Sumber Daya Pesisir dan Laut
Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan LautanMengenai Penenggelaman
Kapal Nelayan di Wilayah ZEEDosen : Dr. Ir. David Hermawan,
MPKelompok :Ahmad Khoirurrizal FYoga TamaWahyu Ramadhan
Indonesia memiliki potensi kekayaan laut yang berlimpah.
Sayangnya sumber daya alam tersebut belum mampu dikelola secara
baik untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Alih-alih kekayaan
laut memberikan kontribusi signifikan kepada rakyat khususnya
nelayan yang hidupnya bergantung pada hasil tangkapan ikan, justru
kapal nelayan asing yang sering melakukan pencurian ikan di laut
Indonesia dengan pukat harimau.
4Pertama, tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan
tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Kapal
asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak berizin untuk
menangkap ikan diwilayah Indonesia, sehingga disebut tindakan
kriminal.Kedua, tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah
kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia (zona ekonomi
eksklusif).Ketiga, tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar
ketentuan hukum yang sah, yaitu Pasal 69 ayat (4) UU
Perikanan.UNDANG-UNDANG TENTANG KELAUTAN. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
7. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat
diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki
keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan
dalam jangka panjang. 8. Pengelolaan Kelautan adalah
penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan
Sumber Daya Kelautan serta konservasi Laut. 9. Pengelolaan Ruang
Laut adalah perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian
ruang Laut. 10. Pelindungan Lingkungan Laut adalah upaya sistematis
dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan Sumber Daya Kelautan
dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di
Laut yang meliputi konservasi Laut, pengendalian pencemaran Laut,
penanggulangan bencana Kelautan, pencegahan dan penanggulangan
pencemaran, serta kerusakan dan bencana. 11. Pencemaran Laut adalah
masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau
komponen lain ke dalam lingkungan Laut oleh kegiatan manusia
sehingga melampaui baku mutu lingkungan Laut yang telah
ditetapkan.
Pasal 11 (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak melakukan
konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di laut lepas. (2) Di
laut lepas Pemerintah wajib: a. memberantas kejahatan
internasional; b. memberantas siaran gelap; c. melindungi kapal
nasional, baik di bidang teknis, administratif, maupun sosial; d.
melakukan pengejaran seketika; e. mencegah dan menanggulangi
Pencemaran Laut dengan bekerja sama dengan negara atau lembaga
internasional terkait; dan f. berpartisipasi dalam pengelolaan
perikanan melalui forum pengelolaan perikanan regional dan
internasional. (3) Pemberantasan kejahatan internasional di laut
lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui
kerja sama dengan negara lain. (4) Konservasi dan pengelolaan
sumber daya hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum
internasional.
5Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai
berikut:Pasal 69(1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan
pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
(2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dilengkapi dengan senjata api.
(3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa,
membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan
pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik
Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan
khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan
yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.Syarat
itu meliputi: Kapal berbendera asing dengan semua anak buah kapal
(ABK) warga negara asing, Tempat kejadian di wilayah pengelolaan
perikanan Indonesia, dan tidak mempunyai dokumen dari Pemerintah
Indonesia. Syarat lainnya, kapal sudah tua berdasarkan fakta surat
atau tidak memiliki nilai ekonomis tinggi, kapal tidak memungkinkan
dibawa ke pangkalan karena mudah rusak atau membahayakan, serta
kapal melakukan manuver yang membahayakan atau nakhoda beserta para
ABK melakukan perlawanan dengan tindak kekerasan.Beberapa syarat
yang harusdipenuhi ketika akan dilakukan tindakan khusus tersebut
(pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera
asing ).Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga Pasal 93 berbunyi
sebagai berikut:Pasal 93(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau
mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan
penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik
Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak
Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).(2) Setiap orang yang
memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera
asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).(3) Setiap orang yang
mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa
SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling
banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).(4) Setiap orang
yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI,
yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar
rupiah).BAB II ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3 Penyelenggaraan Kelautan bertujuan untuk: a. menegaskan
Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim;
b. mendayagunakan Sumber Daya Kelautan dan/atau kegiatan di wilayah
Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum
laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara;
c. mewujudkan Laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan
ruang juang bangsa Indonesia;
d. memanfaatkan Sumber Daya Kelautan secara berkelanjutan untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa
mengorbankan kepentingan generasi mendatang; e. memajukan budaya
dan pengetahuan Kelautan bagi masyarakat; f. mengembangkan sumber
daya manusia di bidang Kelautan yang profesional, beretika,
berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam
mendukung Pembangunan Kelautan secara optimal dan terpadu; g.
memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat
sebagai negara kepulauan; dan h. mengembangkan peran Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan Kelautan global sesuai
dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan
negara
8
SEKIAN
WASSALAM WR. WBReferensi"Ada 5 Alasan Kenapa Penenggelaman
KapalAsing Tak bisa diprotes", http://news.detik.com/, diakses 8
Desember 2014."Indonesia Tegaskan Jaga Laut", Kompas, 6Desember
2014."Ini Prosedur Penenggelaman Kapal AsingIllegal",
http://nasional.kompas.com/,diakses 5 Desember 2014."Kapal
Ditenggelamkan, Nelayan AsingJera", www.balikpapanpos.co.id,
diakses6 Desember 2014."Kembali ke Penjara (konsef efek jera
dalamFakta Pembinaan)", https://gpdlawyer.wordpress.com/, diakses
15 Desember2014."Pemerintah Harus Pastikan KebijakanJokowi
Tenggelamkan Kapal AsingTak Akan Ganggu Diplomasi",
http://nasional.kompas.com, diakses 25November 2014"Tiga Kapal
Pencuri Diledakan", www.mediaindonesia.com, diakses 6Desember
20149
