Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:Laspen SianturiPemimpin Perusahaan:Bernike Miranda Pardede

On Line http://issuu.com/rakyatbicaranewsEDISI 14 | TAHUN II | 05 DESEMBER - 19 DESEMBER 2011

Bicara Rakyat

Surat Kabar

Akses BacaRAKYAT BICARA ONLINE

Harga Rp. 10.000 (luar kota + ongkos ki rim)

Surat KabarRAKYAT BICARA NEWS

Website www.suratkabarrbn.co.cc

Akses Baca Tabloid RBNOnline: http//issuu.com/tabloid_rbnWebsite www.kbrakyatbicaranews.co.cc www.rakyatbicaranews.com

BERSATU KITA TEGUH DENGAN MOMENTUM PERS

Selama SBY Masih Presiden, Saya Tidak Akan DigantiKepala BPN RI “Cuek Bebek” Terhadap Surat Sudi Silalahi

Jakarta, KantorBerita RBN

Disebabkan JoyoWinoto, PhD selaku KepalaBadan Pertanahan Nasional(BPN) RI terindikasi “Cuekbebek” terhadap surat SudiSilalahi selaku MenteriSekretaris Ne-gara terkaitarahan Presiden RepublikIndonesia, serta dimana JoyoWinoto kurang menjaga namabaik dan nama besar SusiloBambang Yudho-yono (SBY)selaku atasan langsung dariJoyo Winoto, Presiden SBYdiharapkan un-tuk melakukan

pengkajian ter-hadapkeberadaan Joyo Wi-noto,apakah masih layak di-pertahankan jabatannya sela-ku Kepala BPN RI setingkatkementerian tersebut.

Selain “cuek bebek”terhadap arahan Presiden RI,pengakuan Joyo Winoto jugaterindikasi “aneh bin aneh”karena pernyataannya sertakebijakan maupun keputusanyang diterbitkan oleh JoyoWinoto selaku Kepala BPNRI bertolak belakang denganarahan Presiden, yaitu arahansesuai isi surat yang disampai-

Jakarta, Kantor Berita RBNKinerja dan prestasi dari Kejaksaan Agung (Kejagung)

Republik Indonesia (RI) terhadap indikasi Lemigas Cipulir“Sarang Korupsi” dengan proyek “Fiktif” sangat diharapkandan dinantikan, supaya para pelaku indikasi korupsi dilembaga tersebut dapat tersentuh hukum demi terciptanyasupremasi hukum di wilayah hukum Negara KesatuanRepublik Indonesia.

Permainan korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasipada perebutan tender di Lemigas Cipulir sudah berlangsungsekitar tahun 2008, 2009, 2010 yang sarat dengan dugaankorupsi sudah seharusnya dibasmi.

Dan termasuk Anggaran Tahun 2011 baru baru ini jugaterindikasi masih permainan lama dan triknya juga beti (bedatipis) karena diduga pemenang tender sudah diatursedemikian rupa dengan rapi ataupun pelaksana pekerjaanproyek adalah orang dalam dengan menggunakanperusahaan orang lain sehingga diduga terjadi setor menyetormaupun disetorkan dan setoran setoran.

Kemudian, pemenang tender disinyalir memberikansetoran kepada panitia, pejabat pembuat komitmen dan kuasapengguna anggaran. Tak jauh dari kegiatan setor danmenyetor maupun atur mengatur, bagaimana dari aturmengatur tercipta setor dan setoran, tetapi dampaknya diduga

Ir. Rudi Suhartono W, Ir. Tunggal M.Sc, SyamsudinMukhtar, SE Beserta Kroni Terindikasi Perkaya Diri

Lemigas Cipulir “Sarang Korupsi” Dengan Proyek “Fiktif”Kejagung RI Layak Turun Tangan

Jakarta, Kantor BeritaRBN

Disebabkan mantan Wa-likota Jakarta Selatan (Jak-sel), Syahrul Effendi, SH, MSiterindikasi meninggalkan “bo-rok warisan” kepada Walikotapenggantinya, Anas Effenditerkait dugaan korupsi yangterjadi ketika Syahrul Effendimenjabat walikota, kepiawaianpenyelidikan Kejaksaan A-gung (Kejagung) RI dan Jaja-rannya, baik itu JAMPIDSUS(Jaksa Agung Muda Pidana

Telusur Indikasi Korupsi Syahrul Effendi (Bag. 1)

Khusus), JAMINTEL (JaksaAgung Muda Intelijen) mau-pun di tingkat Kejaksaan Ting-gi DKI Jakarta dan Kejak-saan Negeri Jakarta Selatan,sangat dinantikan masyarakatgebrakannya, demi tercipta-nya supremasi hukum dan pe-laku indikasi korupsi dapat ter-sentuh oleh hukum dan kinerjawalikota yang baru dapat ber-jalan sebagaimana mestinyatanpa tanpa terbebani oleh“borok warisan” pejabat yang

Gubernur DKI Diminta Untuk “Pengkajian”Kepiawaian Penyelidikan Kejagung Bersama Jajarannya Sangat Dinantikan

Kekayaan Sotar Harahap Perlu Diperiksa

Bersambung ke hal. 3

Bersambung ke hal. 6

Bersambung ke hal. 5

Foto Ist.

Gedung Lemigas Cipulir (foto:ist)

Mantan Walikota Jakarta SelatanSYAHRUL EFFENDI

Gubernur DKI JakartaFAUZI BOWO

Foto Ist.

Foto Ist.

Ketua Umum PBNU, Prof. DR. KH. Said Agil Siradj bersamaDrs. Dolok Sirait dalam acara silaturrahmi baru-baru ini.

kan secara tertulis oleh SudiSilalahi selaku Menteri Sekre-taris Negara dengan menggu-nakan kop surat MENTERISEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIAkepada Joyo Winoto selakuKepala BPN RI agar hukumtetap ditegakkan, namun sam-pai berita ini diturunkan, JoyoWinoto disinyalir kurangmenghormati arahan Presidentersebut, yaitu Joyo Winotobelum bersedia menerbitkanSK terkait penerbitan Serti-fikat Hak Guna Bangunan

Bersambung ke hal. 10 Ephorus HKBP, Pdt. Dr. Bonar Napitupulu memberikan ulos batak kepada tamukehormatan dan sekaligus tokoh Agama Kristen Protestan

Presiden RI dan Ibu Negara Turut Menghadiri

Jakarta, Kantor Berita RBNAgar semakin terciptanya pemerintahan yang bersih

dan transparan di wilayah Pemerintah Kota AdministrasiJakarta Barat (Jakbar), Walikota Jakbar diminta lakukanpembinaan terhadap Lurah Srengseng KecamatamKembangan, supaya selaku seorang lurah dapatmelaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar danprofesional.

Selaku seorang Lurah, Febri diduga kurangmengindahkan amanah Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowoagar kelurahan sebagai ujung tombak terdepan dalampelayanan masyarakat menjalankan tupoksinya sesuaidengan aturan yang berlaku, yaitu tidak menerima uang pelicinmaupun pungutan liar.

Tetapi, Febri selaku Lurah Srengseng meminta uangjasa untuk tanda tangan penerbitan Surat Keterangan TidakSengketa (SKTS) sebesar 1 % dari total NJOP (nilai jualobjek pajak) tanah yang sedang diurus, yaitu Rp. 50 juta.

Hal itu disampaikan oleh ahli waris I. Sihombing (alm)berinisial SS dan LS karena kecewa terhadap kinerja lurahyang terkesan seperti memeras warga yang mau mengurusSKTS.

Seperti penuturan ahli waris, “Apa maksud dan tujuanlurah yang diduga mempersulit warga untuk mengurus SKTS.Pada awalnya SKTS dan Surat Keterangan Tanah sudah

Lurah Srengseng Minta Rp. 50 Juta Untuk Tanda Tangan SKTSWalikota Jakbar Segera Lakukan Pembinaan

Bersambung ke hal. 5

Foto: Str

Perayaan Jubileum 150 Tahun HKBP “Meriah”Jakarta, Kantor Berita RBNDalam rangka mengingat dan

memperingati lahirnya Huria KristenBatak Protestan (HKBP) padatanggal 7 Oktober 1861 silam, JemaatGereja HKBP merayakan pestaJubileum 150 tahun secara nasional diStadion Utama Gelora Bung KarnoSenayan Jakarta pada hari Minggu (4/12) dengan meriah setelah diawaliacara kebaktian kristen protestandalam Bahasa Batak.

Suksesnya acara tersebut karenakerja sama yang baik dari semua pihak,yaitu Panitia Nasional Jubileum 150tahun HKBP dengan Ketua UmumEdwin Pamimpin Situmorang, SH.,MH, Panitia Bidang Perayaan denganKetua Dr. Otto Hasibuan, SH, MMdan Jemaat HKBP yang datang dari

berbagai penjuru untuk meramaikanpesta tersebut sebagai ucapansyukur atas kesuksesan HKBPselaku organisasi keagamaanterbesar setelah Nahdatul Ulamadan Muhammadiyah.

Adapun acara tersebut dimulaidengan Pre Opening, kemudianKebaktian Raya dan dilanjutkandengan kata sambutan dari KetuaBidang Perayaan, Ketua UmumPanitia yang sekaligus sebagailaporan, kata sambutan dari EphorusHKBP, Pdt. Dr. Bonar Napitupulu,kata sambutan dari Presiden RI Dr.H. Susilo Bambang Yudhoyono,Penyerahan Ulos Batak sebagaicindera mata kepada Presiden dan

PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh. PERWAKILAN MEDAN: BinsarRajagukguk BIRO MEDAN KOTA: A. Sianipar BIRO SIMALUNGUN:Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: K. Hutabarat PERWAKILANBANTEN: Sahat Tumanggor (Kepala), Jaingot Pakpahan BIRO PEMKOTTANGERANG: Undang BIRO PEMKAB TANGERANG: Syarifudin BIROTANGERANG SELATAN: Parlindungan Maharaja (Kepala), BIROPEMKOT BEKASI: Sutisno BIRO BOGOR: Yunani BIRO DEPOK: -BIRO KARAWANG: - BIRO BALI: -.

REKENING: Bank BRI Cabang Petukangan No: 0926-01-004621-50-5 a.n.: Bernike M. Pardede. ALAMATREDAKSI/TATA USAHA: Jl. Melawai III No. 28, Blok M.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan TELP.: (021) 72781504,(021) 94705665 FAX: (021) 72781504 e-mail: suratkabar@rakyatbicaranews.com online http://issuu.com/rakyatbicaranews website: www.suratkabarrbn.co.ccPercetakan: PT. Meridian Mega IndahJl. Bungur Besar 6 No. 31 C. Jakarta Pusat

DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TISURAT KABAR RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGANKARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI DALAM BOKS REDAKSI

PEMIMPIN PERUSAHAAN:Bernike M Pardede, SPd.

SEKRETARIS REDAKSI:Miranda

KOORDINATOR LITBANG:Negeri Parhitar Manurung, M.DIV

MANAGER UMUM & SIRKULASI:L. Sianturi

MANAGER IKLAN:Syamsudin Sihombing

ASISTEN MANAGER IKLAN:Lelo Pamuji Sihombing, SH.

LAYOUT/DESIGN:Guntur

MARKETING/IKLAN:Ayu Supinah, Sri Wulandari,

Condro Pranoto

PEMIMPIN REDAKSI/PENJAB I:Laspen Sianturi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:Witman Hutagalung

REDAKTUR PELAKSANA:Dicky Siahaan, SH.

Polman SianturiREDAKTUR KHUSUS:

Drs. Dolok F. SiraitKOORDINATOR LIPUTAN:

Polman SianturiREDAKTUR:

Rodeo Sujana MarbunSTAF REDAKSI:

Syamsudin Sihombing, LeloPamuji Sihombing, Minggus S.,

Sutisno, Polman Sianturi,Bernhard Silaban, SPd., Monang

S, Ahmad Nurlisan, ZulkifliSianturi, Ujang, Eko Budiono,Sudrajat, Andrew Richard P.,

Negeri Parhitar Manurung,M.DIV, Adam Parningotan S.,Sahat Tumanggor, Yulianto

Effendi, Yunani, Topan SinagaAbdul Aziz Bulex, MA

Penerbit:CV. Multimedia Rakyat Bersatu

(Kantor Berita Rakyat Bicara News)NPWP:

31.234.970.7-013.000PENDIRI:

Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny.KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak

DEWAN PEMBINA:Irjen Pol. (Purn) Hadiman

Irjen Pol. (Purn). Putra AstamanDEWAN PENASEHAT:

Ny. KSD Raja Guk-guk, Tengku Zainal, Drs. BudimanSiringo-ringo, Ismet Fauzie

PENASEHAT HUKUM:R. Sitorus, SH, Novarita, SH, Bonifasius Gunung, SH,

Dicky Siahaan, SH.PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNGJAWAB:

Laspen Sianturi

1 Halaman Full Colour : Rp 20.000.000,-1/2 Halaman Full Colour : Rp 10.000.000,-1/4 Halaman Full Colour : Rp 5.000.000,-1/8 Halaman Full Colour : Rp 2.500.000,-1/16 Halaman Full Colour : Rp 1.250.000,-

1 Halaman hitam putih : Rp 16.000.000,-1/2 Halaman hitam putih : Rp 8.000.000,-1/4 Halaman hitam putih : Rp 4.000.000,-1/8 Halaman hitam putih : Rp 2.000.000,-1/16 Halaman hitam putih : Rp 1.000.000,- Daftar harga di atas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan

harga belum termasuk PPN.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi PemimpinPerusahaan dan Bagian IklanTelp (021) 72781504, 94705665

DAFTAR HARGA IKLAN

Jangan Takut Bicara BenarBersatu Untuk Bicara danBerbicara Untuk Bersatu

DKI Jakarta 2EDISI 14 | TAHUN II | 05 DESEMBER - 19 DESEMBER 2011

Jakarta, Kantor Berita RBNProyek Kementerian Pe-

kerjaan Umum DirektoratJenderal Sumber Daya AirBalai Besar Wilayah SungaiCiliwung Cisadane(BBWSCC) dalam anggaranpeningkatan penerapan BanjirKanal Barat (BKB) lanjutanyang berlokasi di MentengTrenggulun, Menteng, Jakar-ta Pusat (Jakpus) tidak sesuaibestek, akan diaudit BPKP(Badan Pemeriksa KeuanganPembangunan).

Hal itu disampaikanBPKP kepada wartawan ke-tika dikonfirmasi atas penyim-pangan bestek yang dilakukanPT. Radot Bangun Persadasebagai pemborong.

“BPKP bisa mengauditsetiap proyek. Apalagi proyekyang menjadi perhatian publikdapat kita dahulukan. Itu pen-ting dilakukan. Memang halitu lebih baik untuk mencegah

terjadinya kerugian keuanganNegara. Jika laporannya su-dah diterima maka pimpinantinggal menunjuk tim yang a-kan melakukan audit inves-tigasi, “ ujarnya.

Proyek yang tidak se-suai dengan bestek ini terjadididuga adalah kerjasama antarPengguna Anggaran (PA)dan Penyedia Barang Jasa.Penerapan ini merupakan lan-jutan yang bernilai Rp. 4, 2miliar. Sementara pada pro-yek pertama pun menyimpanbanyak misteri. Misteri itu a-kan diungkapkan pada ang-garan saat ini.

Fakta ini adalah hasil in-vestigasi beberapa wartawandilapangan. Banyak penyim-pangan-penyimpangan specyang dilakukan pemborong(PT. Radot Bangun Persada-red), diantaranya; tidak meng-gunakan Redy MIX melain-kan mengunakan tiga unit mo-

Proyek Kementerian PUMenteng Trenggulun Akan Diaudit BPKP

len pada tiga titik pada lokasiproyek. Menggunakan air kaliyang disedot dengan pompasanyo dari kali.

Kemudian pemasangankerangka besi bertulang tidaksemua memakai besi pengikat(behel), selanjutnya metodepemasangan kaki cakram ti-dak sesuai metode, karena pe-ngecoran slup lebih dulu dila-kukan dari pada pemasanganKaki Cakar Ayam. Turab inimenggunakan sistim cakarayam. Hal itu dilakukan untukmenopang beban berat turapagar tidak longsor. Namunmetode yang dilakukan pem-borong menjadi janggal ka-rena Kaki Cakar Ayam ter-lihat tidak menyatu (nyam-bung-red) dengan slup, danterlihat dibuat asal jadi.

Menurut bagian HumasBBWSCC Agung, bahwasesuai dengan Rencana Ang-garan Belanja (RAB) adalah

Tanah bekas kalian jatuh ke kali. Seharusnya diangkat. Ini akan

mengakibatkan pendangkalan kali.(Foto:Vasac)

Jakarta Kantor Berita RBNDinyatakan terbukti

memalsukan sertifikat tanah,mantan Direktur Utama(Dirut) PT.Kawasan BerikatNusantara (KBN) terdakwaAgus Supriyanto dihukum 10bulan penjara tanpa harusmenjalani hukuman penjarapada (21/11) di PengadilanNegeri (PN) Jakarta Utara.

Selain terdakwa AgusSupriyanto, mantan bawahan-nya, terdakwa Daud AdhiSuharto dan terdakwa LatfiDjoko Syumenu, juga dijatuhihukuman masing-masing satutahun tanpa hatus menjalanihukumn penjara, karenakedua terdakwa terbukti turutmembantu memalsukansertifikat tanah seluas tigasetengah hektar (3,5)

Majelis Hakim pimpinanSucipto SH, dalam amarputusannya di ruang persi-dangan Tirta PN JakartaUtara pada (21/11) menga-takan terdakwa Agus Supri-yanto, terdakwa Lutfi DjokoSyumenu dan terdakwa DaudAdhi Suharto terbukti secarasah dan meyakinkan mela-kukan tindak pidana

sebagaimana diatur dalampasal 266 KUHP tentangpemalsuan.

Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap padapersidangan, dan setelahmempertimbangkan hal-halyang meringankan maupunhal-hal yang memberatkan,terdakwa Agus Supriyantoselaku mantan Dirut PT KBNdijatuhi hukuman penjaraselama 10 bulan dan mantanbawahannya terdakwa LutfiDjoko Syumenu sertaterdakwa Daud Adhi Suharto,masing-masig satu tahunpenjara. Namun ketigaterdakwa tidak perlu harusmenjalani hukuman penjara,karena terhadap ketigaterdakwa tidak dilakukanpenahanan sejak awal prosesperkaranya.

Putusan itu sama dengantuntutan yang diajukan JaksaPenuntut Umum (JPU)Taufan Zakaria SH.MH yangsebelumnya dalamtuntutannya kepada MajelisHakim pimpinan Sucipto SHmeminta agar terdakwa AgusSupriyanto dijatuhi hukumanpenjara selama 10 bulan dan

terdakwa Daud Ardi Suhartodan terdakwa Lutfi DjokoSyumenu masing-masing 1tahun penjara. Karenaterbukti ketiga terdakwasecara bersama-samamelakukan tindak pidanapemalsuan berupa sertifikattanah, sedangkan tanahtersebut belum pernahdibebaskan dari pemilik.

Sebelumnya dalamdakwaannya JPU TaufanZakaria SH.MH yangdibacakan JPU penggantiIchwan SH, terdakwa AgusSupriyanto pada era 1990menyuruh bawahannyaterdakwa Daud Ardi Suhartodan terdakwa Lutfi DjokoSyumenu membuat laporankehilangan sertifikat tanah n380 dan no 381. Bermodalkansurat laporan kehilangantersebut ketga terdakwabekerja sama dengan pihakBPN, kemudian BPNmenerbitkan sertifikat No.617atas nama Hadiono dan no618 atas nama sudirjo.Padahal pembuatan sertifikattersebut hanya akal-akalanpara terdakwa untukmenguntungkan diri sendiri,

sementara Hadiono danSudirjo tidak pernahkehilangan sertifikat danbelum penah memperjualbelikan tanh miliknya.

Diluar persidangan, pihakpelapor merasa kecewaterhadap kinerja JPU maupunMajels Hakim yangmenangani perkarapemalsuan tersebut sejak awaldilimpahkan ke KejaksaanNegeri Jakarta Utara didugatelah terjadi kolusi,korupsi dannepotisme (KKN). Penilaianitu atas dasar tidakdilakukannya penahananterhadap ketiga terdakwa,padahal para terdakwaterancam hukuman diatas limatahun penjara. Dugaan itusemakin kuat setelahmendengar tuntutan JPU

Berharap majelis hakimyang memeriksa dan mengadiliperkara tersebut akanmengedepankan kepentinganpelaksanaan hukum, ternyatadalam amar putusannyaMajelis Hakim pimpinanSucipto SH tidakmenyebutagarterdakwa segera ditahan,sehingga menurut penilaianpihak pelapor, JPU Taufan

Palsukan Sertifikat Dihukum 10 Bulan,Mantan Dirut KBN Bebas Berkeliaran

Zakaria SH maupun MajelsHakim pimpinan Sucipto SHdiduga ada unsur melindungiterdakwa dari jeratan hukum,tuntutan JPU maupun vonishakim hanya lah bersifatmelaksanakan tugas sebagaiaparat penegak hukum karenavonis tak berarti bagi paraterdakwa. Disebut tak berartipara terdakwa walau dijatuhihukuman penjara tapi bebasberkeliaran. Sehingga pihakpelapor berniat mengirimsurat ke Mahkamah Agung(MA) dan ke KejaksaanAgung (Kejagung). Selain itupihak pelapor juga mendugaJPU Taufan Zakaria SHselaku pejabat Kai DatunKejari Jakarta Utarayangpernah menjabat PLH KasiIntel dan PLH Kasi PIdum,sehingga diduga selaku Jaksayang punya pengaruh sertapunya peran penting, sehinggasemua tindakannya dianggapsudah sesuai prosedur, katapengunjung siding yangmengaku sebagai pihakpelapor yang tidak bersediajati dirinya disebutkan.(W.Hutagalung)

menggunakan Ready Mix,namun pada bagian proyekyang tidak dapat dilalui truckmolen Ready mix dapat diper-gunakan pengadukan dilokasi.

Dari pengamatan warta-wan, sepanjang proyek yangdikerjakan PT. Radot BangunPersada di Menteng Treng-

gulun dapat dilalui truck molenReady Mix. Kecuali yang de-kat Mesdjid, itupun hanyaberjarak 10 meter. Namunpada kenyataannya pembo-rong mengunakan tiga molenpengaduk ditempat yangditempatkan pada tiga titik.(Thom/Lin)

Jakarta Kantor Berita RBNTerkait kasus kepemi-

likan 10 butir pil ekstasi yangpemeriksaan perkaranya disi-dangkan di Pengadilan Negeri(PN) Jakarta Utara wanitaberparas cantik bernama Silvididudukkan diatas kursi pe-sakitan sebagai terdakwa, na-mun terdakwa Silvi menyang-kal apa yang didakwkanJaksa Penuntut Umum(JPU)Harold SH, kepadanya. Me-nurut nya perkara tersebut

hanyalah rekayasa pihaktertentu yang ingin menjeru-muskan dirinya kedalam ho-tel prodeo

Pada persdangan MedioNovember lalu, terdakw Silvidihadapan Majelis HakimPimpinan Ajidinur SH,MHmembantah keras, terhadapsemua keterangan aparat --Kepolisian Polres Metro Jakutyang dihadirkan kepersi-dangan untuk didengar ke-terangannya sebagai saksi

selaku penyidik dan yangmelakukan penangkapan

Menurut terdakwa Silviadalam bantahannya di ruangpersidangan, baik keteranganKompol Suparmo, selaku Ka-sat Narkoba Polres Metro Ja-kut, maupun keterangan ang-gota polisi lainnya selaku ba-wahan Kasat Narkoba, kete-rangan yang diucapkan diba-wah sumpah tidak benar. Ke-terangan yang diberikanadalah rekayasa, keterangan

satu pi-hak dan yang lainnyaberse-berangan, sehinggamemper-lihatkan adanyarekayasa, ucap Silvi.

Kepada Majelis Hakimpimpinan Ajidinur SH, ketikaditanya Kompol Suparmoselaku Kasat Narkoba PolresMetro Jakut di ruang persi-dangan Candra, sebagai saksimenerangkan, setelah mene-rima pemberitahuan dari war-ga melalui telepon, bahwa ter-dakwa Silvi membawa nar-

koba berupa pil ekstasi de-ngan mengendarai mobil X-Trail No Pol, B.1903.JR akanmelintas di Jalan Agung Per-kasa IVBlok J.VI KelurahanSunter Jakarta Utara.

Setelah mendapat infor-masi, selanjutnya Kompol Su-parmo meminta Wakasat nar-koba Zamaludin dan para Ka-nitnya untuk ikut bersamanyauntuk menindak lanjutiinformasi yang diterima.(W.Hutagalung)

Terdakwa Silvi Bisa Lolos Dari Jeratan Hukum

Serba Serbi 3EDISI 14 | TAHUN II | 05 DESEMBER - 19 DESEMBER 2011

atas nama PT Genta Prana,tetapi malah tanahnya menjadistatus quo.

Dan, dalam surat pemba-talan yang diterbitkan untukmenjalankan putusan Mahka-mah Agung RI tersebut, JoyoWinoto selaku Kepala BPNRI membuat Surat Keputusan(SK) pembatalan yang dapatdikatakan “jauh panggang dariapi” karena status tanah PTGenta Prana menjadi statusquo.

Padahal berdasarkan pe-netapan putusan PengadilanTata Usaha Negara Nomor120/G/2006/PTUN-JKT danputusan tersebut sudah memi-liki kekuatan hukum tetap, di-mana Kepala BPN RI danKepala Kantor PertanahanBogor telah dihukum untukmemproses lebih lanjut pener-bitan Hak Guna Bangunanatas nama PT Genta Prana,tetapi Joyo Winoto selaku Ke-pala BPN RI membuat SKPembatalan yang akibatnyatanah PT Genta Prana men-jadi status quo. Putusan hakimdari Mahkamah Agung RIjuga seperti “dicuek bebek”.

Apa karena Joyo Winotomantan Dosen dari SBY, se-hingga arahan Presiden tak di-indahkan, namun demikianpejabat yang bersangkutan“tidak dicopot”, sangat diper-tanyakan apa sebenarnyayang sedang terjadi di negeriini. Kenapa putusan hukumyang sudah memiliki kekuatanhukum tetap tidak dapat dija-lankan oleh Joyo Winoto se-bagaimana mestinya. Dalamhal ini diminta ketegasan SBYselaku Presiden RI agar me-nindak tegas jajarannya ataupejabat pertanahan yang ku-rang menghormati hukum.

Untuk terciptanya supre-masi hukum di wilayah hukumNegara Kesatuan RepublikIndonesia serta semakin nya-tanya aplikasi dan pelaksana-an Undang Undang PokokAgraria bahwa bumi, air, u-dara adalah milik bangsa In-donesia yang tidak dapat di-pisahkan serta dikelola demikeadilan dan kesejahteraanrakyat, ketegasan KapolriTimur Pradopo selaku figurharapan yang dicintai masya-rakat sangat dinantikan, supa-ya penyelidikan terhadap indi-kasi penyalahgunaan jabatanoleh Joyo Winoto, PhD selakuKepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia(BPNRI) terkait Tanah Ham-balang Bogor dapat dijalankansesuai dengan aturan yangberlaku tanpa pilih kasih.

Joyo Winoto selaku peja-bat penyelenggara Negaradan pejabat publik yang me-ngemban tugas dan seharus-nya setia kepada Negara di-pertanyakan kinerjanya, ka-rena kurang menghormatihukum dan SK yang diter-bitkan Joyo Winoto sebagaiKepala BPN RI terindikasikurang profesional.

Pasalnya, Joyo Winotodi-duga kurang menghormatihukum terkait dengan kebera-daan delik pertanahan Ham-balang Kabupaten Bogor ser-ta terindikasi salahgunakan

jabatan selaku Kepala BPNRI. Demi terciptanya supre-masi hukum di bidang perta-nahan, Mabes Polri dimintalakukan penyelidikan terha-dap indikasi tersebut dan Ke-jaksaan Agung selaku penga-cara Negara “layak” turun ta-ngan untuk lakukan penelitianterhadap indikasi korupsi,kolusi, nepotisme, gratifikasiserta penyalahgunaan jabatanyang dilakukan oleh JoyoWinoto selama menjabat ke-pala badan. Disebabkan pe-nerbitan dan pembatalan SuratKeputusan (SK) terhadapTanah Hambalang KabupatenBogor diduga terjadi penya-lahgunaan jabatan oleh JoyoWinoto, PhD selaku KepalaBadan Pertanahan Nasional(BPN) RI, Joyo Winoto dila-porkan kepada Mabes Polriuntuk dilakukan penyelidikansampai ke penyidikan demiterciptanya supremasi hukumdi Bumi Persada Indonesia,khususnya di instansipertanahan.

Dalam isi suratnya kepa-da Kepala Kepolisian Repub-lik Indonesia (Kapolri), Direk-tur Utama PT Genta Prana,Drs. Dolok F Sirait menga-takan, sesuai dengan surat PTGenta Prana No. 35/GP/IV/2011 tanggal 18-04-2011perihal pokok surat, dan surattersebut telah berada 5 (lima)bulan pada KANIT IIPIDKOR BARESKRIM,dan sampai saat ini saya sela-ku pelapor belum pernah di-periksa oleh Polisi.

Dolok Sirait juga menga-takan, Polisi tidak perlu lagitakut memeriksa Joyo Winotoselaku orang dekat PresidenRI, disebabkan Presiden sen-diri telah memberi arahan ke-pada Joyo Winoto, PhD sela-ku Kepala BPN RI, dan JoyoWinoto harus melaksanakanPutusan MA No. 482K/TUN/2007 tgl 20-02-2008 danhasilnya dilaporkan kepadaPresiden RI, sesuai suratMenteri Sekretaris Negara RINo. 92/M.SesNeg/D4-4/PU10.01/05/2011 tanggal 02Mei 2011.

Beberapa bukti bahwaJoyo Winoto, PhD telah mela-kukan tindak pidana korupsiUU RI No. 31 tahun 1999yaitu dengan adanya PutusanMahkamah Agung (MA) RINo. 482K/TUN/2007 tanggal20-02-2008 Jo No. 72/PK/TUN/2008 tanggal 16 Sep-tember 2009 yaitu memba-talkan SK BPN No. 9/HGU/BPN tanggal 01-06-2006,yang diterbitkan oleh JoyoWinoto, PhD dengan menya-lahgunakan wewenangnya,dan menghukum Joyo Winotoselaku Kepala BPN RI, sertadiperintahkan untuk mener-bitkan antara lain sertifikatHGB atas nama PT GentaPrana seluas 211, 75 ha. Akantetapi hal tersebut t idakdiindahkan oleh Joyo WinotoPhD. Ketua PTUN Jakartajuga telah mengeksekusi danmemerintahkan Joyo WinotoPhD selaku Kepala BPN RIuntuk melaksanakan putusanMA tersebut sebagaimanamestinya, karena sudah mem-

punyai kekuatan hukum tetap,bahkan PK Joyo Winoto su-dah ditolak, namun demikiantetapi putusan tersebut belumjuga dilaksanakan oleh JoyoWinoto, PhD.

Aryanto Sutadi selakuDeputi V BPN RI juga telahmembuat konsep surat ten-tang pelaksanaan PutusanMA dimaksud, atas dasar pe-rintah Ketua PTUN Jakartadan atas pertimbangan teknisdan hukum dari Kepala Kan-tor Pertanahan Bogor sertadari Kepala Kantor WilayahBPN Jawa Barat, akan tetapipelaksanaan putusan belumdisetujui oleh Joyo WinotoPhD selaku Kepala BPN RI.

Seperti pengakuan JoyoWinoto waktu itu, “Bahwa se-lama SBY masih Presiden,Saya (Joyo Winoto) tidak akandiganti sebagai KepalaBPN.” Demikian penjelasanJoyo Winoto, PhD kepada se-orang Inspektur JenderalPolisi di BPN, ketika Dolok F.Sirait dan Ruhut Sitompulmenghadap Joyo Winoto dikantornya, dalam rangkamemohon agar putusan MAdimaksud dilaksanakan. Joyojuga menjawab aneh saatditanya apa sebab takut mem-batalkan SK No 9, “Saya(Joyo Winoto) takut kepadaProbosutejo.” Rasa takut ter-sebut patut diduga disebabkanadanya pidana korupsi,ujarnya.

“Saya telah bertugas diKepolisian RI selama 32tahun, sekarang sedang tertin-das atas kesewenangan dariJoyo Winoto, PhD. Kiranyatidaklah berlebihan apabilasaya meminta tolong kepadaBapak KAPOLRI dan Stafuntuk menindaklanjuti laporansaya No. 35/GP/IV/2011tanggal 18-04-2011, atausebagaimana mestinya yangterbaik menurut BapakKAPOLRI dan Staf” tandasDolok dalam suratnya.

Menurut Dolok, “Presi-den Susilo Bambang Yudho-yono (SBY) adalah Presidenpilihan rakyat, dan saya sen-diri termasuk salah seorangdari masyarakat Indonesiayang menggantungkan masadepan terhadap pemerintahanSBY. Saya berharap supayamasa depan bangsa ini dapatterwujud sebagaimana mesti-nya, sesuai dengan cita citapara pahlawan kita yaitu ter-wujudnya masyarakat yangadil dan makmur”

“Supaya terciptanyasupremasi hukum, maka JoyoWinoto saya laporkan ke Ma-bes Polri dengan dugaan me-nyalahgunakan jabatan terkaitdengan penerbitan SuratKeputusan (SK) Nomor 9yaitu SK perpanjangan HGUPT Buana Estate dan pe-nerbitan SK PembatalanNomor 1/Pbt/BPN RI/2011terhadap SK Nomor 9” ujarDirektur Utama PT GentaPrana, Drs. Dolok F Siraitkepada Kantor Berita RBN diJakarta Minggu lalu.

Patut Diduga JoyoWinoto, PhD Selaku KepalaBPN RI Kurang Menghor-mati Arahan Presiden RI

Tetapi Takut Kepada Probo-soetedjo

Dolok Sirait juga me-ngatakan, “Patut diduga jugabahwa Joyo Winoto, PhD se-laku pejabat Negara yangmenjabat Kepala BPN RIadalah individu yang tidakpatuh hukum, bahkan kebalhukum. Tidak perduli terha-dap arahan Bapak PresidenRI, apalagi terhadap suratBapak Bupati Bogor.”

Surat Ketua PTUN JKTjuga tidak dilaksanakan,bahkan surat dari KepalaKantor Pertanahan Kabupa-ten Bogor, dan dari KepalaKantor Wilayah BPN JawaBarat, yang pada intinya me-mohon supaya putusan MANo 482K/TUN/2007 tanggal20-2-2008 dilaksanakan, jugatidak diperhatikan maupundidengar sebagai masukanyang baik.

Sehingga sampai dengansaat ini Kepala BPN RI belummenerbitkan SK BPN tentangpenerbitan sertifikat HGBatas nama PT. Genta Pranaatas tanah seluas 2.117.500m2, yaitu sesuai dengan apayang dimaksud pada putusanMA No 482K/TUN/2007 jo.72 PK/TUN/2009 yang sudahmempunyai kekuatan hukumtetap.

Disebut kebal hukum ka-rena: Ketua PTUN JKT su-dah membuat surat kepadaJoyo Winoto, PhD selaku ke-pala BPN RI, dan kepadaPresiden RI maupun kepadaKetua DPR RI yang padaintinya supaya Joyo Winoto,PhD melaksanakan putusanMA No 482K/TUN/2007.Akan tetapi putusan tersebutbelum dilaksanakan sebagai-mana mestinya, antara lainbelum menerbitkan SK pe-nerbitan HGB an PT. GentaPrana atas tanah 2.117.500m2.

Dalam rangka meme-nuhi ketentuan pasal 116ayat(6) UU No 51 tahun2009, Presiden RI telahmemberi arahan kepada Ke-pala Badan Pertanahan RI,akan tetapi tetap saja belummenerbitkan SK penerbitansertifikat HGB atas tanah2.117.500 m2 an PT. GentaPrana sesuai ketentuanperundang-undangan. ApabilaKepala BPN tidak melaksa-nakan arahan Presiden RItersebut, maka Presiden RIdapat memberi sanksi berupahukuman sesuai pasal 116tersebut.

Akan tetapi Joyo Winoto,PhD selaku kepala BPN,tetap saja tidak melaksanakanarahan Presiden RI tersebutsebagaimana mestinya. JoyoWinoto, PhD tidak merasatakut akan sanksi yang akantimbul dari Presiden. Mungkinkarena Joyo Winoto menge-tahui bahwa selama SusiloBambang Yudhoyono masihPresiden RI, tidak akan meng-ganti Joyo Winoto selaku ke-pala BPN RI (sesuai kesak-sian Joyo Winoto kepada De-puti V BPN).

Joyo Winoto, PhD selakuKepala BPN RI takut kepadaProbosoetedjo/ PT BuanaEstate. Ketika PT GentaPrana bersama Ruhut Sitom-

pul, SH datang menghadapJoyo Winoto, PhD di KantorBPN RI untuk memohon su-paya putusan MA yang sudahberkekuatan hukum tetaptersebut dilaksanakan, makaJoyo Winoto memberi jawa-ban yang sangat mengharu-kan, “Saya (Joyo Winoto)takut kepada Probosoetedjo”

Patut diduga Joyo Wi-noto takut kepada Probosoe-tedjo, karena Joyo Winotosejak semula turut merenca-nakan supaya penyelesaianpenguasaan garapan masya-rakat diselesaikan dengancara: tidak perlu membayarganti rugi garapan tanahkepada masyarakyat yangnilainya ditaksir Rp.2.117.500.000.000,- (duaratus sebelas miliar tujuh ratuslima puluh juta rupiah)2.117.500m2 x Rp. 100.000,-/m2. Tetapi supaya dilaksa-nakan dengan cara mema-sukkan para penggarap kepenjara dan hal tersebutberhasil, yaitu sesuai pu-tusan PN Cibinong No.207/Pid.B/PnCbn tanggal 12-6-2007 dan 207/Pid.B/PnCbntanggal 12-6-2007.

Keterlibatan Joyo Wino-to atas putusan PN Cibinongtersebut, adalah dibuktikansebagai berikut, pada lazim-nya segala surat keputusanyang menyangkut pembe-basan tanah, baik itu tanahmilik maupun garapan, selaluditekankan agar menyele-saikan dengan cara memba-yar ganti rugi. Kata ganti rugiselalu ditonjolkan.

Lain halnya dengan SKBPN No. 9/HGU/BPN/2006

tgl 1-6-2006 DIKTUMKETIGA a. Penerima per-panjangan jangka waktuHGU bertanggung jawab me-nyelesaikan penguasaan/penggarapan masyarakat se-suai ketentuan peraturanperundangan yang berlakudan sesuai dengan suratPernyataan PT. Buana Estatetgl 3-8-2004, yang realisasipelaksanaannya BPN segeramenerbitkan 8 buah sertifikata.n. PT Buana Estate dan duadiantaranya asli tapi palsuyaitu sertifikat No. 146 danNo. 150 .

2 (dua) sertifikat No. 146tahun 2006 dengan luas637.940 m2 dan 594.014 m2,1 (satu) sertifikat No. 147tahun 2006 dengan luas74.650m2, 1 (satu) sertifikatNo. 148 tahun 2006 denganluas 375.110m2, 1 (satu)sertifikat No. 149 tahun 2006dengan luas 448.6975m2(terdapat didalamnya2.117.500 m2 tanah seng-keta), 2 (dua) sertifikat No.150 tahun 2006 dengan luas428.570 m2 dan 178.570 m2dan 1 (satu sertifikat No. 151tahun 2006 dengan luas575.070m2. Dengan demikianjumlah sertifikat ada 8 buah(sesuai SK BPN No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011hal 1 menimbang b dan hal 5DIKTUM KE ENAM)

1 (satu) sertifikat No. 146seluas 594.014 m2 dan satulagi sertifikat No. 150 seluas178.570 m2 telah dijualdengan istilah kerjasama olehPT. Buana Estate kepadaKementerian Pertahanan RI.Dan BPN RI pun telah me-

ngetahui dengan cara supayamerubah sertifikat No. 146dan 150 menjadi an. MenteriPertahanan RI.

Setelah terbit HGU No149 tgl 15-6-2006, tanpamembayar ganti rugi kepadamasyarakyat penggarap ta-nah 2.117.500m2 maka padatgl 14-8-2006, surat pernya-taan PT. Buana Estate tgl 3-8-2004 dicabut oleh PT.Buana Estate. Dan pada tgl7-2-2007, PT Buana Estatemelaporkan masyarakat kePolres Cibinong, bahwa rak-yat menguasai fisik tanah miliksah PT. Buana Estate sesuaisertifikat No. 149 yang terbittgl 15-6-2006 dan juga me-rusak tanaman-tanaman milikPT. Buana Estate, padahalmasyarakat sudah menguasaitanah tersebut sejak tahun1960-an secara turun temuruns/d saat ini tahun 2011. Dantanaman yang dimaksuddirusak adalah tanaman yangditanam PT. Buana Estatebersama oknum di kebunmasyarakat pada waktu ma-lam hari tgl 5-2-2007. Akibatlaporan tersebut, masyarakatdihukum masuk penjarasesuai Putusan PN CibinongNo. 207 dan 208/Pid.B/PnCbn tgl 12-6-2007.

Menurut Joyo Winotoselaku Kepala BPNRI, pu-tusan PN Cibinong No. 207dan 208/Pid.B/PnCbn adalahsah secara hukum bahwatanah 2.117.500 m2 adalahmilik sah PT. Buana Estatesehingga Kepala BPN RImengajukan Peninjauan

Kepala BPN RI “Cuek Bebek” ......Sambungan dari halaman 1

Surat Sudi Silalahi Selaku Menteri Sekretaris Negara kepadaKepala BPNRI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor

MENTERI SEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 2 Mei 2011

Kepada Yth.

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Jakarta

2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor

Jalan Tegar Beriman,Cibinong,Bogor

Bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan suratNomor: W2.TUN1.57/HK.06/II/2010 kepada Presiden RI, perihal tersebut pada pokok surat, memberitahukan bahwaperkara antara PT. Genta Prana dan Sdr. H. M. SUKANDI (Para Penggugat) melawan Kepala Badan Pertanahan KabupatenBogor (Tergugat II) dan PT. Buana Estate (Tergugat Intervensi II) telah diputus dengan Pengadilan PTUN Jakarta Nomor120/G/2006/PTUN-JKT jo.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor :112/B/2007/PT TUN.JKT jo.KasasiMahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2007 jo Peninjauan Kembali Nomor 72 PK/TUN/2009 telah berkekuatan hukum tetap(inkracht), tetapi hingga saat ini belum dilaksanakan.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PerubahaanKedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,dan memberikan kepastian hukumkepada Penggugat selaku pencari keadilan, Bapak Presiden memberikan arahan agar hukum harus tetap ditegakkan danputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan dan hasilnya dilaporkan kepada Bapak Presiden.

Demikian ,atas perhatian dan kerja samanya ,kami mengucapkan terima kasih.

Menteri Sekertaris Negara RI,

dto

Sudi Silalahi

Tembusan:

1. Presiden RI

2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Bersambung ke halaman 4.....

Nasional 4EDISI 14 | TAHUN II | 05 DESEMBER - 19 DESEMBER 2011

Kembali (PK) ke MahkamahAgung dengan NOVUMPutusan PN Cibinong No. 207dan 208/Pid.B/PnCbn tgl 12-6-2007. PK tersebut sudahditolak Mahkamah Agungdengan putusan No. 72PK/TUN/2009 tgl 16-9-2009,karena NOVUM yangdiajukan BPN RI bukan buktisah kepemilikan tanah2.117.500bm2.

Patut diduga bahwa se-sungguhnya Joyo Winoto ta-kut kepada Probosoetedjoadalah karena dana yang di-taksir ratusan milliar yang se-harusnya dibayarkan kepadamasyarakat sebagai ganti rugigarapan tanah rakyat, dan pa-tut diduga juga bahwa danatersebut telah mengalir kepadaJoyo Winoto, PhD selaku Ke-pala BPN RI. Sehingga mati-matian Joyo Winoto membelaProbosoetedjo sampai tegamemasukkan masyarakat kepenjara, bahkan tidak takutlagi akan sanksi dari PresidenRI. Hal tersebut dapat diteri-ma akal sehat, karena sanksidari Presiden tidak seberapadibanding kalau Joyo Winotomasuk penjara, apabila sam-pai ada laporan dari Probo-soetedjo dengan laporan in-dikasi “suap menyuap”.

Surat Keputusan KepalaBPN RI Nomor 1/Pbt/BPNRI/2011 Membuat Tanah PTGenta Prana Status Quo

Di lain sisi Kepala BPNRI, Joyo Winoto, PhD sudahmembatalkan Surat Kepu-tusan (SK) Nomor 9 yangmerupakan dasar penerbitansertifikat PT Buana Estatedengan SK pembatalan Ke-pala BPN RI No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tanggal 15 April2011.

Adapun SK Nomor 9adalah SK perpanjangan HakGuna Usaha (HGU) PTBuana Estate yang notabenemilik pengusaha kondangProbosutedjo, dimana pener-bitan SK tersebut “cacat hu-kum” dan pembatalan ter-sebut dilakukan untuk menja-lankan putusan hukum yangtelah memiliki kekuatan hu-kum tetap, tetapi status ta-nahnya menjadi status quo.

Sesuai dengan SKNomor 1/Pbt/BPN RI/2011tentang “PEMBATALANSEBAGIAN SURATKEPUTUSAN KEPALABADAN PERTANAHANNASIONAL NOMOR 9/HGU/BPN/2006 ATASTANAH SELUAS2.1175.500 M2 DANP E M B A T A L A NSERTIFIKAT HAK GUNAUSAHA NOMOR 149/HAMBALANG ATASNAMA PT. BUANAESTATE SEBAGAIP E L A K S A N A A NPUTUSAN YANG SUDAHM E M P U N Y A IKEKUATAN HUKUMTETAP SERTAPEMBERIAN IZINPELEPASAN HAK GUNAUSAHA ATAS NAMA PT.BUANA ESTATE.”

Dalam SK Pembatalan,KEPALA BADANP E R T A N A H A NNASIONAL REPUBLIK

INDONESIA, Membaca: (A) Surat permohonan dariPT.Genta Prana qq. Drs.Dolok F. Sirait dan H.MSukandi tanggal 6 November2009 tentang permohonanpembatalan Surat KeputusanKepala Badan PertanahanNasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 dan penerbitanHGB atas nama PT GentaPrana. (B) Surat permohonandari PT Buana Estate tanggal1 Juli 2010 Nomor 016/Perm/BE-Ham/VI/2010 tentangpermohonan izin pelepasanHak Guna Usaha untuk limasertifikat (Nomor 146/Suka-hati, 147/Sukahati, 148/Suka-hati, 150/Tangkil dan 151/Tangkil).

Menimbang, bahwayang dimohon pembatalannyaadalah Surat Keputusan Ke-pala Badan Pertanahan Na-sional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 November2006 tentang Pemberian Per-panjangan Jangka Waktu HakGuna Usaha atas tanah yangterletak di Kabupaten Bogor,Provinsi Jawa Barat. (C).Bahwa Keputusan huruf“(A)” setelah didaftarkan diKantor Pertanahan Kabupa-ten Bogor diterbitkan Serti-fikat Hak Guna Usaha Nomor146/Sukahati Tahun 2006seluas 637.940 M2, Nomor147/Sukahati Tahun 2006seluas 74.650 M2, Nomor148/Sukahati Tahun 2006seluas 375.110 M2, Nomor149/Hambalang Tahun 2006seluas 4.486.975 M2, Nomor150/Tangkil (dahulu Hamba-lang) Tahun 2006 seluas428.570 M2 dan Nomor 151/Tangkil (dahulu Hambalang)Tahun 2006 seluas 575.070M2, ke semuanya atas namaPT. Buana Estate berkedudu-kan di Jakarta dan berakhirhaknya tanggal 30 Desember2007.

Bahwa atas terbitnyaKeputusan tersebut huruf“(A)” di atas, telah diajukankeberatan oleh PT GentaPrana qq. Drs. Dolok F.Siraitdan H.M Sukandi denganmenggugat Kepala BadanPertanahan Nasional Repub-lik Indonesia, Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bogordan PT.Buana Estate diPengadilan Tata Usaha Ne-gara Jakarta di bawah regis-ter perkara Nomor 120/G/TUN/PTUN-JKT.

Bahwa perkara tersebuthuruf “(C)” telah diputus de-ngan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta No-mor 120/G/TUN/PTUN-JKTtanggal 26 April 2007 jis.Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Jakarta Nomor112 B/2007/PT.TUN-JKTTanggal 29 Agustus 2007,Putusan MARI Nomor 482K/TUN/2007 Tanggal 20Februari 2008 dan Nomor 482K.TUN/2007 Tanggal 20Februari 2008 dan PutusanMARI Nomor 72 PK/TUN/2009 Tanggal 16 September2009, dengan ini amar putusanantara lain : Menyatakan batalSurat Keputusan KepalaBPN Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 1 Juni 2006 dan

Sertifikat Hak Guna UsahaNo. 149/Hambalang atasnama PT.Buana Estate; Me-merintahkan kepada KepalaBPN dan Kantor PertanahanKabupaten Bogor untuk men-cabut keputusannya masing-masing sebagaimana tersebutdalam amar putusan di atas,dan menerbitkan keputusanbaru tentang perpanjanganHak Guna Usaha atas namaPT. Buana Estate; Meme-rintahkan kepada KepalaBPN dan Kantor PertanahanKabupaten Bogor untukmemproses lebih lanjut pener-bitan Hak Guna Bangunanatas nama PT. Genta Pranaatas tanah seluas 2.117.500M2 sesuai peraturan perun-dang-undangan yang berlaku.

Bahwa Kepala BadanPertanahan Nasional Repub-lik Indonesia telah ditegur olehKetua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta untuk melak-sanakan putusan tersebuthuruf “(D)” di atas sebagai-mana surat NomorW.2.TUN.1.146/HK.06/VII/2009 tanggal 9 Juli 2009.

Bahwa Ketua Pengadi-lan Tata Usaha Negara Ja-karta dengan surat NomorW2.TUN1.57.HK.06/III/2010 tanggal 24 Maret 2010telah menyampaikan kepadaPresiden Republik Indonesiadan Ketua Dewan Perwaki-lan Rakyat Republik Indonesiauntuk mengawasi pelaksana-an putusan pengadilan olehBadan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia.

Bahwa Putusan Penga-dilan Tata Usaha Negara yangtelah memperoleh kekuatanhukum tetap, berkaitan de-ngan tanah seluas 2.117.500M2 yang terletak di DesaHambalang, Kecamatan Ci-teureup, Kabupaten Bogortersebut di atas yang meru-pakan bagian dari Hak GunaUsaha Nomor 149/Hamba-lang atas nama PT.BuanaEstate seluas 4.486.975 M2,saat ini masih menjadi obyekgugatan kepemilikan antaraPT. Buana Estate (Penggu-gat) melawan PT. GentaPrana dan H.M Sukandi (Pa-ra Tergugat) dan Kepala Ba-dan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia, KepalaKantor Wilayah Badan Per-tanahan Nasional ProvinsiJawa Barat serta KantorPertanahan Kabupaten Bogor(Para Turut Tergugat) diPengadilan Negeri Cibinongyang terdaftar dalam registerperkara Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.Cbn, dan sampaisaat ini masih dalam tahappemeriksaan di Tingkat Ban-ding, dan 2010 NomorW11.U20/2267/HT.04.10/VII/2010 yang intinya me-merintahkan melakukan pe-nyitaan jaminan terhadaptanah Hak Guna Usaha, dariSertifikat Hak Guna UsahaNomor 149/Hambalang se-luas 4.486.975 M2 yangtercatat dan terdaftar atas na-ma PT. Buana Estate (Peng-gugat) yang diakui para Ter-gugat (PT. Genta Prana) se-bagai barang miliknya seluas2.117.500 M2 setempat di-

kenal sebagai areal perke-bunan PT. Buana Estate,Desa Hambalang, Keca-matan Citeureup, KabupatenBogor, Provinsi Jawa Barat.

Bahwa terhadap bidangtanah Hak Guna Usaha yangtidak menjadi obyek perkarayaitu Hak Guna Usaha No-mor 146/Sukahati seluas594.014M2, Hak Guna UsahaNomor 147/Sukahati seluas74.650 M2, Hak Guna UsahaNomor 148/Sukahati seluas375.110 M2, Hak GunaUsaha Nomor 150/Tangkil(dahulu Hambalang) seluas178.570 M2 dan Hak GunaUsaha Nomor 151/Tangkil(dahulu Hambalang) seluas575.070 M2, oleh PT. BuanaEstate sebagaimana suratnyatanggal 1 Juli 2010 Nomor016/Perm/BE-Ham/VI/2010telah dimohonkan izin pele-pasan hak dan akan diper-gunakan oleh KementrianPertahanan Republik Indo-nesia untuk lokasi Pemba-ngunan Pusat Misi Pemeli-haraan Perdamaian TentaraNasional Indoneisa (PMPPTNI) berdasarkan Akta Per-nyataan Keputusan Rapattanggal 26 Mei 2010 Nomor46, yang dibuat di hadapan SriRahayu, SH, Notaris diBekasi dan persetujuan Ko-misaris PT. Buana Estate,sebagaimana Surat Perse-tujuan untuk melepaskan hakatas tanah tanggal 28 Juni2010 Nomor 002/Spj/BE/VI/2010, sebagai tindak lanjutdari Surat Perjanjian Kerja-sama antara PT. BuanaEstate dengan KementerianPertahanan Republik Indo-nesia tanggal 7 Juni 2010Nomor PKS/02/VI/2010 danNomor 3/SP/BE/VI/2010.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sebagaitindak lanjut Putusan Penga-dilan Tata Usaha Negarayang telah mempunyaikekuatan hukum tetap sertadengan mempertimbangkanper-mohonan izin pelepasanHak Guna Usaha PT. BuanaEstate, terdapat alasan hukumuntuk: Membatalkan sebagianSurat Keputusan KepalaBadan Pertanahan NasionalNomor 9/HGU/BPN/2006tanggal 1 Juni 2006 atas tanahseluas 2.117.500 M2; Mem-batalkan Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 149/Hamba-lang atas nama PT. BuanaEstate seluas 4.486.975 M2;Menerbitkan sertifikat seba-gai pengganti Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 149Hambalang untuk tanah se-luas 2.369.475 M2 atas namaPT. Buana Estate; Memberi-kan izin kepada PT. BuanaEstate untuk melepaskan HakGuna Usaha, untuk kepen-tingan Kementerian Perta-hanan Republik Indonesia;Menata kembali peruntukan,penggunaan, penguasaan, danpemilikan tanah yang dile-paskan oleh PT. Buana Estateuntuk kepentingan Kemente-rian Pertahanan RepublikIndonesia guna pembangunanPusat Misi PemeliharaanPerdamaian Tentara NasionalIndonesia (PMPP TNI).

1960 Nomor 104);Undang-undang Nomor 5

Kepala BPN RI “Cuek Bebek” ......Sambungan dari halaman 3 SURAT KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA KEPADA KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL RI DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN BOGOR

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTAJakarta, 9 Juli 2009

Nomor : W2.TUN1.146/HK.06/VII/2009Lamp. : -Perihal : Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetapKepada Yth :1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI

Jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran BaruDi Jakarta

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGORJalan Tegar Beriman CibinongDi Bogor

Berdasarkan Surat Penggugat/Pemohon Eksekusi tertanggal 1 Juni 2009, yang pada pokoknya memohon kepada KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memerintahkan kepada Tergugat I (KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALRI) dan Tergugat II (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR), karena hingga saat ini Tergugat belummelaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 482 K/TUN/2007, tanggal 20 Februari 2008, yang telah memperolehkekuatan hukum tetap dan menindaklanjuti pengawasan eksekusi pada tanggal 17 Juni 2009, dan berdasarkan surat panggilankami tanggal 09 Juni 2009, dalam perkara antara PT. GENTA PRANA dan H. M. SUKANDI sebagai Para Penggugatmelawan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI sebagai Pihak Tergugat I, KEPALA KANTOR PERTANAHANKABUPATEN BOGOR sebagai Pihak Tergugat II dan PT. BUANA ESTATE sebagai Pihak Tergugat II Intervensi :

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :1. Bahwa Perkara Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT, telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 26

April 20072. Bahwa dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor : 112/B/2007/PT.TUN-

JKT, tanggal 29 Agustus 2007 telah membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT tanggal 26 April 2007

3. Bahwa dalam tingkat Kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutus dengan Putusan Nomor : 482 K/TUN/2007, tanggal 20 Februari 2008, yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, dan III tersebut :

4. Bahwa berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa hanya putusan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan :

5. Bahwa adapun amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 482 K/TUN/2007, tanggal 20 Februari 2008, yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap tersebut berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L IMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI,

Pemohon Kasasi II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR dan Pemohon Kasasi III : PT.BUANA ESTATE tersebut :

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 112/B/2007/PT.TUN.JKT tanggal29 Agustus 2007 yang membatalkan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 120/G/2006/PTUN-JKT.Tanggal 26 April 2006, sehingga amarnya sebagi berikut : ——- Mengabulkan permohonan banding dari para Penggugat/para Pembanding tersebut :- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 120/G/2006/PTUN-JKT. Tanggal 26 April 2006

yang dimohonkan banding :MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi :Dalam Pokok Perkara :- Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding untuk sebagian :- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I/Terbanding Nomor : 9/HGU/bpn/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang

Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi JawaBarat, atas nama PT. Buana Estate, sebatas dan seluas 6.578.315 M2 (enam juta lima ratus tujuh puluh delapanribu tiga ratus lima belas meter persegi) :

- Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II/para Terbanding untuk mencabut keputusannya masing-masingsebagaimana tersebut dalam amar putusan diatas dan menerbitkan keputusan baru tentang Perpanjangan HakGuna Usaha atas nama PT. Buana Estate/Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan mengeluarkan tanah yangdikuasai oleh Penggugat/para Pembanding seluas 2.117.500 M2 (dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meterpersegi) :

- Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II/para Terbanding untuk memproses lebih lanjut penerbitan HakGuna Bangunan atas nama PT. genta Prana (para Penggugat/para Pembanding) atas tanah seluas 2.117.500 M2(dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku :

- Menghukum para Tergugat/para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini di keduatingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) :

- Menolak gugatan yang selebihnya :Menghukum Pemohon Kasasi I, II, II/Tergugat I, II, dan Tetgugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) :

6. Bahwa sesuai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Ketua Pengadilan Tata usaha Negaraberkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, danoada kenyataannya hingga saat ini, Tergugat belum melaksanakan Putusan tersebut. Oleh karena itu dengan mendasarkanpasal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dengan inidiperintahkan kepada Tergugat agar melaksanakan dictum Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetaptersebut :

7. Bahwa perlu kami tegaskan, menyangkut eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperolehkekuatan hukum tetap, agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta menjungjung tegaknya hukum dankeadilan, maka terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Tergugat) diwajibkan memperhatikan danmentaati Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B.47/I/1991 tertanggal 29 Mei 1991 Perihal :Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986, tentang : Peradilan Tata Usaha Negara Surat Edaran Nomor : 115/M.PAN/4/2003, tertanggal 24 Agustus 2004, Perihal : Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) :——Bahwa inti Surat Edaran tersebut adalah para Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Tergugat) diwajibkanuntuk mentaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap :

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini diperintahkan kepada :1. TERGUGAT I/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI :2. TERGUGAT II/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR :Untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 120/G/2007/PTUN-JKT tanggal 26 April 2007jo Putusan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 112/B/2007/PTUN-JKT tanggal 29 Agustus 2007 joPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 482 K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008, yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap tersebut :

Demikian pengawasan terhadap Pelaksanaan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ini disampaikan untuk menjadiperhatian sebagaimana mestinya. Apabila telah melaksanakan putusan tersebut agar memberitahukan kepada kami, dan ataskerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTAKETUA

dto.

H. YODIMARTONO WAHYUNADI, SH. MH.NIP. 040052306

Tembusan disampaikan kepada Yth :1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Di – Jakarta2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia

Di - Jakarta3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Di - Jakarta4. Drs. Dolok Sirait dan H. M. Sukandi

Direktur Utama dan Komisaris PT. Genta Prana, Jalan Cipinang Baru Raya No. 21 - 23. Jakarta Timur 132405. Arsip.

Nasional 5EDISI 14 | TAHUN II | 05 DESEMBER - 19 DESEMBER 2011

Menetapkan: KEPUTUSANKEPALA BADANP E R T A N A H A NNASIONAL TENTANGP E M B A T A L A NSEBAGIAN KEPUTUSANKEPALA BADANP E R T A N A H A NNASIONAL NOMOR 9HGU/BPN/2006 ATSTANAH SELUAS 2.117.500M2 DAN PEMBATALANSERTIFIKAT HAK GUNAUSAHA NOMOR 149/HAMBALANG ATASNAMA PT. BUANAESTATE SEBAGAIP E L A K S A N A A NPUTUSAN PTUN YANGTELAH MEMPUNYAIKEKUATAN HUKUMTETAP SERTAPEMBERIAN IZINPELEPASAN HAK GUNAUSAHA ATAS NAMA PT.BUANA ESTATE.

PERTAMA : Menyatakan batal sebagianSurat Keputusan KepalaBadan Pertanahan Nasional

Nomor 9/HGU/BPN/2006tanggal 6 November 2006tentang Pemberian Perpan-jangan Jangka Waktu HakGuna Usaha Atas Tanah Se-luas 6.578.315 M2 terletak diKabupaten Bogor ProvinsiJawa Barat, sepanjang atastanah seluas 2.117.500 M2sebagaimana dimaksuddalam Putusan MahkamahAgung RI Nomor 72 PK/TUN/2009 tanggal 16September 2009.

KEDUA : Menyatakanbahwa Surat Keputusan Ke-pala Badan PertanahanNasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 Novem-ber 2006 selanjutnya hanyaberlaku sah untuk pemberianperpanjangan jangka waktuHak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang kepada PT.Buana Estate atas tanah sisaseluas 4.460.815 M2.

KETIGA : Membatalkan Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 149/Hambalang, surat ukur No-

mor 7/Hambalang/2006 tang-gal 15 Juni 2006 sebagian se-luas 2.117.500 M2 dari luaskeseluruhan 4.486.975 M2atas nama PT. Buana Estate,untuk diganti dengan SertifikatHak Guna Usaha untuk tanahsisa seluas 2.369.475 M2 atasnama PT. Buana Estate.

KEEMPAT : Menetapkan  tanah  bekasHak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas2.117.500 M2 setempat dike-nal sebagai areal perkebunanPT. Buana Estate Desa Ham-balang, Kecamatan Citeu-reup, Kabupaten Bogor, Pro-vinsi Jawa Barat yang telahdibatalkan sebagaimanaDiktum KESATU danKETIGA, dalam keadaanstatus quo sampai perkaraperdata Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.Cbn sebagaimanadimaksud dalam konsideranMenimbang huruf “g”, telahmemperoleh putusan penga-dilan yang berkekuatan hu-kum tetap.

KELIMA : Memerintahkan kepada Ke-pala Kantor Pertanahan Ka-bupaten Bogor untuk : (A)Mencatat batalnya SertifikatHak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 4.486.975M2 atas nama PT. BuanaEstate sebagaimana dimak-sud pada Diktum KETIGA,pada Buku Tanah dan Daftar-Daftar Umum lainnya yangada pada administrasi pen-daftaran tanah. (B) Mencatatstatus quo dalam Buku TanahHak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang terhadap tanahbekas Hak Guna Usaha No-mor 149/Hambalang sebagianseluas 2.117.500 M2 setempatdikenal sebagai areal per-kebunan PT. Buana Estate,Desa Hambalang, Kecama-tan Citeureup, KabupatenBogor, Provinsi Jawa Barat.(C) Menarik Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagaimanadimaksud pada huruf “a”, danapabila tidak dapat ditarik dariperedaran, agar diumumkan 1

(satu) kali dalam 1 (satu)surat kabar harian yang bere-dar di wilayah KabupatenBogor. (D) MenerbitkanSertifikat Hak Guna UsahaPengganti atas nama PT.Buana Estate, untuk tanahsisa Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 149/Hamba-lang seluas 2.369.475 M2,setelah dikurangi seluas2.117.500 M2 sebagaimanadimaksud dalam DiktumKESATU.

KEENAM :Memberikan izin kepada PT.Buana Estate untuk melepas-kan Hak Guna Usaha atas ta-nah seluas 1.797.414 M2,untuk kepentingan Kemen-terian Perta-hanan RepublikIndonesia guna pembangunanPusat Misi Pemeliharaan Per-damaian Tentara NasionalIndonesia (PMPP TNI), ter-diri dari : Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 146/Sukahatiseluas 594.014 M2; SertifikatHak Guna Usaha Nomor 147/Sukahati seluas 74.650 M2;Sertifikat Hak Guna Usaha

Nomor 148/Tangkil seluas375.110 M2; Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 150/Tangkil seluas 178.570 M2;Sertifikat Hak Guna UsahaNomor 151/Tangkil seluas575.070 M2.

KETUJUH :Memerintahkan PT. BuanaEstate untuk melaksanakanpelepasan Hak Guna Usahaatas tanah sebagaimana Dik-tum KEENAM di hadapanPejabat yang berwenang.

KEDELAPAN :Mempersilahkan kepada Ke-menterian Pertahanan Re-publik Indonesia untuk me-ngajukan permohonan hakatas tanah, untuk kepentinganpembangunan Pusat MisiPemeliharaan PerdamaianTentara Nasional Indonesia(PMPP TNI), setelah dilak-sanakannya pelepasan haksebagaimana dimaksud dalamDiktum KETUJUH.

KESEMBILAN :Keputusan ini berlaku sejaktanggal ditetapkan, denganketentuan apabila di kemu-

Kepala BPN RI “Cuek Bebek” ......Sambungan dari halaman 4

Negara dirugikan sebagaiakibat dari praktek permainanproyek fiktif maupunpermainan indikasi barangbekas, tetapi dalam rinciananggaran biaya tertulis adalahbarang yang baru. Indikasipersekongkolan merugikanNegara tersebut sudahselayaknya diputus secarasistemik.

Walaupun hal tersebutsudah terjadi tiga tahun bela-kangan ini, namun hal itu be-lum dapat tercium oleh JajaranKejaksaan Agung RepublikIndonesia maupun PenyidikKomisi Pemberantas Korupsi(KPK), akibatnya pelaku indi-kasi korupsi masih dapat ber-keliaran dengan menikmatihasil indikasi korupsinya.

Untuk terbasminya ko-ruptor dari Bumi Pertiwi Indo-nesia khususnya di LemigasCipulir, Jaksa Agung RepublikIndonesia beserta Jajaran,baik Jaksa Agung Muda Inte-lijen (JAMINTEL) maupunJaksa Agung Muda PidanaKhusus (JAMPIDSUS) diha-rapkan menurunkan timnyauntuk lakukan penelitian, pe-nyelidikan sampai ke penyi-dikan, agar misteri indikasi ko-rupsi yang sedang gencar ter-jadi di Lemigas Cipulir dapatdibasmi demi mengamankankeuangan negara.

Pada sisi lain, selaku Ke-pala Pusat (Kapus) Penelitiandan Pengembangan TeknologiMinyak dan Gas Bumi Lemi-gas yang seyogianya berperanselaku penanggung jawab ter-hadap jajarannya, baik per-tanggungjawaban terhadapprestasi bawahannya maupunterhadap anggaran yang digu-nakan oleh jajarannya, ke-mampuan kepemimpinanKapus Lemigas diper-tanyakan.

Pasalnya, Ir. Rudi Suhar-tono W, Ir. Tunggal M.Sc danSyamsudin Mukhtar, SE terin-dikasi perkaya diri dengan pe-lihara “pohon duit” karenadiduga “doyan duit” dari se-

toran setoran proyek di Ling-kungan Lemigas, baik itu se-toran dari kontraktor binaanmaupun dari hasil perseling-kuhan dengan uang negarakarena disinyalir lakukanpraktek proyek “fiktif”.

Namun demikian, Ka-pus Lemigas Cipulir disinyalir“cuek bebek” terhadap per-mainan proyek tersebut danterkesan merestui haltersebut karena KapusLemigas diduga jugamendapat bagian dari anakbuahnya.

Pada tahun anggaran2009 lalu, Ir. Rudi SuhartonoW diduga perkaya diri karenamenerima setoran setorandari kontraktor binaannya.Mulai dari proses lelang yangterindikasi melanggarKeppres 80 Tahun 2003tentang penyedia barang danjasa sampai denganpengawasan kualitaspekerjaan yang “tak beres”.

Juga pengadaan barangAC Tahun Anggaran 2009lalu disinyalir barang yangdigunakan terindikasi barang bekas dimana Ir. RudiSuhartono W terindikasikorupsi, kolusi, nepotisme danterima gratifikasi. Sebelumtender dimulai didugapemenang tender sudahditentukan karena sudahdiplot terlebih dahulu.

Walaupun kontraktormenggunakan barang bekas,serta dokumen yang“amburadul” karena BankGaransi yang digunakan jugaterindikasi palsu, tetapipraktek tersebut dapatberlangsung dengan baiktanpa dapat tercium olehpenyidik maupun oleh persdan lsm, karena permainanyang merugikan negaratersebut sudah diatur rapisedemikian rupa.

Hal tersebut disampai-kan sumber yang tidak ber-kenan namanya ditulis dalampemberitaan di Jakarta barubaru ini.

Di lain sisi, Ir. TunggalM.Sc dan Syamsudin Mukh-tar, SE diduga bersekongkolmerugikan Negara disebab-kan terindikasi terima suap ra-tusan juta rupiah untuk per-kaya diri dan mengakibatkankerugian negara, karena ne-gara membayar tagihan pro-yek “fiktif” kepada kontraktorpelaksana PT. Delapan Pan-curan Emas. Permintaan Pe-ngadaan Barang (PPB) dariBLM 1.2 Nomor 011/PPB/UFRT/2010 sebesar Rp.424.487.877,- dengan nilaikontrak Rp 419.100.000,-terindikasi “fiktif” alias tidakdikerjakan.

Menurut sumber, terkaitdengan pengumuman Nomor:01.Pm/91.04/PPBJ/2010yang pekerjaannya dibiayaidari DIPA TA 2010 lalu de-ngan jumlah paket 35 (tigapuluh lima) paket, dimanadalam proses tender disinyalirmelanggar Keppres 80 Tahun2003, serta Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pida-na Korupsi sebagaimana te-lah diubah oleh Undang-Un-dang Nomor 20 Tahun 2001.

 Diduga  dari  35  pakettersebut sarat korupsi, kolusi,nepotisme, gratifikasi dan ber-bagai kepentingan antaraP2K, Panitia, dan KontraktorPelaksana. Pengumuman No-mor: 01.Pm/91.04/PPBJ/2010tersebut terindikasi tidak di-umumkan di media saat itu su-paya tidak diketahui publik.

Pembuatan GaransiBank juga terindikasi “aspal”yang umumnya digunakanoleh kontraktor binaan, dima-na hal tersebut diduga perse-kongkolan antara P2K, Pa-nitia dan Kontraktor Pe-laksana.

P2K, Panitia dan Pe-ngawas di Lingkungan Le-migas juga terindikasi “doyansetoran” dari Kontraktor Bi-naan, baik dari proyek pe-kerjaan penunjukan langsung

maupun pekerjaan pemilihanlangsung untuk perkaya diri.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi seba-gaimana telah diubah olehUndang-Undang Nomor 20Tahun 2001 Pasal 12, tersuratdengan jelas, bahwa “Dipi-dana dengan penjara seumurhidup atau penjara paling se-dikit 4 (empat) tahun danpaling lama 20 (dua puluh) ta-hun dan pidana denda palingsedikit Rp 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dan palingbanyak Rp 1.000.000.000,-

(satu miliar rupiah): a. Pe-gawai   Negeri  atau  Penye-lenggara Negara yang mene-rima hadiah atau janji, padahaldiketahui atau patut didugabahwa hadiah atau janjitersebut diberikan untukmenggerakkan agar melaku-kan, tidak melakukan sesuatudalam jabatannya, yang ber-tentangan dengan kewajiban-nya; b. Pegawai negeri ataupenyelenggara negara yangmenerima hadiah, padahal di-ketahui atau patut diduga bah-wa hadiah tersebut diberikansebagai akibat atau disebab-kan karena telah melakukan,

tidak melakukan sesuatu da-lam jabatannya yang bertenta-ngan dengan kewajibannya.

Dalam hal ini Kejaksaandan atau Intelijen Kejaksaanselaku pengacara Negarayang mempunyai tugas muliayaitu membasmi para pelakuindikasi korupsi, perlu turuntangan untuk menuntaskanindikasi kerugian Negaratersebut” imbuhnya.

Ketika hal tersebut di-konfirmasi secara tertulis ke-pada Lemigas Cipulir, KapusLemigas maupun, Ir. TunggalM.Sc, Syamsudin Mukhtar,

Lemigas Cipulir “Sarang Korupsi” ......Sambungan dari halaman 1SE dan Ir. Rudi Suhartono W tidak bersedia memberikankomentar. Sesuai denganpan-tauan Kantor BeritaRBN, pejabat Lemigasterkait di-duga kurangmenghormati keterbukaaninformasi publik, karenasudah beberapa kali indikasikorupsi yang terjadi diLingkungan Lemigas dikon-firmasi secara tertulis,pejabat yang bersangkutanbelum pernah menjawabkonfir-masi, baik secaratertulis maupun secara lisan.(ttr/str/and/mls/minggus)

dian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam peneta-pannya, akan ditinjau kem-bali sebagaimana mestinya.

Ketika hal tersebut di-konfirmasi kepada KepalaBPN RI, Joyo Winoto takbersedia memberikan ko-mentar. Terhadap pers yangmenjalankan tugas liputandimana pers melakukan kon-firmasi secara tertulis mau-pun secara lisan, Joyo Wi-noto belum bersedia membe-rikan komentar, dan JoyoWinoto termasuk kurangmenghormati keterbukaaninformasi publik, padahalJoyo Winoto termasuk peja-bat publik yang seharusnyamenghormati keterbukaaninformasi publik, seperti apayang di-maksud di dalamU N D A N G - U N D A N GREPUBLIK IN-DONESIANOMOR 14 TAHUN 2008TENTANG KETERBU-KAAN INFORMASIPUBLIK. (TIM DUA)

diketik oleh stafnya, tetapisaat mau tanda tangan, lurahmengatakan agar surattersebut diteliti dulu, setelahpermintaannya Rp 50 jutamelalui stafnya tidakdiberikan. Tetapi sudah duabulan surat keterangan tanahdan SKTS tersebut berada ditangan lurah dengan alasanpenelitian”

Setelah hal tersebutdikonfirmasi Kantor BeritaRBN kepada lurah,penawaran turun menjadi 0,5persen dari nilai NJOP tanah.Diduga cara dan trik lurahdalam meminta sejumlah duitkepada masyarakat yangmengurus SKTS seperti sudahterbiasa, tanpa takut ketahuankepada atasannya ataupun

kepada pers.Ketika hal tersebut

kembali dikonfirmasi kepadalurah melalui telepongenggamnya, bahwa, apabilauang ahli waris tidak ada Rp.50 juta, apakah SKTS tersebuttidak dapat diterbitkan?Ketika ahli waris maumemberikan uang terimakasih sebesar 10 juta secara

iklas, sang lurah juga belumberkenan untuk tanda tangan,karena tanah tersebuttadinya tempat sampah danlurah yang membersihkantempat tersebut sebagaialasannya untuk memintauang sebesar Rp 50 jutakepada ahli waris. (Minggus/Rodeo/STR)

Walikota Jakbar Diminta ......Sambungan dari halaman 1

Kelahiran HKBPSetelah sekian lama melakukan pengabaran Injil,

pada tanggal 31 Maret 1861 di Sipirok, akhirnyaPendeta Van Asselt mengadakan Babtisan Kuduspertama bagi orang Batak, yaitu : Simos Siregar danJakobus Tampobolon. Karena wilayah penginjilan yangdimulai meluas pada tanggal 7 Okotober di tahun yangsama di Sipirok diadakan pertemuan antara 4missionaris yang membicarakan pembagian wilayahPenginjilan. Hari ini kemudian diperingati sebagai harikelahiran HKBP. Mereka yang mengadakan rapat ituadalah : Pdt. Heine, Pdt. J. C. Klammer, Pdt. Betz danPdt. Van Asselt. Seringkali banyak orangmenghubungkan nama HKBP dengan akronim namamereka pada hal nama HKBP baru dipakai tahun 1929.(Dikutip dari Buku Acara Jubileum 150 Tahun HKBP)

DR. Otto Hasibuan, SH., MM.

Ketua Panitia Bidang Perayaan Jubileum

150 Tahun HKBP (1861 - 2011), di Stadion

Utama Gelora Bung Karno Senayan

Jakarta, Minggu, 4 Desember 2011

(Foto: Ist.)

Bidik Korupsi 6EDISI 14 | TAHUN II | 05 DESEMBER - 19 DESEMBER 2011

digantikannya.Pasalnya, ketika Syahrul

Effendi menjabat WalikotaJaksel merupakan Jajaran dariMuspiko Jaksel, dan sekarangSyahrul Effendi sudah men-jabat Deputi di Jajaran Gu-bernur DKI Jakarta yangmerupakan tingkat MuspidaDKI Jakarta.

Sedangkan kroni-kronidari Syahrul Effendi saat in-dikasi korupsi terjadi masihada yang menjabat di tingkatJajaran Pemerintah Kota(Pemkot) Administrasi Jaksel.Satu diantaranya diduga SotarHarahap yang juga terindikasiperkaya diri secara bersamasama dengan Syahrul Effendi.

Terkait dengan “delikindikasi korupsi” yang belumdapat tersentuh hukum terse-but, diminta Fauzie Bowo se-laku Gubernur DKI Jakartauntuk lakukan “pengkajian”yang dalam, agar kesuksesanFauzie Bowo di masa seka-rang dan di masa mendatangsemakin baik dan indah, ka-rena indikasi korupsi SyahrulEffendi ketika menjabat Wali-kota Jaksel, belum tentu dike-tahui oleh Gubernur saat itu,tetapi semoga informasi seper-ti ini dapat menjadi bahanmasukan serta bahan kajianuntuk maksud dan tujuan yangbaik, khususnya terhadap Fau-zie Bowo selaku GubernurDKI saat ini dan calon guber-nur pada pilkada yang akandatang.

Hal itu disebabkan man-tan Walikota Jaksel SyahrulEffendi terindikasi tinggalkan“borok warisan” terkait se-toran setoran untuk perkayadiri, mulai dari urusan sepedaontel, urusan proyek-proyekdengan mark up, setoran darihonor panitia pelaksana ke-giatan dengan Norek5.2.1.01.01 dan setoran darikegiatan lainnya maupun dariindikasi “upeti” pengangkatanpejabat di lingkungan PemkotJaksel, dan harta kekayaanSyahrul Effendi bersamaSotar Harahap perlu “diperik-sa”, apakah ada hartanyayang berasal dari hasil “perse-lingkungan” dengan uang ne-gara yang mengakibatkankerugian negara.

Selama Syahrul Effendimenjabat Walikota Jaksel,Syahrul Effendi terindikasi“doyan setoran” dan “doyanduit” untuk perkaya diri, sertadiduga pelihara mafia proyekdalam melakukan praktekkorupsi, kolusi, nepotisme dangratifikasi. Sebab akibat darihal tersebut, pelayanan masya-rakat di kota administrasiJaksel menjadi “bobrok” ka-rena semarak dengan pungliserta penuh dengan indikasipraktek praktek kotor untukmerugikan Negara danmasyarakat.

Selaku walikota “terla-ma” maupun walikota “terka-ya” ketika masih menjabatWalikota Jaksel bila diban-dingkan dengan lima walikotalainnya di wilayah ProvinsiDKI Jakarta, Syahrul Effenditerkesan kurang menghormatiketerbukaan informasi publikdan sering mengorbankan

anak buahnya maupun jaja-rannya, disebabkan SyahrulEffendi dapat melakukan indi-kasi korupsi dengan pintar un-tuk “cuci tangan” serta seolaholah bersih dari praktekindikasi korupsi.

Hal tersebut disampaikansumber Kantor Berita RBNyang tidak berkenan namanyaditulis dalam pemberitaan diJakarta baru baru ini.

Syahrul Effendi saatmenjabat Walikota Jaksel di-duga doyan setoran untuk per-kaya diri dengan melakukankonspirasi dengan “staf khu-susnya”, sehingga pengelo-laan anggaran kurang profe-sional. Disinyalir hal tersebutdilakukan bersama denganMantan Kabag Umum SotarHarahap yang saat ini men-jabat Asisten Perekonomiandan Administrasi. Sotar Ha-rahap diduga juga ikut untukperkaya diri dari setoransetoran.

Selaku pejabat pemerin-tah, Syahrul Effendi seharus-nya menjaga nama baiknyaserta dapat berperan aktifuntuk antisipasi dan mem-basmi korupsi, demi terwujud-nya pelaksanaan Undang Un-dang Tindak Pidana KorupsiNomor 31 Tahun 1999 seba-gaimana diubah UndangUndang Nomor 20 Tahun2001.

“Begitu sih…. selamaSyahrul Effendi jadi walikota,indikasi korupsinya sepertimemelihara pohon duit. Ber-laku sistem setor dan setoran.Diduga Syahrul perkaya diribersama dengan kroninya.Mereka seperti pelesetkan a-manah Gubernur DKI, karenalebih mementingkan pengu-rusan sepeda ontel dan jalur-nya daripada mengurusi pela-yanan masyarakat” ujarsumber.

Diduga telah melakukanperbuatan melanggar hukumdengan memperkaya diriserta terindikasi “SelingkuhTerhadap Negara” terkait de-ngan indikasi setoran setoran,baik dari setoran setoran pro-yek perawatan cleaning ser-vice, proyek pemeliharaan,dan setoran dari honor panitiapelaksana kegiatan.

Praktik korupsi, kolusi,nepotisme di Kantor WalikotaJaksel tersebut diduga mulaiterjadi sejak tahun anggaran2007, 2008, 2009 dan 2010lalu, tanpa dapat tersentuh hu-kum untuk terciptanya supre-masi hukum dan pemerin-tahan yang bersih maupuntransparan.

Contohnya, anggaranperawatan gedung, genset,AC, lift dan splingker jugadiduga pakai sistim setoran.Adapun proses tender untukproyek cleaning service terin-dikasi sudah diatur sedemikianrupa dan melanggar Keppres80/2003 serta Perpres peru-bahannya.

Di dalam Undang-Un-dang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tin-dak Pidana Korupsi sebagai-mana telah diubah olehUndang-Undang Nomor 20Tahun 2001 Pasal 12, tersurat

dengan jelas, bahwa “Dipi-dana dengan penjara seumurhidup atau penjara paling se-dikit 4 (empat) tahun dan pal-ing lama 20 (dua puluh) tahundan pidana denda paling sedikitRp 200.000.000,- (dua ratusjuta rupiah) dan paling banyakRp 1.000.000.000,- (satumiliar rupiah): poin a. Pegawainegeri atau penyelenggaranegara yang menerima hadiahatau janji, padahal diketahuiatau patut diduga bahwahadiah atau janji tersebutdiberikan untuk menggerak-kan agar melakukan, tidakmelakukan sesuatu dalam ja-batannya, yang bertentangandengan kewajibannya; poin b.Pegawai negeri atau penye-lenggara negara yang meneri-ma hadiah, padahal diketahuiatau patut diduga bahwa ha-diah tersebut diberikan sebagaiakibat atau disebabkan karenatelah melakukan, tidak mela-kukan sesuatu dalam jabatan-nya yang bertentangan dengankewajibannya.”

Bila dilakukan pengkajiandengan honor panitia padaproyek cleaning service dima-na anggarannya “dipecah”padahal dapat dikerjakan de-ngan satu panitia, diduga su-dah terjadi pemborosan uangnegara. Tetapi, kenapa padaanggaran 2009 dan 2010proyek tersebut dipecah se-dangkan pada tahun anggaran2011 baru baru ini tidak “dipe-cah”, sangat dipertanyakankeberadaannya, tandassumber.

Sotar Harahap dan Syah-rul Effendi juga disinyalirkonspirasi untuk perkaya dirisecara bersama sama denganmelakukan mark up terhadapHonorarium Panitia PelaksanaKegiatan dengan nomorrekening 5.2.1.01.01 senilaimiliaran rupiah yang belumdapat tersentuh hukum sampaisaat ini.

Ketika hal tersebut di-konfirmasi ke Walikota Jakselsaat Syahrul Effendi menjabatWalikota, Sekretaris KotaJaksel Syamsudin Noor men-jawab surat konfirmasi de-ngan membantah keras,bahwa Syahrul Effendi tidakada melakukan korupsi, pada-hal ketika indikasi korupsi ter-sebut terjadi, Syamsudin Noorbelum menjabat Seko Jaksel.

Seko Jaksel SyamsuddinNoor Bantah KerasIndikasi Korupsi SyahrulEffendi

Walaupun SyamsuddinNoor baru menjabat Sekre-taris Kota (Seko) AdministrasiJakarta Selatan pada tahun2011 baru-baru ini, dan indikasikorupsi yang dikonfirmasiadalah anggaran tahun 2009dan 2010 lalu, namun SekoJaksel Syamsuddin Noor“berani” membantah keras in-dikasi korupsi yang dilakukanoleh Walikota Jaksel SyahrulEffendi, seolah-olah pada saatindikasi korupsi tersebutterjadi, Syamsuddin Noormengetahui dengan jelas, danikut mendengar, atau melihatdan atau menyaksikan se-hingga dari surat bantahan

tersebut, seolah olah Syam-suddin Noor sudah siap men-jadi saksi bila dipanggil pe-nyidik bahwa indikasi korupsitersebut tidak benar, padahalsurat konfirmasi ditujukankepada Syahrul Effendi sela-ku Walikota dengan tembusansurat Seko Syamsuddin Noor.

Sesuai dengan surat ja-waban konfirmasi dari SekoJaksel Nomor 1123/-078.24tertanggal 6 Oktober 2011,yang tersurat dengan jelas,Menanggapi surat SaudaraNomor 035/KF-SK/11 tanggal19 Sepetember 2011 perihalkonfirmasi/klarifikasi, denganini dapat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut; Terkaitdengan Anggaran OtonomiDaerah, Pemerintahan U-mum, Administrasi KeuanganDaerah Tahun Anggaran2010 lalu dengan anggarankegiatan Rp 143.799.000.000,-dan total rekening Rp135.983.149.600,- dan di-kembalikan ke Kas DaerahRp 7.815.850.400,- dapatkami jelaskan bahwa Angga-ran Kegiatan maupun totalRekening Pengeluaran sertajumlah pengembalian ke KasDaerah tidak sesuai denganlaporan realisasi anggaranyang ada di kota AdministrasiJakarta Selatan sehingga kamitidak bisa menjelaskan apayang dimaksud dengan ada-nya dugaan tentang Korupsi,Kolusi, Nepotisme danGratifikasi.

Bahwa adanya indikasiMark Up dan fiktif terhadapanggaran perawatan lift, acdan genset adalah tidak benar,karena kegiatan tersebut diatas sudah dilakukan sesuaidengan prosedur atau aturanyang berlaku mulai dari prosesperencanaan dengan pelaksa-naan di lapangan. Secara ber-tahap dan berjenjang bahwaproses sudah dilalui melaluiproses perencanaan oleh un-sur dinas teknis, proses pele-langan dilakukan oleh PanitiaPengadaan Barang dan Jasaserta proses pelaksanaan dilapangan diawasi juga olehunsur Suku Dinas Teknis be-gitupun proses penagihan ataupencairan dilakukan sesuaidengan aturan dan sebelumpencairan terlebih dahuludilakukan pemeriksaan olehpanitia pemeriksa serah te-rima pekerjaan. Perlu kamisampaikan bahwa kegiatantersebut merupakan kegiatanyang sifatnya terus menerussesuai dengan Pergub 23tahun 2008 sistem kontrak-nya menggunakan kontraktahun jamak selama 12 bulansehingga sejak penandatangankontrak sampai dengan bera-khirnya masa kontrak ke-giatan tersebut masih tang-gungjawab pihak PenyediaJasa.

Bahwa perawatan MobilDinas tahun anggaran 2008,2009, 2010 diduga terjadiMark Up dan fiktif itu juga ti-dak benar, dapat dijelaskanbahwa pemeliharaan Kenda-raan Dinas operasional per-baikan service besar dan keciltelah diatur oleh PeraturanGubernur Kepala DaerahKhusus Ibukota Jakarta No.38 tahun 2010 tentang Pem-

berian Jatah Uang ServiceKendaraan Dinas Opera-sional Pemerintah KhususIbukota Jakarta. Dimana BabII pelaksanaan service dalampasal 2 bahwa Service Ken-daraan bermotor dinas ope-rasional sebagaimana dalampasal 1 terdiri dari service be-sar dan kecil pasal 3: servicekecil kendaraan bermotordinas roda 4 (empat) dilaku-kan 8 (delapan) kali dalam 1(satu) tahun, sedangkan roda2 (dua) dilakukan 10 kalidalam 1 (satu) tahun, dan ser-vice besar kendaraan ber-motor dinas roda 4 (empat)dilakukan 4 (empat) kali dalam1 (satu) tahun, sedangkan roda2 (dua) dilakukan 2 kali dalam1 (satu) tahun. Dalam pasal4: jatah service kecil dan ser-vice besar diberikan setiap 3bulan dalam bentuk uang jeniskelompok I dan II yangbesarnya dari perkalian jenisservice, jumlah bulan denganpatokan harga service yangditetapkan oleh Gubernur Ke-pala Daerah Khusus IbukotaJakarta. Adapun perbaikanKendaraan Dinas Opera-sional melalui bengkel-bengkelyang telah ditetapkan olehKepala Badan PengelolaKeuangan Daerah ProvinsiDKI Jakarta.

Walikota Jakarta SelatanSyahrul Effendy,SH,MMterindikasi perkaya diri denganmelakukan konspirasi ber-sama Sotar Harahap dari se-toran-setoran hal ini tidakbenar sama sekali bahwa se-mua kegiatan sudah dilakukansesuai prosedur, kegiatan yangdipihak ketigakan telah dilak-sanakan sesuai Perpres 54tahun 2010 tentang PedomanPelaksanaan Penyedia Ba-rang/Jasa Pemerintah.

Berkembangnya opinibahwa rehab Rumah DinasWalikota Jakarta Selatantahun anggaran 2009, 2010dimana kontraktor pelaksanaadalah Saudara (kerabat) dariWalikota itu tidak benar, perlukami jelaskan bahwa padatahun anggaran 2008 terdapatbiaya pemeliharaan RumahDinas Walikota Rp434.508.433,- . Setelah dila-kukan pelelangan dimenang-kan oleh PT. HEXADAYAPUTRA SEJATI namunsetelah pelaksanaan ternyataditemukan dokumen (SBU)dari Penyedia Jasa tersebutpalsu sehingga terhadap pe-nyedia barang jasa tersebutterjadi pemutusan kontraksepihak dan anggaran terse-but tidak dibayarkan ataudirealisasikan dan dikemba-likan ke Kas Daerah. Atasperhatian saudara saya ucap-kan terima kasih.

Adapun surat jawabankonfirmasi tersebut dibuattembusannya kepada: Wali-kota Jakarta Selatan, Inspek-tur Pembantu Kota Adm Ja-karta Selatan, Asisten Pere-konomian dan AdministrasiSeko Adm Jakarta Selatan.

Di lain sisi, surat jawabantersebut muncul karena ada-nya surat konfirmasi dari Re-daksi Rakyat Bicara Newsuntuk mempertanyakan de-ngan tujuan terciptanyapemberitaan yang berim-

bang, yaitu dengan beberapapertanyaan: “Menindaklanjuti2 (dua) surat konfirmasi kamiterdahulu kepada BapakSyahrul Effendi, SH, MSiselaku Walikota Jakarta Sela-tan dan Pejabat Publik dimanasampai saat ini kami masihmenunggu surat jawaban darisurat konfirmasi tersebut. Me-nurut Bapak selaku WalikotaJaksel dan Pejabat Publik, bilaada surat konfirmasi dari me-dia apakah hal tersebut seha-rusnya dijawab atau tidak?”

Sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008tentang Keterbukaan Infor-masi Publik pasal 3 bahwatujuan Undang-Undang terse-but adalah: Menjamin hakwarga negara untuk menge-tahui rencana pembuatankebijakan publik, programkebijakan publik dan prosespengambilan keputusan publik,serta alasan pengambilansuatu keputusan public; Men-dorong partisipasi masyara-kat dalam proses pengambilankebijaksanaan publik; Mening-katkan peran aktif masyakatdalam pengambilan kebijakanpublik dan pengelolaan BadanPublik yang baik; Mewujud-kan penyelenggaraan negarayang baik, yaitu yang trans-paran, efektif dan efisien,akuntabel serta dapat diper-tanggungjawabkan; Menge-tahui alasan kebijakan publikyang mempengaruhi hajathidup orang banyak; Me-ngembangkan ilmu pengeta-huan dan mencerdaskan ke-hidupan bangsa; dan/atau;Meningkatkan pengelolaandan pelayanan imformasi yangberkualitas di Indonesia.Untuk terciptanya pemberita-huan yang akurat dan berim-bang sesuai dengan UndangUndang Pers No 40/1999 danmenghormati Undang UndangNo 14/2008 tentang Keter-bukaan Informasi Publik,menurut Bapak selaku Wali-kota dan Pejabat Publik, apa-kah surat konfirmasi dari me-dia perlu dijawab atau tidak,baik secara tertulis maupunsecara lisan.

Terkait dengan anggaranOtonomi Daerah, Pemerin-tahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah T.A 2010lalu dengan anggaran ke-giatan Rp. 143.799.000.000,-dan total rekeningRp.135.983.149.600,- dan

dikembalikan ke KasDaerah Rp. 7.815.850.400,-.Total Rekening Rp.135.983.149.600,- terindikasisarat dengan korupsi, kolusi,nepotisme dan gratifikasi.Bagaimana sebenarnya yangterjadi? Kami minta untukkonfirmasi.

Walikota Jakarta SelatanSyahrul Effendi, SH, MMterindikasi perkaya diri denganmelakukan “konspirasi” ber-sama Sotar Harahap dari “se-toran-setoran” tersebut. Ba-gaimana komentar anda ter-kait hal tersebut? Kami mintakonfirmasi dan atau klari-fikasi.

Sesuai dengan opini yangberkembang bahwa pera-watan mobil dinas TahunAnggaran 2008, 2009 dan2010 silam diduga terjadi markup dan fiktif karena mobildinas tersebut masih kondisibaik, tetapi sudah dibuat kon-disi rusak sedemikian rupa dananggaran perawatan dikeluar--kan untuk perkaya diri. Kamiminta konfirmasi dan atauklarifikasi.

Indikasi mark up danfiktif terhadap anggaran pera-watan lift dan AC KantorWalikota Jakarta Selatan Ta-hun Angggaran 2008, 2009,2010 lalu. Apakah benar demi-kian? Kami minta konfirmasidan atau klarifikasi.

Indikasi korupsi dan ko-lusi pada anggaran perawatanGenset pada tahun 2008, 2009dan 2010 lalu. Hal tersebutdiduga juga terjadi korupsi dankonspirasi. Diharapkan untukdapat konfirmasi dan atauklarifikasi.

Berkembangnya opinibahwa proyek rehab rumahdinas Walikota Jakarta Sela-tan Tahun Anggaran 2009 dan2010, dimana kontraktor pe-laksana adalah saudara dariwalikota sendiri dan dokumenpenawaran ditemukan indikasi“pemalsuan dokumen’’. Ba-gaimana komentar andaterkait hal tersebut?

Ketika surat jawabantersebut dikonfirmasi kembali,apakah Seko Jaksel Syam-suddin Noor mengetahui de-ngan jelas indikasi korupsiSyahrul Effendi, karena saatindikasi korupsi tersebutterjadi, Syamsuddin Noorbelum menjabat Seko Jaksel,Syamsuddin Noor tak berse-dia memberikan komentar.(Polman/Minggus/STR)

Telusuri Indikasi Korupsi Syahrul Effendi .....Sambungan dari halaman 1

SELAMATJUBILEUM 150 TAHUN HKBP

Tabloid RBNan. Pemimpin Redaksi

t td .

Rodeo Sujana MarbunWakil Pemimpin Redaksi

Tabloid RBNOnl ine : ht tp :/ /i ssu. com/

tab lo i d_rb n

Mengucapkan

Estetika 7EDISI 14 | TAHUN II | 05 DESEMBER - 19 DESEMBER 2011

Penelitian/Pengujian dan Pengesahan PertanggungjawabanKeuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan 89.177.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 9.874.000,00- Belanja Fotocopy 59.339.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 19.964.000,00Penyusunan Anggaran Pemerintah Kota Adm Jakarta Selatan Tahun 2011 85.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00- Belanja Fotocopy 15.000.000,00- Belanja Sewa Tempat 10.000.000,00- Belanja Makanan dn Minuman Harian Pegawai 20.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Printer 5.000.000,00Penyusunan Perubahan Anggaran Pemerintah Kota Adm. Jakarta Selatan 2010 75.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00- Belanja Fotocopy 15.000.000,00- Belanja Sewa Tempat 5.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 20.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00Evaluasi dan Pelaporan Surat Penyediaan Dana 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 20.000.000,00- Belanja Fotocopy 20.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 40.000.000,00Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Bidang AsistenPerekonomian dan Administrasi 75.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 16.000.000,00- Belanja Fotocopy 16.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 16.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.000.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 20.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00- Belanja Fotocopy 15.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 20.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00Pengembangan Wawasan Bidang Administrasi and Keuangan 75.000.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 10.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00- Belanja Fotocopy 5.000.000,00- Belanja Sewa Tempat 10.000.000,00- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00- Biaya Kepesertaan 15.000.000,00- Uang Saku/Transport 10.000.000,00Pengamanan Pasca Penertiban Jakarta Selatan 2.000.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 250.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 24.000.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 6.000.000,00- Belanja Penjilidan 12.000.000,00- Belanja Fotocopy 24.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.654.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.000.000,00Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan PemerintahKota Administrasi Jakarta Selatan 2.000.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 250.000.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 30.000.000,00- Belanja Cetakan Umum 50.000.000,00- Belanja Penjilidan 30.000.000,00- Belanja Fotocopy 300.000.000,00- Belanja Sewa Meja/Kursi 80.000.000,00- Belanja Sewa Tenda 80.000.000,00- Belanja sewa Sound System 40.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 980.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.000.000,00Pembinaan dan Peningkatan Koordinasi Pemerintah Kota Jak-Sel denganOrganisasi Sosial, Keagamaan dan Kemasyarakatan serta Lembaga Pendidikan 493.400.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.000.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 20.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 60.000.000,00- Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 15.000.000,00- Belanja Pelayanan Santunan Sosial 0,00- Belanja Cetakan Umum 35.000.000,00- Belanja Fotocopy 25.000.000,00- Belanja Sewa Meja/Kursi 10.000.000,00- Belanja sewa Sound System 3.400.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 85.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 200.000.000,00Pelaksanaan Tutup Buku Setko. Adm. Jakarta Selatan 86.300.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 37.364.000,00- Belanja Fotocopy 14.736.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 34.200.000,00Cleaning Service Bassment I, II Kantor WalikotaJakarta Selatan Jl. Prapanca Raya No. 9 200.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.800.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 177.200.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Cleaning Service Lantai 1 dan 2 Kantor Walikota Jakarta SelatanJl. Prapanca Raya No. 9 430.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.575.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.200.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 392.725.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Cleaning Service Lantai 3 s/d 5 Kantor WalikotaJakarta Selatan Jl. Prapanca Raya 9 500.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.000.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 459.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Cleaning Service Lantai 6 s/d 9 Kantor WalikotaJakarta Selatan Jl. Prapanca Raya 9 630.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.440.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 582.060.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Cleaning Service Lantai 10 s/d 13 Kantor WalikotaJakarta Selatan Jl. Prapanca Raya 9 650.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.150.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 601.350.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Cleaning Service Lantai 14 s/d 17 Kantor WalikotaJakarta Selatan Jl. Prapanca Raya 9 650.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.150.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 601.350.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Cleaning Service Blok I Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Trunojoyo 1 275.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.700.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 248.300.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Cleaning Service Blok II Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Trunojoyo 1 250.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.250.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 224.750.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Cleaning Service Blok III Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Trunojoyo 1 250.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.250.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 224.750.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Cleaning Service Blok IV Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Trunojoyo 1 250.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.250.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00

- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 224.750.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Cleaning Service Blok V Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Trunojoyo 1 330.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.150.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.500.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 300.850.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Cleaning Service Plaza dan Taman Kantor WalikotaJakarta Selatan JL. Trunojoyo 1 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.150.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 88.250.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Cleaning Service Halaman Kantor WalikotaJakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.150.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 88.250.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Cleaning Service Basement I, II Gedung Sayap AJL. Prapanca Raya No. 9 450.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.580.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.600.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 411.320.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Cleaning Service Rumah Dinas Kantor Walikota Jakarta Selatan 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.150.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 89.950.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00Cleaning Service Lapangan Tenis KantorWalikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 50.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 400.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 43.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00Pemeliharaan Taman Ade Irma Suryani dan Taman WadukKantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 100. 000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.150.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 89.950.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00Potnisasi di Lingkungan Kantor WalikotaJakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 300.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.775.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.600.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 270.625.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Pengharum Ruangan di Lingkungan KantorWalikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 300.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.775.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.600.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 270.625.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Cleaning Service Basement I, II Gedung Sayap BJL. Prapanca Raya No. 9 450.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.580.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.600.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 411.320.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Penyediaan Jasa Telepon, Air dan Listrik (TAL)Kantor Walikota Jakarta Selatan 7.200.000.000,00- Belanja Telepon 1.650.000.000,00- Belanja Air 1.900.000.000,00- Belanja Listrik 3.650.000.000,00Evaluasi dan Koordinasi Tertib Administrasi Ketatausahaan diLingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 50.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.350.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 4.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 800.000,00- Belanja Penjilidan 3.000.000,00- Belanja Fotocopy 5.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.850.000,00- Uang Saku/Transport 4.000.000,00Peningkatan Kinerja Operasional Induk Tata Usaha dan Cabang Tata Usahadi Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 150.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.250.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 4.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 13.530.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2.620.000,00- Belanja Cetakan Khusus 10.000.000,00- Belanja Fotocopy 10.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 14.600.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00- Uang Saku/Transport 68.000.000,00Penataan, Penyusutan dan Perawatan ArsipTingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan 250.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.250.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 8.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 27.000.000,00- Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 24.000.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 11.750.000,00- Belanja Cetakan Khusus 33.000.000,00- Belanja Penjilidan 7.500.000,00- Belanja Fotocopy 20.000.000,00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 40.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 50.500.000,00- Uang Saku/Transport 8.000.000,00Bimbingan dan Konsultasi Penyusunan RKA, DPA dan Laporan Kinerja 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.000.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 9.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 12.000.000,00- Belanja Fotocopy 12.000.000,00- Belanja Sewa Tempat 18.000.000,00- Belanja Sewa Komputer dan Printer 12.000.000,00- Belanja Sewa Proyektor/OHP/Infocus/LCD/HDTV 6.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Peningkatan Koordinasi Antara Kota AdministrasiJakarta Selatan dengan Instansi Terkait 60.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00- Belanja Fotocopy 10.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 10.500.000,00Monitoring Gaji, SPP, SPM Giro 100.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 19.390.000,00- Belanja Fotocopy 20.646.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 59.964.000,00Pembinaan Bendaharawan 53.483.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 7.200.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 26.286.000,00- Belanja Fotocopy 9.813.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 10.184.000,00Pelaksanaan Operasional Tim PertimbanganPengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu 77.361.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 41.127.000,00- Belanja Penjilidan 400.000,00- Belanja Fotocopy 11.362.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 22.822.000,00- Belanja Modal Pengadaan Printer 1.650.000,00Peningkatan Bidang Perbendaharaan dengan Instansi Terkait 57.562.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 11.011.000,00- Belanja Fotocopy 13.263.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 33.288.000,00Pelaksanaan Kegiatan Operasional Belanja Pegawai 100.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 19.924.000,00- Belanja Fotocopy 36.452.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 43.624.000,00Penerapan Sistem Pencairan SPM Giro 373.900.000,00- Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.200.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 149.850.000,00

Berikut Anggaran TA 2010 Terindikasi Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Gratifikasi oleh Syahrul Effendi dan Sotar Harahap Untuk Perkaya Diri- Belanja Alat Tulis Kantor 15.560.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 2.600.000,00- Belanja Fotocopy 41.226.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 59.964.000,00- Belanja Pengadaan Komputer Mainframe/Server 100.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Printer 2.500.000,00Penyediaan Penunjang Kegiatan Rutin dan Rapat-rapat Dinas di LingkunganPemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 300.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 200.000.000,00Penyediaan Jasa Sarana Penyedia Tenda, Kursi dan Sound System KegiatanOperasional Kerumahtanggaan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 200.000.000,00- Belanja Sewa Meja/Kursi 75.000.000,00- Belanja Sewa Tenda 100.000.000,00- Belanja Sewa Sound System 25.000.000,00Peninggian Pagar Gedung Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 150.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.850.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00- Belanja Pemeliharaan Pagar Tanaman 132.050.000,00Pemeliharaan Building Management System (BMS) KantorWalikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.100.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00- Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 91.000.000,00Pemeliharaan Pengolahan IPAL Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Trunojoyo 1 50.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.125.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 460.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 200.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 250.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00- Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Kotor/Limbah (IPAK/IPAL) 45.665.000,00Pemeliharaan Jam Dinding Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 30.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.875.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 460.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 200.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 250.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 250.000,00- Belanja Pemeliharaan Jam Dinding/Meja 26.965.000,00Penyediaan Kelengkapan Kamar Mandi di LingkunganKantor Walikota Jakarta Selatan 50.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 460.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 150.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 250.000,00- Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 47.940.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 200.000,00Peremajaan Taman Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.150.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00- Belanja Pemeliharaan Taman dan jalur Hijau 88.250.000,00Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional(Perbaikan, Service Besar dan Kecil) 2.930.794.000,00- Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Mikro Bus 1.326.686.000,00- Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Truck 417.296.000,00- Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up 729.238.000,00- Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 457.574.000,00Pemeliharaan dan Perawatan KendaraanDinas Bermotor (KDO-BBM) 3.458.312.000,00- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 19.920.000,00- Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional 2.873.660.000,00- Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional 564.732.000,00Pemeliharaan dan Perawatan KDO (Perpanjangan STNK) 50.824.000,00- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 50.824.000,00Pelaksanaan Pengamanan Dalam di Lingkungan KantorWalikota dan Rumah Dinas Jabatan Walikota Jakarta Selatan 1.760.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.699.200.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 8.780.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.520.000,00- Belanja Fotocopy 10.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.500.000,00Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Atribut Petugas Pengamanan Dalamdi Lingkungan Kantor Walikota dan Rumah Dinas Walikota Jakarta Selatan 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.000.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00- Belanja Pakaian Kerja Lapangan 89.400.000,00Pelaksanaa Rapat Koordinasi Wilayah (RAKORWIL)Kota Administrasi Jakarta Selatan 159.371.400,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.318.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 14.500.200,00- Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 0,00- Belanja Penjilidan 902.000,00- Belanja Fotocopy 4.312.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 106.339.200,00Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Bidang Tatapraja TingkatKota Administrasi Jakarta Selatan 50.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 31.320.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 3.688.200,00- Belanja Penjilidan 690.000,00- Belanja Fotocopy 1.230.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 13.072.000,00Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan 176.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 89.679.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 14.496.000,00- Belanja Penjilidan 10.145.000,00- Belanja Fotocopy 6.200.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 55.480.000,00Persiapan Kegiatan Pekan Panutan PBB KotaAdministrasi Jakarta Selatan 82.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00- Belanja Barang Pakai Habis 4.999.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 0,00- Belanja Cetakan Khusus 12.250.000,00- Belanja Penjilidan 900.000,00- Belanja Fotocopy 3.045.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.805.400,00Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan BendaraPengeluaran Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 120.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 49.970.000,00- Belanja Cetakan Umum 10.030.000,00- Belanja Fotocopy 60.000.000,00Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan PetugasPenatausahaan Keuangan 106.832.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.600.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 20.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 9.651.000,00- Belanja Fotocopy 9.581.000,00- Belanja Sewa Tempat 30.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 15.000.000,00- Uang Saku/Transport 8.000.000,00Cleaning Service I s/d III Gedung Sayap A JL. Prapanca Raya No. 9 700.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.600.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 603.900.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.000.000,00Cleaning Service IV s/d VI Gedung Sayap A JL. Prapanca Raya No. 9 700.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.600.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 603.900.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.000.000,00Cleaning Service VII s/d X Gedung Sayap A JL. Prapanca Raya No. 9 700.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.700.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 3.000.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 647.800.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Sistem Pengendalian Program dan Anggaran 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 40.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 12.000.000,00- Belanja Fotocopy 12.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 24.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00Penyediaan Jasa Internet 12.000.000,00

Bersambung ke hal. 9

Estetika 8EDISI 14 | TAHUN II | 05 DESEMBER - 19 DESEMBER 2011

Sejarah Berdirinya Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)Nama Ephorus HKBP dari Nommensen Hingga Sekarang

NO NAMA DARI SAMPAI KETERANGAN1 1 Pdt. Dr. I. L. Nommensen 1881 1918 Ephorus pertama

2 2 Pdt. Valentin Kessel 1918 1920 Pejabat sementara Ephorus

3 3 Pdt. Dr. Johannes Warneck 1920 1932  

4 4 Pdt. P. Landgrebe 1932 1936  

5 5 Pdt. Dr. E. Verwiebe 1936 1940  

6 6 Pdt. H. F. De Kleine 1940 1940 Pejabat Ephorus

7 7 Pdt. K. Sirait 1940 1942 Orang Batak pertama yang menjadi

Ephorus

8 8 Pdt. Dr. (H. C.) Justin Sihombing 1942 1950  

9 Pdt. Dr. (H. C.) Justin Sihombing 1950 1960  

10 Pdt. Dr. (H. C.) Justin Sihombing 1960 1962  

11 9 Pdt. Dr. (H. C.) T. S Sihombing 1962 1974 Terpilih dalam Sinode Godang

Istimewa

12 10 Pdt. G. H. M. Siahaan 1974 1981  

13 Pdt. G. H. M. Siahaan 1981 1986  

14 11 Pdt. Dr. Hc. S. A. E. Nababan (LLD) 1986 1998 Terjadi Krisis HKBP (1992 - 1998)

yang menghasilkan dualisme

kepemimpinan hingga 1998

15 12 Pdt. Dr. P. W. T. Simajuntak 1993 1998 Terpilih dalam Sinode Godang

Istimewa

16 13 Pdt. Dr. J. R. Hutauruk 1998 1998 Terpilih sebagai Pjs. Ephorus dalam

Sinode Godang ke-53

17 Pdt. Dr. J. R. Hutauruk 1998 2004 Terpilih dalam Sinode Godang

Rekonsiliasi

18 14 Pdt. Dr. Bonar Napitupulu 2004 2008  

19 Pdt. Dr. Bonar Napitupulu 2008 2012 Terpilih dalam Sinode Godang HKBP

ke 59 di Seminarium Sipoholon

Keterangan Tabel (Di-kutip dari Buku Acara Jubi-leum 150 Tahun HKBP)

Huria Kristen BatakProtestan (HKBP) adalahGereja Protestan terbesar dikalangan masyarakat Batak,bahkan juga diantara GerejaGereja Protestan yang ada diIndonesia, dan menjadikannyapula organisasi keagamaanterbesar ketiga setelah Nah-dlatul Ulama dan Muham-madiyah. Gereja ini tumbuhdari misi RMG (RheinischeMissions-Gesselschaft) dariJerman dan resmi berdiri ditanah Batak pada 7 Oktober1861.

Saat ini, HKBP memilikijemaat sekitar 4,5 juta anggotadi seluruh Indonesia. HKBPjuga mempunyai beberapagereja di luar negeri seperti diSingapura, Kuala Lumpur, LosAngeles, New York, Seattledan di Negara bagian Colo-rado. Meski memakai namaBatak, HKBP juga terbukabagi suku bangsa lainnya.

Sejak pertama kali berdiri,HKBP berkantor pusat di Pea-raja (Kabupaten TapanuliUtara, Sumatera Utara) yangberjarak sekitar 1 km dari pu-sat Kota Tarutung, ibukota ka-bupaten tersebut. Pearaja me-rupakan sebuah desa yangterletak di sepanjang jalanmenuju Kota Sibolga (IbukotaKabupaten Tapanuli Tengah).Komplek Perkantoran HKBP,Pusat Administrasi OrganisasiHKBP, berada dalam area le-bih kurang 20 hektar. Di kom-pleks ini juga Ephorus (=Us-kup) sebagai tempat PimpinanTertinggi HKBP berkantor.

HKBP adalah anggotaPersekutuan Gereja Gereja diIndonesia (PGI), anggota De-wan Gereja Gereja Asia(CCA), dan juga anggota De-wan Gereja-gereja se-Dunia(DGD). Sebagai gereja yangberazaskan ajaran Lutheran,HKBP juga menjadi anggotadari Federasi Lutheran se-

Dunia (Lutheran World Fed-eration) yang berpusat diJenewa, Swiss.

Sejarah HKBP1824 – Pekabar Injil

datang ke tanah Batak untukpertama kali dari Gereja Bab-tis Inggris yaitu : Pdt. Burtondan Pdt. Ward.

1825 – 1829 – PerangTuanku Rao (Perang Bonjol)yang melibatkan bangsaBatak.

1834 – Pdt. SamuelMunson dan Pdt. HendyLyman datang ke Tanah Ba-tak disuruh oleh PersekutuanZending Boston, akan tetapimereka dibunuh di DesaLobu Pining.

1840 – Franz WilhelmJunghun mempelajari BahasaBatak dan Adat Batak,memberitahukan BangsaEropa mengenai BangsaBatak.

1849 – Herman Neu-bronner Van Der Tuuk dariAmsterdam disuruh Perse-kutuan Bibel Netherland me-neliti Bangsa Batak. Dia sem-pat menuliskan Alkitab ber-bahasakan Bahasa Batak,menulis tata Bahasa Batakdan membuat kamus BahasaBatak – Belanda besertacerita-cerita rakyat.

1853 – Akibat perlakuanyang tidak simpatik dari sukuBanjarmasin terhadap pen-deta, maka Dr. Fabri pimpinandari Rheinische Zending-Belanda memutasikan parapendeta dari Banjarmasin keTanah Batak, setelah mem-baca surat yang datang dariTanah Batak tentang peka-baran Injil yang baru dirintisdi Tanah Batak.

1857 – Pdt. Van Asseltdari Ermelo-Belanda, utusanDs. Witteveen, melakukanpelayanan di Desa ParauSorat, Sipirok, TapanuliSelatan.

1861 – 31 Maret –Sebagai tanda diterimanyapekabaran Injil di Tanah Batak

dimulai dengan adanya BaptisPerdana yang dilakukan olehPdt. Van Asselt terhadap duaorang Suku Batak (JakobusTampubolon dan Simon Sire-gar) di Parau Sorat. Ini adalahBabtisan Pertama yang diteri-ma oleh orang Batak dan se-jak tanggal ini sampai seka-rang diperingati sebagai HariHakaristenon di Tapanuli. 7Oktober – Merupakan hari la-hirnya Huria Kristen BatakProtestan (HKBP), ditandaidengan berundingnya empatorang Missionaris, Pdt. Heine,Pdt. J. C. Klammer, Pdt. Betzdan Pdt. Van Asselt (merekaberasal dari Zending EmerlloBelanda dan Zending Rhei-nische Mission Jerman). Ke-empat tenaga Zending inimengadakan rapat di Sipirokuntuk membicarakan pemba-gian wilayah pelayanan diTapanuli.

1862 – BerdirinyaJemaat di Sarulla danPangalaon Pahae.

1864 – 20 Mei – Pdt. I.L. Nommensen membangungedung di Dusun Dame Iyang terletak di Desa Sait-nihuta Ompu Sumurung, ke-mudian dinamakannya Go-dung Huta Dame. 29 Mei –Pdt I. L. Nommensen menga-dakan kebaktian minggu per-tama di Godung Huta Dame,dan meresmikan gereja perta-ma yang dibangunnya di Ta-nah Batak, yaitu HKBPSaitnihuta (Huta Dame Sait-nihuta) dan HKBP Pearaja(Kedua gereja ini satu kepa-nitiaan dalm merayakan Pes-ta Jubileum. Pada tanggal 20Mei 1964, HKBP Pearajamerayakan Pesta Jubileum ke100 tahun, tetapi untuk se-lanjutnya, tanggal 29 Meimerupakan tanggal resmiPesta Jubileum yang akandilakukan oleh kedua gerejaini). 25 Desember – Pem-babtisan kepada 3 orang Ba-tak di Gereja Sipirok, yaituThomas Siregar, Pilipus

Harahap dan JohannesHutabarat yang dibabtis olehPdt. Klammer.

27 Agustus 1865 –Pembabtisan pertama kepada13 orang di Silindung

1867 – Berdiri JemaatHKBP Pansurnapitu

1868 – Berdiri SekolahGuru di Parau Sorat, Sipirok,Tapanuli Selatan, Murid per-tama berjumlah 5 orang, yaitu: Thomas, Pauluis, Markus,Johannes dan Epraim. Gurumereka adalah Dr. A.Schreiber dan Leipold

1870 – Permulaanberdirinya Jemaat di Sibolgadan Sipoholon

1872 – Berdiri SekolahNormal Pemerintah di Tapa-nuli Selatan dan Jemaat diBahal Batu

1877 – Berdiri Semi-narium di Pansurnapitu, jumlahmurid pertama 12 orang

1878 – Pdt. I. L.Nommensen menerjemahkanInjil ke Bahasa Batak dalamAksara Batak dan Aksara La-tin : 306 Desa di Lembah Silin-dung masuk dalam Pemerin-tahan Kolonial Belanda

1879 – Pdt. A. Schreibermenerjemahkan PerjanjianBaru kedalam Bahasa BatakAngkola

1881 – DiresmikanHKBP di Balige: PenyusunanAturan Dasar dan AturanRumah Tangga HKBP, dan

Pdt. I. L. Nommensendianggkat menjadi EphorusHKBP

1883 – Sekolah PendetaPertama dibuka dan 4 orangputera Batak pertama untukSekolah Pendeta, yaitu : Jo-hannes Siregar, Markus Sire-gar, Petrus Nasution danJohannes Sitompul. Tetapi,Johannes Sitompul wafat se-belum menyelesaikanstudinya.

19 Juli 1885 –Pemberkatan Pendeta Batakyang pertama di HKBPPearaja, yakni : JohannesSiregar, Markus Siregar,Petrus Nasution.

13 Juli 1889 – DiutusRMG Nona Hester Needham(23 Januari 1885 – 12 Mei1897) melayani kaum ibu danwanita. Ini menjadi awal pe-layanan kepada kaum wanitadan anak-anak di TanahBatak. Pelayanan NonaHester Needham dibantu olehNona Thora di Silindung danNona Nieman di Toba.

1890 – 1 Januari – TerbitSurat Parsaoran Immanuel(Jurnal Gereja). 8 Januari –Dimulai Nona Hester Need-ham melayani anak-anak,kaum perempuan di Pansur-napitu, serta turut membim-bing murid-murid SekolahPendeta di Seminari Pan-surnapitu.

1893 – Sekolah Zendingmendapat subsidi dariPemerintah

1894 – Perjanjian Lamaditerjemahkan ke dalamBahasa Batak oleh Pdt. P. H.Johannsen

16 Juli 1895 – NonaHester Needham ditemaniseorang gadis Mandailing,Domi, mengadakan perja-lanan ke MuarasipongiKotanopan.

3 Mei – 26 Juli 1896 –Nona Hester Neddhammelayani di Malintang, me-nginjili di tengah-tengah pe-nganut agama alin diMandailing Nametmet. Juli,Nona Hester Needham mela-yani di Maga hingga akhirhayatnya, serta dimakamkandi tanah yang telah dibelinyasebelumnya.

1898 – Terbit untukpertama kalinya KalenderGereja

1899 – Dimulai“Pardonaion Mission Batak”yang didirikan orang KristenBatak serta dipimpin Pdt. He-nock Lumbantobing menginjilidi daerah yang belum disentuhInjil, yakni : Pulo SamosirSimalungun dan Dairi.

1900- Berdiri SekolahAnak Raja dengan pengantarBahasa Belanda di Naru-monda Toba. Guru Pohing danPdt. Otto Marcks. Sekaligusberdiri di tempat yang samaSekolah Tukang. 2 Juni –Berdirinya Rumah Sakit diPearaja, yang di tahun 1928pindah ke Tarutung (RSUTarutung Sekarang). 5 Sep-tember – Berdiri perkam-pungan penderita Kusta diHuta Salem Laguboti.

1901 – SeminariPansurnapitu pindah keSipoholon

1902 – Disalin Pdt.Schutz Alkitab PerjanjianBaru ke Bahasa Angkolayang bertulis Latin

1903 – PemeberitaanInjil ke Tanah Simalungundimulai : Sekolah Anak Rajadi Narumonda menjadiSeminarium. 7 Oktober –Pesta Peringatan Kekristenanyang pertama di Tanah Batak.

1907 – Berdiri Jemaat diPematang Siantar

27 April 1908 – Harilahirnya Jemaat di Sidikalang

1911 – Berdirinya Distrikdi HKBP, yakni : TapanuliSelatan (dh. Angkola),Silindung, Humbang, Toba(termasuk Samosir),Sumatera Timur (Simalungun– Ookust).

1912 – Pendeta HKBPpertama di tempatkan diMedan

1917 – Hatopan KristenBatak berdiri di Tapanulisebagai organisasimasyarakat

23 Mei 1918 – Pdt. I. L.Nommensen meninggal duniadi Sigumpar

1918 – Pdt. V. Kesselmenjadi Pejabat Ephorushingga tahun 1920

1919 - Holland InlandSchool (HIS) Zending berdiridi Narumonda

1920 – Pdt. J. Warneckdipilih menjadi EphorusHKBP

1922 – Pendeta HKBPpertama ditempatkan di

Jakarta ; Guru Jemaat HKBPpertama ditempatkan di Pa-dang; 20 Juni – Sinode Agung(Sinode Godang) I di HKBP

1927 – Berdiri MULOKristen di Tarutung; Pela-yanan kepada kaum Mudayang dipimpin Dr. E.Verwiebe

1952 – Dalam rapatPemuda di Sipoholon ditetap-kan menjadi NHKBP, danmenjadi awal Minggu Kebak-tian NHKBP (Parheheon)

1930 – Berlaku AturanGereja (AD dan ART) yangBaru

11 Juni 1931 – HKBPdiakui Pemerintah denganBadan Hukum (Rechtperson)No. 48, yang tertulis di Staat-sblad Tahun 1932 No. 360

1932 – Pdt. P. Landgrebedipilih menjadi Ephorus

1934 – Berdiri SekolahTinggi Teologia di Jakarta,utusan HKBP yang pertamaadalah : T. S. Sihombing,

K. Sitompul, O. Sihotangdan P. T. Sarumpaet; PendetaHKBP yang pertama ditem-patkan di Kutacane, TanahAlas; Berdiri Sekolah Bibel-vrouw (Penginjil Wanita) diNarumondfa yang dipimpinZuster Elfrieda Harder. Tahun1938 sekolah ini pindah keLaguboti

1935 – PentahbisanBibelvrouw yang pertama

1936 – Pdt. E. Verweibedipilih menjadi Ephorus

1940 – 10 Mei – semuaPendeta Jerman yang mela-yani di HKBP dipenjarakanPemerintah Belanda. Mei –Juli – Pdt. H. F. De Kleinemenjadi Pejabat Ephorus. 10– 11 Juli – Sinode Godang,Pdt. K. Sirait dipilih menjadiVoorzitter (Ephorus) yangpertama dari Pendeta Batak

1942 – Pdt. JustinSihombing dipilih menjadiEphorus; Distrik Jawa Kali-mantan berdiri; 25 Nopember– berdiri Distrik Samosir

1946 – Sekolah GuruHuria (SGH) dibuka kembalidi Seminarium Sipoholon;

1947 – Berdiri kembaliSekolah Pendeta di Semi-narium Sipoholon

1950 – Pdt. JustinSihombing dipilih kembalimenjadi Ephorus HKBP danDs. K. Sitompul menjadiSekretaris Jenderal melaluiSinode Godang. 4 Nopember– Berdiri Sekolah TeologiaMenengah di Sipoholon

1952 – Berdiri SMA danSGA di Tarutung; HKBPmenjadi anggota LWF(Lutheran World Federation)

1954 – Pdt. B. Marpaungdiutus Zending Batakmenginjili di Pulau Mentawai.7 Oktober – Peresmian Uni-versitas Nommensen diPematang Siantar, sekaligusperpindahan PendidikanTeologia dari SeminariumSipoholon ke PematangSiantar. November – BerdiriDistrik Toba Husundutan

15 Desember – Penye-rahan Rumah Sakit HKBP

dari Pemerintah ke HKBP1992 23 – 28 Nopember

: Sinode Godang Ke 51. Ada3 agenda di Sinode Godang ini,yaitu; Penyelesaian KemelutHKBP, Periode Fungsionarisdan menetapkan AturanPeraturan (AD dan ART)HKBP untuk tahun 1992 s/d2002. Sinode berhasil memu-tuskan: Tim Penyelesaian Ke-melut dan Aturan HKBP 1992– 2002 (AD) tanpa peraturan(ART). Pemilihan Fungsio-naris HKBP tidak terlaksana,terjadi keributan dan perpe-cahan di tubuh HKBP hinggatahun 1998.

1993 11 – 13 Februari :Sinode Godang Istimewa diMedan melalui undangan Pe-jabat Ephorus. Di Sinode initerpilih Pdt. P. W. T. Siman-juntak sebagai Ephorus danPdt. S. M. Siahaan sebagaiSekretaris Jenderal.

1994.29 September – 1

Oktober : Sinode Godang ke52 menetapkan AturanPeraturan (AD & ART) tahun1994 – 2004. 23 Oktober :Peresmian HKBP Distrik In-donesia Timur (IBT)

Penyebaran Injil Awaldi Tanah Batak

Beberapa sumber men-catat bahwa pengabaran Injildi Tanah Batak dimulai se-menjak Pendeta Ward danPendeta Barton dari GerejaBabtis Inggris menyebarkanInjil. Usaha Pengabaran Injil;di Tanah Batak dimulaikembali di tahun 1834 dengandiutusnya Pdt. Samuel Mun-son dan Pdt. Henry Lymandari Badan Zending di Boston.Usaha ini mengalami kega-galan disaat kedua missionar-ies tersebut mati martir di Lo-bu Pining (Tapanuli Utara).Usaha menginjili Tanah Bataksempat terhenti sampai beritamengenai Tanah Batakterdengar lagi di Eropa darihasil ekspedisi seorangilmuwan yang bernama Jung-hun pada tahun 1840. Aki-batnya pada tahun 1849 Lem-baga Alkitab Belanda mengi-rim Van Der Tuuk untukmempelajari Bahasa Batakdan hasilnya adalah diterje-mahkannya sebagian Alkitabkedalam bahasa Batak meng-gunakan aksara Batak. Sete-lah melihat hasil karya VanDer Tuuk, Badan ZendingRheinshe (RMG) mengalih-kan konsentrasinya dalam me-nyebarkan Injil ke daerah Ba-tak dengan mengutus PendetaD. R. Fabri kesana, sebagiansumber menyebutkan bahwahal ini disebabkan terhalang-nya usaha RMG di Kali-mantan.

Akses BacaSurat Kabar

Rakyat Bicara NewsOnline http:/ /issu.com/rakyatbicaranews

Website: www.suratkabarrbn.co.cc

HUKUM 9EDISI 14 | TAHUN II | 05 DESEMBER - 19 DESEMBER 2011

Sambungan dari hal 7 Telusur.............

- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Penjilidan 1.200.000,00- Belanja Fotocopy 2.800.000,00- Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik 16.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 45.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu 2.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Gambar 1.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadan Kebakaran 5.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 230.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 35.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 120.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 140.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang 45.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Lemari 50.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Diswar/Buffet 20.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis/White Board 4.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Papan Pengumuman 12.000.000,00Monitoring Kondisi Gedung Kantor Walikota, Gedung Lama &Baru, Sayap Belakang dan Rumah Dinas Camat dan Lurah 57.069.200,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00- Belanja Alat Tulis Kantor 0,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 0,00- Belanja Fotocopy 0,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 0,00- Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 57.069.000,00

Pembayaran PBB Rumah Dinas Walikota Jakarta Selatan 10.000.000,00- Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perijinan 10.000.000,00Pembuatan Perubahan Nama Kantor WalikotaAdministrasi Jakarta Selatan 50.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00- Belanja Alat Tulis Kantor 0,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 0,00- Belanja Bahan Baku Bangunan 0,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 0,00- Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 50.000.000,00Pengecatan Kanstien di Lingkungan Dalam Kantor WalikotaJakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 50.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.125.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 920.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 250.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00- Belanja Bahan Baku Bangunan 44.705.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00Pengecatan Pipa Fire Hydrant Kantor Walikota Jakarta SelatanJL. Prapanca Raya No. 9 50.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.125.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 920.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 250.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00- Belanja Bahan Baku Bangunan 44.705.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00Perbaikan Loker Petugas Pengamanan DalamKantor Walikota Jakarta Selatan 50.000.000,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.125.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 460.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 250.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 250.000,00- Belanja Bahan Baku Bangunan 45.415.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00Pembuatan Box Anak Kunci Gedung sayap Belakang, Kanan dan Kiri 25.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 460.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 100.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 100.000,00- Belanja Bahan Baku Bangunan 24.090.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 200.000,00Pengecatan Gudang Genset Kantor Walikota Jakarta SelatanJL. Prapanca Raya No. 9 50.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.125.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 920.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 250.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00- Belanja Bahan Baku Bangunan 44.705.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00Perawatan/Pengisian Tabung Pemadam KebakaranKantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 50.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 920.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00

BERSAMBUNG EDISI BERIKUTNYA………………………………………………………

Jakarta Kantor Berita RBNPersidangan pemerik-

saan perkara terdakwa SuwirLaut selaku mantan managerPT. Asian Agri yang diduga te-lah melakukan penggelapanpajak PT. Asian Agri sekitartahun 2002 hingga tahun 2005senilai Rp. 1,2 triliun lebih diPengadilan Negeri (PN) Ja-karta Pusat dengan agendapersidangan pembacaan tun-tutan hokum dari Jaksa Pe-nuntut Umum (JPU) pada(24/11) terpaksa ditunda.

Majelis hakim pimpinanMartin Ponto, SH., MH., me-ngatakan siding ditunda sam-pai pecan depan. Pasalnya,walau sudah berulangkali ter-tunda pihak JPU belum siapdengan pembacaan tuntutanhokum Martin Ponto berharappada persidangan minggu de-pan JPU siap membacakantuntutan hukum.

Terdakwa Suwir Lautyang diajukan ke persidangandalam perkara, dugaan telahmelakukan tindak pidanapenggelapan pajak PT. AsianAgri pada tahun 2002 hinggatahun 2005, senilai Rp. 1,2 tri-liun dengan cara menyam-

Tuntutan Belum SiapKasus Pajak Asian Agri Diduga Ada Intervensi

paikan Surat PemberitahuanPajak tahunan (SPT) yangtidak benar, tidak sesuai, atautidak lengkap.

Menanggapi terjadinyabeberapa kali penundaan si-dang pembacaan tuntutanhukum dari pihak JPU denganalasan belum siap, Jhoni Ste-pen, salah satu pengunjung si-dang mengatakan, perkara inibukan perkara kecil, nilainyasatu koma dua triliun. Kalaudimasukkan ke dalam satumobil Avanza tidak muat. Ka-rena itu, tidak tertutup ke-mungkinan selain terdakwaSuwir masih banyak pihakyang terkait dalam perkarapenggelapan tersebut.

Sehingga, kata JhoniStepen menambahkan, didugaada intervensi dari pihak-pihaktertentu yang menginginkanagar terdakwa Suwir bisa le-pas dari jeratan hukum seti-daknya meringankan huku-man yang akan dijatuhkan ke-pada terdakwa. Karena di-duga adanya intervensi, se-hingga terjadi salah satu sys-tem pengebirian hokum yangberdampak kepada pelaksa-naan tugas aparat penegak

hokum, membuat suatu ke-tidakmampuan bersikap,mengedepankan kepentinganpelaksanaan hukum.

Lebih lanjut Jhoni Stepenmengatakan, dengan memilikiuang banyak, terdakwa ataupihaknya bisa melakukan apasaja, dan bisa menyetir siapasaja untuk melakukan sesuaikeinginannya, walau pihakyang turut membantu padaakhirnya, bisa terjerat hukum.Tapi, semoga saja penilaian initidak benar, terutama pihakJPU, penundaan pembacaantuntutan hukum, murnia kare-na rentut belum turun dari a-tasan, tapi bukan dampak ada-nya intervensi piahk lain. Mau-pun majelis hakim yang me-meriksa dan mengadili perkarapenggelapan pajak tersebut,dalam putusannya tidak di-pengaruhi pihak-pihak yangmenginginkan terdakwa bisalepas dari jeratan hukum, kataJhoni Stepen, sekaligus berha-rap jaksa maupun hakim dalammelaksanakan tugasnya lebihmengedepankan kepentinganpelaksanaan hukum, serta me-ngesampingkan kepentinganpribadi.(W. Hutagalung)

Jakarta, Kantor Berita RBNRenovasi Gedung

SAMSAT Polda Metro Jayamemakai papan proyek gan-da. Satu papan proyek untukrenovasi gedung SamsatPolda dan satu lagi papanproyek untuk 42 lokasi,akibatnya dipertanyakan.

Sebagaimana terlihatdalam gambar, ada dua papanproyek yang menempel padasatu bedeng. Bedeng ini be-rada di belakang gedungSAMSAT Polda Metro Jaya.Keadaan ini tidak biasanyaterlihat. Malah ada bedengyang tidak memiliki papanproyek, tapi kali ini terjadi duapapan proyek pada satuproyek.

Orang yang terlihat me-megang lehernya itu yangmemerintahkan memasangpapan proyek tersebut. Keti-ka dikonfirmasi kepada orang

Papan Proyek Renovasi Gedung Samsat Polda Metro Jaya “Ganda”

Bedeng Proyek di Polda Metro Jaya dengan lokasi pekerjaan proyekterindikasi tak jelas (Didik/Yansen/Son)

yang memerintahkan untukmenempel papan proyek ter-sebut dia tidak berkomentar,tetapi dia melarang wartawanuntuk memotret.

“Pak…jangan itu yangdifoto, bukan itu papanproyeknya. Yang di sebelah,’ujarnya.”

Ketika ditanya; mengapaada dua papan proyek padabedeng itu, dia hanya men-jawab. “Saya nggak taulahyang penting proyeknyadikerjakan,” jawabnya

Kemudian dia memotretpapan nama tersebut dengankamera digital. Namun diatidak menjawab ketika ditanyauntuk apa dia memotret papanproyek tersebut .

Menurut sumber yangdapat dipercaya; bahwa hasilpemotretan itu nantinya akandimasukkan pada saat penga-juan administrasi kelengkapan

dokumen penagihan. “Polakerja seperti ini adalahpekerjaan pemborong “na-kal”. Itu dilakukan untuk me-ngelabui pengguna anggaran.Karena jika foto papan proyekdan bedeng tidak ada dalamdokumen pengajuan pena-gihan, dokumen tidak akanditandatangani,” ungkapnya.

Setelah papan proyek itudipotret wartawan maupunyang berdiri disitu, kemudianyang bediri itu memerintahkananak buahnya membuka kem-bali papan proyek tersebut.“Buka lagi papan proyeknya.Ada orang usil disini,” ucapnyasambil berlalu. (Thom/Dik/Yan)

Jakarta, Kantor Berita RBNPolda Metro Jaya (PMJ)

dan Kejaksaan Tinggi (Kejati)DKI Jakarta diduga “bermain”menentukan pasal terhadapYudi Dwilianto cs yang meru-gikan puluhan miliar, 5 BankNasional, selama 2 tahun.

Dalam berkas BAP (Be-rita Acara Polisi) yang dilim-pahkan PMJ ke Kejati paratersangka dijerat denganPasal 263, 372, 378 KUHP,saja, sedangkan pasal pencu-cian uang (many laundry)yang terjadi menjadi hilang.

Padahal kelima ter-

Pencucian Uang Dibuat Pasal 372Polda Metro Jaya dan Kejati DKI Mainkan Pasal

sangka itu tertangkap ataslaporan telah mengalihkanrekening Bank ke rekeningpribadi mereka dengan meru-bah program mesin gesekelektronik ATM

Yudi Dwilianto, RanandPaskal Lalong, Andi Rubian,Budi Hadiyono Putro, BudiZenos, telah merugikan BankDanamon tahun 2010 seba-nyak Rp. 4,5 juta, tahun 2011Rp.800 juta, Bank BNI tahun2010 Rp. 2 miliar, tahun 2011Rp. 4,5 juta, Bank Permata2010 Rp.70 miliar, Bank Niagatahun 2011 Rp. 60 jt, dan Bank

Bukopin tahun 2011 Rp. 300juta.

Menurut informasi yangdihimpun wartawan RBN,penyidik telah menyita hartakekayaan para tersangka yangdiduga dari hasil kejahatan se-perti Apartemen, mobil me-wah, rumah mewah milik pe-laku. Namun dalam berkasperkara yang dilimpahkan ba-rang-barang mewah itu tidakterdaftar menjadi barangbukti.

Ketika hal itu dikon-firmasi ke Sat RESMOB,tidak berhasil. Menurut salah

satu anggota Sat RESMOByang tidak bersedia disebutnamanya pada pemberitaanini mengatakan” kasatnya se-dang keluar kantor”. Namunberkaitan dengan penetapanpasal sangkaan, katanya se-suai petunjuk jaksa.

Kanit V Reinold Huta-galung yang sempat dihubungilewat ponsel menolak menja-wab, dengan mengatakan“Silahkan ke humas saja danyang berkaitan dengan pena-nganan perkara silahkan tanyake Kasubdit,” ucapnya.(Thom/Yan/Dik)

Jakarta, Kantor Berita RBNPolda Metro Jaya mem-

bongkar jaringan pencuriantoko emas di berbagai kota.Lima anggota komplotan pen-curi dengan sasaran toko e-mas dan toko elektronik serta2 (dua) orang penadah hasilcurian diciduk oleh Tim Reser-se Polda Metro Jaya. Kelimapencuri itu sudah melancar-kan aksinya sejak bulan Maret2011 di 8 tempat yang terse-bar di Jakarta, Bogor, Banten,Tangerang, dan Bekasi.

"Saya kira sudah puluhankilo emas yang mereka curi,dan hasil kejahatan yang me-reka dapatkan diperkirakanmencapai Rp 5 miliar", kataWadir Reskrimum PoldaMetro Jaya AKBP Nico Afin-ta di Kantor Mapolda, baru-baru ini

Nico yang didampingi o-leh Kasat Resmob/BangtahAKBP Hery Heriawan me-nyebutkan nama kelima pela-ku pencuri tersebut, Yopi, Adi,Ibrahim, Dede, dan Iwan. Se-dangkan dua penadah yangturut bekerja sama untukmenjual barang hasil kejahat-an tersebut Jum dan Asep.

Salah satu dari lima ter-sangka pencuri tersebut yaituYopi, berlagak sebagai seo-rang wartawan. Ia punya pe-ran penting dalam setiap me-lakukan aksi untuk kelompok-nya. Dengan berpura-puramewawancarai pemilik toko,ia mengamati situasi lokasitersebut dan yang memberipenunjuk untuk melancarkanaksi komplotannya.

Ia menggantungkan kar-tu pers di lehernya dari salahsatu pers di Jakarta. Dia me-nunjukan kartu persnya kepa-da kepala keamanan dan pe-milik toko untuk mencari in-formasi tentang hal-hal yangterkait dengan harga emas.

Saat mencari informasiitulah Yopi mengamati akti-vitas para penjaga toko. Diajuga mengingat-ingat letakperhiasan toko itu. Hasil pe-ngamatan Yopi itu kemudiandituangkan ke dalam gambardan didiskusikan bersama em-pat temannya yakni Adi, Iwan,Dede, dan Ibrahim.

Yopi sendiri mengatakandirinya sudah menjadi warta-wan sejak 6 bulan lalu. Iamembantah bahwa dirinya

mengaku wartawan sebagaikedok merampok toko emas.Tetapi, saat ditanya tentangalamat medianya, Yopimenjawab berbelit-belit.

Para pelaku ini ditangkapberdasarkan laporan polisi LP/3373/1424/K/XI/2011/Res.JUatas nama pelapor Busahwir.Pemilik Toko Mas Mulia Sun-ter Pasar PD Jaya Sunter itumengalami pencurian denganpemberatan (curat) pada 16November 2011.

Selain di Sunter, tidakkurang 8 toko emas, elektronikdan ruko menga-lami nasibyang sama seperti dialamiTIM'S Travel Ruko FrenchWalk Kelapa Gading, RukoITC Mangga Dua, toko ponselNarwastu Grand Cakung, To-ko Mas Pasar Bekasi, TokoMas Pasar Klender, Toko MasPasar Kranji Bekasi, TokoMas Pasar Serang Pandeg-lang, dan Toko Jaket Bogor.

Mereka biasanya beraksipada dini hari hingga menje-lang subuh. Modus yang di-lakukan yakni dengan caramembobol paksa pintu tokosaat pengawasan lemah.(Thom/Yan/Dik)

Pencuri Emas Berkedok WartawanPolda Metro Jaya Bongkar Jaringan Pencuri Toko Emas

Jakarta, Kantor Berita RBNProyek Rehabilitasi (Re-

hab) Kantor Balai KesehatanKerja Pelayaran (BKKP)Direktorat Jenderal Perhubu-ngan Laut Kementerian Per-hubungan diduga Mar-Up be-sar. Hal itu dilihat dari besar-nya anggaran Rp. 4,2 miliarhanya untuk merenovasi kan-tor berlantai dua tersebut.

Perencaan maupun pe-menang lelangnya didugasudah diatur. Bahkan peme-nang lelang proyek BKKP di-duga adalah perusahaan bina-an pengguna anggaran, yakniKepala Unit Pelayanan Teknis

(KUPT) dr. Rudi. Anggaranproyek ini dianggap cukupfantastis. “Jangan-jangan pro-yek ini proyek titipan”, ujarmasyarakat yang tak mau di-sebut namanya.

Dari hasil penelusuranwartawan, sejak awal proyekini sudah bermasalah. Proseslelang Rehab berat gedungBKKP ini sangat kentalKKN-nya, karena panitialelang memenangkan perusa-haan bermasalah.

Pasalnya, Panitia lelangmengumumkan pemenang le-lang PT. Dasma Pertiwi Saktidengan alamat Kantor Jl.

Taman Bendungan AsahanIV, Tanahabang, Jakarta Pu-sat. Namun alamat tersebutbukanlah kantor melainkan ru-mah tinggal. Dan orang yangtinggal dirumah tersebut me-ngaku tidak mengenal PT.Dasma Pertiwi Sakti.

Selain itu, PT. DasmaPertiwi Sakti memperpanjangijin domisili pada tanggal 27 Juli2011, sementara pengumu-man pemenang lelang padatanggal 15 Juli 2011.

Dari rangkaian penelu-suran kronologi kejadian ter-sebut dapat disimpulkan bah-wa panitia lelang telah keliru

memenangkan perusahaanbermasalah. Atau dalam ba-hasa hukumnya; panitia lelangtelah melakukan pelanggaranterhadap Pasal 2 UU No. 31tahun 1999 sebagaimana telahdiubah UU No. 20 tahun 2001tentang KKN.

Ketika hal tersebut di-konfirmasi tapi tidak bisa ber-temu dengan orang yang ber-sangkutan. Menurut ketera-ngan satpam panitia lelangdari Direktorat Jenderal, Jl.Merdeka Barat. Tapi menurutWidi lantai 16 gedung Ke-menterian Perhubungan pa-nitia lelang ada diwilayah.

“Anggaran itu ada di unitmasing-masing UPT, jadimereka juga yang melakukanlelang,” terang Widi. (Thomp/Lin/Vas).

Rehap Kantor BKKP Ditjen Perhubungan Laut “Diduga” Mark-Up?

Estetika 10EDISI 14 | TAHUN II | 05 DESEMBER - 19 DESEMBER 2011

Ibu Negara Ani Yudhoyono,dan tor tor Somba Debataoleh seribu Naposo BulungHKBP yang ditonton pejabatnegara beserta rombongandan Gubernur DKI.

Ephorus HKBP, Pdt. Dr.Bonar Napitupulu membe-rikan kata sambutan denganbeberapa poin penting, yaitu,mengucapkan terimakasihkepada Pemerintah RI, daritingkat pusat hingga ke tingkatdaerah atas dukungannyakepada HKBP dalam pelak-sanaan Jubileum ini. “Sayamengucapkan terimakasihkepada seluruh masyarakatIndonesia, khususnya saudarasaudara dari NU dan Mu-hammadiyah atas semua kerjasama dan bantuannya kepadaHKBP dan saat ini pasukanBanser turut serta memberi-kan bantuan penjagaan selakuseksi keamanan.”

Pdt. Dr. Bonar Napitu-pulu juga mengucapkan teri-makasih kepada seluruh ge-reja-gereja di Indonesia, dangereja-gereja di dunia ataskerjasama dalam kemitraandengan HKBP, “Saya mengu-capkan terima kasih kepadaseluruh Panitia, dari tingkatnasional hingga tingkat jemaatatas semua persembahanyang dipersembahkan kepadaTuhan kita, melalui semuayang dilakukan untuk melak-sanakan Jubileum gereja kita”imbuhnya.

Dalam kesempatan ter-sebut, Ephorus menyampai-kan aspirasi masyarakatHKBP agar tokoh dan pe-muda pemudi HKBP tetapmendukung PemerintahanPresiden SBY, dan kalau bisa,diharapkan ada utusan tokohHKBP yang mendudukijabatan di jajaran Pemerin-tahan SBY, karena sedari dulujuga tokoh HKBP sudahmembuktikan prestasinya.

Selain itu, EphorusHKBP mengucapkan terimakasih kepada seluruh jemaatHKBP yang mau bersama-sama merayakan Jubileum150 Tahun HKBP ini, maubersekutu untuk memper-sembahkan syukur kepadaTuhan kita atas anugerah dankarunia yang diberikanNyakepada kita dan kepada gerejakita HKBP. Kiranya Tuhanmemberkati kita semua.Selamat Jubileum ………Horas... Horas… Horas,tandas Ephorus.

Dalam acara Jubileumtersebut, Presiden RI SusiloBambang Yudhoyono (SBY)memotivator Jemaat HKBPdengan kata kiasan yang indahdan ditutup dengan pantunyang juga enak didengartelinga dalam Bahasa Batak.

“Saudara saudari yangberada di tempat ini, maupunyang berada di berbagaipelosok pelosok tanah air danmancanegara. Semoga sete-lah usia HKBP satu setengahabad, HKBP dapat mening-katkan peran aktifnya dalammembimbing, membina danmengarahkan umat protestanpada jalan Tuhan serta men-

jaga kerukunan umat bera-gama di negara kita.”

Sejarah mencatat, sejakdidirikan pada 7 Oktober 1861lalu, peran aktif dan per-juangan HKBP sebagai salahsatu lembaga gereja dan ko-munitas Kristen Batak Pro-testan terbesar dan tertua ditanah air, tidak saja memberi-kan sumbangsih bagi pe-ngembangan kehidupan umatberagama di negeri kita, tetapijuga menyuburkan gagasankemasyarakyatan yangberwawasan kemajuan.

Diawal berdirinyaHKBP sudah memaksimalkannilai nilai peradapan yang lebihmaju melalui pendidikan, carahidup yang higienis serta polabercocok tanam yang modren.Saya mengenal betul masya-rakat Batak protestan sebagaikomunitas pekerja keras yangcerdas, religius dan terbuka.

Kelompok masyarakatyang mengedepankan nilainilai religius dan nasionalitas,kehidupan kebangsaan dankenegaraan. Masyarakat Ba-tak Protestan banyak meng-hasilkan pejuang dan tokohbesar, baik diawal kemer-dekaan maupun diera pem-bangunan dewasa ini. Kitamengenal Jenderal TBSimatupang, seorang pejuangyang gigih, tokoh intelektualdan pembaharu militer dansekaligus tokoh gereja. TB Si-matupang mengangkat senjatakepada penjajah Belanda danpada usia yang sangat mudasudah menjabat sebagaiKepala Staf Angkatan PerangIndonesia, dan setelah purnatugas dari militer beliau terjunke pelayanan gereja. Beliaupernah menjabat sebagai Ke-tua Dewan Gereja se-Indone-sia, bahkan Ketua DewanGereja Gereja se-dunia.

Kita juga mengenal Prof.Todung Sutan Mulia Harahap,seorang tokoh pendidikanterkemuka di negeri kita, danbersama Ki Hajar Dewantarasebagai pelopor kurikulumpada pendidikan kita.Tahun1945 sampai dengan 1946beliau menjabat sebagai Men-teri Pengajaran yang memim-pin perbaikan sarana dan pra-sarana di bidang pendidikankita. Sejak saat itu, pena dansenapan menjadi bagian yangtak terpisahkan dari negeriyang kita cintai. Kita jugamengenal tokoh tokoh bataklainnya, AM Tambunan,Maraden Panggabean yangmenjabat terakhir sebagaiKetua Dewan PertimbanganAgung.

Sedangkan Dr. OttoHasibuan, SH, MM dalamkata sambutannya mengata-kan, Puncak Perayaan Jubi-leum 150 Tahun HKBP me-mang hanya dilaksanakan satuhari saja, tetapi kegiatan-ke-giatan yang mendahuluinyasudah cukup banyak, antaralain: donor darah, festival koor,dan acara semalam di DanauToba.

Perayaan Jubileum 150tahun ini sangat penting danberharga karena melalui pera-

yaan ini diharapkan HKBPdapat mengembalikan jatidirinya sebagai “Gereja yanghidup sebagai Tubuh Kristus,berdasarkan Firman Tuhandan melayani dengan damai”Oleh karena itu kami ber-terima kasih kepada semuapihak yang telah memberikanbantuan moril maupun materilkepada Panitia untuk ter-laksananya perayaan ini, ter-masuk kepada jemaat, pen-deta, donatur dan para pe-muda/i naposo bulung HKBPyang turut berpartisipasi me-ngambil bagian demi terse-lenggaranya acara ini.

Panitia telah berupayasemaksimal mungkin untukmenyelenggarakan acara inidengan baik, tetapi apabila disana sini masih terdapatkekurangan, kami mohondibukakan pintu maaf yangsebesar-besarnya. KiranyaTuhan memberkati danmenolong kita semua.TerimaKasih, Horas, ujar OttoHasibuan.

Dalam kata sambutan-nya, Edwin Pamimpin Situ-morang, SH, MH selakuKetua Umum Panitia Nasio-nal Jubileum 150 TahunHKBP membuka kata de-ngan, perkenankan saya me-ngajak hadirin semua untuksenantiasa mengucapkan pujisyukur kepada Tuhan YangMaha Pengasih karena kasihdan karuniaNya kita dapatberkumpul di tempat ini dalamkeadaan sehat sejahtera tanpakurang suatu apapun. Meru-pakan suatu sukacita yangsangat besar dari Tuhan YangMaha Pengasih yang telahmemberikan kepada kitaJemaat HKBP di manapunberada khususnya di Jabode-tabek pada perayaan 150Tahun HKBP pada hari ini.

“Bapak/Ibu dan Saudara/i yang terkasih dalam YesusKristus. Perayaan Jubileum150 tahun HKBP, memiliki artiyang sangat besar dan ber-beda dengan peringatan Ju-bileum di masa lalu, karenaJubileum 150 Tahun HKBPtidak hanya diperuntukkanbagi warga HKBP, akan tetapikita juga kita persembahkanuntuk bangsa dan Negara In-donesia yang kita cintai ini.Perayaan Jubileum 150 TahunHKBP ini, juga memberikanmakna dan menjadi suaturenungan dan intropeksi bagiHKBP dan jemaatnya, ter-hadap apa yang telah dansedang kita lakukan ditengah-tengah bangsa dan negaraserta di hadapan Tuhan.Perayaan Jubileum 150 TahunHKBP, harus mampu mem-berikan suatu tonggak dansejarah baru serta landasanyang kokoh bagi perjalananHKBP beserta jemaatnya un-tuk masa sekarang dan masayang akan datang” imbuhnya.

Pada kesempatan ini,“Saya ingin mengajak kitabersama untuk mencobamerefleksikan kembali maknadari Perayaan Jubileum 150Tahun HKBP. Pertama,Jubileum 150 Tahun HKBP

mengandung makna akanIman, dimana kita harusbersyukur dan bersukacitakarena begitu besar kasihNya,maka Tuhan telah memanggilnenek moyang kita untukmenjadi milik Kristus. Tuhantelah mengutus gembalaNyamelalui missionaris dariInggris di tahun 1824 untukmengabarkan injil kabar baikdi Tapanuli. Pekabaran Injil ditanah Tapanuli tidaklahmudah, karena nenek moyangkita pada awalnya adalah parapenyembah berhala. Namun,karena “Rencana Tuhan tetapselama-lamanya”, maka padatahun 1857 kedatangan VanAsselt telah mampu menak-lukkan hati orang Batak danakhirnya empat tahun kemu-dian (31 Maret 1861) MainTampubolon dan Pagar Sire-gar menjadi orang Batak per-tama yang menerima Kristussebagai Juru Selamat. IMAMitu, semakin lama semakin

bertumbuh, dimana padatanggal 7 Oktober 1861 lahir-lah Huria Kristen Batak Pro-testan (HKBP). Dan IMANitu, saat ini telah bertumbuhmenjadi HKBP Na Bolondengan 4,1 juta anggotajemaat HKBP yang tersebardalam 26 distrik, 641 ressort,16 persiapan ressort, 3.226huria, 41 pos pelayanan, 25pos Pekabaran Injil, dan telahtersebar di seluruh pelosokNusantara dan Mancanegara.

Kedua, Jubileum 150Tahun HKBP mengandungmakna akan PENGHARA-PAN, dimana perjalanan ke-hidupan HKBP beserta je-maatnya tidak luput dari setiapbadai persoalan, percobaandan bahkan hampir menga-rah kepada kehancuran. Na-mun, karena ketekunan me-nimbulkan tahan uji dan tahanuji menimbulkan PENGHA-RAPAN kepada Kristus,Tuhan Allah tidak membiar-

kan umatNya hilang, HKBPakhirnya mampu melewatisetiap badai yang ingin meng-hancurkan rencana Tuhan.

Ketiga, Jubileum 150Tahun HKBP mengandungmakna akan KASIH, dimanadengan kedatangan Injil ditanah Batak, telah mem-bebaskan orang Batak darikegelapan dengan KASIHTuhan Allah telah menjadikanorang Batak menjadi salahsatu di nusantara ini yang me-ngalami perubahan dan ke-majuan yang cukup cepat da-lam peradaban dan kehi-dupannya. Generasi suku Ba-tak telah berkembang menjadimanusia yang memiliki ke-mampuan intelektual sertaperekonomian yang baik,bahkan menjadi salah satusuku yang harus diperhitung-kan di setiap sektor kehidupan.

Melalui Jubileum 150tahun HKBP ini, kita diajakuntuk menguji apakah IMAN,

PENGHARAPAN danKASIH telah kita implemen-tasikan baik dalam kehidupankita masing-masing maupunditengah-tengah kehidupanbermasyarakat, berbangsadan bernegara ?

Untuk itu saya mengajakkita semua untuk bersatu padudan berpartisipasi aktif me-mikirkan HKBP menjadikanHuria ini menjadi Huria NaBolon, tidak saja besar secarakuantitas tetapi juga harusbesar dari sudut kualitas imandan pelayanannya. Sebagaigereja, HKBP harus mampumembangun jemaatnya men-jadi jemaat yang berimanhandal dan tangguh, sedang-kan sebagai organisasi, HKBPmampu pula berperan dalamkehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara,menjadi garam dan terangdunia, tandas Edwin Pamim-pin. (Minggus Sihombing/Laspen Sianturi)

Kepala BPN RI “Cuek Bebek” ......Sambungan dari halaman 4

Galeri Foto Jubileum HKBP 11EDISI 14 | TAHUN II | 05 DESEMBER - 19 DESEMBER 2011

EDISI 14 | TAHUN II | 05 DESEMBER - 19 DESEMBER 2011 12

Mengucapkan: