Kepada Yth.:

Tim Registrasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

SURAT EDARAN

NOMOR: 07/SE/LPJK/2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS REGISTRASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN KERJA BIDANG JASA KONSTRUKSI

A. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam

Pasal 30A Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa

Konstruksi diperlukan pedoman teknis tentang persyaratan dan tata cara

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) bidang Jasa Konstruksi

yang mengajukan permohonan registrasi kepada Menteri Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

(LPJK).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk menjamin

keseragaman dan tertib pelayanan registrasi perlu menetapkan Surat

Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tentang Pedoman

Teknis Registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bidang Jasa

Konstruksi.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2573);

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan

Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4637);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6496)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22

Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6626);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6617);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 tahun 2016 tentang Tata

Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 tahun 2016 tentang

Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 1799);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2018

tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor

Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 896);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9

Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa

Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 328);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 473);

- 3 -

10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

1792/ KPTS/M/2020 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa

Konstruksi Periode 2021-2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis dalam

pelaksanaan kegiatan registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menjamin tertib pelayanan registrasi

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja dapat dilaksanakan sesuai

dengan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Kriteria LPPK;

2. Persyaratan registrasi LPPK;

3. Pemberian tanda registrasi LPPK; dan

4. Perubahan data registrasi.

E. KRITERIA LPPK

Kriteria Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja yang dimaksud dalam

Surat Edaran ini meliputi:

1. Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di bidang

Jasa Konstruksi, meliputi:

a. Sekolah Menengah Kejuruan; dan

b. Perguruan tinggi / Politeknik.

2. Lembaga Pelatihan Kerja, yang menyelenggarakan pelatihan kerja di

bidang Jasa Konstruksi, meliputi:

a. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;

b. Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah; dan

c. Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan.

F. PERSYARATAN REGISTRASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KERJA

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja yang menyelenggarakan

pendidikan / pelatihan kerja di bidang jasa konstruksi harus mengajukan

registrasi kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui

- 4 -

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dengan persyaratan

sebagai berikut:

1. Lembaga pendidikan dan/atau lembaga pelatihan kerja yang memiliki

program pendidikan dan/atau pelatihan kerja di bidang Jasa

Konstruksi pada klasifikasi bidang keilmuan, yaitu:

a. arsitektur;

b. sipil;

c. mekanikal;

d. tata lingkungan;

e. arsitektur lansekap, iluminasi, dan desain interior;

f. perencanaan wilayah dan kota;

g. sains dan rekayasa teknik; atau

h. manajemen pelaksanaan.

2. Memiliki izin mendirikan lembaga pendidikan atau tanda daftar

Lembaga Pelatihan Kerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Memiliki program kerja bidang Jasa Konstruksi; dan

4. Memiliki instruktur atau tenaga pengajar, dan sarana dan prasarana

pendidikan dan/atau pelatihan kerja sesuai pedoman pelatihan

berbasis kompetensi suatu jabatan kerja.

G. TATA CARA PEMBERIAN TANDA REGISTRASI LEMBAGA PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN KERJA

Tata cara registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja dilakukan

melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pemohon registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja

mengakses laman aplikasi http://siki.pu.go.id dan mendaftar

pembuatan akun registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja

dengan mengisi data yang dibutuhkan sesuai Format I sebagaimana

tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Surat Edaran ini;

2. Aplikasi mengirimkan tautan aktivasi akun kepada alamat email yang

didaftarkan pada proses pembuatan akun secara otomatis;

- 5 -

3. Pemohon memeriksa kotak masuk pada alamat email yang didaftarkan

dan melakukan aktivasi akun untuk selanjutnya dapat melakukan

login pada laman aplikasi http://siki.pu.go.id ;

4. Setelah melakukan login, pemohon melengkapi data-data sebagai

berikut:

a. Daftar informasi umum Lembaga Pendidikan atau Lembaga

Pelatihan Kerja sesuai dengan Format I sebagaimana tercantum

pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Surat Edaran ini.

b. Daftar Penilaian mandiri / self asesment Kejuruan/ Jurusan/

Program Studi / Program Keahlian yang dimiliki oleh Lembaga

Pendidikan atau Lembaga Pelatihan Kerja disandingkan dengan

Klasifikasi dan Subklasifikasi bidang jasa konstruksi sebagaimana

tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun

2021 sesuai dengan Format II sebagaimana tercantum pada

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat

Edaran ini.

c. Nomor dan dokumen izin pendirian bagi lembaga pendidikan atau

tanda daftar Lembaga Pelatihan Kerja yang diterbitkan oleh instansi

yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, antara lain:

1) Lembaga pendidikan dibuktikan dengan:

a) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri: Surat Keputusan

Pendirian SMK oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

setempat.

b) Perguran Tinggi / Politeknik: Surat Keputusan Pendirian

oleh Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.

2) Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah dibuktikan dengan

Peraturan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)

Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/ Kota

dan/atau Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja dari Dinas

Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

3) Lembaga Pelatihan Kerja swasta atau Lembaga Pelatihan Kerja

perusahaan dibuktikan dengan nomor dan dokumen perizininan

milik lembaga yang dikeluarkan pemerintah dan/atau Tanda

Daftar Lembaga Pelatihan Kerja dari Dinas Kabupaten/Kota

- 6 -

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

ketenagakerjaan kabupaten/kota.

d. Melengkapi data program pendidikan dan/ atau pelatihan di bidang

Jasa Konstruksi LPPK sesuai dengan Format III.B. sebagaimana

tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Surat Edaran ini, yang dibuktikan dengan

dokumen pelaksanaan kegiatan program studi / program pelatihan

kerja di bidang jasa konstruksi paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir

dan/atau 3 (tiga) tahun ke depan yang ditandatangani oleh

pimpinan tertinggi (Kepala/ Direktur/ Ketua/ sebutan lain) LPPK.

e. Melengkapi data instruktur atau tenaga pengajar di bidang Jasa

Konstruksi sesuai dengan Format III.C. sebagaimana tercantum

pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Surat Edaran ini.

f. Melengkapi data sarana dan prasarana pendidikan dan/ atau

pelatihan kerja sesuai dengan Format III.D. sebagaimana tercantum

pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Surat Edaran ini sesuai pedoman pelatihan berbasis kompetensi

suatu jabatan kerja.

5. Setelah Pemohon melengkapi dan mensubmit seluruh data maka Surat

Tanda Registrasi secara otomatis terbentuk sesuai Format IV

sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Surat Edaran ini:

6. Penomoran Surat Tanda Registrasi LPPK mengacu pada Format V

sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Surat Edaran ini.

7. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja yang telah diberikan Surat

Tanda Registrasinya akan tertayang datanya dalam laman resmi LPJK

sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

H. TATA CARA PERUBAHAN DATA REGISTRASI LPPK

Perubahan data registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja

dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja teregistrasi melakukan

perubahan data secara mandiri melalui login akun terdaftar yang

dimiliki pada laman aplikasi http://siki.pu.go.id.

- 7 -

2. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja memilih menu perubahan /

edit data untuk mengubah data;

3. Setelah data diubah dan dilengkapi kembali pilih menu simpan/save

data;

4. Dalam hal Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja teregistrasi ingin

menghapus Surat Tanda Registrasi, maka Lembaga Pendidikan dan

Pelatihan Kerja teregistrasi mengajukan surat permohonan

penghapusan registrasi kepada Ketua LPJK menggunakan Format VI

sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Surat Edaran ini.

5. Tim Registrasi menindaklanjuti permohonan perubahan data

sebagaimana dimaksud pada angka 4 paling lama 2 (dua) hari kerja

sejak disposisi diterima.

I. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terimakasih.

Tembusan: Surat Edaran ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

3. Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi;

4. Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;

5. Sekretaris Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;

6. Para Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;

7. Para pimpinan Lembaga Pendidikan bidang Jasa Konstruksi;

8. Para pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja bidang Jasa Konstruksi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 09 Agustus 2021

LEMBAGA PENGEMBANGAN

JASA KONSTRUKSI,

Ir. TAUFIK WIDJOYONO, M.Sc.

KETUA

LAMPIRAN

SURAT EDARAN KETUA LEMBAGA

PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI.

NOMOR 07/SE/LPJK/2021

TANGGAL 09 AGUSTUS 2021

TENTANG

PEDOMAN REGISTRASI LEMBAGA

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA

BIDANG JASA KONSTRUKSI

I. FORMAT I : DAFTAR ISIAN INFORMASI UMUM

a. Lembaga Pendidikan

Nama Lembaga Pendidikan :

Jenis Lembaga Pendidikan : - SMK; atau - Perguruan Tinggi / Politeknik *)

NPWP :

Nama Pimpinan :

Tahun Berdiri :

Jumlah Pegawai :

Nomor Telepon / Faximile :

Alamat Email :

Sistem informasi / Website :

Alamat :

Kabupaten/Kota :

Propinsi :

Kode Pos :

*) Pilih salah satu

b. Lembaga Pelatihan Kerja

Nama Lembaga Pelatihan Kerja :

Jenis Lembaga Pelatihan Kerja : - LPK pemerintah; - LPK swasta; atau - LPK perusahaan *)

NPWP :

Nama Pimpinan :

Tahun Berdiri :

Jumlah Pegawai :

Nomor Telepon / Faximile :

Alamat Email :

Sistem informasi / Website :

Alamat :

Kabupaten/Kota :

Propinsi :

Kode Pos :

*) Pilih salah satu

II. FORMAT II: PENILAIAN MANDIRI / SELF ASSESMENT

Lembaga Pendidikan atau Lembaga Pelatihan Kerja melakukan self

asesment terhadap Kejuruan/ Jurusan/ Program Studi / Program

Keahlian yang dimiliki oleh LPPK disandingkan dengan Klasifikasi dan

Subklasifikasi bidang jasa konstruksi sebagaimana tercantum dalam

lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021.

A. Lembaga Pendidikan

Kejuruan/Jurusan/ Program Studi /

Program Keahlian Klasifikasi Subklasifikasi

Nama Kejuruan/ Jurusan/ Program Studi / Program Keahlian yang dimiliki oleh LPPK.

Dapat dipilih lebih dari satu mengacu kepada Tabel I daftar klasifikasi dan subklasifikasi

Dapat dipilih lebih dari satu mengacu kepada Tabel I daftar klasifikasi dan subklasifikasi

Contoh SMK:

Konstruksi, Gedung, Sanitasi dan Perawatan

Sipil Gedung

Contoh Perguruan Tinggi / Politeknik:

Teknik Sipil Sipil Gedung, Jalan, Jembatan

B. Lembaga Pelatihan Kerja

Program

Pelatihan

Berbasis

Kompetensi

Acuan

Standar

Kompetensi

Klasifikasi

*)

Subklasifikasi

**)

Kualifikasi Terakreditasi

(iya/tidak)

Contoh:

Pelatihan

Ahli Muda

K3

Konstruksi

SKKNI 350 -

2014

Manajemen

Pelaksanaan

Keselamatan

Konstruksi

Ahli Iya

Keterangan:

*) LPK Swasta hanya dapat menetapkan 1 klasifikasi

LPK Perusahaan menetapkan klasifikasi sesuai dengan

layanan perusahaan induknya

**) LPK Swasta hanya dapat menetapkan 5 subklasifikasi

LPK Perusahaan menetapkan subklasifikasi sesuai dengan

layanan perusahaan induknya

III. FORMAT III : DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN REGISTRASI LPPK

A. IZIN PENDIRIAN LPPK

A.1. Lembaga Pendidikan

LEMBAGA PENDIDIKAN

SMK

Perguruan Tinggi / Politeknik

Dokumen Surat Keputusan Pendirian SMK oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat

Surat Keputusan Pendirian oleh Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi

Nomor Dokumen

Judul Dokumen

A.2. Lembaga Pelatihan Kerja

LEMBAGA PELATIHAN KERJA

LPK pemerintah

LPK swasta atau LPK perusahaan

Dokumen Peraturan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan/atau Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja dari Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota

Perizininan milik lembaga yang dikeluarkan pemerintah dan/atau Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja dari Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota

Judul Dokumen

Nomor Dokumen

B. PROGRAM KERJA PALING SEDIKIT 3 TAHUN TERAKHIR

B.1. Lembaga Pendidikan

NO PROGRAM BENTUK KEGIATAN TUJUAN OUTPUT TAHUN KETERANGAN

1 Pengembangan Kurikulum Konstruksi Bangunan Gedung

FGD Pengembangan Kurikulum ...

Meningkatkan kualitas ... Kurikulum 2020

B.2. Lembaga Pelatihan Kerja

NO PROGRAM NAMA PELATIHAN STANDAR DIGUNAKAN PESERTA PELATIHAN TAHUN KETERANGAN

1 Pelatihan Prakerja

Installer Konstruksi Baja Ringan

SKKNI 100 orang 2020

C. DAFTAR INSTRUKTUR / TENAGA PENGAJAR

NO NIK NAMA LENGKAP TANGGAL LAHIR

JENIS

KELAMIN

(L/P)

PENDIDIKAN

TERAKHIR

MATA PELAJARAN /

KULIAH / PELATIHAN

SERTIFIKAT

INSTRUKTUR /

TOT / GURU /

DOSEN

SERTIFIKAT

KOMPETENSI

KERJA

1 31737475... Jajang Beton 25-11-1968 L S1 Teknik Sipil

Teknik Jalan

Ahli Teknik Jalan (dapat dikosongkan jika tidak memiliki)

D. DAFTAR SARANA DAN PRASARANA LPPK

D.1. Daftar Prasarana

NO NAMA RUANG / BANGUNAN JUMLAH LUAS KAPASITAS

1 Workshop Konstruksi 1 1000 m2 100 orang

dst

D.2. Daftar Sarana

NO NAMA KEJURUAN JUMLAH KONDISI

1 Mesin Bubut Teknik Konstruksi 2 baik

dst

IV. FORMAT IV : SURAT TANDA REGISTRASI LPPK

SURAT TANDA REGISTRASI

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa

Konstruksi, menerangkan bahwa:

Nama LPPK :

Jenis LPPK :

Tahun Berdiri :

Alamat :

Kode Pos :

Nomor Telepon :

Alamat Email :

Status : Teregistrasi

Nomor Registrasi :

Surat Tanda Registrasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari terjadi sesuatu hal yang tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal, dd mm yyyy

Mengetahui,

Ketua LPJK

QRCode

V. FORMAT V: FORMAT PENOMORAN REGISTRASI LPPK

1. Nomor Registrasi LPPK berjumlah 10 angka yang terdiri dari susunan

kodifikasi dan dibentuk ke dalam QR Code.

2. Susunan kodifikasi nomor registrasi LPPK, terdiri dari:

A. 2 Angka Kode Tahun Registrasi:

Tahun Registrasi Kode Tahun

2021 21

2022 22

dst dst

B. 2 Angka Kode Jenis LPPK:

Lembaga Pendidikan Kode

SMK 01

Perguruan Tinggi / Politeknik 02

Lembaga Pelatihan Kerja Kode

LPK pemerintah 03

LPK swasta 04

LPK perusahaan 05

C. 2 Angka Kode Provinsi Alamat LPPK

ID_Propinsi Nama Propinsi

01 Aceh

02 Sumatera Utara

03 Sumatera Barat

04 Riau

05 Jambi

06 Sumatera Selatan

07 Bengkulu

08 Lampung

09 DKI Jakarta

10 Jawa Barat

11 Jawa Tengah

12 DI Yogyakarta

ID_Propinsi Nama Propinsi

13 Jawa Timur

14 Kalimantan Barat

15 Kalimantan Tengah

16 Kalimantan Selatan

17 Kalimantan Timur

18 Sulawesi Utara

19 Sulawesi Tengah

20 Sulawesi Selatan

21 Sulawesi Tenggara

22 Bali

23 Nusa Tenggara Barat

24 Nusa Tenggara Timur

25 Maluku

26 Papua

27 Maluku Utara

28 Banten

29 Gorontalo

30 Kepulauan Bangka Belitung

31 Kepulauan Riau

32 Papua Barat

33 Sulawesi Barat

34 Kalimantan Utara

D. 4 angka Kode Nomor Urut Tanda Registrasi.

3. Contoh penomoran registrasi LPPK:

Lembaga Pendidikan SMK AZ berdomisili di Propinsi Aceh dan teregistrasi

sebagai nomor urut 1 pada tahun 2021, maka penomorannya adalah

2101010001, dengan rincian sebagai berikut:

Kode Tahun Registrasi Kode LPPK Kode Propinsi Kode Nomor Urut

21 01 01 0001

VI. FORMAT VI : SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN REGISTRASI LPPK

(Kop Surat LPPK)

Nomor : (diisi dengan nomor surat instansi pemohon) ……, …………20.. Lampiran : (diisi dengan jumlah lampiran)

Perihal : Permohonan Penghapusan Data Registrasi

Lembaga Pendidikan / Lembaga Pelatihan Kerja *)

Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

c.q. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

di Jakarta

Bersama ini kami mengajukan permohonan penghapusan data registrasi

lembaga pendidikan dan pelatihan kerja (LPPK) atas:

Nama LPPK : (diisi dengan nama LPPK)

Jenis LPPK : (Lembaga Pendidikan / Lembaga Pelatihan Kerja)

Nomor Registrasi : (diisi dengan nomor registrasi LPPK)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan

kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua/Kepala/Direktur LPPK .........

(Tanda tangan dan cap LPPK)

………………………….. nama lengkap

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

VII. TABEL I: DAFTAR BIDANG KEILMUAN / KLASIFIKASI DAN SUBKLASIFIKASI JASA KONSTRUKSI SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2021

KLASIFIKASI SUBKLASIFIKASI

ARSITEKTUR ARSITEKTURAL

SIPIL 1. GEDUNG

2. MATERIAL

3. JALAN

4. JEMBATAN

5. LANDASAN UDARA

6. TEROWONGAN

7. BENDUNG DAN BENDUNGAN

8. IRIGASI DAN RAWA

9. SUNGAI DAN PANTAI

10. AIR TANAH DAN AIR BAKU

11. BANGUNAN AIR MINUM

12. BANGUNAN AIR LIMBAH

13. BANGUNAN PERSAMPAHAN

14. DRAINASE PERKOTAAN

15. GEOTEKNIK DAN PONDASI

16. GEODESI

17. JALAN REL

18. BANGUNAN MENARA

19. BANGUNAN PELABUHAN

20. TESTING DAN ANALISIS TEKNIK

21. BANGUNAN LEPAS PANTAI

22. PEMBONGKARAN BANGUNAN

23. GROUTING

MEKANIKAL 1. TEKNIK TATA UDARA DAN REFRIGASI

2. PLUMBING DAN POMPA MEKANIK

3. PROTEKSI KEBAKARAN

4. TRANSPORTASI DALAM GEDUNG

5. TEKNIK MEKANIKAL

6. ALAT BERAT

7. TEKNIK LIFTING

TATA LINGKUNGAN 1. TEKNIK AIR MINUM

2. TEKNIK LINGKUNGAN

3. TEKNIK AIR LIMBAH

4. TEKNIK PERPIPAAN

5. TEKNIK PERSAMPAHAN

MANAJEMEN PELAKSANAAN 1. KESELAMATAN KONSTRUKSI

2. MANAJEMEN KONSTRUKSI/ MANAJEMEN PROYEK

3. HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

4. PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI

5. ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI

6. MANAJEMEN ASET HASIL PEKERJAAN KONSTRUKSI

KLASIFIKASI SUBKLASIFIKASI

ARSITEKTUR LANSKAP, ILUMINASI DAN DESAIN INTERIOR

1. ARSITEKTUR LANSKAP

2. TEKNIK ILUMINASI

3. DESAIN INTERIOR

PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 1. PERENCANAAN WILAYAH

2. PERENCANAAN KOTA (URBAN PLANNING)

3. PERANCANGAN KOTA (URBAN DESIGN)

SAINS DAN REKAYASA TEKNIK 1. INVESTASI INFRASTRUKTUR

2. KOMPUTASI KONSTRUKSI

3. PELEDAKAN

VIII. BAGAN I : BAGAN ALIR PERMOHONAN REGISTRASI LPPK

IX. BAGAN II : BAGAN ALIR PERMOHONAN PENGHAPUSAN REGISTRASI

LEMBAGA PENGEMBANGAN

JASA KONSTRUKSI,

Ir. TAUFIK WIDJOYONO, M.Sc.

KETUA