SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAMdpmptsp.riau.go.id/media/file/2371319569SOP_Sekretariat_DPMPTSP... · Disposisi surat 30 Menit Disposisi Surat SOP alur surat masuk dan surat keluar

SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM

PEMERINTAH PROVINSI RIAUDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DI LINGKUNGAN DINASPENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOPTanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal PengesahanDisahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana1. 1. D3/S1

2 Menguasai Operasional Komputer3 Memiliki kemampuan menyusun program, kegiatan dan anggaran4 Memahami peraturan perundang-undangan

2.

3.

4.

5.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan1. SOP Administrasi Surat Masuk 1. Dokumen RPJMD2. SOP Administrasi Surat Keluar 3. ATK3 SOP Pelaksanaan rapat 4. Alat Pengolah Data/Komputer/Laptop

5. Printer

PEMERINTAH PROVINSI RIAUDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu PintuPenyusunan Rencaan Srategis (RENSTRA) diLingkungan Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu

1.1.208 Mei 2017

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi RiauTahuin 2014-2019

SK Gubernur Riau Kpts.784/XI/2014 tentang pengesahan RencanaStrategis SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014-2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangtahapan, tatacara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaanrencana pembangunan daerah

PP Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara,penyusunan,pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang pokok -pokok pengelolaan keuangan daerah Provinsi Riau

Peringatan Pencatatan dan pendataan1. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyesuaianRENSTRA SKPD ini tidak akan berjalan dengan lancar untuk dijadikansebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsiSKPD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan

1 Menerima surat dari BAPPEDA danmemberi arahan kepada Sekretarisuntuk menyusun Rencana Strategis(RENSTRA) di lingkungan DPMPTSP

Disposisi surat 30 Menit Disposisi Surat SOP alur suratmasuk dansurat keluar

2 Menerima , menindaklanjuti membuatformat pengumpulan data daninformasi RENSTRA lima tahun darimasing-masing bidang dan sekretariat

Format punyusunanRENSTRA limatahunan

45 Menit FormatpunyusunanRENSTRA limatahunan

3 Menyampaikan format pengumpulandata dan informasi RENSTRA limatahunan kepada masing- masingbidang dan sekretariat

Format punyusunanRENSTRA limatahunan

30 Menit FormatpunyusunanRENSTRA limatahunan

4 Membuat undangan rapat (yangditanda tangani oleh Kadis) kepadaPejabat Esselon III di lingkunganDPMPTSP untuk rapat pembahasanRencana Strategis (RENSTRA)

Undangan rapat 30 Menit Undangan rapat

5 Melakukan rapat pembahasanRencana Strategis Lima Tahunan

Draft Usulan PENJA 2 jam Draft UsulanPENJA DPMPTSP

6 Menghimpun format data dan informasiPenetapan Kinerja (PENJA) darimasing-masing bidang dan sub bagiansekretariat DPMPTSP

Draft UsulanRENSTRA limatahunan

1 jam Draft UsulanRENSTRA limatahunan

7 Menganalisis data dan informasikonsep RENSTRA lima tahunan yangtelah terkumpul

Draft UsulanRENSTRA limatahunan

1 jam Draft UsulanRENSTRA limatahunan

SOPRENSTRA

8 Membuat konsep Dokumen RENSTRALima Tahunan DPMPTSP

Dokumen RENSTRAlima tahunan

1 jam DokumenRENSTRA limatahunan

Uraian ProsedurSEKRETARIS KASSUBAG

Keterangan

Pelaksana Mutu Baku

Waktu OutputNo.

KADIS KABID JFU Kelengkapan

mulai

9 Menyampaikan Dokumen RENSTRALima Tahunan kepada Kadis untukmemintakan persetujuan olehKasubbag Perencanaan Program danSekretaris, untuk menandatangani olehKepala Dinas

Dokumen RENSTRAlima tahunan

10 Menit DokumenRENSTRA limatahunan

10 Pembuatan surat pengantarpengiriman sekaligus penomoran surat

Konsep suratpengantar

10 Menit Surat pengantar

11 Menggandakan dokumen RENSTRALima Tahunan dan membuat suratpengantar pengiriman sekaliguspenomoran surat dan menyampaikankepada BAPPEDA dan mengarsipkan

Dokumen RENSTRAlima tahunanDPMPTSP

10 Menit DokumenRENSTRA limatahunanDPMPTSP

SOPAdministrasiSurat Keluar

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PROVINSI RIAU,

EVAREFITA, SE, M.SiPembina Utama MudaNip. 19720628 199703 2 004

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

selesai



PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) DI LINGKUNGAN DINASPENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


Tanggal Revisi


Judul SOP



2.

3.

4.

5.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan1. SOP Administrasi Surat Masuk 1. Dokumen RPJMD2. SOP Administrasi Surat Keluar 3. ATK

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ProvinsiRiau Tahuin 2014-2019


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangtahapan, tatacara, penyusunan, pengendalian dan evaluasipelaksanaan rencana pembangunan daerah

PP Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara,penyusunan,pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunandaerah




Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu PintuPenyusunan Rencaan Umum Pengadaan (RAP) dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu

1.1.208 Mei 2017

3 SOP Pelaksanaan rapat 4. Alat Pengolah Data/Komputer/Laptop5. Printer

Peringatan Pencatatan dan pendataan1. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyesuaianRUP ini tidak akan berjalan dengan baik dan lancar untuk dijadikansebagai pedoman dan acuan dalam memperoleh kesepakatan antaraKepala SKPD dan Kepala Daerah

1 Menerima surat dari Biropembangunan dan memberi arahankepada Sekretaris untuk membuatRencana Umum Pengadaan dilingkungan DPMPTSP


2 Menerima , menindaklanjuti formatRencana Umum Pengadaan untukseluruh kegiatan DPMPTSP

Format RencanaUmum Pengadaan

30 Menit Format RencanaUmum Pengadaan

3 Menyampaikan format Rencana UmumPengadaan (RUP) kepada admin RUP


30 Menit Format RencanaUmum Pengadaan

4 Menghimpun dan mengisi formatRencana Umum Pengadaan untukseluruh kegiatan DPMPTSP


3 Hari Format RencanaUmum Pengadaan

5 Membuat rekap usulan RencanaUmum Pengadaan DPMPTSP

Draft UsulanRencana UmumPengadaan

2 jam Draft UsulanRencana UmumPengadaan

6 Memeriksa Konsep Dokumen RencanaUmum Pengadaan DPMPTSP

Dokumen RencanaUmum Pengadaan

3 jam DokumenRencana UmumPengadaan

7 Mencetak Dokumen Rencana UmumPengadaan selanjutnya diparaf terlebihdahulu oleh Kasubbag PerencanaanProgram dan Sekretaris untukditandatangani oleh Kepala Dinasselaku Pengguna Anggaran


15 menit DokumenRencana UmumPengadaan

No.KADIS KABID JFU Kelengkapan


Keterangan

Pelaksana Mutu Baku

Waktu Output

mulai

8 Menggandakan dokumen RencanaUmum Pengadaan yang telahditandatangani oleh Kepala Dinas


1 jam Surat pengantar

9 Menggandakan dokumen RencanaUmum Pengadaan dan membuat suratpengantar pengiriman sekaliguspenomoran surat dan menyampaikankepada Sekretaris Daerah Cq KepalaBiro Pembangunan dan mengarsipkan


10 Menit DokumenRencana UmumPengadaan

SOPadministrasisurat keluar

PROVINSI RIAU,


PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

selesai



PENYUSUNAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) DILINGKUNGAN DINASPENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


Tanggal Revisi

Tanggal PengesahanDisahkan olehJudul SOP

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana1. 1. Pendidikan Minimal SMA

2 D33 Menguasai operasional komputer4 Memahami peraturan perundang-undangan5 Memiliki kemampuan dalam menyusun program dan kegiatan SKPD

2.

3.

4.

5.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan1. SOP Administrasi Surat Masuk 1. Dokumen RENSTRA DPMPTSP2. SOP Administrasi Surat Keluar 2. Dokumen RENJA DPMPTSP3 SOP Pelaksanaan Rapat 3. ATK

4. Alat Pengolahan Data/komputer/Laptop



Kepala DPMPTSP Provinsi RiauPenyusunan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) diLingkungan DPMPTSP

1.1.116 Mei 2017






5. Printer

Peringatan Pencatatan dan pendataanRumusan rencana program dan kegiatan DPMPTSP untuk perode satu tahunRenja akan dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi SKPD untuk periode satu tahun. Apabila tidakdilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Renja SKPD initidak akan berjalan lancar

1 Menerima surat dari BiroPembangunan dan memberi arahankepada Sekretaris untuk membuatRealisasi Fisik dan Keuangan dilingkungan DPMPTSP setiap bulannya

Disposisi surat 30 Menit Disposisi Surat

SOP alur suratmasuk dansurat keluar

2 Menerima dan menindaklanjuti formatRealisasi Fisik dan Keuangan untukseluruh Kegiatan DPMPTSP

Format punyusunanRealisasi Fisik danKeuangan

45 Menit FormatpunyusunanRealisasi Fisik danKeuangan

3 Menyampaikan format Realisasi Fisikdan Keuangan (RFK) kepada masing-masing bidang dan sub bidang

Format punyusunanRealisasi Fisik danKeuangan

30 Menit FormatpunyusunanRealisasi Fisik danKeuangan

4 Membuat undangan rapat (yangditandatangani oleh Kadis) kepadaPejabat Esselon III, IV dan seluruhPPTK di lingkungan DPMPTSP untukrapat pembahasan Realisasi Fisik danKeuangan setiap bulannya


5 Melakukan rapat pembahasanRealisasi Fisik dan Keuangan

6 Menghimpun data dan informasiRealisasi Fisik dan Keuangan darimasing-masing Bidang dan Sub BagianSekretariat

Draft Realisasi fisikdan KeuanganDPMPTSP darimasing-masingbidang dan sekretariat

2 jam Draft Realisasi fisikdan KeuanganDPMPTSP darimasing-masingbidang dansekretariat

7 Membuat Rekap Realisasi Fisik danKeuangan (RFK) Setiap bulannya

Draft RFK DPMPTSP Draft RFKDPMPTSP


Keterangan

Pelaksana Mutu Baku

Waktu OutputNo.


8 memeriksa dokumen Realisasi Fisikdan Keuangan (RFK) DPMPTSP

Dokumen RFKDPMPTSP

2 jam Dokumen RFKDPMPTSP

9 Mencetak RFK selanjutnya diparafterlebih dahulu oleh kasubbagPerencanaan Program dan Sekretaris,untuk ditandatangani oleh KepalaDinas

Dokumen RFKDPMPTSP

30 menit Dokumen RFKDPMPTSP

10 Menggandakan dokumen RFK yangtelah ditandatangani oleh Kepala Dinas

konsep Suratpengantar

30 menit Surat pengantar

11 mengandakan dokumen RFK danmembuat surat pengantar pengirimansekaligus penomoran surat danmenyampaikan kepada BAPPEDA danmengarsipkan

Dokumen laporanRealisasi Fisik danKeuangan (RFK)DPMPTSP

15 menit Dokumen laporanRealisasi Fisik danKeuangan (RFK)DPMPTSP



PROVINSI RIAU,





PENYUSUNAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU


Tanggal Revisi



2 Menguasai operasional komputer3 memiliki kemampuan menyusun dan merencanakan program, kegiatan dan anggaran4 Memahami Peraturan Perudang-undangan

2.

3.

4.

5.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan1. SOP Administrasi Surat Masuk 1. Dokumen RENSTRA DPMPTSP2. SOP Administrasi Surat Keluar 2. DPA, RKA3 SOP Pelaksanaan Rapat 3. ATK

4. Alat Pengolahan Data/komputer/Laptop5. Printer



Kepala DPMPTSP Provinsi RiauPenyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) diLingkungan DPMPTSP

1.1.116 Mei 2017

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Provinsi Riau Tahuin 2014-2019






pokok dan fungsi SKPD untuk periode satu tahun. Apabila tidakdilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Renja SKPD initidak akan berjalan lancar

1 Menerima Surat dari BAPPEDA danmemberi arahan kepada Sekretarisuntuk menyusun Prioritas PlafonAnggaran Sementara (PPAS) diLingkungan DPMPTS

Disposisi surat 30 Menit Disposisi Surat


2 Menerima , Menindaklanjuti, danmengisi Prioritas Plafon AnggaranSementara (PPAS) sesuai format yangdisampaikan oleh BAPPEDA

Format punyusunanPPAS

45 Menit Formatpunyusunan PPAS

3 Membuat undangan rapat (yangditandatangani oleh Kadis) kepadaPejabat Esselon III, di lingkunganDPMPTSP untuk rapat pembahasanPrioritas Plafon Anggaran Sementara(PPAS)

Undangan Rapat 15 menit Undangan Rapat

4 Melaksanakan rapat pembahasanPrioritas Plafon Anggaran Sementara(PPAS)

Draff Usulan PPASDPMPTSP

2 jam Draff Usulan PPASDPMPTSP

5 Menghimpun program/kegiatan darimasing-masing Bidang dan SekretariatDPMPTSP dalam penyusunan PrioritasPlafon Anggaran Sementara (PPAS)

Draff Usulan PPASDPMPTSP

1 jam Draff Usulan PPASDPMPTSP

7 Mengkoreksi dan menyesuaikankonsep Prioritas Plafon AnggaranSementara (PPAS) denganProgram/Kegiatan yng tertuang dalamRENSTRA

Dokumen PPASDPMPTSP

30 menit Dokumen PPASDPMPTSP

8 Menyampaikan Prioritas PlafonAnggaran Sementara (PPAS) kepadaKepala Dinas untuk memintakanpersetujuan

Dokumen PPASDPMPTSP

15 menit Dokumen PPASDPMPTSP


Keterangan

Pelaksana Mutu Baku

Waktu OutputNo.


9 Menandatangani Dokumen PrioritasPlafon Anggaran Sementara (PPAS)

konsep Suratpengantar


11 mengandakan dokumen PrioritasPlafon Anggaran Sementara (PPAS)dan membuat surat pengantarpengiriman sekaligus penomoran suratdan menyampaikan kepada BAPPEDAdan mengarsipkan

Dokumen PrioritasPlafon AnggaranSementara (PPAS)DPMPTSP

10 menit Dokumen RKADPMPTSP



PROVINSI RIAU,



Selesai



PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU


Tanggal Revisi




2.

3.

4.

5.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan1. SOP Administrasi Surat Masuk 1. Dokumen RENSTRA DPMPTSP2. SOP Administrasi Surat Keluar 2. Dokumen RENJA DPMPTSP3 SOP Pelaksanaan Rapat 3. ATK

4. Alat Pengolahan Data/komputer/Laptop5. Printer



Kepala DPMPTSP Provinsi RiauPenyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)di Lingkungan DPMPTSP

1.1.116 Mei 2017







pokok dan fungsi SKPD untuk periode satu tahun. Apabila tidakdilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Renja SKPD ini tidakakan berjalan lancar

1 Memerintahkan penyusunan LAKIP Disposisi surat 5 menit Disposisi Surat


2 membuat format pengumpulan datadan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat

Format punyusunanLAKIP

1 jam Formatpunyusunan LAKIP

3 Menyampaikan format pengumpulandata dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat


30 menit Formatpunyusunan LAKIP

4 Menghimpun format data daninformasi kinerja dari masing-masingbidang dan sekretariat


1 jam Formatpunyusunan LAKIP

SOPpencarian datadan informasi

5 Menganalisa dan mengevaluasi datadan informasi kinerja yang telahterkumpul


2 jam draf LAKIP SOPpenetapan

kinerja

6 Membuat dokumen LAKIP Draf LAKIP 5 hari dokumen LAKIP

SOPpenetapan

kinerja

7 Mengkoreksi Dokumen LAKIP Dokumen LAKIP 1 hari Dokumen LAKIPHasil analisisdan evaluasi

capaiankinerja


Keterangan

Pelaksana Mutu Baku

Waktu OutputNo.


Mulai

8 Menyampaikan Dokumen LAKIPkepada Kadis yang sebelumnya diparafoleh Sekretaris dan Kepala Sub BagianPerencanaan Program untukmemintakan persetujuan

Dokumen LAKIPDPMPTSP

3 jam Dokumen LAKIPDPMPTSP

konsep LAKIP

9 Penandatangan dokumen LAKIP olehKepala Dinas


5 menit Dokumen LAKIPDPMPTSP

DokumenLAKIPDPMPTSP

10 Membuat surat pengantar pengirimansekaligus penomoran surat


10 menit disposisipersetujuandokumen LAKIP


11 mengandakan dokumen dan membuatsurat pengantar pengiriman sekaliguspenomoran surat dan menyampaikankepada BAPPEDA dan mengarsipkan


10 menit Dokumen LAKIPDPMPTSP

SOPpengarsipan


PROVINSI RIAU,

EVAREFITA, SE, M.SiPembina Utama MudaNIP. 19720628 199703 2 004


Selesai



PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) DILINGKUNGAN DINASPENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


Tanggal Revisi




2.

3.

4.

5.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan1. SOP Administrasi Surat Masuk 1. ATK2. SOP Administrasi Surat Keluar 2. Alat Pengolahan Data/komputer/Laptop3 SOP Pelaksanaan Rapat 3. Printer








Kepala DPMPTSP Provinsi RiauPenyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di LingkunganDPMPTSP

1.1.816 Mei 2017

Peringatan Pencatatan dan pendataanRumusan rencana program dan kegiatan DPMPTSP untuk perode satu tahunRenja akan dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi SKPD untuk periode satu tahun. Apabila tidak dilaksanakansesuai SOP, maka proses penyusunan Renja SKPD ini tidak akan berjalanlancar

1 Menerima surat dari BAPPEDA danmemberi arahan kepada sekretarisuntuk menyusun Rencana KerjaAnggaran (RKA) di LingkunganDPMPTSP

Disposisi surat 30 menit Disposisi Surat


2 Menerima, Menindaklanjuti membuatformat rekap penyusunan RencanaKerja Anggaran (RKA) untuk masing-masing bidang dan sekretariat

Format punyusunanRKA

45 menit Formatpunyusunan RKA

3 Menyampaikan format pengumpulandata dan informasi Rencana KerjaAnggaran (RKA) kepada masing-masing bidang dan sub bagian

Format punyusunanRKA

30 menit Formatpunyusunan RKA

4 Membuat undangan rapat (yangditandatangani oleh Kadis) kepadaPejabat Eselon III di LingkunganDPMPTSP untuk rapat pembahasanUsulan Rencana Kerja Anggaran(RKA)

Undangan rapat 30 menit Undangan rapat

5 melakukan rapat pembahasan UsulanRencana Kerja Anggaran (RKA)

Draf Usulan RkADPMPTSP

2 jam Draff usulan RKAbidang dan SubBagian DPMPTSP

6 Menghimpun format data dan informasiRencana Kerja Anggaran (RKA) dariMasing-masing bidang dan sub bagiansekretariat DPMPTSP

Draf usulan RKA darimasing-masingbidang dan sekretariat

1 jam Draf usulan RKAdari masing-masing bidang dansekretariat

7 Membuat Rekap Usulan RencanaKerja Anggaran (RKA) DPMPTSP

Draf usulan RKADPMPTSP

1 jam Draf usulan RKADPMPTSP

SOP RKA



Keterangan

Pelaksana Mutu Baku

Waktu Output

Mulai

8 memeriksa konsep Dokumen UsulanRencana Kerja Anggaran (RKA)DPMPTSP

Dokumen RKADPMPTSP

1 jam Dokumen RKADPMPTSP

9 Mencetak RKA selanjutnya diparafterlebih dahulu oleh KaasubbagPerencanaan Program dan Sekretaris,untuk ditandatangani oleh KepalaDinas selaku Pengguna Anggaran

Dokumen RKADPMPTSP


DokumenLAKIPDPMPTSP

10 menggandakan dokumen RKA yangtelah ditandatangani oleh Kepala Dinas



11 menggandakan dokumen RKA danmembuat surat pengantar pengirimansekaligus penomoran surat danmenyampaikan kepada BAPPEDA danmengarsipkan

Dokumen RKALaporan TahunanDPMPTSP



PROVINSI RIAU,



Selesai



PENYUSUNAN LEMBAR KERJA PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN



Tanggal Revisi



2 Menguasai Operasional Komputer3 Memiliki kemampuan menyusun dan merencanakan program, kegiatan dan anggaran4 Memahami Peraturan Perudang-undangan

2.

3.

4.

5.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan1. SOP Administrasi Surat Masuk 1. Dokumen RENJA DPMPTSP2. SOP Administrasi Surat Keluar 2. Dokumen RENSTRA DPMPTSP3. SOP Pelaksanaan Rapat 3. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan4. SOP Pengarsipan 4. ATK

5. Alat Pengolah Data/Komputer/Laptop6. Printer

1.1.816 Mei 2017


SK Gubernur Riau Kpts. 784/XI/2014 tentang Pengesahan RencanaStrategis SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014-2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau



Kepala DPMPTSP Provinsi RiauPenyusunan LKPJ di Lingkungan Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu

Peringatan Pencatatan dan pendataanApabila tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, maka dapat menjadihambatan terhadap hubungan checks and balances serta kesetaraan dankemitraan antara Kepala Daerah yang menjalankan fungsi Eksekutifdengan DPRD yang menjalankan fungsi Legislatif dalam halpenyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Rangkuman dari perumusan RKPD dan Renstra DPMPTSP Provinsi Riau dalam jangka waktusatu tahun anggaran atau satu masa jabatan.

1 Menerima surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Riaumelalui Biro Tata Pemerintahan dan memberi arahankepada Sekretaris untuk membuat LaporanKeterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dilingkungan DPMPTSP Provinsi Riau.



2 Menerima, menindaklanjuti pembuatan LKPJberdasarkan format yang diperoleh dari Biro TataPemerintahan SETDA Provinsi Riau.

Format punyusunanLKPJ

45 menit Formatpunyusunan LKPJ

3 Menyampaikan format LKPJ kepada masing-masingbidang dan Sub Bagian sekretariat untuk diisi sesuaidengan program/kegiatan Sekretariat dan masing-masing bidang.

Format punyusunanLKPJ

30 menit Formatpunyusunan LKPJ

4 Membuat undangan rapat (yang ditandatangani olehKadis) kepada Pejabat Eselon III di LingkunganDPMPTSP untuk rapat pembahasan PenyusunanLKPJ.

Undangan rapat 30 menit Undangan rapat

5 Melakukan rapat pembahasan terhadap draft LKPJ. Draft Usulan LKPJ 3 jam Draft usulan LKPJDPMPTSP

6 Menghimpun format data dan informasi LKPJ dariMasing-masing Bidang dan Sub Bagian sekretariatDPMPTSP

Draft usulan LKPJbidang danSekretariat

1 jam Draft usulan LKPJdari bidang dansekretariat

SOP LKPJ

7 Menganalisis data dan informasi konsep LKPJ yangtelah terkumpul.

Draft usulan LKPJ 1 jam Dokumen LKPJ

SOP LKPJ

8 Membuat konsep Dokumen LKPJ DPMPTSP Dokumen LKPJ 30 jam Dokumen LKPJDPMPTSP


Keterangan

Pelaksana Mutu Baku

Waktu OutputNo.


Mulai

9 Menyampaikan Dokumen LKPJ kepada Kadis untukmemintakan persetujuan oleh Kasubag PerencanaanProgram dan Sekretaris, untuk ditandatangani olehKepala Dinas.

Dokumen LKPJ 10 menit Dokumen LKPJDPMPTSP

10 Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaliguspenomoran surat.



11 Membuat surat pengantar pengiriman sekaliguspenomoran surat dan menyampaikan kepadaSekretaris Daerah Provinsi Riau Cq Biro TataPemerintahan SETDA Provinsi Riau untuk seterusnyaditandatangani oleh Kepala Daerah.

Dokumen LKPJDPMPTSP

15 menit Dokumen LKPJDPMPTSP



PROVINSI RIAU,





PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN DI LINGKUNGANDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


Tanggal Revisi



2 Menguasai operasional komputer3 Memiliki kemampuan menyusun dan merencanakan program, kegiatan dan anggaran4 Memahami Peraturan Perudang-undangan

2.

3.

4.

5.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan1. SOP Alur surat masuk dan surat keluar 1. ATK2. SOP Pencarian Data dan Informasi 2. Alat Pengolahan Data/komputer/Laptop3. SOP pengadaan barang dan jasa 3. Printer4. SOP Pengarsipan


SK Gubernur Riau Kpts. 784/XI/2014 tentang Pengesahan RencanaStrategis SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014-2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau



Kepala DPMPTSP Provinsi RiauPenyusunan Laporan Tahunan di Lingkungan DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.1.816 Mei 2017

Peringatan Pencatatan dan pendataanCapian kinerja, realisasi program dan kegiatan SKPD.Laporan tahunan sebagai dokumen pertanggung jawaban atas

pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. Apabila tidak dilaksanakansesuai SOP, maka proses penyusunan laporan tahunan ini tidak akanberjalan lancar.

1 Memerintahkan penyusunan LaporanTahunan


2 Membuat format laporan tahunan dariSekretariat dan masing-masing bidang

FormatpunyusunanLaporan Tahunan

1 jam FormatpunyusunanLaporanTahunan

3 Menyampaikan format pengumpulandata dan informasi laporan tahunankepada Sekretariat masing-masingbidang


15 menit FormatpunyusunanLaporanTahunan

4 Menghimpun format data daninformasi kinerja dari Masing-masingbidang dan sekretariat


1 hari FormatpunyusunanLaporanTahunan

SOPPencariandata daninformasi

5 Menganalisis dan mengevaluasi datadan informasi laporan tahunan yangtelah terkumpul


1 hari Draft laporantahunan

6 Membuat konsep Laporan Tahunan Draft laporantahunan

1 hari DokumenLaporanTahunan

7 Mengkoreksi konsep DokumenLaporan Tahunan

Dokumen LaporanTahunan

2 hari DokumenLaporanTahunan



Keterangan

Pelaksana Mutu Baku

Waktu Output

SOP alursurat masuk

dan suratkeluar

Mulai

8 Menyampaikan Dokumen LaporanTahunan kepada Kadis yangsebelumnya diparaf oleh Sekretarisdan Kepala Sub bagian PerencanaanProgram untuk memintakanpersetujuan

Dokumen LaporanTahunan

10 menit DokumenLaporanTahunan

9 Penandatangan dokumen LaporanTahunan oleh Kepala Dinas

Dokumen laporantahunan


10 Pembuatan surat pengantarpengiriman sekaligus penomoran surat


10 menit Suratpengantar

SOP alursurat masukdan suratkeluar

11 Menggandakan Dokumen danmembuat surat pengantar pengirimansekaligus penomoran surat danmenyampaikan kepada KepalaBAPPEDA dan mengarsipkan

Dokumen laporantahunan


SOPPengarsipan

PROVINSI RIAU,





PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMANMODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOPTanggal PembuatanTanggal Revisi 9 Januari 2017Tanggal Pengesahan 12 Januari 2017Disahkan olehJudul SOP

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana1. 1. Pendidikan Minimal SMA

2 D33 Menguasai operasional komputer4 Memahami peraturan perundang-undangan5 Memiliki kemampuan dalam menyusun program dan kegiatan SKPD

2.

3.

4.

5.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan1. SOP Penyusunan Surat Masuk 1. Alat Tulis Kantor2. SOP Penyusunan Surat Administrasi Surat Keluar 2. Komputer dan Printer

3. Renstra4. Format penyusunan Renja

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

Gubernur RiauPenyusunan (RENJA)

4.15.1.1.16 Januari 2017

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU







pokok dan fungsi SKPD untuk periode satu tahun. Apabila tidakdilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Renja SKPD ini tidakakan berjalan lancar

1 Memerintahkan penyusunanRencana Kerja (RENJA) dilingkungan DPMPTSP

Disposisi surat 30 Menit Disposisi SuratSOP alur suratmasuk dansurat keluar

2 Membuat format pengumpulan datadan informasi Rencana Kerja(RENJA) untuk masing-masingbidang dan sekretariat

Format punyusunanDokumen RENJADPMPTASP

45 Menit FormatpenyusunanDokumen RENJADPMPTSP

3 Menyampaikan formatpengumpulan data dan informasiRencana Kerja (RENJA) kepadamasing-masing bidang dansekretariat

Format penyusunanDokumen RENJADPMPTSP

30 Menit FormatpenyusunanDokumen RENJADPMPTSP

4 Membuat undangan rapat (yangditanda tangani oleh Kadis) kepadaPejabat Esselon III di lingkunganDPMPTSP untuk rapatpembahasan rancangan kerja(RENJA)


5 Melakukan rapat pembahasanUsulan Kerja (RENJA)

Draft RENJADPMPTSP

2 jam Draft RENJADPMPTSP

6 Menghimpun format data daninformasi Rencana Kerja (RENJA)dari masing-masing bidang dan subbagian sekretariat DPMPTSP

Draft RENJADPMPTSP darimasing-masingbidang dansekretariat

1 jam Draft RENJADPMPTSP darimasing-masingbidang dansekretariat


Keterangan

Pelaksana Mutu Baku

Waktu OutputNo.


mulai

1

7 Membuat konsep Dokumen UsulanRencana Kerja (RENJA) DPMPTSP

Draft RENJADPMPTSP

1 jam Draft RENJADPMPTSP

8 Memeriksa, mengoreksi danmenyampaikan konsep DokumenUsulan Rencana Kerja (RENJA)DPMPTSP ke Kepala Dinas untukmeminta persetujuan

Dokumen RENJADPMPTSP

1 jam Dokumen RENJADPMPTSP

9 Penandatanganan RENJA yangsebelumnya diparaf terlebih dahuluoleh Kasubbag PerencanaanProgram dan Sekretaris


10 Menit Dokumen RENJADPMPTSP

10 Pembuatan surat pengantarpengiriman sekaligus penomoransurat



11 Menggandakan Dokumen danmembuat surat pengantarpengiriman sekaligus penomoransurat dan menyampaikan kepadaBAPPEDA dan mengarsipkan


15 Menit Dokumen RENJADPMPTSP


selesai

1



PENYUSUNAN PENETAPAN KERJA (PENJA) DILINGKUNGAN DINAS PENANAMANMODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


Tanggal Revisi


Judul SOP



2.

3.

4.

5.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan1. SOP Administrasi Surat Masuk 1. Dokumen RENSTRA DPMPTSP2. SOP Administrasi Surat Keluar 2. Dokumen RENJA DPMPTSP








Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu PintuPenyusunan Penetapan Kinerja (PENJA) di LingkunganDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu

1.1.208 Mei 2017

3 SOP Pelaksanaan rapat 3. ATK4. Alat Pengolah Data/Komputer/Laptop5. Printer

Peringatan Pencatatan dan pendataan1. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyesuaianPENJA ini tidak akan berjalan dengan baik dan lancar untuk dijadikansebagai pedoman dan acuan dalam memperoleh kesepakatan antaraKepala SKPD dan Kepala Daerah.

1 Menerima surat dari BAPPEDA danmemberi arahan kepada Sekretarisuntuk membuat Penetapan Kinerja(PENJA) di lingkungan DPMPTSP


2 Menerima , menindaklanjuti membuatPENJA berdasarkan format yangdiperoleh dari BAPPEDA

FormatpunyusunanDokumen PENJADPMPTASP

45 Menit FormatpenyusunanDokumenPENJADPMPTSP

3 Menyampaikan format PenetapanKinerja (PENJA) kepada masing-masing bidang dan sekretariat untukdiisi sesuai dengan program/kegiatanbidang.

FormatpenyusunanPENJADPMPTSP

30 Menit FormatpenyusunanPENJADPMPTSP

4 Membuat undangan rapat (yangditanda tangani oleh Kadis) kepadaPejabat Esselon III di lingkunganDPMPTSP untuk rapat pembahasanPenetapan Kinerja (PENJA)


5 Melakukan rapat pembahasanterhadap draft Penetapan Kinerja(PENJA)

Draft UsulanPENJA

2 jam Draft UsulanPENJADPMPTSP

6 Menghimpun format data dan informasiPenetapan Kinerja (PENJA) darimasing-masing bidang dan sub bagiansekretariat DPMPTSP

Draft UsulanPENJA daribidang dansekretariat

1 jam Draft UsulanPENJA daribidang dansekretariat

7 Menganalisis data dan informasikonsep Penetapan Kinerja (PENJA)yang telah terkumpul

Draft UsulanPENJA

1 jam Draft UsulanPENJA

SOP PENJA

8 Membuat konsep Dokumen PenetapanKinerja (PENJA) DPMPTSP

Dokumen PENJA 1 jam DokumenPENJA



Keterangan

Pelaksana Mutu Baku

Waktu Output

mulai

9 Menyampaikan Dokumen PenetapanKinerja (PENJA) kepada Kadis untukmemintakan persetujuan olehKasubbag Perencanaan Program danSekretaris, untuk menandatangani olehKepala Dinas

Dokumen PENJA 10 Menit DokumenPENJADPMPTSP

10 Menggandakan dokumen PenetapanKinerja (PENJA) yang telahditandatangani oleh Kepala Dinas



11 Membuat surat pengantar pengirimansekaligus penomoran surat danmenyampaikan kepada BAPPEDAuntuk seterusnya ditandatangani olehKepala Dinas

Dokumen PENJADPMPTSP

10 Menit DokumenpENJADPMPTSP


PROVINSI RIAU,



selesai

SUB BAGIAN KEUANGAN, PERLENGKAPAN DANPENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI RIAUDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU

PROSEDUR BAKU PELAYANAN KEGIATAN/STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PERMOHONAN PENGUSULAN PEMBUKAAN REKENING

Nomor SOP 3.13.1.2.2Tgl Pembuatan 2 Januari 2017Tgl. RevisiTgl. PengesahanDisahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu PintuNama Sop Penyusunan Permohonan Pengajuan Pembukaan RekeningKualifikasi Pelaksana

SMUD3S1

Peralatan/Perlengkapan

KomputerATKPrinter

Penacatatan dan Pendataan :


TERPADU SATU PINTU

Dasar Hukum

- PERDA Prov. Riau No.8 Ta.2016 tentang APBDProvinsi Riau Rahun Anggaran 2017

- PEGUB Riau No.106 Tahun 2016, tentangPenjabaran APBD Prov. Riau Tahun Anggaran

- DPA-SKPD Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran

Keterkaitan

SOP

Peringatan :

1

Memberikan arahan kepadakasubbag Keuangan untukmembuat konsep pengusulanpembukaan rekening bank

Arahan 10 Menit Arahan

2

Menerima, menindaklanjutiarahan untuk membuatkonsep pengusulanpembukaan rekening danmengarahkan kepada JFU

KonsepPengusulanpembukaanrekening bank

15 Menit

KonsepPengusulanpembukaanrekeningbank

3

Menerima, menindaklanjutiarahan melaksanakanpengetikan konseppengusulan pembukaanrekening bank danmelaporkan kepadaKasubbag Keuangan


10 Menit


4

Menerima, mengoreksi,memberi paraf konseppengusulan pembukaanrekening bank danMelaporkan kepadaSekretaris


15 Menit


5

Menerima, mengoreksi,memberi paraf konseppengusulan pembukaanrekening bank danMelaporkan kepada KepalaDinas


10 Menit


Kelengkapan waktuUraian Prosedur KetKepala Dinas SekretarisKasubbag Keu,

Perlengkapan danPBMD

JFU Output

Pelaksana Mutu Baku

6

Menerima, mengoreksi,konsep pengusulanpembukaan rekening bank,menandatangani, memberiarahan kepada Sekretarismelalui JFU untukdisampaikan kepada Bank


25 Menit


7

Menerima, menindaklanjutiarahan kepala Badan,memberi Nomor, memberiStempel surat PengusulanPembukaan Rekening Bankmendistribusikan ke PihakBank dan mengarsipkan

SuratPengusulanpembukaanrekening bankTanda Terima

20 Menit

SuratPengusulanpembukaanrekeningBank

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI RIAU

EVAREFITA, SE. M.SiPembina Utama Muda

NIP.19720628 199703 2 004

Kelengkapan waktu OutputUraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

KetKepala Dinas Sekretaris

Kasubbag Keu,Perlengkapan dan

PBMDJFU

1

1


SATU PINTU


PERMOHONAN PENERBITAN SPD

Nomor SOP 3.13.1.2.3Tgl Pembuatan 2 Januari 2017Tgl. RevisiTgl. PengesahanDisahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu PintuNama Sop Penyusunan Permohonan Pengajuan Penerbitan SPDKualifikasi Pelaksana

SMU

D3

S1


KomputerATKPrinter


-PEGUB Riau No.106 Tahun 2016, tentangPenjabaran APBD Prov. Riau Tahun Anggaran2017

Peringatan :

-DPA-SKPD Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu TahunAnggaran 2017

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU


Keterkaitan

SOP

Dasar HukumPERDA Prov. Riau No.8 Ta.2016 tentangAPBD Provinsi Riau Rahun Anggaran 2017-

1Memberikan arahan kepadaJFU untuk membuat konsepsurat penerbitan SPD


2

Menerima, menindaklanjutiarahan untuk membuatkonsep surat penerbitanSPD, melaksanakanpengetikan dan melaporkankepada Kasubbag

KonseppermohonanpenerbitanSPD

15 Menit


3

Menerima, mengoreksimemberi paraf konsep suratpenerbitan SPD danMelaporkan kepadaSekretaris


10 Menit


4

Menerima, mengoreksi,memberi paraf konsep suratpenerbitan SPD danMelaporkan kepada KepalaDinas


15 Menit


5

Menerima, mengoreksikonsep surat penerbitanSPD, menandatangani,memberi arahan kepadaSekretaris melalui JFU untukmendistribusikan ke BPKAD


10 Menit


KetUraian Prosedur Kasubbag Keu,Perlengkapan dan

PBMDJFU Kelengkapan waktu Output

Mutu BakuPelaksana

Kepala Dinas Sekretaris

KetUraian Prosedur Kasubbag Keu,Perlengkapan dan

PBMDJFU Kelengkapan waktu Output

Mutu BakuPelaksana

Kepala Dinas Sekretaris

6

Menerima, menindaklanjutiarahan kepala Badan,memberi nomor, memberistempel surat permohonanpenerbitan SPD,mendistribusikan ke BPKAD

SuratpermohonanpenerbitanSPD

20 Menit

SuratpermohonanpenerbitanSPD


PROVINSI RIAU


NIP.19720628 199703 2 004


SATU PINTU


PEGAJUAN GAJI DAN TUNJANGAN

Nomor SOP 4.15.1.2.1Tgl Pembuatan 2 Januari 2017Tgl. RevisiTgl. PengesahanDisahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu PintuNama Sop Penyusunan Pengelolaan Gaji dan TunjanganKualifikasi Pelaksana

SMUD3S1


KomputerATKPrinter


Dasar Hukum

PEMERINTAH PROVINSI RIAUDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU

SPP, SPM, SPD, Amprah gaji dan tunjangan, Pajak, BBJS, BAPETARUM, TASPEN, SK Kenaikanpangkat, Amprah, Kenaikan Gaji Berkala, SK Tunjangan jabatan, SK PP (apabila ada perubahankelengkapan seperti tersebut di atas)

Keterkaitan

SOP Administrasi Surat KeluarPeringatan :

Peraturan Pemerintah RI No.30 Tahun 2015, tentang Perubahanketujuh belas atas peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977tentang Peraturan Gaji PNS

-

1

Memberikan arahan kepadaJFU untuk menyiapkanpengajuan permintaan Gajidan Tunjangan


2

Menerima, menindaklanjutiarahan Kasubbag untukmenyiapkan konseppengajuan permintaan Gajidan Tunjangan (SPP, amprahdan SSP ditandatangani olehBendahara Pengeluaran danBendahara Gaji) danmelaporkan kepadaKasubbag Keuangan

DokumenKonsepPengajuan

15 Menit KonsepPengajuan

3

Menerima, mengoreksi,memberi paraf konseppengajuan permintaan Gajidan Tunjangan,menandatangani (PNBP) danmelaporkan kepadaSekretaris.

KonsepPengajuan


4

Menerima, mengoreksi,memberi paraf konseppengajuan permintaan Gajidan Tunjangan, danmelaporkan ke Kepala Dinasuntuk ditandatangani

KonsepPengajuan


Kelengkapan waktu Output

Pelaksana Mutu Baku

Uraian Prosedur KetKepala Dinas Sekretaris


PBMDJFU

5

Menerima, mengoreksi,menandatangani pengajuanpermintaan Gaji danTunjangan,dan memberiarahan kepada Kasubbagmelalui JFU

KonsepPengajuan 20 Menit Konsep

Pengajuan

6

Menerima arahan KepalaBadan, menyusunkelengkapan Dokumen danmenyampaikan kepadaBPKAD sesuai prosedurBPKAD dan menyerahkandokumen (amprah dan cek)ke Bank

PengajuanPermintaanGaji danTunjangan

25 Menit

PengajuanPermintaanGaji danTunjangan


PROVINSI RIAU


NIP.19720628 199703 2 004

Kelengkapan waktu OutputUraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

KetKepala Dinas Sekretaris


PBMDJFU

1

1

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM


PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMBUATAN SK KENAIKAN GAJI BERKALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP 4.15.1.3.1Tgl Pembuatan 6 Januari 2017Tgl Revisi 9 Januari 2017

12 Januari 2017Gubernur RiauPembuatan SK Kenaikan Gaji Berkala

Dasar Hukum- Pendidikan SMA, D III, S 1

Memahami tentang naskah dinasDapat menghitung masa kerja

- Dapat mengoperasikan komputer

-

-

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Pengelolaan Data Pegawai KomputerATKPrinter

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan

Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1977 Tentangperaturan gaji PNSPeraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentangKenaikan Pangkat PNSPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99Tahun 2000

SOP Penyusunan Daftar Penilaian Kinerja Pegawai

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubahdengan UU No 43 Tahun 1999


Kualifikasi Pelaksana

Tgl PengesahanDisahkan OlehNama Sop


KepalaBadan Sekretaris Kasubbag

Umum Pelaksana Kelengkapan Waktu Output

1.

Membuat buku kendali Kenaikan Gaji Berkala,mengumpulkan berkas kenaikan gaji berkala,menghitung masa kerja dan mengetik Konsep SKKenaikan Gaji Berkala

Buku kendali,berkaskepegawaian

15 menit Konsep SKKenaikan GajiBerkala

2.Menerima, mengkoreksi, memberi paraf Konsep SKKenaikan Gaji Berkala dan menyampaikan kepadaSekretaris

Konsep SKKenaikan GajiBerkala


3.Menerima, mengkoreksi, memberi paraf Konsep SKKenaikan Gaji Berkala dan menyampaikan kepadaKepala Badan



4Menerima, mengkoreksi, menandatangani konsep SKKenaikan Gaji Berkala dan menyerahkan kembalikepada JFU


10 menit SK KenaikanGaji Berkala

5Menerima SK Kenaikan Gaji Berkala, memberinomor, stempel, mengarsipkan dan menyampaikanke Bendaharawan Gaji BP2T

SK KenaikanGaji Berkala

10 menit Arsip SKKenaikan GajiBerkala

EVAREFITA, SE, M.Si

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

No Uraian ProsedurPelaksana Mutu Baku

Ket

Mulai

Selesai

NIP. 19720628 199703 2 004


12 Januari 2017Gubernur Riau

Dasar Hukum- Pendidikan D III, S 1

Memahami Peraturan Tentang Penyiapan Bahan Pensiun Dan PemberhentianMemahami tentang SOTK SKPD


-


SOP Data Kepegawaian KomputerATKPrinter


Memahami SOTK Dilingkungan Pemprov. RiauMemahami Peraturan Tentang Penyiapan Bahan Pensiun Dan Pemberhentian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok KepegawaianUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentangAparatur Sipil Negara (ASN)Surat Kepala BKN bernomor BKN K.26-30/V.7-3/99tentang Batas Usia Pensiun (BUP) Pegawai NegeriSipil (PNS)



PENGUSULAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI


Tgl Pengesahan PEMERINTAH PROVINSI RIAU

Disahkan Oleh



Nama SOP Pengusulan Pemberhentian Pegawai



1.

Membuat buku kendali Pensiun, mengumpulkanberkas Usulan Pensiun, Menyampaikan DPCP dankekurangan berkas usulan Pensiun kepada Pegawaiyang memasuki usia pensiun

Buku kendali,berkaskepegawaian

15 menit Konsep SuratPengantarUsul Pensiun

2.Menerima Arahan, mengetik surat pengantar usulanpensiun kepada BKPPD dan Melaporkan kepadaKepala Subbag Umum

Konsep SuratPengantarUsul Pensiun


3.Menerima, mengkoreksi, dan menyampaikanpengantar usulan pensiun kepada BKPPD kepadaSekretaris



4Menerima, mengkoreksi, memberi masukan danmenyampaikan surat pengantar usulan pensiunkepada BKPPD kepada Kepala Badan



5Menerima, mengkoreksi, memberi masukan danmenyampaikan pengantar usulan pensiun danmenyerahkan kembali kepada JFU


15 menit SuratPengantarUsul Pensiun

6Menerima surat pengantar usulan pensiun kepadaBKPPD memberi nomor, stempel, mengarsipkandan menyampaikan ke BKPPD

SuratPengantarUsul Pensiun

15 menit Arsip SuratPengantarUsul Pensiun

EVAREFITA, SE, M.SiNIP. 19720628 199703 2 004


Uraian ProsedurPelaksana

NoMutu Baku

Ket

Mulai

Selesai






-

-







PENYIAPAN BAHAN USULAN KENAIKAN PANGKAT


TERPADU SATU PINTUTgl PengesahanDisahkan OlehNama Sop Penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentangpokok-pokok kepegawaian sebagaimana telahdiubah dengan UU No 43 Tahun 1999Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1977 Tentangperaturan gaji PNS Pengelolaan Data PegawaiPeraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000tentang Kenaikan Pangkat PNS

Penyiapan Bahan Perencanaan Kebutuhan PegawaiPenyusunan Daftar Penilaian Kinerja Pegawai

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012tentang Perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 99 Tahun 2000




1.Menerima Surat Edaran dari BKPPD ttg KenaikanPangkat yang telah Disposisi dan arahan dariKepala Subbag Umum

Arahan, SuratEdaran,BerkasKepegawaian

5 menit Arahan,BerkasUsulanKenaikanPangkat

2.

Membuat buku kendali kenaikan pangkat,mengumpulkan berkas kenaikan pangkat bagi PNSyg akan naik pangkat, menyusun berkas kenaikanpangkat, pengetikan Konsep Surat Pengantar UKPkepada BKPPD dan melaporkan kepada KepalaSubbag Umum

Arahan,BerkasUsulanKenaikanPangkat

30 menit Konsep suratpengantarUKP kepadaBKPPD

3.Menerima, mengkoreksi, memberi paraf KonsepSurat Pengantar UKP kepada BKPPD danmenyampaikan kepada Sekretaris

Konsep suratpengantarUKP kepadaBKPPD


4Menerima, mengkoreksi, memberi paraf KonsepSurat Pengantar UKP kepada BKPPD danmenyampaikan kepada Kepala Badan



5Menerima, mengkoreksi, menandatangani konsepSurat Pengantar UKP kepada BKPPD danmenyerahkan kembali kepada JFU


10 menit SuratpengantarUKP kepadaBKPPD



6Menerima Surat Pengantar UKP kepada BKPPD,memberi nomor, stempel, mengarsipkan danmenyampaikan ke BKPPD

SuratpengantarUKP kepadaBKPPD

15 menit Arsip SuratpengantarUKP kepadaBKPPD


No Uraian ProsedurPelaksana


Ket

Uraian ProsedurPelaksana Mutu Baku Ket

Mutu Baku

1

1



MEMBUAT NOTA DINAS PENEMPATAN PEGAWAI


Nomor SOP 4.15.1.3.4Tgl Pembuatan 6 Januari 2017Tgl Revisi 9 Januari 2017TglPengesaha

12 Januari 2017Gubernur RiauMembuat Nota Dinas Penempatan Pegawai


Memahami tentang numeklatur jabatan- Memahami tentang Uraian Tugas ASN

Memahami tentang SOTK SKPDDapat mengoperasikan komputer

-

Keterkaitan Peralatan/PerlengkapanSOP Data Kepegawaian Komputer

ATKPrinter

SOP Kompetensi Jabatan


Undang Undang No 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil NegaraPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentangWewenang, Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian PNS

SOP Penyusunan Analisa Jabatan, ABK, Peta Jabatan,Proyeksi dan Formasi Jabatan


Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PP No 9 Tahun2003

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh

Nama Sop




1.

Menerima Nota Dinas, Disposisi dan arahan dariKepala Sub Bagian Umum untuk menempatkanpegawai baru /memindahtugaskan antar bidangPegawai BP2T

SK Pindah, SKCPNS, Arahan

5 menit Arahan

2.Menerima Arahan, melaksanakan dan melakukanpengetikan Nota Dinas Penempatan dan Melaporkankepada Kepala Subbag Umum

ANJAB 1800 menit KompetensiJabatan

3. Menerima, mengkoreksi dan menyampaikan NotaPenempatan kepada Sekretaris

KompetensiJabatan

60 menit KompetensiJabatan

4 Menerima, mengkoreksi dan menyampaikan NotaPenempatan kepada Kepala Badan

KompetensiJabatan


5

Menerima, mengkoreksi dan menandatangani hasilKompetensi Jabatan sebagai persetujuan untukdigunakan sebagaimana mestinya dan menyerahkankembali kepada JFU

KompetensiJabatan


6 Menerima hasil Kompetensi Jabatan menggandakandan mendistribusikan ke pada Instansi terkait

KompetensiJabatan


EVAREFITA, SE, M.Si



Ket

NIP. 19720628 199703 2 004



PENYUSUNAN KOMPETENSI JABATAN



12 Januari 2017Gubernur RiauPenyusunan Kompetensi Jabatan


Memahami tentang numeklatur jabatan- Memahami tentang Uraian Tugas ASN

Memahami tentang SOTK SKPDDapat mengoperasikan komputer




KepalaBadan

Sekretaris KasubbagUmum

Pelaksana Kelengkapan Waktu Output

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun2012 tentang Analisa Jabatan

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNo. 43/KEP/2001 tentang Standar KompetensiJabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil


Disahkan OlehNama Sop


Tgl PengesahanDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU

Mutu BakuKet

SOP Penyusunan Analisa Jabatan, ABK, Peta Jabatan,Proyeksi dan Formasi Jabatan


1.Menerima Nota Dinas, Disposisi dan arahan dariKepala Sub Bagian Umum untuk melaksanakan danmenyusun Kompetensi Jabatan BP2T

Arahan 5 menit Arahan

2.

Menerima Arahan, melaksanakan dan menyusunpengetikan Kompetensi Jabatan sesuai denganaturan dan Melaporkan kepada Kepala SubbagUmum

ANJAB 1800 menit KompetensiJabatan

3.Menerima, mengkoreksi, memberi masukan danmenyampaikan Kompetensi Jabatan kepadaSekretaris

KompetensiJabatan


4Menerima, mengkoreksi, memberi masukan danmenyampaikan Kompetensi Jabatan kepada KepalaBadan

KompetensiJabatan


5

Menerima, mengkoreksi dan menandatangani hasilKompetensi Jabatan sebagai persetujuan untukdigunakan sebagaimana mestinya dan menyerahkankembali kepada JFU

KompetensiJabatan


6 Menerima hasil Kompetensi Jabatan menggandakandan mendistribusikan ke pada Instansi terkait

KompetensiJabatan




PENYUSUNAN ANJAB, ABK, PETA JABATAN, PROYEKSI


DAN FORMASI JABATAN




Memahami tentang numeklatur jabatanMemahami tentang Uraian Tugas ASNMemahami tentang SOTK SKPD


-





Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun1974 tentang pokok-pokok kepegawaiansebagaimana telah diubah dengan Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara


Disahkan OlehNama Sop Penyusunan Analisa Jabatan, ABK, Peta Jabatan, Proyeksi dan Formasi

Jabatan

Tgl Pengesahan


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun2012 tentang Analisa Jabatan



1.Menerima Nota Dinas, Disposisi dan arahan dariKepala Sub Bagian Umum untuk melaksanakan danmenyusun Analisa Jabatan BP2T


2.

Menerima Arahan, melaksanakan dan menyusunpengetikan Analisa Jabatan sesuai dengan aturan,membuat ABK, Peta Jabatan, Proyeksi Jabatan,Formasi Jabatan dan Melaporkan kepada KepalaSubbag Umum

DataKepegawaian

1800 menit Anjab, ABK,Peta Jabatan,ProyeksiJabatan,FormasiJabatan

3.Menerima, mengkoreksi, memberi masukan danmenyampaikan Analisa Jabatan, ABK, Peta Jabatan,Proyeksi Jabatan, Formasi Jabatan kepada Sekretaris

Anjab, ABK,Peta Jabatan,ProyeksiJabatan,FormasiJabatan


4

Menerima, mengkoreksi, memberi masukan danmenyampaikan Analisa Jabatan, ABK, Peta Jabatan,Proyeksi Jabatan, Formasi Jabatan kepada KepalaBadan



5

Menerima, mengkoreksi dan menandatangani hasilAnalisa Jabatan, ABK, Peta Jabatan, ProyeksiJabatan, Formasi Jabatan, sebagai persetujuan untukdigunakan sebagaimana mestinya dan menyerahkankembali kepada JFU




Ket

1



6Menerima hasil Analisa Jabatan, ABK, Peta Jabatan,Proyeksi Jabatan, Formasi Jabatan, menggandakandan mendistribusikan ke pada Instansi terkait



Mutu BakuKetNo Uraian Prosedur

Pelaksana

1

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUPEMERINTAH PROVINSI RIAU


PENERBITAN SURAT PERINTAH TUGAS


12 Januari 2017Gubernur RiauPenerbitan Surat Perintah Tugas

Dasar Hukum

Pendidikan SMA, D III, S 1Memahami tentang naskah dinasDapat mengoperasikan komputer


SOP Perjalanan Dinas KomputerSOP Perizinan dan Non Perizinan ATKSOP Survey PrinterSOP Penanganan Pengaduan



Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015.



- Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2014Tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah

Tgl PengesahanDisahkan OlehNama Sop

Tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat,Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pimpinan sertaAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov.

- Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2014

Riau.



1. Menerima Nota Dinas , Disposisi dan arahan dariBidang Kasubbag Umum


2.Menerima Arahan, melaksanakan pengetikan KonsepSurat Perintah Tugas dan Melaporkan kepada KepalaSubbag Umum


3.Menerima, mengkoreksi, memberi paraf konsepSurat Perintah Tugas dan menyampaikan kepadaSekretaris

Konsep suratperintah tugas

10 menit Konsep suratperintah tugas

4Menerima, mengkoreksi, memberi paraf konsep SuratPerintah Tugas dan melaporkan kepada KepalaBadan

Konsep suratperintah tugas

10 menit Konsep suratperintah tugas

5Menerima, mengkoreksi, menandatangani konsepSurat Perintah Tugas dan menyerahkan kembalikepada JFU

Surat perintahtugas

10 menit Surat perintahtugas

6Menerima surat perintah tugas, memberi nomor,stempel, mengarsipkan dan mendistribusikankebidang yang bersangkutan

Surat perintahtugas

10 menit surat perintahtugas

KetNo Uraian ProsedurPelaksana Mutu Baku



PENGUSULAN LP2P/LPKHN PEGAWAI



12 Januari 2017Gubernur RiauPengusulan LP2P/LPKHN Pegawai

Dasar Hukum

- Pendidikan D III, S 1Mengetahui tentang peraturan kepegawaianDapat mengoperasikan komputer


KomputerATKPrinter


PEMERINTAH PROVINSI RIAUBADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Disahkan OlehNama SOP

Kualifikasi PelaksanaUU NO. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokokkepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UUNo 43 Tahun 1999



1.Menyiapkan surat usulan dan persyaratankelengkapan untuk penerbitan LP2P/LPKHN danmenyerahkan kepada Kepala Sub Bagian Umum

Konsep suratUsulan,Berkas Usul

60 menit Konsep suratUsulan,Berkas Usul

2.

Menerima, mengoreksi konsep surat untuk penerbitanLP2P/LPKHN, memberi paraf dan memeriksakelengkapan berkas usulan dan melaporkan kepadaSekretaris



3.

Menerima, mengoreksi konsep surat pengusulanpenerbitan LP2P/LPKHN, memberi paraf danmemeriksa kelengkapan berkas usulan danmelaporkan kepada Kepala Badan



4Menerima dan menandatangani konsep surat untukpenerbitan LP2P/LPKHN dan diusulkan ke Instansiterkait kepada Sekretaris melalui JFU

Surat Usulan,Berkas Usul

5 menit Surat Usulan,Berkas Usul

5Menerima surat penerbitan LP2P/LPKHNpenghargaan untuk diusulkan ke Instansi terkait,memberi nomor, stempel dan mengarsipkan.




Ket



PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN PEGAWAI



12 Januari 2017Gubernur RiauPemberian Tanda Penghargaan Pegawai


Mengetahui tentang peraturan kepegawaianDapat mengoperasikan komputer

-

-

-


KomputerATKPrinter



PP No. 28 tahun 2003 tentang Subsidi dan IuranPemerintah



PP No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No20 Tahun 2009 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa,dan Tanda Kehormatan


Keputusan Menteri Keuangan Nomor478/KMK.06/2002 tentang Tunjangan Hari Tua (THT)



1.

Menyiapkan surat usulan dan persyaratankelengkapan untuk memperoleh TandaJasa/Penghargaan dan menyerahkan kepada KepalaSub Bagian Umum



2.

Menerima, mengoreksi konsep surat pengusulantanda jasa / penghargaan, memberi paraf danmemeriksa kelengkapan berkas usulan danmelaporkan kepada Sekretaris



3.

Menerima, mengoreksi konsep surat pengusulantanda jasa / penghargaan, memberi paraf danmemeriksa kelengkapan berkas usulan danmelaporkan kepada Kepala Badan



4Menerima dan menandatangani konsep suratpengusulan tanda jasa / penghargaan untuk diusulkanke Instansi terkait kepada Sekretaris melalui JFU



5Menerima surat pengusulan tanda jasa / penghargaanuntuk diusulkan ke Instansi terkait, memberi nomor,stempel dan mengarsipkan.




Ket

Nomor SOP 4.15.1.3.10



PENGURUSAN IZIN PERNIKAHAN /PERCERAIAN PEGAWAI


Tgl Pembuatan 6 Januari 2017Tgl Revisi 9 Januari 2017TglPengesaha

12 Januari 2017Gubernur RiauPengurusan Izin Pernikahan/ Perceraian Pegawai

Dasar Hukum

- Pendidikan D III, S 1Memahami tentang naskah dinasMengetahui tentang peraturan kepegawaian



KomputerATKPrinterSurat Permohonan




PP NO.10 Tahun 1983 Jo PP No 45 Tahun 1990tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS



UU NO. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokokkepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UUNo 43 Tahun 1999

Ket




1. Menerima surat permohonan pernikahan / perceraiandari pegawai

Permohonansurat izinpernikahan/perceraian

3 menit Permohonansurat izinpernikahan/perceraian

2.Melaksanakan pengetikan konsep surat izinpernikahan/perceraian pegawai dan menyerahkankepada kasubag umum

Konsep surat 15 menit Konsep surat

3.Menerima, memeriksa dan memberi paraf surat izinpernikahan dan perceraian pegawai dan melaporkankepada sekretaris


4Menerima dan memberi paraf surat izin pernikahandan perceraian pegawai dan melaporkan kepadakepala Badan


5Menerima dan menandatangani surat izin pernikahandan perceraian pegawai dan mengembalikan suratcuti kepada Sekretaris melalui JFU

Surat izinpernikahan/perceraian

5 menit Surat izinpernikahan/perceraian

6Menerima surat izin pernikahan / perceraian, memberinomor, stempel dan mengarsipkan dan menyerahkansurat tersebut kepada pegawai yang bersangkutan

Surat izinpernikahan/perceraian

15 menit Surat izinpernikahan/perceraian

No Uraian Prosedur Ket

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUPEMERINTAH PROVINSI RIAU


PENGELOLA ABSENSI


12 Januari 2017Gubernur RiauPengelola Absensi


Memahami tentang naskah dinasMengetahui tentang peraturan kepegawaianDapat mengoperasikan komputer

- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil

Keterkaitan Peralatan/PerlengkapanSOP Mengolah SKP Komputer

ATKPrinterAbsensi


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh

Nama SOP

Kualifikasi PelaksanaUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun1974 tentang pokok-pokok kepegawaiansebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999


KepalaBadan Eselon III Eselon IV Pelaksana Kelengkapan Waktu Output

1.

Mempersiapkan lembaran absensi harian pegawai(manual) dan mengkoneksikan mesin finger print keperangkat komputer dan merekap absen untukdilaporkan kepada pejabat struktural sebagaipedoman dalam penilaian SKP bulanan

Absensi 10 menit Absensi

2.Menerima, memeriksa, menandatangani rekapitulasiabsen bulanan dan mengembalikan kepada JFU yangbersangkutan

Absensi 30 menit Rekapitulasi

3.

Menerima absensi yang sudah ditandatangani olehpejabat struktural dan membuat rekap absenkeseluruhan dan dilaporkan kepada Kepala SubBagian Umum

RekapitulasiAbsensi

5 menit Rekapitulasi

4 Menerima dan menandatangani rekap absen danmelaporkan kepada Sekretaris

RekapitulasiAbsensi


5Menerima dan menandatangani rekap absen danmengembalikan rekap absen kepada Kepala SubBagian Umum melalui JFU

RekapitulasiAbsensi


6Menerima, mengarsipkan, dan mendistribusikanrekap absen kepada pengolah SKP untukditindaklanjuti

Uraian ProsedurPelaksana Mutu Baku

KetNo



MENGOLAH SKP (SASARAN KERJA PEGAWAI)


12 Januari 2017Gubernur RiauMengolah SKP (Sasaran Kerja Pegawai)


Mengetahui tentang peraturan kepegawaian- Dapat mengoperasikan komputer

- Peraturan Gubernur tentang Tambahan PenghasilanPegawai Negeri Sipil di Lingkungan PemerintahProvinsi Riau

Keterkaitan Peralatan/PerlengkapanKomputerATKPrinterBuku Kendali







Ket

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi KerjaPegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

KepalaBadan Eselon III Sekretaris Kasubbag


1.Memprint dan mendistribusikan format isian penilaiankinerja pegawai kepada pejabat struktural yangberwenang untuk memberi penilaian

BlangkoKerja

45 menit BlangkoKerja

2.Menerima blanko isian penilaian kinerja dan menilaikinerja pegawai / bawahan dan memberi kembalikepada pengelola sasaran kinerja pegawai

BlangkoKerja

10 menit Nilai Kerja

3.Mengentry dan meneliti hasil isian penilaian kinerjapegawai serta merekapitulasi hasil penilaian untukdiserahkan kepada kasubag umum

SKP 60 menit Nilai Kerja

4

Menerima, memeriksa memberi paraf hasilrekapitulasi penilaian prestasi kerja pegawai untukdilaporkan kepada Sekretaris sebagai dasar untukmendapatkan tambahan penghasilan pegawai setiapbulan

RekapSKP

5 menit RekapSKP

5Menerima, memeriksa memberi paraf hasilrekapitulasi penilaian prestasi kerja pegawai untukdilaporkan kepada kepala Badan

RekapSKP

5 menit RekapSKP

6

Menerima dan menandatangani rekapitulasi penilaianprestasi kerja pegawai bulanan dan menandatanganilembar penilaian sasaran kerja pegawai setiap tahundan menyampaikan kepada sekretaris melalui JFU

RekapSKP

5 menit RekapSKP

KepalaBadan Eselon III Sekretaris Kasubbag



Ket


1

7Menerima, mengarsipkan dan melaporkanrekapitulasi bulanan ke sub bagian keuangan danmendistribusikan ke masing-masing pegawai

RekapSKP danSKPPegawai

60 menit Nilai Kerja1



PENYAMPAIAN BAHAN USULAN PENGURUSAN TASPEN, TAPERUM, BPJS


12 Januari 2017Gubernur RiauPenyampaian Bahan Usulan Pengurusan TASPEN, TAPERUM, BPJS

Dasar Hukum

- Pendidikan D III, S 1

Memahami tentang naskah dinas

Mengetahui tentang peraturan kepegawaian


-

-


KomputerATKPrinterBuku Kendali


Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun1992 tentang "Dana Pensiun"


TERPADU SATU PINTU Disahkan OlehNama SOP

Kualifikasi PelaksanaUndang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun1974 tentang pokok-pokok kepegawaiansebagaimana telah diubah dengan Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentangAsuransi Pegawai Negeri Sipil.Kepmendagri Nomor 17 Tahun 2000 tentang SistemInformasi Manajemen Kepegawaian



1.Mengetik konsep surat usulan dan persyaratankelengkapan untuk memperoleh TASPEN,TAPERUM, BPJS Pegawai lingkup BP2T

Konsep suratUsulan danpersyaratan

30 menit Konsep suratUsulan danpersyaratan

2.Mengoreksi konsep surat dan meneliti kelengkapanpersyaratan usulan serta memberi paraf konsep suratusulan dan menyampaikan kepada Sekretaris

Konsep SuratUsulan danpersyaratan


3.Mengoreksi konsep surat serta memberi paraf konsepsurat usulan TASPEN, TAPERUM, BPJS danmenyampaikan kepada Kepala Badan



4

Menerima dan menandatangani surat usulanTASPEN, TAPERUM, BPJS untuk diajukan kepadainstansi terkait dan mengembalikan surat usulankepada Sekretaris melalui JFU

Surat Usulandanpersyaratan

5 menit Surat Usulandanpersyaratan

5 Menerima surat usulan, memberi nomor, stempel,mengarsipkan dan mengirimkan ke Instansi terkait




Ket



PENYAMPAIAN BAHAN USULAN PENGURUSAN KARPEG, KARIS/KARSU



12 Januari 2017Gubernur RiauPenyampaian Bahan Usulan Pengurusan Karpeg, Karis/Karsu


Memahami tentang naskah dinasMengetahui tentang peraturan kepegawaian


- Surat Edaran Kepala Badan Administrasi NegaraNomor 08/SE/1983 tanggal 26 Maret 1983 tentangPetunjuk Permintaan, Penetapan, Penggunaan KartuIstri/ Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil.







Kualifikasi PelaksanaKeputusan Kepala Badan Administrasi KepegawaianNegara Nomor : 0666/KEP/1974 Tentang KartuPegawai Negeri Sipil KARPEG

Peratutan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS



1.

Mengetik konsep surat usulan permohonanmenerbitan KARPEG, KARIS/KARSU, menyusunkelengkapan syarat usulannya dan menyampaikankepada Kepala Sub Bagian Umum


30 menit Konsep SuratUsulan danpersyaratan

2.Memeriksa konsep surat, meneliti kelengkapanpersyaratan usulan dan memberi paraf konsep suratusulan dan menyampaikan kepada Sekretaris

konsep suratUsulan danpersyaratan

10 menit konsep suratUsulan danpersyaratan

3. Menerima dan memberi paraf konsep surat usulanuntuk di tandatangani oleh Kepala Badan



4

Menerima dan menandatangani surat usulanpembuatan KARPEG, KARIS/KARSU untuk diajukankepada BKPPD dan mengembalikan surat usulankepada Sekretaris melalui JFU



5 Menerima surat usulan, memberi nomor, stempel,mengarsipkan dan mengirimkan ke BKPPD




Ket



PEMBERIAN CUTI PEGAWAI



12 Januari 2017Gubernur RiauPemberian Cuti Pegawai

Dasar Hukum

- Pendidikan D III, S 1Memahami tentang naskah dinasMengetahui tentang peraturan kepegawaian


-





SE Ka. BKN No. 01/SE/1977 tentang Permintaan danPemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

PP No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai NegeriSipil;



UU NO. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokokkepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UUNo 43 Tahun 1999




1. Menerima surat permohonan cuti dari pegawai dandicatat dalam buku kendali cuti pegawai

Permohonansurat cuti

3 menit Permohonansurat cuti

2.Melaksanakan pengetikan konsep surat cuti,memberikan konsep surat cuti kepada Kepala SubBagian Umum

Konsep suratcuti

10 menit Konsep suratcuti

3.

Menerima, mempertimbangkan dan memberi parafpersetujuan cuti yang diajukan oleh pegawai danmenyampaikan surat persetujuan cuti kepadaSekretaris

Konsep suratcuti


4

Menerima, mempertimbangkan dan memberi parafpersetujuan cuti yang diajukan oleh pegawai danmenyampaikan surat persetujuan cuti kepada KepalaBadan

Konsep suratcuti


5Menerima dan menandatangani surat cuti yangdiajukan dan mengembalikan surat cuti kepadaSekretaris Melalui JFU

Surat cuti 5 menit Surat cuti

6Menerima surat cuti, memberi nomor, stempel,mengarsipkan dan memberi kepada pegawai yangbersangkutan

Konsep suratcuti



KetMutu Baku



ADMINISTRASI SURAT MASUK

Nomor SOP 4.15.1.3.16Tgl Pembuatan 6 Januari 2017Tgl Revisi 9 Januari 2017TglPengesah

12 Januari 2017Gubernur RiauAdministrasi Surat Masuk


Memahami tentang naskah dinas- Memahami tentang Kearsipan

Dapat mengoperasikan komputer

-


KomputerATKPrinterScanner





Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43Tahun 2009 tentang KearsipanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun2009 tentang Tata Naskah Dinas di LingkunganPemerintah DaerahPeraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2010tentang Tata Naskah Dinas di LingkunganPemerintah Provinsi Riau


Ket


KepalaBadan Sekretaris Pejabat

Eselon IIIKasubbag


1. Menerima, mengagendakan, menscanner suratmasuk dan melampirkan lembar disposisi

CV 15 menit Surat masuk

2. Menerima, mempelajari, menyampaikan surat masukkepada Sekretaris

Surat masuk 5 menit Surat masuk

3. Menerima, mempelajari, menyampaikan surat masukkepada Kepala Badan

Surat masuk 5 menit Surat masuk

4Menerima, mentelaah surat masuk dan memberikanarahan kepada Sekretaris, dan Pejabat Eselon IIIuntuk ditindaklanjuti

Surat masuk,lembardisposisi

15 menit Surat masuk

5 Menerima, memberi arahan dan menindaklanjutisurat masuk kepada bawahan


15 menit Konsep suratkeluar /pekerjaan

6 Menerima, memberi arahan dan menindaklanjutisurat masuk kepada pelaksana


20 menit Konsep suratkeluar /Pekerjaan

7 Menerima, menindaklanjuti dan memproses arahansesuai disposisi atasan


10 menit Konsep suratkeluar /Pekerjaan




ADMINISTRASI SURAT KELUAR


12 Januari 2017DisahkanOleh

Gubernur RiauAdministrasi Surat Masuk

Dasar Hukum- Pendidikan SMA, D III, S1

Memahami tentang naskah dinas- Dapat mengoperasikan komputer

-


SOP Adminstrasi surat masuk KomputerATKPrinter


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun2009 tentang Tata Naskah Dinas di LingkunganPemerintah DaerahPeraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2010tentang Tata Naskah Dinas di LingkunganPemerintah Provinsi Riau



Nama Sop

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun2009 tentang Kearsipan


KepalaDinas Sekretaris Kasubbag


1. Memberikan arahan kepada Sekretaris untukmembuat konsep surat keluar


2.Menerima, menindaklanjuti arahan Kepala Dinas danmemberi arahan kepada Kepala Subbag Umum untukmembuat konsep surat keluar


3. Menerima arahan dan membuat konsep surat keluar,memberi arahan kepada JFU

Konsep suratkeluar

30 menit Konsep suratkeluar

4Menerima, melaksanakan pengetikan konsep suratkeluar dan melaporkan kepada Kepala SubbagKepegawaian dan Umum

Konsep suratkeluar


5 Menerima, mengkoreksi, memberi paraf konsep suratkeluar dan melaporkan kepada Sekretaris

Konsep suratkeluar


6 Menerima, mengkoreksi, memberi paraf konsep suratkeluar dan melaporkan kepada Kepala Badan

Konsep suratkeluar


7Menerima, mengkoreksi, menandatangani konsepsurat keluar dan memberi arahan Sekretaris melaluiJFU

Konsep suratkeluar

10 menit Surat keluar

Pelaksana Mutu BakuKetNo Uraian Prosedur

1

KepalaDinas

Sekretaris KasubbagUmum

Pelaksana Kelengkapan Waktu Output

8 Menerima surat keluar, memberi nomor, stempel danmengarsipkan

Konsep suratkeluar

10 menit Surat keluar


Ket



1



PENYAMPAIAN BAHAN USULAN PENGURUSAN TASPEN, TAPERUM, BPJS


Nomor SOPTgl Pembuatan 2 Januari 2017Tgl RevisiTglPengesaha Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penyampaian Bahan Usulan Pengurusan TASPEN, TAPERUM, BPJS

Dasar Hukum

- Pendidikan D III, S 1

Memahami tentang naskah dinas

Mengetahui tentang peraturan kepegawaian


-

-





Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun1992 tentang "Dana Pensiun"


Kualifikasi PelaksanaUndang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun1974 tentang pokok-pokok kepegawaiansebagaimana telah diubah dengan Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999


Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentangAsuransi Pegawai Negeri Sipil.Kepmendagri Nomor 17 Tahun 2000 tentang SistemInformasi Manajemen Kepegawaian



1.Mengetik konsep surat usulan dan persyaratankelengkapan untuk memperoleh TASPEN,TAPERUM, BPJS Pegawai lingkup BP2T



2.Mengoreksi konsep surat dan meneliti kelengkapanpersyaratan usulan serta memberi paraf konsep suratusulan dan menyampaikan kepada Sekretaris



3.Mengoreksi konsep surat serta memberi paraf konsepsurat usulan TASPEN, TAPERUM, BPJS danmenyampaikan kepada Kepala Badan



4

Menerima dan menandatangani surat usulanTASPEN, TAPERUM, BPJS untuk diajukan kepadainstansi terkait dan mengembalikan surat usulankepada Sekretaris melalui JFU



5 Menerima surat usulan, memberi nomor, stempel,mengarsipkan dan mengirimkan ke Instansi terkait






Ket



PENEMPATAN MAGANG/ PRAKTEK KERJA LAPANGAN


Nomor SOPTgl Pembuatan 2 Januari 2017Tgl RevisiTglPengesaha Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penempatan Magang/ Praktet Kerja Lapangan


Memahami tentang naskah dinasMengetahui tentang peraturan kepegawaianDapat mengoperasikan komputer


KomputerATKPrinterSurat Permohonan Magang/PKL





No Uraian Prosedur



Ket


1.Mengetik konsep surat balasanpenerimaan/penolakan magang kemudianmenyampaikannya kembali kepada Kasubbag Umum

Konsep Surat 10 menit Surat Balasan

2. Menerima, mengkoreksi, memberi paraf konsep suratbalasan dan melaporkan kepada Sekretaris

Surat Balasan 5 menit Surat Balasan

3. Menerima, mengkoreksi, memberi paraf konsep suratbalasan dan melaporkan kepada Kepala Badan


4Menerima, mengkoreksi, menandatangani suratbalasan dan mengembalikan surat balasan kepadaSekretaris melalui JFU


5 Menerima surat balasan, memberi nomor, stempel,mengarsipkan dan mengirimkan kepada pemohon




Nomor SOPTgl Pembuatan 2 Januari 2017Tgl Revisi

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu




-

-






Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012tentang Perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 99 Tahun 2000


Penyusunan Daftar Penilaian Kinerja PegawaiPeraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000tentang Kenaikan Pangkat PNS


Pengelolaan Data Pegawai

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentangpokok-pokok kepegawaian sebagaimana telahdiubah dengan UU No 43 Tahun 1999Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1977 Tentangperaturan gaji PNS

Tgl PengesahanDisahkan OlehNama Sop Penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat

Penyiapan Bahan Perencanaan Kebutuhan Pegawai




PENYIAPAN BAHAN USULAN KENAIKAN PANGKAT



1.Menerima Surat Edaran dari BKPPD ttg KenaikanPangkat yang telah Disposisi dan arahan dariKepala Subbag Umum

Arahan, SuratEdaran,BerkasKepegawaian

5 menit Arahan,BerkasUsulanKenaikanPangkat

2.

Membuat buku kendali kenaikan pangkat,mengumpulkan berkas kenaikan pangkat bagi PNSyg akan naik pangkat, menyusun berkas kenaikanpangkat, pengetikan Konsep Surat Pengantar UKPkepada BKPPD dan melaporkan kepada KepalaSubbag Umum

Arahan,BerkasUsulanKenaikanPangkat


3.Menerima, mengkoreksi, memberi paraf KonsepSurat Pengantar UKP kepada BKPPD danmenyampaikan kepada Sekretaris



4Menerima, mengkoreksi, memberi paraf KonsepSurat Pengantar UKP kepada BKPPD danmenyampaikan kepada Kepala Badan



5Menerima, mengkoreksi, menandatangani konsepSurat Pengantar UKP kepada BKPPD danmenyerahkan kembali kepada JFU


10 menit SuratpengantarUKP kepadaBKPPD



6Menerima Surat Pengantar UKP kepada BKPPD,memberi nomor, stempel, mengarsipkan danmenyampaikan ke BKPPD

SuratpengantarUKP kepadaBKPPD

15 menit Arsip SuratpengantarUKP kepadaBKPPD



KetNo Uraian ProsedurPelaksana Mutu Baku

Uraian ProsedurPelaksana Mutu Baku Ket

1

1

Documents

SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAMdpmptsp.riau.go.id/media/file/2371319569SOP_Sekretariat_DPMPTSP... · Disposisi surat 30 Menit Disposisi Surat SOP alur surat masuk dan surat keluar