SUBDIT FASILITAS PERTAMBANGANDIREKTORAT FASILITAS KEPABEANANKANTOR PUSAT DJBC

Maret 2014

FASILITAS KEPABEANAN

OUTLINE PRESENTASI

FASILITAS KEPABEANAN

PERIJINAN ONLINE

FASILITAS KEPABEANAN

DASAR HUKUM FASILITAS KEPABEANAN DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

PMK No. 177/PMK.011/2007 tanggal 28 Desember 2007tentang Pembebasan BM atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas serta Panas Bumi

PMK No. 20/PMK.010/2005 tanggal 3 Maret 2005tentang Pembebasan BM dan PDRI tidak dipungut atas impor barang berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Migas

PMK No. 224/PMK.03/2012 tanggal 26 Desember 2012tentang Perubahan PMK 154/PMK/2010 tentang Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan denganpembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang imporatau kegiatan usaha di bidang lain

PMK No. 70 /PMK.011/2013 tanggal 2 April 2013tentang Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk

FASILITAS IMPOR OLEH KKPS

Materi Keterangan

Dasar Hukum PMK No. 20/PMK.010/2005 tanggal 3 Maret 2005 tentang Pembebasan BM dan PDRI tidak dipungut atas impor barang berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Migas

Bentuk Fasilitas

BM Bebas dan PDRI tidak Dipungut

Subyek Kontraktor yang manandatangani kontrak dengan pemerintah berdasarkan UU No 8/1971 tentang Pertamina

Jangka Waktu Fasilitas

Diberikan sampai dengan berakhirnya masa kontrak

Jangka Waktu SK

1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang

FASILITAS IMPOR OLEH KKKS

Materi Keterangan

Dasar Hukum Fasilitas BM

PMK No. 177/PMK.011/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pembebasan BM atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas serta Panas Bumi

Bentuk Fasilitas BM Bebas

Subyek Kontraktor yang manandatangani kontrak dengan pemerintah berdasarkan UU No 22/2001 tentang Migas

Jangka Waktu Fasilitas

Diberikan sampai dengan berakhirnya masa kontrak

Jangka Waktu SK

1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang

FASILITAS IMPOR OLEH KKKS

Materi Keterangan

Dasar Hukum Fasilitas PPh Pasal 22

PMK No. 224/PMK.03/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang perubahan PMK 154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Usaha di bidang lain

Bentuk Fasilitas

dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Subyek barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama

Tata laksana Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-32/BC/2010 tanggal 10 Desember 2010

FASILITAS IMPOR OLEH KKKS

Materi Keterangan

Dasar Hukum Fasilitas PPN

PMK No. 70 /PMK.011/2013 tanggal 2 April 2013 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk

Bentuk Fasilitas

Tidak dipungut PPN dan PPnBM

Subyek barang untuk kegiatan eksplorasi hulu Minyak dan Gas Bumi

Tata laksana Diberikan bersama dengan fasilitas PMK PMK No. 177/PMK.011/2007 tanggal 28 Desember 2007 dari DJBC

MEKANISME FASILITAS KEPABEANAN DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI

MIGAS

Sebelum UU No 22/2001 Setelah UU No 22/2001

Dasar hukum PMK No. 20/PMK.010/2005 PMK No. 177/PMK.011/2007

PMK No. 70 /PMK.011/2013

Jenis fasilitas Bebas BM dan Tidak dipungut PDRI Bebas BM *) atau Bebas BM dan tidak dipungut PPN & PPnBM #)

Keterangan: *) & #) = SDA

Indikator

Jenis kegiatan kontraktor

Eksplorasi dan Eksploitasi Eksploitasi *) atau Eksplorasi #)

PENGAJUAN FASILITAS FISKAL

Direktorat Fasilitas Kepabeanan

KPU BC / KPPBC

Kontraktor Kontrak Bagi Hasil (KKPS)/ Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

1

1a

1a

2

3

4

5

Pengusaha ajukan RKBI+Doklap untuk keperluan proses fas. pembebasan

Pengusaha ajukan RKBI+Doklap

untuk keperluan verifikasi dan

pendasahan RIB

Pengusaha ajukan RIB+Doklap untuk pembebasan BM+PDRI

DJBC u.p. Dir Fas Kepabeanan- Terbitkan SK pembebasan

BM + PDRI- Menyampaikan pada

pengusaha Realisasi Impor (PIB+SK Fas+

doklap Pabean)

DJBC u.p. Dir Fas Kepabeanan- Menyampaikan SK pembebasan

pada KPUBC/KPPBC- monitoring penggunaan fasilitas

oleh perusahaan

Rincian tugas :• Pengajuan Work Program & Budget (WP&B ) yaitu

usulan rincian rencana kegiatan dan anggaran tahunan dengan mempertimbangkan tentang kondisi, komitmen, efektivitas dan efisiensi pengoperasian KKKS disuatu wilayah kontrak kerja meliputi Kegiatan eksplorasi, kegiatan produksi dan usaha menjaga kesinambungannya serta biaya-biaya untuk kedua program tersebut

• Penyusunan Authorization For Expenditure (AFE) yaitu alat manajemen dalam fungsi perencanaan dan pengawasan keuangan, sehingga SKK Migas mengetahui kegiatan yang diusulkan, rincian biaya proyek, pengendalian biaya, pertahapan proyek dan pemeriksaan keuangan sebagai dasar cost recovery

• Masterlist yang diajukan KKKS diberikan rekomendasi untuk RKBI setelah disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud WP & P dan AFE

11

Rincian tugas :• Verifikasi terhadap aspek legal meliputi Nama

Kontraktor dan Status Kontrak Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil, Alamat, NPWP, Daerah Operasi, Nama kegiatan proyek, Nomor dan Tanggal Pengajuan

• Verifikasi terhadap aspek teknis meliputi Kode ldentifikasi Material, pos tarif (kode Harmonized System),Deskripsi barang, Spesifikasi, Perkiraan jumlah dan harga, serta tujuan penggunaan Barang Operasi

• Verifikasi terhadap aspek penggunaan produksi dalam negeri mengacu pada kemampuan industri dalam negeri sesuai dengan ADP dan Daftar lnventarisasi Barang

• Menandasahkan RKBI menjadi RIB

12

Rincian tugas :• Pra Clearence meliputi penerbitan Surat

Keputusan Fasilitas Fiskal berdasarkan PMK Nomor 20/PMK.010/2005 dan PMK Nomor 177/PMK.011/2007 untuk RIB yang telah ditandasahkan oleh Ditjen Migas

• Clearence meliputi pelayanan realisasi impor barang di Kantor Pabean

• Post Clearence meliputi pengawasan terkait kepatuhan importir terhadap ketentuan salah satunya melalui post audit di bidang kepabeanan

13

PERIJINAN ONLINE

TRANSPARANCE

STANDARD

INTEGRATED

AUTOMATED

Kejelasan proses bisnis dalam pengurusan fasilitas perjinan yang dapat diakses melalui media berbasis web, serta tracking status pengurusan perijinan secara online dan realtime yang dapat di akses dimana saja

Terciptanya otomasi proses bisnis dalam pelayanan fasilitas perijinan dalam rangka menciptakan akselerasi pelayanan dan akurasi data sehingga pengawasan dapat dilaksanakan secara optimal

Melalui pelayanan perijinan yang standar, kepastian dan kemudahan pelayanan fasilitas perijian dapat diciptakan. Kerumitan atas banyaknya perijinan di DJBC dapat diminimalisasi

Integrasi antar sistem kepabeanandan cukai menciptakan peningkatan kecepatan otomasi sistem di DJBC secara keseluruhan, meningkatkan akurasi data dan optimalisasi pengawasan.

Prinsip Pengembangan Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan

Pelayanan pemberian fasilitas kepabeanan yang baik/ benar, terukur, dan tepat waktu sesuai janji layanan.

Terintegrasi dengan proses layanan pokok kepabeanan di bidang ekspor, impor maupun cukai dan mencakup seluruh entitas layanan di Kantor Pelayanan, Wilayah dan Kantor Pusat

Memudahkan proses rekonsiliasi data antara realisasi impor/ekspor dengan fasilitas fiskal kepabeanan yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas layanan

Akurasi data Menghilangkan potensi pemalsuan maupun ketidakakuratan fasilitas perijinan

Tersedianya data yang berguna bagi pihak manajerial dalam melakukan pengawasan terhadap fasilitas kepabeanan yang diharapkan berguna dalam menentukan arah kebijakan lebih lanjut

Tujuan Pengembangan Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan

Fitur Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan

silo system

Single Portal dalam pengajuan segala perijinan fasilitas kepabeanan Web base application guna memberikan fleksibilitas akses Sistem Otomasi

Fasilitas Kepabeanan oleh pengguna jasa dan user lainnya Tracking and Trace yang dapat digunakan melakukan monitor terhadap proses

penyelesaian perijinan fasilitas secara real time dan dimana saja DJBC Wiki-Licensing adalah sebuah fasilitas transparansi terhadap kejelasan

proses bisnis pengurusanan perijinan fasilitas yang meliputi : Dasar Hukum, Persyaratan yang dibutuhkan, janji layanan, SOP, dan lokasi/tempat pengurusan

Centralize adalah memusatkan sistem pelayanan perijinan fasilitas dan memperluas akses sistem di semua Kantor DJBC di seluruh Indonesia

Otomated Workflow dalam proses penerbitan ijin fasilitas SLA Monitor merupakan fitur yang menunjukan kondisi janji layanan terhadap

suatu dokumen pengajuan perijinan fasilitas. SLA Monitor menunjukkan indikator apakah suatu proses sudah melebihi batas waktu, hampir melebihi batas waktu dan belum melebihi batas waktu

Integrated dengan modul sistem CEISA lainnya guna menjamin akurasi data dan optimalisasi pengawasan kepabeanan

Pengguna Jasa

INTRANETMPLS

Internet

Infrastruktur TIK DJBC hanya ada di KP DJBC (Centralized) seluruh perangkat hardware, software, middleware, Sar-Pen, Network & pendukung lainnya

DC Utama di KP DJBC akan terhubung dengan DRC Kementerian Keuangan*

Semua Sistem Aplikasi (SKP), Tabel Referensi & software lainnya berada di DC Utama di KP DJBC

Semua data + proses layanan (di kantor mana pun) dapat di-monitor real-time

“Integrasi Sistem & Konsolidasi Data” Governance : transparan, akuntabel,

automated & reconciliated

Web Service via

Internet

Db.Oprs.

Data Center UtamaDi KP DJBC (DIKC)

Disaster Recovery Center (DRC)

Pegawai DJBC

Semua Kantor DJBC(Kanwil/KPU/KPPBC)

= 138 Kantor

Sentralisasi Otomasi Fasilitas Kepabeanan

Kementerian / Lembaga

Arsitektur Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan

Co: BKPM, Kem. ESDM

Tantangan Dalam Pengembangan Sistem

Jenis Perijinan Fasilitas yang cukup banyak, perlu diciptakan pengelompokan

perijinan sejenis untuk penyerderhanaan

Standardisasi dan harmonisasi dalam rangka mengurangi faktor kompleksitas

Kejelasan proses bisnis rekonsiliasi ijin fasilitas dengan dokumen pabean lainnya

Waktu yang terbatas, perlu urutan prioritas perijinan yang akan dikembangkan

Integrasi dengan Kementerian/ Lembaga lainnya

ALUR PROSES PENGAJUAN PERMOHONAN FASILITAS PERTAMBANGAN

Submit Permohonan

Validasi

Valid?

Kirim ResponPerbaikan Dokumen

Kirim Respon Permintaan Hard

Copy

T Y

Perbaikan Dokumen

Mulai

Berkas Dokumen

Permohonan

Proses Penerimaan Berkas Hardcopy

Dokumen Permohonan

Respon Permintaan Hardcopy

Analisis Permohonan

Data kurang?

Pengembalian Permohonan Y

Perekaman Konsep

T Pengajuan Konsep ke Kepala Seksi

Respon Perbaikan Dokumen

Pengajuan Konsep ke Direktur

Pengecekan Konsep oleh Kepala Seksi

Pengajuan Konsep ke Kasubdit

Pengecekan Konsep oleh Kasubdit

Pengecekan Konsep oleh Direktur

Penomoran Konsep

T

Penerbitan Surat Keputusan

Distribusi Surat Keputusan

Selesai

Periksa Ulang?

T

Y

Periksa Ulang?

Y

T

Periksa Ulang?

Y

Pengajuan Perijinan Fasilitas via Portal Pengguna Jasa

Wikipedia Perijinan Bea Cukai

Kondisi Saat Ini (Piloting)

24

Kondisi Yang DiharapkanOtomasi di Segala Bidang

25

• KKKS • KKOB

• Kementerian Keuangan

• Kementerian ESDM

otomasi otomasi

otomasiotomasi

Terima Kasih Direktorat Jenderal Bea dan CukaiJalan Jenderal Ahmad Yani (By Pass)Jakarta - 13230