of 21/21
Kepada Yth.: Tim Registrasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. SURAT EDARAN NOMOR: 07/SE/LPJK/2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS REGISTRASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA BIDANG JASA KONSTRUKSI A. UMUM Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 30A Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diperlukan pedoman teknis tentang persyaratan dan tata cara Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) bidang Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan registrasi kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk menjamin keseragaman dan tertib pelayanan registrasi perlu menetapkan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tentang Pedoman Teknis Registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bidang Jasa Konstruksi. B. DASAR PEMBENTUKAN 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573);

SURAT EDARAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS REGISTRASI …

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SURAT EDARAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS REGISTRASI …

UntitledSURAT EDARAN
NOMOR: 07/SE/LPJK/2021
PELATIHAN KERJA BIDANG JASA KONSTRUKSI
A. UMUM
Pasal 30A Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi diperlukan pedoman teknis tentang persyaratan dan tata cara
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) bidang Jasa Konstruksi
yang mengajukan permohonan registrasi kepada Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
(LPJK).
keseragaman dan tertib pelayanan registrasi perlu menetapkan Surat
Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tentang Pedoman
Teknis Registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bidang Jasa
Konstruksi.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan
Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4637);
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6496)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6626);
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 tahun 2016 tentang Tata
Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 tahun 2016 tentang
Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1799);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2018
tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 896);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9
Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 328);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 473);
1792/ KPTS/M/2020 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi Periode 2021-2024.
dengan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
D. RUANG LINGKUP
1. Kriteria LPPK;
4. Perubahan data registrasi.
Surat Edaran ini meliputi:
Jasa Konstruksi, meliputi:
b. Perguruan tinggi / Politeknik.
bidang Jasa Konstruksi, meliputi:
b. Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah; dan
c. Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan.
F. PERSYARATAN REGISTRASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KERJA
pendidikan / pelatihan kerja di bidang jasa konstruksi harus mengajukan
registrasi kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui
- 4 -
sebagai berikut:
program pendidikan dan/atau pelatihan kerja di bidang Jasa
Konstruksi pada klasifikasi bidang keilmuan, yaitu:
a. arsitektur;
b. sipil;
c. mekanikal;
f. perencanaan wilayah dan kota;
g. sains dan rekayasa teknik; atau
h. manajemen pelaksanaan.
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memiliki program kerja bidang Jasa Konstruksi; dan
4. Memiliki instruktur atau tenaga pengajar, dan sarana dan prasarana
pendidikan dan/atau pelatihan kerja sesuai pedoman pelatihan
berbasis kompetensi suatu jabatan kerja.
G. TATA CARA PEMBERIAN TANDA REGISTRASI LEMBAGA PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KERJA
melalui tahapan sebagai berikut:
mengakses laman aplikasi http://siki.pu.go.id dan mendaftar
pembuatan akun registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja
dengan mengisi data yang dibutuhkan sesuai Format I sebagaimana
tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Surat Edaran ini;
2. Aplikasi mengirimkan tautan aktivasi akun kepada alamat email yang
didaftarkan pada proses pembuatan akun secara otomatis;
- 5 -
3. Pemohon memeriksa kotak masuk pada alamat email yang didaftarkan
dan melakukan aktivasi akun untuk selanjutnya dapat melakukan
login pada laman aplikasi http://siki.pu.go.id ;
4. Setelah melakukan login, pemohon melengkapi data-data sebagai
berikut:
Surat Edaran ini.
Pendidikan atau Lembaga Pelatihan Kerja disandingkan dengan
Klasifikasi dan Subklasifikasi bidang jasa konstruksi sebagaimana
tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
2021 sesuai dengan Format II sebagaimana tercantum pada
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat
Edaran ini.
c. Nomor dan dokumen izin pendirian bagi lembaga pendidikan atau
tanda daftar Lembaga Pelatihan Kerja yang diterbitkan oleh instansi
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, antara lain:
a) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri: Surat Keputusan
Pendirian SMK oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
setempat.
oleh Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.
2) Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah dibuktikan dengan
Peraturan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)
Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/ Kota
dan/atau Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja dari Dinas
Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
perusahaan dibuktikan dengan nomor dan dokumen perizininan
milik lembaga yang dikeluarkan pemerintah dan/atau Tanda
Daftar Lembaga Pelatihan Kerja dari Dinas Kabupaten/Kota
- 6 -
ketenagakerjaan kabupaten/kota.
d. Melengkapi data program pendidikan dan/ atau pelatihan di bidang
Jasa Konstruksi LPPK sesuai dengan Format III.B. sebagaimana
tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Surat Edaran ini, yang dibuktikan dengan
dokumen pelaksanaan kegiatan program studi / program pelatihan
kerja di bidang jasa konstruksi paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir
dan/atau 3 (tiga) tahun ke depan yang ditandatangani oleh
pimpinan tertinggi (Kepala/ Direktur/ Ketua/ sebutan lain) LPPK.
e. Melengkapi data instruktur atau tenaga pengajar di bidang Jasa
Konstruksi sesuai dengan Format III.C. sebagaimana tercantum
pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Surat Edaran ini.
pelatihan kerja sesuai dengan Format III.D. sebagaimana tercantum
pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Surat Edaran ini sesuai pedoman pelatihan berbasis kompetensi
suatu jabatan kerja.
5. Setelah Pemohon melengkapi dan mensubmit seluruh data maka Surat
Tanda Registrasi secara otomatis terbentuk sesuai Format IV
sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Surat Edaran ini:
6. Penomoran Surat Tanda Registrasi LPPK mengacu pada Format V
sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Surat Edaran ini.
7. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja yang telah diberikan Surat
Tanda Registrasinya akan tertayang datanya dalam laman resmi LPJK
sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
H. TATA CARA PERUBAHAN DATA REGISTRASI LPPK
Perubahan data registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja
dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
1. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja teregistrasi melakukan
perubahan data secara mandiri melalui login akun terdaftar yang
dimiliki pada laman aplikasi http://siki.pu.go.id.
- 7 -
edit data untuk mengubah data;
3. Setelah data diubah dan dilengkapi kembali pilih menu simpan/save
data;
4. Dalam hal Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja teregistrasi ingin
menghapus Surat Tanda Registrasi, maka Lembaga Pendidikan dan
Pelatihan Kerja teregistrasi mengajukan surat permohonan
penghapusan registrasi kepada Ketua LPJK menggunakan Format VI
sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Surat Edaran ini.
5. Tim Registrasi menindaklanjuti permohonan perubahan data
sebagaimana dimaksud pada angka 4 paling lama 2 (dua) hari kerja
sejak disposisi diterima.
Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terimakasih.
Tembusan: Surat Edaran ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
4. Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
5. Sekretaris Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
6. Para Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
7. Para pimpinan Lembaga Pendidikan bidang Jasa Konstruksi;
8. Para pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja bidang Jasa Konstruksi.
Ditetapkan di Jakarta
LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI,
a. Lembaga Pendidikan
Nama Lembaga Pendidikan :
NPWP :
b. Lembaga Pelatihan Kerja
Nama Lembaga Pelatihan Kerja :
Jenis Lembaga Pelatihan Kerja : - LPK pemerintah; - LPK swasta; atau - LPK perusahaan *)
NPWP :
Lembaga Pendidikan atau Lembaga Pelatihan Kerja melakukan self
asesment terhadap Kejuruan/ Jurusan/ Program Studi / Program
Keahlian yang dimiliki oleh LPPK disandingkan dengan Klasifikasi dan
Subklasifikasi bidang jasa konstruksi sebagaimana tercantum dalam
lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021.
A. Lembaga Pendidikan
Kejuruan/Jurusan/ Program Studi /
Program Keahlian Klasifikasi Subklasifikasi
Nama Kejuruan/ Jurusan/ Program Studi / Program Keahlian yang dimiliki oleh LPPK.
Dapat dipilih lebih dari satu mengacu kepada Tabel I daftar klasifikasi dan subklasifikasi
Dapat dipilih lebih dari satu mengacu kepada Tabel I daftar klasifikasi dan subklasifikasi
Contoh SMK:
Sipil Gedung
B. Lembaga Pelatihan Kerja
LPK Perusahaan menetapkan klasifikasi sesuai dengan
layanan perusahaan induknya
LPK Perusahaan menetapkan subklasifikasi sesuai dengan
layanan perusahaan induknya
A. IZIN PENDIRIAN LPPK
Dokumen Surat Keputusan Pendirian SMK oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat
Surat Keputusan Pendirian oleh Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi
Nomor Dokumen
Judul Dokumen
Dokumen Peraturan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan/atau Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja dari Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota
Perizininan milik lembaga yang dikeluarkan pemerintah dan/atau Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja dari Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota
Judul Dokumen
Nomor Dokumen
B.1. Lembaga Pendidikan
1 Pengembangan Kurikulum Konstruksi Bangunan Gedung
FGD Pengembangan Kurikulum ...
NO PROGRAM NAMA PELATIHAN STANDAR DIGUNAKAN PESERTA PELATIHAN TAHUN KETERANGAN
1 Pelatihan Prakerja
NO NIK NAMA LENGKAP TANGGAL LAHIR
JENIS
KELAMIN
(L/P)
PENDIDIKAN
TERAKHIR
Teknik Jalan
D. DAFTAR SARANA DAN PRASARANA LPPK
D.1. Daftar Prasarana
1 Workshop Konstruksi 1 1000 m 2 100 orang
dst
1 Mesin Bubut Teknik Konstruksi 2 baik
dst
SURAT TANDA REGISTRASI
Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi, menerangkan bahwa:
Kode Pos :
Nomor Telepon :
Alamat Email :
Status : Teregistrasi
Nomor Registrasi :
Surat Tanda Registrasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari terjadi sesuatu hal yang tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.
Ditetapkan di Jakarta
Mengetahui,
V. FORMAT V: FORMAT PENOMORAN REGISTRASI LPPK
1. Nomor Registrasi LPPK berjumlah 10 angka yang terdiri dari susunan
kodifikasi dan dibentuk ke dalam QR Code.
2. Susunan kodifikasi nomor registrasi LPPK, terdiri dari:
A. 2 Angka Kode Tahun Registrasi:
Tahun Registrasi Kode Tahun
Lembaga Pendidikan Kode
ID_Propinsi Nama Propinsi
3. Contoh penomoran registrasi LPPK:
Lembaga Pendidikan SMK AZ berdomisili di Propinsi Aceh dan teregistrasi
sebagai nomor urut 1 pada tahun 2021, maka penomorannya adalah
2101010001, dengan rincian sebagai berikut:
Kode Tahun Registrasi Kode LPPK Kode Propinsi Kode Nomor Urut
21 01 01 0001
(Kop Surat LPPK)
Nomor : (diisi dengan nomor surat instansi pemohon) ……, …………20.. Lampiran : (diisi dengan jumlah lampiran)
Perihal : Permohonan Penghapusan Data Registrasi
Lembaga Pendidikan / Lembaga Pelatihan Kerja *)
Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
c.q. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
di Jakarta
lembaga pendidikan dan pelatihan kerja (LPPK) atas:
Nama LPPK : (diisi dengan nama LPPK)
Jenis LPPK : (Lembaga Pendidikan / Lembaga Pelatihan Kerja)
Nomor Registrasi : (diisi dengan nomor registrasi LPPK)
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan
kerjasamanya diucapkan terimakasih.
………………………….. nama lengkap
VII. TABEL I: DAFTAR BIDANG KEILMUAN / KLASIFIKASI DAN SUBKLASIFIKASI JASA KONSTRUKSI SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2021
KLASIFIKASI SUBKLASIFIKASI
ARSITEKTUR ARSITEKTURAL
11. BANGUNAN AIR MINUM
12. BANGUNAN AIR LIMBAH
21. BANGUNAN LEPAS PANTAI
2. PLUMBING DAN POMPA MEKANIK
3. PROTEKSI KEBAKARAN
2. TEKNIK LINGKUNGAN
3. HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI
5. ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI
KLASIFIKASI SUBKLASIFIKASI
1. ARSITEKTUR LANSKAP
2. TEKNIK ILUMINASI
3. DESAIN INTERIOR
2. PERENCANAAN KOTA (URBAN PLANNING)
3. PERANCANGAN KOTA (URBAN DESIGN)
SAINS DAN REKAYASA TEKNIK 1. INVESTASI INFRASTRUKTUR
2. KOMPUTASI KONSTRUKSI
LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI,