-2-2008 jo 72PK/TUN/2009 tgl16-09-2009 yang sudah mem-peroleh kekuatan hukum te-tap. Akan tetapi Kepala BPNRI belum juga memprosessertifikat HGB an PT. GentaPrana atas tanah 2.117.500m2.

PT. Genta Prana TempuhKasasi ke MahkamahAgung

Pada saat ini, PT. GentaPrana sedang tempuh Kasasike Mahkamah Agung, denganharapan mudah-mudahan PT.Genta Prana bisa menangperkara melawan PT BuanaEstate karena; SertifikatHGU No. 149 an PT. BuanaEstate sudah dibatalkan olehKepala BPN RI dengan SKBPN No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011; danPresiden sudah memberiarahan kepada Kepala BPNRI, sesuai surat MensesnegNo. R92/M.Sesneg/D-4/10.01/05/2011 tgl 2-5-2011yaitu, supaya Kepala BPN-RI

seharusnya melaksanakanPutusan Mahkamah AgungNo. 482K/TUN/2007 jo No.72/PK/TUN/2009 yang sudahmemperoleh kekuatan hukumtetap. Antara lain yang dimak-sud dalam putusan tersebutadalah membatalkan sertifikatHGU No. 149 tgl 15-6-2006an PT. Buana Estate.

Putusan Mahkamah A-gung 482K/TUN/2007 jo No.72/PK/TUN/2009 yang diter-bitkan oleh Hakim Mahka-mah Agung, sudah tentu tidakakan dibatalkan oleh HakimMahkamah Agung sendiri.Apalagi telah ada SK KepalaBPN RI No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011 sebagai

diuraikan di atas dan arahanPresiden RI.

Kami berdoa memohonkepada Allah Maha Kuasauntuk memberi Roh Hikmatdan bijaksana kepada yangmulia Majelis Hakim AgungMahkamah Agung RI yangsedang menangani KasasiPerkara PT. Genta Pranamelawan PT. Buana Estate.Kiranya Tuhan Allah ikutcampur memberi keadilanmelalui yang mulia MajelisHakim Agung MahkamahAgung RI, imbuh Dolok Sirait.

Sewaktu hal tersebutdikonfirmasi kepada BPN RI,Joyo Winoto, PhD tak ber-sedia memberikan komentar.(Tim RBN)

seakan akan perbuatan perka-ya diri dari indikasi korupsitersebut sudah dihalalkan.

Pada tahun anggaran2009 lalu, Ir. Rudi SuhartonoW diduga perkaya diri karenamenerima setoran setoran darikontraktor binaannya. Mulaidari proses lelang yang terindi-kasi melanggar Keppres 80Tahun 2003 tentang penyediabarang dan jasa sampai de-ngan pengawasan kualitas pe-kerjaan yang “tak beres”.

Juga pengadaan barangAC Tahun Anggaran 2009lalu disinyalir barang yang di-gunakan terindikasi barang bekas dimana Ir. Rudi Suhar-tono W terindikasi korupsi, ko-lusi, nepotisme dan terima gra-tifikasi. Sebelum tender dimu-lai diduga pemenang tendersudah ditentukan karena su-dah diplot terlebih dahulu.

Walaupun kontraktormenggunakan barang bekas,serta dokumen yang “ambura-

Sambungan dari hal. 1 Terindikasi Pelihara Pohon .....dul” karena Bank Garansiyang digunakan juga terindi-kasi palsu, tetapi praktek ter-sebut dapat berlangsung de-ngan baik tanpa dapat terciumoleh penyidik maupun olehpers dan lsm, karena per-mainan yang merugikan ne-gara tersebut sudah diaturrapi sedemikian rupa.

Sesuai dengan pantauanKantor Berita RBN, pejabatLemigas diduga kurangmenghormati keterbukaan in-formasi publik, karena sudahbeberapa kali indikasi korupsiyang terjadi di LingkunganLemigas dikonfirmasi secaratertulis, pejabat yangbersang-kutan belum pernahmenja-wab konfirmasi, baiksecara tertulis maupunsecara lisan.

Demi terciptanya supre-masi hukum terhadap pelakuindikasi korupsi yang meru-gikan negara dan “biang ko-ruptor” dapat terbasmi dari

Bumi Pertiwi Indonesia, khu-susnya di Pusat Penelitian danPengembangan TeknologiMinyak dan Gas Bumi Lemi-gas, KPK maupun KejaksaanAgung RI diminta turun ta-ngan untuk lakukan penyeli-dikan terhadap indikasi korup-si, kolusi, nepotisme dan gra-tifikasi yang terjadi di ling-kungan Lemigas Cipulir de-ngan penyilidikan “bersi-nergis”.

Komisi PemberantasKorupsi (KPK) yang memilikitupoksi (tugas pokok danfungsinya) adalah membe-rantas para koruptor yang me-rugikan Negara, apalagi ko-ruptor yang memperkaya diridengan menggunakan uangnegara, kepiawaian para pe-nyidik KPK diharapkan dapatterbukti kinerjanya terhadapindikasi korupsi yang terjadi diLingkungan Lemigas CipulirJakarta Selatan, yang sampaisaat ini masih dalam bentuk“misteri” alias belum dapatterjawab, karena pelaku indi-

kasi korupsi belum dapat ter-sentuh oleh hukum, walaupunindikasi korupsi tersebut di-duga sudah berlangsung se-kitar tiga tahunan, tanpa dapattercium oleh penyidik maupunpers/lsm, dan pejabatterindikasi KKN diduga “purapura oneng” seperti munafik.

Di lain sisi, Ir. TunggalM.Sc dan Syamsudin Mukh-tar, SE diduga bersekong-kol merugikan Negara di-sebabkan terindikasi terimasuap ratusan juta rupiah untukperkaya diri dan mengakibat-kan kerugian negara, karenanegara membayar tagihanproyek “fiktif” kepada kon-traktor pelaksana PT. Dela-pan Pancuran Emas. Permin-taan Pengadaan Barang(PPB) dari BLM 1.2 Nomor0 11 / P P B / UF RT / 2 0 1 0sebesar Rp.424.487.877,-dengan nilai kontrak Rp419.100.000,- terindikasi“fiktif” alias tidak dikerjakan.

Menurut sumber, terkaitdengan pengumuman Nomor:

01.Pm/91.04/PPBJ/2010yang pekerjaannya dibiayaidari DIPA TA 2010 laludengan jumlah paket 35 (tigapuluh lima) paket, dimanadalam proses tender disinyalirmelanggar Keppres 80 Tahun2003, serta Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pida-na Korupsi sebagaimana te-lah diubah oleh Undang-Un-dang Nomor 20 Tahun 2001.

Diduga dari 35 pakettersebut sarat korupsi, kolusi,nepotisme, gratifikasi danberbagai kepentingan antaraP2K, Panitia, dan KontraktorPelaksana. PengumumanNomor: 01.Pm/91.04/PPBJ/2010 tersebut terindikasi tidakdiumumkan di media saat itusupaya tidak diketahui publik.

Pembuatan GaransiBank juga terindikasi “aspal”yang umumnya digunakan o-leh kontraktor binaan, dimanahal tersebut diduga perse-kongkolan antara P2K, Pa-

nitia dan Kontraktor Pe-laksana.

P2K, Panitia dan Penga-was di Lingkungan Lemigasjuga terindikasi “doyan se-toran” dari Kontraktor Bi-naan, baik dari proyek peker-jaan penunjukan langsungmaupun pekerjaan pemilihanlangsung untuk perkaya diri.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi seba-gaimana telah diubah oleh Un-dang-Undang Nomor 20Tahun 2001 Pasal 12, tersuratdengan jelas, bahwa “Dipi-dana dengan penjara seumurhidup atau penjara palingsedikit 4 (empat) tahun danpaling lama 20 (dua puluh)tahun dan pidana denda palingsedikit Rp 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dan palingbanyak Rp 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah): a. Pega-wai Negeri atau Penyeleng-gara Negara yang menerimahadiah atau janji, padahal di-

ketahui atau patut diduga bah-wa hadiah atau janji tersebutdiberikan untuk mengge-rakkan agar melakukan, tidakmelakukan sesuatu dalamjabatannya, yang berten-tangan dengan kewajibannya;b. Pegawai negeri atau pe-nyelenggara negara yang me-nerima hadiah, padahal dike-tahui atau patut diduga bahwahadiah tersebut diberikan se-bagai akibat atau disebabkankarena telah melakukan, tidakmelakukan sesuatu dalamjabatannya yang bertentangandengan kewajibannya. Dalamhal ini Kejaksaan dan atauIntelijen Kejaksaan perlu tu-run tangan untuk menun-taskan indikasi kerugian Ne-gara tersebut” imbuhnya.

Ketika dikonfirmasi se-cara tertulis kepada LemigasCipulir, Kapus Lemigas mau-pun, Ir. Tunggal M.Sc, Syam-sudin Mukhtar, SE dan Ir. Ru-di Suhartono W tidak bersediamemberikan komentar. (ttr/str/and/mls/minggus)

Selain itu, PT. Dasma Pertiwi Sakti memperpanjangijin domisili pada tanggal 27 Juli 2011, sementara pengumumanpemenang lelang pada tanggal 15 Juli 2011.

Dari rangkaian penelusuran kronologi kejadian tersebutdapat dikatakan bahwa panitia lelang telah kelirumemenangkan perusahaan bermasalah. Atau dalam bahasahukumnya; panitia lelang telah melakukan pelanggaranterhadap Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telahdiubah UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Panitia lelang,Ketua Lelang maupun Sekretaris Lelang tak bersediamemberikan komentar. Menurut keterangan satpam, panitialelang dari Direktorat Jenderal di Jl Merdeka Barat. Tapimenurut orang yang mengaku bernama Widi di lantai 16Gedung Kementerian Perhubungan, panitia lelang yangmenangani proyek tersebut ada di wilayah.

“Anggaran itu ada di unit masing-masing UPT (unitpelayanan teknis), jadi mereka juga yang melakukan lelang,”terang Widi. (Vas/Lin)

Sambungan dari hal. 1 Dua Proyek ...

Undangan No. 1383/-1.835.3 ditanda tangani olehKasudin Nakertrans KotaADM Jakpus Drs. MadaAdiwarman, MM.,tertanggal 10 Nopember 2011.

CV. Multi Graha yangberkantor di KomplekRUKAN 29/I, 35, Galur, Jl.Lenjen. Suprato, JakartaPusat ini di kelola suami istriDjemi Sutejo dan Yantimempekerjakan hampir 100orang karyawan yangditempatkan di tiga RUKANberlantai empat. Hampirseparuh dari karyawannyausia dibawah umur.Perusahaan ini Bergerakdibidang industry produk jokmobil yang bahan-bahandasarnya impor.

Yanty (Istri DjemiSutejo-red) membantah klop e r u s a h a a n n y amempekerjakan karyawanusia dibawah umur. Demikianjuga dengan upah karyawanyang dibawah standar UMP.Menurutnya setiap pekerjayang bekerja padanya sudahdewasa.

“Menurut anda usiadewasa umur berapa? Setiapkaryawan yang diterima disiniadalah usia diatas 17 tahun.Dan gaji karyawan disinisemua bagus-bagus sesuaidengan UMP”, ujarnya

bertanya kepada wartawansembari membenarkan diri,Rabu (16/11) di kantornya.

Kemudian Yantymenyangkal kalau Elismenerima gaji Rp. 400 ribu/bulan. “Manamungkin si Elisbisa bertahan selama ini kalauhanya digaji 400 ribu.Pembantu dirumah saya sajaterima gaji Rp. 800 ribu/bulan,” ungkapnya.

Namun demikian diatidak menyebutkan berapabesar gaji yang diterima Elissetiap bulan.

Elis Prihatin yang sudahbekerja selama 12 tahun(sejak 1999-red) menerimagaji terakhir/Agustus 2011Rp. 400 ribu/bulan, dari gajiawal Rp. 180/bulan -plus Rp.10 ribu uang makan dantransportasi/hari. Ada punpeningkatan upah hanyaRp.25 ribu /tahun sertapeningkatan uang transportasisebesar Rp. 2 ribu/tahun,amat-sangat ekonomis.Dengan masa waktu kerjata12 tahun itulah makanya Elisdapat menerima Rp. 400 ribu/bulan plus uang transportasiRp. 20 ribu/bulan pada tahun2011, ini. Sementara saat iniUMP DKI Jakarta sudahmencapai Rp.1,4 juta/bulan.

Dengan dorongankebutuhan ekonomi, biaya

hidup yang semakin tinggi,anak sudah dua, minimnyapenghasilan setiap bulan makaElis mengusulkan kenaikanupahnya. Karena dia pikirsuatu hal yang wajar jika diamengusulkan kenaikan upahmengingat masa kerja sudahlebih dari 10 tahun.

Bukan untung yangdidapat melainkan buntungmalang tak ter-elak, ancamanpemecatan yang malahdatang.

Sudah jatuh ditimpapula!!! Demikianlah kira-kirasakitnya yang dirasakan Elis.Terakhir dia dituduh bosnyamenggelapkan uangperusahaan sebanyak Rp. 25juta trus Rp. 75 juta.Kemudian tuduhannyaberkembang menjadi Rp.150juta, dan selanjutnyabertambah menjadi Rp. 300juta dan terkhir dituduhmengelapkan uangperusahaan Rp. 600 juta.Meningkatnya nilai uang yangdigelapkan itu pada setiap kaliElis menuntut haknya.Akhirnya Elis Prihatin wanitalugu lulusan SMA ini di PutusHubungan Kerja (PHK)tanpa pesangon dan hak-haklain sebagaimana diatur dalamundang-undang ketenagakerjaan.

Nasip rupanya belumberpihak kepada simiskin ini.Dunia terasa gelap gulita ! Ibu

kota lebih kejam dari ibu tiri,dengan penghasilan Rp. 400ribu/bulan, perusahaan tega“memerasnya” Rp. 75 juta.Uang dari mana???

Dibawah tekanan danancaman akan dipenjara;demi istri tercinta LukmanHakim suami Elis harusmerelakan Rp. 75 juta buatsang bos. Meskipun itu uangdiutang entah dari mana-mana.

“Saya ngga tau lagi pakharus bagaimana. Untungsuami saya masih sayang, klongga saya bisa dicerai pak.Tapi suami saya tahu semuatuduhan itu fitnah. Malahsuami sering menasehati danmenguatkan saya ketika sayatermenung dan sedih. Yaah,semua saya serahkan samayang diatas aja (Tuhan-red),”ucap Elis mengungkapkanperasaannya.

Elis berharap ada yangmengulurkan tangan untukmenangani perkaranya ini.

Dia khawatir dan takut atastuduhan-tuduhan yang dibuatmantan bosnya. Ibu dari duaanak ini juga menceritakanrasa traumanya jika melihatpolisi. Pada saat pembayaranRp. 75 juta itu terhadap Djemikarena adanya ancaman dariseorang oknum polisi.

CV. Multi Graha ditudingperbudak anak dibawah umur.Perusahaan inimempekerjakan karyawandibawah umur danpenggajiannya dianggap tidakmanusiawi. Karyawannyadiupah jauh dibawah UpahMinimum Propinsi (UMP)DKI, yakni Rp.125 ribu-Rp.300 ribu/bulan.

Karyawan dibawahumur; Surya (15) sudahbekerja 3 tahun bekerja, Zaeni(15) sudah 4 tahun, Yadi (14)sudah 3 tahun, Suhendra (16)sudah 4 tahun, Yosep (16)sudah 2 tahun bekerja danmasih banyak yang belumdisebutkan. (Tom/vas/lin)

Sambungan dari hal. 1 CV. Multi Graha ...

Jakarta, Kantor Berita RBNProyek Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air (Sudin

PU Tata Air) Kota ADM Jakarta Pusat (Jakpus) tak sesuaibestek. Pasalnya proyek tersebut di dalam RAB brikesdisesuaikan untuk pabrikan, namun kenyataan dilapanganbanyak sekali titik-titik prikes yang dicor di tempat alatradisonal (diaduk dengan cangkul-red).

Menurut narasumber RBN yang tidak bersedia namanyadisebutkan dalam pemberitaan, hal itu dilakukan pemborongred semata-mata agar pemborong tersebut bisa memperolehkeuntungan yang besar dengan dalih/maksud mengurangikualitas pekerjaan. Atau dalam bahasa hukum ekonomi;mengeluarkan modal sekecil-kecilnya dengan keuntunganyang sebesar-besarnya.

Ketika dikonfirmasi RBN kepada pejabat di Kantor SudinPU Tata Air Jakarta Pusat salah seorang staf nya mengatakansemua pejabat sedang tugas ke luar. (Toms/Vas/lin)

Proyek Sudin Pu Tata Air JakpusTidak Sesuai Bestek

EDISI 13| TAHUN I | 21 NOVEMBER - 04 DESEMBER 2011 12

Documents

Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS EDISI 13