STUDIO PERENCANAAN KOTA MANOKWAR OK ;-D.docx

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Kota Manokwari terletak di bagian Kepala Burung Pulau Papua, memiliki

topografi dataran rendah, perbukitan serta pegunungan yang kaya akan potensi

sumber daya alam, gunung, lembah, pantai dan keanekaragaman hayati merupakan

bagian dari panorama dan kekayaan nan indah menawan dan tidak ternilai harganya

sebagai obyek dan daya tarik wisata. Secara geografis Kota ini terletak antara 0015

Lintang Utara dan 3025 Lintang Selatan dan terbentang dari 132035 sampai 134045

Bujur Timur dan luas wilayah Kota Manokwari adalah 14.250,94 km2 dengan batas

di sebelah Utara: Samudera Pasifik, sebelah Timur Kota Teluk Wondama, sebelah

Selatan Kota Teluk Bintuni, dan sebelah Barat Kota Sorong dan Sorong Selatan.

Jumlah penduduk Kota Manokwari sekitar 238.133 jiwa tersebar di 29 Distrik, 9

Kelurahan dan 208 kampung.

Etimologi Manokwari berasal dari Bahasa Biak Numfor yang berarti "Kampung

Tua", dikenal sebagai kota Bersejarah dan tempat dimulainya peradaban di Tanah

Papua karena pada tanggal 5 Februari 1855 Injil diberitakan pertama kali di tanah

ini oleh dua Missionaris berkebangsaan Jerman yaitu Carel Willem Ottow dan

Johann Gotlob Geisller. Dalam Lembaran Sejarah, Manokwari juga tercatat sebagai

kota pemerintahan tertua di tanah Papua, Pada Tanggal 8 November 1989 adalah

hari jadinya. Penetapan ini ditandai dengan pelantikan JJ. Van Oosterszee sebagai

Controler Afdeling Noord Nieuw Guinea yang berkedudukan di Manokwari oleh

Residen Ternate, Van Horst atas nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan sejak

itu aktivitas pemerintahan dan kemasyarakatan di kota ini dimulai. Tahun 1999

Manokwari ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Irian Jaya Barat (Sekarang Papua

Barat), penduduk asli Kota Manokwari terdiri dari beberapa suku seperti Suku

Sough, Suku Karon, Suku Hatam, Suku Meyah dan Suku Wamesa, Suku-suku ini

mempunyai budaya yang unik dan berbeda satu sama lain. Walaupun begitu

kebudayaan penduduk asli tetap terpelihara dan terjaga. Ada pula objek- objek

wisata seperti Pegunungan Arfak, Pantai Pasir Putih, Pantai Amban, Danau Anggi,

Hutan Wisata Gunung Meja dan tugu di Pulau Mansinam. Selain itu jaga Kota

Manokwari memiliki beberapa obyek dan daya tarik wisata budaya berupa hasil

kerajinan, upacara tradisional, tari tradisional, dan tari kreasi; semua ini masih

STUDIO PERENCANAAN KOTA MANOKWARI 1

menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat di Kota Manokwari. Sejumlah

sanggar seni atau kelompok masyarakat di kampung-kampung tetap produktif

menghasilkan karya seni berupa ukiran, pahatan, anyaman dan lukisan. Sementara

grup tari menggelar upacara adat dan tari tradisional serta tari kreasi yang dikemas

menjadi suatu produk wisata atraktif untuk dipertunjukkan kepada para tamu atau

wisatawan yang berkunjung ke kota Manokwari.

Perkembangan Kota Manokwari yang semakin maju bisa dilihat dari Sumber

daya alam (SDA) dan juga sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah

daerah, tetapi masih banyak dibutuhkan peningkatan aksesibilitas pelayanan di

kawasan perkotaan maupun daerah terisolir, misalnyaperkembangan pada sektor

fasilitas umum, sektor bangunan,sector pertanian,sektor trasportasi daratdan lain-

lain. Sektor – sektor ini yang masih menjadi kendala perkembangan di kota dan

Kota Manokwari.

1.2. Perumusan Masalah

Kota Manokwariadalah ibukota dari Kota Manokwari. Beberapa permasalahan

yang terkait erat dengan Kota Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan

dan hipotesa awal antara lain sebagai berikut:

Sektor Pertanian

o Untuk lahan pertanian di wilayah Distrik Manokwari Barat dan Distrik

Manokwari Timur sudah sangat jarang terlihat akibat dari pembangunan Sektor Industri, Sektor Perdagangan, Perhotelan dan Restoran dikarenakan dua Distrik ini terletak di tengah – tengah kota dan menjadi pusat pembangunan kota Manokwari.

Sektor Listrik dan Air Bersih

o Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi untuk pembayaran

rekening listrik.

o Coret - coretan pada gardo – gardo listrik akibat tangan – tangan jail

o Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi untuk pembayaran air

PDAM.

o Pencemaran air akibat dari pembuangan limbah sampah rumah tangga dan

industri.

Sektor Industri

hampir semua Industri yang ada berada di Distrik Manokwari Barat baik dari

jenis industri dari kulit, industri dari kayu, industri dari logam/logam mulia,

industri anyaman, industri gerabah/keramik, industri dari kain/tenun serta

industri makanan dan minuman. Sedangkan untuk Distrik Manokwari Utara


tidak terdapat satupun industri kecil dan kerajinan. Akan tetapi tidak menutup

kemungkinan selain di Distrik Manokwari Barat dikembangkan berbagai industri

kecil sejenis.

Sektor Perdagangan, Perhotelan dan Restoran

o Kurangnya perhatian pemerintah daerah menyangkut dengan perbaikan

sarana dan prasaran pasar sebagai tempat jual-beli barang.

Sektor Jasa

o Untuk sektor ini Kota Manokwarimemiliki banyak sekali objek – objek

wisata yang bisa menjadi daya tarik wisatawan, namun banyak sekali fasilitas

– fasilitas pendukung yang kurang memadai.

Sektor Fasilitas Umum

o Masih jarang tersedianya tempat pengumpulan sampah (TPS) ditiap - tiap

pemukiman warga masyarakat

o Banyak sekali drainase yang kurang terawat dan mengalami penyumbatan

berupa tanah timbunan atau penumpukan sampah plastik botol vit.

Sektor Bangunan

o Pembangunan sering terhambat akibat permasalahan tanah adat suku asli

o Masih terdapat beberapa bangunan penduduk yang tidak layak huni.

Sektor Keuangan, Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan

o Untuk sektor ini, Kurangnya kantor cabang Bank pembantu untuk Distrik

Manokwari utara dan Manokwari selatan.

o Penduduk umumnya masih kurang memanfaatkan kegiatan perbankan.

o Fasilitas ATM yang masih jarang terlihat di beberapa Distrik yang jahu dari

perkotaan.

Sektor Transportasi dan Komunikasi

o Belum adanya rehabilitasi pengaspalan jalan padadaerah terisolir

o Kurang tersedianya sarana angkutan umum roda empat (taksi) kota

o Kurangnya penambahan pemancar jaringan telkomunikasih pada tiap Distrik

yang jahu dari pemukiman kota.


1.3. Tujuan dan Sasaran

Sebagaimana rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan

dilakukannya Studio Perencanaan Kota ini adalah :

1.3.1. Tujuan

Mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di Kota Manokwari.

Memajukan setiap sektor yang berfungsi sebagai indikator pengembangan

kota

Mengembangkan potensi Sumber Daya Alam yang ada

1.3.2. Sasaran

Agar pemerintah lebih meningkatkan pengembangan atau pemanfaatan

sumber daya yang tersedia

Terciptanya penggunaan ruang kota yang serasi dengan lingkungan, melalui

cara pengaturan fasilitas kebutuhan lingkungan dan pemerataan

pembangunan.

Agar pemerintah perlu melakukan perbaikan dan penyedian sarana dan

prasarana yang terdapat di kota Manokwari.

1.4. Ruang Lingkup Studi

1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah kota

Wilayah studi Kota Manokwari merupakan salah satu wilayah Kota di

Provinsi Papua Barat yang terletak di bagian kepala burung Pulau Papua. Kota

Manokwari secara geografis terletak pada 132º35’ - 134º45’ BT dan 0º15’ -

3º25’ LS, dengan luas wilayah Kota Manokwari adalah 22.199,37 km2, dengan

Jumlah penduduk Kota Manokwari sekitar 105,930 jiwa tersebar di 4 distrik dan ,

20 kelurahaan.

.Batas wilayah Kota Manokwari adalah:

o Sebelah Utara ; Distrik Masni

o Sebelah Selatan : Distrik Warrikmare

o Sebelah Barat : Distrik Prafi

o Sebelah Timur : Samudera Pasifik

Kota Manokwari secara umum termasuk daerah beriklim tropika humida

dengan curah hujan berkisar antara 2.500 – 3.000 mm per tahun. Curah hujan rata-

rata per tahun adalah 110 mm (dengan rata-rata hari hujan perbulan adalah 16

hari). Curah hujan tertinggi menurut stasiun pencatat Meteorologi Rendani terjadi


pada bulan Maret (mencapai 337 mm), sedangkan curah hujan terendah terjadi

pada bulan Agustus (mencapai 11 mm). Hari hujan tertinggi terjadi pada bulan

Maret (mencapai 21 hari), sedangkan hari hujan terendah terjadi pada bulan April,

Mei dan Oktober (yang mencapai 13 hari).

Sebagai daerah tropis seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia,

wilayah Kota Manokwarimempunyai topografis daerah pantai, dataran rendah

hingga perbukitan. Kota Manokwarimenurut pencatatan Stasiun Meteorologi dan

Geofisika Rendani memiliki tingkat kelembaban udara relatif tinggi yang berkisar

antara 80 - 86% dengan rata-rata kelembaban udara 83%. Kelembaban udara

tertinggi terjadi pada bulan Februari dan kelembaban udara terendah pada bulan

Agustus. Penyinaran matahari di wilayah ini adalah 59,67%, sedangkan tekanan

udara rata-rata adalah 1007,9 mb. Rata-rata kecepatan angin pertahun sebesar 8

knot.

Secara umum kondisi geologi Kota Manokwarididominasi oleh batuan

sedimen liat berlempung, dan batuan endapan Tersier. Formasibatuanterdiri atas

batuansedimenbatukapur, pasir, lanau, dan batuan pluton. Struktur geologi

memilikisesarnaik, sesarturun, dan lipatan yang umumnyaberada di wilayah

dataran tinggi dan lembah-lembah. Batuan di KotaManokwari merupakan endapan

batuan sedimen berumur Tersier yang sangattua, telahterkonsolidasisempurna, dan

telahmengalamiberbagaiperistiwatektonik, sehinggabersifatkompak. Batuan

tersebut mempunyai kemampuan terbatas untuk menyimpan dan meneruskan

aliran air tanah, ataudinyatakansebagai impermeable sampaisemi permeable yang

tidak berperan sebagai akuifer air tanah yang baik, kecuali pada lapisan yang

relatifsangat tipis di bagian atas di dekatpermukaan yang lebih gembur dan

mampumenyimpan dan meneruskan air tanahkarenatelahmengalamipelapukan.

Namun jika batuan sedimen kompak tersebut oleh proses tektonik terkekarkan

secara intensif, maka dapat berperan sebagai akuifer air tanah yang produktif.

Geologi daerah Manokwari terdiri dari batuan sedimen Pra-Tersier berupa

batuan sedimenklastik, karbonat, plutonik (granit), batuan vulkanik berupa aliran

lava, aglomerat, breksi, tufa dan lahar serta batuan metamorfik. Batuan sedimen

tersier terdiri dari batuan sedimen klastik, vulkanik dan karbonat. Batuan Kuarter

terdiri endapanpantai, endapansungai, endapanlimpas banjir. Berdasarkan tataan

fisiografi dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung (1992).

Morfologi wilayah daerah kajian dapat dibagi menjadi 3 satuan, yaitu pegunungan

struktur, perbukitan rendah dan dataran. Satuan perbukitan merupakan wilayah

terluas luas daerah dan berketinggian 200 m dpl. Satuan ini disusun oleh batuan


gunung api, batuan sedimen klastik, karbonat, batuan terobosan, batuan malihan.

Derajat pelapukan pada satuan ini cukup tinggi, ditunjukkan oleh tanah pelapukan

yang setempat mencapai hampir di seluruh daerah kajian. Satuan perbukitan

rendah tersebar di bagian tengah daerah kajian terutama disusun oleh batuan

sedimen klastik dan batuan vulkanik. Satuan dataran yang disusun oleh aluvium

sebarannya di sepanjang aliran sungai besar dan pantai. Setempat satuan ini

menempati daerah pinggiran pantai yang sempit. Satuan ini dibentuk oleh pasir,

lumpur, dan lempung.

Berkaitan dengan kondisi hidrologi, air permukaan di Kota

Manokwaritercerminkan dari kondisi sitem sungai. Sistem sungai yang ada di

Kota Manokwariantara lain meliputi: Sistem Sungai Pami, Sistem Sungai

Rendani, Sistem Sungai Sowi, Sistem Sungai Andai, Sistem Sungai Maripi,

danSistem Sungai Maruni. Berdasarkan penelitian sebelumnya di daerah pantai

yang mempunyai akuifer produktif dan luas penyebarannya, mempunyai debit

kurangdari 5 liter/detik (Direktorat Geologi Tata Lingkungan). Air tanah di daerah

kajian sangat tergantung dari kondisi geologi dan morfologinya. Berdasarkan hal

tersebut dari produktifitas akuifernya, daerah kajian dapat dibedakan menjadi 2

(dua) satuan, yaitu:

(a) satuan dengan akuifer produktif sedang keterusan sedang-rendah (beragam),

dijumpai pada batuan tersier; dan

(b) satuan langka airtanah, keterusan umumnya rendah-sangat rendah, setempat

air tanah dalam jumlah terbatas dapat diperoleh terutama pada daerah lembah

atau zona pelapukan batuan.

Jenis tanah

jenis tanah di kota Manokwari menurut lembaga penelitian tanah adalah alluvial,

mediteran, grey brown podsolik, complex of soils, red yellow podsolik,

organosol,danlatosol. Secaraumum, jenistanah yang terdapat di Kota

Manokwarimempunyai sifat asam, yaitu nilai pH lebih dari 8. Jenis tanah

berkorelasi positif terhadap kedalaman efektif tanah. Kedalaman efektif tanah

adalah batas kedalaman yang dapat ditembus oleh akar tanaman untuk menyerap

unsur hara. Semakin dalam lapisan tanah maka semakin besar pula kemungkinan

tumbuhnya tanaman keras, sebaliknya bila tingkat kedalaman efektif tanah amat

dangkal, maka hanya tanaman yang memiliki perakaran dangkal saja yang dapat

tumbuh. Wilayah Kota Manokwarisecara umum mempunyai kedalaman efektif

tanah > 25 cm. Adanya kendala kedalaman efektif tanah ini menyebabkan hanya

beberapa jenis tanaman (terutama tanaman musiman) yang dapat tumbuh dengan


baik. Pengolahan dan pemupukan lahan sangat diperlukan untuk mengintensifkan

pengolahan pertanian.

1.4.2. Lingkup Substansi

Kajian mengenai lingkup substansi dalam studio perencanaan kota adalah

menganalisa setiap potensi yang di miliki dalam sektor sosial ekonomi yang

berada di Kota Manokwari.

1.5. Metodelogi

1.5.1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang di terapkan pada pelaksanaan Studio

Perencanaan Kota Manokwari adalah Metode pengumpulan data sekunder dan

pengumpulan data melalui survey primer dengan melakukan observasi dan

dokumentasi.

1. Survey Sekunder

Survey sekunder atau survey data instansional berupa pengumpulan data

dari instansi-instansi. Hasilnya adalah uraian fakta dan informasi baik dalam

bentuk data angka, buku, atau peta mengenai keadaan daerah studi, serta

rencana dan kebijakan pembangunan.

2. Survey Primer

Selain itu survey primer yang dilakukan adalah pengamatan/observasi

terhadap kegiatan setiap sektor di Kota Manokwari. Kompilasi data

merupakan proses memilah data yang akan di analisa dan di bahas pada bab

berikutnya. Diharapkan data yang sudah ada dapat menghasilkan suatu

gambaran informasi yang lebih optimal.

1.5.2. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data ini akan dianalisa data-data yang

dikumpulkan secara langsung dilapangan. Analisa ini menggunakan dua

metode yaitu :

1. Metode Analisa Kualitatif

Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk non

numeric. Penggunaan metode ini lebih bersifat deskriptif dengan

memberikan gambaran dan penjelasan mengenai wilayah studi, asumsi

atau anggapan dan perkiraan tertentu yang didasari pada suatu kondisi

tertentu, kompratif yaitu dengan cara membandingkan berbagai masalah


serta keadaan yang ditemui di lapangan dan berbagai sektor yang

berkaitan dan analisis kondisi menurut standar umum yang berlaku.

2. Metode Analisa Kuantitatif

Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data

yang terkaji dalam bentuk angka dan dapat diukur atau dihitung. Metode

ini juga dapat digunakan dalam perhitungan disektor kependudukan.

Metode Analisa Kuantitaif ini meliputi kajian tentang:

i. Laju pertumbuhan penduduk,

ii. Proyeksi penduduk dan

iii. Kepadatan penduduk

iv. LQ (Location Questients)

i. Laju Pertumbuhan Penduduk

Adapun untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk

menggunakan rumus sebagai berikut:

LJPx =

JP y− JPx−1

JPx−1

x 100 %

Dimana :

LJPx = Laju pertumbuhan penduduk pada tahun tertentu n

Jpy = Jumlah penduduk tahun pada tahun ini

JPx-1 = Jumlah penduduk 1 tahun sebelumnya (tahun lalu)

ii. Proyeksi Penduduk

Untuk menganalisa penduduk dalam jangka waktu 10 tahun mendatang

sesuai perolehan data, digunakan Metode Ekstrapolasi/Trend atau bunga

berganda. Metode Ekstrapolasi cenderung melihat pertumbuhan penduduk

dimasa lalu dan melanjutkan kecenderungan tersebut dimasa yang akan

datang sebagai proyeksi. Metode Ekstrapolasi mengasumsikan laju

pertumbuhan penduduk masa lalu akan berlanjut dimasa yang akan

datang. Metode ini dapat di bagi dua, yaitu teknik grafik dan metode

trend. Cara yang paling mudah dalam teknik ekstrapolasi adalah dengan

teknik grafik. Dalam teknik grafik, perkembangan penduduk di masa

lampau digambarkan dalam sebuah susunan koordinat salib. Jumlah

penduduk untuk setiap kurun waktu (misalnya per tahun) dinyatakan

dalam sebuah titik pada bidang koordinat salib. Susunan titik-titik tersebut


dapat dipandang sebagai suatu garis (lurus atau lengkung) dan arah garis

tersebut diteruskan ke masa yang akan datang sebagai proyeksi. Teknik

grafik ini sebetulnya tidak untuk meramalkan jumlah penduduk melainkan

hanya melihat arah kecenderungannya saja. Metode Trend adalah metode

meramalkan pertumbuhan penduduk dengan sebagai berikut:

Pt = Po ( 1 + r )ⁿ

Dimana :

Pt = Jumlah penduduk pada tahun tertentu

Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar

r = angka pertumbuhan penduduk

n = Periode proyeksi /jangka waktu dalam tahun

iii. Kepadatan Penduduk

Untuk mengetahui kepadatan penduduk rumus yang digunakan sebagai

berikut:

Kepadatan penduduk = MenyeluruhSecaraWilayahLuas

PendudukJumlah

iv. LQ (Location Quotient)

Teknik analisis loqation quotient (LQ) merupakan cara permulaan

untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam sektor kegiatan

tertentu. Cara ini tidak atau belum memberikan kesimpulan akhir.

Kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan sementara yang

masih harus dikaji dan ditilik kembali melalui teknik analisis lain yang

dapat menjawab apakah kesimpulan sementara diatas terbukti

kebenarannya. Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk


menghasilkan koefisien dapat menggunakan satuan : jumlah buruh,

atau hasil produksi atau satuan lainnya yang dapat digunakan sebagai

kriteria. Perbandingan relatif ini dinyatakan secara matematika sebagai

berikut :

LQi = Si/N = Si/S

S/N = Ni/N

Dimana:

Si = Jumlah buruh industri di daerah yang diselidiki.

S = Jumlah buruh seluruhnya di daerah yang diselidiki.

Ni = Jumlah buruh industri di daerah yang lebih luas.

N = Jumlah seluruh buruh di daerah yang lebih luas.

Struktur penulisan LQ memberikan beberapa nilai sebagai berikut:

LQ > 1, atau LQ = 1, LQ < 1.


Dengan kata lain LQ memberikan indikasi sebagai berikut:

LQ > 1, menyatakan sub daerah bersangkutan mempunyai

potensi ekspor dalam kegiatan tertentu.

LQ < 1, menunjukan sub daerah bersangkutan mempunyai

kecenderungan mengimpor dari sub daerah/daerah lain.

LQ = 1, memperlihatkan daerah yang bersangkutan telah

mencukui dalam kegiatan tertentu (seimbang).

1.5.3. Instrumen penelitian

Merupakan alat atau faktor-faktor yang mendukung dalam survey ini, meliputi:

1. Keamanan

Sebagai faktor penunjang kelancaran penelitian, keamanan sangat

penting dalam mendukung target/waktu yang telah ditetapkan.

2. Aksesibilitas

Adalah penunjang pergerakan ketempat penelitian, sama peranannya

dengan faktor keamanan. Jika aksesibilitas ke lokasi penelitian mengalami

permasalahan maka akan mengganggu lancarnya penelitian.

3. Dana

Merupakan faktor utama dalam pelaksanaan penelitian. Dana

menjadi penghambat utama jika dana yang tersedia tidak memenuhi

kebutuhan.

4. Waktu


Melakukan suatu penelitian memerlukan waktu yang cukup lama

untuk memperoleh kelengkapan data. Biasanya dalam melakukan

penelitian, waktu disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti.

1.6. Tahapan Pelaksanaan

1.6.1. Tahapan Persiapan

Beberapa kegiatan dalam tahap persiapan survey antara lain:Persiapan

teknis survey, berupa penentuan wilayah studi, survay awal, identifikasi

permasalahan, penentuan tujuan, melakukan kajian literaratur, surat-surat

perizinan, serta persiapan peralatan lainnya yang diperlukan untuk

kepentingan pengumpulan data.

1.6.2. Tahapan Pelaksanaan Survei

Tahap ini di lakukan untuk memperoleh data yang di sesuaikan dengan

kebutuhan sebagai input dalam proses analisa yang wujudnya dapat di

lakukan baik melalui survey primer maupun sekunder. Dalam

pelaksanaannya data yang berasal dari kedua bentuk survey ini saling

mendukung sehingga data yang di peroleh semakin akurat.

a) Survey Primer

Survey primer merupakan proses pengambilan data yang di lakukan

langsung di lapangan,dengan cara melakukan :

Observasi visual,di lakukan dengan cara meninjau langsung di

lapangan terhadap kondisi fisik lapangan yang berhubungan dengan

lokasi dan kondisi suatu objek, misalkan : Peta fasilitas, kondisi

fasilitas, kondisi jalan, jaringan listrik, drainase dan lain sebagainya.

Kuisioner,di lakukan dengan cara memberikan pertanyaan baik lisan

maupun tertulis mengenai suatu masalah yang akan di ajukan kepada

sejumlah sumber yang dapat di percaya dari masyarakat di wilayah

studi sebagai responden.

b) Survey Sekunder

Merupakan proses pengambilan data yang di peroleh dari literatur-

literatur yang di kumpulkan maupun yang di peroleh dari instansi

terkait atau pihak tertentu seperti : Kantor desa atau kampung, kantor

Distrik, kantor lurah, BPS, badan meteorologi dan geofisika, LSM,


dll. Data tersebut dapat berupa data statistik, laporan dan dokumen

lainnya. Adapun data-data yang di maksud antara lain :

Data Penduduk

- Jumlah penduduk dan kepadatan

- perkembangan penduduk

- komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin

- komposisi penduduk menurut agama

- komposisi penduduk menurut mata pencaharian

Data perekonomian

- Perkebunan

- Pertanian tanaman pangan

- Perdaganganpa

- dll

Data fasilitas dan Utilitas

- Fasilitas Pendidikan

- Fasilitas Kesehatan

- Fasilitas Peribadatan

- Fasilitas pemukiman

- Fasilitas Perdagangan

- Fasilitas Air bersih

- Fasilitas Elektikal (Listrik)

- Fasilitas Telekomunikasi

- Fasilitas Sarana dan Prasarana transportasi

1.6.3. Tahap Penyusunan Laporan Fakta dan Analisa

Tahapan yang dilakukan setelah tim melakukan survey dilapangan.

Pengumpulan data guna penyusunan laporan fakta yang merupakan tahapan

yang dilakukan untuk menampilkan fakta yang ada yang berhubungan

dengan objek yang sedang diamati. Sehingga dari data yang sudah


terkumpul kemudian dikaji guna mendapatkan suatu output berupa

informasi yang diperlukan untuk menunjang studi yang sedang di kaji.

Untuk menganalisis data digunakan beberapa metode analisis sebagai alat

bantu sehingga data tersebut memiliki keterkaitan atau berhubungan satu

sama lain.

1.6.4. Tahap Penyusunan Laporan Rencana

Tahap ini merupakan tahap akhir dari studio perencanaan kota, yang

kemudian di presentasikan. Tahap ini juga berisi tentang hasil dari analisis

beserta alur prosesnya yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang bersifat

deskriptif, objektif, dan kompherensif. Jika perlu juga maka dapat diadakan

evaluasi terhadap hasil analisis agar hasil laporan akhir dapat optimal.

1.7. Organisasi Pelaksana

Adapun organisasi pelaksana pada proses pengambilan data di Kota Manokwari,

Kota Manokwari dan pengolaan laporan ini antara lain sebagai berikut

STRUKTUR KEPANITIAAN


STUDIO PERENCANAAN KOTA 2013

PENANGGUNG JAWAB : JOKO PURCAHYONO, M.MT

DOSEN PENGASUH : Y.L MARNALA SITORUS, MT

KETUA : IRWAN F. KASIMAT

SEKRETARIS : APNER. ROTKOKAY

BENDAHARA : DEMIANUS. WODIOK

KORD. DATA : ALBERTH. KRENAK

KORD. KONSUMSI : RUDOLOF . MANDACAN

KORD. PERLENGKAPAN : YUSAK K. KAMBUAYA

KORD. SURVEY : PENIUS. UNBEY

KORD. TRANSPORTASI : MARSHAL L.RESUBUN

ANGGOTA STUDIO

PERENCANAAN KOTA MANOKWARI

Tahun 2013

NIXON WALLY

PAULUS HALUK

MAXIMILIANUS

MAGADIN

KOSTANTINUS

DEMOTEKAIIIiiiiIi

ELIFAS RUMBOBO

KRISTON WANGGAI

DORSIUS KOMBO

BARNABAS AIRBARU

AGUS SAMBERI

ELIFAS RUMBOBO

ANDY KARET


BAB II

KARAKTERISTIK KOTA MANOKWARI

2.1. KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN

2.1.1. Kebijaksanaan Pembangunan Wilayah Papua Barat

Pemerintah melalui UU No. 45 tahun 1999 tentang Pemekaran Propinsi

Papua Barat telah menetapkan Kota Manokwari sebagai Ibukota Propinsi Papua

Barat. Kebijaksanaan ini berdampak kepada pertumbuhan fisik, sosial dan

ekonomi Kota Manokwari yang telah berkembang dengan cepat. Hal Ini dapat

dilihat dari pertumbuhan ekonomi, meluasnya kawasan terbangun terutama

kawasan jasa komersial, perdagangan, dan sebagainya. Peningkatan potensi

internal dan eksternal, menjadikan Kota Manokwari sebagai pusat pengembangan

dan pertumbuhan bagi daerah-daerah di sekitarnya maupun pusat pertumbuhan

dan pengembangan Papua Barat. Selain itu kota manokwari yang memiliki letak

strategis yang dibatasi dengan laut dan juga kawasan hutan yang masih terjaga

keasriannya, serta budaya masyarakat yang masih kental,membuat kota

manokwari memiliki ciri khas tersendiri. hal ini menjadi pendukung untuk

menumbuh kembangkan sumber daya manusia dalam hal pemanfaatan

sumberdaya alam yang ada untuk peningkatan pembangunan kota manokwari

serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Agar terwujud masyarakat yang

sejahtra dan memiliki daya saing, maka didukung pula dengan peningkatan

dibidang pendidikan,dan kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana

publik.

Merujuk kepada Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan

Ruang, maka pembangunan kota Manokwari ditata dalam dua arahan

pembangunan, yaitu: penataan kawasan lindung dan/atau kawasan konservasi, dan

penataan kawasan budidaya. Penataan kawasan lindung dan atau kawasan

konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan hidup perlu menjadi

perhatian utama dalam membangun dan mengembangkan Kota Manokwari.

Penekanan ini sangat penting oleh karena kota Manokwari memiliki kawasan

hutan Wosi-Rendani sebagai hutan lindung serta kawasan hutan Gunung Meja

sebagai hutan wisata nasional. Selain itu, terdapat hutan dengan pepohonan yang


cukup rapat di bagian barat dan selatan kota yang perlu dikendalikan

pemanfaatannya sebagai kawasan resapan air.

Kawasan lain yang perlu diperhatikan adalah kawasan pantai dan pulau. Kota

Manokwari memiliki garis pantai yang panjang demikian juga terdapat pulau

Mansinan yang memiliki riwayat historis yang perlu dipertahankan. Untuk itu

perlu penataan yang intensif sehingga terhindar dari eksploitasi yang berlebihan.

Hutan tanaman mangrove perlu ditingkatkan, khususnya di lahan-lahan pantai

yang kritis.

Penataan kawasan budidaya sudah mendapat perhatian yang memadai sejak

dilakukan penyusunan Rencana Induk Kota (RIK), RUTRK, dan RDTRK, dan

juga di dalam hasil revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota Manokwari. Namun

demikian, dinamika pembangunan kota yang telah berkembang pesat pasca

peningkatan status kota Manokwari sebagai ibukota Propinsi Papua Barat (Irjabar)

perlu ditindaklanjuti dengan rencana tata ruang kota yang mewadahi semua

kegiatan budidaya masyarakat yang meliputi kawasan Cipta, Karya, Marga, Suka

dan Penyempurna. Kawasan Cipta adalah kawasan terbangun untuk perumahan

dan permukiman dimana masyarakat kota Manokwari melakukan kegiatan

bertempat tinggal, beribadah, menimba ilmu, dan kegiatan permukiman

lainnya.Kegiatan Karya adalah penyediaan fasilitas dimana masyarakat akan

bekerja, berusaha untuk meningkatkan taraf social ekonominya, yaitu antara lain

tempat bekerja (perkantoran), tempat berusaha (kawasan perdagangan, meliputi

pasar, petokoan, kios dan kegiatan usaha lainnya. Tempat prosessing dan produksi

barang kebutuhan untuk konsumsi dan diperdagangkan, dalam hal ini kawasan

industri kecil, sedang dan berat, serta kegiatan usaha lainnya.

Kegiatan Marga adalah kegiatan yang memberi pelayanan umum kepada

masyarakat kota serta fasilitas kenyamanan dan pengamanan kota meliputi

penyediaan transportasi (darat, laut dan udara), penyediaan sarana drainase,

pengelolaan dan pengendali erosi, banjir dan abrasi. Pengelolaan sampah, sanitasi

dan air buangan, penyediaan energi, air bersih dan sarana telekomunikasi,

Termasuk juga penyediaan sarana bagi pencegahan dan penanganan bahaya

kebakaran

Kawasan Suka adalah fasilitas yang disediakan untuk kegiatan rekreasi, olah

raga dan kawasan terbuka hijau yang memberi kesenangan dan kenyamanan,

seperti taman-taman kota, kawasan rekreasi gunung, pantai dan pulau. Termasuk

dalam kegiatan suka adalah kegiatan budaya/seni, organisasi masyarakat dan lain-


lain kegiatan yang membutuhkan penyediaan sarana prasarana untuk kepentingan

pelestarian budaya (museum) dan pementasan seni (gedung pertunjukan dan atau

gedung serbaguna).

Kegiatan Penyempurna adalah fasilitas yang disediakan guna memperoleh

manfaat yang lebih baik dan lebih lengkap, termasuk penyediaan assesoeis kota

seperti lampu-lampu jalan, lampu-lampu taman, lampu pengatur lalu lintas, shelter

(tempat menunggu bus/angkutan kotam tempat pejalan kaki (pedestrian), Pos

ronda/pos jaga, dan lain sebagainya.

2.1.2. Kebijaksanaan Pembangunan Kota/Regional

Dalam membangun dan mengembangkan Kota Manokwari ada dua sasaran

pokok, yaitu bagi pengembangan Kota Manokwari sendiri dan pengembangan

wilayah yang ada di sekitarnya. Kebijaksanaan pengembangan kota yang

tercantum dalam Tujuan pengembangan Kota Manokwari ditinjau dari segi

kepentingan kota, antara lain untuk:

(a) Menciptakan pola tata ruang yang terencana secara optimal;

(b) meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat;

(c) memberikan pelayanan umum bagi masyarakat;

(d) meningkatkan pendapatan asli daerah/PAD;

(e) meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang;

(f)meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyebaran fasilitas dan utilitas

secara tepat dan merata sesuai kebutuhan masyarakat;

(g) menjaga kualitas lingkungan untuk mempertahankan keseimbangan

lingkungan dan cadangan air bersih; dan

(h) mengembangkan Kota Manokwari dalam upaya melayani kebutuhan

penduduk dan memacu pertumbuhan wilayah yang ada di sekitarnya.

Sehubungan dengan hai tersebut, pembangunan Kota Manokwari

ditujukan untuk:

(a) meningkatkan kemampuan pelayanan Kota Manokwari sebagai pusat

pengembangan (Central Business District) Kota Manokwari dan Propinsi

Papua Barat;

(b) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk kota Manokwari,

penduduk yang bermukim di sekitar Kota Manokwari atau penduduk

kecamatan di sekitarnya serta penduduk Kota Manokwari pada

umumnya, sebagai multiplier effect pembangunan kota Manokwari;


(c) meningkatkan pelayanan sosial bagi penduduk Kota Manokwari dan

sekitarnya; dan

(d) memacu pertumbuhan ekonomi wilayah belakang (hinterland) Kota

Manokwari, khususnya Kota Manokwari

2.1.3. Kebijaksanaan Dasar Pengembangan Tata Ruang

Konsep tata ruang Kota Manokwari pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi

stujuan pembangunan kota serta fungsi dan peranan kota, Dalam hal ini konsep tata

ruang Kota Manokwari dibagi dalam dua kelompok, yaitu konsep makro dan konsep

mikro.

(a) Konsep Tata Ruang Makro

Konsep tata ruang makro ditekankan keterkaitan unsur-unsur Kota Manokwari

dengan wilayah luar kota, yang diuraikan berikut ini.

Pengembangan pelabuhan laut Kota Manokwari sebagai sarana pergantian

moda transport (terutama untuk penumpang dan barang dengan volume besar

tetapi dengan waktu perjalanan cukup panjang) dan wilayah pelayanan Kota

Manokwari ke luar dan sebaliknya, sekaligus sebagai pelabuhan ekspor-

impor.

Pengembangan pelabuhan/bandar udara Kota Manokwari sebagai sarana

pergantian moda transport (terutama untuk penumpang dan barang dengan

waktu perjalanan cukup singkat tetapi dengan volume kecil) dan wilayah

pelayanan Kota Manokwari keluar dan sebaliknya, maupun dalam wilayah

Kota.

Pengembangan transportasi darat yang mampu meningkatkan hubungan Kota

Manokwari dengan wilayah yang ada di sekitarnya.

Pengembangan pusat perdagangan eceran regional untuk komoditi

perdagangan barang-barang kebutuhan sekunder dan tersier.

Pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, sejarah, pendidikan untuk

kebutuhan rekreasi dan pendidikan bagi penduduk Kota Manokwari dan

daerah sekitarnya serta bagi rekreasi pencinta alam.


(b) Konsep Tata Ruang Mikro

Konsep tata ruang mikro ditekankan pada keterkaitan antar unsur-unsur yang ada

di dalam wilayah Kota Manokwari, seperti diuraikan berikut ini.

Pengembangan pusat-pusat Bagian Wilayah Kota (BWK) di luar kawasan

pusat kota dengan tujuan menyebarkan dan menjalankan fungsi pelayanan ke

bagian wilayah kota.

Pengembangan sistem jaringan transportasi untuk menghubungkan pusat-

pusat BWK.

Pengembangan kawasan industri terutama industri kecil/ ringan dan industri

hasil pertanian ke arah selatan kota serta ke lokasi dekat sumber bahan baku.

Pembatasan pertumbuhan industri polutif yang menyebar di kawasan

pemukiman dan mengarahkannya ke bagian selatan.

Pengembangan kawasan perumahan secara vertikal di kawasan-kawasan yang

layak secara teknis serta peremajaan dan peningkatan kualitas fisik bangunan

dan lingkungan.

Pengembangan kawasan wisata laut/pantai Pasir Putih dan Pantai Amban,

Pulau Mansinam serta pengembangan wisata kawasan air Danau Kabori di

wilayah bagian selatan kota.

Pengembangan kawasan pusat pemerintahan, jasa komersial, perdagangan di

pusat kota.

Penataan kawasan pantai Teluk Sawaibu untuk mencegah pencemaran dan

rusaknya lingkungan.

Penataan kawasan pelabuhan laut di Teluk Sawaibu karena kedudukannya

yang strategis.

Pemanfaatan ruang secara optimal dan terencana di kawasan efektif

pengembangan perkotaan yang diarahkan untuk dapat mengakomodasikan

berbagai kegiatan fungsional kota.


Strategi Penataan Ruang Kota

Untuk lebih mengoptimalkan dan mengatur pemanfaatan ruang Kota Manokwari

diperlukan strategi pembagian wilayah kota dalam beberapa Bagian Wilayah Kota

(BWK). Pembagian ini berperan untuk hal-hal berikut ini.

(a) Meningkatkan peranannya sebagai ibukota Provinsi Papua Barat, maka saat ini

Kota Manokwari diarahkan untuk berperan sebagai pusat pemerintahan Provinsi

Papua Barat. Dengan demikian Kota Manokwari harus dapat diarahkan dapat

mencukupi kebutuhan aktivitas dan volume kegiatan yang berskala provinsi.

(b) Ditinjau dari konstelasi regional yang lebih luas, Kota Manokwari mempunyai

kedudukan dans peranan sebagai titik simpul penerima sekaligus penjalar

pertumbuhan dan perkembangan wilayah dibelakangnya.

(c) Melihat alur kegiatan yang saat ini berjalan, maka peranan Kota Manokwari

sangat sesuai sebagai pusat-pusat perdagangan dan jasa, industri, pemerintahan

baik itu Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintahan Kota.

Pada RUTRK sebelumnya, Kota Manokwari dibagi menjadi empat BWK

yaitu BWK A, B, C dan D. Setiap BWK tersebut diharapkan berfungsi sebagai

berikut ini.

(a) BWK A diarahkan untuk fungsi kegiatan pemerintahan, perdagangan, pelayanan

sosial budaya, kegiatan pelabuhan dan perumahan. BWK A dapat

diidentifikasikan sebagai kawasan pusat kota.

(b) BWK B difungsikan sebagai kawasan pendidikan, perguruan tinggi dan kegiatan

penelitian dan permukiman.

(c) BWK C difungsikan sebagai kawasan pendidikan, perdagangan dan permukiman.

(d) BWK D ditetapkan untuk fungsi pusat kegiatan pelayanan ekonomi regional dan

pusat perkantoran Pemerintahan Provinsi Papua Barat maupun pemerintahan Kota

Manokwari, perhubungan, permukiman, TPU dan TPA.

Berdasarkan fakta dan analisis maka pembangunan di masing-masing kawasan tidak

berjalan dengan efektip. BWK A tumbuh terlalu dominant (terlalu kuat) sehingga

mematikan peran dan potensi BWK lain khususnya BWK C. Selain itu pada tahun 2002,

Pemeriintah Kota Manokwari telah melakukan pemekaran Distrik Manokwari menjadi

empat Kecamatan yang terdiri dari kurang lebih 96 kelurahan/desa. Sebagaimana maksud

dan tujuan pembagian BWK yaitu untuk mendekatkan pelayanan fasilitas ke pada

masyarakat, maka ke depan dama RUTK Manokwari 2005-2915, diusulkan untuk


memekarkan BWK menjadi lima BWK, dalam hal ini memecah BWK C menjadi dua

BWK, yaitu BWK C dan E. BWK C yang semula berpusat di Amban karena tidak efektip

(secara geografis masyarakat Kelurahan Wosi dan Manokwari Barat tidak dapat

memanfaatkan fasilitas yang ditempatkan di pusat BWK C).

Selanjutnya pembagian Bagian Wilayah Kota (BWK) untuk RUTRK 2005-2015

beserta arahan peran/fungsinya masing-masing adalah sebagai berikut.

(a) BWK A berfungsi utamanya adalah kegiatan perdagangan, pelabuhan laut,

pelayanan sosial budaya dan perumahan. BWK A merupakan kawasan pusat kota

(central business District) Manokwari

(b) BWK B berfungsi utamanya adalah kawasan pendidikan perguruan tinggi dan

kegiatan penelitian, kawasan resapan air (hutan lindung), kawasan rekreasi dan

permukiman.

(c) BWK C berfungsi utamanya adalah sebagai pusat pelayanan jasa dan

perdagangan.tingkat regional (pasar pusat dan terminal pusat di Wosi), kawasan

perumahan dan pertanian/perkebunan terbatas.

(d) BWK D ditetapkan untuk fungsi pusat kegiatan pelayanan regional, pusat

perkantoran Pemerintahan Provinsi Papua Barat dan juga perkantoran pemerintah

Kota Manokwari, kawasan perhubungan udara, permukiman baru, kawasan industri,

TPU dan TPA.

(e) BWK E difungsikan sebagai kawasan perumahan, pusat pertanaman hortikultura

dan lahan perkebunan terbatas, kawasan rekreasi .pertanian, kawasan penyanggah

dan konservasi, serta kawasan pendidikan.

Jika dikaitkan dengan rencana pengelolaan persampahan Kota Manokwari diarahkan

melalui kebijakan sebagai berikut:

(a) pembangunan dan atau perluasan TPA;

(b) penambahan jumlah TPS dan perluasan jangkauan pelayanan;

(c) pengembangan usaha daur ulang sampah, kertas, dan plastik (sampah kering);

(d) sistem pengelolaan TPA yang dikembangkan adalah sanitary landfill;

(e) peningkatan kesadaran (peran serta) masyarakat dalam menjaga kebersihan

lingkungan;

(f) pengefektifan fungsi pemulung dengan membangkitkan kegiatan daur ulang sampah

menjadi produk-produk yang berdaya guna;

(g) penambahan sarana pengangkutan dan petugas persampahan;

(h) pengomposan sampah-sampah organik dan pembangunan fasilitas tempat pemisahan

jenis sampah organik dan anorganik yang dilakukan oleh masyarakat mulai dari


rumah-rumah sampai tempat-tempat umum, dimana pemerintah menyediakan sarana

tong sampah untuk memilah-milah sampah tersebut;

(i) re-design tempat/lahan pembuangan akhir yang ada untuk mencegah akibat yang

ditimbulkan ke depan; dan

(j) pemerintah mengeluarkan aturan-aturan yang diperlukan dan yang lebih tegas

mengenai pembuangan sampah ini, antara lain memberikan denda kepada pihak

yang membuang sampah sembarangan, sistem retribusi sampah, tarif pengelolaan.

Secara Umum struktur tata ruang kawasan di wilayah prencanaan dapat

dikemukakan sebagai berikut ini.

(a) Pola tata ruang kawasan bertumpu pada kegiatan kawasan yang dominan

(perkantoran pemerintah, perumahan, perdagangan-jasa, industri dan wisata). Ruang

kawasan strategis kanan kiri jalan menjadi kerangka utama kawasan yang akan

“ditawarkan” kepada investor dan juga berperan sebagai nadi perekonomian

kawasan.

(b) Fungsi kegiatan wilayah perencanaan terdiri dari dua jenis, yakni fungsi primer dan

fungsi sekunder. Bila fungsi sekunder memberikan pelayanan terutama bagi internal

kebutuhan kawasan, maka fungsi primer mempunyai orientasi pelayanan eksternal

melayani wilayah regional. Fungsi primer yang melayani wilayah regional didukung

oleh keberadaan pusat pemerintahan skala Kota, pusat pemerintahan skala provinsi,

jalan arteri, Bandara Rendani, pelabuhan regional, perkantoran regional dan jalan

regional.


2.2. Gambaran Umum Kota Manokwari

2.2.1. Kondisi Fisik

2.2.1.1. Kondisi Geografis

Kota Manokwarimerupakan salah satu wilayah di Provinsi Papua Barat

yang terletak di bagian kepala burung Pulau Papua. Kota Manokwarisecara

geografis terletak pada 132º35’ - 134º45’ BT dan 0º15’ - 3º25’ LS dengan luas

14.44850 km2, dengan ibukota Kota terletak di Kota Manokwari. Batas wilayah

Kota Manokwari adalah:

sebelah utara : Samudra Pasifik;

sebelah selatan : Kota Teluk Bintuni;

sebelah barat : Kota Sorong Selatan; dan

sebelah timur : Kota Teluk Wondama.

Posisi geografis tersebut sangat strategis oleh karena berada pada lintas

pergerakan barat-timur Pulau Papua dan perairan laut yang berbatasan merupakan

jalur transportasi internasional. Pengembangan sarana dan prasarana Kota

Manokwari ke depan dapat memanfaatkan peluang dari letak posisi yang strategis

secara geografis ini.

Secara administrasi Kota Manokwarimeliputi wilayah Distrik yang berada

khususnya Di kota manokwari.

Tabel 2.1

Luas Kota Manokwari Menurut Distrik

NO Distrik

1 Manokwari Selatan 542,07 34,82

2 Manokwari Barat 237,24 15,24

3 Manokwari Timur 154,84 9,95

4 Manokwari Utara 622,79 40,00

jumlah 1.556,94 100

LUAS (km)

Persentase (%)


Sumber. BPS Kota ManokwariTahun 2012.

2.2.1.2. Topografis

Kota Manokwari mempunyai topografis daerah pantai, dataran rendah

hingga perbukitan. Kota Manokwarimenurut pencatatan Stasiun Meteorologi

dan Geofisika Rendani memiliki tingkat kelembaban udara relatif tinggi yang

berkisar antara 80 - 86% dengan rata-rata kelembaban udara 83.

Untuk jenis tanah Jenis tanah di Kota Manokwari menurut lembaga

penelitian tanah adalah alluvial, mediteran, grey brown podsolik, complex of

soils, red yellow podsolik, organosol, dan latosol. Secara umum, jenis tanah

yang terdapat di Kota Manokwarimempunyai sifat asam, yaitu nilai pH lebih

dari 8. Jenis tanah berkorelasi positif terhadap kedalaman efektif tanah.

Kedalaman efektif tanah adalah batas kedalaman yang dapat ditembus oleh

akar tanaman untuk menyerap unsur hara. Semakin dalam lapisan tanah maka

semakin besar pula kemungkinan tumbuhnya tanaman keras, sebaliknya bila

tingkat kedalaman efektif tanah amat dangkal, maka hanya tanaman yang

memiliki perakaran dangkal saja yang dapat tumbuh. Wilayah Kota

Manokwarisecara umum mempunyai kedalaman efektif tanah > 25 cm.

Adanya kendala kedalaman efektif tanah ini menyebabkan hanya beberapa

jenis tanaman (terutama tanaman musiman) yang dapat tumbuh dengan baik.

Pengolahan dan pemupukan lahan sangat diperlukan untuk mengintensifkan

pengolahan pertanian.

2.2.1.3. Hidrologi

Berkaitan dengan kondisi hidrologi, air permukaan di Kota

Manokwaritercerminkan dari kondisi sistem sungai. Sistem sungai yang ada di

Kota Manokwari antara lain meliputi: Sistem Sungai Pami, Sistem Sungai

Rendani, Sistem Sungai Sowi, Sistem Sungai Andai, Sistem Sungai Maripi, dan

Sistem Sungai Maruni. Berdasarkan penelitian sebelumnya di daerah pantai yang

mempunya i akuifer produktif dan luas penyebarannya, mempunyai debit kurang

dari 5 liter/N Air tanah di daerah kajian sangat tergantung dari kondisi geologi dan

morfologinya. Berdasarkan hal tersebut dari produktifitas akuifernya, daerah

kajian dapat dibedakan menjadi dua (satuan), yaitu :


(a) satuan dengan akuifer produktif sedang keterusan sedang-rendah (beragam),

dijumpai pada batuan tersier; dan

(b) satuan langka airtanah, keterusan umumnya rendah-sangat rendah, setempat

air tanah dalam jumlah terbatas dapat diperoleh terutama pada daerah lembah

atau zona pelapukan batuan.s

2.2.1.4. Iklim

Perubahan iklim yang terjadi diseluruh dunia juga banyak mempengaruhi

cuaca di kota manokwari. Badan meteorology dan geofisika (BMG) Rendani

manokwari mencatat curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu

mencapai 371 mm. hari hujan tertinggi pada bulan Mei-Juni.

Table 2.2

Jumlah curah hujan dan kelembaban udara

Bulan banyaknya Dalam Derajat Celcius kelembaban udara (%)curah hujan hari hujan maksimum minimum

januari 165.4 19 33.5 23 83februari 80.3 19 33.2 23.2 85maret 238.7 20 33.2 22.7 87april 128.5 21 33.2 23 86mei 401 24 33 23 86juni 307.7 24 33.8 23 88juli 216.2 17 32.6 22 89agustus 251.7 22 32.4 21.3 86september 172.4 19 32.8 22.8 86oktober 142.5 19 33.1 21.4 85november 204.9 21 33.6 22.8 83desember 371.2 21 34 23.2 85

Sumber :Badan Meteorology klimatologi Dan Geofisika Kota Manokwari

tahun 2012.

2.2.2. Kependudukan

2.2.2.1. Perkembangan Penduduk

Suatu wilayah kependudukan dalam suatu daerah perencanaan dapat

dilihat dari laju pertumbuhan penduduk ,untuk merasakan suatu pembangunan

yang nyata disuatu wilayah itu.pesatnya pertumbuhan penduduk Kota Manokwari

tidak bisa dilepas dari semakin strategisnya manokwari baik secara ekonomi

maupun politis. Jumlah penduduk Kota Manokwari pada tahun 2012 berjumlah

194.948 .dari jumlah penduduk tersebut 102,719 jiwa merupakan pria sedangkan


penduduk wanita adalah 92,229 jiwa. Kota Manokwari terlihat memiliki

peningkatan yang cukup pesat begitu pula pada Distrik. Hal ini disebabkan

pemekaran wilayah provinsi yang menjadikan Kota Manokwari sebagai

ibukota provinsi. Pada tabel dibawah terlihat bahwa penduduk di Kota

Manokwari terkosentrasi pada daerah kota yaitu Distrik manokwari barat.

Table 2.3

Luas Wilayah Kota, Rumah Tangga, Penduduk dan Kepadatan Dirinci menurut Distrik, Pertengahan tahun 2011

Regency Area, Household, Population and Density In Manokwari Regency by

District, mid 2011

No DistrikLuas

Area (km2)Jumlah

PendudukRumah tangga

Kepadatan penduduk

1 Manokwari Barat 237,24 80,606 17,761 340

2 Manokwari Timur 154,84 9,298 1,611 60

3 Manokwari Utara 622,79 2,312 565 4

4 Manokwari Selatan 542,07 13,714 3,327 25

Jumlah1.556,94 1o5,930 23,268 429

Sumber : BPS Kota Manokwari Tahun 2012

2.2.2.2. Struktur penduduk

Kota Manokwarimemiliki jumlah penduduk yang berkisar sampai

194.948 jiwa, dengan komposisi 102,719 jiwa laki-laki, sedangkan wanita

92,229 jiwa.untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Penduduk Kota Manokwari menurut Jenis Kelamin per Distrik

Pertengahan tahun 2011

No DistrikLuas

Area (km2)Jenis kelamin Jumlah

TotalLaki-laki Perempuan

18 Manokwari Barat 237,24 43,393 37,213 80,606

19 Manokwari Timur 154,84 4,802 4,496 9,298

20 Manokwari Utara 622,79 1,208 1,104 2,312


21 Manokwari Selatan 542,07 7,380 6,334 13,714

Population In Manokwari Regency by Sex and District mid 2011

Sumber : badan pusat statistik kabpate Manokwari tahun 2012

Tabel 2.5Banyaknya Penduduk Kota Manokwari Dirinci Menurut Kelompok Umur dan Jenis

Kelamin pertengahan tahun

2011

Kelompok umurJumlah penduduk

Jumlah totalLaki-laki perempuan

0 - 4 11,676 11,676 22,585

5 - 9 11,129 11,129 21,680

10 - 14 10,224 10,224 19,664

15 - 19 9,418 9,418 18,371

20 - 24 11,327 11,327 21,577

25 - 29 11,032 11,032 21,131

30 - 34 9,873 9,873 18,451

35 - 39 7,511 7,511 14,018

40 - 44 6,642 6,642 12,111

45 - 49 4,795 4,795 8,870

50 - 54 3,438 3,438 6,327

55 - 59 2.306 2.306 4,160

60 - 64 1.564 1.564 2,829

65 - 69 901 901 1,582

70 - 74 497 497 889

75+ 386 386 703

Jumlah


total 102,719 92,229 194,948

Sumber : badan pusat statistik Kabupaten Manokwari tahun 2012

2.2.3. Sosial Ekonomi

2.2.3.1. Perekonomian Daerah

Produk Domestik Regional Bruto Kota Manokwari maengalami kenaikan

sebesar 548,477.10 dibandingkan tahun sebelumnya. Besarnya peningkatan

ini menunjukkan bahwa adanya produktifitas yang meningkat dari sector –

sector ekonomi. Kontribusi terbesar datang melalui sector pertanian dengan

25,81%.

Tabel 2.6

Gross Regional Domestic Product Of Manokwari Regency At Current Price By Industrial Origin,

2010 – 2011 (Jutaan Rupiah)

NOLapangan usaha 2010 2011

(1) (2) (3)

1 Pertanian / Agriculture 813,451.41 861,601.21

2 Pertambangan dan PenggalianMinning and Quarryng

55,163.23 70,859.62

3 Industri / Industries 91,644.37 99,723.72

4 Listrik dan Air BersihElectricity and Water Supply

25,788.71 28,337.07

5 Bangunan / Contruction 585,746.66 706,034.88

6 Perdagangan Hotel dan RestoranTrading, Hotels and Restaurant

447,150.85 528,029.97

7Pengangkutan dan Komunikasi

Transportation and Communication

278,156.93 310,023.50

8 Keuangan, Persewaan dan JasaPerusahaan

155,436.20 184,562.35

9 Jasa - jasa / Service 494,139.76 548,477.10

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Manokwari Tahun 2012

Tabel 2.7Laporan Realisasi APBD Kota Manokwari

tahun 2011


URAIAN NILAI

A. PENDAPATAN

B. BELANJA DAERAH

C. PEMBIAYAAN

864,735,611,742

799,990,368,457

58,826,254,249

JUMLAH 1,723,552,234,448

Sumber BPS Kota Manokwari 2012.

2.2.3.2. Sektor-Sektor Unggulan

Sektor Perdagangan.

Ssektor ini merupakan salah satu sector yang mendukung pertumbuhan kota

secara ekonomi. Pusat perdagangan skala regional meliputi : pasar regional,

pasar grosir atau pasar induk, pusat perbelanjaan, ruko, show room,

elektronik, sandang/pakaian, minimarket/supermaket, perbengkelan, toko

bangunan, toko mebel/interior, restouran atau rumah makan dan sejenisnya.

Sektor Jasa.

Pusat jasa skala Kota, meliputi perbankan (kantor cabang), fasilitas bank

untuk pengkreditan rakyat (bpr), pengembangan koperasi kud, bengkel mobil

dan sepeda motor, elektronik, salon, wartel, foto copy, money changer,

pegadaian, jasa pengiriman dan jasa umum lainnya.

Pusat jasa pemerintahan umum yang merupakan pusat pelayanan skala

regional maupun provinsi papua barat berada di sekitar arfai.

Sektor pariwisata.

Pengembangan kawasan pariwisata Teluk Sawaibu yang membawa banyak

dampak secara tidak langsung (multiplier effect) bagi perkembangan

perekonomian di wilayah perkotaan.

2.2.4. Transportasi.

2.2.4.1. Transportasi Darat

Jaringan jalan di Kota Manokwarisaat ini terbagi menjadi beberapa fungsi, yaitu

jalan arteri primer, kolektor primer, kolektor sekunder, lokal dan lingkungan.

Pengelompokan jalan berdasarkan fungsi tersebut merujuk pada UU No 38 tahun

2004 dan PP No 34 tahun 2006 tentang jalan.

(a) Jaringan Jalan Arteri, yaitu tipe jaringan yang menampung lalu-lintas

perjalanan jarak jauh dengan kecepatan rata-rata tinggi, jumlah jalan masuk

dibatasi secara berdaya guna.

(b) Jaringan jalan Kolektor, yaitu tipe untuk menampung lalu-lintas dari dan ke pusat-


pusat kegiatan daerah kota, kecepatan sedang, jumlah jalan masuk dibatasi.

(c) Jaringan Jalan Lokal, yaitu tipe jaringan jalan untuk menampung lalu lintas antar

blok/jarak dekat, kecepatan rendah, jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

(d) Jaringan Jalan Lingkungan, yaitu tipe jaringan jalan yang melayani angkutan

lingkungan, jarak dekat, kecepatan rendah.

Sementara yang dimaksud dari:

(a) Jaringan Jalan Primer, yaitu sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan

distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional,

dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat

kegiatan; dan

(b) Jaringan Jalan Sekunder, yaitu sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan

distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Sebagian besar jalan tersebut sudah beraspal. Semakin memadai jaringan jalan yang

tersedia, maka akan berpengaruh terhadap kelancaran transportasi angkutan sampah.

Termasuk di dalamnya adalah lebar badan jalan, sempadan pagar dan sempadan

bangunan akan berpengaruh terhadap kelancaran lalu lintas di jalan.

Gambar 2.1. Kenampakan Jalan Trikora Wosi dan Jalan Yos Sudarso

Kota Manokwaridilewati Jalan Arteri Manokwari, yang mempunyai klas primer,

berfungsi untuk arus kendaraan berat dan arus kendaraan pribadi. Jalan tersebut

juga terbebani oleh lalu-lintas lokal yang melayani pergerakan antar pusat kegiatan

di Kota Manokwari, hal ini terjadi karena kurangnya jalan yang sejajar dengan jalan

arteri tersebut.


Tabel 2.8 nama dan fungsi jalan eksisting

Nama JalanLebar

sBadan Jalan (m)

Fungsi Jalan

Lebar Drainase

(m)

Lebar Trotoar

(m)

Sempadan Pagar (m)

Sempadan Bangunan(m)

Jl Jend Sudirman 6,2 KP 0,8 (2) 1,4 (2) 6,3 11,3

Jl Merdeka 7 KP 0,7 (2) 1,2 (2) 11,1 13,8

Jl Yogyakarta 7 Lokal 0,7 (2) - 7 9

Jl Siliwangi 10 KP 0,7 (2) 1,5 (1) 7,5 14,5

Jl Bhayangkara 7,5 KP 0,6 (2) - 5,3 12,3

sJl Pantai Pasir Putih 7,5 KP 0,5 (1) - 4,75 9,75

Jl Brawijaya 6 Lokal - - 7 10

Jl Gunung Salju (lampu merah s/d pertigaan Jl Merapi)

8 KssP 0,7 (2) 1,5 (1) 11,5 18,5

Jl Gunung Salju (pertigaan Jl Merapi s/d kaw UNIPA )

15 KP - - 9,5 11,5

Jl Yos Sudarso 15 AP 0,5 (2) - 9,5 14

Jl Trikora 15 AP 0,5 (2) - 10,5 12,5

Jl Trikora Wosi 18 AP 0,5 (1) - 12,25 17,25

Jl Pasir 8,5 Lokal 0,7 (2) - 8,5 15,5

Jl Trikora Tamanria 11 KS 0,8 (1) - 13,5 17,5

Jl Esau Sesa 7 AP 0,8 (2) - 8,7 11,7

Jl Trikora Sowi 7 AP 0,6 (1) - 4,5 6,5

Jl Pertanian 6,5 Lokal 0,6 (2) - 5,5 8,25

Jl Pahlawan 15 KS 0,8 (2) 1,5 (2) 11,2 17,2

Jl S. Condro-negoro 10,5 KP 0,8 (1) - 5,9 7,9

Jl Percetakan Negara 11 KS 1 (2) - 8,5 12,5

Jl Karya Abri 7 Lokal 0,8 (2) - 5 8


Jl Ekonomi 6 Lokal - - 5,5 10,5

Jl Merapi 7 Lokal 0,7 (2) - 8 14

Jl Wirsi 3,5 Lingk 0,35 (1) - 2,75 4,75

Jl Simponi Rindu 2,5 Lingk 0,35 (2) - 2 4

Jl Durian 3,5 Lingk - - 3 5

Jl Nenas 3,5 Lingk - - 3 5

Jl Toba 4,6 Lingk 0,5 (2) - 7 9

Kampung Makasar 4,5 Lingk 0,35 (1) - 2,5 3

Kampung Jawa 4 Lingk 0,35 (1) - 3 4

Kampung Ambon 6 Lingk 0,8 (2) - 4,8 6,8

Jl Litban Anggori 7 KP - - 8,5 13,5

Jl Wosi Dalam 6,5 Lokal 0,5 (1) - 5 7

Jl Wajib Senyum 4 Lokal 0,5 (1) - 3 8

Jl Swaven 7 Lokal - - 7,5 12,5

Jl AMD 3,5 Lingk 0,35 (2) - 2,2 4

Sumber: Hasil Survei, 23 Juli – 29 Juli 2009Keterangan: *S empadan pagar dan sempadan bangunan dihitung dari as jalan

Jalan-jalan Kota yang disamping menjadi penghubung di dalam wilayah

perencanaan antar Distrik yaitu Manokwari Barat, Manokwari Timur, Manokwari

Selatan dan Manokwari Utara. Jalan-jalan Kota juga menjadi penghubung antara

Distrik dalam kota dengan Distrik luar kota. Geometri jalan mengandung

pengertian tentang Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA), Ruang Milik Jalan

(RUMIJA) dan Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA), sebagaimana tersebut

dalam UU No. 38 Tahun 2004 tentang jalan dan PP No. 34 Tahun 2006. Sebagian

besar geometri jalan yang ada di wilayah perencanaan belum sepenuhnya

memenuhi kriteria jalan, baik mengenai sempadan pagar maupun sempadan

bangunannya. Jalan-jalan Kota perlu adanya peningkatan / perbaikan konstruksi

untuk mengantisipasi perkembangan kegiatan dan ruang yang terjadi.

Berdasarkan hasil survei lapangan, menunjukkan bahwa klas jalan yang telah

ditetapkan di Kota Manokwari, baik sebagai jalan arteri, kolektor, maupun lokal

sebagian telah sesuai dengan standar yang berlaku, meskipun nilai LHR-nya masih

sedikit kurang mendekati standar tersebut.


2.2.4.2. Transportasi Udara

Pengembangan sistem jaringan udara direncanakan antara lain Bandara Nasional,

Bandara Regional dan Bandara Lokal. Bandara Nasional memiliki skala pelayanan

regional dan nasional hingga ke wilayah luar Kota Manokwari, bandara regional

yang juga berfungsi sebagai pendorong perkembangan wilayah memiliki skala

pelayanan regional yaitu mencakup beberapa Distrik atau wilayah pengembangan.

Sedangkan bandara lokal direncanakan selain sebagai alternatif perangkutan juga

untuk mengantisipasi adanya aktifitas-aktifitas insidental misalnya pengangkutan

bahan pokok mengingat jangkauan wilayah yang masih relatif sulit untuk dilalui

dengan jalur darat. Rencana dan arah pengembangan sistem jaringan prasarana

transportasi udara adalah sebagai berikut;

1. Pengembangan Bandara Nasional Rendani di Distrik Manokwari Selatan

2. Peningkatan bandara lokal yang sudah ada diantaranya : Bandara Perintis

(Isim, Ambarbaken, dan Senopi serta Testega) dan Bandara Regional (Kebar

dan Anggi).

Kondisi eksisting Bandar Udara Rendani, saat ini masih dalam tahap

pengembangan lebih lanjut untuk perluasan terminal tunggu dan terminal

kedatangan. Secara fisik gedung yang ada terbilang Sudah cukup memadai

fasilitasnya, dan pada saat ini sedang dalam tahap pengembangan.

Sampai saat ini, pesawat terbesar yang bisa mendarat di Bandar Udara Rendani

Manokwari adalah jenis Boeing 737-200, kemudian juga pesawat jenis Fokker

100 serta pesawat perintis. Hal ini terkait dengan panjang Landasan Pacu atau

Runway di bandara tersebut yang belum memungkinkan pesawat yang lebih besar

untuk bisa mendarat. Jika dilihat pertumbuhan volume penumpang dan kargo dari

tahun ke tahun yang mengalami kenaikan, Akibat positif dari pengembangan

bandara adalah semakin terbukanya akses ke Manokwari baik nasional maupun

internasional. Hal tersebut akan semakin membuka peluang para investor untuk

menanamkan modalnya. Hasil akhirnya adalah semakin pesatnya pertumbuhan

ekonomi di Manokwari dan sekitarnya. Pada saat ini maskapai yang melayani rute

dari dan ke Manokwari adalah Merpati Nusantara, Batavia Air dan Express Air

serta perintis. Berdasarkan data-data yang ada yaitu dari BPS maupun dari

Rencana Induk Bandar Udara Rendani, perkembangan volume penumpang adalah

seperti tabel berikut : Pada saat ini maskapai yang melayani rute dari dan ke

Manokwari adalah Merpati Nusantara, Batavia Air dan Express Air serta perintis.


Berdasarkan data-data yang ada yaitu dari BPS maupun dari Rencana Induk

Bandar Udara Rendani, perkembangan volume penumpang adalah seperti tabel

berikut :

Tabel 2.10Penumpang dan Frekuensi Pesawat di Bandara Rendani

Tahun 2012

No. Jenis Data Jumlah

a. Pesawat Berangkat 3.869

b. Pesawat Datang 3.833

c. Penumpang Berangkat 138.877

d. Penumpang Datang 130.243

e. Penumpang Transit 48.605

f. Bongkar Barang 437.951

g. Muat Barang 387.030

Sumber: Data BPS Manokwari Dalam Angka Tahun 2011

Gambar 2.2 bandara rendani manokwari dalam tahap penyelesaian

2.2.4.3. Transportasi Laut.

Kondisi eksisting pelabuhan di Manokwari, pada saat ini sudah ada

beberapa pelabuhan laut dengan beberapa kegunaan:

1) Pelabuhan campuran, lokasinya ada di Distrik Manokwari Timur

2) Pelabuhan militer, lokasinya ada di Sowi dekat perbatasan Anday

3) Pelabuhan minyak, lokasinya ada di Sanggeng

4) Pelabuhan semen, lokasinya ada di Maruni Distrik Manokwari Selatan

Rencana Pengembangan sistem dan jaringan transportasi laut didasarkan pada

berkembangnya bidang sosial dan ekonomi penduduk di wilayah perencanaan,

sehingga kebutuhan akan sandang, pangan dan berbagai fasilitas lainnya meningkat.

Hasil bumi maupun industri di wilayah yang bersangkutan yang terus meningkat perlu

pemasaran keluar daerah. Maka diperlukan sarana dan prasarana keluar masuk barang

dari dan ke daerah yang bersangkutan dalam hal ini adalah pelabuhan laut.


Berdasarkan data BPS tahun 2011, barang yang dibongkar dan dimuat serta

penumpang yang naik turun seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.11

Jumlah Bongkar Muat Barang dan Penumpang di Pelabuhan Manokwari Dalam 1 Tahun

(2012)

No. Aktifitas Volume

1. Bongkar barang 266.807.494

2. Muat barang 56.291.774

3. Kunjungan kapal 1.254 kali

4. Penumpang turun 112.293 orang

5. Penumpang naik 104.572 orang

Sumber: Data BPS Manokwari dalam Angka Tahun 2012.

Muat barang dapat menggambarkan seberapa besar sumberdaya di Kota Manokwariyang

mampu di ekspor keluar daerah. Bila dilihat bongkar barang memiliki nilai yang jauh lebih

besar. Kebutuan di Kota Manokwarimasih banyak dipenuhi oleh barang dari luar daerah.

h di kaKunjungan kapal ke Kota Manokwarimengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Kota Manokwaridiharapkan mampu terus meningkatkan promosi daerah, sehingga

semakin banyak penduduk dalam maupun luar negeri yang menikmati Kota Manokwari.

Kunjungan kapal dan orang mampu memberikan manfaat dengan kemajuan dalam bidang

sosial ekonomi.

Gambar 2.3 kondisi eksisting

pelabuhan di Kota

Manokwari

2.2.5. Sarana Dan Prasarana.

2.2.5.1. Prasarana Dasar

2.2.5.1.1. Air Bersih.

Jaringan air bersih di Kota Manokwari terdiri penggunaan Sumur Bor dan

Jaringan Pipa yang berasal dari dinas PDAM.

Khusus untuk penggunaan air tanah di Kota Manokwari, dibutuhkan

penanganan lebih lanjut karena air tanah masih memiliki zat kapur yang cukup

tinggi.

2.2.5.1.2. Jaringan Listrik

Pusat produksi dan suplai listrik di Kota Manokwari bertempat di PLTD

Sanggeng. Dengan menggunakan 10 unit pembangkit tenaga listrik yang

memprduksi sekitar 82,381,260 kwh,yang terjual sebesar 74,183,403 kwh dan


harga jual sebesar Rp.9,705,583,700,-. Daerah yang dilayani meliputi Distrik

manokwari barat, Distrik manokwari timur, Distrik manokwari utara, dan

Distrik manokwari selatan.

Tabel 2.12

Banyaknya tenaga listrik yang di produksi, terjual dan jumlah penjualan

tahun 2011.

BanyaknyaKwh

Produksi

terjual

dialirkan

82,381,260

74,183,403

82,381,260

Sumber : BPS Kota Manokwari tahun 2012.

Tabel 2.13

Banyaknya unit pembangkit tenaga listrik, kapasitas terpasang, kemampuan

mesin, dan beban puncak tahun 2012.

LokasiBanyaknya

unit

Kapasitas

terpasang

(KW)

Kemampuan mesin

(KW)

Beban maksimum

(KW)

Sanggeng 10 25,304 17,960 14,000

Sidey 2 200 165 118

Ransiki 4 280 235 222

Oransbari 3 450 370 225

Warkapi 1 20 18 16


Mansinam 1 20 18 17

Igor - - - -

Nuni 1 40 30 18

Siwi 1 40 35 12

Jumlah 23 26,358 18,831 14,628

Sumber : BPS Kota Manokwari Tahun 2011.

Tabel 2.14

Banyaknya pelanggan, KWH terpasang,dan jumlah gardu tahun 2011

LokasiBanyaknya pelanggan

KW terpasang Jumlah gardu

Sanggeng 23,897 39,745,935 179

Sidey 558 373,350 4

Ransiki 537 456,150 7

OransbarI 72 522,100 5

Warkapi 64 49,150 -

Mansinam - 48,200 -

Igor 117 - -

Nuni 92 91,850 3

Siwi 809 59,800 -

Jumlah 26,148 41,346,935 198

Sumber : BPS Kota Manokwari tahun 2012.

2.2.5.1.3. Jaringan Telekomunikasi.

Terbentuknya pembangunan suatu perkotaan tidak lepas dari akses

telekomunikasi yang menjadi salah satu kebutuhan manussia akan media

informasi.untuk itu di Kota Manokwarisendiri dilakukan pembangunan kantor

Pos sebanyak 1 buah. Selain itu terdapat 1 buah kantor telekomunikasi yang

berlokasi di Distrik maanokwari barat yang melayani daerah manokwari

timur, manokwari utara, dan manokwari selatan.

2.2.5.1.4. Jaringan Drainase.

Pengembangan drainase bertujuan untuk mengalirkan air hujan sedemikian rupa

sehingga tidak lagi menimbulkan bahaya (banjir) atau gangguan lingkungan


(genangan air). Sedangkan sasaran jangka panjangnya adalah untuk

menetapkan suatu jaringan drainase yang terpadu, yang praktis dioperasikan dan

dipelihara, mengurangi bahaya banjir dan genangan air, menjaga/menciptakan

kondisi lingkungan yang baik.Rencana bentuk sistem drainase berupa: saluran

drainase, sumur peresapan air hujan (SPAH), dan kolam retensi. Rencana

saluran drainase sebagian besar mengikuti jaringan jalan yang ada, rencana

SPAH tersebar mengikuti distribusi permukiman, sedangkan rencana kolam

retensi menggunakan kolam/dam eksisting. Kolam retensi berfungsi sebagai

penampung sementara dari limpasan (over land flow) di sekitarnya. Masalah

yang sering muncul dalam jaringan drainase adalah adanya genangan atau run-

off (aliran permukaan). Air hujan tidak dapat tertampung atau masuk ke saluran

drainase karena terhambat oleh sedimen ataupun sampah. Rencana

penanggulangan genangan air hujan dilakukan dengan pemeliharaan dan

perbaikan saluran yang sudah ada, peningkatan saluran yang sudah ada antara

lain dengan: pembuatan pasangan batu pada saluran tersebut sehingga lebih

kuat dan kapasitasnya lebih besar, serta pembuatan saluran baru. Dengan

demikian diharapkan akan dapat mengatasi luapan dan genangan-genangan

walaupun hanya pada waktu hujan saja. Di Kota Manokwarisendiri sudH

Memiliki saluran drainase yang sudah cukup memadai. Hal yang perlu di

tingkatkan di situ adalah mengenai masalah perawatan dan pemeliharaan.

2.2.5.1.5. Persampahan.

Sistem Penanganan sampah Kota Manokwarisaat ini adalah sistem setempat dan

sistem terpusat. Teknik operasional sistem setempat yang ada saat ini adalah

sebagai berikut ini.

(a) Sistem individu

Pada sistem ini, penduduk mengumpulkan sampah di pekarangan,

kemudian dibakar, atau penduduk membuat lubang untuk pembuangan

sampahnya. Untuk wilayah pingggiran kota, dengan kavling tanah

berukuran besar, kepadatan penduduk masih rendah, sistem ini tidak akan

berdampak negatif bagi kesehatan. Ada juga diantaranya yang langsung


membuang sampah ke selokan atau sungai atau laut. Dengan sistem yang

kedua ini jelas akan menyebabkan pencemaran lingkungan.

(b) Sistem bersama

Pada sistem ini diorganisir oleh pengurus kampung atau kelurahan/desa.

Tempat pembuangan sampah tersebut biasanya dekat dengan permukiman.

Sebagian tempat pembuangan sementara belum memperhatikan dampak

lingkungan sekitarnya, sehingga menggangu lingkungan dan menimbulkan

pencemaran terhadap air tanah dan air permukaan. Hal ini akan berdampak

negatif kesehatan masyarakat. Air tanah yang tercemar masuk ke sumur-

sumur dangkal yang airnya digunakan untuk air minum.

Untuk sistem terpusat, teknik operasionalnya adalah sampah dari

penduduk diwadahi kantung plastik atau bak sampah dari bambu kemudian

diletakkan di depan rumah atau toko atau di pinggir jalan. Ada juga yang

langsung dibuang ke TPS. Truk sampah akan mengangkut sampah-sampah

tersebut ke TPA. Tetapi karena truk sampah frekwensi pengambilannya

rendah, maka ada penduduk yang tidak sabar sehingga membakar sendiri

sampahnya atau membuang ke sungai atau ke selokan, walaupun warga

tersebut termasuk pelanggan untuk pengambilan sampah. Masalah

frekwensi pengambilan yang rendah inilah yang sering dikeluhkan

penduduk, karena hal itu berakibat sampah membusuk sebelum diangkut

terutama sampah basah, yang akan mendatangkan lalat atau bau yang tidak

sedap.

Pengangkutan sampah tersebut dikelola oleh Bidang Perumahan dan

Penyehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Manokwari, jadi

tidak melibatkan pihak swasta. Alat angkut yag dipakai diantaranya Dump

Truk dan Armroll Truk.

Secara umum kondisi prasarana sampah seperti TPS, masih kurang perlu

adanya peningkatan jumlah dari prasarana tersebut. Selain itu peningkatan

perlu dilakukan dalam hal pemeliharaan serta perbaikan TPS yang sudah

tidak layak guna dan sudah rusak.


(a)

(b)

Gambar : (a) proses

pembuangan sampah di TPS.

(b) salah satu prasarana TPA .

2.2.5.2. Sarana

2.2.5.2.1. Sarana pendidikan

Peningkatan sumber daya manusia

di Kota Manokwariterlihat sudah cukup

maju. Hal ini dapat kita lihat dengan

adanya pembangunan serta penyediaan

fasilitas pendidikan yang menjadi sarana

pendukungnya. Salah satu kebutuhan

dasar masyarakat adalah Pendidikan.

Semakin banyak masyarakat yang dapat memperoleh pendidikan, maka semakin

tinggi kualitas kehidupan dan lingkungannya. Pengembangan fasilitas pelayanan

pendidikan dimungkinkan dengan mengacu pada standar SNI yang berlaku, yakni

SNI 03-1733-1989. SNI tersebut berisi tentang tata cara perencanaan kawasan

perumahan kota. Dimana di dalamnya diatur standar daya layan dan kebutuhan

luas lahan minimum untuk masing-masing jenis fasilitas pendidikan.

Jenis fasilitas pendidikan yang diatur mencakup tingkat taman kanak-

kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Untuk akademi, universitas,

dan sejenisnya tidak diatur dalam SNI karena memiliki skala pelayanannya sangat

luas (provinsi, nasional, dan atau internasional). Pada BWP Manokwari terdapat

beberapa Akademi, Universitas, dan Sekolah Tinggi lainnya. Antara lain:

Universitas Negeri Papua (UNIPA), Institut Sains Dan Teknologi Indonesia

Manokwari, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, Sekolah Tinggi Ilmu

Ekonomi Mah-Eisa, Politeknik Cratindo Manokwari, dan STKIP Muhammadiyah

Manokwari.

Tabel 2.15Kondisi kondisi fasilitas sarana pendidikan di Kota Manokwari

tahun 2012

Distrik Penduduk 2012

Jumlah Fasilitas Eksisting Kebutuhan 2012

T S SLT SMA T S SLT SM


K D P K D P A

manokwari barat

82.451

18 34 10 11 66 52 17 17

Manokwari timur

9.673

2 9 2 2 8 6 2 2

Manokwari utara

3.146

1 8 1 0 3 2 1 1

Manokwari selatan

14.332

2 9 1 0 11 9 3 3

Jumlah 23 60 14 13 88 69 23 23

Sumber : Kota Manokwari dalam Angka diolah (Analisis Studio 2012)

Pada Tahun 2017, jumlah penduduk di BWP Manokwari diproyeksikan menjadi

151.343 jiwa. Kebutuhan fasilitas pendidikan Sub BWP A terbesar berada pada

Blok A3. Kebutuhan untuk TK sebanyak 35 unit, SD 27 unit, SLTP 9 unit, dan

SMA 9 unit. Sedangkan untuk Sub BWP C, kebutuhan fasilitas pendidikan

terbesar terletak pada Blok C2, dengan 14 unit TK, 11 unit SD, 4 unit SLTP, dan 4

unit SMA.

Pada Tabel 5.8, terdapat hal yang menarik. Pada Sub BWP E tidak terdapat

kebutuhan akan fasilitas pendidikan. Hal ini dikarenakan jumlah penduduknya

yang belum memenuhi standar daya layan. Jumlah penduduk untuk Sub BWP E

hanya 674 jiwa. Padahal untuk 1 (satu) unit TK saja membutuhkan 1.250 jiwa.

Sehingga masyarakat di Sub BWP E harus pergi ke Sub BWP di sekitarnya untuk

mengenyam pendidikan. Alternatif lainnya adalah dengan membangun fasilitas

pendidikan yang saling terintegrasi, agar mampu menampung kebutuhan

masyarakat. Secara keseluruhan, BWP Manokwari pada tahun 2017 membutuhkan

121 unit TK, 93 unit SD, 30 unit SLTP, dan 30 unit SMA. Dengan luas kebutuhan

lahan minimum terbesar adalah untuk SMA sebesar 375.000 m2.

Tabel 2.16. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Tahun 2017

Bagian

WilayahLuas (Ha)

Penduduk 2017

Kebutuhan Fasilitas (Unit)

Kebutuhan Lahan (m2)

TK SD SLTP SMA TK SD SLTP SMA

Sub BWP A 1.652,171 93.969 76 59 19 19 38.000 118.000 171.000 237.500

A1 347,364 20.691 17 13 4 4 8.500 26.000 36.000 50.000


A2 1.033,745 29.632 24 19 6 6 12.000 38.000 54.000 75.000

A3 271,062 43.646 35 27 9 9 17.500 54.000 81.000 112.500

Sub BWP B 2.778,924 11.385 9 6 2 2 4.500 12.000 18.000 25.000

B1 519,523 3.816 3 2 1 1 1.500 4.000 9.000 12.500

B2 1.176,989 1.745 1 1 0 0 500 2.000 0 0

B3 651,527 5.131 4 3 1 1 2.000 6.000 9.000 12.500

B4 430,885 693 1 0 0 0 500 0 0 0

Sub BWP C 5.608,901 28.533 23 18 6 6 11.500 36.000 54.000 75.000

C1 2.771,538 40 0 0 0 0 0 0 0 0

C2 1.666,049 17.658 14 11 4 4 7.000 22.000 36.000 50.000

C3 1.171,314 10.835 9 7 2 2 4.500 14.000 18.000 25.000

Sub BWP D 8.257,33 16.782 13 10 3 3 6.500 20.000 27.000 37.500

D1 4.731,191 359 0 0 0 0 0 0 0 0

D2 1.744,335 9.763 8 6 2 2 4.000 12.000 18.000 25.000

D3 1.781,804 6.660 5 4 1 1 2.500 8.000 9.000 12.500

Sub BWP E 3.902,048 674 0 0 0 0 0 0 0 0

E1 729,767 311 0 0 0 0 0 0 0 0

E2 2.081,722 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E3 1.090,559 363 0 0 0 0 0 0 0 0

Grand Total 22.199,374 151.343 121 93 30 30 60.500 186.000 270.000 375.000

Sumber: Analisis Studio, 2012

2.2.5.2.2. Sarana Kesehatan

Kota Manokwarisudah memiliki beberapa fasilitas kesehatan. Untuk rumah sakit

yang berada di Kota Manokwariantara lain: Rumah Sakit Umum Manokwari,

Rumah Sakit TNI AL Manokwari, dan Rumah Sakit Dim 1703 Manokwari.

Kondisi eksisting fasilitas kesehatan di Kota Manokwarisudah cukup memenuhi

kebutuhan masyarakat. Keberadaan puskesmas tahun 2012 sudah mencukupi

kebutuhan penduduk, bahkan untuk Distrik manokwari barat memiliki 3 (tiga)

unit. Padahal kebutuhannya hanya 1 (satu) unit saja. Puskesmas pembantu


(Pustu) yang ada juga sudah dapat memenuhi kebutuhan fasilitas. Berikut ini

(Tabel 5.13) gambaran perbandingan kondisi eksisting tahun 2012 fasilitas

kesehatan dengan kebutuhan fasilitas kesehatan berdasarkan daya layan menurut

standar daya layan SNI.

Tabel 2.17.Kondisi Fasilitas Kesehatan di BWP Manokwari Tahun 2012

Bagian Wilayah

Penduduk 2012

Kondisi Eksisting Kebutuhan 2012

Puskesmas PustuBalai

PengobatanPosyandu Apotik Puskesmas Pustu

Balai Pengobatan

Posyandu Apotik

Manokwari barat

82.452 3 3 2 25 27 1 3 33 66 3

manokwari timur

9.674 1 5 0 14 0 0 0 4 8 0

Manokwari utara

3.147 1 4 0 11 0 0 0 1 3 0

Manokwari selatan

14.332 1 1 0 20 0 0 0 6 11 0

Jumlah 109.605 6 13 2 70 27 1 3 44 88 3


Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan pada 5 tahun pertama atau tahun 2017 dapat

dilihat pada Tabel 5.14. Kebutuhan akan puskesmas tidak ditemukan pada semua

Sub BWP Manokwari. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya standar daya

layannya. Bila dilihat pada tabel sebelumnya (Tabel 5.12), kebutuhan puskesmas di

Sub BWP A dan C adalah 1 (satu) unit, ini karena jumlah penduduk Sub BWP

tersebut digabung. Untuk kebutuhan Pustu, di Sub BWP A membutuhkan 3 unit dan

Sub BWP C membutuhkan 1 unit. Secara keseluruhan kebutuhan fasilitas pelayanan

kesehatan BWP Manokwari tahun 2017, antara lain: 4 unit Pustu, 60 unit Balai

Pengobatan, 121 unit Posyandu, dan 4 unit Apotik. 4 Unit Pustu membutuhkan

lahan minimum seluas 1.200 m2, dan 60 unit balai pengobatan membutuhkan lahan

18.000 m2.

Dari hasil analisis seperti tersaji pada Tabel 5.14. mengenai proyeksi fasilitas

kesehatan dan kebutuhan luas lahannya pada tahun 2017, BWP Manokwari masih

memiliki fasilitas kesehatan yang cukup untuk melayani kebutuhan kesehatan

penduduknya. Proyeksi penduduk pada tahun 2017 masih dapat dilayani oleh

ketersediaan fasilitas kesehatan yang ada saat ini (eksisting) di BWP Manokwari.

Pada tahap ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas dari failitas kesehatan,

karena dari sisi kuantitasnya tidak memerlukan penambahan.

Kota Manokwari, dalam hal ini lingkup BWP Manokwari, merupakan salah satu

wilayah yang endemik penyakit malaria. Karena aspek kesehatan merupakan salah


satu hal yang paling mendasar, maka sangat penting juga memperhatikan faktor-

faktor lain penunjang fasilitas kesehatan tersebut. Seperti halnya tenaga medis, obat-

obatan dan lain sebagainya. Pada Tabel sebelumnya (Tabel 5.13) sudah terlihat

bahwa fasilitas yang ada saat ini terutama fasilitas kesehatan yang paling utama

yaitu puskesmas dan puskesmas pembantu atau pustu, jumlah keberadaannya (unit)

melebihi dari kebutuhan menurut perhitungan teknis. Tabel 5.14. menunjukkan

sampai dengan 5 tahun ke depan, yaitu tahun 2017, fasilitas kesehatan yang ada

masih mencukupi untuk melayani penduduk BWP Manokwari.

Tabel2.17. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Tahun 2017

Bagian

Wilayah

Penduduk 2017

Kebutuhan Fasilitas (Unit)Kebutuhan

Luas Lahan (m2)

Puskesmas PustuBalai

PengobatanPosyandu Apotik Puskesmas Pustu

Balai Pengobatan

Posyandu Apotik

Sub BWP A 93.969 0 3 37 76 3 0 900 11.100 4.560 750

A1 20.691 0 1 8 17 1 0 300 2.400 1.020 250

A2 29.632 0 1 12 24 1 0 300 3.600 1.440 250

A3 43.646 0 1 17 35 1 0 300 5.100 2.100 250


Sub BWP B 11.385 0 0 5 9 0 0 0 1.500 540 0

B1 3.816 0 0 2 3 0 0 0 600 180 0

B2 1.745 0 0 1 1 0 0 0 300 60 0

B3 5.131 0 0 2 4 0 0 0 600 240 0

B4 693 0 0 0 1 0 0 0 0 60 0

Sub BWP C 28.533 0 1 11 23 1 0 300 3.300 1.380 250

C1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C2 17.658 0 1 7 14 1 0 300 2.100 840 250

C3 10.835 0 0 4 9 0 0 0 1.200 540 0

Sub BWP D 16.782 0 0 7 13 0 0 0 2.100 780 0

D1 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D2 9.763 0 0 4 8 0 0 0 1.200 480 0

D3 6.660 0 0 3 5 0 0 0 9.00 300 0

Sub BWP E 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E1 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E3 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grand Total 151.343 0 4 60 121 4 0 1.200 18.000 7.260 1.000


2.2.5.2.3. Sarana Peribadatan

Kota Manokwaridikatakan sebagai “kota injil” .Mayoritas pemeluk agama di Kota Manokwariadalah beragama Kristen. Hal ini ditunjukkan dengan presentase yaitu sebesar 73,19 dibanding kan agama islam, hindu dan budha.Fasilitas peribadatan di Kota Manokwarilebih didominasi oleh gereja, antara lain, gereja protestan, khatolik, GKI, GBI,GPDI, DAN gereja pentakosta.

Tabel 2.18Banyaknya Golongan Pemeluk Agama Tahun 2012Agam Presentase

Kristen Protestan 73,19


Katolik 3,18

Islam23,27

Hindu0,26

Budha0,10

Jumlah 100

Sumber : BPS Kota Manokwari tahun 2012

2.3. Tata Ruang

Konsep tata ruang Kota Manokwaripada dasarnya bertujuan untuk memenuhi tujuan

pembangunan kota serta fungsi dan peranan kota, Dalam hal ini konsep tata ruang Kota

Manokwaridibagi dalam dua kelompok, yaitu konsep makro dan konsep mikro.

(a) Konsep Tata Ruang Makro

Konsep tata ruang makro ditekankan keterkaitan unsur-unsur Kota

Manokwaridengan wilayah luar kota, yang diuraikan berikut ini.

Pengembangan pelabuhan laut Kota Manokwarisebagai sarana pergantian

moda transport (terutama untuk penumpang dan barang dengan volume besar

tetapi dengan waktu perjalanan cukup panjang) dan wilayah pelayanan Kota

Manokwarike luar dan sebaliknya, sekaligus sebagai pelabuhan ekspor-impor.

Pengembangan pelabuhan/bandar udara Kota Manokwarisebagai sarana

pergantian moda transport (terutama untuk penumpang dan barang dengan

waktu perjalanan cukup singkat tetapi dengan volume kecil) dan wilayah

pelayanan Kota Manokwarikeluar dan sebaliknya, maupun dalam wilayah

Kota.

Pengembangan transportasi darat yang mampu meningkatkan hubungan Kota

Manokwaridengan wilayah yang ada di sekitarnya.

Pengembangan pusat perdagangan eceran regional untuk komoditi

perdagangan barang-barang kebutuhan sekunder dan tersier.

Pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, sejarah, pendidikan untuk

kebutuhan rekreasi dan pendidikan bagi penduduk Kota Manokwaridan

daerah sekitarnya serta bagi rekreasi pencinta alam.

(b) Konsep Tata Ruang Mikro

Konsep tata ruang mikro ditekankan pada keterkaitan antar unsur-unsur yang ada di

dalam wilayah Kota Manokwari, seperti diuraikan berikut ini.


Pengembangan pusat-pusat Bagian Wilayah Kota (BWK) di luar kawasan

pusat kota dengan tujuan menyebarkan dan menjalankan fungsi pelayanan ke

bagian wilayah kota.

Pengembangan sistem jaringan transportasi untuk menghubungkan pusat-

pusat BWK.

Pengembangan kawasan industri terutama industri kecil/ ringan dan industri

hasil pertanian ke arah selatan kota serta ke lokasi dekat sumber bahan baku.

Pembatasan pertumbuhan industri polutif yang menyebar di kawasan

pemukiman dan mengarahkannya ke bagian selatan.

Pengembangan kawasan perumahan secara vertikal di kawasan-kawasan yang

layak secara teknis serta peremajaan dan peningkatan kualitas fisik bangunan

dan lingkungan.

Pengembangan kawasan wisata laut/pantai Pasir Putih dan Pantai Amban,

Pulau Mansinam serta pengembangan wisata kawasan air Danau Kabori di

wilayah bagian selatan kota.

Pengembangan kawasan pusat pemerintahan, jasa komersial, perdagangan di

pusat kota.

Penataan kawasan pantai Teluk Sawaibu untuk mencegah pencemaran dan

rusaknya lingkungan.

Penataan kawasan pelabuhan laut di Teluk Sawaibu karena kedudukannya

yang strategis.

Pemanfaatan ruang secara optimal dan terencana di kawasan efektif

pengembangan perkotaan yang diarahkan untuk dapat mengakomodasikan

berbagai kegiatan fungsional kota.

Konsep Pembangunan / Pengembangan Kota

Untuk mencapai konsep tata ruang tersebut di atas, maka strategi pembangunan dan

pengembangan tata ruang Kota Manokwarimeliputi hal-hal berikut ini.

(a) Pembangunan jaringan jalan kolektor primer, hal ini bertujuan untuk meningkatkan

aksesibilitas antara pusat kota dengan wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya.

Dalam hal ini, interaksi dan pencapaian pergerakan berbagai kegiatan antar kawasan

pusat kota (pusat pelayanan) dengan sub pusat kota (sub pusat pelayanan) lebih

tinggi dan mudah dijangkau.

(b) Untuk pengembangan pusat-pusat pemukiman baru, perlu dilakukan pembangunan

jalan-jalan kolektor sekunder dan lokal serta peningkatan fungsi jaringan jalan


lainnya sehingga sesuai dengan kebutuhan pengembangan kawasan pemukiman.

Pembangunan ruas-ruas jalan baru tersebut, utamanya dilakukan pada bagian selatan

dan utara kota dimana pada saat ini lahan yang akan diarahkan sebagai kawasan

perumahan dan fungsi kegiatan kota lainnya masih berupa lahan kosong. Sedangkan

peningkatan fungsi jalan seperti perkerasan, perbaikan dan pelebaran jalan, secara

umum diarahkan di wilayah pusat kota dan barat Kota Manokwari.

(c) Penataan kawasan pemukiman dalam bentuk Kampung Improvement Program

(KIP) di kawasan Manokwari Timur, Manokwari Barat dan di kawasan Pusat Kota

Manokwari. Penataan ini diprioritaskan pada kawasan kumuh seperti perkampungan

nelayan di pesisir pantai Teluk Sawaibu.


BAB III

ANALISIS SARANA PRASARANA

3.1. Analisis Pengembangan Dan Fungsi Peran Kota.

Adapun fungsi dan peran dari wilayah pengembangan Kota Manokwari dijabarkan sebagai

berikut:

Meliputi Distrik Manokwari Barat, Manokwari Timur, Manokwari Utara dan Manokwari

Selatan dengan Manokwari Barat sebagai pusatnya.

Pusat WP Manokwari : Perkotaan Manokwari Barat

Peran dan Fungsi Utama :

WP Manokwari merupakan wilayah pengembangan kawasan perkotaan yang berperan

sebagai Ibu Kota Kota Manokwari.

Fungsi WP Manokwari sebagai pusat pelayanan skala Kota yang meliputi : pusat

pelayanan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan skala Kota Manokwari.

Struktur Kegiatan Utama yang dikembangkan :

Kegiatan ekonomi yang dikembangkan adalah Sektor Perdagangan.

Kegiatan non ekonomi yang ditata sebagai konsekuensi dari peran dan fungsi WP sebagai

pusat pelayanan skala Kota adalah kegiatan pendidikan, pariwisata, kesehatan dan

pemerintahan skala Kota Manokwari dan propinsi papua barat.

Arahan Pengembangan WP Manokwari :

WP ini berperan sebagai pusat pertumbuhan skala regional dengan skala pelayanan Kota

Manokwari terutama pada sektor Perdagangan, Jasa pemerintahan dan kegiatan

transportasi darat, laut maupun udara.

Pengembangan Terminal Tipe A di Distrik Manokwari Selatan.

Pengembangan kawasan perkotaan dikonsentrasikan pada wilayah Ibukota Kota

Manokwari dengan pusat-pusat kawasan perkotaan antara lain Wosi, Sanggeng, Padarni,

Amban, Pasir Putih dan Anday.

Pengembangan fasilitas pendidikan berupa perguruan tinggi di Distrik Manokwari Barat

yang akan menjadi salah satu magnet pertumbuhan wilayah perkotaan.

Pengembangan kawasan kantor pemerintahan skala regional yaitu Provinsi Papua Barat di

sekitar Arfai sebagai pusat jasa pemerintahan umum.

Pembangunan fasilitas kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan

skala regional yang berada di Distrik Manokwari Barat.


Pengembangan kawasan pariwisata Teluk Sawaibu yang membawa banyak dampak secara

tidak langsung (multiplier effect) bagi perkembangan perekonomian di wilayah perkotaan.

Pengembangan linkage system kota dengan berbasis pada konsep interaksi kota yang

menghubungkan interaksi kota primat di wilayah perkotaan Manokwari dengan wilayah

satelitnya.

Pengembangan BWP Manokwari diarahkan dengan mengikuti pola yang telah ada.

Artinya bahwa fungsi peruntukan atau penggunaan lahan sebelumnya tetap dipertahankan dengan

memberikan kemungkinan pengembangan lainnya yang selaras. Beberapa arahaan pengembangan

BWP Manokwari adalah sebagai berikut :

a. Fungsi transportasi, dalam perencanaan sistem transportasi dan lalu lintas di wilayah BWP

Manokwari yang sangat menonjol adalah jangkauan dan kecepatan. Sementara jaringan

transportasi yang telah ada berfungsi untuk menghubungkan antara kota, antar pusat kegiatan,

dan antar blok lingkungan. Selain itu juga diarahkan untuk mendukung kegiatan transportasi

laut dan udara. Untuk tujuan ini wilayah yang direncanakan adalah sub blok A2-11 dan A3-2.

b. Fungsi ruang terbuka hijau. Rencana pengembangan ruang terbuka hijau diarahkan pada

daerah-daerah yang sebelumnya telah ditetapkan mengemban fungsi tersebut. Pada peruntukan

fungsi ini juga dimungkinkan untuk pengembangan tempat rekreasi berupa taman bermain, play

ground demi menjaga estetika lingkungan, iklim mikro dan meso serta pelestarian tanaman

yangka dan lingkungan sekitarnya. Fungsi ini diarahkan pengembangannya pada sub blok A2-

15, A2-16 dan beberapa sub blok lainnya.

c. Arahan pengembangan fungsi perdangangan atau jasa tunggal adalah disepanjang jalan arteri

primer ataupun sekunder. Tujuannya adalah melayani kebutuhan di tingkat lokal dan regional.

Untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan pengembangan jasa dan perdagangan, maka

diarahkan pengembangannya secara vertikal. Pengembangan ini dapat dilakukan di sub blok

A3-2, A3-4, A3-9 dan sub blok lainnya.

d. Fungsi pertanian diarahkan pada lahan dataran yang sebelumnya telah dibudidayakan untuk

pertanian. Jenis tanaman pertanian yang dapat dikembangkan adalah tanaman berkayu, padi,

dan palawija. Mengingat fungsi yang ada, maka diharapkan sub blok yang diperuntukkan bagi

pengembangan pertanian mampu mensuplai kebutuhan pangan penduduk BWP Manokwari.

Namun tidak menutup kemungkinan sub blok di dalamnya digunakan untuk pengembangan

permukiman secara terbatas.

e. Fungsi pariwisata. Untuk mendukung kegiatan pariwisata di BWP Manokwari, maka beberapa

sub blok diarahkan pengembangannya sebagai kawasan pariwisata, seperti B3-2, A3-7 dan sub

blok lainnya. Dengan fungsi tersebut, maka kegiatan yang mungkin dikembangkan adaah

kegiatan pariwisata yang didukung oleh keberadaan objek wisata pantai pasir putih dan

pasirindo dengan arah pengembangan obyek daya tarik wisata mealui penambahan infrastruktur


pendukung. Selain itu juga untuk pengembangan permukiman terbatas, dimana pola

pengembangan permukiman diarahkan secara individual dan bukan berciri real estate

f. Fungsi perlindungan bawahan. Sub blok C1-1 adalah salah satu sub blok dalam BWP

Manokwari yang diarahkan untuk pengembangan perlindungan bawahan. Sub blok ini luasnya

mencapai 2.771,538 ha yang diharapkan mampu menjadi area serapan air, mampu menjaga

iklim dalam skala meso-makro, melakukan fungsi perlindungan plasma nutfah, pelestarian

tanaman langka dan fungsi lindung lainnya. Kegiatan yang dapat dikembangan pada sub blok

dengan fungsi ini sangat terbatas seperti jalur dan kawasan evakuasi bencana. Sementara fungsi

lainnya seperti permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa tidak diarahkan

g. Fungsi suaka alam dan cagar budaya. Sebagian BWP Manokwari diarahkan untuk fungsi

sebagai kawasan suaka alam, yaitu menjaga kelestarian flora dan faunan yang terdapat di

dalamnya, sehingga kegiatan yang dapat berkembang terbatas pada kegiatan wisata berupa

wisata hutan dan ruang terbuka hijau. Kegiatan eksplotasi berlebihan atau pembangunan di

sempadan pantai tidak diijinkan karena dapat merusak ekosistem. Sub blok yang diarahkan

untuk fungsi ini adalah D3-1, D3-2, D3-3, D3-4, D3-5 dan sub blok lainnya.

h. Fungsi permukiman. Pengembangan permukiman dalam BWP Manokwari diarahkan pada

pengembangan terbatas dan sangat terbatas. Hal ini berarti kepadatan yang dimungkinkan

sangat tergantung pada kondisi lokal. Sub blok C2-7 diarahkan untuk fungsi permukiman

berkepadatan sangat rendah, yaitu dilakukan oleh individu. Kegiatan pertanian ataupun

peternakan tetap diperbolehkan dengan pengaturan jarak lokasi yang sesuai dan selaras.

Sementara kegiatan perdagangan dapat dikembangkan di sepanjang jalan lingkungan secara

horisontal dengan memperhatikan keserasian lingkungan. Permukiman berkepadatan rendah

diarahkan pengembangannya ke arah utara, selatan, dan timur BWP Manokwari. Permukiman

tipe ini dapat dikembangkan secara individu ataupun terorganisir melalui pengembang dengan

intensitas terbatas.

Untuk mendukung fungsi BWP Manokwari dan mencapai tujuan penataan BWP yang

ditetapkan, maka dilakukan pembagian BWP kedalam beberapa bagian blok dan sub blok.

Secara umum dapat dijelaskan bahwa BWP Manokwari terdiri dari lima sub bagian yang

masing-masing mencerminkan fungsi pelayanan dengan memperhatikan kawasan lindung. Pada

sub BWP A yang hanya meliputi sebagian kecildari wilayah BWP Manokwaridengan luas

±1.652Ha, terbagi menjadi 44 subblok peruntukan. Sub BWP A diarahkan untuk

pengembangan kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa tunggal, pariwisata, militer, ruang

terbuka hijau serta pengembangan sarana prasarana umum. Sementara sub BWP E yangmeliputi

sebagian besar wilayah perencanaan, terbagi ke dalam 4 subblok peruntukan saja.

Pengembangannya diarahkan untuk pengembangan zona permukiman dan pertanian. Sub BWP

D yang terletak di bagian timur Kota Manokwarimerupakan wilayah terluas yang mencapai


±8.257Ha terbagi dalam 28 sub blok peruntukan yang meliputi permukiman, perkantoran, hutan

lindung, sarana prasarana umum, ruang terbuka hijau dan kawasan militer.

Tabel 3.1. Pembagian Sub BWP, Blok dan Sub Blok pada BWP Manokwari

No Sub – BWPJumlah

BlokJumlah

Sub BlokJumlah Zona

Peruntukkan/FungsiJumlah Subzona

Peruntukkan/Fungsi

1 A 3 44(9 Zona)C; K; KH; KT; PL; R; RTH; SC; SPU

(13 Sub Zona)C-2; C-3; K-1; KH-1; KT-1; PL-3; R-4; R-5; RTH; SC; SPU-1; SPU-2; SPU-3

2 B 4 22(5 Zona)C; PB; PL; R; RTH; SC

(7 Sub Zona)C-2; PB; PL-1; R-4; R-5;RTH; SC

3 C 3 15(5 zona)C; PB; R; RTH; SPU

(6 Sub Zona)C-1; PB; R-4; R-5; RTH; SPU-1

4 D 3 28(10 zona)C ; HL ; KH ; KT ; PB ; PS ; R ; RTH ; SC ; SPU

(13 Sub Zona)C-1; HL; KH-1; KH-2; KT-1; PB; PS; R-4; R-5; RTH; SC; SPU-1; SPU-2

5 E 3 4(2 zona)PL; R

(2 Sub Zona)PL-1; R-5

Total 16 113Sumber : Hasil Analisis, 2012

3.2. Analisis Kesesuaian Lahan

Dalam perkembangannya, penggunaan lahan di Kota Manokwari didominasi oleh

pembangunan infrastruktur. Hal ini disesuaikan dengan struktur kegiatan masyarakat yang

berpusat di wilayah tersebut antara lain, pusat aktivitas perkantoran,pemukiman,

pendidikan ,kesehatan, dan jasa. selain itu daerah hutan lindung, serta hutan konservasi yang

mencapai luas 3.371,32 ha yang menjadi daya tarik wisata alam di Kota Manokwari. Kota

Manokwari memiliki struktur tanah yang pada umumnya sangat cocok untuk perkebunan dan

pertanian. Seiring bertambahnya jumlah penduduk dan meluasnya lahan di pemukiman, maka

lahan pertanian dan pertanian di daerah ini semakin berkurang. Pada saat ini luas lahan

pertanian serta perkebunan di Kota Manokwari seluas 1.207,73 ha. Pertanian dan perkebunan

lebih banyak di kembangkan di Distrik Masni, Warmare, Prafi, Dan Sidey.


Tabel 3.2Pola Ruang Wilayah Kota Manokwari

Tahun 2009-2029

No. Jenis Pola RuangLuas (Ha)

Prosentase Dari Luas Wilayah Kota Manokwari (%)

Kawasan Lindung1 Kawasan Hutan Lindung 291169.42 20.15

2Kawasan Perlindungan Setempat

a. Sempadan Pantai 3848.00 0.26 b. Sempadan Danau/waduk 2551.00 17.504 Cagar Alam 447466.13 30.97

Kawasan Budidaya 1 Kawasan Hutan produksi 303728.10 20.792 Kawasan Pertanian 4528.66 0.313 Kawasan Perkebunan 52369.85 3.624 Kawasan Permukiman 933.70 6.40Jumlah 14580.35 100.00Sumber : Hasil Rencana

Tabel 3.3 Luas Penggunaan Menurut Distrik

NoDistrik

Pola Ruang (Ha)

Luas Total (Ha)

Permukiman

Pertanian

Perkebunan

Cagar Alam

Hutan Lindung

Hutan Produksi

Konservasi

Hutan Produk

si Terbata

s

1 Manokwari Barat 5,849.85 472.96 734.77 11,984.28 1,251.39 2,120.13 - 22,413.37

2 Manokwari Timur 8,943.41 2,135.68 233.92 172.15 1,164.44 619.48 384.16 13,653.23

3 Manokwari Utara 4,560.01 4,108.34 3,323.46 6,768.45 20,262.99 19,051.11 - 58,074.35

4 Manokwari Selatan 560.01 - 3,932.86 29,446.98 3,013.52 6,801.64 6,247.33 50,002.35

Sumber : Hasil Analisis, 2012


3.3 Analisis Perkembangan Kota

3.3.1 Pengaruh Kependudukan Terhadap Perkembangan Kota

Faktor kependudukan sangat berpengaruh penting dalam pertumbuhan dan

perkembangan suatu kota, begitu juga Kota Manokwari. Analisa kependudukan ini

meliputi kajian mengenai Laju Pertumbuhan Penduduk, Proyeksi Penduduk, Serta

kepadatan Penduduk.

Laju Pertumbuhan Penduduk

Kota Manokwari terdiri dari 4 Distrik, termasuk dalam Wilayah Kota Manokwari.

Jumlah Penduduk Kota pada Tahun 2012 adalah 1.556.93 jiwa. Adapun Metode yang

digunakan untuk menghitung Laju Pertumbuhan Penduduk untuk setiap tahunnya

dengan megunakan metode (Garis Lurus).

JPy – JPx-1

LJPx = X 100%

JPx-1

Dimana :

LJPX = Laju Pertumbuhan Penduduk pada tahun tertentu

JPY = Jumlah Penduduk tahun tertentu

JPX-1 = Jumlah Penduduk tahun sebelum tahun tertentu.

Tabel 3.4.

Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Manokwari Tahun 2008 - 2012

Tahun Jumlah

Penduduk

Laju Pertumbuhan

Penduduk

2008 76.509

2009 79.871 0.043

2010 77.232 0.033

2011 99.488 0.288

2012 105.93 0.893

JUMLAH 0.429

Rata-rata Pertumbuhan Penduduk 0.107


Sumber: Hasil Analisa

Proyeksi dan Kepadatan Penduduk

Untuk menganalisa jumlah penduduk pada tahun-tahun yang akan datang maka

dibutuhkan suatu Proyeksi Penduduk terlebih dahulu. Dalam kajian ini akan

diproyeksikan jumlah penduduk Kota Manokwari pada tahun 2008 - 2012 dengan

menggunakan teori pendekatan Proyeksi Penduduk secara alamiah. Adapun Metode

yang digunakan dalam memproyeksikan penduduk Kota Manokwari adalah Geometic

Rate Growth (Bunga Berganda).

Rumus Bunga Berganda :

Pt = Po (1 + r)n

Dimana :

Pn = Jumlah Penduduk pada tahun “n”

Po = Jumlah Penduduk pada tahun awal

r = Rata-rata Perumbuhan Penduduk

n = Periode Proyeksi / Jangka waktu Proyeksi

Sedangkan untuk menghitung Kepadatan Penduduk Kota Manokwari, dapat

berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk. Dari hasil tersebut, maka untuk menghitung

Kepadatan Penduduk Rata-rata dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

Jumlah Penduduk

Kepadatan Penduduk = x 100 %

Luas Wilayah Keseluruhan

Untuk lebih jelasnya Proyeksi dan Kepadatan Penduduk untuk jangka waktu lima (5) tahun

mendatang sebagaimana disajikan pada tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5. Proyeksi dan Kepadatan Penduduk Kota Manokwari Tahun 2013-2017

Tahun Luas ( Km )2Jumlah

penduduk( jiwa)

Kepadatan Penduduk

( jiwa / Km2)

Laju pertumbuhan penduduk

2013 1.556.94 117.27 75

2014 1.556.94 234.53 151 0.999

2015 1.556.94 351.79 226 0.500

2016 1.556.94 469.06 301 0.333

2017 1.556.94586.32

378 0.250


Jumlah 1131 2.082Rata-rata 0,521

Sumber : Hasil Analisa

3.2. Pengaruh Aktivitas Perekonomian Terhadap Perkembangan Kota

Perekonomian menjadi penting dibahas karena dengan diketahuinya struktur perekonomian suatu

daerah maka kita akan dapat mengetahui sektor-sektor yang mendominasi perekonomian di suatu

daerah. Sektor-sektor dominan tersebut dijadikan sebagai leading sector yang pengaruhnya sangat

besar bagi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, sehingga sedikit saja perubahan yang terjadi

pada leading sector tersebut akan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan.

Pengembangan dan intensitas pembangunan sector ekonomi pada sector-sektor dominan tersebut

harus dilakukan secara intensif. Sektor-sektor perekonomian yang paling dominan di Kota

Manokwari adalah sektor jasa-jasa, bangunan, serta perdagangan, hotel dan restoran perlu

dikembangkan di Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, dan Blok C-3. Pengembangan sector transportasi

juga perlu dikembangkan terutama di daerah-daerah penyokong perkembangan transportasi

perkotaan, yaitu di Blok B-3, Blok C-2, Blok D-2, dan Blok D-3.

Strategi pengembangan kawasan perdagangan/perekonomian adalah sebagai berikut :

a) Rencana pengembangan kawasan perdagangan/perekonomian dan ikutannya, seperti

kantor perusahaan, rumah kantor (rukan) dan rumah toko (ruko) dikembangkan di Jalan

Percetakan (BWK A), Selain itu juga dikembangkan pusat perdagangan dan industri jasa

tingkat regional yaitu pembangunan Pasar Pusat dan Terminal Regional yang bertaraf

Provinsi di Wosi (BWK C) dan Terminal antar wilayah di Maripi (BWK D).

b) Pengembangan kegiatan usaha yang ada di Kota Manokwari diarahkan untuk membuka

lapangan kerja baru, sebagai usaha untuk memanfaatkan potensi yang ada, antara lain

bidang perdagangan, bidang jasa, dan bangunan untuk menarik investasi dari luar, baik

dari Kota Manokwari maupun daerah lainnya. Peranan yang penting dari arus lalu lintas di

Kota Manokwari nantinya perlu dimanfaatkan untuk menunjang dan memacu

pertumbuhan Kota Manokwari sehingga dapat memanfaatkan kelancaran arus lalu lintas

barang, jasa dan manusia serta mampu mengimbangi pertumbuhan pelayanan ekonomi

bagi daerah sekitarnya.

c) Menyiapkan prasarana dan sarana untuk mendukung pembangunan kawasan perdagangan

termasuk fasilitas penunjang seperti; jaringan jalan, listrik, telepon, jaringan air bersih,

pengolahan sampah dan lain-lain.

d) Mengembangkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan dan pengurangan kemiskinan

dengan pengembangan industri berbasis pada masyarakat.

e) Mengembangkan perekonomian daerah (local economic development) melalui perusahaan


daerah dan perbankan.

f) Tata ruang disempurnakan agar berbagai kegiatan dan dinamika masyarakat dapat berjalan

serasi dan tidak saling mengganggu. Persyaratan Tata Ruang Kota Manokwari juga

diarahkan agar kebutuhan dan peruntukan ruang dapat diselaraskan dengan potensi yang

ada, serta sarana-prasarana penunjang kegiatan yang diperlukan sejalan dengan

perkembangan Kota Manokwari di masa yang akan datang.

g) Melihat ruang yang ada, pada bagian utara dan selatan (dekat Bandar Udara Rendani)

perlu dikembangkan kegiatan yang dapat menjadi bangkitan ekonomi yang diharapkan

mampu menarik tenaga kerja dari luar daerah. Pengembangan kegiatan ekonomi pada

bagian utara dan selatan kota diharapkan pula akan menciptakan keseimbangan struktur

ruang antara pusat kota dan daerah sekitarnya.

3.3.3. Kecenderungan Arah Perkembangan Kota

Berdasarkan Arah pengembangan fungsi kawasan perkotaan ditujukan untuk mendukung

kebijakan pembangunan perkotaan terutama untuk mewujudkan visi dan misi pengembangan.

Adapun visi pembangunan dan pengembangan Kota Manokwari Tahun 2005-2015 adalah:

“sebagai kota hijau alami, kota terdepan dalam pembangunan perkotaan berwawasan

lingkungan dan kota beriman sebagai pusat pekabaran Injil di Kawasan Timur Indonesia”.

Motto Kota Manokwari adalah KOTA BERSEJARAH, yaitu kota yang Bersih, Sehat,

Sejahtera, Rapi, Aman dan Harmonis. Motto KOTA BERSEJARAH, ini dipandang dalam 2

(dua) aspek:

Aspek Historis, Kota Manokwari merupakan tempat pertama kali dimulainya penyebaran

agama Kristen Protestan di Papua dan juga Kota Manokwari merupakan kota

pemerintahan pertama.

Aspek Pembangunan, yaitu upaya memacu pemerintah dan masyarakat dalam

mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain

sebagainya.

Sedangkan misi pembangunan Kota Manokwari mencakup :

Menyediakan fasilitas perdagangan dan jasa serta sarana penunjangnya yang dilengkapi

dengan penyediaan pelayanan perbankan yang memadai, terutama untuk kegiatan industri

kecil dan rumah tangga.

Menyediakan dan membangun infrastruktur seperti jaringan jalan, listrik, telepon,

penyediaan air bersih, peningkatan pelayanan baik transportasi darat, laut, udara dan

penyeberangan, guna kelancaran pergerakan arus transportasi barang dan jasa serta produk

dari kawasan industri dan komoditas perdagangan.


Penyediaan fasilitas umum/publik berupa sarana dan prasarana persampahan, toilet umum

yang memadai, pemeliharaan kebersihan kota, serta peningkatan pelayanan masyarakat

lainnya.

Menyediakan dan menata ruang permukiman sesuai BWK dan konsep kota yang ramah

lingkungan, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Peningkatan keamanan dan harmonisasi sendi-sendi kehidupan antara berbagai elemen

masyarakat di Kota Manokwari.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti rumah sakit, pendidikan dan

pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan.

ANALISIS SARANA DAN PRASARANA

3.4.1. S a r a n a

3.4.1.1. Sarana Pendidikan

Salah satu kebutuhan dasar masyarakat adalah Pendidikan. Semakin banyak

masyarakat yang dapat memperoleh pendidikan, maka semakin tinggi kualitas kehidupan dan

lingkungannya. Pengembangan fasilitas pelayanan pendidikan dimungkinkan dengan mengacu

pada standar SNI yang berlaku, yakni SNI 03-1733-1989. SNI tersebut berisi tentang tata cara

perencanaan kawasan perumahan kota. Dimana di dalamnya diatur standar daya layan dan

kebutuhan luas lahan minimum untuk masing-masing jenis fasilitas pendidikan.

Jenis fasilitas pendidikan yang diatur mencakup tingkat taman kanak-kanak (TK) hingga

Sekolah Menengah Atas (SMA). Untuk akademi, universitas, dan sejenisnya

tidak diatur dalam SNI karena memiliki skala pelayanannya sangat luas (provinsi, nasional,

dan atau internasional). Pada BWP Manokwari terdapat beberapa Akademi, Universitas, dan

Sekolah Tinggi lainnya. Antara lain: Universitas Negeri Papua (UNIPA), Institut Sains Dan

Teknologi Indonesia Manokwari, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, Sekolah Tinggi

Ilmu Ekonomi Mah-Eisa, Politeknik Cratindo Manokwari, dan STKIP Muhammadiyah

Manokwari.

Pada Tabel 3.6. dijabarkan bahwa tiap 1.250 jiwa penduduk membutuhkan 1 unit TK

dengan luas lahan minimum 500 m2. Untuk tingkat pendidikan SMA, memiliki daya layan

sebesar 4.800 jiwa dengan kebutuhan luas lahan minimum 12.500 m2.

Tabel 3.6. Standar daya layan dan Kebutuhan Luas Lahan Fasilitas Pendidikan

Jenis Fasilitas Daya Layan

(jiwa)

Kebutuhan Luas Lahan Min (m2)

TK 1.250 500

SD 1.600 2.000

SLTP 4.800 9.000


SMA 4.800 12.500

SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota

Pada BWP Manokwari, jumlah penduduk terbesar berada pada Sub BWP A dan C. Kebutuhan

akan fasilitas pendidikan juga paling banyak dibanding dengan Sub BWP yang lain. Bila

dilihat kondisi eksistingnya pada tahun 2012, Sub BWP A dan C sudah memiliki 18 TK, 34

SD, 10 SLTP, dan 11 SMA. Namun, ternyata fasilitas yang ada belum memenuhi kebutuhan

yang ada. Bila kita mengacu pada SNI, kebutuhan fasilitas pendidikan di Sub BWP A dan C

yaitu: 66 TK, 52 SD, 17 SLTP, dan 17 SMA. Seperti yang terlihat pada Tabel 3.7. berikut ini:

Table. 3.7. Kondisi Fasilitas Pendidikan di BWP Manokwari Tahun 2012

SubBWPPendudu

k 2012

Jumlah Fasilitas Eksisting Kebutuhan 2012

T

K

S

D

SLT

PSMA

T

K

S

D

SLT

P

SM

A

A dan C 82.451 18 34 10 11 66 52 17 17

B 9.673 2 9 2 2 8 6 2 2

E 3.146 1 8 1 0 3 2 1 1

D 14.332 2 9 1 0 11 9 3 3

Jumlah 23 60 14 13 88 69 23 23


Pada Tahun 2017, jumlah penduduk di BWP Manokwari diproyeksikan menjadi 151.343 jiwa.

Kebutuhan fasilitas pendidikan Sub BWP A terbesar berada pada Blok A3. Kebutuhan untuk TK

sebanyak 35 unit, SD 27 unit, SLTP 9 unit, dan SMA 9 unit. Sedangkan untuk Sub BWP C, kebutuhan

fasilitas pendidikan terbesar terletak pada Blok C2, dengan 14 unit TK, 11 unit SD, 4 unit SLTP, dan 4

unit SMA.

Pada Tabel 3.7. terdapat hal yang menarik. Pada Sub BWP E tidak terdapat kebutuhan akan

fasilitas pendidikan. Hal ini dikarenakan jumlah penduduknya yang belum memenuhi standar daya

layan. Jumlah penduduk untuk Sub BWP E hanya 674 jiwa. Padahal untuk 1 (satu) unit TK saja

membutuhkan 1.250 jiwa. Sehingga masyarakat di Sub BWP E harus pergi ke Sub BWP di sekitarnya

untuk mengenyam pendidikan. Alternatif lainnya adalah dengan membangun fasilitas pendidikan yang

saling terintegrasi, agar mampu menampung kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, BWP


Manokwari pada tahun 2017 membutuhkan 121 unit TK, 93 unit SD, 30 unit SLTP, dan 30 unit SMA.

Dengan luas kebutuhan lahan minimum terbesar adalah untuk SMA sebesar 375.000 m2.

Tabel. 3.8. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Tahun 2017

Bagian

WilayahLuas (Ha)

Penduduk 2017

Kebutuhan Fasilitas (Unit)

Kebutuhan Lahan (m2)

TK SD SLTP SMA TK SD SLTP SMA

Sub BWP A 1.652,171 93.969 76 59 19 19 38.000 118.000 171.000 237.500

A1 347,364 20.691 17 13 4 4 8.500 26.000 36.000 50.000

A2 1.033,745 29.632 24 19 6 6 12.000 38.000 54.000 75.000

A3 271,062 43.646 35 27 9 9 17.500 54.000 81.000 112.500

Sub BWP C 5.608,901 28.533 23 18 6 6 11.500 36.000 54.000 75.000

C1 2.771,538 40 0 0 0 0 0 0 0 0

C2 1.666,049 17.658 14 11 4 4 7.000 22.000 36.000 50.000

C3 1.171,314 10.835 9 7 2 2 4.500 14.000 18.000 25.000

Grand Total 7.261,072 122.502 99 77 25 25 49.500 154.000 225.000 312.500


3.4.1.2. Sarana Kesehatan

Rencana pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan mengacu pada SNI 03-1733-1989, yang

berisi tentang tata cara perencanaan kawasan perumahan. Di dalamnya, diatur tentang standar

daya layan dan kebutuhan lahan minimum untuk tiap jenis fasilitas kesehatan (Tabel.3.9.)

Jenis fasilitas kesehatan yang tercantum pada SNI tersebut, antara lain: Puskesmas, Puskesmas

Pembantu (Pustu), Balai Pengobatan, Posyandu, dan Apotik. Untuk jenis fasilitas kesehatan

berupa Rumah Sakit, baik yang umum maupun rumah sakit khusus, tidak diatur dalam SNI.

Rumah Sakit mempunyai skala pelayanan yang besar, yakni tingkat provinsi maupun regional.

Sehingga sulit untuk ditetapkan daya layannya. Hal ini seperti yang terjadi pada jenis fasilitas

pelayanan pendidikan, Akademi/Universitas.

Tabel 3.9. Standar daya layan dan Kebutuhan Luas Lahan

Fasilitas Kesehatan

Jenis Fasilitas Daya Layanan(jiwa)

Standar Kebutuhan Luas Lahan Min(m2)

Puskesmas 120.000 1.000


Pustu 30.000 300Balai Pengobatan 2.500 300Posyandu 1.250 60Apotik 30.000 250

SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahans

Mengacu pada standar SNI pada Tabel 3.9. puskesmas memiliki daya layan terbesar

yakni, 120.000 jiwa, dengan kebutuhan lahan minimumnya 1.000 m2. Pustu dan Apotik

memiliki daya layan yang sama, 30.000 jiwa/unit. Namun, untuk kebutuhan lahan

minimumnya berbeda, Pustu 300 m2 dan Apotik 250 m2.

BWP Manokwari sudah memiliki beberapa fasilitas kesehatan. Untuk rumah sakit

yang berada di BWP Manokwari antara lain: Rumah Sakit Umum Manokwari, Rumah Sakit

TNI AL Manokwari, dan Rumah Sakit Dim 1703 Manokwari. Kondisi eksisting fasilitas

kesehatan di BWP Manokwari sudah cukup memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberadaan

puskesmas tahun 2012 sudah mencukupi kebutuhan penduduk, bahkan untuk Sub BWP A dan

C memiliki 3 (tiga) unit. Padahal kebutuhannya hanya 1 (satu) unit saja. Puskesmas pembantu

(Pustu) yang ada juga sudah dapat memenuhi kebutuhan fasilitas. Berikut ini (Tabel3.10)

gambaran perbandingan kondisi eksisting tahun 2012 fasilitas kesehatan dengan kebutuhan

fasilitas kesehatan berdasarkan daya layan menurut standar daya layan SNI.

Table. 3.10 Kondisi Fasilitas Kesehatan di BWP Manokwari Tahun 2012

Bagian

Wilaya

h

Penduduk

2012

Kondisi Eksisting Kebutuhan 2012

PuskesmasPust

u

Balai

Pengobatan

Posyand

u

Apoti

k

Puskesma

sPustu

Balai

Pengobatan

Posyand

uApotik

A dan C 82.452 3 3 2 25 27 1 3 33 66 3

Jumlah 109.605 6 13 2 70 27 1 3 44 88 3


Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan pada 5 tahun pertama atau tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel

3.10. Kebutuhan akan puskesmas tidak ditemukan pada semua Sub BWP Manokwari. Hal ini

dikarenakan belum terpenuhinya standar daya layannya. Bila dilihat pada tabel sebelumnya (Tabel

3.9), kebutuhan puskesmas di Sub BWP A dan C adalah 1 (satu) unit, ini karena jumlah penduduk Sub

BWP tersebut digabung. Untuk kebutuhan Pustu, di Sub BWP A membutuhkan 3 unit dan Sub BWP C

membutuhkan 1 unit. Secara keseluruhan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan BWP Manokwari

tahun 2017, antara lain: 4 unit Pustu, 60 unit Balai Pengobatan, 121 unit Posyandu, dan 4 unit Apotik.

4 Unit Pustu membutuhkan lahan minimum seluas 1.200 m2, dan 60 unit balai pengobatan

membutuhkan lahan 18.000 m2.


Dari hasil analisis seperti tersaji pada Tabel 3.10. mengenai proyeksi fasilitas kesehatan dan

kebutuhan luas lahannya pada tahun 2017, BWP Manokwari masih memiliki fasilitas kesehatan yang

cukup untuk melayani kebutuhan kesehatan penduduknya. Proyeksi penduduk pada tahun 2017 masih

dapat dilayani oleh ketersediaan fasilitas kesehatan yang ada saat ini (eksisting) di BWP Manokwari.

Pada tahap ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas dari failitas kesehatan, karena dari sisi

kuantitasnya tidak memerlukan penambahan.

Kota Manokwari, dalam hal ini lingkup BWP Manokwari, merupakan salah satu wilayah yang

endemik penyakit malaria. Karena aspek kesehatan merupakan salah satu hal yang paling mendasar,

maka sangat penting juga memperhatikan faktor-faktor lain penunjang fasilitas kesehatan tersebut.

Seperti halnya tenaga medis, obat-obatan dan lain sebagainya. Pada Tabel sebelumnya (Tabel 3.9)

sudah terlihat bahwa fasilitas yang ada saat ini terutama fasilitas kesehatan yang paling utama yaitu

puskesmas dan puskesmas pembantu atau pustu, jumlah keberadaannya (unit) melebihi dari kebutuhan

menurut perhitungan teknis. Tabel 3.11 menunjukkan sampai dengan 5 tahun ke depan, yaitu tahun

2017, fasilitas kesehatan yang ada masih mencukupi untuk melayani penduduk BWP Manokwari.

Tabel 3.11. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Tahun 2017

Bagian

Wilayah

Penduduk 2017

Kebutuhan Fasilitas (Unit)Kebutuhan

Luas Lahan (m2)

Puskesmas

PustuBalai

Pengobatan

Posyandu

Apotik

Puskesmas

PustuBalai

Pengobatan

Posyandu

Apotik

Sub BWP A 93.969 0 3 37 76 3 0 900 11.100 4.560 750

A1 20.691 0 1 8 17 1 0 300 2.400 1.020 250

A2 29.632 0 1 12 24 1 0 300 3.600 1.440 250

A3 43.646 0 1 17 35 1 0 300 5.100 2.100 250

Sub BWP C 28.533 0 1 11 23 1 0 300 3.300 1.380 250

C1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C2 17.658 0 1 7 14 1 0 300 2.100 840 250

C3 10.835 0 0 4 9 0 0 0 1.200 540 0



3.4.1.3. Sarana perdagangan dan Niaga

Rencana fasilitas pelayanan perdagangan dan niaga disusun berdasarkan standar yang berlaku,

yaitu: SNI 03-1733-2004 tentang Perencanaan Lingkungan Perkotaan. Dimana dalam SNI

tersebut, mengacu pada SNI 03-1733-1989 tentang tata cara perencanaan kawasan perumahan

kota. SNI ini memuat tentang dasar standar daya layan dan kebutuhan luas lahan minimum

untuk kegiatan perdagangan dan jasa.

Jenis fasilitas pelayanan perdagangan dan niaga yang diatur dalam SNI di atas, antara lain:

toko/warung, pertokoan, pusat pertokoan-pasar lingkungan, dan pusat perbelanjaan-niaga.

Menurut SNI 03-1733-2004, daya layan yang terkecil dimiliki oleh toko/warung sebesar 250

jiwa dan kebutuhan lahannya 100 m2. Sedangkan daya lahan terbesar dimiliki oleh jenis

fasilitas pusat perbelanjaan dan niaga, yaitu sebesar 120.000 jiwa dengan kebutuhan lahan

minimum sebesar 36.000 m2. Pusat perbelanjaan dan niaga ini terdiri dari gabungan kegiatan

toko, pasar, bank, dan kantor. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12.Standar daya layan dan Kebutuhan Luas Lahan Fasilitas Perdagangan dan Niaga

Jenis FasilitasDaya Layan

(Jiwa)

Standar Kebutuhan

Lahan Min (m2)

Toko/Warung 250 100

Pertokoan 6.000 3.000

Pusat Pertokoan + Pasar

Lingkungan30.000 10.000

Pusat Perbelanjaan dan Niaga

(toko + pasar + bank + kantor)120.000 36.000

SNI 03-1733-1989, tentang Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota


Di BWP Manokwari, berdasarkan data Potensi Desa (PODES) 2011 sudah terdapat beberapa

fasilitas perdagangan dan jasa. Fasilitas yang ada antara lain: pasar, minimarket, toko/warung,

restoran, hotel dan bank. Pada Tabel 3.13 terlihat bahwa Sub BWP A dan C memiliki jumlah

fasilitas perdagangan dan jasa yang lengkap dan lebih banyak dibandingkan dengan Sub BWP

yang lain. Pasar di Sub BWP A dan C berjumlah 4 buah sedangkan di Sub BWP B hanya 2.

Minimarket, restoran dan bank hanya terdapat di Sub BWP A dan C, sedangkan di Sub BWP

yang lain belum tersedia. Persebaran hotel sangat mencolok, di Sub BWP A dan C tersedia 20

hotel. Di Sub BWP B dan D masing-masing hanya memiliki 1 hotel saja. Persebaran fasilitas

perdagangan dan jasa kurang merata per Sub-BWP. Hal ini mengingat Sub-BWP A dan C

merupakan pusat perkotaan yang meliputi pusat perekonomian dan pemerintahan.

Tabel 3.13

.Kondisi Fasilitas Perdagangan dan Niaga di BWP Manokwari Tahun 2012

Bagian

Wilayah

Penduduk

Tahun 2012

(Jiwa)

Kondisi Fasilitas Eksisting (Unit) Kebutuhan 2012 (Unit)

Pasar

Pasar non

bangunan

MinimarketToko/

WarungBank

Toko/

WarungPertokoan

Pusat

Pertokoan +

Pasar

Lingkungan

Pusat

Perbelanjaan

dan Niaga

(toko + pasar +

bank + kantor)

Sub BWP A & C 82.451 4 3 11 461 8 330 14 3 1

Sub BWP B 9.673 2 0 0 51 0 39 2 0 0

Sub BWP E 3.146 0 0 0 23 0 13 1 0 0

Sub BWP D 14.331 1 8 0 324 0 57 2 0 0

Jumlah 109.601 7 11 11 859 8 439 19 3 1

Sumber: PODES 2011 dan Analisis Studio, 2012

Rencana fasilitas perdagangan dan niaga disusun per 5 (lima) tahun dalam kurun waktu 20

tahun (masa berlaku RDTR). Untuk mengetahui kebutuhan fasilitas perdagangan dan niaga di masa

yang akan datang, maka dilakukan perhitungan proyeksi kebutuhan fasilitas dengan acuan proyeksi

penduduk. Proyeksi kebutuhan ini terdiri dari proyeksi kebutuhan tahun 2017, Tahun 2022, Tahun

2027, dan Tahun 2032. Untuk proyeksi kebutuhan fasilitas perdagangan dan niaga pada tahun 2017

dapat dilihat pada Tabel 3.14


Pada tahun 2017, total kebutuhan fasilitas perdagangan berupa toko/warung sebesar 606 unit.

Untuk pertokoan 25 unit, pusat pertokoan-pasar 4 unit. Kebutuhan terbesar berada pada Sub BWP A,

khususnya blok A3 dimana pada blok ini memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 43.646 jiwa. Sub

BWP A memiliki kebutuhan fasilitas perdagangan sebesar 377 unit toko/warung, 15 unit pertokoan,

dan 3 unit pusat pertokoan-pasar. Untuk jenis fasilitas pusat perbelanjaan dan niaga, menurut standar

kebutuhan yang termuat dalam SNI, BWP Manokwari belum membutuhkan jenis fasilitas ini. Namun,

fakta di lapangan penduduk sudah membutuhkannya. Hal ini disebabkan wilayah luar pulau jawa

dalam hal ini Papua, umumnya memiliki jumlah dan kepadatan penduduk yang relatif masih rendah –

sedang. Berbeda halnya dengan wilayah kepulauan lainnya, terutama Pulau Jawa. Mengingat BWP

Manokwari merupakan perkotaan yang akan berkembang luas, maka jenis fasilitas pusat perdagangan

dan niaga patut dikembangkan.

Tabel 3.14. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Perdagangan dan Niaga Tahun 2017

Bagian

Wilayah

Penduduk 2017

Kebutuhan Fasilitas (Unit) Kebutuhan Lahan (m2)

Toko/ Warun

g

Pertokoan

Pusat Pertokoan

+ Pasar Lingkunga

n


Toko/ Warun

g

Pertokoan

Pusat Pertokoan

+ Pasar Lingkunga

n


Sub BWP A

93.969 377 15 3 0 37.700 45.000 30.000 0

A1 20.691 83 3 1 0 8.300 9.000 10.000 0

A2 29.632 119 5 1 0 11.900 15.000 10.000 0

A3 43.646 175 7 1 0 17.500 21.000 10.000 0

Sub BWP C

28.533 114 5 1 0 11.400 15.000 10.000 0

C1 40 0 0 0 0 0 0 0 0

C2 17.658 71 3 1 0 7.100 9.000 10.000 0

C3 10.835 43 2 0 0 4.300 6.000 0 0



3.4.2. P r a s a r a n a

3.4.2.1. Jaringan Transportasi

3.4.2.1.1 Jaringan Trasportasi Darat

Rencana Pengembangan sistem dan jaringan transportasi darat didasarkan pada fungsi

masing-masing jalan, beban arus lalu-lintas, banyaknya pusat-pusat kegiatan yang mendorong

bangkitan lalu-lintas, seperti pasar, komplek perdagangan, dan terminal. Dalam perencanaan kota,

sistem jaringan jalan yang direncanakan ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu :

a) Arah perkembangan fisik kota yang dikehendaki.

b) Keadaan yang ada dan rencana struktur kegiatan yang direncanakan.

c) Bentuk permukaan tanah kota.

d) Kendala fisik alam.

Dengan demikian akan terbentuk sistem jaringan jalan yang fungsional, efisien, aman, lancar,

ekonomis dari segi biaya, ekonomis dari segi ruang kota, serta menunjang pelestarian lingkungan

kehidupan.Konsep pengembangan dimensi jalan menyangkut ukuran-ukuran geometrik jalan dan

mengandung pengertian tentang pemanfaatan jalan sebagaimana tersebut dalam UU Nomor 38

Tahun 2004 tentang Jalan.

Pertumbuhan dan perkembangan Wilayah Perencanaan dipengaruhi oleh perkembangan daerah

sekitarnya, baik perkembangan ekonomi, aktivitas penduduk, lapangan kerja maupun peningkatan

lalu lintas dalam kota. Lalu lintas di BWP Manokwari dapat dikelompokkan menjadi dua bagian,

yaitu lalu-lintas lokal dan regional. Lalu-lintas lokal berupa pergerakan penduduk BWP

Manokwari dan sekitarnya, sedangkan lalu-lintas regional terkait dengan keberadaan Jalan Trans

Papua.

Sejalan dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang melewati suatu ruas jalan, maka akan

berakibat meningkat pula konflik yang terjadi pada jalan tersebut. Konflik sering terjadi pada jalan

perkotaan maupun jalan luar kota yang diakibatkan bertambahnya kepemilikan kendaraan,

terbatasnya sumberdaya untuk pembangunan jalan raya, dan belum optimalnya pengoperasian


fasilitas lalu-lintas yang ada. Hal ini merupakan persoalan utama di berbagai tempat yang apabila

di biarkan akan mengakibatkan kerugian baik dari segi material maupun non material. Untuk itu

diperlukan tindakan untuk mengatasinya, dimana diperlukan metode efektif untuk perancangan dan

perencanaan agar dihasilkan suatu sistem yang paling tepat untuk mengatasi konflik yang terjadi

dengan mempertimbangkan biaya maupun keselamatan dan dampak lingkungan yang akan

dirasakan oleh pengguna jalan.

Pertumbuhan lalu lintas dapat dipengaruhi pertumbuhan sosio-ekonomi dan perkembangan

jumlah kendaraan regional. Dari angka pertumbuhan lalu lintas tersebut, dapat diperkirakan pola

lalu lintas yang akan datang guna mengatasi berbagai masalah lalu lintas yang nantinya akan

timbul. BWP Manokwari dilewati Jalan Arteri Manokwari, yang mempunyai klas primer,

berfungsi untuk arus kendaraan berat dan arus kendaraan pribadi. Jalan tersebut juga terbebani

oleh lalu-lintas lokal yang melayani pergerakan antar pusat kegiatan di BWP Manokwari, hal ini

terjadi karena kurangnya jalan yang sejajar dengan jalan arteri tersebut.

Jalan-jalan Kota yang disamping menjadi penghubung di dalam wilayah perencanaan antar

Distrik yaitu Manokwari Barat, Manokwari Timur, Manokwari Selatan dan Manokwari Utara.

Jalan-jalan Kota juga menjadi penghubung dengan kecamatan di luar wilayah perencanaan yaitu ke

Distrik Sidey. Sedangkan jalan provinsi yang dikenal dengan Jalan Trans Papua menghubungkan

wilayah perencanaan dengan Kota yang lain seperti Kota Sorong dan Kota Fak-Fak. Jadi dapat

dikatakan bahwa sistem jaringan jalan di wilayah perencanaan sudah dapat melayani sebagian

besar wilayah perencanaan dan mampu menghubungkan wilayah perencanaan dengan wilayah

sekitar, walaupun tidak semuanya dilayani oleh jalan Kota yang beraspal.

Pergerakan eksternal jalur darat di BWP Manokwari dilayani dengan bus, minibus, kendaraan

carteran dan truk. Untuk pergerakan internal jalur darat di BWP Manokwari banyak dilayani

minibus yang berupa angkot dan juga ojek. Keberadaan angkutan umum sangat mempengaruhi

tingkat mobilitas penduduk dalam suatu wilayah. Sedangkan keberadaan angkutan umum sangat

bergantung pada waktu operasionalnya.

Keberadaan angkutan jenis ojek dapat ditemui hampir diseluruh wilayah/kawasan BWP

Manokwari, sedangkan waktu operasional dan trayek (jalur) untuk angkutan jenis ojek sampai

dengan saat ini dapat dikatakan tidak menentu karena banyak armadanya serta dapat ditemui

dimanapun. Jenis angkutan ojek terlihat sangat mendominasi di BWP Manokwari. Sedangkan

untuk jenis angkutan mobil jenis angkutan perkotaan (angkot) hanya melayani dengan jalur

tertentu. Rencana trayek yang melayani BWP Manokwari meliputi berbagai route di wilayah BWP

Manokwari. Jaringan trayek angkutan orang yang melayani BWP Manokwari meliputi tujuh rute,

yaitu:

1) Terminal Besar Anday – Kompleks Perumahan Baru D1 – Terminal Wosi – Terminal Besar

Anday


2) Terminal Besar Anday – Terminal Wosi – Sub Terminal Sanggeng – Terminal Wosi –

Terminal Besar Anday

3) Terminal Wosi – Sub Terminal Sanggeng – Sub Terminal Manokwari Timur – Sub Terminal

Pasir Putih – Sub Terminal Bakaro – Sub Terminal Padarmi – Terminal Wosi

4) Terminal Wosi – Sub Terminal Padarni – Sub Terminal Amban – Sub Terminal Padarni –

Terminal Wosi

5) Sub Terminal Bakaro – Sub Terminal Amban – Terminal Padarni – Sub Terminal Manokwari

Timur – Sub Terminal Pasir Putih – Sub Terminal Bakaro

6) Terminal Besar Anday – Kompleks Perumahan Baru D1 – Terminal Wosi – Sub Terminal

Sanggeng – Sub Terminal Manokwari Timur – Sub Terminal Sanggeng – Terminal Wosi –

Terminal Besar Anday

7) Sub Terminal Amban – Sub Terminal Bakaro – Sub Terminal Pasir Putih – Sub Terminal

Manokwari Timur – Sub Terminal Sanggeng – Terminal Wosi – Sub Terminal Padarni – Sub

Terminal Amban

Ketersediaan angkot di dalam Kota belum terlayani penuh selama 24 jam. Keberadaan Angkot

ini rata-rata mulai pagi sampai jam 9 malam. Dengan keterbatasan jam pelayanan angkot maka

keberadaan ojek sangat berperan penting dalam transportasi di dalam BWP Manokwari.

Transportasi Darat sangat membutuhkan sarana dan prasarana perhubungan seperti jalan,

terminal, tempat parkir, fasilitas pejalan kaki dan halte/tempat perhentian. Berdasarkan fungsinya

di Manokwari terdapat jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan. Jalan arteri di

kota ini memanjang paralel dengan garis pantai. Untuk jalan kolektornya cenderung membentuk

grid dan terhubung dengan jalan arteri. Jalan kolektor dan jalan lingkungan membentuk grid

dengan mengelilingi blok-blok kawasan permukiman, perdagangan dan jasa. Bentuk jalan yang

memanjang garis pantai dengan tambahan jalan dengan klas yang lebih rendah membentuk grid

mengelilingi blok permukiman, perdagangan dan jasa ini menunjukkan bahwa kontur tanah yang

datar terbatas di sebagian tepian pantai dan sedikit menjorok ke daratan.

Terminal di BWP Manokwari sudah tersedia. Terminal ini digunakan untuk melayani

penumpang dalam kota dan luar kota. Selain terminal resmi terdapat juga beberapa titik yang

berfungsi sebagai tempat menunggu penumpang (terminal bayangan). Terminal bayangan di BWP

Manokwari merupakan terminal penumpang yang berfungsi sebagai tempat ganti moda

transportasi. Untuk mengembangkan sistem transportasi jalur darat perlu disediakan terminal dan

subterminal untuk melayani moilitas penduduk yang semakin berkembang dan fungsi kawasan

yang beragam. Beberapa lokasi terminal dan subterminal baik yang sudah ada maupun yang

direncanakan di BWP Manokwari disajikan pada Tabel 3.15. berikut

Tabel 3.15.

Lokasi Terminal dan SubTerminal di BWP Manokwari


No Kelas Terminal Sub BWP Blok Sub Blok Fungsi

1 Terminal Pusat Sub BWP A A3 A3-2 K-1 (Perdagangan / Jasa Tunggal)

2 Sub Terminal Sub BWP A A2 A2-7 SPU-1 (Pendidikan)

3 Sub Terminal Sub BWP A A2 A2-14 R-5 (Rumah Kepadatan Sangat Rendah)

4 Sub Terminal Sub BWP B B3 B3-4 R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)

5 Sub Terminal Sub BWP D D3 D3-8 KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)

6 Sub Terminal Sub BWP E E3 E3-1 PL-1 (Pertanian)

Sumber : RTRW Manokwari 2011

Selain sarana prasarana angkutan darat tersebut di atas, yang perlu diperhatikan dalam

pengembangan jaringan transportasi darat antara lain adalah pola parkir dan keberadaan

trotoar. Pola parkir di Kota Manokwari dibedakan menjadi parkir on street dan off street. Pola

parkir on street terutama di komplek pertokoan atau komplek komersial yang belum

menyediakan tempat parkir khusus. Berdasarkan pengamatan di lapangan, penyediaan fasilitas

parkir telah tersedia di instansi-instansi baik pemerintah maupun swasta. Parkir on street

yang menggunakan badan jalan, berdampak berkurangnya lebar efektif ruang dan berdampak

tersendatnya lalu-lintas. Fasilitas pejalan kaki berupa trotoar di tepian jalan. Fungsi trotoar

adalah memisahkan antara Pejalan kaki dengan arus kendaraan agar tidak terjadi konflik

antar keduanya. Kegiatan berjalan kaki umumnya terjadi perjalanan jarak dekat, misalnya

dari rumah sekolah atau kantor, dari lokasi parkir ke tempat tujuan dan sebagainya.

Pada sub bab ini juga akan dijabarkan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jaringan

jalan. Jaringan jalan merupakan komponen utama dalam pengembangan moda transportasi

darat.

Hasil analisis studio terhadap data panjang dan kelas jalan di BWP Manokwari

menunjukkan Sub BWP A merupakan Sub BWP yang memiliki kerapatan jaringan jalan dan

variasi kelas jalan yang paling baik. Kondisi eksisiting sub BWP A yang memiliki fungsi

sebagai CBD (Center Bussines District) dengan variasi aktivitas perekonomian, perdagangan,

serta fungsi pelayanan dalam skala regional dan lokal terkait erat dengan hal tersebut. Sub

BWP A saat ini dialui oleh jalan arteri primer sepanjang 7.842,13 m, kolektor primer

sepanjang 23.089,80, kolektor sekunder sepanjang 6.856,09 m, jalan lokal sepanjang 48.413,90

m, dan jalan lingkungan sepanjang 58.435,38 m. Dalam jangka waktu ke depannya, kecuali

jalan lingkungan belum diperlukan pernambahan panjang jalan di Sub BWP A. Kerapatan

jalan di Sub BWP A dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat dari

dan menuju CBD. Sedangkan untuk kelas jalan lingkungan tetap diperlukan penambahan

panjang sebesar 621,47 m untuk akses di sub blok A2-1 (fungsi pendidikan) dan A2-15 (fungsi

RTH). Hal tersebut diperlukan untuk akses llingkungan yang menghubungkan sub blok


tersebut dengan sub blok lain di sekitarnya. Lebih lengkap tentang rencana pengembangan

jaringan jalan di Sub BWP A dapat diperhatikan dalam Tabel 3.16.

Tabel 3.16. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Sub BWP A

BlokSub Blok

Kode (Fungsi Sub Blok)

Arteri Primer

*(m)

Kolektor Primer*

(m)

Kolektor Sekunder

*(m)

Lokal*(m)

Jalan Lingkungan

Eksisting (m)

Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)

A1

A1-1C-2 (Perumahan dan Perkantoran) 418,781 713,196 1.087,744

A1-2R-4 (Rumah Kepadatan Rendah) 174,054 2.003,200

2.712,196 5.497,781

A1-3 SPU-1 (Pendidikan) 531,733 177,806 1.694,76

9 2.858,222 A1-4 KT-1 (Pemerintahan) 22,039 231,223 869,410 947,679

A1-5 RTH (Ruang Terbuka Hijau) 1.619,55

4 2.457,4183.524,26

7 4.662,655 A2

A2-1KH-1(Pertahanan dan Keamanan) 336,139 551,159 377,481

A2-2K-1(Perdagangan / Jasa Tunggal)

1.345,999 968,173 130,140

A2-3 KT-1(Pemerintahan) 674,286 1.244,77

1 161,055 A2-4 SPU-3(Kesehatan) 261,393 505,669 230,269

A2-5R-4(Rumah Kepadatan Rendah) 416,117

1.438,183 256,029

A2-6C-3(Perkantoran dan Perdagangan / Jasa) 117,687

2.801,881

2.614,481 1.375,241

A2-7 SPU-1(Pendidikan) 1.771,27

4 1.973,37

5 2.843,361

A2-8KH-1(Pertahanan dan Keamanan) 994,990 1.416,085

A2-9 SPU-1(Pendidikan) 2.610,78

5 3.442,77

0 7.607,573 310,735


A2-11 SPU-2(Transportasi) 896,814 472,722 55,560

A2-12C-2(Perumahan dan Perkantoran)

1.616,364 39,685

A2-13 RTH(Ruang Terbuka Hijau) 3.280,79

3

A2-14R-5(Rumah Kepadatan Sangat Rendah)

1.866,224

1.319,432 2.472,338

A2-15 RTH(Ruang Terbuka Hijau) 963,756 784,856 2.033,041 310,735

A2-16 RTH(Ruang Terbuka Hijau) 1.157,23

4 366,486 A2-17 SC(Suaka Alam dan Cagar 1.841,22 3.469,69 170,934


BlokSub Blok

Kode (Fungsi Sub Blok)

Arteri Primer

*(m)

Kolektor Primer*

(m)

Kolektor Sekunder

*(m)

Lokal*(m)

Jalan Lingkungan

Eksisting (m)

Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)

Budaya) 4 5

A3


1.104,700 1.983,255

A3-2K-1(Perdagangan / Jasa Tunggal)

1.426,763 907,315

A3-3C-2(Perumahan dan Perkantoran) 129,913 401,275 460,602

A3-4C-3(Perkantoran dan Perdagangan / Jasa) 506,865 404,617

1.131,618 1.276,879

A3-5 KT-1(Pemerintahan) 680,338 796,432 533,684 218,726 1.023,311 A3-6 KT-1(Pemerintahan) 224,088 244,827 541,711 500,572

A3-7 PL-3(Kawasan Pariwisata) 41,0381.113,14

3 193,902 2.102,406

A3-8R-5(Rumah Kepadatan Sangat Rendah) 526,287

1.520,465 196,668

A3-9K-1(Perdagangan / Jasa Tunggal) 810,727 813,233 980,773

A3-10R-4(Rumah Kepadatan Rendah) 793,407 788,384 446,932 1.984,604


A3-12 KT-1(Pemerintahan) 686,960 1.878,256

A3-13KH-1(Pertahanan dan Keamanan) 764,812 281,338 795,762 3.112,918

A3-14R-4(Rumah Kepadatan Rendah) 98,338 230,889 314,879 374,475

A3-15R-4(Rumah Kepadatan Rendah) 238,255 298,833 618,905 590,639

A3-16KH-1(Pertahanan dan Keamanan) 648,065 1.664,135

A3-17R-5(Rumah Kepadatan Sangat Rendah) 338,512 1.098,939

A3-18 PL-3(Kawasan Pariwisata) 107,148 0,008 741,730 1.068,877




Total 7.842,1323.089,8

06.856,09

48.413,90

58.435,38 621,47


Sebagian besar penggunaan lahan Sub BWP C merupakan kawasan lindung yang terdiri dari zona

perlindungan bawahan dan zona ruang terbuka hijau. Kawasan permukiman yang terletak di kawasan

pesisir membuat kerapatan jaringan jalan di sub bwp C terpusat di kawasan pesisir. Berdasarkan

kondisi eksisisting hasil analisa studio, saat ini Sub BWP C dilalui oleh jalan arteri primer sepanjang

4.501,83 m, jalan kolektor primer sepanjang 951,349 m, jalan kolektor sekunder sepanjang 6.782,964

m, dan jalan lingkungan sepanjang 3.628,955 m. Guna mengakomodasi kebutuhan terhadap


aksesibilitas yang baik dan merata terhadap semua wilayah ke depannya maka dalam jangka waktu

beberapa tahun berikutnya diperlukan penambahan ruas jalan baru. Rencana pembangunan jalan

lingkungan sepanjang 3.628,95 m yang melalui 6 sub blok merupakan upaya untuk mewujudkan hal

tersebut. Lebih lengkapnya tentang rencana pembangunan jalan di sub BWP C dapat diperhatikan

dalam Tabel 3.17.berikut :

Tabel 3.17. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Sub BWP C

BlokSub Blok

Kode Fungsi Sub Blok

Arteri Primer*

Kolektor

Primer* (m)

Kolektor Sekunder

* (m)

Lokal* (m)

Jalan Lingkungan

Eksisting

(m)

Rencana Pembanguna

n Jalan Baru

(m)

C2

C2-1R-5(Rumah Kepadatan Sangat Rendah)

253,193 1.118,69

61.219,40

456,010

C2-2 RTH(Ruang Terbuka Hijau) 2.102,08

11.856,00

9

C2-3 RTH(Ruang Terbuka Hijau) 1.521,58

7995,011 1.719,537

C2-4R-4(Rumah Kepadatan Rendah)

675,650 38,756 1.579,44

22.371,51

8


912,593 1.021,8211.463,84

62.765,25

1

C2-6R-4(Rumah Kepadatan Rendah)

137,002 1.938,74

8


962,013 862,960

C2-8C-1(Perumahan dan Perdagangan/Jasa)

2.211,705 682,838 406,520

C3


1.108,710 128,015 425,714


1.628,353

1.711,128 2.444,23

1

C3-3 PB(Perlindungan Bawahan) 772,0396.544,49

9637,821


1.808,754

1.102,98

53.104,36

0523,186


135,879 592,598 183,983 799,018

C3-6 SPU-1 (Pendidikan) 991,934 285,881

Total 4.501,83 951,349 6.782,96410.934,6

927.001,5 3.628,955



Lebih lanjut lagi, untuk mendapatkan gambaran distribusi spasial rencana jaringan

transportasi darat pada BWP Manokwari, dapat dilihat pada Gambar 5.2. mengenai Peta

Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi Darat.

3.4.2.1.2 Rencana Jaringan Transportasi Laut

Rencana Pengembangan sistem dan jaringan transportasi laut didasarkan pada

berkembangnya bidang sosial dan ekonomi penduduk di wilayah perencanaan, sehingga

kebutuhan akan sandang, pangan dan berbagai fasilitas lainnya meningkat. Hasil bumi maupun

industri di wilayah yang bersangkutan yang terus meningkat perlu pemasaran keluar daerah.

Maka diperlukan sarana dan prasarana keluar masuk barang dari dan ke daerah yang

bersangkutan dalam hal ini adalah pelabuhan laut.

a) Barang dan Penumpang Yang Masuk dsan Keluar Pelabuhan

Berdasarkan data BPS tahun 2011, barang yang dibongkar dan dimuat serta penumpang

yang naik turun seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.18.

Jumlah Bongkar Muat Barang dan Penumpang di Pelabuhan Manokwari

Dalam 1 Tahun (2010)

No. Aktifitas Volume

1. Bongkar barang 266.807,494 ton

2. Muat barang 56.291,774 ton

3. Kunjungan kapal 1.254 kali

4. Penumpang turun 112.293 orang

5. Penumpang naik 104.572 orang

Sumber: Data BPS Manokwari dalam Angka Tahun 2011

Muat barang dapat menggambarkan seberapa besar sumberdaya di Kota

Manokwari yang mampu di ekspor keluar daerah. Bila dilihat bongkar barang


memiliki nilai yang jauh lebih besar. Kebutuan di Kota Manokwari masih banyak

dipenuhi oleh barang dari luar daerah.

Kunjungan kapal ke Kota Manokwari mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun. Kota Manokwari diharapkan mampu terus meningkatkan promosi daerah,

sehingga semakin banyak penduduk dalam maupun luar negeri yang menikmati Kota

Manokwari. Kunjungan kapal dan orang mampu memberikan manfaat dengan

kemajuan dalam bidang sosial ekonomi.

b) Pelabuhan

Pelabuhan (port) adalah daerah perairan yang terlindung terhadap gelombang, yang dilengkapi

dengan fasilitas laut seperti dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang,

kran-kran untuk bongkar muat, tempat-tempat penyimpanan dimana kapal membongkar

muatannya dan gudang-gudang dimana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih

lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan. Ditinjau dari segi

penggunaannya, pelabuhan dibagi menjadi:

1) Pelabuhan Barang

Pelabuhan jenis ini mempunyai dermaga yang dilengkapi dengan fasilitas untuk bongkar muat

barang. Lokasi pelabuhan dapat berada di pantai atau estuari dari sungai besar. Dermaga,

harus panjang dan harus dapat menampung seluruh panjang kapal atau setidak-tidaknya 80%

dari panjang kapal

2) Pelabuhan Penumpang

Pelabuhan yang khusus melayani penumpang

3) Pelabuhan Campuran

Pelabuhan jenis ini melayani bongkar muat barang sekaligus naik turun penumpang

4) Pelabuhan Militer

Pelabuhan khusus untuk kepentingan militer. Pelabuhan ini mempunyai daerah perairan yang

cukup luas untuk memungkinkan gerakan cepat kapal-kapal perang

5) Pelabuhan Minyak

Dibangun khusus untuk keperluan bongkar muat minyak

6) Pelabuhan Ikan

Pelabuhan khusus untuk bongkar muat ikan. Pelabuhan ini tidak memerlukan kedalaman air

yang besar.


Rencana Pengembangan Pelabuhan

Kondisi eksisting pelabuhan di Manokwari, pada saat ini sudah ada beberapa pelabuhan laut

dengan beberapa kegunaan:

1. Pelabuhan campuran, lokasinya ada di Distrik Manokwari Timur

2. Pelabuhan militer, lokasinya ada di Sowi dekat perbatasan Anday

3. Pelabuhan minyak, lokasinya ada di Sanggeng

4. Pelabuhan semen, lokasinya ada di Maruni Distrik Manokwari Selatan

Dengan memperhitungkan perkembangan sosial dan ekonomi penduduk serta kemajuan

hubungan regional, nasional bahkan internasional, maka rencana pengembangan pelabuhan-

pelabuhan tersebut sebagai berikut:

a. Memisahkan pelabuhan penumpang dengan pelabuhan barang. Pelabuhan penumpang tetap

ada di Manokwari Timur. Sedangkan pelabuhan barang ada di perbatasan Sowi dan Wosi.

b. Pelabuhan militer, lokasi tetap dipertahankan.

c. Pelabuhan minyak, lokasinya tidak berubah, tetapi perlu pengamanan yang memadai karena

dekat dengan pemukiman penduduk.

d. Pelabuhan ikan, lokasi tetap.

Prasarana pendukung pelabuhan

Pada pelabuhan penumpang terdapat stasiun penumpang untuk melayani segala kegiatan yang

berhubungan dengan orang yang bepergian seperti kantor imigrasi, keamanan, direksi pelabuhan,

maskapai pelayaran dan sebagainya.

Pada pelabuhan barang dilengkapi dengan gudang penyimpanan, kran-kran, jalan kereta api,

jalan raya atau saluran pelayaran darat serta terminal peti kemas. Disamping itu harus mempunyai

halaman dermaga yang cukup luas untuk bongkar muat barang serta tersedia jalan dan halaman

untuk pengambilan dan atau pemasukan dari dan ke gudang serta mempunyai fasilitas reparasi.

c) Kapal

Jenis kapal berikut karateristiknya sangat mempengaruhi dimensi pelabuhan. Kapal dapat

dibedakan menjadi beberapa tipe:

1. Kapal Penumpang

2. Kapal Barang

3. Kapal Barang Curah: barang curah misal beras, batu bara dsb.

4. Kapal Tanker: pengangkut minyak

5. Kapal Khusus: untuk barang tertentu misal LNG


Tabel 3.19. berikut menunjukkan lokasi keberadaan pelabuhan di BWP Manokwari. Sedangkan pada

Gambar 3.1. disajikan Peta Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi Laut BWP Manokwari.

Tabel 3.19.

Lokasi Pelabuhan di BWP Manokwari

NPelabuhan

Sub

BWP

BLO Sub

BlokFungsi

1 Pelabuhan Kelas III Manokwari A A2 A2-11 SPU-2 (Transportasi)

2Pelabuhan Khusus Angkutan

Semen *D D3 D3-10

R5(Rumah Kepadatan Sangat

Rendah)

Sumber : RTRW Kota Manokwari 2009 dan analisis studio 2012


3.4.2.1.2. Jaringan Transportasi Udara

Rencana Pengembangan sistem dan jaringan transportasi udara pada BWP Manokwari

didasarkan pada pertimbangan–pertimbangan antara lain sebagai berikut :

a. Jarak bandar udara dengan pusat kota

b. Perluasan / pengembangan di masa mendatang

c. Keberadaan jalan akses

d. Keberadaan sarana pendukung

e. Keadaan topografi kota

f. Sosial ekonomi.

Dengan demikian apabila pertimbangan – pertimbangan seperti tersebut diatas dapat

diakomodir pada BWP Manokwari maka akan terbentuk sistem transportasi udara yang aman,

strategis dan tidak ada konflik sosial.

Kondisi eksisting Bandar Udara Rendani, saat ini masih dalam tahap pengembangan

lebih lanjut untuk perluasan terminal tunggu dan terminal kedatangan. Secara fisik gedung

yang ada masih terbilang sangat minim fasilitas, karena masih dalam tahap pembangunan.

Secara umumkondisi eksisting Bandar Udara Rendani dideskripsikan seperti Tabel 3.20.

berikut ini :

Tabel 3.20.

Kondisi eksisting Bandar Udara Rendani Manokwari

Umum

Coordinate S 00053’37” E 134003’01”

Operating Hour 22.00 – 09.00 UTC (06.00 – 17.00) WIT

Operational Category Non Instrument

Air Traffic Services ATC (Air Traffic Control)

Fasilitas Sisi Udara Runway 17 – 35 Dimension 2000m x 30m

Runway Strip 2120m x 150m

Taxiway A 115m x 18m


Taxiway B 115m x 20m

Apron 125m x 67,5m

Fasilitas Sisi Darat

Terminal penumpang 540m2, Terminal VIP 120m2, ATC Tower 66m2,

Bangunan NDB 209m2, Bangunan Meteo 540m2, PKPPK Cat IV 224m2,

DPPU Pertamina 540m2, Power House 132m2, Workshop 540m2, Gudang

540m2, Bangunan Administrasi 516m2, Rumah Dinas 39 unit

Alat Bantu Navigasi Udara NDB Nautel ND 4000 BD

Alat Bantu Komunikasi Penerbangan VHF Tranceiver, HF-SSB Tranceiver

Fasilitas Penunjang Jalan Akses 1.000m2, Halaman Parkir 3.900m2

Fasilitas Utilitas Daya Listrik PLN, Genset, Jaringan Air Bersih, Jaringan Telpon

Sumber : Rencana Induk Bandar Udara Rendani Manokwari Tahun 2004

Pertumbuhan dan perkembangan Wilayah Perencanaan, perkembangan aktifitas regional dan nasional

akan sangat mempengaruhi rencana pengembangan bandar udara di wilayah perencanaan. Untuk

mengetahui karakteristik lalu-lintas udara di Kota Manokwari, dilakukan pencacahan volume

penumpang dan pesawat.

Volume penumpang dan pesawat terbang

Pada saat ini maskapai yang melayani rute dari dan ke Manokwari adalah Merpati Nusantara,

Batavia Air dan Express Air serta perintis. Berdasarkan data-data yang ada yaitu dari BPS maupun

dari Rencana Induk Bandar Udara Rendani, perkembangan volume penumpang adalah seperti tabel

berikut :

Tabel 3.21.

Data Penumpang dan Frekuensi Pesawat di Bandara Rendani Tahun 2010

No. Jenis Data Jumlah

a. Pesawat Berangkat 4.414 kali

b. Pesawat Datang 4.330 kali

c. Penumpang Berangkat 133.207 orang

d. Penumpang Datang 124.117 orang

e. Penumpang Transit 69.290 orang

f. Bongkar Barang 421.311 Kg

g. Muat Barang 601.581 Kg


Sumber: Data BPS Manokwari Dalam Angka Tahun 2011

Rencana Pengembangan

Sampai saat ini, pesawat terbesar yang bisa mendarat di Bandar Udara Rendani Manokwari

adalah jenis Boeing 737-200, kemudian juga pesawat jenis Fokker 100 serta pesawat perintis. Hal

ini terkait dengan panjang Landasan Pacu atau Runway di bandara tersebut yang belum

memungkinkan pesawat yang lebih besar untuk bisa mendarat.

Jika dilihat pertumbuhan volume penumpang dan kargo dari tahun ke tahun yang mengalami

kenaikan, Akibat positifdari pengembangan bandara adalah semakin terbukanya akses ke

Manokwari baik nasional maupun internasional. Hal tersebut akan semakin membuka peluang para

investor untuk menanamkan modalnya. Hasil akhirnya adalah semakin pesatnya pertumbuhan

ekonomi di Manokwari dan sekitarnya.

Gambar 3.25 Kondisi Bandara Udara Rendani, Manokwari

Bandar udara Rendani terletak pada SubBWP D, pada subblok D2-5 dengan fungsi

kawasan (peruntukan) SPU-2 atau Zona Pelayanan Umum Transportasi. Selanjutnya pada

Gambar 5.5. berikut, disajikan mengenai Peta Rencana jaringan transportasi udara pada BWP

Manokwari

Jaringan telekomunikasi

Seiring dengan semakin menipisnya jarak antar ruang dan waktu sebagai dampak dari

perkembangan teknologi, keberadaan infrastruktur penunjang telekomunikasi merupakan

kebutuhan yang sangat vital. Wilayah yang memiliki infrastruktur teknologi dan komunikasi

yang baik akan mampu terhubung dengan wilayah lainnya sehingga memudahkan akses

terhadap informasi dari dan menuju daerah tersebut. Keberadaan teknologi dan informasi yang


mumpuni akan mendukung interaksi wilayah tersebut dengan wilayah lainnya sehingga dapat

memunculkan peluang-peluang baru, terutama dalam hal ekonomi dan perdagangan.

Keterbatasan data tentang kondisi eksisting infrastruktur telekomunikasi menyebabkan

sedikit sekali gambaran yang diperoleh terkait dengan perkembangan infrastruktur

telekomunikasi di BWP Manokwari. Satu sumber data yang dimiliki dan dapat

menggambarkan kondisi telekomuniasi di BWP Manokwari adalah data jumlah pelanggan

telepon kabel yang bersumber dari Potensi Desa (Podes) 2011. Berdasarkan data yang

diperoleh, dalam lingkup Sub BWP Manokwari terdapat 133 pelanggan telepon kabel.

Minimnya jumlah pelanggan telepon kabel, dikarenakan mahalnya pengembangan atau

pembangunan infrastruktur penunjang di lokasi setempat. Selain itu karena jaringan

telekomunikasi via telepon seluler dinilai lebih praktis dan saat ini lebih diminati oleh

masyarakat, maka pengguna telepon kabel sangat terbatas. Jumlah pelanggan telepon kabel di

BWP Manokwari yang dibagi tiap sub BWP yang dapat diamati dalam Tabel 5.45. menurut

ketersediaan data, Sub BWP E tidak memiliki pelanggan telepon kabel.

Tabel 3.22.

Jumlah Pelanggan Telepon Kabel di BWP Manokwari

No Sub BWP

Jumlah Pelanggan

Telepon Kabel

1 Sub BWP A 72

2 Sub BWP B 9

3 Sub BWP C 48

4 Sub BWP D 4

Total 133

3.4.2.3. Jaringan Energi/Kelistrikan

jaringan energi/kelistrikan menjabarkan tentang jaringan distribusi dan pengembangannya

berdasarkan perkiraan kebutuhan energi/listrik di wilayah perencanaan yang terdiri atas:

a. Jaringan subtransmisi, yang berfungsi menyalurkan daya listrik dari sumberdaya besar

(pembangkit) menuju jaringan distribusi primer (gardu induk) yang terletak di wilayah

perencanaan

b. Jaringan distribusi primer (jaringan SUTUT,SUTET,SUTT) berfungsi menyalurkan daya

listrik dari jaringan subtransmisi menuju jaringan distribusi sekunder, infrastruktur

pendukung pada jaringan distribusi primer meliputi :


i. Gardu induk berfungsi menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi (70-500 kv)

menjadi tegangan menengah ( 20 kv);

ii. Gardu hubung berfungsi membagi daya listrik dari gardu induk menuju gardu distribusi.

c. Jaringan distribusi sekunder yang berfungsi untuk menyalurkan atau menghubungkan daya

listrik tegangan rendah ke konsumen, yang dilengkapi dengan infrastruktur pendukung berupa

gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer (20 kv) menjadi tegangan

sekunder (220 v/380 v).

Beberapa asumsi/perkiraan dasar yang digunakan untuk perhitungan kebutuhan jaringan

energi/kelistrikan adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan dilakukan berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang perencanaan lingkungan perkotaan

2. Asumsi kebutuhan listrik per KK = 450 vA

3. Asumsi kebutuhan listrik sarana lingkungan 40 % × asumsi kebutuhan listrik per KK

4. Asumsi trafo yang dibutuhkan = 10 kVA membutuhkan 1 unit trafo

Tabel 3.23.

Jumlah Pelanggan Listrik BWP Manokwari

No Sub BWP

Jumlah Pelanggan

(KK)

1 Sub BWP A 7.553

2 Sub BWP B 1.865

3 Sub BWP C 5.001

4 Sub BWP D 2.693

5 Sub BWP E 24

TOTAL 17.136

Potensi Desa Tahun 2011

Berdasarkan data Potensi Desa tahun 2011 yang termuat dalam Tabel 5.34, pelanggan listrik rumah

tangga BWP Manokwari berjumlah 17.136 KK. Pelanggan listrik terbanyak terdapat di Sub BWP A

dengan jumlah sebesar 7553 KK, sedangkan yang terkecil adalah sub BWP E dengan 24 KK.

Komposisi tersebut menggambarkan kondisi terpusatnya permukiman di Sub BWP A dan C dengan

segala fasilitas pelayanan ekonomi dan jasa yang terdapat di dalamnya.

Namun berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SNI 03-1733-2004 tentang perencanaan

lingkungan perkotaan, jumlah tersebut masih belum memenuhi kondisi ideal jika memperhatikan


jumlah KK yang sudah dialiri listrik. Kebutuhan ideal pemenuhan listrik di tingkat rumah tangga di

BWP Manokwari adalah sekitar 27.742 KK. Dengan asumsi setiap rumah tangga mebutuhkan sekitar

450 vA, maka total yang dibutuhkan adalah sebesar 12.483,90 kvA. Selain kebutuhan listrik rumah

tangga, fasilitas pelayanan yang terdapat di masing masing sub blok juga memerlukan tenaga listrik

untuk melaksanakan fungsinya. Asumsi yang digunakan untuk perhitungan listrik fasilitas lingkungan

di masing masing sub blok adalah 40 % dari kebutuhan rumah tangga di lingkungan tersebut.

Sedangkan total kebutuhan listrik merupakan hasil penjumlahan dari kebutuhan listrik rumah tangga

dan kebutuhan listrik lingkungan.

Tabel 3.24.

Kondisi Ideal Kebutuhan Listrik BWP Manokwari Tahun 2012

Bagian

Wilayah

KK

2012

Kebutuhan

Listrik

Rumah

Tangga (kVA)

Kebutuhan

Listrik

Lingkungan

(kvA)

Kebutuhan

Listrik

Total (kvA)

Total Trafo

Yang

dibutuhkan

(Unit)

Sub BWP A 16.595 7.467,75 2.987,10 10.454,85 1.045

A1 3.653 1.643,85 657,54 2.301,39 230

A2 5.232 2.354,40 941,76 3.296,16 330

A3 7.710 3.469,50 1.387,80 4.857,30 486

Sub BWP B 2.411 1.084,95 433,98 1.518,93 152

B1 808 363,60 145,44 509,04 51

B2 370 166,50 66,60 233,10 23

B3 1.086 488,70 195,48 684,18 68

B4 147 66,15 26,46 92,61 9

Sub BWP C 5.036 2.266,20 906,48 3.172,68 317

C1 7 3,15 1,26 4,41 0

C2 3.116 1.402,20 560,88 1.963,08 196

C3 1.913 860,85 344,34 1.205,19 121

Sub BWP D 3.553 1.598,85 639,54 2.238,39 224

D1 76 34,20 13,68 47,88 5

D2 2.067 930,15 372,06 1.302,21 130

D3 1.410 634,50 253,80 888,30 89

Sub BWP E 147 66,15 26,46 92,61 9

E1 68 30,60 12,24 42,84 4

E2 0 0,00 0,00 0,00 0


Bagian

Wilayah

KK

2012

Kebutuhan

Listrik

Rumah

Tangga (kVA)

Kebutuhan

Listrik

Lingkungan

(kvA)

Kebutuhan

Listrik

Total (kvA)

Total Trafo

Yang

dibutuhkan

(Unit)

E3 79 35,55 14,22 49,77 5

Total 27.742 12.483,90 4.993,56 17.477,46 1.748


Berdasarkan hasil analisis studio yang termuat dalam Tabel 5.35, total kebutuhan listrik BWP

Manokwari adalah 17.477kvA. Jumlah tersebut sebagian besar merupakan kebutuhan listrik di Sub

BWP A dan C. Blok dengan kebutuhan terbesar adalah blok A3 sejumlah 4,57,3 KvA. Terdapat satu

blok yang tidak memerlukan listrik, yaitu blok E2. Hal tersebut disebabkan blok tersebut merupakan

kawasan pertanian yang tidak dihuni oleh penduduk. Hasil perhitungan total kebutuhan tersebut

kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan totak trafo yang dibutuhkan untuk mengalirkan

listrik di tiap sub blok. Asumsi yang digunakan adalah setiap 10 KvA membutuhkan 1 unit trafo untuk

mengalirkan listrik, sehingga total trafo yang dibutuhkan di BWP Manokwari adalah sekitar 1.748 unit

trafo.

Selain melakukan perhitungan terhadap kondisi ideal kebutuhan listrik BWP Manokwarotahun 2012,

perhitungan kebutuhan listrik BWP Manokwari juga dilakukan dengan periode 5 tahunan

Kebutuhan listrik rumah tangga di BWP Manokwari tahun 2017 adalah sebesar 17.033,40 KvA.

Jumlah kebutuhan listrik tersebut kemudian ditambahkan dengan kebutuhan listrik lingkungan sebesar

40 % dari kebutuhan listrik rumah tangga dengan jumlah sebesar 6.813,36 KvA, sehingga total

kebutuhan listrik BWP manokwari tahun 2017 adalah sebesar 23.846,76 KvA. Jumlah trafo yang

dibutuhkan untuk mengalirkan listrik tersebut ke masing masing rumah tangga adalah sebanyak 2.385

unit trafo. Pemenuhan kebutuhan tersebut semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 3.25.

Proyeksi Kebutuhan Listrik BWP Manokwari Tahun 2017

Bagian

Wilayah

KK

2017

Kebutuhan

Listrik Rumah

Tangga (kVA)

Kebutuhan

Listrik

Lingkungan

(kVA)

Kebutuhan

Listrik total

(kVA)

Total Trafo

Yang

dibutuhkan

(Unit)

Sub BWP A 23.501 10.575,45 4.230,18 14.805,63 1.481

A1 5.174 2.328,30 931,32 3.259,62 326

A2 7.410 3.334,50 1.333,80 4.668,30 467

A3 10.917 4.912,65 1.965,06 6.877,71 688

Sub BWP C 7.135 3.210,75 1.284,30 4.495,05 450


Bagian

Wilayah

KK

2017

Kebutuhan

Listrik Rumah

Tangga (kVA)

Kebutuhan

Listrik

Lingkungan

(kVA)

Kebutuhan

Listrik total

(kVA)

Total Trafo

Yang

dibutuhkan

(Unit)

C1 10 4,50 1,80 6,30 1

C2 4.416 1.987,20 794,88 2.782,08 278

C3 2.709 1.219,05 487,62 1.706,67 171


Dari hasil analisis berupa proyeksi kebutuhan listrik selama 5 tahunan hingga akhir masa

perencanaan pada BWP Manokwari, dapat diperkirakan atau direncanakan estimasi kebutuhan

anggaran yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di BWP Manokwari.

Pada tahun 2022, 2027 dan 2032 menunjukkan proyeksi kepala keluarga setiap lima tahunan

melebihi 20.000 KK. Hal ini berarti dalam 5 tahun jumlah potensial pelanggan atau pengguna listrik

yang harus di layani lebih dari 20.000 kepala keluarga. Hal ini secara otomatis menyebabkan

kebutuhan listrik rumah tangga akan meningkat pula. Pertumbuhan penduduk, akan meningkatkan

kebutuhan akan listrik. Karena listrik sangat krusial dalam menunjang kegiatan penduduk suatu

wilayah, maka dari itu hal ini harus menjadi perhatian lebih lanjut.

Pemenuhan kebutuhan listrik yang semakin besar dari tahun ke tahun membuat peningkatan

infrastruktur penunjang menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Infrasturktur

tersebut terutama terkait dengan ketersedian jaringan listrik induk yang mengalirkan arus listrik ke

setiap rumah. Analisis kebutuhan pengembangan jaringan listrik dalam dokumen ini dilakukan dengan

data jaringan listrik yang bersumber dari dokumen RDTR sebelumnya tahun 2009. Keterbatasan data

penunjang dari PLN ataupun instansi yang terkait lainnya membuat analisis kebutuhan pengembangan

dilakukan berdasarkan asumsi bahwa jaringan listrik induk mengikuti jaringan jalan utama di setiap

kawasan, terutama jalan arteri primer dan kolektor. Selain itu analisis pengembangan jaringan juga

dilakukan dengan mempertimbangkan faktor proporsi kepadatan pemukiman di suatu kawasan.

Semakin padat suatu kawasan permukiman maka semakin besar kepadatan jaringan di suatu kawasan

tersebut maupun sebaliknya.

Pada rencana pengembangan jaringan listrik, akan dibahas pula mengenai rencana panjang jaringan

listrik pada masing-masing Sub BWP. Hal ini sangat terkait dengan kebutuhan listrik BWP Manokwari

yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan melihat fungsi kawasan atau fungsi subblok peruntukan

atau fungsi subzona peruntukan maka dapat dilihat dan dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut

untuk prioritas pengembangan jaringan listrik pada BWP Manokwari.Fungsi kawasan yang merupakan

pusat atau sebagai fungsi penting yang melayani penduduk BWP Manokwari harus diprioritaskan

pengembangannya. Jaringan listrik eksisting atau yang sudah ada saat ini, ada kemungkinan belum

mencukupi untuk jangka waktu 20 tahun ke depan. Oleh karena itu disajikan rencana pengembangan

jaringan listrik baik eksisting maupun yang akan direncanakan. Jaringan listrik yang ada saat ini


(eksisting) apabila masih mencukupi kebutuhan atau jangkauan pelayanannya dapat melingkupi

seluruh kawasan (Sub BWP), maka analisisnya disajikan pada tabel tanpa rencana pengembangannya.

Sedangkan untuk Sub BWP yang memiliki banyak pengembangan fungsi kawasan, maka sangat besar

kemungkinannya untuk menambah jaringan listrik agar kawasan-kawasan atau zona-zona baru tersebut

dapat tercakup dalam jangkauan pelayanan jaringan listrik. Selanjutnya akan dibahas mengenai

rencana pengembangan jaringan listrik pada BWP Manokwari untuk masing-masing Sub BWP.

Tabel 3.27. berikut menyajikan Rencana Panjang Jaringan Listrik Induk pada Sub BWP A,

pada Sub BWP A tidak terdapat rencana penambahan jaringan listrik (induk) baru.

Tabel 3.27.

Rencana Panjang Jaringan Listrik Induk pada Sub BWP A

Sub BW

PBLOK

Sub Blok

Kode Fungsi

Panjang Jaringan Listrik

IndukEksisting(m)

Jumlah Gardu Listrik(unit)

A

A1

A1-1 C-2 Perumahan dan Perkantoran 824,835A1-2 R-4 Rumah Kepadatan Rendah 2.177,254 1 UnitA1-3 SPU-1 Pendidikan 1.662,254A1-4 KT-1 Pemerintahan 385,840A1-5 RTH Ruang Terbuka Hijau 4.350,485

A2 A2-1 KH-1 Pertahanan dan Keamanan 336,139A2-2 K-1 Perdagangan / Jasa Tunggal 1.360,274A2-3 KT-1 Pemerintahan 674,286A2-4 SPU-3 Kesehatan 261,393A2-5 R-4 Rumah Kepadatan Rendah 416,117

A2-6 C-3Perkantoran dan Perdagangan / Jasa

2.919,568 1 Unit

A2-7 SPU-1 Pendidikan 1.771,274A2-8 KH-1 Pertahanan dan Keamanan 0 1 UnitA2-9 SPU-1 Pendidikan 2.610,785 1 UnitA2-11 SPU-2 Transportasi 792,289A2-12 C-2 Perumahan dan Perkantoran 1.616,364

A2-14 R-5Rumah Kepadatan Sangat Rendah

1.866,224

A2-15 RTH Ruang Terbuka Hijau 963,756A2-17 SC Suaka Alam dan Cagar 1.841,224


Sub BW

PBLOK

Sub Blok

Kode Fungsi

Panjang Jaringan Listrik

IndukEksisting(m)

Jumlah Gardu Listrik(unit)

Budaya

A3

A3-1 R-4 Rumah Kepadatan Rendah 955,956A3-3 C-2 Perumahan dan Perkantoran 531,188


911,482

A3-5 KT-1 Pemerintahan 2.010,455A3-6 KT-1 Pemerintahan 468,915A3-7 PL-3 Kawasan Pariwisata 1.154,181

A3-8 R-5Rumah Kepadatan Sangat Rendah

526,287 1 Unit

A3-9 K-1 Perdagangan / Jasa Tunggal 810,727A3-10 R-4 Rumah Kepadatan Rendah 1.581,792 1 UnitA3-11 KH-1 Pertahanan dan Keamanan 22,409A3-13 KH-1 Pertahanan dan Keamanan 1.046,150A3-14 R-4 Rumah Kepadatan Rendah 329,227A3-15 R-4 Rumah Kepadatan Rendah 537,088A3-18 PL-3 Kawasan Pariwisata 107,156A3-19 K-1 Perdagangan / Jasa Tunggal 914,818A3-20 K-1 Perdagangan / Jasa Tunggal 272,892A3-21 KH-1 Pertahanan dan Keamanan 451,543

Total 39.462,627 6 unit Sumber: Analisis Studio, 2012

Sebagai Sub BWP yang menjadi pusat perekonomian dalam skala regional maupun lokal, kebutuhan

rencana panjang jaringan listrik induk di Sub BWP A merupakan yang terbesar di antara Sub BWP

Manokwarilainnya. Total panjang jaringan listrik induk Sub BWP A adalah 39.462,62 m dengan

jumlah gardu induk sebanyak 6 unit. Hasil analisis studio yang dilakukan menunjukkan bahwa panjang

jaringan eksisting tersebut sudah cukup mumpuni untuk memenuhi kebutuhan listrik Sub BWP A

dalam beberapa periode yang akan datang, sehingga belum diperlukan rencana penambahan jaringan

baru ataupun rencana penambahan unit gardu listrik baru. Lebih lengkapnya tentang rencana panjang

jaringan listrik induk dan gardu induk dapat diamati dalam Tabel 5.40. mengenai rencana panjang

jaringan listrik induk pada sub BWP A.

Sub BWP C memiliki panjang jaringan listrik induk eksisting sebesar 12.236,142 m. Sub blok yang

dilalui jaringan induk teroanjang adalah sub blok C3-2 dengan panjang 3.339 m atau 25 % dari total

panjang jarinagn di Sub BWP C, sedangkan yang terkecil adalah di sub blok C3-5 dengan panjang

728,48. Jumlah tersebut dianggap sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sub BWP C dalam

beberapa periode yang akan datang sehingga penambahan jaringan induk baru belum diperlukan. Lebih

lengkapnya panjang jaringan listrik induk di Sub BWP C dapat diperhatikan dalam Tabel 5.42. pada

Tabel 5.42. dapat dilihat bahwa Sub BWP C tidak direncanakan untuk penambahan jaringan listrik

baru. Saha halnya dengan Sub BWP A.


Fungsi Sub Blok peruntukan pada Sub BWP C yang dilalui atau dilingkupi oleh jaringan listrik seperti

tersaji pada Tabel 5.42. merupakan zona perumahan dan zona campuran. Jenis kedua zona ini sangat

potensial sebagai pengguna listrik. Kawasan hunian seperti pada Subblok C yang terlingkupi oleh

jaringan listrik sangat besar kemungkinannya untuk berkembang sehingga kondisi jaringan listrik yang

ada harus ditambahkan. Apabila tidak diperhatikan sejak dini, bisa jadi akan mengganggu kestabilan

jaringan kelistrikan pada wilayah disekitarnya. dalam jangka waktu 5 sampai dengan 20 tahun

mendatang

Tabel 3.28.

Rencana Panjang Jaringan Listrik Induk pada Sub BWP C

Sub BW

P

BLOK

Sub Blok

Kode

Fungsi

Panjang Jaringan

Listrik Induk Eksisting (m)

C

C2

C2-1

R-5Rumah Kepadatan Sangat Rendah

253,193

C2-4

R-4 Rumah Kepadatan Rendah 714,407

C2-5


1.934,414

C2-6


C2-8

C-1Perumahan dan Perdagangan/Jasa

2.211,705

C3

C3-1


1.108,710

C3-2


3.339,481

C3-4


1.808,754

C3-5


728,476

Total 12.236,142Sumber: Analisis Studio, 2012

3.4.2.4. Jaringan Air Bersih

Air bersih termasuk salah satu kebutuhan vital bagi keberlangsungan kehidupan. Tersedianya

air bersih termasuk ke dalam satu tujuan dari MDG (Milllenium Developments Goal) yang

ditetapkan oleh PBB. Hingga saat ini penyediaan air bersih belum menjadi masalah yang mendesak

bagi BWP Manokwari. Masih tersedianya kawasan resapan air yang cukup membuat ketersediaan

air baku bagi masyarakat perkotaan dapat terpenuhi dengan cukup baik. Hanya saja semakin

meningkatnya jumlah penduduk tentu saja semakin meningkatkan kebutuhan terhadap air baku.

Berdasarkan analisis yang dilakukan menggunakan standar Dirjen Cipta Karya (2003), rumah

tangga BWP Manokwari membutuhkan pasokan air bersih sebesar 3.606.460,00 l/hari pada tahun

2012. Kebutuhan tersebut semakin meningkat setiap periodenya karena asumsi yang digunakan


adalah pertumbuhan jumlah KK. Pada tahun 2017, kebutuhan pasokan air bersih adalah sebesar

4.920.760 l/hari, dan mencapai puncaknya pada tahun 2032 sebesar 12.861.290 l/hari.

Sub BWP dengan kebutuhan terbesar adalah Sub BWP A.sedangkan Sub BWP E merupakan

Sub BWP dengan kebutuhan pasokan air bersih paling kecil di antara Sub BWP lainnya.

Perhitungan juga dilakukan terhadap kebutuhan air untuk fasilitas lingkungan dan juga cadangan

untuk persediaan pemadam kebakaran. Sebagian wilayah kota yang memiliki kepadatan tinggi

cukup rawan kebakaran sehingga persiapan dan antisipasi air untuk kebakaran perlu juga

dimasukkan dalam asumsi kebutuhan total air bersih. Pemenuhan kebutuhan air yang semakin

meningkat tersebut merupakan sebuah tantangan bagi PDAM dan segenap instansi pemerintahan

Manokwari untuk menyediakan sumber air air baku yang cukup dan juga pendisribusian yang

merata.

Tabel 3.29. menyajikan perhitungan kondisi ideal kebutuhan air bersih di BWP Manokwari

tahun 2012. Perhitungan detail kebutuhan masing masing sub BWP dalam periode 5 tahunan dapat

dicermati dalam Tabel 3.29. sampai denganTabel 3.30.



Tabel 3.30 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di BWP Manokwari Tahun 2017


KK 2012

Penduduk 2012

Kebutuhan rumah tangga (L/hari)

Fasilitas sosial,

komersial dan

industri (L/hari)

Kebutuhan seluruh kawasan (L/hari)

Kebocoran 30 %

dari kebutuhan seluruh perencan

aan (L/hari)

Cadangan

kebakaran 10 %

dari kebutuhan seluruh kawasan (L/hari)

Total kebutuhan seluruh kawasan (L/hari)

Kebutuhan Air Rata Rata Setiap

Hari (L/detik)

Kebutuhan Air

Pada Jam Puncak

(L/detik)

Kebutu

Sambun

Rumah (Unit)

16595 663402.157.350,0

0647.205,0

02.804.555,

00841.366,5

0280.455,5

03.926.377,

0045,4

479,53 10.614

3653 14605 474.890,00142.467,0

0617.357,0

0185.207,1

061.735,70 864.299,80

10,00

17,51 2.337

5232 20922 680.160,00204.048,0

0884.208,0

0265.262,4

088.420,80

1.237.891,20

14,33

25,07 3.348

7710 308131.002.300,0

0300.690,0

01.302.990,

00390.897,0

0130.299,0

01.824.186,

0021,1

136,95 4.930

5036 20142 654.680,00196.404,0

0851.084,0

0255.325,2

085.108,40

1.191.517,60

13,79

24,13 3.223

28 910,00 273,00 1.183,00 354,90 118,30 1.656,20 0,02 0,03

3116 12464 405.080,00121.524,0

0526.604,0

0157.981,2

052.660,40 737.245,60 8,53 14,93 1.994

1913 7650 248.690,00 74.607,00323.297,0

096.989,10 32.329,70 452.615,80 5,24 9,17 1.224

Bagian

Wilayah

KK 2017

Penduduk

2017

Kebutuhan

rumah

tangga

(L/hari)

Fasilitas sosial,

komersial

dan industr

i (L/hari)

Kebutuhan

seluruh

kawasan (L/hari)

Kebocoran 30 % dari

kebutuhan seluruh

perencanaa

n (L/ha

ri)

Cadangan pemadam kebakaran 10 %

dari kebutuha

n seluruh

kawasan

(L/hari)

Total kebutuha

n seluruh

kawasan

(L/hari)

Kebutuhan Air Rata Rata Setiap Hari (L/detik)

Kebutuhan Air Pada Jam Puncak (L/detik)

Kebutuhan Sambungan Rumah (Unit)

Kebutuhan Hidran Umum (Unit)

Sub BWP

A

23.501

93.969

3.055.130

916.539

3.971.669

1.191.500,7

0397.166,90

5.560.336,60

64,36

112,62

15.035 188

A1

5.174

20.691

672.620

201.786

874.406

262.321,80

87.440,60

1.224.168,

4014,1

7 24,803.31

1 41

A2

7.410

29.632

963.300

288.990

1.252.290

375.687,00

125.229,00

1.753.206,

0020,2

9 35,514.74

1 59

A3

10.917

43.646

1.419.210

425.763

1.844.973

553.491,90

184.497,30

2.582.962,

2029,9

0 52,326.98

3 87Sub

BWP B

2.851

11.385

370.630

111.189

481.819

144.545,70

48.181,90

674.546,60 7,81 13,66

1.822 23

B1955

3.816

124.150

37.245

161.395

48.418,50

16.139,50

225.953,00 2,62 4,58 611 8

B2438

1.745

56.940

17.082

74.022

22.206,60

7.402,20

103.630,80 1,20 2,10 279 3

B31.284

5.131

166.920

50.076

216.996

65.098,80

21.699,60

303.794,40 3,52 6,15 821 10

B4174 693

22.620

6.786

29.406

8.821,80

2.940,60

41.168,40 0,48 0,83 111 1

Sub BWP

C

7.135

28.533

927.550

278.265

1.205.815

361.744,50

120.581,50

1.688.141,00

19,54 34,19

4.565 57

C110 40 1.300 390 1.690

507,00

169,00

2.366,00 0,03 0,05 6 0

C24.416

17.658

574.080

172.224

746.304

223.891,20

74.630,40

1.044.825,

6012,0

9 21,162.82

5 35

C32.709

10.835

352.170

105.651

457.821

137.346,30

45.782,10

640.949,40 7,42 12,98

1.734 22

Sub 4. 16.7 545.4 163. 709.1 212.7 70.91 992.7 11,4 20,11 2.68 34


Bagian

Wilayah

KK 2017

Penduduk

2017

Kebutuhan

rumah

tangga

(L/hari)

Fasilitas sosial,

komersial

dan industr

i (L/hari)

Kebutuhan

seluruh

kawasan (L/hari)

Kebocoran 30 % dari

kebutuhan seluruh

perencanaa

n (L/ha

ri)

Cadangan pemadam kebakaran 10 %

dari kebutuha

n seluruh

kawasan

(L/hari)

Total kebutuha

n seluruh

kawasan

(L/hari)

Kebutuhan Air Rata Rata Setiap Hari (L/detik)

Kebutuhan Air Pada Jam Puncak (L/detik)

Kebutuhan Sambungan Rumah (Unit)

Kebutuhan Hidran Umum (Unit)

BWP D

196 82 80 644 24 37,20 2,40 73,60 9 5

D190 359

11.700

3.510

15.210

4.563,00

1.521,00

21.294,00 0,25 0,43 57 1

D22.440

9.763

317.200

95.160

412.360

123.708,00

41.236,00

577.304,00 6,68 11,69

1.562 20

D31.666

6.660

216.580

64.974

281.554

84.466,20

28.155,40

394.175,60 4,56 7,98

1.066 13

Sub BWP

E169 674

21.970

6.591

28.561

8.568,30

2.856,10

39.985,40 0,46 0,81 108 1

E178 311

10.140

3.042

13.182

3.954,60

1.318,20

18.454,80 0,21 0,37 50 1

E2 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

E391 363

11.830

3.549

15.379

4.613,70

1.537,90

21.530,60 0,25 0,44 58 1

Total37.852

151.343

4.920.760

1.476.22

8

6.396.988

1.919.096,4

0

639.698,80

8.955.783,20

103,65

181,40

24.215

303



Kebutuhan penyediaan air bersih bagi setiap BWP tentunya harus sejalan dengan ketersedian

jaringan distribusi yang merata terhadap semua rumah tangga yang membutuhkan. Analisis rencana

pengembangan jaringan perpipaan air bersih manokwari dilakukan menggunakan data jaringan

perpipaan air bersih BWP Manokwari dokumen RDTR dan Peraturan Zonasi tahun 2009 yang lalu.

Jaringan perpipaan yang dimaksud dalam analisis rencana pengembangan adalah pipa induk yang

distribusi air menuju pipa sambungan rumah yang dimiliki oleh konsumen. Data tersebut kemudian

diperbarui dengan mempertimbangkan perubahan fungsi kawasan dan arah perkembangan BWP

Manokwari ke depannya.

Masing-masing Sub BWP memiliki kebutuhan yang berbeda untuk ketersediaan air bersih.

Beberapa hal yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk yang dilayani

2. Keragaman fungsi kawasan (subblok peruntukan) pada masing-masing Sub BWP

3. Keberadaan sumber air

Seperti telah diuraikan sebelumnyajaringan perpipaan diperlukan untuk mendistribusikan air bersih

untuk penduduk. Jaringan perpipaan yang ada di BWP Manokwari pada bahasan ini dapat dibedakan

menjadi dua yaitu, jaringan pipa eksisting atau jaringan yang sudah ada hingga saat ini, dan rencana

pengembangan atau penambahan jaringan pipa, yang dimaksudkan untuk mendistribusikan air bersih

kepada lokasi kawasan yang belum terlingkupi jaringan perpipaan eksisting. Hingga akhir masa

perencanaan atau 20 tahun ke depan diperkirakan akan semakin banyak kawasan pada BWP

Manokwari yang berkembang, sehingga jaringan perpipaan yang ada tidak akan cukup lagi melayani

kebutuhan penyediaan air bersih seluruh BWP Manokwari. Maka dari itu perlu penambahan jaringan

yang diarahkan untuk mencakup area layan baru. Selain daripada itu fungsi subzona saat ini telah

mengalami perkembangan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan zonsi sebelumnya.

Sehingga jaringan perpipaan baru dibutuhkan untuk menyediakan air bersih bagi penduduk beserta

kegiatan atau aktivitasnya.

Substansi berikut akan menjelaskan mengenai rencana pengembangan atau penambahan jaringan

perpipaan baru pada Sub BWP Manokwari yang disajikan pada tabel-tabel untuk masing-masing Sub

BWP (Tabel 3.30 sampai dengan Tabel 3.34.) dan untuk melengkapi pembahasan mengenai jaringan

air bersih dan perpipaan di BWP Manokwari disajikan mengenai sebaran spasial rencana

pengembangan jaringan air bersih yang diwujudkan melalui jaringan perpipaan pada Gambar 5.8.

tentang Peta Rencana Pengembangan Jaringan Air Bersih.

Sub BWP Asebagai kawasan pusat perekonomian Kota Manokwari saat ini dialui oleh jaringan

perpipaan sepanjang 20.951,76 m dengan 1 unit reservoar yang terletak di sub blok A1-2 Reremi

dengan fungsi sub blok sebagai kawasan perumahan kedapatan rendah. Jaringan perpipaan tersebut

melewati 3 blok dan 43 sub blok di Sub BWP A. Sub blok dengan panjang pipa terbesar adalah sub

blok A2-7 yang berfungsi sebagai kawasan perkatoran, perdagangan dan jasa, sedangkan sub blok


dengan jaringan perpipaan terkecil adalah sub blok A3-11 dengan fungsi sebagai kawasan pertahanan

dan keamanan.

Seiring dengan semakin besarnya kebutuhan air bersih di kawasan perkotaan, di Sub BWP A

diperlukan tambahan jaringan perpipaan baru sepanjang 18.519,87 m dan juga satu tambahan reservor

baru yang direncanakan terletak di Sub Blok A2-9. Rencana pembangunan jaringan perpipaan baru

tersebut diharapkan dapat meningkatkan panjang jaringan yang telah ada mencapai 100%

dibandingkan dengan kondisi saat ini, sehingga kebutuhan terhadap air bersih di beberapa periode

waktu yang akan datang dapat terpenuhi dengan baik.

Tabel 3.31 Rencana Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih Sub BWP A

BLOK

Sub Blok

Kode Fungsi

Panjang Jaringan

Perpipaan Air Bersih Eksisting

(m)

Rencana Penambahan Panjang

Jaringan Perpipaan

Baru (m)

Keberadaan Reservoar Air Bersih

(1 unit)

A1

A1-1 C-2 Perumahan dan Perkantoran 418,78 406.05

A1-2 R-4 Rumah Kepadatan Rendah 521,18 1.656.08Reservoir Air Reremi

A1-3 SPU-1 Pendidikan 531,73 1.130.52A1-4 KT-1 Pemerintahan 253,26 132.58A1-5 RTH Ruang Terbuka Hijau 4.350.49

A2

A2-1 KH-1 Pertahanan dan Keamanan 206,99 129.15A2-2 K-1 Perdagangan / Jasa Tunggal 1.345,34 14.93A2-3 KT-1 Pemerintahan 674,29 A2-4 SPU-3 Kesehatan 261,39 A2-5 R-4 Rumah Kepadatan Rendah 416,11 0.01


2.919,57

A2-7 SPU-1 Pendidikan 1.771.27

A2-9 SPU-1 Pendidikan 2.610.78

Rencana Pembangunan Reservoar Baru

A2-11

SPU-2 Transportasi 777,36 14.93

A2-12

C-2 Perumahan dan Perkantoran 1.616.36

A2-14


1.866.22

A2-15

RTH Ruang Terbuka Hijau 963.76

A2-17

SCSuaka Alam dan Cagar Budaya

1.841.22

A3 A3-1 R-4 Rumah Kepadatan Rendah 955,96 A3-3 C-2 Perumahan dan Perkantoran 531,19


908,14 3.34

A3-5 KT-1 Pemerintahan 2.010,45 A3-6 KT-1 Pemerintahan 468,91 A3-7 PL-3 Kawasan Pariwisata 1.154,18 A3-8 R-5 Rumah Kepadatan Sangat

Rendah526,29


BLOK

Sub Blok

Kode Fungsi

Panjang Jaringan


(m)

Rencana Penambahan Panjang

Jaringan Perpipaan

Baru (m)


(1 unit)

A3-9 K-1 Perdagangan / Jasa Tunggal 810,73 A3-10

R-4 Rumah Kepadatan Rendah 1.581,79

A3-11

KH-1 Pertahanan dan Keamanan 22,41

A3-13

KH-1 Pertahanan dan Keamanan 1.046,15

A3-14

R-4 Rumah Kepadatan Rendah 327,64 1.59

A3-15


A3-18

PL-3 Kawasan Pariwisata 107,16

A3-19

K-1 Perdagangan / Jasa Tunggal 914,82

A3-20

K-1 Perdagangan / Jasa Tunggal 271,31 1.59

A3-21

KH-1 Pertahanan dan Keamanan 451,54

Total 20.951,76 18.510,87 2 Unit

Sub BWP C dilewati oleh perpipaan distribusi air bersih sepanjang 3.605,5 m yang melewati 2

blok dan 6 sub blok. Umumnya sub blok yang dilewati oleh jaringan perpipaan tersebut merupakan sub

blok yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Berdasarkan analisis, jumlah tersebut masih jauh

dari kondisi ideal untuk pemenuhan kebutuhan Sub BWP C. Dalam beberapa periode waktu ke

depannya, rencana pengembangan dilakukan dengan peningkatan panjang jaringan perpipaan hampir 3

kali lipat dari jumlah yang ada saat ini, dengan panjang mencai 8.630,64 dengan tambahan perpipaan

di 3 sub-blok baru, yaitu sub blok C2-6 (fungsi rumahh kepadatan rendah) sepanjang 137 m, sub blok

C2-8 (fungsi perumahan perdagangan dan jasa sepanjang 2.221,70 m, serta sub blok C3-1 (fungsi

rumah kepadatan sangat rendah) sepanjang 1.108,71 m. Lebih lengkapnya tentang rencana

pengembangan jaringan perpipaan air bersih di Sub BWP C dapat diperhatikan dalam Tabel 3.32

berikut :

Tabel 3.32 Rencana Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih Sub BWP C

BLOKSub Blok

Kode Fungsi

Panjang Jaringan


(m)

Rencana Penambahan

Panjang Jaringan

Perpipaan Baru (m)


(1 unit)

C2 C2-1 R-5 Rumah Kepadatan Sangat Rendah 252,03 1,16C2-4 R-4 Rumah Kepadatan Rendah 714,41 C2-5 R-5 Rumah Kepadatan Sangat Rendah 1.231,95 702,47 PDAMC2-6 R-4 Rumah Kepadatan Rendah 137,00


BLOKSub Blok

Kode Fungsi

Panjang Jaringan


(m)

Rencana Penambahan

Panjang Jaringan

Perpipaan Baru (m)


(1 unit)

C2-8 C-1 Perumahan dan Perdagangan/Jasa 2.211,70

C3

C3-1 R-5 Rumah Kepadatan Sangat Rendah 1.108,71C3-2 R-5 Rumah Kepadatan Sangat Rendah 592,60 2.746,88C3-4 R-5 Rumah Kepadatan Sangat Rendah 110,96 1.697,80C3-5 R-5 Rumah Kepadatan Sangat Rendah 703,55 24,92

Total 3.605,5 8.630,64 1 UnitSumber: Analisis Studio, 2012

3.4.2.5. Jaringan drainase

Pengembangan drainase bertujuan untuk mengalirkan air hujan sedemikian rupa sehingga

tidak lagi menimbulkan bahaya (banjir) atau gangguan lingkungan (genangan air). Sedangkan

sasaran jangka panjangnya adalah untuk menetapkan suatu jaringan drainase yang terpadu, yang

praktis dioperasikan dan dipelihara, mengurangi bahaya banjir dan genangan air,

menjaga/menciptakan kondisi lingkungan yang baik.Rencana bentuk sistem drainase berupa:

saluran drainase, sumur peresapan air hujan (SPAH), dan kolam retensi. Rencana saluran drainase

sebagian besar mengikuti jaringan jalan yang ada, rencana SPAH tersebar mengikuti distribusi

permukiman, sedangkan rencana kolam retensi menggunakan kolam/dam eksisting. Kolam retensi

berfungsi sebagai penampung sementara dari limpasan (over land flow) di sekitarnya.

Masalah yang sering muncul dalam jaringan drainase adalah adanya genangan atau run-off

(aliran permukaan). Air hujan tidak dapat tertampung atau masuk ke saluran drainase karena

terhambat oleh sedimen ataupun sampah. Rencana penanggulangan genangan air hujan dilakukan

dengan pemeliharaan dan perbaikan saluran yang sudah ada, peningkatan saluran yang sudah ada

antara lain dengan: pembuatan pasangan batu pada saluran tersebut sehingga lebih kuat dan

kapasitasnya lebih besar, serta pembuatan saluran baru. Dengan demikian diharapkan akan dapat

mengatasi luapan dan genangan-genangan walaupun hanya pada waktu hujan saja.

Pembuangan air dari saluran drainase direncanakan ke sungai-sungai yang ada, seperti keadaan

drainase yang telah ada pada saat ini. Hal ini dimungkinkan karena tinggi muka air sungai tersebut

jauh lebih rendah dibandingkan dengan muka air tanah di sekitarnya.Jaringan drainase direncanakan

menurut hirarkhi yang berbeda. Jaringan tersebut hendaknya terdiri dari elemen-elemen sebagai

berikut:

a) Saluran tersier, mengalirkan air hujan dari masing-masing rumah tangga ke saluran sekunder

sedemikian rupa sehingga air hujan tersebut tidak lagi menimbulkan gangguan atau


bahaya.Biasanya saluran tersebut dibiayai, dilaksanakan, dioperasikan dan dipelihara oleh

masing-masing rumah tangga atau warga lingkungan setempat.

b) Saluran sekunder, mengalirkan air hujan dari saluran tersier ke saluran primer. Saluran tersebut

melayani beberapa kelompok perumahan. Biasanya saluran tersebut direncana, didesain,

dibiayai,dilaksanakan, dioperasikan dan dipelihara oleh Pemda Kota/Kota.

c) Saluran primer, mengalirkan air hujan dari beberapa saluran cabang. Saluran tersebut melintasi

batas administrasi. Biasanya saluran tersebut direncana, didesain, dilaksanakan, dioperasikan dan

dipelihara oleh Pemerintah Provinsi.

Mengingat menurunnya kapasitas air tanah dan kebijakan untuk melindungi sumber-sumber

air tanah, sebaiknya tidak semua air hujan dialirkan ke sungai. Sebanyak mungkin air hujan tersebut

dialirkan ke sumur peresapan. Sumur-sumur peresapan tersebut sebaiknya dibangun di wilayah

permukiman untuk mengimbangi jumlah permukaan kedap air yang semakin meningkat.

Keberadaan jaringan drainase di BWP Manokwari cukup diperlukan. Kontur sebagian besar

wilayah terbangun yang berada di kemiringan lereng yang cukup besar menyebabkan aliran run off air

perlu diatur agar tidak menimbulkan potensi terkikisnya tanah yang dapat menyebabkan longsor.

Selain itu jaringan drainase yang teletak di bahu kiri dan kanan jalan juga berpengaruh terhadap

meningkatnya umur pemakaian jalan, karena run-off yang memenuhi badan jalan berpotensi mengikis

permukaan aspal. Analisis rencana pengembangan jaringan drainase BWP Manokwari dilakukan

dengan menggunakan data jaringan drainase yang terdapat di dokumen RDTR dan Peraturan Zonasi

2009, yang kemudian diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi perkembangan kawasan kota dan

perubahan fungsi peruntukan.

Sub BWP A merupakan kawasan yang terletak di kawasan yang relatif landai sehingga menjadi

pusat kawasan perkotaan manokwari. Berdasarkan analisis kebutuhan jaringan drainase yang dilakukan

Sub BWP A membutuhkan 1.509,14 m jaringan drainase primer yang melewati 9 sub blok. besar

jaringan drainase primer tersebut saat ini berfungsi sebagai sungai / kali yang berukuran cukup besar

dan alirannya menuju ke arah laut. Sedangkan jaringan drainase sekunder yang dibutuhkan oleh Sub

BWP A adalah sebesar 39.562,06 m yang melewati 39 sub blok. Berdasarkan observasi dan

pengamatan lapangan, sebagian jaringan drainase sekunder tersebut saat ini telah terbangun dengan

konstruksi permanen, sedangkan sebagian masih berupa saluran kecil dengan konstruksi yang belum

permanen. Keterbatasan data pendukung dari instansi terkait membuat perbandingan antara drainase

sekunder yang telah dimiliki dan rencana kebutuhan jaringan yang dianalisis belum dapat

dibandingkan. Lebih lengkapnya tentang kebutuhan pengembangan jaringan drainase di Sub BWP A

dapat diperhatikan dalam Tabel 3.41. berikut :

Tabel 3.41. Rencana Pengembangan Jaringan Drainase Sub BWP A


BLO

K

Sub

BlokKode Fungsi

Rencana

Panjang

Drainase

Primer

(m)

Rencana

Panjang

Drainase

Sekunder

(m)

A1

A1-1 C-2 Perumahan dan Perkantoran 824,835

A1-2 R-4 Rumah Kepadatan Rendah 2.177,254

A1-3SPU-

1Pendidikan 1.662,254

A1-4 KT-1 Pemerintahan 385,840

A1-5 RTH Ruang Terbuka Hijau 4.350,485

A2

A2-1 KH-1 Pertahanan dan Keamanan 336,139

A2-2 K-1 Perdagangan / Jasa Tunggal 1.360,274


A2-4SPU-

3Kesehatan 261,393

A2-5 R-4 Rumah Kepadatan Rendah 416,117

A2-6 C-3Perkantoran dan Perdagangan /

Jasa2.919,568

A2-7SPU-


A2-9SPU-


A2-

11

SPU-

2Transportasi 69,301 792,289

A2-

12C-2 Perumahan dan Perkantoran 15,843 1.616,364

A2-

14R-5 Rumah Kepadatan Sangat Rendah 1.866,224

A2-

15RTH Ruang Terbuka Hijau 963,756

A2-

17SC Suaka Alam dan Cagar Budaya 1.841,224

A3 A3-1 R-4 Rumah Kepadatan Rendah 603,474 955,956

A3-3 C-2 Perumahan dan Perkantoran 531,188

A3-4 C-3 Perkantoran dan Perdagangan / 911,482


BLO

K

Sub

BlokKode Fungsi

Rencana

Panjang

Drainase

Primer

(m)

Rencana

Panjang

Drainase

Sekunder

(m)

Jasa

A3-5 KT-1 Pemerintahan 2.010,455


A3-7 PL-3 Kawasan Pariwisata 371,413 1.253,611

A3-8 R-5 Rumah Kepadatan Sangat Rendah 526,287

A3-9 K-1 Perdagangan / Jasa Tunggal 54,502 810,727

A3-

10R-4 Rumah Kepadatan Rendah 1.581,792

A3-

11KH-1 Pertahanan dan Keamanan 22,409

A3-

13KH-1 Pertahanan dan Keamanan 1.046,150

A3-

14R-4 Rumah Kepadatan Rendah 329,227

A3-

15R-4 Rumah Kepadatan Rendah 537,088

A3-

18PL-3 Kawasan Pariwisata 229,917 107,156

A3-

19K-1 Perdagangan / Jasa Tunggal 113,226 914,818

A3-

20K-1 Perdagangan / Jasa Tunggal 111,819 272,892

A3-

21KH-1 Pertahanan dan Keamanan 451,543

A3-

22RTH Ruang Terbuka Hijau 20,648

Total 1.590,14 39.562,06



Peruntukan lahan terbangun Sub BWP C yang didomunasi oleh kawasan permukiman

membutuhkan drainse primer sepanjang 877,168 m yang melalui 3 sub blok. Hampir

seluruh kebutuhan drainase primer tersebut telah terpenuhi dengan keberadaan sungai

rendani dan sungai wosi. Sungai Rendani melewati sub blok C3-1 (fungsi rumah

kepadatan sangat rendah) sepanjang 178,47 m dan sub blok C3-2 (fungsi rumah kepadatan

sangat rendah) sepanjang 325,84 m. Sungai Wosi yang bermuara di Teluk Wosi melewati

sub blok C3-5 (fungsi rumah kepadatan sangat rendah) sepanjang 372,85 m. Selain

drainase primer, sub BWP C juga membutuhkan saluran drainase primer sepanjang

12.477,15 m yang melewati 9 sub blok. Berdasarkan pengamatan terhadap citra satelit

maupun observasi lapangan, sebagian saluran drainase sekunder yang direncanakan dapat

ditemukan keberadaannya saat ini, namun sebagian lagi belum terdapat di lapangan

(belum terbangun). Lebih jelasnya tentang rencana pengembangan jaringan drainase Sub

BWP C dapat diperhatikan dalam Tabel 5.67.

Tabel 5.67. Rencana Pengembangan Jaringan Drainase Sub BWP C

BLOK

Sub Blok

Kode

Fungsi

Rencana

Panjang

Drainase

Primer

(m)

Rencana

Panjang

Drainase

Sekunder (m)

C2

C2-1

R-5

Rumah Kepadatan Sangat Rendah

253,19

3C2-4

R-4

Rumah Kepadatan Rendah

714,40

7C2-5

R-5


1.934,4

14C2-6

R-4

Rumah Kepadatan Rendah

137,00

2C2-8

C-1

Perumahan dan Perdagangan/Jasa

2.211,7

05

C3

C3-1

R-5


178,466

1.108,710

C3-2

R-5


325,840

3.580,487

C3-4

R-5


1.808,754

C3-5

R-5


372,849

728,476

Total877,1

6812.477,

148



3.4.2.6. Jaringan persampahan

Armada dan sarana pengangkutan yang dimiliki oleh DPU cukup terbatas

sehingga pelayanan tidak dapat mencakup seluruh kawasan. Hanya beberapa titik

penting yang sampahnya diangkut oleh armada pengangkut sampah untuk

kemudian diolah di TPA. Sebagian besar penduduk mengelola sampah secara

mandiri dengan cara membakar di pekarangan rumah. Padahal sampah plastik

merupakan sampah yang sangat sulit untuk terurai dan cenderung berbahaya bagi

lingkungan terutama untuk kesuburan tanah. Lebih lengkapnya tentang kondisi

eksisting pengelolaan sampah di Kota Manokwari dapat diperhatikan dengan jelas

dalam Tabel 5.70. dan 3.42. berikut :

Tabel 3.42. Gambaran Umum Pengelolaan Sampah Eksisting Tahun 2009 dan

yang Direncanakan Hingga Tahun 2019 di BWP Manokwari

Uraian2009 2019

Besaran Satuan Besaran Satuan

Jumlah penduduk 261.907 (Jiwa) 277.785 (Jiwa)

Jumlah timbunan sampah 654,77 (m3/hari) 654,77 (m3/hari)

Sampah terangkut (P2L Dinas PU) 55,08 (m3/hari) 173,62 (m3/hari)

Penduduk terlayani 8,41 % 25,0 %

Sisa sampah tertinggal (sistem

setempat)599.69 (m3/hari) 520,85 (m3/hari)

Pengelolaan sampah LDUS 0 % 52,0830% sampah

terangkut

Produksi kompos 0 % 10,42 ton/hari

Sumber : Laporan Akhir Perencanaan Sistem Penanganan Sampah Kota Manokwari


Tabel 3.43. Kondisi Pengelolaan Sampah di BWP Manokwari

Uraian Besaran Satuan

Gambaran UmumJumlah penduduk 261.907 (Jiwa)Jumlah anggota per KK 2,34 (jiwa/KK)

Cakupan sampahJumlah Penduduk Terlayani 22.026 (jiwa)% Penduduk terlayani, terdiri atas: 8,41 (%)

- TPS 13,62(% penduduk terlayani)

- Contaimer jalan 6,81(% penduduk terlayani)

- Langsung diangkut Truck 79,57(% penduduk terlayani)

- Transfer depo/contaimer -(% penduduk terlayani)

Produksi Sampah (standar) 2,5 (liter/jiwa/hari)Total Produksi sampah 654,77 (m3/hari)

Sampah yang terkumpulDump Truck 6 (m3/hari)Arm roll truck/contaimer jalan 6 (m3/hari)Pelayanan Penyapuan Jalan Kota - (Km)Panjang jalan aspal (kolektor sekunder 9,261 Km, kolektor primer 41,769 Km dan arteri primer 29,747)

80,777 (Km)

- Pelayanan Penyapuan Jalan - (% panjang jalan)- Cakupan Penyapuan Jalan - (Unit)- Becak (1,0m3, 2 rit/hari) -

Pengumpulan Sampah Kota (Unit)- Gerobak (1,0 m3, 2 rit/hari - (Unit)- TPS 3 m3, 2 rit/minggu 4 (Unit)- Dump truck (6 m3/hari ) 6 (Unit)- Armroll truck (5 m3/hari ) 5 (Unit)- Pick up (5 m3/hari ) 1 (Unit)

- Contaimer jalan (6 m3)5 (di 3 lokasi)

(Unit)

- Tranfer depo (6.30m3) - (Unit)* sebagai TPS (Unit)* sebagai TD

Tempat Pemrosesan Akhir 1 (Unit)


Uraian Besaran Satuan

- Bulldozer 70 hp 1 (Unit)

3.4.3. Perkembangan Sarana Dan Prasarana Kota Manokwari.

sarana dan prasarana merupakan salah satu kebutuhan dasar yang menjadi factor

perkembangan di Kota Manokwari. dengan terpenuhinya sarana dan prasarana tersebut,

sudah dapat di ambil tolak ukur sejauh mana hirarki ataupun tingkatan perkembangan kota

tersebut. Sebagai daerah central business district yang memiliki skala pelayanan regional

dan juga provinsi. Untuk sarana pendidikan seperti TK,SD,SMP,SMA sudah dapat

memenuhi kebutuhan pendidikan untuk tahun ini. Namun perencanaan harus dilakukan

dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Sarana kesehatan yang saat ini

terdapat di Kota Manokwari juga sudah memenuhi kebutuhan dasar, dengan 3 buah

RSUD, di lengkapi dengan tenaga kesehatan dan fasilitas yang memadai. Peningkatan

perlu dilakukan terhadap sarana air bersih di Kota Manokwari, dalam hal pemeliharaan,

dan juga pergantian pipa-pipa lama yang sudah rusak termakan usia. Ketersediaan air

tanah di daerah ini masih acukuo banyak mengingat masih terdapat area hutan konservasi

yang menjadi sumber resapan. Fasilitas listrik yang ada saat ini sudah cukup untuk

memenuhi standar. Dibutuhkan kinerja yang baik dari para tenaga kerja di bidang tersebut

dalam hal pengawasan serta pemeliharan fasilitas kelistrikan didaerah tersebut, serta

partisipasi masyarakat dalam hal pembayaran rekening listrik.

Sarana prasarana perdagangan yang merupakan penunjang bagi pertumbuhan ekonomi di

Kota Manokwari sendiri masih perlu pembenahan lebih banyak oleh pemerintah setempat.

Terlihat tingkat ketersediaan sarana yang pada saat ini sudah mulai berkurang, sehingga

area pasar tradisional yang ada saat ini terlihat kumuh, dan berbecek pada saat hujan.

Selain itu salah satu penunjang peningkatan perekonomian di Kota Manokwari juga dapat

dilihat dari ketersediaan sarana prasarana transportasi.

Ketersediaan sarana persampahan diKota Manokwari, masih terlihat kurang. Kebanyakan

sistem pengelolaan sampah yang dilakukan di sini adalah secara perorangan. Yakni

dengan membuang ataupun membakar sendiri sampah, ataupun dengan pembuatan lubang

di tanah dan dikubur. Kelayakan TPS di Kota Manokwari perlu dilakukan peningkatan

dalam hal pemeliharaan sarana yang sudah rusak termakan usia.

Selain itu sebagai kota yang memiliki latar belakang historis, sarana peribadatan di Kota

Manokwari lebih didominasi oleh pemeluk agama Kristen. Pada saat ini sarana yang

menjadi kebutuhan sudah cukup memadai, dan juga tersedia.


3.5. Analisis Tata Ruang Kota

perkembangan Kota Manokwari mengalami perubahan dalam hal peningkatan jumlah

penduduk serta jumlah infrastruktur sarana prasarana yang mempengaruhi struktur ruang

sehingga dibutuhkan analisia mengenai ketersediaan fasilitas yang sudah ada, serta

melakukan pengaturan serta penataan agar pemerataan pembangunan dapat berjalan

dengan baik.

Analisis tata ruang Kota Manokwari yang terdapat di dalam RTRW mengatur sistem

penataan yang sesuai dengan kawasan-kawasan tertentu yang di di peruntukan di dalam

suatu kota.

Kawasan yang terdapat di Kota Manokwari adalah sebagai berikut ;

Kawasan pemukiman

Kawasan perkantoran

Kawasan perdagangan dan jasa

Kawasan pariwisata

Kawasan konservasi

Pemukiman di Kota Manokwari pada saat ini terbilang sudah cukup padat, pertumbuhan

penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat. Selain dipenuhi oleh penduduk dari

dalam daerah sendiri, pengaruh migrasi juga menjadi salah satu penyebab peningkatan

penduduk.

Kawasan perkantoran yang terdapat di Kota Manokwari, pada saat ini di arahkan

pembangunannya diluar kota yaitu di arfai.

Kawasan perdagangan dan jasa di Kota Manokwari pada saat ini sudah cukup banyak. Hal

ini menjadi salah satu pendongkrak peningkatan perokonomian di Kota Manokwari.

kawasan ini banyak di penuhi oleh pengusaha dari luar daerah.

Kawasan pariwisata yang di kembangkan disini berupa kawasan wisata bahari.


Kawasan konservasi yang di peruntukan di daerah ini dilakukan dalam rangka menjaga

kelestarian sumbar daya air tanah agar dapat mencukupi kebutuhan akan sumber air yang

berkelanjutan.

Fasilitas sarana prasarana yang masih peningkatan disini antara lain, fasilitas air bersih,

dan juga fasilitas persampahan.

Perhatian pemerintah akan pentingnya pemeliharaan fasilitas berupa pipi air yang sudah

termakan usia. Selain itu penyebaran pipa air di daerah Pemukiman yang sampai saat ini

belum terjangkau perlu diperhatikan.

Fasilitas persampahan yang terdapat di Kota Manokwari masih memiliki kekurangan

dalam penyediaan sarana TPS, di pusat kota yang sudah terlihat rusak dan perlu adanya

perbaikan.

3.6. Potensi, Kendala, Peluang, Ancaman.

Adapun peluang, kendala, dan ancaman yang terdapat di Kota Manokwari dapat diuraikan

sebagai berikut :

Potensi

manokwari sebagai pusat pemerintahan skala regional dan provinsi

menjadi daya tarik bagi para investor, akan sumber daya alam yang ada di distrik

disekitar daerah perkotaan.

Pusat perekonomian di Kota Manokwari

Memiliki daya tarik wisata bahari dan wisata hutan konservasi.

Aksesibilitas yang menghubungkan pusat kota dengan daerah daerah disekitarnya.

Kendala.

Banyak masalah sosial yang terjadi, mengenai hak tanah adat,

Kuraangnya skil managerial yang mengakibatkan, sumber daya manusia terbatas

Ketersediaan fasilitas kebersihan seperti TPS masih minim

Peluang

Pengembangan daerah agribisnis

Pengembangan perekonomian lewat sektor kelautan

Pengembangan pariwisata

Pengembangan pusat pemerintahan dan perkantoran berskala provinsi

Ancaman

Daerah rawan bencana banjir dan tsunami

Sulitnya para investor menanamkan modal, akibat masalah-masalah social yang

sering terjadi.


3.7. Arahan Perencanaan Pengembangan Kota

Arahan pengembangan di Kota Manokwari di lakukan berdasarkan fungsi dari

kawasan tertentu, serta mengikuti pola kota yang sudah ada sebelumnya.

Beberapa arahaan pengembangan BWP Manokwari adalah sebagai berikut :a. Fungsi transportasi, dalam perencanaan sistem transportasi dan lalu lintas di

wilayah BWP Manokwari yang sangat menonjol adalah jangkauan dan

kecepatan. Sementara jaringan transportasi yang telah ada berfungsi untuk

menghubungkan antara kota, antar pusat kegiatan, dan antar blok lingkungan.

Selain itu juga diarahkan untuk mendukung kegiatan transportasi laut dan udara.

Untuk tujuan ini wilayah yang direncanakan adalah sub blok A2-11 dan A3-2.

b. Fungsi ruang terbuka hijau. Rencana pengembangan ruang terbuka hijau

diarahkan pada daerah-daerah yang sebelumnya telah ditetapkan mengemban

fungsi tersebut. Pada peruntukan fungsi ini juga dimungkinkan untuk

pengembangan tempat rekreasi berupa taman bermain, play ground demi

menjaga estetika lingkungan, iklim mikro dan meso serta pelestarian tanaman

yangka dan lingkungan sekitarnya. Fungsi ini diarahkan pengembangannya pada

sub blok A2-15, A2-16 dan beberapa sub blok lainnya.

c. Arahan pengembangan fungsi perdangangan atau jasa tunggal adalah disepanjang

jalan arteri primer ataupun sekunder. Tujuannya adalah melayani kebutuhan di

tingkat lokal dan regional. Untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan

pengembangan jasa dan perdagangan, maka diarahkan pengembangannya secara

vertikal. Pengembangan ini dapat dilakukan di sub blok A3-2, A3-4, A3-9 dan

sub blok lainnya.

d. Fungsi pertanian diarahkan pada lahan dataran yang sebelumnya telah

dibudidayakan untuk pertanian. Jenis tanaman pertanian yang dapat


dikembangkan adalah tanaman berkayu, padi, dan palawija. Mengingat fungsi

yang ada, maka diharapkan sub blok yang diperuntukkan bagi pengembangan

pertanian mampu mensuplai kebutuhan pangan penduduk BWP Manokwari.

Namun tidak menutup kemungkinan sub blok di dalamnya digunakan untuk

pengembangan permukiman secara terbatas.

e. Fungsi pariwisata. Untuk mendukung kegiatan pariwisata di BWP Manokwari,

maka beberapa sub blok diarahkan pengembangannya sebagai kawasan

pariwisata, seperti B3-2, A3-7 dan sub blok lainnya. Dengan fungsi tersebut,

maka kegiatan yang mungkin dikembangkan adaah kegiatan pariwisata yang

didukung oleh keberadaan objek wisata pantai pasir putih dan pasirindo dengan

arah pengembangan obyek daya tarik wisata mealui penambahan infrastruktur

pendukung. Selain itu juga untuk pengembangan permukiman terbatas, dimana

pola pengembangan permukiman diarahkan secara individual dan bukan berciri

real estate

f. Fungsi perlindungan bawahan. Sub blok C1-1 adalah salah satu sub blok dalam

BWP Manokwari yang diarahkan untuk pengembangan perlindungan bawahan.

Sub blok ini luasnya mencapai 2.771,538 ha yang diharapkan mampu menjadi

area serapan air, mampu menjaga iklim dalam skala meso-makro, melakukan

fungsi perlindungan plasma nutfah, pelestarian tanaman langka dan fungsi

lindung lainnya. Kegiatan yang dapat dikembangan pada sub blok dengan fungsi

ini sangat terbatas seperti jalur dan kawasan evakuasi bencana. Sementara fungsi

lainnya seperti permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa tidak diarahkan

g. Fungsi suaka alam dan cagar budaya. Sebagian BWP Manokwari diarahkan

untuk fungsi sebagai kawasan suaka alam, yaitu menjaga kelestarian flora dan

faunan yang terdapat di dalamnya, sehingga kegiatan yang dapat berkembang

terbatas pada kegiatan wisata berupa wisata hutan dan ruang terbuka hijau.

Kegiatan eksplotasi berlebihan atau pembangunan di sempadan pantai tidak

diijinkan karena dapat merusak ekosistem. Sub blok yang diarahkan untuk fungsi

ini adalah D3-1, D3-2, D3-3, D3-4, D3-5 dan sub blok lainnya.

h. Fungsi permukiman. Pengembangan permukiman dalam BWP Manokwari

diarahkan pada pengembangan terbatas dan sangat terbatas. Hal ini berarti

kepadatan yang dimungkinkan sangat tergantung pada kondisi lokal. Sub blok

C2-7 diarahkan untuk fungsi permukiman berkepadatan sangat rendah, yaitu

dilakukan oleh individu. Kegiatan pertanian ataupun peternakan tetap

diperbolehkan dengan pengaturan jarak lokasi yang sesuai dan selaras. Sementara

kegiatan perdagangan dapat dikembangkan di sepanjang jalan lingkungan secara

horisontal dengan memperhatikan keserasian lingkungan. Permukiman


berkepadatan rendah diarahkan pengembangannya ke arah utara, selatan, dan

timur BWP Manokwari. Permukiman tipe ini dapat dikembangkan secara

individu ataupun terorganisir melalui pengembang dengan intensitas terbatas.


BAB IV

RENCANA STRUKTUR TATA RUANG DAN STRATEGI PENGEMBANGAN

KOTA

4.1. Rencana Pengembangan Kota

4.1.2. Rencana Struktur Pelayanan

Rencana struktur pelayanan di Kota Manokwari di bagi berdasarkan

fungsi kawasan yang ada. Untuk mendukung fungsi BWP Manokwari dan

mencapai tujuan penataan BWP yang ditetapkan, maka dilakukan

pembagian BWP kedalam beberapa bagian blok dan sub blok. Secara

umum dapat dijelaskan bahwa BWP Manokwari terdiri dari lima sub

bagian yang masing-masing mencerminkan fungsi pelayanan dengan

memperhatikan kawasan lindung. Pada sub BWP A yang hanya meliputi

sebagian kecildari wilayah BWP Manokwaridengan luas ±1.652Ha,

terbagi menjadi 44 subblok peruntukan. Sub BWP A diarahkan untuk

pengembangan kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa tunggal,

pariwisata, militer, ruang terbuka hijau serta pengembangan sarana

prasarana umum. Sementara sub BWP E yangmeliputi sebagian besar

wilayah perencanaan, terbagi ke dalam 4 subblok peruntukan saja.

Pengembangannya diarahkan untuk pengembangan zona permukiman dan

pertanian. Sub BWP D yang terletak di bagian timur Kota Manokwari

merupakan wilayah terluas yang mencapai ±8.257Ha terbagi dalam 28

sub blok peruntukan yang meliputi permukiman, perkantoran, hutan

lindung, sarana prasarana umum, ruang terbuka hijau dan kawasan

militer.

Secara lebih lengkap, disajikan pada Tabel 4.1. mengenai jumlah

pembagian blok dan subblok serta jumlah dan jenis zona dan subzona

pada masing-masing SubBWP. Sedangkan untuk mengetahui gambaran

spasialnya, dapat dilihat pada Gambar 3.1. mengenai Peta SubBlok BWP

Manokwari.


Tabel 4.1. Pembagian Sub BWP, Blok dan Sub Blok pada BWP Manokwari

No Sub - BWPJumlah

BlokJumlah

Sub BlokJumlah Zona

Peruntukkan/FungsiJumlah Subzona

Peruntukkan/Fungsi

1 A 3 44(9 Zona)C; K; KH; KT; PL; R; RTH; SC; SPU

(13 Sub Zona)C-2; C-3; K-1; KH-1; KT-1; PL-3; R-4; R-5; RTH; SC; SPU-1; SPU-2; SPU-3

2 B 4 22(5 Zona)C; PB; PL; R; RTH; SC

(7 Sub Zona)C-2; PB; PL-1; R-4; R-5;RTH; SC

3 C 3 15(5 zona)C; PB; R; RTH; SPU

(6 Sub Zona)C-1; PB; R-4; R-5; RTH; SPU-1

4 D 3 28(10 zona)C ; HL ; KH ; KT ; PB ; PS ; R ; RTH ; SC ; SPU

(13 Sub Zona)C-1; HL; KH-1; KH-2; KT-1; PB; PS; R-4; R-5; RTH; SC; SPU-1; SPU-2

5 E 3 4(2 zona)PL; R

(2 Sub Zona)PL-1; R-5

Total 16 113Sumber : Hasil Analisis, 2012

4.1.2. Rencana Pemanfaatan Ruang

Rencana pemanfaatan ruang di Kota Manokwari pada umumnya

terbagi kedalam 2 pemanfaatan pola ruang yakni, zona lindung dan

zona budidaya.

Zona lindung

Zona lindung yang terdapat di Kota Manokwari antara lain ;

1. Zona Perlindungan Bawahannya (PB)

Zona PerlindunganBawahannya terdapatpada1 Sub BWPdan tersebar pada 2

Blok, yaitu:

Sub BWPC : Blok C1 (Sub blok C1-1) dan C3 (C3-3)

2. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Zona Ruang Terbuka Hijau terdapat pada 2 Sub BWPyang tersebar pada 3

Blok, yaitu :

Sub BWP A : Blok A1 (Sub blok A1-5), A2 (Sub blok A2-13 Sub blok A2-15,

Sub blok A2-16)Blok A3 (Sub blok A3-22)

Sub BWPC : Blok C2 (Sub blok C2-2 dan Sub blok C2-3)


3. Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya (SC)

Zona suaka alam dan cagar budaya terdapat di 1 Sub BWPyang tersebar pada

1 Blok, yaitu:

Sub BWP A : Blok A2 (A2-17)

Kawasan Bawahan(PB), yaitu peruntukan ruang yang merupakan bagian dari

kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai

perlindunganterhadap kawasan di bawahannya meliputi kawasan gambut dan

kawasan resapan air.

zona perlindungan setempat(PS), yaitu peruntukan ruang yang merupakan

bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai

perlindungan terhadap sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar

danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu area memanjang/jalur dan atau

mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh

tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja

ditanam.

Zona lindung lain yang masuk dalam rencana pola ruang BWP Manokwari

adalah suaka alam dan cagar budaya (SC)yaitu peruntukan ruang yang

merupakan bagian dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik

di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan

pengawetan keragaman jenis tumbuhan, satwa danekosistemnya beserta nilai

budaya dan sejarah bangsa.

Zona Budidaya

Zona Budidaya atau Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan

dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi

sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Zona

budidaya pada BWP Manokwari mengacu pada fungsi subblok peruntukan

zonasi ruang BWP Manokwari yang termasuk dalam klasifikasi fungsi

budidaya.Pada zonasi subblok peruntukan BWP Manokwari yang telah

ditetapkan, zona budidaya yang teridentifikasi sebanyak 7 zona dengan 14 sub

zona.Yaitu :

(1) Zona Perumahan, yang terdiri dari : Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-

4), dan SubZona Rumah Kepadatan Sangat Rendah (R-5),


(2) Zona Perdagangan dan Jasa, yaitu : Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal

(K-1),

(3) Zona Perkantoran, yaitu : Sub Zona Pemerintahan (KT-1),

(4) Zona Sarana Pelayanan Umum, yang terdiri dari : Sub Zona Pendidikan

(SPU-1), Sub Zona Transportasi (SPU-2), dan Sub Zona Kesehatan (SPU-3),

(5) Zona Peruntukan Lainnya, yang terdiri dari : Sub Zona Pertanian (PL-1), dan

Sub Zona Kawasan Pariwisata (PL-3),

(6) Zona Peruntukan Khusus, yang terdiri dari : Sub Zona Pertahanan dan

Keamanan (KH-1), dan Sub Zona TPA (KH-2),

(7) Zona Peruntukan Campuran, yang terdiri dari : Sub Zona Perumahan dan

Perdagangan/jasa (C-1), Sub Zona Perumahan dan Perkantoran (C-2), dan

Sub Zona Perkantoran dan Perdagangan/jasa (C-3).

Pemanfaatan Ruang untuk zona budidaya padaBWP Manokwari secara lebih

lengkap, adalah sebagai berikut :

I. Zona Perumahan

Zona perumahan adalah Peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah

tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang

dilengkapi dengan fasilitasnya. PadaBWP Manokwari, zona perumahan terdiri

dari 2 subzona yaitu rumah kepadatan rendah dan rumah kepadatan sangat

rendah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Rumah Kepadatan Rendah (R-4), zona rumah kepadatan rendah berada di 4

Sub BWP yaitu:

Sub BWP A: Blok A1 (Sub blok: A1-2), Blok A2 (Sub blok: A2-5; A2-10), dan

Blok A3 (Sub blok: A3-1; A3-10; A3-14; A3-15)

Sub BWP C : Blok C2 (Sub blok: C2-4 dan C2-6)

2. Rumah Kepadatan Sangat Rendah (R-5), zona rumah kepadatan rendah

berada di 5 SubBWP yaitu:

Sub BWP A: Blok A2 (Sub blok: A2-14), Blok A3 (Sub blok: A3-8; A3-17)

Sub BWP C: Blok C2 (Sub blok: C2-1; C2-5; C2-7), Blok C3 (Sub blok: C3-1;

C3-2; C3-4; C3-5)

II. Zona Perdagangan dan Jasa


Zona perdagangan dan jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan

bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan

usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta

tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

PadaBWP Manokwari hanya terdapat satu jenis zona perdagangan dan jasa

yaitu:

Perdagangan dan jasa tunggal (K-1), berada di 1 sub BWP, yaitu:

Sub BWP A : Blok A2 (Sub blok: A2-14), Blok A3 (Sub blok: A3-8; A3-17)

III. Zona Perkantoran

Zona perkantoran adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari

kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan

pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi

dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya. PadaBWP Manokwarizona ini

haya satu jenis saja, yaitu :

Pemerintahan (KT-1)Zona ini berada di:

Sub BWP A : Blok A1 (Sub blok: A1-4), Blok A2 (Sub blok: A2-3), Blok A3

(Sub blok: A3-5; A3-6; dan A3-12)

IV. Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona sarana pelayanan umum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan

untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan,

peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang

dikembangkan dalam bentuk tunggal/ renggang, deret/rapat dengan skala

pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK. PadaBWP Manokwari terdiri dari:

1. Pendidikan (SPU-1), Zona ini berada di:

Sub BWP A : Blok A1 (Sub blok: A1-3), Blok A2 (Sub blok: A2-7; A2-9)

Sub BWP C : Blok C3 (Sub blok: C3-6)

2. Transportasi (SPU-2), Zona ini berada di:

Sub BWP A : Blok A2 (Sub blok: A2-11)

3. Kesehatan (SPU-3), Zona ini berada di:

Sub BWP A : Blok A2 (Sub blok: A2-4)


V. Zona Peruntukan Khusus

Zona peruntukan khusus adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian

dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung peruntukan-

peruntukan khusus hankam, tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi

pembuangan air limbah (IPAL), dan lain-lain yang memerlukan penanganan,

perencanaan sarana prasarana serta fasilitas tertentu, dan belum tentu di

semua wilayah memiliki peruntukan khusus ini. PadaBWP Manokwari terdiri

dari:

Pertahanan dan Keamanan (KH-1), Zona ini berada di:

Sub BWP A : Blok A2 (Sub blok: A2-1; A2-8), Blok A3 (Sub blok: A3-11;

A3-13; A3-16; A3-21)

VI. Zona Peruntukan Campuran

Zona peruntukan campuran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian

dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menampung beberapa

peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan

perdagangan/jasa; perumahan dan perkantoran; perkantoran

perdagangan/jasa. PadaBWP Manokwari terdiri dari:

1) Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1), Zona ini berada di:

Sub BWP C : Blok C2 (Sub blok: C2-8)

2) Perumahan dan Perkantoran (C-2), Zona ini berada di:

Sub BWP A: Blok A1 (Sub blok: A1-1), Blok A2 (Sub blok: A2-12), dan Blok

A3 (Sub blok: A3-3)

3) Perkantoran dan Perdagangan/Jasa (C-3), Zona ini berada di:

Sub BWP A: Blok A2 (Sub blok: A2-6), dan Blok A3 (Sub blok: A3-4)

Seperti telah dideskripsikan di atas, Zona Budidaya yang telah ditetapkan

sebanyak 7 jenis zona pada BWP Manokwari, secara lebih ringkas rincian

lokasinya untuk masing-masing zona peruntukan disajikan pada Tabel 4.2.

berikut

Tabel 4.2. Zona Budidaya Pada BWP ManokwariNo. Zona Kode Sub BWP Blok Sub Blok

ZONA PERUMAHAN

1. Rumah Kepadatan Rendah R-4A

A1 A1-2A2 A2-5; A2-10A3 A3-1; A3-10; A3-14; A3-15

C C2 C2-4; C2-6

2Rumah Kepadatan Sangat Rendah

R-5A

A2 A2-14

A3 A3-8; A3-17

C C2 C2-1; C2-5; C2-7


No. Zona Kode Sub BWP Blok Sub Blok

C3 C3-1; C3-2; C3-4; C3-5

DD1 D1-2D2 D2-1; D2-8D3 D3-9; D3-10; D3-13; D3-14

E E1 E1-2ZONA PERDAGANGAN DAN JASA

3. Tunggal K-1 AA2 A2-2A3 A3-2; A3-9; A3-19; A3-20

ZONA PERKANTORAN

4. Pemerintahan KT-1A

A1 A1-4A2 A2-3A3 A3-5; A3-6; A3-12

DD2 D2-6D3 D3-15; D3-17

ZONA SARANA PELAYANAN UMUM

5. PendidikanSPU-

1

AA1 A1-3A2 A2-7; A2-9

C C3 C3-6D D2 D2-9

6. TransportasiSPU-

2A A2 A2-11D D2 D2-5

7. KesehatanSPU-

3A A2 A2-4

ZONA PERUNTUKAN LAINNYA

8. Pertanian PL-1

B B2 B2-7

EE1 E1-1E2 E2-1E3 E3-1

9. Pariwisata PL-3 A A3 A3-7; A3-18ZONA PERUNTUKAN KHUSUS

10. Pertahanan dan Keamanan KH-1A

A2 A2-1; A2-8A3 A3-11; A3-13; A3-16; A3-21

D D3 D3-811. TPA KH-2 D D2 D2-7

ZONA PERUNTUKAN CAMPURAN

12.Perumahan dan Perdagangan/Jasa

C-1C C2 C2-8D D3 D3-7

13.Perumahan dan Perkantoran

C-2A

A1 A1-1A2 A2-12A3 A3-3

BB1 B1-3B2 B2-5

14.Perkantoran dan Perdagangan/Jasa

C-3 AA2 A2-6A3 A3-4

Hasil Analisis 2012

Zona perumahan (R)di BWP Manokwariterdiri dari dua jenis subzona yaitu

zona rumah kepadatan rendah(R-4) dan zona rumah kepadatan sangat rendah

(R-5).Zona ini memiliki fungsi utama untuk menunjang kegiatan permukiman,

dengan arah pengembangan baik secara horisontal dan vertikal, dan dengan


pola pengembangan permukiman diarahkan secara individual (tidak diorganisir

oleh pengembang atau real estate). Pada zona ini, tidak hanya terdapat kegiatan

permukiman saja, tetapi bercampur dengan zona budidaya lain, seperti zona

perdagangan/jasa tunggal, pemerintahan, perkantoran di Blok A3 dan C2, zona

pertahanan dan keamanan di blok D3. Adanya kegiatan perdagangan ini

didukung oleh keberadaan jalan arteri primer untuk pengembangan pelayanan

lokal maupun regional. Keberadaan beberapa aktivitas di sekitar zona

perumahan akan saling mendukung dimana akan memudahkan akses

pemenuhan kebutuhan penduduk, dan juga mendekatkan konsumen pada pusat

perdagangan. Selain bercampur dengan zona budidaya, terdapat pula zona

lindung yaitu RTH yang dapat dikembangkan untuk rekreasi, tempat bermain

(play ground), meningkatkan estetika lingkungan, menjaga iklim mikro-meso,

pelestarian tanaman langka dan sejenisnya. RTH ini berada di blok A2 dan B3.

Dengan adanya RTH ini, akan mendukung terciptanya kondisi permukiman

penduduk yang nyaman dan sehat. Zona lindung lain adalah zona perlindungan

setempat berupa sempadan pantai do Blok D3 dan sempadan sungai di Blok A3.

Zona ini diarahkan untuk RTH karena merupakan zona yang bebas dari

bangunan, artinya tidak diijinkan pendirian bangunan di atasnya. Dilihat dari

Peta Pengggunaan Lahan, blok-blok untuk zona perumahan ini, saat ini memang

merupakan daerah permukiman penduduk yang dominan pada Blok A, sehingga

dengan rencana pola ruang tepat digunakan sebagai pedoman pengawasan dan

pengendalian supaya pembangunan khususnya permukiman penduduk tidak

merusak daerah sekitar, khususnya kawasan lindung.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, zona perdagangan (K)bercampur

dengan zona perumahan karena memang menguntungkan secara

ekonomi(hubungan konsumen-produsen). Selain itu, perdagangan ini ditakkan di

wilayah dengan aksesibilitas tinggi, khususnya dekat dengan jalan besar,

terutama jalan dengan kelas arteri primer seperti di Blok A2 dan A3.

Keberadaan jalan ini akan mendukung pengembangan sektor perdagangan di

BWP Manokwaribaik lingkup lokal maupun regional. Aksesibilitas yang baik,

khususnya jalan merupakan kunci penting pengembangan ekonomi daerah,

khususnya di bidang perdagangan. A2 Fungsi utamanya untuk menunjang

Kegiatan Perdagangan, didukung oleh keberadaan Jln. Jenderal Sudirman klas

Kolektor, arah pengembangannya untuk pelayanan lokal dan

regional.Pendukung lain selain jalan arteri adalah karena adanya kegiatan

pelayanan transportasi berupa terminal tipe B di blol A2 dan juga terminal tipe C


di Blok A3. Dengan adanya jalur transportasi skala desa dan skala kota ini, serta

moda transportasi yang memadai, dapat dipastikan mobilitas yang tinggi pada

wilayah tersebut yang dapat mendukung kegiatan ekonomi. Bercampurnya zona

pada blok-blok ini, seperti halnya disebutkan sebelumnya tidak hanya dengan

zona budidaya tetapi juga zona lindung yaitu perlindungan setempat berupa

sempadan sungai dan sempadan pantai yang fungsinya untuk melindungi daerah

sekitar sungai dan pantai supaya tidak digunakan untuk pendirian bangunan.

Aktivitas pemerintahan pada BWP Manokwari, difokuskan pada kawasan

tersendiri yaitu perkantoran pemerintahan (KT-1), dengan tujuan efisiensi dan

efektifitas kinerja pemerintah agar memudahkan koordinasi dan komunikasi

antar dinas. Zona ini merupakan pengelompokan badan/dinas/kantor

pemerintahan Provinsi Papua Barat (pada Sub BWP A) dan pengelompokan

badan/dinas/kantor pemerintahan Kabupaten Manokwari (pada Sub BWP D)

Bercampurnya zona budidaya ini terjadi pula pada zona sarana pelayanan

umum (SPU)dimana memang diperuntukkan untuk menampung fungsi kegiatan

penduduk, sehingga lokasinya dekat dengan permukiman, perdagangan, maupun

perkantoran. Zona sarana pelayanan umum di BWP Manokwariini terdiri dari

tiga yaitu pendidikan(SPU-1), transportasi(SPU-2), dan kesehatan(SPU-3).

Sarana pelayanan umum ini dibangun berdasarkan kebutuhan penduduk yaitu

dilihat dari jumlah minimum penduduk yang harus dilayani (population

threshold), dan harus melihat jarak antara penduduk dan lokasi sarana.

Kedekatan dengan sarana pelayanan umum ini sangat menguntungkan, seperti

pendidikan sehingga dapat meminimalkan usaha baik biaya maupun tenaga

untuk mencapai sarana, kemudian transportasi seperti terminal, pelabuhan, dan

juga bandara akan mendukung kemudahan mobilitas penduduk, serta untuk

sarana kesehatan yang sudah seharusnya mudah untuk diakses/dicapai

penduduk. Tetapi untuk sarana kesehatan ini, harus diawasi dengan ketat

supaya tidak berimbas negatif atau membahayakan lingkungan sekitar yang

biasanya disebabkan oleh limbah-limbah rumah sakit yang dibuang

sembarangan.

Terkait dengan potensi Manokwari, terdapat zona pertanian(PL-1) dan

pariwisata (PL-3)yang dikembangan untuk menampung fungsi kegiatan di

daerah tertentu. Pada zona ini, keberadaan zona budidaya lain dibatasi, seperti

permukiman yang ada merupakan permukiman terbatas (kalaupun bukan

permukiman terbatas akan diarahkan pengembangannya secara vertikal) dan

juga perdagangan hanya perdagangan terbatas (warung, toko kecil) supaya tidak


merusak kegiatan pertanian maupun pariwisata. Pada sekitar zona ini tetap

terdapat zona lindung berupa sempadan sungai dan sempadan pantai yang

nantinya akan diarahkan sebagai RTH.

Pada zona budidaya BWP Manokwari, terdapat kawasan/peruntukan

khusus. Untuk menampung kegiatan khusus bidang pertahanan dan keamanan,

terdapat zona peruntukan khusus berupa zona pertahanan dan keamanan (KH-

1)di beberapa blok. Keberadaan zona ini, berdekatan dengan kegiatan

perdagangan maupun permukiman, sehingga dapat mendukung keamanan baik

lokal maupun regional. Zona peruntukan khusus lainnya yaitu terkait dengan

pengelolaan sampah yaitu TPA (KH-2)sehingga dapat menunjang kondisi BWP

Manokwariyang nyaman dan sehat. TPA ini berada di Blok D2 (TPA Gunung

Sayori). Pengelolaan sampah di TPA ini harus benar-benar tepat sehingga

keberadaannya yang dekat dengan permukiman penduduk tidak mengganggu.

Jika sebelumnya dikatakan bahwa beberapa zona budidaya lokasinya

bercampur dengan zona budidaya lain, maka pada beberapa blok yang memang

direncanakan menjadi zona peruntukan campuran (C) yang bertujuan untuk (1)

menyediakan ruang untuk pengembangan beberapa fungsi pperuntukan dalam

satu kesatuan lahan sehingga terwujud efisisensi lahan; (2) menetapkan kriteria

pengembangan zona campuran yang menjamin pencapaian masyarakat atas

prasarana/sarana; dan (3) mendukung konsep pembangunan kota kompak.

Terdapat tiga zona yang ada yaitu (1) Perumahan dan Perdagangan/jasa; (2)

Perumahan dan Perkantoran; (3) Perkantoran dan Perdagangan/Jasa.

Pada zona campuran perumahan dan perdagangan/jasa(C-1) di Blok D3

terdapat kegiatan lain seperti transportasi/terminal, kegiatan pendidikan, dan

kegiatan wisata pantai. Kegiatan Perdagangan (perdagangan terbatas) terdapat

pada zona perumahan dan perkantoran (C-2)yang dimaksudkan untuk melayani

area lokal/kecil/sekitar. Selain itu terdapat pula sarana pendidikan pada zona ini

walaupun hanya kecil saja. Zona perkantoran dan perdagangan/jasa (C-

3)biasanya didukung oleh keberadaan jalan yang dapat mendukung

pengembangan kegiatan untuk skala lokal maupun regional. Pada zona ini ada

pula kegiatan lain yaitu permukiman yang dapat dikembangkan untuk kegiatan

perekonomian seperti rumah toko dan rumah kantor.

Rencana zona peruntukan campuran ini akan dapat meningkatkan

kawasan terbangun dan kepadatan penduduk permukiman, mengintensifkan

aktifitas ekonomi, sosial dan budaya perkotaan, dan memanipulasi ukuran kota,

bentuk dan struktur perkotaan serta sistem permukiman dalam rangka


mencapai manfaat keberlanjutan lingkungan, sosial, dan global, yang diperoleh

dari pemusatan fungsi-fungsi perkotaan1. Dengan beberapa aktivitas dijadikan

satu tempat maka akan berdampak positif pada keberlanjutan kota/sustainable

city yang dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu: (1) sustainable economy; (2)

sustainaible society; (3) sustainable urban environment; (4) sustainable urban

shelter; (5) sustainable urban access; dan (6) sustainable urban government2.

Dengan zona peruntukan campuran ini maka akan terjadi diversity and

mixed use activity yaitu menyatunya berbagai macam kegiatan yang beragam

dalam sebuah lokasi, dengan jalan pembangunan atau pengembangankegiatan

campuran (mixed-use development). Dampak-dampak positif dari campuran

kegiatan ini antara lain :

1. Perpengaruh positif pada kegiatan ekonomi dan jasa dalam satu ruang,

memicu perputaran roda ekonomi sehingga pendapatan meningkat

sehingga akan lebih mudah untuk meningkatkan kondisi sosial-ekonomi

penduduk yang berarti akan meningkatkan kualitas hidup.

2. Mengurangi pemakaian kendaraan bermotor karena lokasi sarana baik

pendidikan, kantor, perdagangan dekat dengan rumah sehingga

mengefisiensikan biaya transport, menghemat biaya transport, waktu,

mengurangi polusi sehingga terjadi pengembangan kota yang ramah

lingkungan.

3. Lingkungan yang lebih sehat dan nyaman dengan pembangunan kota yang

terpadu dan terkendali.

4. Memicu peningkatan sarana dan prasarana transportasi untuk menunjang

aktivitas penduduk jika memang ada dibeberapa daerah yang aksesnya

belum memadai.

5. Memaksimalkan lahan yang tersedia di kota, bahkan mungkin dapat

memaksimalkan lahan kosong yang selama ini tidak optimal.

6. Adanya zona lindung di sekitar zona budidaya yang dapat menjamin

“keamanan” dan “kenyamanan” kota seperti adanya RTH dan sempadan

sungai.

4.1.3. Rencana Pengembangan Wilayah

Rencana pengembangan wilayah Kota Manokwari mencakup aspek

Pengembangan Sistem Transportasi, Sistem Jaringan Prasarana

1

2


Telekomunikasi, Sistem Jaringan Prasarana Listrik, Sistem Jaringan

Prasarana Air Bersih.

Dalam sistem transportasi yang di kembangkan, bertujuan untuk

memenuhi kebutuhan akan aksesibilitas diKota Manokwari yakni, rencana

jalan penghubung antara wilayah kabupaten, maupun jalan penghubung

antar distrik.selain itu ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu yang

harus terpenuhi sebagai factor pendukung pergerakan sistem

transportasi. Sistem jaringan prasaranan telekomunikasi memiliki arahan

pengembangan yang meliputi, penyediaan sambungan mikro, penyediaan

sistem telekomunikasi berbasis teknologi internet, dan pengembangan

prasarana telekomunikasi di yang meliputi telepon rumah tangga, telepon

umum, dan telepon seluler.

Pengembangan sistem jaringan listrik meliputi, peningkatan tingkat

pelayanan, pemeliharaan fasilitas kelistrikan, serta penambahan

infrastruktur.selanjutnya pengembangan sistem jaringan air bersih

meliputi perlindungan terhadap sumber-sumber air bersih yang terdapat

di Kota Manokwari, serta peningkatan infrastruktur untuk memperlancar

pengairan.

4.2. Strategi Pengembangan Kota Manokwari

4.2.1. Strategi Dasar Pengembangan Kota

2.1.1. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Prasarana Wilayah

Kabupaten Manokwari termasuk didalamnya Kota Manokwari memiliki

peran penting dalam skala nasional. Dengan demikian pengembangan

Kabupaten Manokwari sangat berkaitan dengan berbagai pengembangan

infrastruktur pendukungnya. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan dan

strategi pengembangan prasarana wilayah, antara lain:

1. Kebijakan 1: Pengembangan sistem transportasi jaringan jalan dalam

mendukung pertumbuhan dan pemerataan wilayah.

Strategi :

a. Pengembangan jalan penghubung distrik dan perdesaan;

b. Pengembangan jalan arteri primer pada ruas jalan yang

menghubungkan Kabupaten Manokwari menuju Kabupaten Sorong,

yaitu ruas jalan yang melalui Kota Manokwari - Warmare – Prafi –

Sidey – Masni – Mubrani – Kebar - Senopi dan jalan yang

menghubungkan Kabupaten Manokwari dengan Kabupaten Teluk


Bintuni melalui Distrik Manokwari Barat – Manokwari Selatan –Tanah

Rubu – Oransbari – Ransiki –Mumi Waren.

2. Kebijakan 2 : Pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan

wilayah berupa terminal.

Strategi :

a. Pengembangan Terminal Tipe B di Distrik Manokwari Barat

b. Pengembangan Terminal Tipe B di Distrik Distrik Prafi, Distrik Sidey,

dan Distrik Kebar.

c. Peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal yang

memadai di perkotaan Manokwari Barat yang terintegrasi dengan

Pelabuhan Laut Nasional di Distrik Manokwari Timur.

3. Kebijakan 3 : Pengembangan sistem transportasi laut.

Strategi :

a. Pengembangan sarana pendukung Pelabuhan Nasional di Distrik

Manokwari Barat

4. Kebijakan 4 : Pengembangan Sistem Transportasi Udara.

Strategi :

a. Pengembangan dan peningkatan sarana pendukung Bandara Nasional

di Manokwari Selatan sebagai Bandara Nasional.

b. Pengembangan Bandara Regional serta peningkatan sarana

penunjang.

2.1.2. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi

Kebijakan : Pengembangan jangkauan dan kemudahan mendapatkan

pelayanan.

Strategi :

a. Pengembangan Jaringan telekomunikasi sistem mikro yang melintasi

Manokwari barat bagian tengah dan manokwari utara bagian tengah.

b. Peningkatan sistem informasi telekomunikasi pembangunan daerah

berupa informasi berbasis teknologi internet;

c. Pengembangan prasarana telekomunikasi meliputi telepon rumah

tangga, telepon umum, jaringan telepon seluler.

2.1.3. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Listrik

1. Kebijakan 1 : Optimalisasi tingkat pelayanan.

Strategi :

a. Perluasan jaringan (pemerataan);

b. Pengembangan sumberdaya energi;


c. Pengembangan jaringan baru;

d. Peningkatan infrastruktur pendukung;

e. Penambahan dan perbaikan sistem jaringan; serta

f. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan.

2. Kebijakan 2 : Perluasan jangkauan listrik sampai ke pelosok

desa(Kampung).

Strategi :

a. Peningkatan jaringan listrik pada wilayah pelosok;

3. Kebijakan 2 : Peningkatan kapasitas dan pelayanan energy listrik.

Strategi :

a. Pengembangan jariangan listrik yang terintegrasi dengan sistem

jaringan jalan;

b. Peningkatan kapasitas sumber listrik;

c. Peningkatan efisiensi pemakaian listrik; serta

d. Pengembangan sumber energi yang terbarukan.

4. Kebijakan 4 : Pengembangan alternatif pelayanan listrik.

a. Pengembangan sistem penyediaan setempat misalnya melalui mikro

hidro.

b. Pengembangan sistem solarcell serta

c. Pengembagan biogas

2.1.4. Pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air

Kebijakan (1) Peningkatan sistem jaringan pengairan.

Strategi :

a. Pengembangan pengairan di distrik Manokwari Utara, Distrik Ransiki

dan Distrik Nenei berikut distrik lainnya yang belum terdapat sistem

jaringan pengairan baik sistem irigasi maupun sistem jaringan air

bersih;

b. Peningkatan jaringan irigasi sederhana dan irigasi teknis;

c. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung system jaringan

pengairan;

d. Perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan daerah resapan

air;

e. Perlindungan dan pengelolaan sumber-sumber air.

2.1.5. Pengembangan sistem jaringan Air Bersih;

Kebijakan : Peningkatan sistem jaringan Air bersih.

Strategi :


a. Peningkatan Distribusi Air Bersih dengan Sistem Perpipaan, melalui

PDAM, HIPAM dll;

b. Peingkatan Distribusi Air Bersih dengan Sistem Non Perpipaan,

seperti Sumur Gali dan Sumur Pompa dll;

c. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung; serta

d. Perlindungan dan pengelolaan sumber-sumber air.

2.1.6. Pengembangan sistem jaringan Air Minum;

Kebijakan : Peningkatan sistem jaringan Air Minum.

Strategi :

a. Peningkatan penyediaan air minum yang bersih dan sehat;

b. Peningkatan Distribusi Air Minum dengan Sistem Perpipaan,

khususnya di Kota Manokwari;

c. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung; serta

d. Perlindungan dan pengelolaan sumber-sumber air.

2.1.7. Pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya

1. Kebijakan (1) Mereduksi sumber timbunan sampah sejak awal.

Strategi :

a. Meminimasi pengunaan sumber sampah yang sukar didaur ulang

secara alamiah dengan sistem 3 R;

b. Memanfaatkan ulang sampah (re-cycle) yang ada terutama yang

memiliki nilai ekonomi;

c. Mengolah sampah organik menjadi kompos.

2. Kebijakan (2) Optimalisasi tingkat penanganan sampah perkotaan.

Strategi :

a. Peningkatan prasarana pengolahan sampah;

b. Pengadaan TPA regional; serta

c. Pengelolaan sampah berkelanjutan.

3. Kebijakan (3) Penetapan kawasan Ruang Terbuka Hijau.

Strategi :

a. Pengadaan taman dan hutan kota;

b. Penetapan luasan RTH perkotaan minimum 30% dari luas area; serta

c. Pengembangan jenis RTH dengan berbagai fungsinya.

4. Kebijakan (4) Menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.

Strategi :

a. Pemenuhan fasilitas septic tank per KK di wilayah perkotaan;


b. Peningkatan sanitasi lingkungan untuk permukiman, produksi, jasa,

dan kegiatan sosial ekonomi lainnya.

Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Wilayah Kota Manokwari

Pola ruang wilayah Kabupaten Manokwari mencakup kawasan lindung dan

budidaya, dimana kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan

lindung tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya, dan kawasan

budidaya akan dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal. Kawasan

budidaya hutan produksi dan lahan abadi pertanian tanaman pangan harus tetap

dipertahankan.

Untuk lebih jelas mengenai kebijakan dan strategi pengembangan pola

ruang wilayah Kabupaten Manokwari dapat dilihat dibawah ini:

I. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Lindung, meliputi:

1. Kebijakan (1) Pemantapan fungsi lindung pada kawasan yang memberi

perlindungan kawasan bawahannya.

Strategi :

a. Pengembalian fungsi pada kawasan yang mengalami kerusakan,

melalui penanganan secara teknis dan vegetatif;

b. Pada kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya

tetapi terjadi alih fungsi untuk budidaya maka perkembangan dibatasi

dan dikembangkan tanaman yang memiliki fungsi lindung;

c. Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan resapan air harus

dipertahankan;

d. Peningkatan peran serta dari masyarakat sekitar kawasan;

e. Kawasan yang termasuk sekitar Hutan lindung harus dilestarikan;

serta

f. Peningkatan kesadaran akan lingkungan melalui pendidikan,

pariwisata, penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan.

2. Kebijakan (2) Pemantapan kawasan perlindungan setempat.

Strategi :

a. Pembatasan kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan

setempat;

b. Kawasan perlindungan setempat sepanjang sungai dibatasi untuk

mengupayakan sungai sebagai latar belakang kawasan fungsional;


c. Kawasan perlindungan setempat sekitar mata air, dibatasi untuk

pariwisata dan menghindari bangunan radius pengamanan kawasan

dan mengutamakan vegetasi yang memberikan perlindungan mata air;

d. Pengamanan kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai

dilakukan dengan mempertahankan ekosistem pantai : hutan

mangrove, terumbu karang, rumput laut dan estuaria. Penggunaan

fungsional seperti pariwisata, pelabuhan, hankam, permukiman harus

memperhatikan kaidah lingkungan dan ekosistem pesisir; serta

e. Pemanfaatan sumber air untuk irigasi dilakukan dengan tetap

memperhatikan keseimbangan pasokan air dan kebutuhan masyarakat

setempat.

3. Kebijakan (3) Pemantapan kawasan Cagar Budaya.

Strategi :

a. Kawasan ini hanya diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan

dengan budaya masyarakat;

b. Memelihara nilai dan fungsinya sebagai peninggalan sejarah, objek

penelitian dan pariwisata;

c. Pelaksanaan kerjasama pengelolaan kawasan; serta

4. Kebijakan (4) Penanganan kawasan rawan bencana alam.

Strategi :

a. Pengembangan peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana

alam;

b. Menghindari kawasan yang rawan terhadap bencana banjir, dan

bencana gelombang pasang sebagai kawasan terbangun;

c. Pengembangan bangunan tahan gempa pada daerah terindikasi rawan

gempa;

d. Pengembangan hutan mangrove dan bangunan yang dapat meminimasi

bencana bila terjadi tsunami; serta

e. Melakukan reboisasi.

II. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya, meliputi:

1. Kebijakan (1) Pengembangan hutan produksi.

Strategi :

a. Mengembangkan hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi tetapi tetap

memiliki fungsi perlindungan kawasan;

b. Melakukan penanaman dan penebangan secara bergilir;


c. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam mengelola hutan

sebagai hutan Rakyat;

d. Kawasan hutan rakyat diberikan insentif untuk mendorong

terpeliharanya hutan produksi; serta

e. Pada kawasan hutan produksi yang dikonversi harus dilakukan

pengganti lahan untuk pengembangan hutan setidaknya tanaman

tegakan tinggi tahunan yang berfungsi seperti hutan

2. Kebijakan (2) Pengembangan kawasan pertanian.

Strategi :

a. Luasan lahan sawah beririgasi teknis di Kabupaten Manokwari secara

keseluruhan tetap dipertahankan;

b. Pada kawasan perkotaan yang alih fungi sawah tidak dapat dihindari

harus dilakukan pengembangan irigasi setengah teknis atau sederhana

menjadi sawah beririgasi teknis sehingga secara keseluruhan luas

sawah beririgasi teknis tidak berkurang;

c. Saluran irigasi tidak boleh diputus atau disatukan dengan drainase,

dan penggunaan bangunan sepanjang saluran irigasi harus dihindari;

d. Pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan abadi, pertanian tanaman

pangan diberikan insentif dan tidak boleh alih fungsi untuk peruntukan

lain;

e. Upaya pelestarian kawasan hortikultura dengan mengembangkan

sebagian lahan untuk tanaman tegakan tinggi yang memiliki fungsi

lindung;

f. Pengembalian lahan yang rusak atau alih komoditas menjadi

perkebunan seperti semula;

g. Peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan;

h. Pengembangan kemitraan dengan masyarakat;

i. Melakukan usaha kemitraan dengan pengembangan peternakan;

j. Memelihara kualitas waduk dan sungai untuk pengembangan

perikanan darat;

k. Pengembangan perikanan ; serta

l. Peningkatan kualitas ekosistem pesisir untuk menjaga mata rantai

perikanan laut.

3. Kebijakan (3) Pengembangan kawasan pertambangan.

Strategi :


a. Melakukan integrasi/kerjasama dengan Kabupaten Teluk Bintuni dalam

pengelolaan potensi Tambang diwilayah perbatasan untuk mencapai

kesepakatan;

b. Pengembangan pertambangan perlu didukung dengan pengelolaan

secara terkoordinasi.

c. Pengembalian rona alam melalui pengembangan kawasan hutan, atau

kawasan budidaya lain seperti tanaman jarak pada area bekas

penambangan;

d. Peningkatan nilai ekonomis hasil pertambangan melalui pengolahan

hasil tambang;

e. Pencegahan galian liar terutama pada kawasan yang membahayakan

lingkungan;

f. Pada kawasan tambang bernilai ekonomis tinggi yang berada pada

kawasan lindung atau permukiman harus melakukan kajian kelayakan

ekologis dan lingkungan, ekonomis dan sosial bila akan dilakukan

kegiatan penambangan; serta

g. Pengelolaan lingkungan kawasan pertambangan.

4. Kebijakan (5) Pengembangan kawasan pariwisata.

Strategi :

a. Mengembangkan obyek wisata di kabupaten Menokwari, baik jenis

pariwisata alam, buatan, dan khusus;

b. Mengkaitkan kalender wisata dalam skala regional;

c. Peningkatan promosi wisata;

d. Pengadaan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya;

e. Pengembangan fasilitas pendukung objek wisata untuki meningkatkan

mutu tempat wisata: serta

f. Pengembangan infrastruktur menuju objek wisata sehingga mudah

dijangkau.

5. Kebijakan (6) Pengembangan kawasan permukiman perdesaan dan

perkotaan.

Strategi :

a. Pengembangan permukiman perdesaan disesuaikan dengan karakter

fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat perdesaan;

b. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman perdesaan;

c. Peningkatan kualitas permukiman perkotaan;

d. Pengembangan perumahan terjangkau; serta


e. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan;

6. Kebijakan (7) Penetapan kawasan konservasi budaya dan sejarah.

Strategi :

a. Pengamanan kawasan dan/atau benda cagar budaya dan sejarah

dengan melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai

sejarah;

b. Peningkatan partisipasi masyarakat;

c. Pemberian intensif bagi yang melestarikan benda cagar budaya, dan

memberikan disinsentif bagi yang melakukan perubahan;

d. Meningkatkan nilai manfaat melalui kegiatan penelitian dan

pariwisata; serta

e. Pada bangunan bersejarah yang digunakan untuk berbagai kegiatan

fungsional dilakukan pemeliharaan dan larangan perubahan tampilan

bangunan.

4.2.2. Strategi Tahapan Program Pengembangan Kota Manokwari

Tahapan program pengembangan di atur melalui raperda tahun 2009 yang

menyusun tahapan berdasarkan waktu perencanaan. Tahapan disusun

mencakup seluruh wilayah kabupaten manokwari. Waktu perencanaan dalam

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Manokwari yaitu

selama kurun waktu 20 tahun, yang dibagi dalam 4 tahap, yaitu :

Penyusunan & Raperda : 2009

Tahap I : 2010 - 2014

Tahap II : 2015 - 2019

Tahap III : 2020- 2024

Tahap IV : 2025 – 2029.

Tidak semua kebutuhan fasilitas dapat dibangun karena ada beberapa

pertimbangan dalam penentuan program yang dilaksanakan pada wilayah

perencanaan. Dasar-dasar pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya keterbatasan dana yang tersedia;

2. Adanya sarana dan prasarana yang telah ada yang masih dimanfaatkan;


3. Adanya permasalahan yang sifatnya mendesak untuk dilaksanakan; serta

4. Adanya komponen kawasan yang mempunyai multiplier effect yang besar

untuk merangsang tercapainya struktur yang diinginkan, misalnya jaringan

jalan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dapat ditentukan prioritas

pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Manokwari yang terdiri dari dua

komponen utama, yaitu struktur ruang dan pola ruang wilayah. Arahan

pemanfaatan ruang disusun berdasarkan indikasi program yang ada. Didalam

indikasi program tersebut terdapat tahapan pelaksanaan pembangunan yang

terbagi kedalam 4 tahap, pada setiap tahap tersebut dibagi 5 tahunan. Pada

tahap pertama akan dijelaskan pertahun sedangkan tahanp-tahap berikutnya

akan dijelaskan per 5 tahun.

Berikut akan dijelaskan dalam tabel 4.3 mengenai indikasi program yang

berisi program-program utama di Kota Manokwari.



N

O

Rencana Kegiatan LOKASI

WAKTU

PELAKSANAA

N

SUMBER

DANA

INSTANSI

PELAKSANA

I II II

I

IV

A Perwujudan Struktur Ruang1. Perwujudan Pusat Kegiatan Perkotaan

2.1. Pengembangan pusat kegiatan

perkotaana. Pengembangan perkotaan utama di

Kabupaten Manokwari sebagai Pusat

Kegiatan Wilayah (PKW) di Propinsi

Papua Barat;

b. Mendorong dan mempersiapkan

perkotaan Manokwari sebagai pusat

pemerintahan dan pusat perdagangan

dan jasa skala regional; serta

c. Mendorong pengembangan perkotaan

Manokwari sebagai perkotaan dengan

fungsi pelayanan fasilitas umum skala

regional.

PKW adalah

berada dalam

wilayah

pengembangan

Manokwari yang

terdiri atas: Distrik

Manokwari Barat,

Manokwari Timur,

Manokwari Utara,

dan Manokwari

Selatan.

Distrik Manokwari

Barat sebagai

pusat wilayah

pengembangan

Manokwari.

√

√

√

√

√

√

APBN,

APBD

Provinsi,

APBD Kab

Departemen PU,

Dinas Bina Marga

Provinsi, Dinas

Bina Marga

Kabupaten

2.2. Membentuk pusat kegiatan yang


N

O


WAKTU

PELAKSANAA

N

SUMBER

DANA

INSTANSI

PELAKSANA

I II II

I

IV

terintegrasi dan berhirarki di

Kabupaten Manokwari

a. Pengembangan dan pemantapan

perkotaan yang menjadi Pusat

Pelayanan Kegiatan (PPK);

b. Pengembangan perkotaan pusat

Wilayah Pengembangan (WP)

Manokwari sebagai Pusat Kegiatan

Wilayah (PKW);

c. Pengembangan perkotaan Ibukota

Distrik yang bukan sebagai pusat

Wilayah Pengembangan Manokwari

(WP Manokwari) sebagai Pusat

Pelayanan Kegiatan (PPK) ;

√

√

√

√

√

√

APBN,

APBD

Provinsi,

APBD Kab

Departemen PU,

Dinas PU.

Binamarga dan

PU. Cipta Karya

dan Tata Ruang

Propinsi Papua

Barat, Dinas PU.

Cipta Karya dan

Tata Ruang, Dinas

Perhubungan,

Bappeda

Kabupaten, Dinas

Komunikasi dan

Informatika

Kabupaten

4 Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah

4.1. Transportasi


N

O


WAKTU

PELAKSANAA

N

SUMBER

DANA

INSTANSI

PELAKSANA

I II II

I

IV

1). Transportasi Darat

Pembangunan dan Peningkatan jalan

lintas regional Manokwari – Bintuni

√ √ APBN,

APBD Prov,

APBDKab.

Dept PU, Dinas

Binamarga Prov,

Dinas Binamarga

Kab, BPN Kab,

Bappekab, Dinas

Ciptakarya dan

Tata Ruang,

Peningkatan jaringan jalan lintas

regional (arteri primer) Kab.

Manokwari - Kota Sorong

√ √ √ APBN,

APBD Prov,

APBDKab.

Dept PU, Dinas

Binamarga Prov,

Dinas Binamarga

Kab, BPN Kab,

Bappekab, Dinas

Ciptakarya dan

Tata Ruang,

Pembangunan dan Peningkatan

jaringan jalan lintas selatan yang

menghubungkan Distrik Mumiwaren -

Dataran Isim - Sururey - Taige - Anggi -

Catubouw - Menyambou – Prafi

√ √ √ APBN,

APBD Prov,

APBDKab.

Dept PU, Dinas

Binamarga Prov,

Dinas Binamarga

Kab, BPN Kab,

Bappekab, Dinas


N

O


WAKTU

PELAKSANAA

N

SUMBER

DANA

INSTANSI

PELAKSANA

I II II

I

IV

Ciptakarya dan

Tata Ruang,

Pembangunan jaringan jalan

Kabupaten Manokwari - Kabupaten

Sorong melalui Ambarbaken

√ √ √ APBN,

APBD Prov,

APBDKab.

Dept PU, Dinas

Binamarga Prov,

Dinas Binamarga

Kab, BPN Kab,

Bappekab,

DinasCiptakarya

dan Tata Ruang,

Pengembangan jalan lokal sebagai

akses penghubung antar distrik

(Testega - Catubouw, Catubouw -

Anggi, Didohu - Dataran Isim, Didohu -

Sururey, dan Testega - Sidey)

√ √ √ APBD Prov,

APBDKab.

Dinas Binamarga

Prov, Dinas

Binamarga Kab,

BPN Kab,

Bappekab, Dinas

Ciptakarya dan

Tata Ruang,

Pengembangan terminal tipe A sebagai

terminal utama di Distrik Manokwari

Barat

√ √ √ √ APBD Prov,

APBDKab.

Dinas Binamarga

Prov, Dinas

Binamarga Kab,

BPN Kab,


N

O


WAKTU

PELAKSANAA

N

SUMBER

DANA

INSTANSI

PELAKSANA

I II II

I

IV

Pengembangan Terminal Tipe B di

Distrik Mumiwaren, Distrik Prafi,

Distrik Sidey, dan Distrik Kebar

Bappekab, Dinas

Ciptakarya dan

Tata Ruang,

2). Transportasi Laut Peningkatan pelabuhan Manokwari

menjadi Pelabuhan Nasional

Distrik Manowari

Barat.

√ APBN,

APBD Prov

Dinas Binamarga,

Dinas Ciptakarya

dan Tata Ruang

Kab.

Optimalisasi pelayanan PPI dari segi

ketersediaan sarana pendukung;

Distrik Manokwari

Utara dan

Oransbari serta

Ransiki

√ APBN,

APBD Prov

Dinas Binamarga,

Dinas Ciptakarya

dan Tata Ruang

Kab.

Optimalisasi pengembangan PPI dari

segi sosial ekonomi

Distrik Ransiki √ APBN,

APBD Prov

Dept PU, Dis

Binamarga Prov,

Dishubpar Prov3). Transportasi Udara Peningkatan bandara nasional Rendani Distrik Manokwari

Barat

√ Swasta Dept PU, Dis

Binamarga Prov,

Dishubpar Prov

Peningkatan dan perbaikan prasarana

landasan terbang di masing-masing

Masing-masing

Distrik

√ √ √ √ APBD Prov,

APBD Kab.

Dishub

Kabupaten, PU


N

O


WAKTU

PELAKSANAA

N

SUMBER

DANA

INSTANSI

PELAKSANA

I II II

I

IV

distrik Binamarga

4.2. Prasarana Telematika

a. Penyediaan tower BTS (Base

Transceiver Station) secara bersama

Masing-masing

distrk

√ √ √ √ Swasta Swasta

4.3. Prasarana Lingkungan

a. Pengembangan TPA regional Sowi Gunung -

Distrik Manokwari

√ √ APBD Prov,

APBD Kab

Dinas Permukiman

Prov, Dinas 4.4. Prasarana Energi/listrik

a. Penambahan dan perbaikan jaringan Masing-masing

distrik

√ √ BUMN PLN

b. Peningkatan infrastruktur

pendukung

√ √

4.5. Prasarana Pengairan

a. Pengembangan waduk, bendung, cek

dam

√ √ APBD Kab Dinas pengairan

b. Penanaman pohon pencegah longsor √ √ APBD Kab Dinas pengairan

c. Pembangunan dan perbaikan pintu air √ √ APBD Kab Dinas pengairan

B Perwujudan Pola Ruang

1 Perwujudan Kawasan Lindung


N

O


WAKTU

PELAKSANAA

N

SUMBER

DANA

INSTANSI

PELAKSANA

I II II

I

IV

1.1. Kawasan Rawan Bencana Alam

a. Konservasi kawasan rawan

gelombang pasang dan banjir

Wilayah Perkotaan

Manokwari, Distrik

Manokwari Timur,

Distrik Manokwari

Barat dan Pantura

Manokwari.

√ √ √

APBD Kab,

b. Perlindungan Kawasan rawasan

Tsunami

Kota Manokwari,

Distrik Manokwari

Timur, Distrik

Manokwari Barat

dan Pantura

Manokwari.

√ √ √

APBD Kab,

1.2. Kawasan Lindung Lainnya

a. Perlindungan kawasan pantai

berhutan bakau

Sepanjang Pesisir

Kabupaten

Manokwari

√ √ √APBD Kab

B Perwujudan Kawasan Budidaya

1. Pengembangan hutan produksi bernilai

ekonomi tinggi dengan fungsi lindung

29 Distrik di

Kabupaten

√ √ √ √ APBN,

APBD Kab.,

Perhutani, Bape-

kab, BPN Kab.


N

O


WAKTU

PELAKSANAA

N

SUMBER

DANA

INSTANSI

PELAKSANA

I II II

I

IV

a. Reboisasi tanaman untuk menahan

tanah

Manokwari.

Perhutani

b. Pengembangan aneka produk

olahan

29 Distrik di

Kabupaten

Manokwari.

√ √ √ √

c. Mengembangkan hutan rakyat 29 Distrik di

Kabupaten

Manokwari.

√ √ √ √

2. Pengembangan Kawasan dengan jenis

komoditi tanaman kakao, kelapa sawit,

kopi, pala, cengkeh, dan kelapa.

Distrik Amberbaken

– Mubrani, Anggi,

Sururey, Dataran

Isim, Kebar, Senopi,

Manokwari (Utara,

Selatan, Barat,

Timur), Masni,

Sidey, Oransbari,

Ransiki - Momi

Waren, Warmare,

Prafi,

√ √ √ √ APBN,

APBD Kab.,

swasta

Dis Kelautan dan

Perikanan.


N

O


WAKTU

PELAKSANAA

N

SUMBER

DANA

INSTANSI

PELAKSANA

I II II

I

IV

Menyambouw.

3. Pengembangan kawasan pariwisata

a. Mengembangkan obyek wisata

Budaya

DI Pulau Mansinam

di kawasan

pegunungan Arfak,

Kawasan Kebar dan

Anggi;

√ √ √ √ APBD Kab Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

Kab.

b. Mengembangkan objek wisata alam Pantai Pasir Putih,

Pantai Borarsi,

Angrem, Indoki,

Fanindi, Arkuki,

Wirsi, Imbrairiri,

Biryosi, dan Wosi

dan Kawasan Sesar

Sorong.

√ √ √ √

c. Mengembangkan objek Wisata

buatan

kawasan Teluk

Sawaibu

√ √ √ √

d. Mengembangkan objek Wisata

Minat Khusus

CBD Manokwari

Manokwari Barat


N

O


WAKTU

PELAKSANAA

N

SUMBER

DANA

INSTANSI

PELAKSANA

I II II

I

IV

Pelabuhan Manokwari Manokwari Timur

C PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS

KOTA

1. Kawasan Strategis Ekonomi

a. Pengembangan Pusat Perdagangan

dan Jasa

Distrik Manokwari

Barat

√ APBD

Provinsi,

APBD Kab

DKP, Perhutani,

Kemtr Neg LH,

BPN, Dept

Perindag,

Bappenas, DKP

Prov, BPN

Provinsi, Dinas

Perindag Prov,

Bappeprov, Dinas

Binamarga, Dis

Perhubungan,

Kom&info.

b. Pengembangan Pelabuhan

Pengembangan infrastruktur

pendukung Pelabuhan Nasional

Penyediaan lahan untuk daerah

berkembangan disekitar

Distrik Manokwari

Timur

√ APBD

Provinsi,

APBD Kab

DKP, Perhutani,

Kemtr Neg LH,

BPN, Dept

Perindag,

Bappenas, DKP


N

O


WAKTU

PELAKSANAA

N

SUMBER

DANA

INSTANSI

PELAKSANA

I II II

I

IV

pelabuhan Nasional sebagia

kawasan perdagangan

Mempersiapkan Distrik

Manokwari Timur sebagai pusat

pertumbuhan karena didukung

oleh pengembangan Pelabuhan.

Pengembangan jalur angkutan

barang.

Pengembangan pariwisata di

lokasi pelabuhan

Prov, BPN

Provinsi, Dinas

Perindag Prov,

Bappeprov, Dinas

Binamarga, Dis

Perhubungan,

Kom&info.

a. Pengembangan kawasan

perkebunan

Distrik Amberbaken

– Mubrani, Anggi,

Sururey, Dataran

Isim, Kebar, Senopi,

Manokwari (Utara,

Selatan, Barat,

√ APBN,

APBD

Provinsi,

APBD Kab

DKP, Perhutani,

Kemtr Neg LH,

BPN, Dept

Perindag,

Bappenas, DKP

Prov, BPN


N

O


WAKTU

PELAKSANAA

N

SUMBER

DANA

INSTANSI

PELAKSANA

I II II

I

IV

Timur), Masni,

Sidey, Oransbari,

Ransiki - Momi

Waren, Warmare,

Prafi,

Menyambouw.

Provinsi, Dinas

Perindag Prov,

Bappeprov, Dinas

Binamarga, Dis

Perhubungan,

Kom&info.

2. Kawasan Strategis Sosio-kultural

Kawasan tempat injil pertama

masuk di Manokwari

Pulau Mansinam

√

APBD Kab

Dinas Binamarga,

Dis Perhubungan,

Kom&info. Strategi Budaya di pegunungan

Arfak, Kawasan Kebar dan Anggi,

pegunungan Arfak,

Kawasan Kebar dan

Anggi,

√

3. Kawasan Strategis Penyelamatan

Lingkungan Hidup

a. Kawasan Rawan Gempa Bumi dan

Tsunami

Pantai Borarsi,

Angrem, Indoki,

Fanindi, Arkuki,

Wirsi, Imbrairiri,

Biryosi, dan Wosi

√ APBN,

APBD

Provinsi,

APBD Kab

DKP, Kemtr Neg

LH, BPN,

Bappenas, DKP

Prov, BPN

Provinsi,

Bappeprov, Dis

Perhubungan,


N

O


WAKTU

PELAKSANAA

N

SUMBER

DANA

INSTANSI

PELAKSANA

I II II

I

IV

Kom&info.

Sumber : Hasil Rencana



Documents

STUDIO PERENCANAAN KOTA MANOKWAR OK ;-D.docx