108
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user i PERAN KOMITE NASIONAL INDONESIA DAERAH (KNID) SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA TAHUN 1945-1946 SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Gelar Sarjana Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Disusun oleh: Aditya Wahyu Prabowo C0506004 FAKULTAS SASTRA DAN SENI RUPA UNIVERSITAS SEBELAS MARET 2010

SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

  • Upload
    others

  • View
    17

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

PERAN KOMITE NASIONAL INDONESIA DAERAH (KNID)

SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI

SURAKARTA TAHUN 1945-1946

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Mencapai Gelar Sarjana Jurusan Ilmu Sejarah

Fakultas Sastra dan Seni Rupa

Universitas Sebelas Maret

Disusun oleh:

Aditya Wahyu Prabowo

C0506004

FAKULTAS SASTRA DAN SENI RUPA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

2010

Page 2: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ii

HALAMAN PERSETUJUAN

PERAN KOMITE NASIONAL INDONESIA DAERAH (KNID)

SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI

SURAKARTA TAHUN 1945-1946

Disusun oleh:

Aditya Wahyu Prabowo

C0506004

Telah disetujui oleh Pembimbing:

Pembimbing

Drs. Tundjung W.Sutirto., M.Si.

NIP. 19611225198703 1 003

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Sejarah

Dra. Sri Wahyuningsih, M.Hum.

NIP. 19540223198601 2 001

Page 3: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

iii

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN KOMITE NASIONAL INDONESIA DAERAH (KNID)

SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA

TAHUN 1945-1946

Disusun oleh:

Aditya Wahyu Prabowo

C0506004

Telah disetujui oleh Tim Penguji Skripsi

Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret

Pada tanggal ………………………….

Jabatan Nama Tanda Tangan

Ketua Dra. Sri Wahyuningsih, M.Hum. ......................

NIP. 19540223198601 2 001

Sekretaris M. Bagus Sekar Alam, SS., M.Si. ……………….

NIP. 19770904200501 1 001

Penguji I Drs. Tundjung W.Sutirto, M.Si. ………………

NIP. 19611225198703 1 003

Penguji II Tiwuk Kusuma Hastuti, SS., M.Hum. .......................

NIP. 19730613200003 2 002

Dekan

Fakultas Sastra dan Seni Rupa

Universitas Sebelas Maret

Drs. Sudarno, M.A.

NIP. 19530314198506 1 001

Page 4: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : Aditya Wahyu Prabowo

NIM : C0506004

Menyatakan bahwa dengan sesungguhnya skripsi berjudul Peran Komite Nasional

Indonesia Daerah (KNID) Surakarta dalam Pergerakan Politik di Surakarta

Tahun 1945-1946 adalah betul-betul karya sendiri, bukan plagiat, dan tidak

dibuatkan oleh orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi

tanda citasi (kutipan) dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia

menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang diperoleh

dari skripsi tersebut.

Surakarta, 7 Desember 2010

Yang membuat pernyataan,

Aditya Wahyu Prabowo

Page 5: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

v

MOTTO

Cara memulai adalah dengan berhenti berbicara dan mulai melakukan.

(Walt Disney)

Tiada doa yg lebih indah selain doa agar skripsi ini cepat selesai.

(Penulis)

Page 6: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

vi

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Mama dan (Alm) Papaku tercinta

Kakak-kakakku tersayang

Page 7: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

vii

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan ke-Hadirat Allah SWT,

yang telah memberikan berbagai kemudahan dan limpahan karunia-Nya

kepada penulis, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan

skripsi dengan judul Peran Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID)

Surakarta dalam Pergerakan Politik di Surakarta Tahun 1945-1946.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih

yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah mendukung, baik moral,

material maupun spiritual, hingga akhirnya penulisan skripsi ini dapat berjalan

dengan baik dan selesai sesuai yang penulis harapkan, yaitu kepada:

1. Drs. Sudarno, MA, selaku Dekan Fakultas Sastra dan Seni Rupa

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Dra. Sri Wahyuningsih, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Ilmu Sejarah

Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta, juga

sebagai Ketua Tim Penguji yang berkenan memberikan waktunya untuk

menguji.

3. Dra. Sawitri P.P, M.Pd, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas

Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.

4. Drs. Tundjung W.Sutirto, M.Si, selaku Pembimbing skripsi, yang

memberikan banyak dorongan, masukan, dan kritik yang membangun

dalam proses penulisan skripsi ini.

5. Ibu Tiwuk Kusuma Hastuti, SS., M.Hum. selaku Penguji II yang telah

berkenan memberikan waktunya untuk menguji.

6. Bapak Bagus Sekar Alam, SS., M.Si. selaku Sekretaris Penguji yang telah

berkenan memberikan waktunya untuk menguji.

7. Bapak Waskito Widi, SS. selaku Pembimbing Akademik yang telah

membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.

8. Segenap dosen pengajar di Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan

Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan

bekal ilmu dan wacana pengetahuan.

Page 8: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

viii

8. Segenap staf dan karyawan UPT Perpustakaan Pusat UNS, Perpustakaan

Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS, Perpustakaan Daerah Surakarta,

dan Perpustakaan Sonopustoko Kasunanan.

9. Ibu Darweni, Bapak Basuki dan segenap staf perpustakaan Reksopustoko

Mangkunegaran yang telah memberikan ijin dan bantuan kepada

penulis dalam penyediaan data-data yang diperlukan.

10. Orang Tua yang selalu memberikan kasih sayang dan semangat dengan

tulus ikhlas serta doa yang tak pernah putus kepada penulis.

11. Saudara-saudaraku: Mbak Wielma, Mas Deden yang selalu memberikan

dukungan baik moril maupun materiil.

12. Teman-temanku angkatan 2006, Bagus, Trisna, Lia, Memik, dan Ulwa

yang memotivasi untuk cepat lulus. Aga, Dwi, Endras, Helmy, Adi, Endah,

Embri, Dyah, Hasri, Sidik, Sunu, Jarot, Jadi, Feby, Putut, Gilang, Dhani,

Candra, Edy, Ari, dan teman-teman yang lain, tetap kompak dan cepat

menyelesaikan skripsi.

13. Kawan-kawan Goggle.net Slamet Riyadi, Gito, Anita, Fajar, Farid, Ernand,

Andri selalu ramah dan bekerja keras.

14. Novita Wisma Saputri, yang selalu mendengar keluh kesahku.

15. Segenap pihak yang telah mendukung dan membantu terlaksananya

penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh

karena itu, penulis berharap akan adanya kritik dan saran yang bersifat

membangun, agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surakarta, 7 Desember 2010

Penulis

Page 9: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.......................................................................... …. i

HALAMAN PERSETUJUAN...........................................................…… ii

HALAMAN PENGESAHAN................................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN................................................................... iv

HALAMAN MOTTO................................................................................ v

HALAMAN PERSEMBAHAN................................................................ vi

KATA PENGANTAR................................................................................ vii

DAFTAR ISI............................................................................................... ix

DAFTAR ISTILAH..................................................................................... xi

DAFTAR LAMPIRAN....................................................…………….…. xiv

ABSTRAK.................................................................................................. xv

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah................................................. 1

B. Perumusan Masalah......................................................... 8

C. Tujuan Penelitian............................................................ 8

D. Manfaat Penelitian.......................................................... 8

E. Kajian Pustaka................................................................ 9

F. Metode Penelitian …………………………………… 12

G. Sistematika Skripsi ………………………………… 16

BAB II AKAR-AKAR RADIKALISME SURAKARTA SEBELUM

REVOLUSI 1945 ............................................................................ 18

A. Radikalisme Surakarta dalam masa Pergerakan

1908-1911 ...................................................................... 18

1. Terbentuknya Organisasi Boedi Oetomo .................. 18

2. Terbentuknya Organisasi Sarekat Islam ..................... 20

B. Radikalisme Surakarta pada masa Aksi ...................... 23

1. Gerakan Radikal Komunis di Surakarta ...................... 23

2. Munculnya Insulinde di Surakarta ................................ 28

Page 10: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

x

C. Radikalisme di Surakarta pada masa Jepang..................... 30

1. Terbentuknya Laskar-laskar Perjuangan ..................... 30

2. Munculnya Hizbullah di Surakarta .............................. 34

BAB III KONDISI SOSIAL POLITIK SURAKARTA PADA

MASA REVOLUSI FISIK 1945 ....................................................... 38

A. Surakarta sebagai kota Oposisi ............................................ 38

B. Kelompok Oposisi di Surakarta ......................................... 40

a. Persatuan Perjuangan .................................................. 40

b. Barisan Banteng .............................................................. 46

C. Keberadaan Daerah Istimewa Surakarta .............................. 48

D. Konflik Sosial Politik Masa Revolusi Fisik 1945 .............. 51

BAB IV PEMBENTUKAN KNID SURAKARTA DAN PERANNYA

DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA ................ 59

A. Terbentuknya Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID)

Surakarta ........................................................................... 59

B. Peran KNID Surakarta ..................................................... 63

1. Penyerahan Kekuasaan Jepang ke tangan KNID

Surakarta ......................................................................... 63

2. KNID Surakarta sebagai Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah ............................................................. 73

3. Peran KNID Surakarta dalam Gerakan Anti Swapraja .... 76

C. Hubungan antara Kekuatan Pergerakan Politik dengan

KNID Surakarta ................................................................ 86

BAB V PENUTUP ............................................................................................ 90

DAFTAR PUSTAKA......................................................................................... 94

LAMPIRAN .................................................................................................. 100

Page 11: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

xi

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

1. Istilah

Abdi Dalem pegawai keraton

Apanage lungguh; bengkok; gaji

Bupati Nayaka Bupati pertama

Butai Masse Markas militer Jepang di Surakarta

double bestuur pemerintahan ganda

Gakuttotai Barisan anak-anak sekolah

kawula-gusti pola hubungan raja-rakyat atau juga

manusia-Tuhan

Kenpeitai polisi militer Jepang

Kompleit Perubahan status tanah apanage yang

dipegang para abdi dalem kepada

rakyat

Kooti Jimmu Kyoku Kekuatan sipil bentukan Jepang

manunggaling kawula lan gusti persatuan rakyat dan raja atau

persatuan manusia dan Tuhan

Multipunctie mengambil sampel dari limpa yang

diteliti

Narpawandawa Perkumpulan Darah Dalem

oposisi kekuatan politik dan massa yang

berlawanan dengan pemerintah yang

berkuasa

Panatagama Kepala Agama Islam

patron-client pola hubungan bapak-anak buah

Patuh tuan

Priyayi masih berhubungan dengan eratin;

bangsawan

Reh Kasentanan Dewan Pertimbangan Raja

Revolusi Perubahan yang cepat dan mendasar

Page 12: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

xii

Romusha buruh atau kuli yang dimobilisasi

dengan paksa untuk suatu pekerjaan

kasar di bawah kekuasaan militer

Jepang

Seinendan Barisan Pemuda

Sendenbu Badan Propaganda Jepang

Volksraad Dewan Rakyat

vorstenlanden wilayah raja-raja

2. Singkatan

AMRI Angkatan Muda Republik Indonesia

BKR Badan Keamanan Rakyat

BLB Barisan Laskar Banteng

BP KNIP Badan Pekerja Komite Nasional

Indonesia Pusat

BPRI Badan Pemberontak Republik

Indonesia

BPU Badan Pengawas dan Penyelidik

Umum

BTI Barisan Tani Indonesia

BU Budi Utomo

GRI Gerakan Rakyat Indonesia

IPI Ikatan Pelajar Indonesia

IPTAS Ikatan Prajurit Sejati

KNID Komite Nasional Indonesia Daerah

KNIP Komite Nasional Indonesia Pusat

KPPRI Kantor Daerah Pemerintah Republik

Indonesia

M.Ng. Mas Ngabehi

NICA Netherlands Indies Civil

Administration

Page 13: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

xiii

Pesindo Pemuda Sosialis Indonesia

PETA Pembela Tanah Air

PKS Pakempalan Kawula Surakarta

PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan

Indonesia

SDI Sarekat Dagang Islam

SI Sarekat Islam

TP Tentara Pelajar

VOC Vereeniging Oost-Indische

Compagnie

Page 14: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Undang-undang No.1 tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai

Kedudukan Komite Nasional Daerah …………………………………. 100

2. Arsip Penyerahan pemerintahan Kooti Jimu Kyoku Tyokan kepada

KNIDS. 1945 ............................................................................................. 107

3. Piagam penetapan Presiden RI kepada Pakubuwono XII pada

kedudukan sebagai kepala Daerah Istimewa. 1945..................................... 108

4. Maklumat Presiden kepada Mangkunegoro VIII pada kedudukan

sebagai kepala Daerah Istimewa. 1945....................................................... 109

5. Penyerahan Kekuasaan Kooti Jimu Kyoku Tyokan kepada

Mangkunegaran ........................................................................................... 110

6. Peta Wilayah Surakarta tahun 1945-1946.................................................... 111

7. Selebaran dari Komite Nasional Indonesia Daerah Surakarta, 1945........... 114

8. Penetapan Pemerintah tentang keamanan di Daerah Istimewa, 1946......... 116

9. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat, 1946........................................... 117

10. Surat dari Wakil Presiden kepada Presiden dan Menteri Pertahanan

tentang kedudukan keistimewaan daerah Surakarta

dan Mangkunegaran.................................................................................... 118

11. Penetapan Pemerintah RI Jogjakarta no. 16/S.D tanggal 15 Juli 1946

tentang perubahan sementara bentuk dan susunan Pemerintah di Daerah

Istimewa Surakarta ................................................................................... 119

12. Susunan Panitia Anti Swapraja………………………………………...... 120

13. Maklumat Menteri Dalam Negeri tentang penunjukan Gubernur Jawa Tengah

R. Soerjo, sebagai wakil Pemerintahan Pusat di daerah Surakarta……..... 121

14. Maklumat Mangkunegoro VIII, 1 September 1945……………………… 122

15. Maklumat Menteri Dalam Negeri tentang Daerah Istimewa Surakarta … 123

16. Maklumat Sri Paduka Pakubuwono XII tentang Daerah Istimewa

Surakarta .................................................................................................... 124

17. Pernyataan Bersama KNID Kab. Klaten dalam gerakan Anti Swapraja .... 125

18. Pernyataan KNID Kab. Kota Mangkunegaran tentang Status Pemerintahan

di Surakarta ................................................................................................. 126

Page 15: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

xv

ABSTRAK

Aditya Wahyu Prabowo. C0506004. 2010. Peran Komite Nasional Indonesia

Daerah (KNID) Surakarta dalam Pergerakan Politik di Surakarta tahun 1945-

1946. Sripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas

Sebelas Maret.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana

hubungan antara Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Surakarta dengan

kekuatan pergerakan politik di Surakarta tahun 1945-1946? (2) Bagaimana peran

Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Surakarta dalam pergerakan politik di

Surakarta tahun 1945-1946?

Penelitian ini merupakan penelitian historis, sehingga langkah-langkah

yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi heuristik, kritik sumber baik intern

maupun ekstern, interpretasi, dan historiografi. Teknik pengumpulan data yang

digunakan adalah studi dokumen dan studi pustaka. Dari pengumpulan data,

kemudian data dianalisa dan diinterpretasikan berdasarkan kronologisnya. Untuk

menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu

ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

sosial, dan politik.

Setelah Pemerintah Pusat RI membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat

(KNIP), secara berlanjut di daerah-daerah dibentuk juga Komite Nasional

Indonesia Daerah (KNID). Tujuan KNID dibentuk adalah untuk melucuti tentara

Jepang dan memindahkan kekuasaan pemerintah Jepang ke tangan KNID.

Keberadaan KNID Surakarta mendapat dukungan dari segenap potensi perjuangan

rakyat. KNID sebagai pimpinan gerakan revolusi di Surakarta harus menghadapi

kekuatan Jepang yang terbagi dalam Kooti Jimmu Kyoku (kekuatan sipil), Butai

Masse yang bersenjatakan lengkap, dan Kenpetai. Sejak awal pembentukannya,

KNID Surakarta mampu menjalankan tugasnya dan mendapat keberhasilan secara

gemilang dengan melucuti kekuasaan Jepang di Surakarta. Terjadinya krisis

kekuasaan awal kemerdekaan langsung dapat dipecahkan melalui komite tersebut

sebagai semacam lembaga perwakilan rakyat daerah. Awal tahun 1946, muncul

gerakan revolusioner menentang adanya status daerah istimewa di Surakarta.

Gerakan tersebut banyak dimotori anggota KNID Surakarta beserta organisasi

pergerakan politik lainnya.

Dari analisis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa KNID Surakarta

mempunyai berbagai peran dalam pergerakan politik di Surakarta tahun 1945-

1946, yaitu merebut kekuasaan sipil dan militer pemerintah Jepang, sebagai

lembaga perwakilan rakyat daerah, dan juga terlibat dalam gerakan anti swapraja

di Surakarta.

Page 16: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Genderang Revolusi Indonesia dibunyikan saat rakyat Indonesia

memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan

Indonesia merupakan klimaks dari proses panjang suatu perjuangan dari rangkaian

pergerakan nasional hingga runtuhnya Hindia Belanda. Oleh karena itu tidak aneh

apabila dianggap sebagai “jembatan emas” yang harus dipelihara maupun

dipertahankan walaupun tidak sedikit dilaksanakan dengan caranya sendiri-

sendiri. Proses awal yang lazim adalah melembagakan Negara sehari setelah

proklamasi yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Pelembagaan dari hasil tawar-

menawar dengan Jepang ini diupayakan oleh PPKI yang oleh pemuda, dianggap

sebagai kolabolator-kolabolator Jepang. Hasil dari sidang PPKI ini adalah

menetapkan UUD 1945, memilih Soekarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai

Wakil Presiden, serta membentuk KNIP.1

Proklamasi kemerdekaan RI mempunyai pengaruh luas bagi bangsa dan

Negara. Proklamasi merupakan momentum dalam sejarah Republik Indonesia.

Perubahan-perubahan yang menyangkut masalah politik, pemerintahan dsb, pasti

terjadi setelah merdeka, baik untuk pusat maupun daerah-daerah.

1 Julianto Ibrahim , 2008, Keraton Surakarta: Gerakan Anti Swapraja, Yogyakarta: Malioboro

Press, hal. 68.

Page 17: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

2

Setelah proklamasi, terjadi reorganisasi dalam berbagai aspek, terutama

politik pemerintahan. Berkaitan dengan hal ini, maka daerah Surakarta setelah

Proklamasi langsung mendapat keputusan dari pusat. Presiden RI pada waktu itu

mengeluarkan piagam berkenaan dengan kedudukan daerah Surakarta. Piagam

tanggal 19 Agustus 1945 tersebut ditujukan kepada Susuhunan Paku Buwono XII

dan Mangkunegara VIII yang mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat untuk

mencurahkan segala tenaga, pikiran, dan jiwa raga bagi keselamatan daerahnya

yang merupakan bagian wilayah Republik Indonesia sebagai Daerah Istimewa.

Kedua penguasa tradisional ini juga tetap mempunyai kedudukan otonom

sebagaimana tercermin dari keputusan Presiden tersebut.

Bersamaan itu pula pada 19 Agustus 1945, Pemerintah Pusat RI juga

berhasil melengkapi perangkat pemerintahan dengan kabinet pertamanya dan

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk. Komite ini berfungsi sebagai

Parlemen sementara yang dilengkapi juga suatu Badan Pekerja (BP-KNIP).

Adanya Komite Nasional ini tidak hanya terbatas di lingkungan pemerintah pusat,

tapi secara berlanjut di daerah-daerah dibentuk juga Komite Nasional Indonesia

Daerah (KNID). Komite di daerah-daerah terbentuk dalam waktu tidak lama

sesudah KNIP. Komite di daerah juga dilengkapi dengan Badan Pekerja yang

menjalankan tugas sebagai pelaksana secara riil dalam pemerintahan. Tujuan

KNID dibentuk adalah untuk melucuti tentara Jepang dan memindahkan

kekuasaan pemerintah Jepang ke tangan KNID.

Berdasarkan hal tersebut pembentukan Komite Nasional diharapkan agar

secepat mungkin melakukan tugasnya dalam rangka penegakan kedaulatan

republik. Akan tetapi permasalahan utama dari pebentukan komite ini ialah

Page 18: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

3

keberadaan tentara Jepang yang memang diserahi urusan penjagaan keamanan dan

status quo oleh sekutu. Tentara Jepang tersebut merupakan kekuatan tempur yang

sangat kuat mengingat lengkapnya persenjataan yang dimiliki oleh mereka2.

Permasalahan lainnya dalam mendirikan komite di daerah ialah masih

berkuasanya para birokrasi pribumi yang sebagian besar merupakan abdi setia

kekuasaan. Fenomena tersebut terjadi pula di Surakarta yaitu dengan adanya

kekuasaan pribumi yang direpresentasikan oleh Raja-raja yang secara otomatis

menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di Surakarta mencoba untuk mengukuhkan

kekuasaannya. Mereka telah terbiasa sebagai hamba kekuasaan apapun juga

selama kekuasaan dan jabatan mereka dapat dipertahankan. Selain itu kaum

birokrasi pribumi yang terbiasa dengan kesadaran politik yang tinggi menyadari

bahwa proklamasi kemerdekaan tidak memiliki landasan hukum apapun juga dari

sistem hukum internasional yang berlaku dan menyebabkan mereka untuk

memposisikan diri kepada para pemenang Perang Dunia II. Hal ini menjadi salah

satu penyebab dari meningkatnya kekerasan di daerah-daerah yang ditujukan

untuk penggulingan tatanan lama pemerintahan pribumi.3

Hal ini bertentangan dengan keinginan para politisi dan pejuang di

Surakarta yang menginginkan agar mobilitas politik di Surakarta bersifat secara

terbuka dan oportunisme kekuasaan dari para politisi tersebut. Namun, pihak

kerajaan melakukan sebuah kesalahan pada masa tersebut dengan tidak

menganggap penting radikalisasi di Surakarta dan menganggap bahwa kekuasaan

di Surakarta dengan sah masih berada di tangan para raja yang bekerjasama

2 George Mc Turnan Kahin, 1995, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, Surakarta: UNS Press

hal. 178 3 Ben Anderson, 1988, Revoloesi Pemoeda. Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa, 1944-

1946, Terjemahan: Jiman Rumbo, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. 369.

Page 19: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

4

dengan tentara Jepang untuk membangun keamanan yang bersifat sementara.4

Lambannya kerajaan dalam menanggapi tuntutan dari para pejuang dan

pemerintah Republik menyebabkan Surakarta sangat lambat dalam pendirian

pemerintahan di bawah Republik daripada tetangganya di Yogyakarta. Walaupun

pihak kerajaan telah diberi pengakuan kedaulatan kekuasaan raja oleh pemerintah

RI namun pihak kerajaan terkesan sangat berhati-hati dalam menghadapi

kekuasaan Jepang. Lambannya usaha pihak kerajaan di Surakarta dalam

menegakkan kekuasaan republik dan perebutan senjata dari Jepang menyebabkan

pemerintah pusat RI campur tangan untuk membentuk Komite Nasional di

Surakarta.

Pada tanggal 11 September 1945 dibentuklah KNID Surakarta yang

diketuai oleh Mr. Soemodiningrat melalui sidang di Pendopo Woerjoningratan.

Soemodiningrat yang merupakan ipar Susuhunan dan bekas opsir PETA ini

dibantu oleh 9 orang dari elite agama, elite tradisional berpendidikan Barat dan

elite politik, dengan program melucuti senjata Jepang dan memindahkan

kekuasaan pemerintah Jepang ke tangan KNID.

Keberadaan KNID Surakarta mendapat dukungan dari segenap potensi

perjuangan rakyat, seperti Badan Keamanan Rakyat (BKR), Angkatan Muda

Tentara, Kelompok Delapan, Badan Pengawas dan Penyelidik Umum (BPU),

Hizbullah dan Gerakan Rakyat Indonesia (GRI). KNID sebagai pimpinan gerakan

revolusi di Surakarta harus menghadapi kekuatan Jepang yang terbagi dalam

Kooti Jimmu Kyoku (kekuatan sipil), Butai yang bersenjatakan lengkap, dan

Kenpetai.

4 Anthony Reid, 1987, Perjuangan Rakyat, Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera.

Penerjemah: Tim PSH, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. 245.

Page 20: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

5

Pada tanggal 30 September 1945, Soemodiningrat beserta wakilnya

Suprapto disertai Barisan Rakyat menemui H. Watanabe sebagai Kepala Koti

Jimmu Kyoku Chukan di gedung Balaikota. Pada pertemuan tersebut,

Soemodiningrat berhasil meyakinkan Watanabe agar bersedia menyerahkan

kekuasaan sipilnya kepada KNID Surakarta. Penyerahan kekuasaan ini

mengandung arti bahwa pemerintahan di Surakarta dikendalikan oleh KNID. Oleh

karena itu, pada tanggal 1 Oktober 1945 dibentuk Kantor Pusat Pemerintahan

Republik Indonesia (KPPRI) yang kemudian berubah menjadi Kantor Daerah

Pemerintah Republik Indonesia (KDPRI) sebagai nama baru dari Koti Jimmu

Kyoku. Pelaksanaan tugas sehari-hari di KDPRI diserahkan kepada Soeripto,

Soetopo, dan Soemantri.5

Pembentukan KDPRI sebagai pemegang kendali pemerintahan di

Surakarta telah menimbulkan perselisihan dengan pemerintah Swapraja. Pada

waktu itu di Surakarta terdapat dua pemerintahan double bestuur yaitu dari pihak

kraton dan pihak KNID Surakarta melalui KDPRI.

Revolusi sosial dan aksi-aksi kekerasan di Surakarta yang terjadi pada

masa revolusi merupakan bagian yang tidak bisa dielakkan dari kekacauan di

hampir semua kehidupan masyarakat. Kekerasan seperti itu merupakan bagian

dari konflik politik yang mewarnai hampir setiap waktu dalam perjalanan revolusi

Indonesia. Kekerasan yang muncul merupakan bagian dari pertentangan

kepentingan dari kekuatan-kekuatan politik yang semula ditandai dengan

pertentangan di antara idiologi kiri kemudian bergeser antara kekuatan kiri dengan

kekuatan kanan. Konflik ditandai pula dengan perebutan kekuasaan diantara

5 Panitia Pembangunan Monumen Pejuang 1945, Buku Kenang-kenangan Perjuangan Rakyat

Surakarta dari Zaman ke zaman (Surakarta, 1974) hlm 21-23

Page 21: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

6

kekuatan oposisi dengan kekuatan republik atau kompetisi diantara kelompok-

kelompok yang sedang beroposisi.6

Pada masa awal revolusi, konflik yang berkembang merupakan bentuk

perbedaan pendapat antara golongan muda yang radikal dengan golongan tua

yang moderat. Konflik itu memuncak pada peristiwa Rengasdengklok yang

merupakan sebuah bentuk tekanan dari golongan muda terhadap golongan tua

untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.7 Konflik pun masih berlanjut

ketika lembaga-lembaga negara mulai terbentuk. Isu-isu tentang kolabolator yang

diperankan sebagian nasionalis tua yang dituduhkan golongan muda terutama

Syahrir merupakan isu utama pada waktu itu. Syahrir menginginkan perubahan

pemerintahan presidensil menjadi setengah parlementer dengan indikasi kabinet

bertanggung jawab kepada parlemen. Setelah melalui sidang BP-KNIP dan

disetujui Presiden Soekarno, akhirnya pada 14 Oktober 1945 kabinet Syahrir

terbentuk yang kemudian dikenal dengan pemerintahan sayap kiri.8

Selama menjadi perdana menteri, Syahrir menghendaki arah revolusi

ditentukan dengan cara diplomasi yang luwes dan pintar untuk menghindarkan

Inggris dan Amerika memberikan dukungan penuh kepada Belanda. Visi Syahrir

ini secara cepat menimbulkan kekecewaan di kalangan pemuda. Dalam beberapa

minggu saja, kabinet Syahrir kehilangan dukungan pemuda. Arah serta gaya

politik Syahrir bertentangan dengan psikologi dari gerakan pemuda. Kekecewaan

dari para pemuda dan sebagian besar badan perjuangan kemudian dimanfaatkan

oleh seorang tokoh, yaitu Tan Malaka. Sejak awal revolusi, Tan Malaka sudah

6 Julianto Ibrahim, 2004, Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan, Wonogiri: Bina Citra

Pustaka, hal. 154. 7 Sidik Kertapati, 1961, Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, Jakarta: Pembaharuan, ha. 83.

8 Julianto Ibrahim, op. cit., hal. 155.

Page 22: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

7

berambisi mengendalikan jalannya revolusi. Tokoh ini menawarkan suatu

kemerdekaan yang dekat dengan hati pemuda, yaitu revolusi total dengan

pengakuan kemerdekaan seratus persen. Ia kemudian berhasil membentuk

organisasi bernama ”Persatuan Perjuangan” yang menggambarkan tekad

perjuangan yang anti diplomasi dalam revolusi Indonesia. Dalam kongresnya

yang pertama di Solo, 14-15 Januari 1946, organisasi ini menetapkan kota

Surakarta sebagai pusat kegiatannya.9

Keberadaan Tan Malaka dan Persatuan Perjuangan telah menjadikan

revolusi sosial berupa gerakan anti swapraja yang radikal di Surakarta sebagai

bagian dari strategi untuk menggoyang pemerintahan Syahrir di Yogyakarta.

Gerakan-gerakan anti swapraja ini menyebabkan kedudukan keraton menjadi

sangat lemah dan sulit, sehingga status swapraja Surakarta dapat dengan mudah

diruntuhkan.

Penelitian dengan tema mengenai Komite Nasional Indonesia Daerah di

Surakarta menjadi hal yang menarik. Pada periode tahun 1945-1946 banyak terjadi

peristiwa penting antara lain adanya revolusi sosial di beberapa daerah termasuk di

Surakarta pada tahun 1946 serta mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan

Belanda. Terbentuknya Komite ini mendapat dukungan dari berbagai badan

perjuangan rakyat sehingga setelah KNID Surakarta dibentuk, perpolitikan di

Surakarta memasuki masa baru dimana mulai muncul pergerakan politik yang

radikal. Selama awal kemerdekaan, KNID Surakarta harus melaksanakan tugas

penting yaitu melucuti dan memindahkan kekuasaan pemerintah Jepang ke tangan

pemerintah Indonesia melalui Komite ini. Program yang juga menjadi tujuan

9 Ben Anderson, op. cit., hal. 298.

Page 23: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

8

lembaga ini dibentuk tidaklah mudah untuk dijalankan mengingat situasi sosial dan

politik di Surakarta pada masa revolusi fisik cukup menegangkan, maka bentuk-

bentuk eksistensi dan peran dari lembaga ini dalam pergerakan politik di Surakarta

yang ditulis sebagai judul skripsi.

B. Perumusan Masalah

Atas dasar Latar Belakang Masalah diatas, maka dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan antara Komite Nasional Indonesia (KNID) Surakarta

dengan kekuatan pergerakan politik di Surakarta tahun 1945-1946?

2. Bagaimana peran Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Surakarta

dalam pergerakan politik di Surakarta tahun 1945-1946?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian

adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui hubungan antara Komite Nasional Indonesia (KNID) Surakarta

dengan kekuatan pergerakan politik di Surakarta tahun 1945-1946.

2. Mengetahui peran Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Surakarta

dalam pergerakan politik di Surakarta tahun 1945-1946.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan pengetahuan tentang sejarah Surakarta pada awal

kemerdekaan terutama tentang peran Komite Nasional Indonesia Daerah

Page 24: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

9

Surakarta dalam pergerakan politik di Surakarta.

2. Dengan mengkaji Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Surakarta,

maka dapat direkonstruksi Sejarah Revolusi yang terkait dengan kota

Surakarta.

E. Kajian Pustaka

Dalam buku karya Julianto Ibrahim yang berjudul Bandit & Pejuang di

Simpang Bengawan, Kriminalitas dan Kekerasan Masa Revolusi di Surakarta

dengan penerbit Bina Citra Pustaka Wonogiri, banyak menggambarkan tindak

kekerasan di Surakarta yang diwarnai dengan peristiwa penggedoran, pencurian,

hingga penculikan yang terjadi di Surakarta. Kekacauan di Surakarta yang

menjadi wilayah anarki tidak terlepas dari peran serta badan-badan perjuangan

yang menginterpretasikan makna daulat dalam khasanahnya masing-masing

sehingga terjadi perubahan makna dari kedaulatan menjadi mendaulat.

Sejarah Revolusi Indonesia sering kali ditulis dan hanya berisikan kisah

tentang perjuangan bersenjata ataupun perjuangan diplomasi saja. Sementara

gejolak yang terjadi di kalangan para pejuang atau di antara laskar dalam masa

yang penuh heroik itu tak banyak diceritakan dalam buku-buku sejarah. Salah satu

soal dalam revolusi Indonesia dan berlanjut pada masa berikutnya adalah

keberadaan dan aktivitas para bandit, yang sebagian di antaranya pejuang dan

tergabung dalam beberapa kesatuan laskar. Dalam zaman yang terkadang disebut

zaman gegeran, serobotan, gedoran ataupun pendaulatan itu, para bandit justru

harus berhadap-hadapan dengan bangsa sendiri atau dengan para pejuang yang

pernah bersama-sama mereka di arena pertempuran. Sehingga berbagai tindakan

Page 25: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

10

kriminal pun sering kali tidak dapat dihindari oleh mereka.

Membaca karya ini, dalam usaha membangun sejarah dari bawah

(grassroots history), kian bermakna terutama jika kita melihat revolusi Indonesia

dari sisi yang lain. Bandit yang menjadi pejuang atau pejuang yang menjadi bandit

adalah bagian dari dinamika revolusi itu sendiri dan seharusnya tidak diabaikan

begitu saja dalam sejarah Indonesia. Buku ini menunjukkan bahwa para bandit,

orang-orang yang tersingkirkan, dan orang-orang biasa lainnya ternyata bukan

hanya ikut menentukan arah dan jalannya revolusi Indonesia, mereka juga

sekaligus memberi watak pada revolusi itu sendiri. Penulisan ini lebih

menekankan terhadap gerakan rakyat dan pemuda dalam badan-badan perjuangan

sehingga mengabaikan peran bangsawan dan kerajaan yang pada masa sebelum

kemerdekaan merupakan kelompok politik terkuat.

Sebuah buku yang berjudul Dasar-dasar Teori Sosial karya James S.

Coleman dijelaskan bahwa dalam menyelidiki persoalan revolusi, para ilmuwan

sosial memusatkan perhatian pada masyarakat tempat revolusi benar-benar terjadi

dan memeriksa periode di masyarakat itu sebelum konflik. Tidak seperti biasanya,

jawaban-jawaban disusun dalam hubungannya dengan kondisi-kondisi struktural

stabil yang mengawali sistem-sistem sosial tertentu, bukan sistem-sistem sosial

yang lain, yang akan mengalami perubahan wewenang lewat revolusi atau

pemberontakan. Banyak teori revolusi memandang titik kritis dalam sebuah

perjuangan revolusioner sebagai titik ketika sistem-sistem wewenang yang ada

kehilangan legitimasi di mata rakyat atau segmen-segmen penting rakyat.

Ben Anderson dalam karyanya, Revolusi Pemoeda: Pendudukan Jepang

dan Perlawanan di Jawa 1944-1946 (1988), mengatakan bahwa konflik di

Page 26: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

11

Surakarta terjadi karena adanya perpaduan antara konflik politik nasional dan

konflik politik lokal yang ditandai dengan peningkatan kegiatan sosialis, komunis

hingga sindikalisme di Surakarta yang berujung pada perang antar kelas. Selain

itu Ben Anderson menggambarkan dengan baik situasi revolusioner yang melanda

kaum pemuda.

Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia karya George Mc.T. Kahin juga

banyak menjadi referensi dalam penulisan penelitian ini. Dalam karyanya, di Bab

IV Kahin mengutarakan bagaimana dalam masa pendudukan Jepang (1942-1945),

suatu kesadaran politik yang kuat berkembang dalam masyarakat, dan terutama di

antara pemuda dan pelajar yang sebelumnya banyak yang bersifat apolitis. Sebelas

bab berikutnya secara rinci membahas revolusi Indonesia sampai dengan saat

kedaulatan Indonesia diakui pada bulan Desember 1949 dan terbentuknya Negara

Kesatuan pada 17 Agustus 1950.

Bab tentang Revolusi, Kahin menulis bahwa Soekarno memilih seorang

Gubernur untuk masing-masing Provinsi dari kalangan penduduk setempat, dan

KNIP memberi mandat kepada salah seorang anggota dari masing-masing daerah

untuk membentuk KNI (Komite Nasional Indonesia) di setiap provinsi guna

membantu para gubernur menjalankan pemerintahan. Terbentuklah KNI setempat

secara spontan di tingkat distrik maupu kotapraja. Selama suatu periode yang

lama, komite-komite setempat yang revolusioner bekerja menurut kekuatan

pemerintah yang sebenarnya di daerah masing-masing. Semula daerah-daerah itu

diatur menurut kehendak pemimpin setempat yang diakui, tetapi kemudian sejak

akhir bulan November diatur menurut suatu pola peraturan yang seragam.

Menjelang tahun 1946, keadaan dianggap memungkinkan, KNI dibentuk

Page 27: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

12

berdasarkan pemilihan setempat.

F. Metode Penelitian

1. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Sejarah.

Metode Sejarah merupakan proses mengumpulkan, menguji dan menganalisis

secara kritis rekaman-rekaman peninggalan pada masa lampau dan usaha-usaha

melakukan sintesa dari data-data masa lampau menandai kajian yang dapat

dipercaya. Penelitian ini adalah penelitian sejarah yang meliputi 4 tahapan10

:

a. Heuristik

Adalah proses mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sebagai data

yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pencarian dan pengumpulan

sumber yang dilakukan yaitu sumber primer yang berupa dokumen-

dokumen arsip baik itu arsip lokal atau surat kabar yang sejaman. Selain itu

juga data-data yang diperoleh berasal dari arsip koleksi Perpustakaan Rekso

Pustaka Mangkunegaran.

b. Kritik Sumber, terdiri dari kritik Intern dan ekstern

Kritik Intern merupakan kritik yang meliputi tulisan, kata-kata, bahasa dan

analisa verbal serta tentang kalimat yang berguna sebagai validitas sumber

atau untuk membuktikan bahwa sumber tersebut dapat dipercaya.

Sedangkan kritik ekstern meliputi material yang digunakan guna mencapai

kredibilitas sumber atau keaslian sumber tersebut. Dari hasil-hasil sumber

yang berhasil dikumpulkan adalah dokumen asli bahwasanya sumber-

10

Sartono Kartodirdjo, 1993, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, Jakarta: P.T

Gramedia Pustaka Utama, hal. 60-62.

Page 28: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

13

sumber itu sebagian berbahasa Indonesia lama. Kondisi dari data yang

mudah rusak karena bahan kertasnya sudah berusia sangat tua sehingga

mudah rapuh dan sobek. Terkadang tulisan yang berupa tulisan tangan

sebagian ada tinta yang luntur sehingga susah untuk dibaca. Memilih dan

memilah sumber-sumber yang akan dijadikan data, karena tidak semua arsip

yang ditemukan dapat dijadikan sebagai data.

c. Interpretasi/ penafsiran

Yaitu menafsirkan keterangan-keterangan yang saling berhubungan dengan

fakta-fakta yang diperoleh. Setelah melakukan kritik baik itu kritik intern

maupun ekstern, maka usaha yang dilakukan adalah menjelaskan apa yang

telah diperoleh dari data dokumen itu dengan pemikiran dan analisa.

d. Historiografi

Historiografi atau penulisan sejarah, yaitu menyampaikan sumber yang

diperoleh dalam bentuk kisah sejarah atau penulisan sejarah. Kemudian

menceritakan apa yang telah ditafsirkan dalam penyusunan kisah sehingga

menarik untuk dibaca. Penulisan dan penyusunan kisah dengan kata-kata

dan gaya bahasa yang baik bertujuan supaya pembaca mudah memahami

maksudnya dan tidak membosankan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang harus

digunakan dalam mengadakan sutu penelitian. Adapun teknik yang digunakan

dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Data dokumen yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dokumen

Page 29: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

14

berupa sumber tertulis dan sejaman. Dari dokumen terdapat fakta-fakta sejarah

serta bahan yang akan ditulis. Dokumen mempunyai nilai otentik dan dapat

dipercaya.11

Dokumen sebagai sumber utama dalam penelitian. Untuk

memantapkan nilai suatu dokumen terhadap pengguanannya dalam ilmu

sejarah, perlu diadakan langkah-langkah sebagai berikut: pengumpulan objek

yang berasal dari jaman itu, pengumpulan bahan-bahan tercetak, tertulis

misalnya surat kabar terbitan sejaman, dokumen tertulis, peraturan-peraturan,

surat keputusan, laporan-laporan pemerintah, arsip pribadi yang belum

diterbitkan, surat-surat keluarga dan catatan perjalanan.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain data

berupa Arsip dan Koran, antara lain Arsip Penyerahan pemerintahan Kooti

Jimu Kyoku Tyokan kepada KNIDS, Solo, Mangkunegaran: Arsip berupa

berkas masalah Jepang tahun 1945; Piagam Penetapan Presiden RI, Solo,

Mangkunegaran: Arsip Rekso Pustoko tahun 1946; Kutipan koran

“Kedaulatan Rakyat”, 4 Juni 1946: Masalah kedudukan KNI Surakarta (Arsip

Rekso Pustaka).

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan di Perpustakaan Pusat UNS, perpustakaan

Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS, Reksa Pustaka Mangkunegaran,

Monumen Pers, dan Perpustakaan Daerah. Dalam studi pustaka ini berhasil

dihimpun buku-buku, artikel-artikel serta terbitan-terbitan lain yang secara

langsung menulis tentang masalah yang sesuai dengan topik permasalahan.

11

Louis Gotschalk, 1983, Mengerti Sejarah, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hal. 18

Page 30: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

15

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data sangat terkait dengan metode dan pendekatan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosial & politik sehingga dapat

memisahkan proses-proses politik yang terjadi dan berkaitan dengan situasi sosial

di Surakarta. Studi ini bukan hanya menggambarkan apa dan kapan peristiwa

Sejarah itu terjadi, tapi juga mengidentifikasi masalah bagaimana dan faktor-

faktor apa yang menyebabkan peristiwa itu terjadi. Penggunaan pendekatan sosial

dimaksudkan untuk mengungkap kualitas terhadap data-data dan fakta-fakta yang

ada, sebab peristiwa yang satu mempunyai keterkaitan dengan peristiwa yang lain.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Deskriptif analitis artinya menggambarkan suatu fenomena beserta ciri-cirinya

yang terdapat dalam fenomena tersebut berdasarkan fakta-fakta yang tersedia.

Setelah itu dari sumber bahan dokumen dan studi kepustakaan, tahap selanjutnya

adalah diadakan analitis, diinterpretasikan, dan ditafsirkan isinya. Data-data yang

telah diseleksi dan diuji kebenarannya itu adalah fakta-fakta yang akan diuraikan

dan dihubungkan sehingga menjadi kesatuan yang harmonis, berupa kisah sejarah

yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.12

Selain itu teknik yang digunakan untuk menganalisa data penelitian ini

adalah analisa historis. Analisa untuk mencari hubungan sebab akibat dari suatu

fenomena historis pada ruang dan waktu tertentu. Tujuan dari teknik ini adalah

agar penelitian ini tidak hanya menjawab apa, kapan, dan di mana peristiwa ini

12

Nugroho Notosusanto, Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer, Jakarta: Yayasan Indayu,

Hal. 36

Page 31: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

16

terjadi namun juga menjelaskan gejala sejarah sebagai kausalitas. Analisa ini

kemudian disajikan dalam bentuk penulisan diskriptif.

G. Sistematika Skripsi

Skripsi ini disusun bab demi bab untuk memberikan gambaran yang

terperinci. Penyusunan ini dilandasi keinginan agar skripsi ini dapat menyajikan

gambaran yang menunjukkan suatu kontinuitas perkembangan kejadian yang

berurutan.

Bab I merupakan bab Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian

pustaka, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan

sistematika skripsi.

Bab II berisi tentang akar-akar gerakan radikal di Surakarta sebelum

Revolusi 1945. Terbagi dalam tiga masa yaitu masa pergerakan dengan

munculnya Boedi Oetomo dan Sarekat Islam. Masa aksi dimulai banyaknya

gerakan radikal komunisme kemudian munculnya Insulinde. Masa pendudukan

Jepang dengan terbentuknya laskar perjuangan salah satunya gerakan Hizbullah.

Bab III membahas kondisi sosial politik Surakarta pada masa Revolusi

Fisik 1945. Berpindahnya ibukota dari Jakarta ke Yogyakarta menyebabkan ikut

berpindah pula kekuatan-kekuatan oposisi dari Jakarta ke daerah pedalaman. Kota

yang dianggap tepat untuk basis oposisi adalah kota “saingan” Yogyakarta, yaitu

Surakarta. Kota Surakarta juga menjadi basis kelompok oposisi seperti Persatuan

Perjuangan dan Barisan Banteng. Setelah adanya Maklumat dari Pakubuwono XII

pada tanggal 1 September 1945, Surakarta mendapat kedudukan sebagai daerah

Page 32: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

17

istimewa dari pemerintah pusat RI. Status sebagai daerah istimewa tersebut

kemudian mengundang berbagai konflik sosial politik di Surakarta.

Bab IV akan menguraikan tentang pembentukan Komite Nasional

Indonesia Daerah (KNID) Surakarta. Berbagai peranan KNID Surakarta juga

tampak dalam pergerakan politik di Surakarta pada tahun 1945-1946. Di awal

pembentukannya, KNID Surakarta mampu menjalankan tugasnya dan mendapat

keberhasilan secara gemilang dengan melucuti kekuasaan Jepang di Surakarta.

Terjadinya krisis kekuasaan awal kemerdekaan langsung dapat dipecahkan

melalui komite tersebut sebagai semacam lembaga perwakilan rakyat daerah.

Awal tahun 1946, muncul gerakan revolusioner menentang adanya status daerah

istimewa di Surakarta. Gerakan tersebut banyak dimotori anggota KNID

Surakarta beserta organisasi pergerakan politik lainnya. Hubungan antara

kekuatan pergerakan politik dengan KNID Surakarta juga dibahas dalam bab ini.

Bab V merupakan kesimpulan dari semua isi dan penjelasan dalam

penulisan skripsi ini.

Page 33: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

18

BAB II

AKAR-AKAR RADIKALISME SURAKARTA SEBELUM

REVOLUSI 1945

A. Radikalisme Surakarta dalam masa Pergerakan 1908-1911

1. Terbentuknya Organisasi Boedi Oetomo

Periode akhir abad XIX dan awal abad XX merupakan periode awal

pertumbuhan modernisasi masyarakat bumi putera. Modernisasi dalam hal ini

diartikan sebagai hasrat untuk mencapai kemajuan dengan menuntut pelajaran dan

pendidikan, terutama pendidikan model Barat. Dalam tubuh masyarakat bumi

putera mulai saat itu telah tumbuh kesadaran diri akan ketertinggalan kebudayaan

jika dibandingkan dengan bangsa Belanda yang ketika itu sebagai penjajah.

Buktinya adalah semakin banyak anak yang mengunjungi sekolah untuk menuntut

ilmu pengetahuan dan teknik, makin banyak penduduk pribumi yang mencari

kesempatan untuk mendapatkan pendidikan modern. Hal itu semakin meningkat

setelah digelindingkannya politik etis di Hindia Belanda yang salah satu

programnya adalah pengembangan pendidikan bagi kalangan bumi putera. Gejala

itu menjadi tanda bahwa masyarakat berkembang ke arah kesadaran nasional.

Paham-paham baru mulai berlaku, timbul keberanian meninggalkan tradisi kuno,

dan adanya dorongan yang semakin kuat untuk memperoleh kemajuan.1

Boedi Oetomo sebagai suatu organisasi pergerakan nasional pertama

didirikan atas dasar tuntutan kemajuan itu. Tuntutan kemajuan yang direfleksikan

1 Cahyo Budi Utomo, 1995, Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia dari Kebangkitan

hingga Kemerdekaan, Semarang: IKIP Semarang Press, hal. 49.

Page 34: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

19

dalam bentuk suatu organisasi itu sebenarnya sebagai suatu jawaban terhadap

penetrasi Barat dengan imperialisme dan kapitalismenya. Aspirasi nasional itu

tidak hanya timbul sebagai reaksi terhadap isolasi ekonomis dan sosio-kultural

yang diciptakan oleh politik kolonial Barat, tetapi juga karena dorongan kuat

untuk menjunjung tinggi derajat bangsa.

Gagasan untuk mendirikan suatu perkumpulan yang sifatnya umum di

Jawa ini mendapat persetujuan dan pengikut dari kalangan pelajar sekolah-sekolah

menengah, yaitu sekolah pertanian dan sekolah kehewanan di Bogor, sekolah

Menak di Magelang, dan Probolinggo, Burgeravondschool di Surabaya dan

sekolah-sekolah guru di Bandung dan Jogjakarta. Penerimaan anggota dibatasi

dan yang diterima hanya mereka yang mempunyai keinsyafan dan antusiasme

untuk mendukung dan memencarkan ide itu. Walaupun tidak dilakukan

propaganda secara besar-besaran dalam satu triwulan jumlah anggota sudah

mencapai 650 orang, diantaranya yang paling banyak kaum terpelajar, pamong

praja, dan wiraswasta.2

Pada awal aktivitasnya Boedi Oetomo merumuskan tujuannya secara

samar-samar, yaitu kemajuan bagi Hindia. Anggotanya juga masih terbatas.

Tetapi munculnya organisasi ini telah menarik khalayak ramai, karena itu dalam

waktu singkat antara bulan Mei sampai Oktober 1908 cabang-cabang Boedi

Oetomo telah berdiri di Jakarta, Bogor, Bandung, Magelang, Surabaya,

Probolinggo, dan Yogyakarta.

Sesudah pengunduran diri Soerjosoeparto sebagai ketua umum Boedi

Oetomo, maka seorang guru dari Yogyakarta, M.Ng. Dwidjosewojo, dipilih

2 Ibid, hal. 52.

Page 35: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

20

sebagai pejabat ketua selama beberapa bulan sampai kongres tanggal 8-9 Juli

1916 di Surabaya ketika R.M. Woerjaningrat, rekan terpimpin sebuah kelompok

anti-Belanda yang kuat dalam keraton Susuhunan, terpilih sebagai ketua.

Woerjaningrat adalah Bupati Nayaka atau Bupati Pertama di Surakarta dan anak

tiri Susuhunan Paku Buwono X. Di bawah pimpinan Woerjaningrat pemindahan

kepemimpinan pengurus pusat Boedi Oetomo dari Yogyakarta, yang telah dimulai

sejak pengunduran diri Notodirodjo pada tahun 1914, menjadi mantap. Sekitar

tahun 1918 Surakarta juga berada di garis depan pada tingkat cabang. Secara

nasional jumlah cabang telah meningkat dari 40 pada akhir 1909 menjadi 51 pada

tahun 1918, sedangkan jumlah anggotanya telah menurun dari sekitar 10.000

menjadi 3.914. Hal ini mencerminkan kenyataan bahwa Boedi Oetomo adalah

partai elite yang kecil dan berpengaruh, dan bukan partai massa.

Boedi Oetomo juga menciptakan dan menyebarkan pengaruhnya di

Surakarta. Organisasi ini berhasil menarik simpati para priyayi dan berusaha

mencari kemajuan-kemajuan lewat pengajaran, tapi sayangnya sentuhan Boedi

Oetomo hanya terbatas lapisan atas, sehingga tidak populer di kalangan

masyarakat bawah terutama petani.

2. Terbentuknya Organisasi Sarekat Islam

Organisasi lain yang muncul di Surakarta dan berpengaruh dalam

kehidupan masyarakat ialah Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam (1911). SDI

didirikan Haji Samanhudi dilatarbelakangi unsur-unsur ekonomis dan agama.

Secara ekonomis, pendirian organisasi ini sebagai counter terhadap pedagang

Cina yang menjadi anak emasnya Belanda, oleh para pengusaha muslim yang

Page 36: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

21

terancam kemundurannya di bidang perbatikan. Persatuan antar muslim di

Surakarta yang mulanya bersifat ekonomis ini berkembang menjadi persatuan

antar sesama penganut Islam yang sudah waktunya menunjukkan kekuatannya di

panggung politik nasional. Berkembangnya SI ke berbagai daerah membuktikan

daya kekuatan Pan Islamisme yang mendasari ideologi organisasi itu. SI tidak

hanya diikuti kalangan intelektual saja, tetapi oleh rakyat secara luas. SI

merupakan pencerminan gerakan rakyat dari para pedagang Indonesia melawan

kekuatan kelas menengah Cina.3 Gerakan SI dapat mengisi kelemahan Boedi

Utomo yang tidak dapat menjangkau massa kalangan rakyat bawah.

Penghapusan pada masa awalnya kata “dagang” dari nama sarekat ini

mencerminkan berkurangnya faktor ekonomi dibandingkan dengan faktor agama

dan nasionalisme Jawa yang memainan peranan yang lebih besar. Perhimpunan

baru ini segera meluas dalam jenis kegiatannya yang beraneka ragam. Di samping

boikot anti-Cina, Sarekat Islam dengan cepat mengembangkan rencananya untuk

bergerak di bidang perdagangan, mendirikan sekolah Islam, dan menerbitkan

sebuah surat kabar harian yang murni berbahasa Jawa. Nasionalisme Jawa ini

muncul karena berbagai macam faktor, termasuk pula faktor komersial dan

pertentangan etnis terhadap orang Cina, sentimen anti-Eropa, dan perlawanan

terhadap upaya untuk memodernisasi dan mengubah masyarakat. Popularitas

Sarekat Islam di Surakarta juga sebagian besar berpangkal dari permulaannya

sebagai suatu perkumpulan rahasia yang berfungsi sebagai perhimpunan amal dan

protektif.4

3 WF. Wertheim, 1956, Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial, Bandung:

Van Hoeve, hal. 184.. 4 George D. Larson, 1990, Masa Menjelang Revolusi: Kraton dan Kehidupan Politik di Surakarta

1912-1942, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 61.

Page 37: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

22

Karena nasionalisme Jawa ini pada hakekatnya merupakan reaksi terhadap

dominasi orang asing dan campur tangan yang semakin banyak dalam adat istiadat

Jawa, adalah wajar apabila Sarekat Islam Surakarta cenderung mencari dukungan

pada Susuhunan dan pembesar di sekelilingnya dan melawan pegawai-pegawai

yang lebih banyak dipengaruhi oleh pemerintah Hindia-Belanda.

Bertentangan dengan Budi Utomo, Sarekat Islam merupakan organisasi

yang cepat berkembang di lingkungan masyarakat bawah. Terlepas dari

kedudukan Sultan sebagai panatagama atau Kepala Agama Islam, Sunan sangat

berhubungan erat dengan Sarekat Islam yang berhaluan Islam. Akan tetapi

kerjasama Sarekat Islam dengan elite istana berakhir karena faktor eksternal yang

berupa tekanan dan campur tangan pemerintah kolonial, sedangkan faktor internal

berupa penggeseran kepemimpinan. Dalam kongres Sarekat Islam lokal pada

bulan April 1914, Cokroaminoto menggantikan H. Samanhudi sebagai anggota

pusat Sarekat Islam. Hal ini berarti hilangnya rasa hormat terhadap elite istana.

Sejak inilah gerakan Sarekat Islam makin radikal karena anggotanya banyak yang

berasal dari golongan bawah.

Radikalisme Sarekat Islam terlihat jelas pada masa 1920-an. Gerakan

Sarekat Islam sampai di pedesaan Surakarta di bawah kepemimpinan Cipto

Mangunkusumo, H. Misbach, Suryopranoto, dan lain-lain. Tokoh-tokoh ini

merupakan tokoh-tokoh agitator yang cukup pandai. Pengaruhnya cukup

mendalam dan meluas di Surakarta. Namun pada masa 1920-an itu,

perkembangan Sarekat Islam mengalami dualisme, di satu sisi ada Sarekat Islam

Putih, dan di sisi lain ada Sarekat Islam Merah. Sarekat Islam Putih bersifat Islami

murni, dan Sarekat Islam Merah bersifat akomodatif dengan sosialis-komunis

Page 38: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

23

yang memang telah merasuki tanah air melalui organisasi ISDV dipimpin Hendrik

Snevliet dengan beberapa tokoh komunis lokal. Dengan masuknya pengaruh

komunis di dalam Sarekat Islam menambah keradikalannya. Berbagai peristiwa

politik dan sosial di daerah Klaten sekitar tahun 1920, misalnya pemogokan buruh

merupakan hasil agitasi politik Sarekat Islam secara nyata di pedesaan dalam

melawan kekuasaan asing. Di kalangan Sarekat Islam Merah banyak menuntut

reorganisasi agraris yang menyangkut soal tanah, sehingga masyarakat pedesaan

yang sudah lama mengalami ekstraksi sosial-ekonomi oleh kolonial bersikap anti-

Belanda, anti-gubernemen, dan anti-kapitalis. Kondisi ini sejalan dengan

pandangan Haji Misbach tentang apa yang diistilahkan sebagai ”Islam Abangan”,

yang diartikan: ”Islam” adalah ”prajurit”, dan ”Abangan” adalah ”bendera

merah”. Oleh sebab itu ”Islam Abangan” menandakan ”prajurit yang berani”,

seperti yang dikatakannya saat pidato di desa Kateguhan (subdistrik Sawit) 2 Mei

1920.5

B. Radikalisme Surakarta pada masa Aksi

1. Gerakan Radikal Komunisme di Surakarta

Gerakan radikal kemudian bergeser dari Sarekat Islam kepada organisasi-

organisasi berhaluan kiri. Dalam sejarah Surakarta suatu tonggak penting adalah

tahun 1918 ketika munculnya suatu gerakan radikal yang menentang kedua istana,

perusahaan perkebunan dan gubernemen. Peristiwa ini merupakan awal dari

tahun-tahun yang bergejolak di kalangan sebagian rakyat jelata Kasunanan dan

5 Ibid., hal. 176.

Page 39: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

24

Mangkunegaran dari istana kerajaannya. Di samping masyarakat petani, gerakan

ini juga menyusupi kalangan pegawai pribumi, polisi dan militer. Gerakan ini

mendapat beberapa penganut di kalangan aristokrasi dan bangsawan. Pada masa

puncaknya, pada tahun 1920 gerakan ini mempunyai 50.000 pengikut dan boleh

dikatakan merasuki semua perkebunan di karesidenan ini. Walaupun gerakan ini

akhirnya ditumpas oleh gubernemen, ia telah meninggalkan warisan yang merintis

jalan untuk gerakan komunis.6

Alasan dasar yang dikemukakan oleh para pemimpin radikal adalah bahwa

gerakan mereka timbul karena suatu reaksi terhadap kesulitan yang sangat besar di

kalangan ekonomi. Di samping itu faktor-faktor utama yang sesungguhnya

mencetuskan gerakan ini adalah kehadiran beberapa pemimpin yang sangat

bersemangat, terjadinya suatu bencana alam (wabah pes), kekesalan terhadap

tindakan gubernemen menghadapi bencana ini, dan ketidakpuasan terhadap

reorganisasi agraria yang dijalankan gubernemen.

Permasalahan bermula dari menjalarnya wabah pes pada bulan Maret

1915. Wabah ini dianggap sebagai bencana alam yang secara tradisional dianggap

sebagai pertanda berakhirnya dinasti raja.7 Upaya Belanda dalam memberantas

penyakit ini dengan mengambil beberapa tindakan, namun ironisnya, upaya dari

Pemerintah justru meninggalkan jejak kekecewaan dan kemarahan yang

membekas di hati masyarakat. Misalnya dua dokter Belanda melakukan

multipunctie (mengambil sampel dari limpa yang diteliti), suatu praktek yang

sangat memalukan dan menghina perasaan keagamaan. Kemarahan ini berlanjut

dengan keresahan akan program perbaikan rumah pada saat masyarakat tidak

6 Ibid, hal 131.

7 Julianto Ibrahim, op.cit.,hal 49.

Page 40: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

25

mampu membiayai perbaikan tersebut.8 Perbaikan ini berjalan di atas

perekonomian yang sangat merosot. Laporan-laporan pada saat itu menyebutkan

bahwa pada masa-masa tahun 1918 dan 1920 merupakan masa yang sulit.

Kesulitan dapat diidentifikasikan dengan inflasi dan biaya hidup yang

membumbung tinggi disaat gaji tetap. Hasil pertanian tidak mampu mencukupi isi

perut alias makan.9

Revolusi di Surakarta pada dasarnya bersifat radikal. Hal ini dikarenakan

adanya sifat mudah memberontak di daerah ini yang dimulai sejak zaman

penjajahan. Sebelum perang di Surakarta sudah ada tradisi melakukan protes yang

sifatnya politik. Di kota misalnya oleh tokoh-tokoh seperti Tjipto Mangunkusumo

dan Haji Misbach, dan di daerah pedesaan oleh PKS (Pakempalan Kawula

Surakarta) maupun oleh gerakan-gerakan Ratu Adil.10

Baik Tjipto maupun

Misbach dengan sukses telah memberikan pimpinan dalam gerakan protes yang

dilakukan oleh kaum tani kebun tebu dari pabrik gula Klaten terhadap penguasa

kolonial. Gerakan-gerakan tersebur makin lama semakin menjauh dari kraton,

karena Sunan dan Mangkunegoro tidak lagi dianggap sebagai pemegang

kekuasaan menurut adat, melainkan sebagai agen dari kaum penjajah yang

mengeksploitasi rakyat, sebagian karena mereka (tidak seperti Sultan dan Paku

Alam) juga memiliki pabrik-pabrik gula.11

Kesulitan-kesulitan telah meggerakkan aksi-aksi radikal yang dipimpin

Haji Muhammad Misbach dan Dr. Tjipto Mangunkusumo. Menurut Shiraisi, Haji

Muhammad Misbach dapat diibaratkan sebagai "sang mubalich" dalam

8 George D. Larson, op.,cit, hal. 134.

9 Ibid, hal. 158.

10 R.T. Muhammad Husodo Pringgokusumo, 1982, Ringkasan Disertasi Dr. Soejatno Kartodirjo:

Revolusi di Surakarta tahun 1945-1950, Surakarta: Rekso Pustoko, hal. 2. 11

Ibid.

Page 41: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

26

hubungannya dengan aksi-aksi radikal di Surakarta. Misbach lahir di Kauman

Solo pada tahun 1876. Misbach menegaskan, "tanah bukan milik Susuhunan atau

Gubernemen tetapi berasal dari nenek moyang kita dan kita harus mencari jalan

untuk memperolehnya kembali". Kebencian terhadap kraton terutama ditunjukkan

oleh Tjipto. Kritik-kritik Tjipto terhadap Kraton sangat pedas terutama ditujukan

kepada Sunan dan Nasionalisme Jawa.

Di Surakarta ciri khas dari gerakan komunis adalah usahanya yang tekun

untuk memadukan marxisme dengan Islam. Tokoh yang menyemaikan gagasan

ini adalah H. Misbach yang sebelumnya telah menggunakan agama dengan mahir

untuk mencetuskan bergeloranya gerakan radikal. Corak komunisme Islam yang

dianut Misbach adalah suatu percampuran antara Muhammad, Marx dan wawasan

abangan tradisional. Argumen dasar dari Misbach adalah bahwa semua penyakit

sosial, ekonomi dan spiritual yang diderita oleh masyarakat Hindia Belanda

disebabkan oleh sistem kapitalis di seluruh dunia yang secara tidak manusiawi

menindas dan memeras rakyat jelata. Gubernemen, para kapitalis, raja

bumiputera, arsitokrasi, bahkan orang muslim yang kaya raya semuanya

merupakan bagian dari sistem penindasan dan ketidakadilan yang berlaku dimana-

mana. Oleh karena itu, kelompok yang menikmati kekayaan dengan ketidakadilan

tersebut harus disingkirkan.12

"Ajaran" Misbach ini telah menggerakkan para anggota Sarekat Rakyat

maupun anggota komunis lainnya untuk melakukan tindakan-tindakan teroris

kecil-kecilan di Surakarta pada bulan-bulan awal tahun 1923. Aksi-aksi tersebut

bertujuan mengganggu jalannya pemerintahan dan ketenangan masyarakat seperti

12

Ibid., hal. 195-197.

Page 42: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

27

sabotase jalan kereta api, pelemparan bom terhadap mobil pejabat maupun keraton

dan pembakaran terhadap rumah orang kaya.13

Pemerintah kemudian bertindak

dengan menangkap Misbach beserta beberapa pengikutnya pada bulan Oktober

1923 dan kemudian dibuang ke Manokwari pada tahun 1924.

Hubungan antara pimpinan Misbach dalam politik pedesaan di Surakarta

dengan permulaan dari gerakan komunis lebih jelas. George D. Larson dalam

Disertasinya menjelaskan bahwa gerakan komunis di Surakarta timbul tidak lama

sesudah Haji Misbach dikeluarkan dari penjara Pekalongan pada bulan Agustus

1922, dan tenggelam setelah pemberontakannya yang terkenal dalam bulan

November 1926 menemui kegagalan.14

Pengaruh yang kuat dari agitasi yang dilakukan oleh Misbach di daerah

perkebunan menimbulkan kesadaran politik diantara petani, sehingga mereka

matang untuk menerima ide-ide dari organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan

kaum komunis dalam masa revolusi. Sesungguhnya selama zaman kolonial

Belanda selalu ada keresahan yang bersifat laten di perkebunan-perkebunan

tebu.15

Setelah kepergian Misbach, tekanan-tekanan pemerintah terhadap

kekuatan radikal yang tergabung dalam PKI, Sarekat Rakyat, Moe'alimin dan

beberapa organisasi berhaluan komunis lainnya semakin intensif. Pemerintah

semakin giat melakukan penangkapan-penangkapan terhadap aktivis-aktivis

organisasi radikal ini. Tindakan penangkapan dan penekanan yang dilakukan

pemerintah menyebabkan muncul aksi-aksi balasan yang bersifat kriminal.

13

Van der Marel, Memorie van Overgrave 1924, hal. 106-107 14

George D. Larson, 1979, Prelude to Revolution: Palace and Politics in Surakarta 1912-1942,

Tesis dari Northern Illinois University, hal. 230. 15

R.T. Muhammad Husodo Pringgokusumo, op.,cit, hal. 2.

Page 43: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

28

Tindakan kejahatan tersebut diorganisasikan oleh kekuatan radikal seperti PKI

maupun Sarekat Rakyat baik di perkotaan maupun pedesaan untuk mengacaukan

dan mengganggu keamanan. Beberapa tindak kejahatan tersebut mencapai

puncaknya pada tahun 1926 dan 1927 yang merupakan aksi pemberontakan kaum

komunis terhadap pemerintah. Pemberontakan ini tidak hanya berlangsung di

Surakarta tetapi terjadi juga di Jawa Barat dan Sitiung Sumatra Barat.

2. Munculnya Insulinde di Surakarta

Munculnya Misbach sebagai mubaligh terkemuka dan kembalinya Tjipto

sebagai anggota volksraad ternyata menjadi faktor utama bangkitnya Insulinde di

Surakarta. Dalam konteks pergerakan-pergerakan di Surakarta, Insulinde adalah

front persatuan kekuatan-kekuatan oposisi untuk melawan kekuasaan priyayi

(kraton) yang mengendalikan Budi Utomo dan kekuasaan keagamaan serta

pedagang batik Laweyan yang mengendalikan SI Surakarta.

Insulinde Surakarta merupakan front persatuan kaum pinggiran, yaitu

orang-orang partikulir, muslim reformis, dan buruh-buruh, dalam hierarki sosial

Surakarta. Dengan kehadiran Insulinde yang berhasil memobilisasi petani

pedesaan Surakarta, keresahan petani di pedesaan menjadi meningkat. Mobilisasi

petani itu memicu bangkitnya radikalisasi petani yang ternyata di luar kendali

pemimpin Insulinde Surakarta. Gerakan komunis merupakan pertumbuhan

langsung dari gerakan radikal ini dan mengadakan perlawanan terhadap kraton,

gubernemen dan perusahaan perkebunan.16

Insulinde Surakarta berhasil

mengubah dirinya menjadi perkumpulan bumiputra yang besar, sementara

16

Takashi Shiraishi, 1997, Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926, Jakarta:

Pustaka Utama Grafiti, hal. 186

Page 44: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

29

pemimpin pusat Insulinde terutama di pusat pemerintahan dan komersial seperti

Surabaya, Bandung, dan Batavia sebagian besar didominasi orang Indo.

Insulinde dengan ciri nasionalis Hindia-nya sampai pertengahan tahun

1918 masih didominasi golongan konservatif, Galestien sebagai ketuanya dan

Soetadi sebagai sekretaris. Tampilnya kembali Tjipto sebagai pemimpin

pergerakan mulai terasa saat itu. Oleh karena itu ia ditunjuk oleh Gubernur

Jenderal menjadi anggota Volksraad. Meskipun ia belum jadi anggota komite

sentral Insulinde, ia mulai hadir dalam pertemuan bestuur afdeling secara teratur

dan mulai menerbitkan organ Insulinde berbahasa Jawa, Panggoegah, tiga kali

sebulan.17

Kekuatan penentang SI Surakarta banyak bergabung dengan Insulinde

Surakarta sebelum vergadering umum pada April 1919. Keanggotaan ganda di SI

dan Insulinde pada masa itu bukan sesuatu yang aneh. Meskipun Insulinde adalah

perkumpulan yang bekerja demi ”Hindia untuk orang Hindia” tanpa pandang ras

dan agama, sedangkan SI adalah perkumpulan muslim Hindia. Perbedaan

keduanya tidak ideologis. Kehadiran orang-orang Insulinde di tubuh SI

membuktikan bahwa cita-cita Insulinde membangun Hindia merdeka juga ada di

kalangan anggota SI.

Beberapa anggota SI bertahan untuk tidak bergabung dengan Insulinde

karena Insulinde dianggap sebagai perkumpulan orang Indo. Hal ini tidak berlaku

di Surakarta setelah Tjipto direhabilitasi dan mulai menerbitkan organ Insulinde

berbahasa Jawa, Panggoegah. Dalam organ tersebut, Tjipto dengan bahasa

sederhana membicarakan dan mempertajam berbagai isu mulai dari cepatnya

17

Ibid., hal. 188.

Page 45: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

30

perubahan dunia sampai ke isu-isu yang dibicarakan di Volksraad, seperti

kekurangan pangan akibat tertundanya impor beras dari Hindia Inggris (Birma),

pengurangan penanaman gula tebu untuk meningkatkan produksi bahan pangan,

dan pembentukan dewan kota praja dan dewan desa. Semua ini membuat Tjipto

dipandang sebagai sumber inspirasi intelektual penting oleh aktivis SI yang

radikal, dan di mata mereka Insulinde Surakarta lekat dengan sosok Tjipto.18

C. Radikalisme Surakarta pada masa Jepang

1. Terbentuknya Laskar-laskar Perjuangan

Pada masa pendudukan Jepang di Surakarta banyak terbentuk berbagai

kesatuan perjuangan yang disebut sebagai badan-badan kelaskaran. Laskar-laskar

ini terbentuk secara cepat dan berasal dari berbagai unsur sosial. Kelompok-

kelompok yang telah ada sebelumnya menyatukan diri menurut kepentingan

revolusi dengan nama dan keanggotaan yang cenderung bersifat faksional.

Misalnya kelompok pemuda mengorganisasikan diri mereka, kelompok eksponen

tentara masa Jepang, kelompok politik, dan sebagainya.

Laskar-laskar yang terbentuk antara lain Barisan Laskar Banteng (BLB)

yang berseragam hijau di bawah pimpinan Dr. Muwardi, para anggotanya ada

yang berasal dari Gerakan Suisintai dan kelompok pemuda lainnya misalnya

kelompok delapan. Pemuda Sosialis Indonesia atau yang dikenal dengan

PESINDO terbentuk dengan para anggotanya yang banyak berasal dari golongan

pemuda yang berhaluan ideologi kiri radikal di bawah pimpinan Sukarno. Badan

18

Ibid., hal. 194.

Page 46: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

31

Pemberontak Republik Indonesia (BPRI) yang sebenarnya berpusat di Surabaya

di bawah Bung Tomo, di Surakarta dipimpin oleh Gunarjo. Selanjutnya Laskar

Rakyat yang memakai seragam berwarna kuning dipimpin oleh Iskandar

Kusumodirdjo, Hizbullah di bawah pimpinan Munawar dan sebagainya, terutama

dari kalangan rakyat terpelajar.

Para pelajar di Surakarta terorganisir dalam beberapa kelaskaran di

antaranya Pasukan Satria, Barisan Polisi Istimewa Sekolah Menengah Tinggi, dan

BPRI. Selain itu ada Laskar Kere di bawah pimpinan Achmadi, Laskar Barisan

Pemuda Jelata di bawah pimpinan Prakosa, dan Laskar Garuda di bawah Masuri.

Kedua laskar yang terakhir ini kemudian berhimpun dan di bawah komando

Markas Besar TP Pusat di Yogyakarta dan bukan di bawah IPI Pertahanan.19

Para pelajar yang tergabung dalam kesatuan kelaskaran pelajar terkenal

dengan sebutan Tentara Pelajar (TP) dengan tokoh-tokohnya Prakosa, Soebroto,

dan Achmadi. Pusat Komando TP berada di Yogyakarta. Pada masa awal

Revolusi TP berperan besar, baik di bidang militer, politik maupun sosial.

Terbentuknya laskar-laskar pelajar tersebut mendukung sekali jalannya revolusi di

Surakarta. Di kota Surakarta dibentuk komando Militer Kota oleh para elite

militer dan TP untuk menjaga stabilitas dan keamanan kota. Disini tokoh-tokoh

pelajar berperan penting, misalnya Prakosa, A. Latief dan Achmadi.

Di daerah pedesaan juga dibentuk kesatuan-kesatuan kelaskaran yang

berfungsi memobilisasi kekuatan rakyat desa. Laskar-laskar rakyat di pedesaan ini

sebagai kelanjutan dari pembentukan laskar-laskar di kota, berarti sebagai

manifestasi dari suatu urban revolution ( revolusi kota) ke rural revolution

19

Mawardi, 1995, Dinamika Revolusi Sosial di Surakarta, Sukoharjo: Universitas Veteran

Bangun Nusantara, hal. 48.

Page 47: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

32

(revolusi desa). Para anggota kelaskaran di desa-desa terdiri dari pemuda, tokoh

politik, pemimpin agama, dan lainnya. Organisasi kelaskaran ini misalnya Laskar

Rakyat Surakarta, Pemuda Laskar Rakyat, Pemuda Penjaga Desa, Pelopor Laskar

Rakyat, Markas Pertahanan Rakyat, dan Gerakan Sabilillah.20

Laskar-laskar di pedesaan tersebut timbul secara spontan dan menentukan

para pemimpinnya sendiri. Untuk menghadapi musuh para anggota laskar di desa-

desa itu menggunakan strategi perang “gerilya”. Secara umum mereka banyak

menggunakan persenjataan tradisional, misalnya keris, pedang, granggang,

tombak, bandil, dsb. Hal ini berbeda dengan apa yang dimiliki oleh laskar-laskar

di kota yang terutama berasal dari kesatuan-kesatuan eksponen militer yang telah

banyak memegang senjata modern. Para anggota kelaskaran di desa-desa juga

diwarnai dengan penguasaan ngelmu tertentu dan berbagai jimat untuk

mempertebal kekuatan diri secara magis. Kekuatan magis ini dicari dan diperoleh

dari cara berguru kepada para ahli magis atau dukun dan kyai. Beberapa macam

jimat yang dipakai sebagai sarana kekuatan magis itu diantaranya bernama

Tanjungsari, Kulbuntet, Bolandoh, Kalacakra, dll. Ini merupakan suatu refleksi

tradisi Jawa yang masih berlanjut dalam masa Revolusi. Tradisi ini telah lama ada

misalnya bersamaan dengan munculnya gerakan protes atau sosial yang sering

diperkuat oleh unsur-unsur religio-magis itu, tujuannya untuk memperoleh

kasekten, kawedungan, kadigdayan.

Di Surakarta terdapat beberapa sumber ngelmu dari para kyai atau dukun,

dan yang terkenal waktu itu antara lain Kyai Juru Mertani, Kyai Mangun Hartono,

Kyai Parakan, dan mbah Balak. Tampaknya bagi para pemuda dan pejuang secara

20

Ibid.

Page 48: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

33

umum mencari sandaran religio-magis dianggap penting selama revolusi

kemerdekaan 1945-1950 itu dan memang secara psikologis hal ini cukup

berpengaruh bagi timbulnya semangat percaya diri yang kuat untuk menghadapi

musuh.

Selama revolusi juga terlihat peranan para pejuang yang bersifat heroik

terutama para pemuda. Di masyarakat pedesaan khususnya banyak ditemukan

tokoh-tokoh pejuang yang dinamakan “jago” yang secara umum mereka memiliki

sifat arogan atau “bandit”. Mereka pandai pencak silat dan memiliki kekuatan

magis lainnya. Di beberapa daerah istilah “jago” ini sering berlainan, misalnya di

daerah Karesidenan Pekalongan disebut Lenggaong.21

Di daerah Surakarta para

“jago” tersebut juga penting artinya selama revolusi.

Selama pendudukan militerisme Jepang di Surakarta timbul gerakan protes

bawah tanah atau ilegal. Gerakan ini menentang fasisme Jepang misalnya yang

dilancarkan oleh anggota-anggota PETA (Pembela Tanah Air) Daidan Wonogiri

yang menamakan diri IPTAS (Ikatan Prajurit Sejati). Gerakan ini di bawah

pimpinan Sutarto, seorang anggota PETA, dan di masa revolusi sebagai pendiri

Angkatan Muda Tentara (AMT) di Surakarta pada 20 Agustus 1945.

Bila dilihat dari kepemimpinannya, maka timbulnya gerakan protes atau

sosial tidak lepas dari pengaruh orang-orang kharismatik yang berasal dari

golongan sosial bangsawan, ulama, atau tokoh-tokoh yang memiliki

kewibawaan/otoritas tradisional lainnya misalnya guru tarekat, dukun dsb.

Tendensi religio-magis yang diperoleh dari berbagai sumber ngelmu menjadi

penting dalam berbagai peristiwa gerakan, misalnya kadigdayan, kawedungan,

21

Anton E. Lucas, 1989, Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi, Jakarta: Grafiti Pers,

hal. 143.

Page 49: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

34

kasekten dan daya magis lainnya. Unsur-unsur itu berpengaruh tidak saja bagi

para pengikut gerakan sosial pada masa kolonial, namun juga dapat ditemukan

pada masa revolusi kemerdekaan untuk digunakan menghadapi musuh.

Dengan demikian tradisi gerakan protes atau sosial yang telah ada sejak

masa kolonial dan sering berakibat timbulnya pergolakan yang besar dalam

masyarakat itu turut menjadi faktor penting dan berpengaruh bagi revolusi sosial

di Surakarta. Meskipun pada masa revolusi terjadi proses transisi politik yang

jelas, akan tetapi dasar-dasar kekuatan tradisional yang telah hidup pada masa

lampau secara mapan dalam pola pemikiran masyarakat Surakarta tidak lenyap

begitu saja. Justru pada masa terjadinya ”krisis” itu peranan daya religio-magis

dan tradisi masa lampau ikut mendukung mengatasinya secara spontan.

Terjadinya berbagai pergolakan sosial-politik di Surakarta juga tidak terlepas dari

struktur gerakan tradisional yang telah ada sebelumnya. Pada masa revolusi sosial

hal ini terimplementasi dalam gerakan revolusioner, pendaulatan, konflik-konflik

dll.

2. Munculnya Hizbullah di Surakarta

Salah satu langkah politik yang dilakukan Pemerintah Militer Jepang

untuk pemanfaatan sumber daya manusia adalah memobilisasi massa pemuda dan

rakyat secara besar-besaran dalam program semi militer maupun militer. Tujuan

utamanya adalah sebagai tenaga cadangan kepentingan militer Jepang. Mobilisasi

rakyat terbentuk dalam barisan-barisan perjuangan antara lain Keibodan,

Seinendan, Fujinkai, dan Pembela Tanah Air (PETA). Pembentukan barisan

perjuangan tersebut mendorong rakyat mempunyai sikap mental serta keberanian

Page 50: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

35

untuk menentang penjajah dan adanya pemahaman mengenai kemerdekaan. Sikap

mental ini mengarah pada terbentuknya semangat nasionalisme baru di kalangan

rakyat. Organisasi militer dan semi militer itu dijadikan sebagai wadah para

pemuda dan rakyat untuk mengembangkan semangat keberanian menentang

pendudukan Jepang.22

Adanya pemberontakan PETA, Jepang merasa bahwa upayanya dalam

menggalang kerjasama dengan kaum nasionalis tidak berhasil. Jepang kemudian

banyak melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh umat Islam yang berpengaruh

kuat dalam masyarakat. Hal ini dilakukan karena sebagian besar rakyat Indonesia

beragama Islam dan mempunyai sikap kepatuhan yang besar terhadap pimpinan.

Jepang kemudian menghidupkan kembali organisasi Islam MIAI (Majelis Islam

A’laa Indonesia) yang sebelumnya telah ada. MIAI kemudian dirubah menjadi

Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) untuk mendapat simpati para tokoh

Islam.23

Jepang gencar mengadakan pendekatan terhadap tokoh-tokoh Islam

dengan memberikan kesempatan kepada pemimpin Islam untuk memperluas

peranannya agar meningkatkan posisi agama Islam. Hal ini dilakukan agar para

pemimpin Islam di Indonesia dapat mempengaruhi pengikut-pengikutnya untuk

mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah militer Jepang. Adanya

pengaruh ini menyebabkan banyak pemuda Islam turut serta dalam barisan-

barisan militer yang dibentuk Jepang.

Tanggal 14 September 1944 secara resmi didirikan badan perjuangan

22

Cahyo Budi Utomo, 1995, Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia dari Kebangkitan

hingga Kemerdekaan, Semarang: IKIP Semarang Press, hal. 185-186. 23

Hasyim Latief, 1995, Laskar Hizbullah Berjuang Menegakkan Negara Republik Indonesia,

Surabaya: P.T Jawa Pos, hal. 11.

Page 51: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

36

Islam yang diberi nama Hizbullah. Jepang mengijinkan Hizbullah yang terdiri dari

para pemuda Islam lingkungan pesantren maupun masyarakat umum. Unsur

muslim dalam pergerakan nasional merupakan unsur yang secara politik dipercaya

oleh Jepang dan dapat membantu Jepang karena merupakan kelompok anti Barat

dan anti kafir.24

Wilayah Surakarta dalam merespon pendirian Hizbullah pusat dilakukan

dengan ikut mengirim perwakilan pemuda untuk mengikuti pelatihan militer di

Cisarua, Jawa Barat. Pembentukan Hizbullah Surakarta kemudian dipimpin oleh

Moh. Munawar yang mendapat respon dari pemuda di Surakarta. Para pemuda

mendaftar sebagai anggota Hizbullah berasal dari Madrasah Mambaul Ulum,

Tsanawiyah, Salawiyah, Kalliyat, Mualimin dan beberapa pondok pesantren

sekitar Surakarta dan masyarakat umum.25

Anggota Hizbullah Surakarta tersebut direkrut melalui propaganda oleh

pelopor Hizbullah Surakarta. Solidaritas dan kebutuhan untuk mengelompok pada

masa penjajahan menciptakan kondisi positif bagi berdirinya Hizbullah Surakarta

sebagai salah satu badan perjuangan yang berjuang meraih kemerdekaan.

Semangat berjihad dimanfaatkan untuk merekrut sebanyak mungkin anggota

Hizbullah baik dari dalam kota Surakarta maupun dari wilayah sekitar.

Persyaratan yang mudah semakin menguntungkan dalam masa pendirian

Hizbullah di Surakarta.

Keikhlasan serta semangat mempertahankan negara dan agama menjadi

dasar keikutsertaan para anggota. Semangat perjuangan laskar Hizbullah

Sabilillah muncul karena adanya semangat jihad fi sabilillah. Hal ini berarti

24

Tashadi, 1995, Hizbullah-Sabilillah Divisi Sunan Bonang dalam Revolusi Kemerdekaan, Lahir

dan Pertumbuhannya (Sejarah Lokal), Jakarta: Depdikbud, hal. 224-225. 25

Ibid., hal. 227.

Page 52: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

37

berperang membela kebenaran dengan cara memperkuat pertahanan militer dan

mengatur barisan militer sesuai dengan ajaran Islam.26

Pusat latihan Hizbullah yang sekaligus menjadi markas pertama adalah

gedung Sie Dian Hoo Purwosari, karena kurang strategis markas dipindahkan ke

Rumah Sakit Kustati Surakarta. Daerah ini dipilih karena mayoritas

masyarakatnya beragama Islam, sudah ada masjid dan lapangan yang memadai

untuk latihan. Hizbullah juga berkembang di beberapa daerah sekitar Surakarta.

Selain militer, para anggota juga mendapat pendidikan agama Islam untuk

memperkuat iman dan semangat cinta tanah air.27

26

Ibid., hal. 231. 27

Moh.Munawar, 2004, Perjalanan Hizbullah Divisi Sunan Bonang, Surakarta:Yayasan Bhakti

Utama, hal. 7.

Page 53: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

38

BAB III

KONDISI SOSIAL POLITIK SURAKARTA PADA MASA

REVOLUSI FISIK 1945

A. Surakarta sebagai Kota Oposisi

Keberadaan Surakarta sebagai kota oposisi tidak terlepas dari kedudukan

Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Berpindahnya ibukota dari

Jakarta ke Yogyakarta disebabkan oleh keadaan Jakarta yang tidak aman. Konflik

antara sekutu dan NICA melawan kekuatan republik di Jakarta semakin memanas.

Masalah diplomasi nyaris menemui jalan buntu yang menyebabkan pemerintah

Syahrir dan Amir terjebak dalam kevakuman. Keadaan ini harus dibayar mahal

oleh pemerintah dengan menghadirkan suara-suara ketidakpuasan dan

ketidaksukaan atas sistem diplomasi yang diterapkan, tentu saja oposisi semakin

menghebat apalagi ditambah dalam tubuh KNIP sendiri terjadi perpecahan.1

Syahrir, Amir dan Hatta terus berjuang lewat radio untuk menenangkan rakyat

yang kenyataannya tidak bisa dipahami oleh pejuang-pejuang yang “gatal

tangannya” untuk menghancurkan musuh.2 Hal ini terlihat dari usaha-usaha dari

gerakan sempalan dari regu-regu KNIL yang membandel untuk membunuh

Syahrir dan Amir.

Dengan demikian, situasi ibukota secara umum mengkhawatirkan. Oleh

karena itu dibutuhkan usaha-usaha menghindarkan diri dari konflik yang semakin

1 Julianto Ibrahim, 2004, Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan: Kriminalitas dan

Kekerasan Masa Revolusi di Surakarta, Wonogiri: Bina Citra Pustaka, hal. 101.

2 Ibid.

Page 54: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

39

memanas di ibukota dengan mencari wilayah yang lebih tenang di pedalaman.

Akhirnya, Yogyakarta terpilih sebagai basis republik menggantikan Jakarta.

Sukarno beserta rombongan kabinet Syahrir kecuali Syahrir sendiri secara diam-

diam naik kereta api dari Stasiun Manggarai menuju Stasiun Tugu Yogyakarta.

Kedatangan petinggi-petinggi Negara ini disambut Sultan tanggal 4 Januari 1946,

tanpa pesta, parade dan atraksi pertunjukan. Untuk selanjutnya, kegiatan

pemerintah negara dipusatkan di Gedung Negara jalan Malioboro.

Menurut dokter pribadi Sukarno, pemilihan Yogyakarta sebagai ibu kota

Negara disebabkan oleh tawaran yang diberikan Sultan terhadap Sukarno. Sultan

telah mengundang Sukarno untuk menempatkan ibu kota yang berada di Jakarta

ke Yogyakarta. Undangan tersebut dibawa oleh seorang kurir yang berangkat dari

Yogyakarta tanggal 2 Januari 1945. Selain itu Yogyakarta memiliki faktor-faktor

keunggulan yaitu 1) Yogyakarta terletak di Jawa Tengah bagian selatan yang jauh

dari jangkauan musuh; 2) Hubungan Yogyakarta ke segala penjuru mudah; 3)

Keberadaan markas Tentara Keamanan Rakyat dan adanya Laskar Rakyat

Mataram; dan 4) Suasana Yogyakarta yang revolusioner dan republiken.

Berpindahnya ibukota dari Jakarta ke Yogyakarta menyebabkan ikut

berpindah pula kekuatan-kekuatan oposisi dari Jakarta ke daerah pedalaman. Kota

yang dianggap tepat untuk basis oposisi adalah kota “saingan” Yogyakarta, yaitu

Surakarta. Kekuatan oposisi yang bermarkas di Surakarta adalah kelompok kiri

pimpinan Tan Malaka beserta kekuatan-kekuatan baik partai politik maupun

badan-badan perjuangan yang mendukungnya.

Tan Malaka merupakan seseorang yang melegenda di hati sebagian besar

pejuang kemerdekaan Indonesia, termasuk Soekarno. Visi revolusi Tan Malaka

Page 55: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

40

didasarkan pada pemberontakan masyarakat Indonesia dengan revolusi total

bukan saja imperialisme dan penjajah yang diusir tapi juga mengikis habis sisa-

sisa kebudayaan lama, seperti feodalisme. Hal ini dikarenakan, feodalisme

menyuburkan mentalitas budak yang sarat dengan cerita-cerita takhayul dan

mistik sehingga meyebabkan orang menyerah kepada alam. Keprihatinan Tan

Malaka dituangkan dalam karyanya Madilog sebagai kritik terhadap mentalitas

budak yang masih dimiliki bangsanya.3 Baginya, kemerdekaan bukan hanya

berarti politik tetapi juga ekonomi, sosial dan lebih dari itu mental. Revolusi total

hanya bisa terjadi dan berhasil kalau; 1. Massa dapat digerakkan; 2. Ada

organisasi yang kuat untuk menjaga disiplin dan jalan revolusi dengan cara hukum

besi; dan 3. Ada pimpinan revolusi. Dari sinilah Tan Malaka menginginkan

sebagai ”kemudi’ revolusi yang membawa revolusi menurut ”selera”nya. Tan

Malaka ingin menjadi “pemimpin revolusi”, hingga berbenturan dengan kelompok

lain terutama Syahrir.4

B. Kelompok Oposisi di Surakarta

a. Persatuan Perjuangan

Di Balai Agung, gedung Balaikota Surakarta pada tanggal 15 Januari 1946

pukul 10.00 dibuka Kongres Pendidikan Volksfront. Lima ratus orang pengunjung

hadir atas nama 141 organisasi. Jenderal Soedirman beserta stafnya juga turut

hadir, dengan diiringi tokoh tertinggi Angkatan Laut Atmadji. Soekarno, Hatta

3 Tan Malaka, 1951, Madilog: Materialisme, Dialektika, Logika, Jakarta: Wijaya, hal. 42

4 Anthony Reid, 1996, Revolusi Nasional Indonesia, ter. P.G Katoppo, Jakarta: Pustaka Sinar

Harapan, hal.72.

Page 56: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

41

dan kabinet juga diundang hadir, tapi mereka tidak datang. Sultan Yogyakarta dan

Sunan Surakarta mewakilkan utusannya masing-masing. Soebardjo dan Gatot

Taroenamihardjo yang jauh dari pusat kekuasaan, juga tampak hadir.

Kongres tersebut dihadiri lebih dari seratus organisasi. Organisasi besar

sudah hadir di Purwokerto di Kongres sebelumnya, organisasi-organisasi kecil

regional dan lokal berdatangan dengan senang dan termasuk sebagai peserta.

Seperti Partai Rakyat Djelata (PRD) dan Dewan Perdjoangan, badan-badan

permusyawaratan antara tentara dan badan-badan perjuangan. Terutama yang

didirikan di Jawa Barat, Tengah dan Timur sangat berpengaruh, tapi juga yang di

tingkat lebih rendah, regional dan setempat semuanya aktif dengan kompetensi

masing-masing yang berbeda-beda.5

Seorang tokoh, Tan Malaka merangkum sidang petang hari itu. Dengan

terkumpulnya 141 organisasi massa atau partai politik pada tanggal 4 Januari 1946

di Purwokerto, maka terbentuklah organisasi Persatuan Perjuangan yang

menggambarkan tekad perjuangan yang anti-diplomasi dalam revolusi Indonesia.

Ia menyerukan diadakan penerangan dan propaganda yang luas tentang tujuan

perjuangan, perang sejati, yang harus berakhir dengan kekalahan musuh. Untuk

kepentingan terbentuknya organisasi yang kokoh, dengan mengingat banyaknya

partai maka hanyalah Volksfront merupakan jalan keluar. Tan Malaka berpidato

selama satu setengah jam, ditekankannya bahwa:

Volksfront soepaja mendjadi badan persatoean perdjoeangan

jang menjelesaian pertikaian antara badan-badan, antara badan-

5 Harry A. Poeze, 2008, Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor

Indonesia, hal. 233.

Page 57: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

42

badan dan pemerintah poesat, antara seseorang dan pemerintah

poesat. Karena koerangnja persatoean akan menjebabkan

bangsa kita kalah berdjoeang. (...) Dimana-mana telah timboel

partai jang soekar dikendalikan. Ini menerbitkan perpetjahan.6

Salah satu paradoks di awal revolusi 17 Agustus 1945 adalah lahirnya

oposisi yang cukup kuat terhadap kabinet Sjahrir. Ben Anderson melihat ada dua

faktor utama yang memotivasi timbulnya oposisi tersebut :

(1) Kabinet Sjahrir tidak mewakili semua golongan.

(2) Program kabinet mengutamakan diplomasi kepada Belanda dibandingkan

perlawanan bersenjata

Salah satu tokoh nasional yang mengisi peranan sebagai oposisi yang

cukup kuat adalah Tan Malaka. Tan Malaka sendiri diperkenalkan kepada

beberapa tokoh nasional seperti Soekarno, Sjahrir, Iwa Koesoemasoemantri dan

lainnya melalui Soebardjo (anggota PPKI) yang sudah dikenalnya ketika ia

diasingkan di Belanda tahun 1922, pada bulan Agustus 1945.

Pada awal bulan September 1945, Tan Malaka mengunjungi Soekarno di

rumah dokter pribadinya, dr. Soeharto. Percakapan yang disaksikan oleh Sajuti

Melik, Tan Malaka mendesak Presiden untuk mengundurkan diri ke pedalaman

untuk mengatur perlawanan bersenjata yang lebih efektif.

Hasil percakapannyanya dengan Tan Malaka itu membuat Soekarno

terkesan sehingga Soekarno menyatakan jika terjadi sesuatu dengan dirinya maka

Tan Malaka mengambil alih segala tanggung jawabnya. Penjelasan Soekarno

6 Ibid, hal. 235.

Page 58: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

43

tersebut kemudian diceritakan Tan Malaka kepada kawannya, Soebardjo, yang

mana kemudian mereka berdua berinisiatif membuat surat wasiat.

Akhirnya Tan Malaka meminta Soebardjo untuk mengundang Soekarno ke

rumahnya, disitu rencana surat wasiat dibuat dan diajukan untuknya. Namun atas

desakan Hatta, pewarisnya diusulkan tidak hanya Tan Malaka seorang namun ada

empat orang yaitu : Tan Malaka, Sjahrir, Wongsonegoro (Nasionalis) dan

Soekiman (dari golongan Islam). Oleh karena Soekiman sedang berada di

Jogjakarta maka kedudukannya digantikan oleh Iwa Koesoemasoemantri.7

Surat wasiat tersebut segera mengalami kadaluwarsa ketika Jenderal

Christison menjamin bahwa Inggris akan menghormati pemerintahan Soekarno

dan membuka jalur perundingan dengan pihak sekutu dan Belanda. Pasukan

sekutu kemudian mendarat di Jakarta sekitar akhir September dan awal bulan

Oktober 1945, Tan Malaka mendekati Sjahrir dan mendesak suatu persekutuan

untuk menyingkirkan pemerintahan Soekarno-Hatta dengan semacam perebutan

kekuasaan dan untuk menjalankan kebijaksanaan yang lebih radikal menghadapi

sekutu.

Kepada Sjahrir ditawarkan jabatan baik sebagai Perdana Menteri maupun

sebagai presiden, dengan Tan Malaka memegang jabatan baik sebagai Presiden

maupun sebagai menteri tertentu seperti Menteri Perburuhan atau Menteri Dalam

Negeri. Namun demikian Sjahrir menolak ide Tan Malaka dan menasehatinya

untuk pergi ke daerah-daerah dan melihat apakah ia atau Soekarno yang benar-

benar memperoleh dukungan.

7 Ben Anderson, 1988, Revoloesi Pemoeda. Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa, 1944-

1946, Terjemahan: Jiman Rumbo, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. 58.

Page 59: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

44

Setelah pertempuran Surabaya di awal November 1945 hubungan Sjahrir

dan Tan Malaka mengalami puncaknya akibat jumlah korban pertempuran

Surabaya yang begitu besar. Sjahrir dengan keyakinannya yang kuat menempuh

jalan diplomasi, sementara itu Tan Malaka dengan fanatisme yang sama

menyakini jalan perjuangan bersenjata melawan tentara sekutu.

Maka itu pada tanggal 3 Desember 1945, Tan Malaka menerbitkan suatu

brosur yang diberi judul, “Moeslihat”. Salah satu tokoh dalam brosur yang

bersifat dialogis tersebut yaitu Godam mengusulkan perlunya pembuatan

“Volksfront” (Front Perjuangan) yang dibagi menjadi 3 bagian : politik, militer

dan ekonomi.

Godam menekankan bahwa “Volksfront” itu bukanlah suatu

pemerintahan, melainkan suatu organisasi untuk mengerahkan segala tenaga untuk

memenangkan perang. Ia harus memasukkan sebanyak mungkin golongan dan

diorganisasikan atas dasar yang paling demokratis dan terpusat.

Setelah pembuatan “Moeslihat”, nama Tan Malaka semakin berkibar di

dunia pergerakan pemuda waktu itu ditambah beberapa tokoh seperti Muhammad

Yamin ikut melambungkan namanya. Ketika ia berpidato pada konggres pemuda

yang diadakan di Purwokerto pada tanggal 3 Januari 1946 atas prakarsa Sukarni ia

memperkenalkan “Minimum Program” yang berisi :

(1) Beroending atas pengakoean kemerdekaan 100%

(2) Pemerintahan Rakjat

(3) Tentara Rakjat

(4) Meloetjoeti Tentara Djepang

Page 60: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

45

(5) Mengoeroes tawanan bangsa Eropah

(6) Mensita dan menjelenggarakan pertanian moesoeh

(7) Mensita dan mengoeroes perindoestrian8

Sementara itu ide Tan Malaka tentang “Front Perjuangan” mendapat

tanggapan yang cukup baik dari Partai Sosialis dan elemen pergerakan lainnya,

namun bagi pemerintahan saat itu “Front Perjuangan” dianggap sebagai oposisi.

Pada konferensi perjuangan rakyat kedua yang dilaksanakan di Surakarta pada

tanggal 15 dan 16 Januari 1946 dari pihak pemerintah yang juga seperti Presiden,

Wakil Presiden dan seluruh menteri kabinet hanya Panglima Besar Soedirman

yang hadir sambil mengucapkan suatu perkataan yang terkenal,

“Lebih baik di (bom) atom sama sekali daripada tidak merdeka 100% !”9

Kongres di Surakarta itu menghasilkan “Front Perjuangan” yang diberi

nama “Persatuan Perjuangan” (PP) yang mengambil nama dari pidatonya Tan

Malaka di konggres tersebut. Panitia kecil yang ditunjuk untuk membuat usulan-

usulan kongkrit dari Persatuan Perjuangan adalah :

(1) Ibnu Parna dari Pesindo

(2) Wali al Fatah dari Masyumi

(3) Sakirman dari Dewan Perjuangan Jawa Tengah

(4) Abdulmadjid dari Partai Sosialis

8 Kedaulatan Rakyat, 16 Januari 1946.

9 Ben Anderson, op. cit., hal. 62.

Page 61: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

46

(5) Jenderal Soedirman dari TKR

(6) Atmadji dari TKR Laut

(7) Soejono dari KNI-Surakarta

(8) Usman dari PRI-Surabaya

(9) Nyonya Mangoenkoesoemo dari Perwani; dan

(10) Tan Malaka

Daya dorong PP kemudian semakin besar dan nampaknya kampanye yang

dilakukan Tan Malaka mencapai puncak keberhasilan yang tinggi. Sejumlah besar

golongan yang berbeda-beda apakah karena keyakinannya, taktik atau bahkan

oportunisme politik telah memutuskan untuk memasuki PP.

Pada tanggal 17 Februari 1946 Presiden Soekarno berpidato, “Pertjajalah

bahwa perdana menteri kita akan tetap dengan pendiriannya mempertahankan

kemerdekaan 100% itu”. Dan pada bulan Maret 1946, Sjahrir merubah susunan

kabinetnya dengan memberikan jatah kursi kabinet kepada Masyumi dan Partai

Sosialis yang hampir sama besar serta ditambah beberapa tokoh yang berpengaruh

dari Parkindo (Leimena), PBI (Sjamsu Hardja), PNI (Herling Laoh) dan Wikana

(BKPRI) untuk mengantisipasi dominasi PP yang semakin membesar.10

b. Barisan Banteng

Barisan Banteng merupakan nama baru dari Barisan Pelopor yang telah

eksis sebelum perang. Dalam sebuah konferensi yang diadakan di Surakarta pada

10

Harry A. Poeze, op.cit., hal. 240.

Page 62: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

47

tanggal 14 dan 15 Desember 1945, diputuskan untuk mengganti nama dari

Barisan Pelopor menjadi Barisan Banteng dengan markas besar di Surakarta di

bawah pimpinan Dr. Muwardi dan mbah Sudiro. Sejak permulaan, kekuatan

Barisan Banteng terpusat di Surakarta, bahkan dilaporkan memiliki 10.000

anggota dan berlandaskan pada pengikut-pengikut pribadi Muwardi dan Sudiro

serta teman-teman karib mereka. Dengan demikian barisan ini ditandai secara

menentukan oleh kepribadian pemimpinnya. Meskipun ia seorang dokter

kesehatan yang terlatih baik dan pengabdi, Dr. Muwardi sama sekali bukan dokter

Jawa berpendidikan barat yang biasa, seorang yang berkemauan keras, pemarah,

dan sangat berani meskipun tubuhnya kecil. Ia telah lama aktif dalam gerakan

pandu nasionalis sebelum perang, pandai silat, memiliki hubungan-hubungan

yang dekat dengan berbagai “jago” dan taat kepada ilmu kebatinan. Nasionalisme

sangat berwatak Jawa, dalam berbagai segi sejajar dengan nasionalisme Sarmidi

Mangunsarkoro. Suatu pertanda dari pandangan mengenai dirinya sendiri sebagai

pejuang dan bukan sebagai seorang politikus, maka ia tidak masuk PNI Sarmidi,

meskipun bawahannya sendiri, yaitu Sudiro melakukannya.

Barisan banteng sering disamakan dengan PNI, dalam berbagai segi ia

dekat dengan PETA Jawa Tengah, dan di sisi lain dekat dengan Presiden Sukarno.

Dengan adanya kepribadian Muwardi, Barisan Banteng sejak semula agak curiga

dengan keanggotaan berhaluan internasional dan kabinet Syahrir, dan lama-lama

menarik ke sampingnya berbagai orang yang sama-sama memiliki kecurigaan-

Page 63: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

48

kecurigaan itu. Barisan Banteng kemudian menjadi komponen yang menonjol dari

kelompok oposisi.11

C. Keberadaan Daerah Istimewa Surakarta

Pada masa kolonial Belanda, Surakarta merupakan daerah Vorstenlanden

atau daerah swapraja, yaitu daerah yang berhak memerintah daerahnya sendiri

(zelfbesturende landscappen). Surakarta tidak diatur oleh UU seperti daerah lain

tapi diatur tersendiri dengan perjanjian antara Gubernur Jenderal dengan Sri

Sunan dengan nama Politiek Contract (Kontrak Politik). Ada dua macam kontrak

politik, yaitu Lang Contract (kontrak panjang) tentang kesetaraan kekuasaan

antara kerajaan asli Indonesia dengan Belanda, dan Korte verklaring (pernyataan

pendek) tentang pengakuan atas kekuasaan Belanda. Kasunanan dan Kasultanan

diatur dalam Lang Contract sementara Mangkunegaran dan Pakualam diatur

dalam korte verklaring.

Kontrak politik mempunyai dasar hukum yang kuat karena dibuat oleh

kedua belah pihak dan harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Kerajaan

Belanda. Sejak GJ Van Heutz (1851-1924) setiap pergantian raja akan diadakan

pembaharuan kontrak. Kontrak yang terakhir untuk Kasunanan diatur dalam S

1939/614 dan Mangkunegaran dalam S 1940/543, Kasultanan S 1941/47 dan

Pakualaman S 1941/577, Kontrak S 1939/614 dan S 1940/543 menyebutkan

bahwa Kasultanan dan Mangkunegaran berpemerintahan asli. Artinya, Kasunanan

11

Ben Anderson, 1988, Revoloesi Pemoeda. Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa, 1944-

1946, Terjemahan: Jiman Rumbo, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. 103.

Page 64: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

49

dan Mangkunegaran berlaku tata cara, adat istiadat asli yang sejak dulu telah

berlaku tanpa harus mengadopsi tata cara yang diberlakukan di daerah-daerah lain

oleh Belanda.

Pada masa pendudukan Jepang, Surakarta dikukuhkan sebagai daerah

Istimewa dengan sebutan Kochi (daerah istimewa). Rajanya diberi sebutan Koo

yaitu Surakarta Koo dan Mangkunegoro Koo. Pemerintahan Surakarta disebut

dengan Kooti Sumotyookan. Alasan Jepang menjadikan Surakarta sebagai daerah

Istimewa adalah, Jepang tidak ingin merubah kedudukan daerah-daerah di

Indonesia

Jepang melaksanakan propaganda agar Daerah Kochi bersedia bekerja

sama dalam memenangkan Perang Asia Timur Raya. Mengingat Jepang banyak

mengalami kekalahan melawan Sekutu maka pemerintah Jepang mendorong

pembentukan badan-badan yang merancang kemerdekaan Indonesia yaitu

BPUPKI dan PPKI. Surakarta sebagai daerah Kochi diikutkan dalam keanggotaan

BPUPKI dalam merancang UUD 1945. Anggota BPUPKI dari Surakarta adalah

Wongsonegoro, Wuryaningrat, Sosrodiningrat, dan Radjiman Widiodiningrat.

Pada rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 Soepomo memberi penjelasan tentang

Rancangan UUD 1945 yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Jaminan kedudukan kooti dalam UUD 1945

b. Penghormatan pada daerah istimewa atau kooti dalam susunannya yang asli

c. Daerah zelfbesturende landscappen (kooti) dinyatakan sebagai daerah bukan

negara

Page 65: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

50

d. Penguasa kooti setingkat gubernur12

Pada masa revolusi kemerdekaan, hak konstitusi daerah istimewa diatur

dalam pasal 18 UUD 1945 yang dalam penjelasannya menyebutkan daerah yang

bersifat istimewa meliputi Zelfbesturende landschappen maupun

volksgemeenscaphhen. Daerah ini memiliki susunan asli oleh karenanya dianggap

sebagai daerah istimewa. Amandemen UUD 1945 tahun 1999 dan 2000 mengatur

hak konstitusi daerah istimewa pada pasal 18B yaitu:

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang

bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan UU.

2. Negara mengakui dan menghormati masyarakat, hukum adat dan hak-hak

tradisional.

Maklumat Sri Sunan Paku Buwono XII tertanggal 1 September 1945

menyatakan bahwa Negeri Surakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah

daerah istimewa dari negeri Republik Indonesia dan berdiri di belakang

pemerintah pusat negara RI. Pada tanggal 6 September 1945 pemerintah Republik

Indonesia memberi piagam kedudukan kepada Sri Susuhunan Paku Buwono XII

yang merupakan bagian dari wilayah RI. Piagam ini ditandatangani Soekarno

tertanggal 19 Agustus 1945.

Pengakuan pemerintah atas kedudukan Susuhunan Paku Buwono XII

diperkuat dengan pemberian pangkat militer kepada Sunan Paku Buwono XII

12 Julianto Ibrahim, 16 Januari 2010, Makalah dalam Diskusi Wacana Pembentukan Propinsi

Daerah Istimewa Surakarta, Semarang: Yayasan Putra Budaya Bangsa.

Page 66: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

51

pada tanggal 1 November 1945 dengan pangkat Letnan Jenderal, merupakan

bentuk pengakuan perjuangan Sunan Paku Buwono XII dalam membela republik.

Pada masa awal revolusi terjadi kesalahpahaman antara KNID (Komite

Nasional Indonesia Daerah) Surakarta dengan pemerintah kerajaan yang sudah

mendapat pengakuan dari pemerintah pusat yang menyebabkan double bestuur

(pemerintahan ganda). Komitmen pemerintah untuk menjadikan Surakarta

menjadi daerah istimewa ditunjukkan dengan diangkatnya Panji Suroso tanggal

19 Oktober 1945 sebagai komisaris tinggi untuk Surakarta yang bersifat istimewa.

Suroso membentuk direktorium untuk mengatasi double bestuur di

Surakarta dengan diketuai Sunan PB XII, wakil Mangkunegoro VIII, dan anggota

5 orang KNID Surakarta. Suroso berharap sebagai daerah istimewa, kekuasaan

dipegang oleh pihak kraton.

Pada tanggal 27 November 1945 Suroso membentuk Panitia Tata Negara

yang bertugas menyusun peraturan tentang Daerah Istimewa Surakarta. Peraturan

Daerah Istimewa Surakarta dibicarakan oleh pihak Kasunanan, Mangkunegaran

dan 27 organisasi di Surakarta baik laskar rakyat, organisasi kemasyarakatan, dan

organisasi politik (representatif untuk mewakili masyarakat Surakarta)13

.

D. Konflik Sosial Politik Masa Revolusi Fisik 1945

Kelompok-kelompok atau kelas-kelas sosial dalam masyarakat mudah

menjadi basis timbulnya konflik-konflik sosial politik. Kelas-kelas sosial ini dapat

mendasari pertentangan, pergolakan maupun konflik yang cenderung bersifat

13

Ibid.

Page 67: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

52

menonjolkan primordialisme dan faksionalisme. Unsur kepentingan kelas atau

kelompok sering mempengaruhi jalannya suatu peristiwa sejarah yang terjadi.

Konflik-konflik sosial politik pada masa revolusi dapat muncul antara kaum

konservatif dengan progresif, sosialis-komunis dengan nasionalis-agama, politisi

dan militer, kaum tua dan kaum muda, dan aristokrat feodal dengan demokrasi

kerakyatan. Dalam pola atau struktur konflik itu, ideologi juga berperan penting

untuk mempertajam jurang perbedaan dan kepentingan antar kelompok yang

bertikai.14

Konflik sosial politik di daerah Surakarta sebenarnya telah ada sejak awal

kemerdekaan. Kevakuman kekuasaan pada awal revolusi mengundang terjadinya

konflik kepentingan kelompok yang ada. Hukum sebab akibat berlakulah teori,

ada aksi menimbulkan reaksi. Sejak ditetapkannya Surakarta sebagai Daerah

Istimewa atau Swapraja oleh pemerintah RI di pusat pada 19 Agustus 1945, maka

segera timbul reaksi dari para pejuang kemerdekaan di Surakarta dari berbagai

kelompok. Ketetapan tersebut yang kemudian diperkuat oleh adanya maklumat

raja di Surakarta tertanggal 1 September 1945 tentang seruan kepada seluruh

penduduk Surakarta untuk loyal menerima ketentuan status Daerah Istimewa bagi

kedua kerajaan di Surakarta itu. Hal ini tampaknya dianggap bersifat bertolak

belakang dengan semangat kemerdekaan atau revolusi.

Sejak awal 1945 secara nyata mulailah periode konflik sosial politik,

berupa gerakan-gerakan anti-Swapraja untuk menghapus Daerah Istimewa,

gerakan untuk mengganti Susuhunan Pakubuwono XII, dan gerakan untuk

14

Suyatno Kartodirdjo, 1989, Revolusi Nasional di Tingkat Lokal, Jakarta: Depdikbud, Direktorat

Sejarah dan Nilai Tradisional, hal. 47.

Page 68: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

53

merubah peraturan Daerah Istimewa/ Swapraja yang tidak cocok dengan

zamannya.15

Gerakan-gerakan ini juga berdampak luas, misalnya perebutan

pengaruh, penculikan, dan insiden bersenjata.

Daerah Surakarta berkali-kali didatangi Menteri Dalam Negeri, Dr.

Sudarsono untuk menemui Paku Buwono XII. Tujuannya tidak lain untuk

menciptakan stabilitas di Surakarta secara sosial politik. Pada suatu pertemuan

dengan Menteri Dalam Negeri tersebut seorang bangsawan kraton Surakarta,

Woeryaningrat selaku ” Bupati Nayaka”, mengusulkan suatu pendapat yang

menyangkut persoalan Daerah Istimewa itu. Pertama, agar Daerah Istimewa

dipegang oleh Pemerintah Pusat, bila sudah ada peraturan yang mengatur Daerah

Istimewa,maka dikembalikan seperti semula. Kedua, gerakan-gerakan yang

disebut ”revolusi sosial” agar diberi pengertian bahwa gerakan tersebut

memperlemah persatuan dan kesatuan untuk menghadapi musuh dari luar yang

ingin menjajah bangsa Indonesia. Namun demikian usul ini ditolak Dr.

Sudarsono.16

Akhirnya di kemudian hari timbul berbagai peristiwa revolusioner di

Surakarta akibat suhu revolusi yang terus memanas yang sulit dikendalikan.

Pada 15 April 1946 terjadi penculikan-penculikan, terutama dilakukan

oleh kesatuan-kesatuan kelaskaran dan pemuda-pemuda militan. Penculikan

terhadap pepatih dalem dan wakilnya di Kasunanan, sehingga kekosongan jabatan

ini diisi Woeryaningrat yang diangkat Paku Buwono XII, berstatus pejabat ”Ymt”

atau sementara. Selain itu banyak pegawai ditahan dan selanjutnya menimbulkan

15

Suara Merdeka, 20 Februari 1983.

16 Ibid.

Page 69: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

54

ketakutan pegawai lainnya sehingga banyak yang memutuskan untuk

mengundurkan diri.

Penculikan lain ditujukan kepada R. Mulyadi Joyomartono (eks Peta) dan

wakil ketua KNID Surakarta, dengan alasan karena dianggap kurang tegas. Di

lingkungan keluarga keraton juga diculik, misalnya Kanjeng Ratu Paku Buwono

(Ibu Sri Paku Buwono XII), Ray. Sunami (kerabat Istana Mangkunegaran), R.

Sukarjo Wiryopranoto (eks anggota Volksraad), Duta Besar RI di Vatikan dan

RRC yang datang dari luar Surakarta. Mereka diculik dan ditempatkan di

Kandang Menjangan, Kartosuro. Mereka diculik dengan tuduhan sebagai mata-

mata Belanda.

Setelah Sudiro menjadi wakil Residen Surakarta, mereka dibebaskan.17

Komandan Pasukan Intel 0001, Zulkifli Lubis dan beberapa orang pengawalnya

diculik kemudian ditempatkan di Gembongan, Kartosuro. Sudiro memerintahkan

Barisan Banteng untuk membebaskan mereka, tetapi harus memenuhi syarat tidak

boleh menginjakkan kaki di Surakarta sebelum persoalan swapraja dapat

diselesaikan.18

Pada 1 Mei 1946 Mangkunegoro VIII mengeluarkan pengumuman bahwa

Mangkunegoro adalah sebagai Kepala Distrik Khusus Mangkunegaran yang

berada di bawah langsung Presiden RI. Berdasarkan pada pengumuman itu berarti

daerah Mangkunegaran tetap dipertahankan pihak konservatif sebagai swapraja.

Status ini tidak ingin terjadi perubahan, apalagi yang bertentangan dengan

kepentingan golongan konservatif itu.

17

Karkono Kamajaya, 1993, Revolusi di Surakarta, Makalah Temu Ilmiah, Yogyakarta: Balai

Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, hal. 12.

18 Ibid.

Page 70: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

55

Hal itu mempertajam timbulnya gerakan anti-swapraja atau revolusi sosial.

Gerakan revolusioner muncul di Surakarta untuk menentang keinginan golongan

konservatif tersebut. Sebagai langkah awal dari kaum revolusioner mengadakan

rapat besar pada 9 Mei 1946 yang dihadiri oleh 36 organisasi politik yang

dipimpin Dr. Muwardi.19

Tujuan rapat besar ini untuk membentuk dengan segera

badan legislatif secara demokratis dan melalui pemilihan langsung untuk

menentukan anggotanya. Pada kesempatan itu pihak konservatif di Surakarta,

Susuhunan dan Mangkunegoro mendapat kritik keras dari mereka. Akibatnya Dr.

Muwardi beserta 11 tokoh politik lainnya ditangkap unsur tertentu, yang juga

termasuk ditangkap ialah anggota KNID Surakarta.

Dengan ditangkapnya para tokoh progresif tersebut, maka sebagai

rentetannya, di Surakarta segera timbul demonstrasi-demonstrasi pada 28 Mei

1946 yang dilancarkan secara bersama untuk menentang aksi penangkapan tokoh-

tokoh rakyat itu. Para pelaku demonstrasi berasal dari kelompok Barisan Banteng,

Hizbullah, dan Polisi Khusus.

Bulan April dan Mei 1946 rupanya cukup panas suasana politik di

Surakarta terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi secara

cepat itu. Pada satu sisi gerakan anti-swapraja berkembang luas hingga ke

masyarakat desa. Misalnya tindakan badan-badan pekerja KNID, Surakarta

maupun daerah-daerah luar kota, berusaha melepaskan diri dari kekuasaan

swapraja Surakarta yang diikuti berbagai kesatuan perjuangan lainnya. Di Klaten,

Badan Pekerja KNI yang didukung sekitar 60 organisasi misalnya PBI, BTI,

19

Mawardi, 1995, Dinamika Revolusi Sosial di Surakarta, Sukoharjo: Universitas Veteran

Bangun Nusantara, hal. 53.

Page 71: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

56

Laskar Rakyat, Laskar Buruh, Pesindo, Barisan Banteng, Masyumi, Hizbullah,

GPII, Parkindo, dan Pangreh Praja lokal menyatakan keputusan untuk membentuk

pemerintahan rakyat, terlepas dari swapraja Kasunanan.20

Demikian pula daerah

Karanganyar dan Wonogiri melepaskan diri dari swapraja Mangkunegaran. Kota

Surakarta dan pihak Kepolisian Daerah Surakarta juga menyatakan diri terlepas

dari swapraja, pihak kepolisian menjadi Kepolisian Republik Indonesia.21

Namun

demikian di sisi lain pihak swapraja tampaknya tetap bertahan dengan

pendiriannya untuk mempertahankan status keistimewaannya. Berkenan dengan

itu daerah Sragen juga melepaskan diri.

Konflik-konflik di Surakarta dipertajam pula dengan adanya kelompok

oposisi. Kelompok ini menempatkan diri sebagai oposan pemerintah RI pusat.

Pada permulaan tahun 1946 Perdana Menteri Syahrir merintis perundingan

diplomatis dengan Belanda. Pihak Persatuan Perjuangan (PP) yang dipimpin Tan

Malaka dengan beberapa tokoh pendukungnya, Mr. Iwa Kusumasumantri, Mr.

Muhammad Yamin, Mr. Achmad Soebarjo, Chaerul Saleh, Sukarni, Adam Malik

menuntut agar kabinet Syahrir segera dibubarkan. Namun demikian tuntutan PP

tidak diterima Soekarno-Hatta.

Oleh karena itulah kemudian terjadi konflik di pusat pemerintahan RI yang

ketika itu telah berada di Yogyakarta dan selanjutnya menjalar ke Surakarta.

Seperti diketahui bahwa PP yang dipimpin Tan Malaka merupakan kelompok

20

Ibid.

21 Wisnu Widodo, 1987, Surakarta Genap 41 tahun: Pada Awal kemerdekaan RI pernah menolak

sebagai Daerah Istimewa, Suara Merdeka, 16 Juni 1987.

Page 72: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

57

oposisi yang cukup besar pengaruhnya dalam lingkungan sipil maupun militer

dengan program-programnya yang radikal.22

Pada bulan Juni 1946 ketegangan politik di Surakarta menimbulkan aksi

penculikan terhadap tokoh-tokoh Pemerintah RI. Pada 27 Juni 1946 malam,

Perdana Menteri Syahrir beserta rombongannya yaitu Dr. Sudarsono (Menteri

Dalam Negeri), Ir. Darmawan Mangunkusumo (Menteri Kemakmuran), Mr.

Maria Ulfah (Sekretaris Kabinet), yang baru saja dari perjalanan ke Mojokerto

dan kemudian menginap di Javasche Bank Surakarta diculik oleh Mayor AK.

Yusuf atas dasar surat tugas dari Mayor Sudarsono.23

Penculikan terhadap Syahrir

dan kawan-kawannya ini terdengar hingga ke Jawa Timur, akhirnya kelompok

Pesindo Jawa Timur (pendukung Syahrir) menyerbu Surakarta dan menduduki

kantor di depan Javasche Bank tersebut dan Markas Polisi Tentara. Namun

mereka tak kuasa apa-apa karena penculiknya adalah Mayor AK. Yusuf. Perdana

Menteri Syahrir dan rombongannya kemudian dibawa ke Pesanggrahan milik

Sunan di Paras Boyolali.

Selain itu di Kantor Pemerintahan Rakyat dan Tentara pada 28 Juni

ternyata kosong. Pemimpin-pemimpin pemerintahan ini diamankan di Resimen

XXV jalan Jebres yang dipimpin Suadi Suromiarjo. Adanya perintah Presiden

Soekarno untuk segera mengembalikan Perdana Menteri Syahrir melalui RRI

akhirnya para pemimpin pemerintahan itu baru meninggalkan resimen XXV untuk

pulang ke rumah masing-masing. Soekarno juga mengumumkan ”Negara dalam

22

Taufik Abdullah dkk, 1983, Manusia dalam kemelut Sejarah, Jakarta: LP3ES, hal. 165.

23 Karkono Kamajaya, op.cit., hal. 16.

Page 73: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

58

keadaan Darurat Perang” dan menyerukan agar Syahrir segera dikembalikan para

penculik. Untuk sementara waktu pemerintahan diambil alih Presiden Soekarno.

Peristiwa penculikan Perdana Menteri Syahrir tersebut merupakan

dampak kekuatan kelompok oposisi dalam menghadapi Pemerintah RI di pusat

yang ternyata masih berlanjut hingga timbulnya apa yang disebut sebagai

”Peristiwa 3 Juli”.24

24

Mawardi, op.cit., hal. 55.

Page 74: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

59

BAB IV

PEMBENTUKAN KNID SURAKARTA DAN PERANNYA

DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA

A. Terbentuknya Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Surakarta

Pembentukan pemerintahan di Surakarta pasca proklamasi didasarkan

pada proses pelembagaan negara yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus

1945 oleh PPKI. Proses pelembagaan negara tersebut berhasil menetapkan UUD

1945, memilih Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil

Presiden, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).1

Terbentuknya KNI Pusat ini kemudian diikuti oleh terbentuknya KNI Daerah

Surakarta dalam pertemuan di Pendopo Wuryaningratan pada tanggal 11

September 1945 dengan menunjuk Mr. BPH. Soemodiningrat sebagai ketua.

Keberadaan KNID Surakarta mendapat dukungan dari segenap potensi perjuangan

rakyat, seperti Badan Keamanan Rakyat (BKR), Angkatan Muda Tentara,

Kelompok Delapan, Badan Pengawas dan Penyelidik Umum (BPU), Hizbullah

dan Gerakan Rakyat Indonesia (GRI). Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID)

sebagai pimpinan gerakan revolusi di Surakarta harus menghadapi kekuatan

Jepang yang terbagi dalam Kooti Jimmu Kyoku (kekuatan sipil), Butai yang

bersenjatakan lengkap, dan Kenpetai. Pembentukan Komite yang bertujuan untuk

1 George Mc Turnan Kahin, 1995, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, Surakarta: UNS Press

hal. 177

Page 75: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

60

merebut kekuasaan Jepang beserta persenjataannya disambut antusias oleh

penduduk Surakarta.

Walaupun pihak kerajaan telah mengakui keberadaan Republik Indonesia

namun tidak ada upaya dalam penyerahan kekuasaan dari Jepang. Lambannya

usaha kerajaan di Surakarta dalam menegakkan kekuasaan republik dan perebutan

senjata dari Jepang menyebabkan pemerintah berupaya untuk membentuk Komite

Nasional di Surakarta. Hal ini mendapat sambutan antusias dari Panitia Persiapan

Kemerdekaan (PPK). Upaya yang dilakukan pemerintah pun terlihat intensif

dengan kedatangan anggota kabinet Soekarno yaitu Mr. Maramis dan Mr. Sartono

di Surakarta pada 9 September 1945. Dua hari kemudian dilakukan rapat yang

dipimpin oleh Mr. Sartono di Pendopo Wuryaningratan. Pada kesempatan ini

disepakati untuk membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID)

Surakarta yang menguasai wilayah Surakarta dan secara tidak langsung

merupakan pengembangan dari PPK.

Penunjukkan ketua KNID Surakarta dilakukan dengan pemilihan oleh para

peserta rapat. Rapat tersebut dihadiri oleh 144 peserta yang berasal dari seluruh

Surakarta. Pada umumnya mereka adalah para politisi dan pejuang yang

tergabung dalam barisan-barisan perjuangan dan laskar di Surakarta dimana

beberapa di antaranya telah melakukan penyerobotan-penyerobotan terhadap

fasilitas publik di Surakarta antara lain gedung-gedung pemerintahan maupun

industri-industri gula di Surakarta. Pemungutan suara yang dilakukan dalam

Page 76: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

61

pemilihan ini memenangkan Mr. B.P.H. Sumodiningrat. Adapun hasil

pemungutan tersebut seperti di bawah ini:

1. Mr. B.P.H. Sumodiningrat 94 suara

2. G.P.H. Jatikusumo 36 suara

3. R. Mulyadi Joyomartono 12 suara

4. K.P.H. Hamijoyo Santoso 2 suara

Agar lebih mewakili semua pihak maka KNID Surakarta yang dipimpin

oleh Soemodiningrat (ipar Susuhunan) dikembangkan dengan menambah jumlah

anggotanya yaitu Soeprapto, H. Moefti, GPH. Suryohamijoyo, KRT.

Mangundiningrat, Sutopo Hadi Saputro, I.J. Kasimo, Mulyadi Joyomartono, dan

Suyono yang pelantikannya dilakukan pada tanggal 9 September 1945 di

Sriwedari.2 Adapun struktur kepengurusan KNID Surakarta pimpinan

Soemodiningrat sebagai berikut:

Ketua : Mr. B.P.H. Soemodingrat

Wakil Ketua : M. Suprapto (peradilan)

Wakil Ketua : dr. Kartono Martosuwignyo (kesehatan dan cendikiawan)

Wakil Ketua : R. Sutopo Adisaputro (pendidikan)

Wakil Ketua : K.H. Abdul Mufti (Islam)

Wakil Ketua : R.M. Hendrokusumo (pemuda)

Wakil Ketua : Suyono (pergerakan rakyat dan ex-Digulis)

2 Panitia Pembangunan Monumen Pejuang 1945, 1974, Buku Kenang-kenangan Perjuangan

Rakyat Surakarta dari Zaman ke zaman, Surakarta:t.p., hal. 25.

Page 77: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

62

Wakil Ketua : R.Ng. Domopranoto (kepolisian)

Wakil Ketua : Mr. Sukasno (cendekiawan)

Sekretaris I : R. Sumodiharjo

Sekertaris II : R. Seno

Bendahara I : R. Martoraharyo

Bendahara II : R. Suyono Humardani3

Pada saat bersamaan berdiri pula KNID Kabupaten Kota Surakarta yang

merupakan KNID setingkat Kabupaten. KNID Kabupaten Kota Surakarta diketuai

oleh KH. Asnawi dengan anggota Parikrangkungan, Brotopranoto, Jazid, dan

Martomoeljono dengan wilayah kekuasaan meliputi sebagian wilayah kabupaten

kota Mangkunegaran, sebagian kabupaten Wonogiri dan sebagian kabupaten

wilayah Kasunanan di sebelah timur (kini Kabupaten Sukoharjo).4

Pembentukan KNID Kabupaten Kota Surakarta menimbulkan

kontroversi dan penolakan Mangkunegaran terhadap KNID Kabupaten Kota

Surakarta. Kontroversi ini berlanjut hingga KNIP dan Pemerintah mengeluarkan

UU No. 1 tahun 1945 yang menyatakan bahwa di Surakarta tidak perlu dibentuk

KNID karena disesuaikan dengan status politik Surakarta sebagai daerah

istimewa.5

3 Ibid.

4 Pemerintah Kota Surakarta, 2000, Mozaik Pemerintah Kota Surakarta, Surakarta: Pemerintah

Kota Surakarta, hal. 13.

5 Ibid.

Page 78: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

63

Pernyataan pemerintah tersebut mengundang protes dan penolakan dari

badan-badan perjuangan. Mereka menganggap partisipasi kerajaan dalam

menegakkan kedaulatan Republik Indonesia tidak dapat diandalkan. Selain itu

berkembangnya semangat persamaan derajat (egalitarian) manusia dalam konteks

bernegara diwujudkan dalam sistem demokrasi dan setiap manusia memiliki hak

politik yang sama. Di luar semangat nasionalisme dan demokrasi yang menggebu

dalam barisan perjuangan, hal lain yang tidak boleh dilupakan ialah oportunis

individu dalam memandang kekuasaan, sebagian besar kelompok yang terlibat

didasari oleh kepentingan ekonomi tiap-tiap individu dan pencarian status sosial

yang penting dalam mentalitas bangsa.

Pemihakan KNID Surakarta terhadap demokrasi menyebabkan KNID

Surakarta memiliki kemampuan untuk eksis dan memobilisasi badan perjuangan

yang menyebabkan terjadinya penyerahan kekuasaan dan senjata dari pihak

Jepang kepada KNID Surakarta.

B. Peran Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Surakarta

1. Penyerahan Kekuasaan Jepang ke tangan Komite Nasional Indonesia

Daerah Surakarta

Pendudukan tentara militer Jepang di Surakarta ditandai dengan

dibangunnya Markas Polisi Militer Tentara Angkatan Darat Jepang yang disebut

Page 79: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

64

Surakarta Nippon Rikugun Kenpeitai atau sering disebut Kenpeitai Surakarta.

Tentara Jepang menduduki Indonesia pada umumnya dan Surakarta pada

khususnya, mempunyai tujuan untuk memperkuat pertahanan militernya dalam

perang Asia Timur Raya. Jepang membentuk pasukan pembantu perang yang

disebut Peta dan Heiho yang terpusat ke dalam organisasi Boui Engo Kai. Tugas

pasukan Peta lebih dititikberatkan untuk keperluan pertahanan teritorial (wilayah

Surakarta), sedangkan Heiho tugasnya dititikberatkan untuk membantu tugas

tentara Jepang dalam perangnya.

Pasukan tentara Jepang yang bertugas di Kenpeitai Surakarta adalah

pasukan tentara Angkatan Darat Jepang yang bernama Masse Butai. Masse Butai

adalah tentara Jepang yang sangat terkenal karena keganasan dan kekejamannya.

Masse Butai ditempatkan di seluruh daerah Surakarta yaitu Boyolali, Klaten,

Wonogiri, dan lain-lain. Kantor pusat Masse Butai adalah di Mangkubumen

Surakarta, sedangkan kubu pertahanannya berada di Tampir Boyolali. Selain

membentuk kekuatan militer, Jepang juga membentuk kekuatan sipil di Surakarta

dengan nama Surakarta Kochi Jimmu Kyoku yang kepala atau Suchokan-nya

dipegang oleh T. Watanabe. Kantor pusat Surakarta Kochi Jimmu Kyoku adalah

di kantor Balaikota (sekarang).6

6 Raudlotul Fauziah, 2005, Peranan Boui Engo Kai Pada Masa Pendudukan Jepang di Surakarta

tahun 1943-1945, Skripsi Sarjana Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa

Universitas Sebelas Maret Surakarta, hal. 85.

Page 80: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

65

Masa pendudukan Jepang di Indonesia telah membawa perubahan dalam

segala bidang, terutama setelah Jepang mengumumkan janjinya untuk

memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Tetapi janji kemerdekaan

tersebut mulai diragukan rakyat Indonesia setelah Jepang membubarkan partai

politik yang ada dan melakukan penyegelan terhadap radio-radio milik rakyat.

Tetapi keadaan tersebut tidak mematahkan dan memadamkan jiwa dan semangat

tentara Heiho dan Peta, yang diam-diam berusaha mengumpulkan kekuatan untuk

melakukan gerakan rakyat Indonesia untuk merdeka. Mereka sadar bahwa

kemerdekaan hanya akan terwujud dengan perjuangan bangsa Indonesia sendiri.

Oleh karena itu, melalui pertemuan dan rapat-rapat mereka berusaha

mematangkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Surakarta untuk melawan

dan menentang Jepang.

Pada awal Agustus 1945, tentara Jepang sudah menampakkan

kemunduran-kemunduran dalam peperangan Asia Timur Raya. Pada tanggal 6

Agustus 1945 dan 9 Agustus 1945 kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom

oleh Amerika Serikat sehingga membuat Jepang tidak berdaya lagi. Pada tanggal

14 Agustus 1945 Jepang resmi menyerah dalam perang melawan AS dan

sekutunya. Penyerahan Jepang tersebut disusul dengan dikumandangkannya

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia segera tersebar luas ke pemimpin

pergerakan maupun masyarakat di Surakarta. Proklamasi tersebut juga merupakan

suatu perintah untuk mencetuskan revolusi guna merebut kekuasaan dari tangan

Page 81: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

66

Jepang. Gerakan-gerakan atau aksi-aksi perlawanan untuk menuju kemerdekaan

Indonesia telah siap dilakukan oleh masyarakat Surakarta.

Setelah tentara Jepang mengalami kekalahan dan adanya proklamasi

kemerdekaan, secara otomatis masyarakat tidak mengakui lagi kekuasaan Jepang

yang ada di Indonesia. Di Surakarta, masyarakat tidak mengakui lagi

kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh Surakarta Kochi Jimmu Kyoku.

Pada tanggal 1 Oktober 1945, Komite Nasional Indonesia Daerah

Surakarta mengadakan perundingan dengan Watanabe sebagai Suchokan di

Surakarta. Perundingan tersebut bertujuan agar Kochi Jimmu Kyoku menyerahkan

kekuasaannya kepada Pemerintah Daerah Surakarta karena Jepang telah

mengalami kekalahan. Dengan tanpa perlawanan, Watanabe menyerahkan

kekuasaannya di Surakarta kepada Mr. B.P.H Soemodiningrat sebagai Kepala

Pemerintah Surakarta. Sehingga pada tanggal 1 Oktober 1945 secara resmi

seluruh kekuasaan Jepang di Surakarta telah diserahkan kepada bangsa

Indonesia.7

Penyerahan kekuasaan Jepang terjadi setelah adanya keinginan KNIDS

untuk mengurusi pemerintahan di Surakarta berdasarkan kedaulatan republik.

Peristiwa yang terjadi pada 1 Oktober 1945 bertempat di gedung Kooti Zimu

Kyoku Tyokan (sekarang Balaikota) merupakan kudeta terselubung pihak KNIDS

terhadap kerajaan di Surakarta. Adapun isi pernyataan penyerahan kekuasaan

7 Ibid.

Page 82: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

67

tersebut yang dimuat di harian Kedaulatan Rakyat tanggal 2 Oktober 1945, adalah

sebagai berikut:

PENJERAHAN PEMERINTAHAN

Pada hari Senin tanggal 1 Oktober 1945, seloeroeh Pemerintahan

Kooti Zimu Kyoku dan semoea peroesahaan telah diserahkn kepada

KOMITE NASIONAL DAERAH SURAKARTA oleh Tyookan.

MERDEKA!!!

Komite Nasional

Barisan Penerangan

Setelah penyerahan kekuasaan tersebut disepakati oleh kedua belah pihak,

maka H. Watanabe sebagai penguasa pemerintahan sipil Jepang dan

Sumodiningrat sebagai ketua KNIDS keluar gedung untuk menemui ribuan massa

yang sebagian besar berasal dari laskar perjuangan. Kehadiran massa ini tentu

digunakan sebagai senjata ampuh untuk mengintimidasi pemimpin Jepang dengan

kesiagaan massa untuk menghadapi “hal-hal yang tidak diinginkan”.

Penyerahan kekuasaan pemerintahan sipil tidak hanya terbatas pada

bidang administrasi sipil saja, namun melibatkan unsur-unsur perekonomian

sebagaimana terlihat dalam isi penyerahan itu sendiri. Perusahaan-perusahaan

yang semasa Jepang menduduki Surakarta diserahkan kembali kepada pribumi.

Page 83: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

68

Selanjutnya tempat kediaman Suchokan Watanabe yang pada waktu pemerintahan

Jepang berada di Loji Gandrung dan juga merupakan pusat pemerintahan sipil ini

setelah penyerahan kekuasaan tidak lagi digunakan, tetapi Watanabe kemudian

pindah ke Tampir, Boyolali. Tempat baru ini juga sebagai konsentrasi penempatan

orang-orang Jepang dari daerah Surakarta pada umumnya, baik orang-orang sipil

maupun militer.8

Dalam revolusi kemerdekaan di Surakarta, sasaran pokoknya adalah

merebut senjata dari tentara Jepang, karena senjata merupakan syarat utama untuk

dapat meneruskan perjuangan Indonesia. Sasaran utama untuk mendapatkan

senjata di Surakarta adalah Masse Butai, yang secara militer menguasai

persenjataan di seluruh daerah Surakarta. Dua unsur kekuatan Jepang lainnya,

yang bersifat militer, secara dominan dihadapi dengan kekerasan daripada

diplomasi. Tidak seperti bidang pemerintahan sipil yang dapat diselesaikan

melalui diplomasi saja. Untuk menghadapi pasukan Butai yang dipimpin Letnan

Komandan T. Masse, dan Kenpeitai yang dipimpin kapten Sato, KNID Surakarta

bersama rakyat bekerja keras dan penuh resiko.

Kelompok Butai Masse secara damai dapat diselesaikan dengan baik.

Upaya pendekatan yang diwakili Suyatno Yosodipuro (seorang pemuda) dan

Sunarto Kusumodirjo (eks Sudancho Manahan) dengan Panglima Militer di

seluruh Surakarta, T. Masse mengalami keberhasilan. Tempat perundingan

8 Mawardi, 1995, Dinamika Revolusi Sosial di Surakarta, Sukoharjo: Universitas Veteran Bangun

Nusantara, hal. 38.

Page 84: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

69

mereka di pendopo Kabupaten Boyolali. Hasil perundingan ini ialah penyerahan

kekuasaan kelompok Butai tersebut bersama perlengkapan senjatanya kepada

pihak Indonesia.

Secara resmi proses penyerahan kekuasaan kelompok militer Butai Masse

itu berlangsung pada 5 Oktober 1945. Sebagai penerimanya adalah wakil-wakil

KNID Surakarta yaitu Sunarto Kusumodirjo, GPH Jatikusumo, Mulyadi

Joyomartono dan Achmad Fajar dengan pemimpinnya BPH Sumodiningrat.

Dengan demikian penyerahan kekuasaan militer terutama kelompok Butai juga

diupayakan oleh KNID Surakarta yang cukup berhasil tanpa melalui jalan

kekerasan. Penyerahan kekuasaan tersebut berlangsung di Markas Besar

Kenpeitai. Adapun bunyi surat penyerahan kekuasaan ini adalah sebagai berikut9:

” Pada hari Jumat 5 Oktober 1945 saya, Panglima dari pasoekan tentar

Nippon dalam daerah Soerakarta, Letnan Komandan T. Masse

menyerahkan segala tanggung jawab atas penjagaan semoeanya alat-alat

senjata dan mesioe yang berada di bawah kekoeasaan saya, kepada

Pembesar Pemerintahan Bangsa Indonesia daerah Soerakarta.”

Bila pengambilalihan kekuasaan dari kelompok Butai berlangsung secara

damai, maka untuk kelompok pasukan Kenpeitai bersifat sebaliknya. Kapten Sato

yang menjadi komandan Kenpeitai tidak mau menyerahkan kekuasaan kepada

pihak Indonesia. Oleh karenanya para pejuang kemerdekaan di Surakarta

9 Karkono Kamajaya, 1993, Revolusi di Surakarta, Makalah Temu Ilmiah, Yogyakarta: Balai

Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, hal. 9.

Page 85: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

70

menjalankan cara-cara kekerasan setelah jalan perundingan beberapa kali tanpa

hasil. Alasan Sato menolak penyerahan kekuasaan dan senjata Jepang kepada

pihak Indonesia, karena belum menerima perintah dari Tenno Haika (Kaisar

Jepang). Alasan ini tampaknya masuk akal dilihat dari segi disiplin militer Jepang

yang menekankan loyalitas penuh kepada atasannya.

Pada 12 Oktober 1945 Ketua KNID Surakarta, BPH Sumodiningrat yang

disertai Mulyadi Joyomartono dan Sunarto Kusumodirjo untuk kesekian kalinya

menemui Komandan Sato. Bersamaan dengan itu rakyat mengepung kantor

Kenpeitai yang berada di jalan Slamet Riyadi (sekarang Hotel Cakra) dengan

bersenjata dalam jumlah banyak. Keadaan terkepung ini Kenpeitai bersikap agak

lunak. Komandan Kenpeitai mengambil kebijaksanaan penyerahan kekuasaan

akan dilakukan, tetapi tidak di kantor tersebut, melainkan akan dilaksanakan di

Tampir, Boyolali. Dengan begitu perlu angkutan untuk mengantar orang-orang

Jepang dari markas Kenpeitai itu. Komandan Kenpeitai minta disediakan empat

buah truk dan dua sedan guna mengangkut pasukan Kenpeitai dan senjatanya ke

Tampir. Permintaan tersebut sampai jam 18.30 tidak dapat dipenuhi pihak KNID

Surakarta, karena kendaraan bermotor sudah disembunyikan para pemuda di

Surakarta. Di samping itu perasaan khawatir terhadap keselamatan pemimpin

KNID Surakarta menghantui kelompok pemuda.

Persoalan itu berlanjut hingga menimbulkan suasana tegang. Pihak

Kenpeitai marah dan timbullah tembak menembak dengan rakyat pejuang.

Perselisihan senjata ini berlangsung sampai menjelang pagi hari. Dalam waktu

Page 86: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

71

semalam itulah pertempuran terjadi. Pada pukul 06.00 tanggal 13 Oktober 1945

secara mendadak muncul sebuah jeep yang ditumpangi empat pemuda menerobos

masuk ke pertahanan Kenpeitai sambil menembakkan mitraliurnya kepada

pasukan Kenpeitai. Di belakangnya rakyat pejuang menyusul dan menyerbu

secara massal melawan pasukan Jepang tersebut. Dengan serbuan itulah pasukan

Kenpeitai di bawah komandan Sato baru mau menyerahkan kekuasaan secara total

beserta perlengkapan senjatanya kepada rakyat Surakarta.

Pasukan Kenpeitai akhirnya kalah dan kemudian ditempatkan di rumah

penjara untuk menghindar dari balas dendam rakyat. Selanjutnya mereka diangkut

ke Tampir, Boyolali sebagai tempat konsentrasi atau pengumpulan orang-orang

Jepang di daerah Surakarta10

.

Berkat KNID Surakarta, pemuda dan kalangan rakyat pejuang lainnya,

pasukan Jepang di Surakarta dapat dikalahkan dan mau memberikan

kekuasaannya. Sejak Kenpeitai dapat dikalahkan rakyat, BKR dan lain-lain yang

diawali dari Timuran, maka pada 13 Oktober 1945 secara resmi militer Jepang di

Surakarta telah menyerah. Oleh karena itu bertambah giatlah tuntutan penyerahan

Kidobutai di daerah-daerah lain.11

Hal ini misalnya di daerah Semarang dan

sekitarnya.

Dengan demikian penyerahan kekuasaan sipil pemerintah Jepang tersebut

dapat dikatakan sepenuhnya sebagai hasil jerih payah KNID Surakarta dan rakyat.

10 Mawardi, op.cit., hal. 41.

11 Bambang Suprapto, Suara Merdeka, 14 Oktober 1987.

Page 87: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

72

Peralihan kekuasaan pemerintah sipil Jepang kepada KNID Surakarta segera

disertai dengan perubahan-perubahan administratif yang diperlukan untuk

menjalankan kekuasaan yang baru saja diperoleh. Surat-surat kepegawaian yang

berurusan dengan kepegawaian yang semasa Jepang ditandatangani oleh

Suchokan kemudian diganti dengan yang baru menggunakan cap dan tanda tangan

ketua KNID Surakarta.

Penyerahan kekuasaan yang secara simbolik diterima BPH Sumodiningrat

selaku ketua KNID Surakarta itu memberikan dampak bagi para pemuda dan

rakyat untuk mengambil segera senjata-senjata di markas Jepang. Di bawah

komando para pemimpin kelaskaran di daerah Surakarta pengambilan senjata

Jepang berlangsung di beberapa tempat misalnya di Colomadu, Mangkubumen.

Bangak, Simowalen, gembongan, dan Pengging. Pengambilan senjata Jepang ini

dilakukan oleh kesatuan-kesatuan kelaskaran tanpa inventarisasi yang tertib, ada

yang langsung dibagikan kepada kelompok pasukannya dan ada yang disimpan di

gudang sehingga menyulitkan untuk mengetahui berapa jumlah dan jenisnya.

Selain itu persoalan senjata ini di masa selanjutnya sering menimbulkan

pertentangan diantara kelompok laskar. Konflik antar kelaskaran di Surakarta di

kemudian hari sering terjadi.12

12 Mawardi, op.cit., hal. 40.

Page 88: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

73

2. KNID Surakarta sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Pada awal kemerdekaan, meskipun Surakarta dijadikan sebagai Daerah

Istimewa atau Swapraja yang bertujuan mempertahankan status kedua keraton

dengan otonomi pemerintahannya, tetapi kenyataannya hal demikian tidak

diterima secara baik oleh rakyat umumnya. Walaupun juga harus diketahui

pemberian status Daerah Istimewa itu atas prakarsa Pemerintah Republik

Indonesia di Pusat melalui Presiden Soekarno. Pihak kraton justru

memperlihatkan sikap yang tidak disenangi rakyat, karena dianggap bertentangan

dengan arus dan nilai-nilai revolusi itu sendiri. Sikap kurang tanggap terhadap

situasi revolusi dan tidak mampu mengantisipasi secara tepat akhirnya membawa

nasib aristokrasi di Surakarta menyimpang atau bahkan berbalikan dari apa yang

diharapkan. Kelemahan terhadap semangat revolusi dari aristokrasi ini

menimbulkan krisis kekuasaan di Surakarta pada awal kemerdekaan.

Terjadinya kondisi seperti itu dapat dipahami ada hubungannya dengan

faktor dalam lingkungan kraton. Bila ditarik ke masa lampau ada beberapa faktor

yang secara logis menentukan sekali nasib istana-istana di Surakarta pada masa

revolusi. Setelah Mangkunegoro VII meninggal pada tahun 1944, maka tampuk

kekuasaan digantikan oleh Mangkunegoro VIII yang masih muda, belum

berpengalaman, dan berada di bawah pengaruh pegawai kraton yang tua dan

konservatif. Demikian pula yang dialami kraton Kasunanan, setelah wafatnya

Paku Buwono XI pada tahun 1944 akhirnya Kasunanan di bawah raja baru, Paku

Buwono XII yang juga masih muda, belum berpengalaman, dan di bawah

Page 89: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

74

pengaruh wazirnya yang masih ada pertalian keluarga dan yang ayahnya dikenal

bersimpati sekali kepada Belanda.13

Faktor internal itu menunjukkan suatu kemerosotan kekuasaan kraton di

mata rakyat Surakarta, bahkan dianggap kraton wis koncatan wahyu oleh

masyarakat pada umumnya. Dengan kenyataan ini kepercayaan rakyat terhadap

otoritas yang dimiliki kraton menipis dan akhirnya hilang dengan sendirinya.

Padahal dalam suatu masyarakat Jawa yang masih tersentuh nilai-nilai peradaban

tradisionalnya seperti di Surakarta itu sulit melepaskan diri dari pola-pola hidup

peternal, tetapi karena perimbangan sikap dan harapan tidak diperoleh akhirnya

hancurlah pola-pola tersebut. Orientasi mereka mulai bergeser dari lingkungan

kekuasaan otokrasi ke demokrasi yang sejalan dengan semangat revolusi.

Keengganan raja-raja Surakarta atau pihak otokrasi mengikuti gerak

revolusi menyebabkan makin jauhnya kepercayaan dan hubungan rakyat terhadap

penguasa tradisional ini. Oleh karena itu pada bulan-bulan awal revolusi di

Surakarta mengalami krisis kekuasaan yang selanjutnya krisis ini memberikan

peluang besar bagi institusi-institusi baru yang berjiwa revolusi untuk

menggantikannya. Pasifnya raja-raja Surakarta segera diimbangi aktifitas di

kalangan pejuang kemerdekaan dari berbagai golongan sosial.14

13 George D. Larson, 1990, Masa Menjelang Revolusi: Kraton dan Kehidupan Politik di

Surakarta 1912-1942, terjemahan AB. Lapian, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hal. 7

14 Mawardi, op.cit., hal. 46.

Page 90: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

75

Di lain pihak pemerintahan republik di Surakarta diperkuat dengan

berdirinya KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah) Surakarta yang diprakarsai

oleh seorang bangsawan kraton Kasunanan, yaitu Wuryaningrat pada awal bulan

September 1945. Ia merupakan ketua Jawa Hokokai di masa Jepang cabang

Surakarta. Setelah mengadakan pemilihan ketua KNID Surakarta pada 11

September 1945, maka terpilihlah Sumodiningrat yang juga seorang bangsawan

dari Kasunanan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sumodiningrat dibantu oleh 9

orang yang berasal dari berbagai kelompok: Dr. Kartono, R. Wongsodinoto,

Abdul Mufti, R. Hadipriyono, Sunarto Kusumodiharjo, KGPH Suryohamijoyo,

Sujono, Sumarno Sutosundoro, dan Setiyadikusumo.15

Terbentuknya KNID

Surakarta yang bertugas melucuti Jepang akhirnya mendapat keberhasilan secara

gemilang. Adanya KNID Surakarta disambut baik oleh golongan-golongan

pejuang kemerdekaan di Surakarta, BKR, AMT, Markas Delapan (Pemuda),

Badan Pengawas dan Penyelidik Umum (BPU), Hizbullah, Gerakan Rakyat

Indonesia (GRI), dan rakyat Surakarta. Dengan demikian terjadinya krisis

kekuasaan di Surakarta pada masa awal kemerdekaan langsung dapat dipecahkan

melalui komite tersebut sebagai semacam lembaga perwakilan rakyat daerah.

15 Soejatno, 1972, Kolonialisme Barat dan Kemunduran Raja-raja Surakarta abad XIX,

Surakarta: Seksi Pembinaan Pengajaran Sejarah, Jurusan Sejarah, IKIP Surakarta, hal. 53.

Page 91: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

76

3. Peran KNID Surakarta dalam gerakan Anti Swapraja

Di daerah Surakarta, peristiwa revolusi sosial terjadi karena keinginan

partai-partai dan pemuka-pemuka pergerakan agar swapraja dihapuskan. Cara-

caranya adalah lebih halus daripada peristiwa-peristiwa di Jawa Barat dan

Sumatera. Namun revolusi di daerah ini berlangsung terpimpin.

KNID Surakarta yang diketuai oleh Sumodiningrat, bekas opsir PETA dan

seorang bangsawan, dengan cara yang terpuji menyelesaikan tugasnya yang

pertama yakni:

1. Melucuti tentara Jepang.

2. Memindahkan kekuasaan pemerintahan dari tangan Jepang kepada

KNID Surakarta.

Tanggal 30 September 1945 beribu-ribu rakyat mendengarkan hasil usaha

itu di depan Gubernuran. Cokan Watanabe menyerahkan kekuasaan kepada KNID

Surakarta. Sumodiningrat keluar dan terus didukung oleh hadirin beramai-ramai.

KNID Surakarta meneruskan perlucutan Jepang. Pekerjaan pemerintahan itu

diserahkan kepada suatu Dewan Pemerintahan yang terdiri atas Suprapto, Sutopo,

dan Sumantri.

Tanggal 19 Oktober 1945 datanglah R.P. Suroso yang menjadi Komisaris

Tinggi daerah-daerah Swapraja. Diterangkannya, bahwa tugasnya adalah sebagai

koordinator antara Kasunanan dan Mangkunegaran. Sudah selayaknya raja-raja

memperjuangkan kekuasaannya sebagai kepala daerah istimewa. Namun dalam

hal ini raja-raja di Surakarta tidak bersatu seperti di Yogyakarta antara Sultan dan

Page 92: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

77

Paku Alam, yang menjadi Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa. Di

Surakarta terjadi persaingan antara kedua orang raja, sambil pula tuntutan partai-

partai semakin hebat, supaya swapraja dihapuskan saja.

Komisaris Tinggi akhirnya menghapuskan Dewan Pemerintahan yang ada

dan atas keputusan Badan Pekerja KNI Pusat dibentuklah Direktorium, sebagai

overkapping atas kedua bagian daerah dan dengan demikian agar hanya ada satu

pemerintahan di Surakarta. BP KNIP menunjuk lima orang untuk duduk dalam

Direktorium, yaitu Dalyono, Projosudodo, Ronomarsono, Dasuki, dan Juwardi.

Dewan pemerintahan ini diketuai oleh Komisaris Tinggi dan para raja

diundang mengirim wakil-wakilnya (patih). Jumlah anggota menjadi 9 orang.

Pada prakteknya Direktorium ini tidak berjalan lancar, hal ini disebabkan karena

para raja kurang membantunya, terutama pihak Mangkunegaran yang kurang

menyetujuinya.

Komisaris Tinggi menyusun Panitia Tata Negara untuk merancang

Undang-undang Dasar untuk daerah Surakarta. Hasil panitia ini dikirim kepada

Menteri Dalam Negeri Sudarsono untuk meminta pengesahan. Bersamaan dengan

itu, gerakan anti-swapraja sudah memuncak. Tanggal 29 April 1946 lahir mosi

dari Kepolisian, Angkatan Muda, Pamongpraja, GRI, Partai Sosialis, BTI, BPRI,

Banteng dan PNI:16

16 A.H. Nasution, 1977, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid II, Bandung: Angkasa, hal

552-554.

Page 93: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

78

1. Menuntut supaya daerah istimewa Surakarta dihapuskan artinya kedua Sri

Paduka di Surakarta tidak memegang pemerintahan lagi.

2. Supaya daerah istimewa Surakarta dijadikan sebagai residensi lainnya.

3. Supaya kedua Sri Paduka tersebut hanya mengurus kraton dan istananya

masing-masing.

Pada tanggal 30 April 1946 SP Paku Buwono XII dan Wuryaningrat,

pembesar pemangku jabatan Pepatih Dalem, mengeluarkan maklumat:

Mengingat apa yang tersebut dalam pasal 18 anggaran dasar kita

dan piagam PYM Presiden tanggal 19 Agustus 1945 dan mengetahui

gerak-gerik di dalam kalangan rakyat di daerah kami hal lenyap atau

tidaknya daerah istimewa Surakarta Hadiningrat, kami mempermaklumkan

kepada rakyat kami, bahwa jikalau memang terang menjadi kehendak

rakyat sebenar-benarnya akan lenyapnya daerah istimewa Surakarta

Hadiningrat dan telah ditetapkan oleh pemerintah negara Republik

Indonesia, kami tidak berkeberatan akan menyerahkan pemerintahan kami

kepada pemerintah agung tadi.17

Menteri Dalam Negeri Sudarsono sendiri datang ke Surakarta untuk

mengurus pertikaian. Ia berunding dengan kedua raja dan wakil-wakil rakyat, dan

meminta kesabaran, sampai DPR memutuskan. Tanggal 6 Mei 1946 dikeluarkan

maklumat Menteri Dalam Negeri:

17 Maklumat Paku Buwono XII, 1946, Surakarta: Sasana Pustaka.

Page 94: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

79

Dalam 7 hari sesudah pengumuman maklumat ini akan dibentuk

suatu panitia yang merencanakan dan menjalankan pemilihan umum di

daerah istimewa Surakarta. Badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk

sebagai hasil pemilihan umum itu mempunyai kekuasaan yang syah untuk

menyelesaikan hal keistimewaan dalam daerah tersebut.

Sebagai penjelasan dikatakan, untuk menyelesaikan hal

keistimewaan dalam daerah istimewa Surakarta, maka dicari jalan yang

sesuai dengan Undang-undang Dasar, program pemerintah dan hasrat

segenap lapisan rakyat di daerah Surakarta. Pemerintah berpendapat,

bahwa dengan jalan membentuk badan perwakilan rakyat soal

keistimewaan dapat diselesaikan dengan kekuasaan yang syah, artinya

kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat yang sebenar-benarnya.

Berhubung dengan mendesaknya soal tersebut, maka pemilihan

umum dan sebagainya akan dimulai dengan segera.18

Tanggal 2 Mei 1946 Mangkunegoro VIII telah mengeluarkan maklumat

yang lain pendiriannya dari pada Paku Buwono XII. Namun BP KNI kabupaten

kota Mangkunegaran memutuskan supaya segera diakhiri adanya tiga macam

pemerintahan di Surakarta dan mendesak agar segera terlaksananya kedaulatan

rakyat.

Dengan tiadanya keputusan yang tegas, terkatung-katungnya posisi

Komisaris Tinggi serta Direktorium dan dengan tetap resminya daerah istimewa,

18 Maklumat Menteri Dalam Negeri, 1946, Mangkunegaran: Reksa Pustaka.

Page 95: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

80

maka pada hakekatnya sudah timbul vacuum pemerintahan di daerah Surakarta,

dan dalam kesempatan ini berbagai aliran yang ekstrim bergolak, yang semakin

membuat daerah ini yang disebut sebagai wild west.19

Terlepas dari segala konflik istana, keberadaan KNID Surakarta pada

akhirnya digunakan sebagai sarana semangat revolusi pemuda dalam mewujudkan

impiannya tentang Negara yang berkedaulatan rakyat dan menjadi motor gerakan

anti swapraja dalam menentukan pemerintahan kerakyatan.20

Di tengah upaya untuk menyusun pemerintahan yang sesuai dengan

kehendak rakyat Surakarta,muncul suara-suara kebencian dan penolakan atas

pemerintah swapraja di Surakarta. Penolakan ini sejalan dengan semangat revolusi

yang anti feodalisme.

Melihat kenyataan yang begitu besar keperayaan rakyat maupun pemuda,

maka segala hal yang berbau kerajaan dicoba untuk disingkirkan. Ketua KNID

Surakarta yang semula dipegang oleh ipar Susuhunan, yaitu Mr. Sumodiningrat

kemudian diganti Ir. Sakirman tanggal 29 Oktober 1945 berdasarkan garis-garis

besar BP KNIP di Jakarta. Sebuah badan pekerja baru didirikan tanggal 1

November 1945 yang dikuasai oleh seorang veteran PKI sebelum perang dan

19 A.H. Nasution, op.cit., hal. 552-554.

20 Hal ini terbukti dengan penggeseran BPH Sumodiningrat sebagai ketua KNID Surakarta oleh

Suyono bekas aktivis PKI 1926 yang merupakan pendukung utama Anti Swapraja.

Page 96: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

81

dikuasai oleh berbagai golongan pemuda yang berpendidikan radikal dan tokoh-

tokoh dari pergerakan.21

KNID Surakarta sangat mendukung gerakan Anti Swapraja. Usaha dari

KNID terlihat saat Badan Pekerja KNID Kabupaten Klaten mengadakan

pertemuan dengan wakil-wakil dari 60 organisasi termasuk PBI, BTI, Laskar

Rakyat, Laskar Buruh, Pesindo, Barisan Banteng, Masyumi, Hizbullah, GPII,

Parkindo, dan Pangreh Praja setempat dengan mengeluarkan pernyataan sebagai

berikut:

Mengingat bahwa: Oendang-oendang Dasar menoentoet soeatoe

pemerintah kera’jatan, sedangkan pemerintah Daerah Istimewa boekan

pemerintahan kera’jatan; bahwa di dalam soetaoe negara kesatoean

seharoesnja adanja hanja satoe kekoeasaan; bahwa djelasnja ra’jat

menoejoe ke masjarakat socialist, sedang Daerah Istimewa itoe adalah hal

jang bertentangan;

Menimbang bahwa: Ra’jat daerah Klaten hampir semoea tidak menjoekai

pada pemerintah istimewa; kekoeasaan pemerintah istimewa

mengoerangkan hak ra’jat dalam kedaoelatan ra’jat; pemerintah daerah

Soerakarta dan Mangkunegaran jang beroepa pemerintah monarchi soedah

tidak tjotjok dengan aliran jang ada pada ra’jat;

21 Ben Anderson, 1988, Revolusi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-

1946, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,hal. 364.

Page 97: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

82

Memoetoeskan: 1. Selekas moengkin menghapoeskan Daerah Istimewa; 2.

Menghapoeskan pemerintahan feodal; 3. Menghendaki adanja satoe

pemerintahan kera’jatan oentoek seloeroeh daerah Soerakarta.22

Usaha yang dilakukan KNID Kab. Klaten tersebut kemudian diikuti oleh

KNID Kab. Sragen dan Kab. Mangkunegaran. Pemerintah Mangkunegaran

terkesan lambat dalam mersepon aspirasi rakyatnya. Pihak istana tidak setuju

dengan dilepaskannya status daerah istimewa di Surakarta. Sikap tersebut yang

mengundang kecaman dari KNID Kabupaten Kota Mangkunegaran dengan

mengeluarkan mosi pada tanggal 4 Mei 1946 sebagai berikut:23

Mendesak kepada pemerintah Agoeng Mangkoenegaran selekas moengkin

mendjamin terbentoeknja pemerintahan di Soerakarta jang soenggoeh-

soenggoeh berdasar kedaoelatan rakjat di bawah Pemerintah Repoeblik.24

Revolusi sosial merupakan gerakan spontan dari rakyat bawah untuk

mewujudkan kehidupan sosial yang dikehendaki. Di Surakarta, gerakan spontan

dari rakyat yang menghasilkan revolusi sosial ini dimanfaatkan oleh kekuatan-

kekuatan politik yang ada di kota ini. Masa lampau Surakarta yang penuh

22 Antara, 27 April 1946.

23 Julianto Ibrahim, 2008, Kraton Surakarta dan Gerakan Anti Swapraja, Jogjakarta: Malioboro

Press, hal. 87.

24 Kedaulatan Rakyat, 11 Mei 1946.

Page 98: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

83

pergolakan dan eksploitasi yang berlebihan menyebabkan munculnya paham

komunisme.

Keinginan KNID Surakarta agar wilayah Surakarta menjadi satu daerah

Istimewa didukung oleh pembentukan KNID-KNID setingkat Kabupaten di

Surakarta. Apabila KNID setingkat Kabupaten di wilayah Kasunanan mengakui

keberadaan KNID Surakarta sebagai KNID daerah Istimewa Surakarta sebaliknya

di wilayah Mangkunegaran terjadi penolakan oleh pemerintah Mangkunegaran

untuk mengakui KNID setingkat Kabupaten yang didukung KNID Surakarta.25

Mangkunegaran beralasan bahwa pendirian KNID setingkat kabupaten di

wilayah Mangkunegaran dianggap tidak perlu mengingat status Mangkunegaran

sebagai daerah istimewa. Tradisi Mangkunegaran menempatkan pembagian

wilayah di daerahnya (kabupaten, kawedanan dan kapanewon) sebagai wilayah

administratif dan para kepala wilayah tersebut hanya bertugas sebagai

penghubung kekuasaan antara Raja dengan kekuasaannya. Hal tersebut berbeda

dengan kondisi di tanah Jawa lainnya yang menempatkan pembagian wilayah

sebagai daerah otonom. Pembagian wilayah berarti pembagian kekuasaan yang

didominasi oleh aspek-aspek politik dan memiliki kebebasan dalam menjalankan

pemerintahan.26

25 Pembentukan KNID kab. Kota Mangkunegaran dan KNID Kab. Wonogiri merupakan hasil dari

gerakan pemuda dan politisi non bangsawan di daerah tersebut, berbeda dengan daerah Kasunanan

dimana para Bupati terlibat dalam pembentukan KNID tingkat Kabupaten. Berkas surat-surat

yang masuk Mangkunegaran dan Konsep Balasannya, Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran.

26 Rancangan Undang-undang Kerajaan Mangkunegaran, Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran.

Page 99: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

84

Pada masa tersebut, argumen-argumen Mangkunegaran yang mendasari

penolakannya terhadap KNID Surakarta belum dapat dipastikan kesahihannya

akibat ketiadaan perangkat hukum yang mengatur tentang daerah istimewa. Oleh

karena itu penolakan Mangkunegaran tidak menyurutkan niat KNID Surakarta

untuk menyatukan wilayah Surakarta dengan upaya memperoleh dukungan politik

rakyat Mangkunegaran. Intervensi KNID Surakarta terhadap Mangkunegaran

terlihat pada pendirian KNID Kabupaten Kota Surakarta yang sebagian besar

wilayah kekuasaannya berada di daerah Mangkunegaran. Adanya hubungan

kerjasama antara KNID Kabupaten Kota Surakarta dengan KNID Surakarta dan

pembentukan Badan Pekerja (BP) pada KNID Kabupaten Kota Surakarta yang

bertugas untuk mengadakan pemerintahan menimbulkan protes dari

Mangkunegaran karena terjadinya dualisme pemerintahan di Kabupaten Kota

Mangkunegaran.27

Protes Mangkunegaran mencapai hasil yang memuaskan ketika

pemerintah mengeluarkan UU No. 1 tahun 1945. Tampaknya hanya

Mangkunegaran yang menyetujui keputusan yang dibuat oleh KNIP dan

pemerintah sedangkan badan-badan perjuangan di Surakarta memprotes kebijakan

ini. Upaya Pemerintah RI untuk mengkonsolidasikan kekuatan di daerah diartikan

berbeda-beda oleh sebagian besar partisan politik di Surakarta. Ketidakpuasan

badan perjuangan dan lembaga terkait dalam menanggapi kebijakan pemerintah

27 Catatan Kronologi di Awal Proklamasi, Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran.

Page 100: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

85

ini merupakan benih dari Gerakan Anti Swapraja sebagai perwujudan revolusi

sosial di Surakarta.

Munculnya protes terhadap UU No. 1 tahun 1945, justru memperkuat

KNID Kab. Kota Surakarta sebagai lembaga kekuasaan yang diakui dan diterima

oleh badan perjuangan dan KNIDS. Berdasarkan pengakuan tersebut keberadaan

KNID Kab. Kota Surakarta tetap bertahan dan eksis menjalankan pemerintahan

yang diyakininya sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi Mangkunegaran

karena tidak ada tindak lanjut dari pemerintah pusat dalam menuntaskan persoalan

KNID di Mangkunegaran.

KNID Surakarta ingin memberikan bukti bahwa kedudukan KNID

Surakarta sebagai lembaga kekuasaan di Surakarta adalah resmi dengan adanya

pengakuan kedudukan KNID Surakarta berkaitan dengan pengambilalihan

kekuasaan. Akan tetapi Mangkunegaran tetap beranggapan bahwa keberadaan

KNIDS dan KDPRI tidak sah mengingat kekuasaan Mangkunegaran berada

langsung di bawah pemerintah pusat bukan berada di bawah KNID Surakarta.

Kehadiran KDPRI sebagai bagian dari KNID Surakarta menyebabkan persaingan

dan pertentangan menjadi semakin terbuka.

Page 101: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

86

C. Hubungan antara kekuatan pergerakan politik dengan KNID

Surakarta

Revolusi di Surakarta tidak dimulai dari bawah di tingkat desa, tetapi

dimulai di kota Surakarta oleh para pemimpin. Para pemuda dan para politisi dari

zaman sebelum perang dengan antusias dan serentak mendirikan unsur-unsur

pokok dari pemerintahan revolusioner, yaitu KNID (Komite Nasional Indonesia

Daerah), BKR (Badan Keamanan Rakyat) dan badan-badan perjuangan. Unsur-

unsur tersebut yang untuk pertama kalinya menanamkan kekuasaan republik di

dalam kota Surakarta dengan sengaja tidak mencantumkan gelar-gelar

kebangsawanan dari para anggotanya yang berasal dari keraton, karena adanya

beberapa pertentangan.28

Pembentukan beberapa laskar di kota dan di desa-desa merupakan respons

terhadap proklamasi kemerdekaan dan menunjukkan perpecahan yang ada dalam

masyarakat. Organisasi-organisasi tersebut menyatakan setia kepada nilai-nilai

umum dari revolusi, seperti kemerdekaan, demokrasi, anti-imperialisme, dan anti-

feodalisme. Akan tetapi masing-masing organisasi memiliki pendirian dan

ideologi sendiri, serta tujuan dan program sendiri. Jelas sekali sikap anggota

laskar-laskar di Surakarta dibatasi oleh nilai-nilai budaya Jawa, dan di tiap

organisasi terdapat hubungan yang erat diantara para anggota dan pemimpinnya.

28 R.T. Muhammad Husodo Pringgokusumo, 1982, ringkasan Disertasi Dr. Soejatno Kartodirjo:

Revolusi di Surakarta tahun 1945-1950, Surakarta: Rekso Pustoko, hal. 3.

Page 102: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

87

Hal ini ditunjukkan oleh penggunaan kata “bapak”. Akan tetapi kesamaan latar

belakang budaya ini serta kerukunan diantara mereka tidak dapat menghilangkan

kenyataan bahwa diantara laskar-laskar itu terdapat perbedaan yang mendalam

dan persaingan.

Respon di pedesaan terhadap proklamasi kemerdekaan bersifat meniru apa

yang terjadi di dalam kota. Pemimpin-pemimpin revolusi setempat mendirikan

KNI pada tingkat kecamatan, dan di tempat-tempat tertentu bahkan didirikan KNI

di tingkat desa. Berbagai badan perjuangan dengan cara yang sama didirikan oleh

pemuda-pemuda desa yang telah memperoleh pengalaman dalam organisasi-

organisasi yang didukung oleh Jepang. Akan tetapi jurang diantara daerah

perkotaan dengan pedesaan tidak dapat dijaga, karena pembentukan KNI

pedesaan dan badan perjuangan pedesaan mulai melibatkan masyarakat desa

langsung ke dalam politik nasional. KNI pedesaan bertindak sebagai pemeritah

revolusioner di pedesaan, yang melaksanakan perintah-perintah dari pemerintah

RI yang baru. Keadaan ini mengganggu jalannya perintah dari para raja melalui

badan pemerintahan, sutu pola yang telah berjalan bertahun-tahun. Orang-orang

desa yang memihak kepada RI mulai mengukur sikap para bekas kepala desa

dengan nilai-nilai baru yang dibawa oleh revolusi Indonesia.29

KNID Surakarta bersama-sama dengan kekuatan pergerakan politik di

Surakarta menyusun jalannya revolusi. Hal ini terlihat dari bersatunya markas

pergerakan mereka. KNID Surakarta menggunakan bekas Hotel Yuliana di

29 Ibid, hal. 5.

Page 103: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

88

Purbayan sebagai tempat pelaksana rapat mereka. Tempat tersebut juga menjadi

Markas Komando Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Surakarta dan tempat

berkumpulnya tokoh-tokoh revolusioner yang membuat banyaknya organisasi

pergerakan politik berkumpul disana.30

Rapat pembentukan pengurus KNID Surakarta dihadiri 144 peserta dari

seluruh Surakarta. Mereka adalah para politisi dan pejuang yang tergabung dalam

barisan pejuang dan laskar-laskar rakyat di Surakarta. Beberapa diantara mereka

pernah melakukan aksi revolusioner antara lain dengan menyerobot fasilitas

publik di Surakarta seperti gedung-gedung pemerintahan dan industri gula. Latar

belakang anggota KNID Surakarta yang berasal dari badan-badan kekuatan politik

ini yang menjadi cikal bakal pergerakan politik yang dilakukan KNID Surakarta.

Aksi-aksi revolusioner ditunjukkan secara bersama-sama antara KNID

Surakarta dengan para anggota Barisan Pelopor, Markas Delapan, dan Indonesia

Muda. Mereka berhasil melakukan perebutan terhadap gedung-gedung

pemerintahan sipil Jepang antara lain Kantor Jawatan Pos dan Telepon, Jawatan

Perminyakan, Jawatan Percetakan, Jawatan Angkutan Bermotor, Jawatan Radio,

Dinas Kepolisian, Dinas Rahasia dan Reserse, dan Dinas Penjara. Perebutan

kantor-kantor tersebut pada akhirnya menjadi fasilitas publik pemerintah RI yang

berada di bawah kewenangan KNID Surakarta.31

30 Djawatan Penerangan Kota Besar Surakarta, 1953, Kenang-kenangan Kota Besar Surakarta

1945-1953, Surakarta: t.p., hal. 2-3.

31 Karkono Kamajaya, op.cit., hal. 4-6.

Page 104: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

89

Pada awal Januari 1946 Surakarta menjadi markas kelompok oposisi

Persatuan Perjuangan (PP). Kehadiran PP disambut antusias para pemuda di

Surakarta karena program meraka sangat menentang proses diplomasi yang

dilakukan pemerintahan Syahrir dan lebih mempercayai revolusi atau

pertempuran untuk menghadapi Belanda. KNID Surakarta sangat berperan dalam

pelaksanaan kongres PP di Surakarta pada 4 Januari 1946. Pada kongres tersebut

lahirlah Minimum Program yang dipelopori oleh Tan Malaka. Karena berperan

aktif dalam Persatuan Perjuangan, KNID Surakarta yang tergabung dalam PP

mendapat tempat terhormat yaitu dengan diangkatnya ketua KNID Surakarta,

Suyono (mantan aktivis PKI 1926) sebagai Sekretaris Jenderal di struktur

pengurus Persatuan Perjuangan.32

32 Julianto Ibrahim, 2004, Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan: Kriminalitas dan

Kekerasan Masa Revolusi di Surakarta, Wonogiri: Bina Citra Pustaka, hal. 153.

Page 105: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

90

BAB V

PENUTUP

Simpulan

Pada tanggal 19 Agustus 1945, Pemerintah Pusat RI berhasil melengkapi

perangkat pemerintahan dengan kabinet pertamanya dan Komite Nasional

Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk. Komite ini berfungsi sebagai Parlemen

sementara yang dilengkapi juga suatu Badan Pekerja (BP-KNIP). Adanya Komite

Nasional ini tidak hanya terbatas di lingkungan pemerintah pusat, tapi secara

berlanjut di daerah-daerah dibentuk juga Komite Nasional Indonesia Daerah

(KNID). Tujuan KNID dibentuk adalah untuk melucuti tentara Jepang dan

memindahkan kekuasaan pemerintah Jepang ke tangan KNID.

Pada tanggal 11 September 1945 dibentuklah KNID Surakarta yang

diketuai oleh Mr. Soemodiningrat melalui sidang di Pendopo Woerjoningratan.

Soemodiningrat yang merupakan ipar Susuhunan dan bekas opsir PETA ini

dibantu oleh 9 orang dari elite agama, elite tradisional berpendidikan Barat dan

elite politik.

Keberadaan KNID Surakarta mendapat dukungan dari segenap potensi

perjuangan rakyat. KNID sebagai pimpinan gerakan revolusi di Surakarta harus

menghadapi kekuatan Jepang yang terbagi dalam Kooti Jimmu Kyoku (kekuatan

sipil), Butai yang bersenjatakan lengkap, dan Kenpetai.

Pembentukan beberapa laskar di kota dan di desa-desa merupakan respons

terhadap proklamasi kemerdekaan dan menunjukkan perpecahan yang ada dalam

masyarakat. Revolusi di Surakarta tidak dimulai dari bawah di tingkat desa, tetapi

Page 106: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

91

dimulai di kota Surakarta oleh para pemimpin. Para pemuda dan para politisi dari

zaman sebelum perang dengan antusias dan serentak mendirikan unsur-unsur

pokok dari pemerintahan revolusioner, yaitu KNID (Komite Nasional Indonesia

Daerah), BKR (Badan Keamanan Rakyat) dan badan-badan perjuangan. Unsur-

unsur tersebut yang untuk pertama kalinya menanamkan kekuasaan republik di

dalam kota Surakarta.

Sejak ditetapkannya Surakarta sebagai Daerah Istimewa atau Swapraja

oleh pemerintah RI di pusat pada 19 Agustus 1945, maka segera timbul reaksi dari

para pejuang kemerdekaan di Surakarta dari berbagai kelompok. Di awal tahun

1945 secara nyata mulailah periode konflik sosial politik, berupa gerakan-gerakan

anti-Swapraja untuk menghapus Daerah Istimewa, gerakan untuk mengganti

Susuhunan Pakubuwono XII, dan gerakan untuk merubah peraturan Daerah

Istimewa/ Swapraja yang tidak cocok dengan zamannya.

Pada tanggal 1 Oktober 1945, Komite Nasional Indonesia Daerah

Surakarta mengadakan perundingan dengan Watanabe sebagai Suchokan di

Surakarta. Perundingan tersebut bertujuan agar Kochi Jimmu Kyoku menyerahkan

kekuasaannya kepada Pemerintah Daerah Surakarta karena Jepang telah

mengalami kekalahan. Tanpa perlawanan, Watanabe menyerahkan kekuasaannya

di Surakarta kepada Mr. B.P.H Soemodiningrat sebagai Kepala Pemerintah

Surakarta. Pada tanggal 1 Oktober 1945 secara resmi seluruh kekuasaan Jepang di

Surakarta telah diserahkan kepada bangsa Indonesia.

Dengan demikian penyerahan kekuasaan sipil pemerintah Jepang tersebut

dapat dikatakan sepenuhnya sebagai hasil jerih payah KNID Surakarta dan rakyat.

Peralihan kekuasaan pemerintah sipil Jepang kepada KNID Surakarta segera

Page 107: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

92

disertai dengan perubahan-perubahan administratif yang diperlukan untuk

menjalankan kekuasaan yang baru saja diperoleh.

Sikap kurang tanggap terhadap situasi revolusi dan tidak mampu

mengantisipasi secara tepat akhirnya membawa nasib aristokrasi di Surakarta

menyimpang atau bahkan berbalikan dari apa yang diharapkan. Kelemahan

terhadap semangat revolusi dari aristokrasi ini menimbulkan krisis kekuasaan di

Surakarta pada awal kemerdekaan.

Krisis ini memberikan peluang besar bagi institusi-institusi baru yang

berjiwa revolusi untuk menggantikannya. Pasifnya raja-raja Surakarta segera

diimbangi aktifitas di kalangan pejuang kemerdekaan dari berbagai golongan

sosial. Akhirnya pemerintahan republik di Surakarta diperkuat dengan berdirinya

KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah) Surakarta yang diprakarsai oleh

seorang bangsawan kraton Kasunanan, yaitu Wuryaningrat pada awal bulan

September 1945. Terbentuknya KNID Surakarta yang bertugas melucuti Jepang

akhirnya mendapat keberhasilan secara gemilang. Adanya KNID Surakarta

disambut baik oleh golongan-golongan pejuang kemerdekaan di Surakarta.

Dengan demikian terjadinya krisis kekuasaan di Surakarta pada masa awal

kemerdekaan langsung dapat dipecahkan melalui komite tersebut sebagai

semacam lembaga perwakilan rakyat daerah.

Di daerah Surakarta, peristiwa revolusi sosial terjadi karena keinginan

partai-partai dan pemuka-pemuka pergerakan agar swapraja dihapuskan. Terlepas

dari segala konflik istana, keberadaan KNID Surakarta pada akhirnya digunakan

sebagai sarana semangat revolusi pemuda dalam mewujudkan impiannya tentang

Negara yang berkedaulatan rakyat dan menjadi motor gerakan anti swapraja

Page 108: SURAKARTA DALAM PERGERAKAN POLITIK DI SURAKARTA … · menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

93

dalam menentukan pemerintahan kerakyatan. KNID Surakarta ingin memberikan

bukti bahwa kedudukan KNID Surakarta sebagai lembaga kekuasaan di Surakarta

adalah resmi dengan adanya pengakuan kedudukan KNID Surakarta berkaitan

dengan pengambilalihan kekuasaan.