NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA

STIMIK AUB SURAKARTA

INDONESIA IALAH NEGARA YANG BERDASARKAN ATAS HUKUM (RECHTSSTAAT).

Negara yang ideal pada era saat ini dalam praktek kenegaraan harus didasarkan pada hukum bahkan untuk segala hal.

Di indonesia bentrok antar kelompok, amuk massa, penjarahan, pembunuhan, main hakim sendiri, hal ini menunjukkan kekuasaan yang besarlah yang mendominasi bahkan mengesampingkan hukum.

Pembentukan dan penegakan hukum harus diletakkan dalam kerangka dasar konsep negara hukum berdasarkan Pancasila.

Hukum harus menjadi panglima, tanpa ada pengaruh/ intervensi dari pihak manapun, walaupun hukum dibuat oleh “perwakilan politik”.

Negara hukum/rechtstaat sebenarnya merupakan konsep negara modern yang khas Eropa. Konsep modern ini dibawa masuk ke Indonesia oleh Belanda melalui penjajahan.

Pancasila adalah sumber material tertinggi yang menentukan materi muatan dalam pembentukan hukum serta sebagai tolok ukur filosofis dalam pengujian konstitusionalitas norma hukum.

Negara hukum Pancasila berangkat dari kesadaran hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta dengan organisasi negara yang lebih bercirikan kolektif, personal, dan religius, di samping ciri-ciri negara hukum pada umumnya.

Pancasila sebagai jiwa hukum nasional merupakan sistem nilai dasar bagi pembangunan hukum nasional, sekaligus sebagai dasar pembentukan hukum nasional untuk mencapai tujuan negara.

Keberadaan hukum nasional berdasarkan Pancasila tidak meniadakan sistem hukum lain, tetapi hukum nasional berdasarkan Pancasila memuat nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di Indonesia, antara lain hukum agama, hukum adat, hukum internasional, hukum Barat dan hukum-hukum lainnya dengan mempertimbangkan aspek demokrasi, keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia.

Pancasila merupakan kaidah penuntun dalam politik hukum nasional sehingga hukum nasional harus dikembangkan mengarah pada

(a) menjaga integrasi bangsa, baik dari aspek ideologi maupun teritori;

(b) didasarkan pada upaya membangun demokrasi dan nomokrasi sekaligus;

(c) didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; dan

(d) didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban.

The founding fathers menyampaikan pesan bermakna tersebut dalam bentuk rumusan tujuan negara dan dasar negara

1. Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

2. Memajukan kesejahteraan umum;

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan

4. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Maka Untuk mencapai tujuan Negara tersebut disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia dalam suatu UUD Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Pancasila.

Mencermati pesan-pesan di atas, kiranya dapat ditarik benang merah bahwa sebenarnya konsep Negara hukum Indonesia merupakan perpaduan 3 (tiga) unsur yaitu Pancasila, hukum nasional dan tujuan Negara.

Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan utuh. Pancasila merupakan dasar pembentukan hukum nasional. Hukum nasional disusun sebagai sarana untuk mencapai tujuan Negara.

Tidak ada artinya hukum nasional disusun apabila tidak mampu mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam naungan ridha Illahi.

PANCASILA

HUKUM NASIONAL

TUJUAN NEGARA

STRUKTUR HUKUMHUKUM

NASIONAL

PANCASILA

HUKUM NEGARA

UUD 45

UU

PP

HUKUM ADAT

HUKUM INTERNASION

AL

PERPRES

PERDA

Dari skema di atas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pancasila adalah roh/jiwa hukum nasional. Pancasila sebagai sistem nilai, keberadaannya abstrak, tak terlihat dengan mata kepala, tetapi keberadaan dan dan perannya dapat ditangkap dengan mata hati. Apabila Pancasila terlepas dari hukum nasional, maka hukum nasional akan mati. Kalaupun hukum nasional ada, ia sekedar merupakan zoombi (mayat hidup) yang menakutkan, merusak, dan mengganggu kenyamanan hidup dan kehidupan manusia

2. Pancasila sebagai sistem nilai telah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Tertanam dalam tradisi, sikap, perilaku, adat-istiadat dan budaya bangsa. Pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, baik nilai materiil, nilai vital, nilai kebenaran/kenyataan, nilai aesthetis, nilai ethis/moral maupun nilai religius. Hal ini dapat terlihat pada susunan sila-sila Pancasila yang sistematis-hierarkis, yang dimulai dari sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” sampai dengan sila ke lima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

3. Kebenaran nilai-nilai Pancasila bersifat objektif-universal. Sifatnya yang demikian itu menjadikan Pancasila diterima oleh bangsa sendiri dan mengejawantah dalam bentuk hukum adat, sedangkan pada tingkat global mengejawantah dalam bentuk hukum internasional. Oleh karenanya, hukum adat dan hukum internasional terbuka bertemu dan menyatu dalam hukum nasional. Pertemuan itu perlu difasilitasi dan diatur oleh Negara dalam bentuk hukum negara, sehingga keberadaannya tidak mengganggu nasionalisme Indonesia.

4. Hukum adat, merupakan hukum asli bangsa Indonesia. Sifatnya: kedaerahan, tak tertulis, komunalistik-religius (gotong-royong). Sifat kedaerahan dan tak tertulis, dapat dipertahankan sebagai sarana mengatur dan menyelesaikan segala persoalan yang bersifat kedaerahan.

5. Hukum internasional, merupakan entitas hukum yang tidak mungkin kita tolak kehadirannya. Sebagai bagian dari kehidupan global, bangsa Indonesia perlu berinterkasi dengan negara-negara lain

6. Hukum negara, dengan demikian bukan hukum nasional melainkan merupakan bagian dari hukum nasional, yaitu hukum yang dibuat oleh Negara (sebagai organisasi rakyat Indonesia), sebagai salah satu sarana mewujudkan Negara hukum Indonesia. Secara formal, hukum negara bersifat positif (tertulis), secara substansial bersandar pada hukum Tuhan Yang Maha Esa, berazaskan hukum adat, dan memperkaya diri dengan hukum internasional.

7. Hukum negara secara hierarkis membawa konsekuensi bahwa hukum tertinggi (UUD) harus meliputi segala urusan negara, berlaku universal dan untuk tujuan jangka panjang (tak terbatas).

Semakin ke bawah, harus semakin detail dan operasional, sehingga memungkinkan hukum dijalankan sesuai dengan konteks ruang dan waktu, situasi dan kondisi bagi masing-masing daerah maupun subjek hukum terkait.

“Terima kasih”