STUDI ANALISIS TERHADAP PEMBUKTIAN PERKARA CERAI …/Studi... · perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus ... Akta Nikah memiliki kekuatan hukum

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

STUDI ANALISIS TERHADAP PEMBUKTIAN PERKARA

CERAI GUGAT DENGAN ALASAN PERSELISIHAN DAN

PERTENGKARAN TERUS MENERUS DI PENGADILAN

AGAMA SUKOHARJO (STUDI KASUS PUTUSAN

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO NOMOR

0213/Pdt.G/2012/PA.Skh)

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1

dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Oleh

Wawan Nur Azizi

NIM. E0008257

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2013


commit to user

ii


commit to user

iii


commit to user

iv


commit to user

v

MOTTO

“Inna ma‟al „usri yusroo.” Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

“Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan, dan

saya percaya pada diri saya sendiri (Muhammad Ali)”

”Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar

(KhalifahUmar)”


commit to user

vi

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

a. Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan

rizkinNYA.

b. Nabi Muhammad SAW.

c. Bapak Ibuku Adik-adikku dan keluarga besarku

untuk cinta, doa dan kepercayaan yang

diberikan.

d. Eva Kurnia Damayanti yang selalu memberikan

semangat dan motivasi.

e. Sahabat-sahabat, teman-teman, dan teman

dekatku yang selalu memberikan dukungan dan

doa yang begitu besar.

f. Dan untuk semua yang telah memberiku

semangat dan bantuan hingga skripsi ini

terwujud.

g. Pembaca yang budiman.

h. Almamater.


commit to user

vii

ABSTRAK

Wawan Nur Azizi. 2008. STUDI ANALISIS TERHADAP PEMBUKTIAN

PERKARA CERAI GUGAT DENGAN ALASAN PERSELISIHAN DAN

PERTENGKARAN TERUS MENERUS DI PENGADILAN AGAMA

SUKOHARJO (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

SUKOHARJO NOMOR 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh). Fakultas Hukum UNS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai cara

pembuktian perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus

menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo, untuk mengetahui secara detail

mengenai alat-alat bukti yang digunakan dalam pembuktian putusan cerai gugat

dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama

Sukoharjo Nomor 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris bersifat

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data bersal dari sumber data

primer yaitu hasil wawancara dengan Hakim di lingkungan Pengadilan Agama

Sukoharjo. Sumber data sekunder berasal dari literatur, buku-buku ilmiah,

makalah/hasil ilmiah para sarjana, dan dokumen-dokumen yang berhubungan

dengan objek penelitian.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pembuktian

perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus

berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dimana apabila perkara perceraian didasarkan

atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Hakim harus

mendengarkan keterangan keluarga dekat atau orang-orang yang dekat dengan

suami istri. Secara formal, alat bukti tertulis yang foto copy telah dimeteraikan di

Kantor Pos. Terdapat alat bukti autentik yang sah yaitu Akta Nikah yang

membuktikan sahnya pernikahan penggugat dengan tergugat. Akta Nikah

memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat maksudnya Hakim harus

menganggapnya benar serta tidak memerlukan pembuktian lain dalam

membuktikan pernikahan antara penggugat dengan tergugat. Terdapat alat bukti

penunjuk bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi suatu perselisihan dan

pertengkaran yang menjadi sebab perceraian seperti surat pernyataan penggugat,

transkrip SMS, foto copy surat perjanjian yang nilai pembuktiannya tergantung

penilaian Hakim. Saksi-saksi yang digunakan yaitu saksi keluarga dan orang

dekat yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna maksudnya Hakim

dalam memutus perkara Nomor: 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh sudah cukup mengacu

pada alat bukti saksi yang ada karena saksi-saksi dalam perkara Nomor:

0213/Pdt.G/2012/PA.Skh telah mengetahui, melihat, dan mendengar sendiri

perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat.

Kata kunci : Pembuktian, Alat Bukti, Perkara Cerai Gugat dengan Alasan

Perselisihan dan Pertengkaran Terus menerus


commit to user

viii

ABSTRACT

Wawan Nur Azizi. 2008. AN ANALYSIS OF THE STUDY OF PROOF

CASE TO SUE FOR DIVORCE ON GROUNDS OF DISCORD AND

CONTENTION CONTINUOUSLY IN SUKOHARJO COURT RELIGION

(SUKOHARJO RELIGIOUS COURT RULING CASE STUDY NO.

0213/Pdt. G/2012/PA.Skh). Faculty Of Law UNS.

This research aims to find out more about how to prove something to sue

for divorce on grounds of discord and quarrels constantly in court Religion

Sukoharjo, to find out in detail about evidence of tools used in the evidentiary

ruling of the plaintiff by reason of divorce disputes and quarrels constantly in

Court No. 0213/Sukoharjo Religion Pdt. G/2012/PA. Skh.

This research using the method of empirical legal research is descriptive

qualitative approach. The source data comes from the primary data source that is

the result of an interview with the judge in a court environment Religion

Sukoharjo. Secondary data source derived from the literature, books, scholarly

papers/scientific results, scholars and documents relating to the object of research.

From the results of the research and the discussion can be inferred that the

Evidentiary case to sue for divorce on grounds of discord and contention

continued support under article 22, paragraph (2) Government Regulation No. 9

1975 Jo. Article 134 of the compilation of Islamic law, where in a case of divorce

based on disputes and quarrels constantly, the judge must listen to a description of

a close family or people close to husband and wife. Formally, a tool that copy

written evidence has been sealed at the post office. There is evidence that a

legitimate authentic Deed that proves the marriage the plaintiff and defendant

legitimately. Deed has legal power that is perfect and binding means that the

Judge must consider it correct and do not need other proof in proving a marriage

between plaintiffs and defendants. There is an instrument of evidence pointer that

between the plaintiff and the defendant has happened a contentions and quarrels

who became for divorce such as a statement of a plaintiff, a transcript sms the

photo copy testament epistle pembuktiannya whose value depends appraisement

judge. Witnesses who used is legitimate and it has value the power of verifiable

perfect that is the judge in the case cut number: 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh ve had

enough, referring to an instrument of evidence of a witness who exists because

witnesses in the matter of number: 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh had known, saw and

hear own contentions and quarrels that occur between a plaintiff by the defendant.

Keywords: Proof, Evidence, Cases to sue for divorce on grounds of discord and

Contention continuously


commit to user

ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillahirobbil alamin atas kehadirat Allah SWT atas

segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis dalam

pembuatan skripsi ini dari awal dan akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi berjudul STUDI ANALISIS TERHADAP PEMBUKTIAN.

Skripsi ini membahas tentang bagaimana cara pembuktian perkara cerai

gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut di

Pengadilan Agama Sukoharjo dan alat bukti yang digunakan dalam putusan

Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis banyak mengalami hambatan dan

kesulitan, tetapi atas bantuan, dorongan dan dukungan dari semua pihak yang

telah banyak membantu, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

antara lain kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S, selaku Rektor Universitas Sebelas

Maret.

2. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret.

3. Bapak Edi Herdyanto, S.H, M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara.

4. Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum., selaku pembimbing skripsi dalam

penelitian hukum ini yang telah menyediakan waktu, pikiran, dan

petunjuk, bimbingan maupun motivasinya kepada penulis hingga

terselaikannya skripsi ini.

5. Bapak Syafrudin Yudhowibowo, S.H.,M.H selaku pembimbing skripsi II

dalam penelitian hukum ini yang telah menyediakan waktu, pikiran, dan

petunjuk, bimbingan maupun motivasinya kepada penulis hingga

terselaikannya skripsi ini.

6. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum selaku pembimbing akademik yang

telah memberikan bimbingan selama penulis menjalani kuliah di Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret.


commit to user

x


commit to user

xi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................ ii

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ .... iii

HALAMAN PERNYATAAN ........................................................................... iv

HALAMAN MOTTO ........................................................................................ v

HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................ vi

ABSTRAK ......................................................................................................... vii

KATA PENGANTAR ....................................................................................... ix

DAFTAR ISI ...................................................................................................... xi

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xiv

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah ................................................................... 1

b. Rumusan Masalah ............................................................................ 4

c. Tujuan Penelitian.............................................................................. 4

d. Manfaat Penelitian............................................................................ 5

e. Metode Penelitian ............................................................................. 5

f. Sistematika ....................................................................................... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

a. Tinjauan Pustaka .............................................................................. 11

1. Kerangka Teori.......................................................................... 11

1. Tinjauan Tentang Peradilan Agama ..................................... 11

1) Kedudukan dan Dasar Hukum Peradilan Agama ........... 11

2) Asas Umum Peradilan Agama ........................................ 13

2. Tinjauan Tentang Perceraian ............................................... 15

1) Pengertian Perceraian ..................................................... 15

2) Tujuan Perceraian ........................................................... 17


commit to user

xii

3) Alasan-alasan Perceraian ................................................ 18

4) Macam-macam Perceraian .............................................. 19

5) Langkah-langkah Perceraian........................................... 21

6) Asas-asas Pemeriksaan Perkara Perceraian .................... 23

7)Tata Cara Pemeriksaan Perkara Perceraian Dengan

Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus .... 24

3. Tinjauan Tentang Pembuktian .............................................. 25

1) Pengertian Pembuktian ................................................... 25

2) Beban Pembuktian .......................................................... 27

3) Macam-macam Alat Bukti .............................................. 29

b. Kerangka Pemikiran ........................................................................ 41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Cara Pembuktian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Perselisihan

dan Pertengkaran Terus Menerus Di Pengadilan Agama Sukoharjo 43

(1) Perkara di Pengadilan Agama Sukoharjo .................................. 43

(2) Cara Pembuktian Perkara Perceraian ........................................ 45

(3) Cara Pembuktian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan

Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus di Pengadilan

Agama Sukoharjo ....................................................................... 47

b. Kekuatan Alat Bukti yang Digunakan Dalam Perkara Cerai Gugat

Dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus Di

Pengadilan Agama Sukoharjo ........................................................... 60

BAB IV PENUTUP

a) Kesimpulan....................................................................................... 66

b) Saran ................................................................................................. 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

xiii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 : Teknik Analisi Data .............................................................. 9

Gambar 2 : Kerangka Pemikiran ............................................................. 41

Gambar 3 : Perkara yang Diterima di pengadilan Agama Sukoharjo Tahun

2011 ........................................................................................ 43

Gambar 4 : Perkara Cerai Gugat yang Diterima Pengadilan Agama Sukoharjo

Pada Tahun 2011 .................................................................... 44


commit to user

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta kepada Pengadilan

Agama Sukoharjo.

Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Pengadilan

Agama Sukoharjo.

Lampiran 3 : Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh.


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, hal ini membuktikan

pentingnya Peradilan Agama dalam negara Indonesia. Lahirnya Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 kedudukan Peradilan Agama semakin kuat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah

mengatur definisi Peradilan Agama sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Tampak jelas bahwa Lembaga Peradilan Agama khusus diperuntukan bagi

umat Islam sedangkan selebihnya bagi orang-orang kristen, hindu, budha, dan

lain-lain tidak termasuk di dalamnya (Gatot Supramono, 1993 : 6). Di mana

yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut

adalah Hakim.

Hakim dalam memeriksa suatu perkara perlu adanya pembuktian untuk

mencari kebenaran fakta dan peristiwa yang dijadikan dasar atau dalil

gugatan oleh penggugat dalam menuntut haknya. Pembuktian diperlukan

apabila timbul dalam suatu perkara terhadap sesuatu hal di muka peradilan,

dimana seseorang mengakui bahwa sesuatu hal tersebut adalah haknya,

sedang pihak lainnya menyangkal terhadap pengakuan yang dikemukakan

oleh seseorang. Jadi pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim tentang

kebenaran dalil suatu perkara yang dikemukakan baik penggugat, pemohon

maupun tergugat atau termohon.

Pasal 164 HIR menyebutkan bahwa alat bukti berupa : bukti surat, saksi,

persangkaan, pengakuan dan sumpah. Hal ini berlaku untuk perkara pada

umumnya, hal ini juga berlaku pembuktian di Pengadilan Agama,

berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah


commit to user

2

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa hukum acara yang

berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum

acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan

umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini

(Zaenal Abidin Abu Bakar, 1992 : 260).

Intinya bahwa pembuktian termasuk dalam ruang lingkup hukum acara

yang mana hukum acara yang berlaku di peradilan umum juga berlaku di

peradilan agama, tetapi dalam undang-undang tersebut menyebutkan tentang

adanya pengecualian, hal ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kekhususan tersebut telah diatur

secara tegas yaitu tentang perceraian, yang di dalamnya diatur tentang

bagaimana cara mengajukannya, bagaimana cara memeriksanya,

membuktikannya termasuk adanya lembaga-lembaga yang tidak diatur dalam

hukum acara yang berlaku di persidangan umum, seperti sumpah Li’an untuk

pembuktian zina. Sumpah Li’an terjadi apabila permohonan diajukan dengan

alasan termohon melakukan zina, sedangkan pemohon tidak dapat

melengkapi bukti-bukti dan termohon menyanggah alasan tersebut, dan

Hakim berpendapat bahwa permohonan itu bukan tiada pembuktian sama

sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh

termohon, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon untuk

bersumpah.. Sumpah Li’an khusus dalam perkara permohonan talak dengan

alasan istri berbuat zina. Menurut hukum islam, jika suami sudah bersumpah

meli’an istrinya sekalipun disangkal oleh istri dengan sumpah pula,

perkawinan mereka tetap bercerai untuk selama-lamanya, artinya tidak perlu

lagi diikuti dengan ikrar talak misalnya, tidak perlu lagi pembuktian lainnya,

melainkan sudah tercerai langsung karena Li’an. Hal ini berarti sumpah Li’an

termasuk alat bukti yang sah jika dilaksanakan di hadapan sidang Pengadilan

Agama. Kemudian hal khusus lainnya yaitu perceraian dengan alasan

pertengkaran terus-menerus Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9


commit to user

3

Tahun 1975 yang pembuktiannya menggunakan hukum sebagaimana Pasal

76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus

menerus ada hal yang berbeda dengan perkara lainnya dalam hal

pembuktiannya. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan

pertengkaran terus-menerus terjadi dimana suami istri saling berselisih, dan

sudah tidak dimungkinkan lagi untuk rukun kembali, tetapi pihak istri tidak

mempunyai alasan yang kuat untuk bercerai, sedang suami bersiteguh tidak

mau menceraikannya. Padahal di sini perselisihan antara suami dengan istri

merupakan suatu peristiwa yang sifatnya rahasia dan cenderung ditutupi

dalam kehidupan rumah tangga sudah tentu tidak akan dibuat dalam bentuk

tulisan untuk kepentingan pembuktian seperti peristiwa perdata lainnya.

Peristiwa tersebut hanya dapat diketahui oleh mereka yang kebetulan berada

di tempat kejadian dengan melihat dan mendengar sendiri peristiwanya,

sedangkan dalam perkara perdata lainnya tidak diperbolehkan menggunakan

saksi keluarga, karena berdasar pada Pasal 145 ayat (1) HIR, yang berbunyi:

(1) Yang tidak dapat didengar sebagai saksi, adalah :

a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang

lurus dari salah satu pihak

b. Suami atau istri salah satu pihak, meskipun telah bercerai.

c. Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar bahwa

mereka sudah berumur lima belas tahun.

d. Orang gila, walaupun kadang-kadang ingatannya terang.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana

cara pembuktian dalam perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan

pertengkaran terus menerus dan kekuatan pembuktian alat bukti yang

digunakan dalam pembuktian perkara cerai gugat tersebut. Penulis hendak

mengkaji lebih jauh atau lebih jelas lagi. Oleh karena itu, penulis menemukan

suatu permasalahan di Pengadilan Agama Sukoharjo tentang pembuktian


commit to user

4

cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan

menyusun penulisan hukum yang berjudul : “ STUDI ANALISIS

TERHADAP PEMBUKTIAN PERKARA CERAI GUGAT DENGAN

ALASAN PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS

MENERUS DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO (STUDI KASUS

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO NOMOR

0213/Pdt.G/2012/PA.Skh) “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan pokok

permasalahan yaitu :

a. Bagaimana cara pembuktian perkara cerai gugat dengan alasan

perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut di Pengadilan

Agama Sukoharjo?

b. Bagaimanakah kekuatan pembuktian alat bukti yang digunakan dalam

putusan Hakim Nomor 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian, pastilah ada tujuan yang hendak dicapai. Tujuan

ini tidak terlepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai cara pembuktian perkara

cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus

di Pengadilan Agama Sukoharjo.

b. Untuk mengetahui secara detail mengenai kekuatan pembuktian alat-

alat bukti yang digunakan dalam pembuktian putusan cerai gugat

dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus Nomor

0213/Pdt.G/2012/PA.Skh.

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk mendapatkan data dan informasi sebagai bahan utama dalam

penyususan penelitian.


commit to user

5

b. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan, wawasan penulis di

bidang hukum acara perdata khususnya mengenai alat bukti yang

digunakan dalam proses pembuktian dan cara pembuktiannya.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan suatu penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat yang

dapat diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang

diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Dapat melukiskan lebih lanjut cara pembuktian perkara cerai gugat

dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus di

Pengadilan Agama Sukoharjo. .

b. Memberikan referensi tambahan terkait dengan kekuatan pembuktian

alat-alat bukti yang digunakan dalam pembuktian putusan cerai gugat

dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus di

Pengadilan Agama Sukoharjo.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang

berarti bagi peningkatan dan pengembangan ilmu hukum pada

umumnya serta Hukum Pembuktian pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan bahan masukan, saran dan gagasan pemikiran kepada

semua pihak khususnya Pengadilan Agama Sukoharjo.

b. Memperluas dan mengembangkan pola pemikiran dan penalaran

sekaligus untuk mengimplementasikan ilmu penulis yang diperoleh.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk memahami dan

memecahkan masalah, sehingga didapatkan kebenaran ilmiah (Muhammad

Idrus, 2009 : 9). Metode pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-

cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-

lingkungan yang dihadapinya (Soerjono Soekanto, 2006 : 6).

Dalam Penelitian ini metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :


commit to user

6

1. Jenis Penelitian

Pada Penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang tergolong

dalam penelitian hukum empiris. Maksudnya metode penelitian yang

dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran

dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran

koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi

dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir

(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji : 14). Data primer tersebut dari hasil

tanya jawab atau wawancara di Pengadilan Agama Sukoharjo.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian hukum ini adalah penelitian deskriptif.

Maksudnya penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu

hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu(Waluyo, 1991 : 13). Penelitian

ini digunakan untuk mengetahui cara pembuktian dan nilai pembuktian

alat bukti Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran

terus menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian empiris salah satu model penelitian kualitatif. Ada dua jenis

pendekatan dalam penelitian kualitatif, yaitu :

a. Pendekatan holistik, yang mengarahkan studi pada subyeknya secara

menyeluruh dengan berbagai aspeknya, tanpa memilih (etnografis,

grounded).

b. Pendekatan terpancang, yang memutuskan studi pada aspek yang

dipilih berdasarkan kepentingan, tujuan, dan minat penelitiannya,

yang sering disebut dengan studi kasus (HB. Sutopo, 2002 : 90).

Pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan

terpancang, dimana penulis melakukan studi kasus di Pengadilan

Agama Sukoharjo. Penulis memilih pendekatan terpancang untuk

mengetahui bagaimana cara pembuktian perkara cerai gugat dengan

alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut di

Pengadilan Agama Sukoharjo dan alat bukti yang digunakan dalam


commit to user

7

putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor

0213/Pdt.G/2012/PA.Skh.

4. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mengambil lokasi di

Pengadilan Agama Sukoharjo, karena data-data yang digunakan penulis

dalam menyusun penulisan ini berada di Pengadilan Agama Sukoharjo.

5. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim di

Pengadilan Agama Sukoharjo

2) Data Sekunder

Keterangan-keterangan atau pengetahuan yang secara tidak

langsung diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam penulisan ini

diperoleh dari Undang-Undang, buku-buku ilmiah, dan lain

sebagainya

b. Sumber data

1) Sumber data primer

Pihak yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam

penelitian ini pihak yang terkait yaitu : Hakim di lingkungan

Pengadilan Agama Sukoharjo, karena penelitian yang dilakukan

oleh penulis bersumber pada hasil wawancara dengan Hakim yang

ada di Pengadilan Agama Sukoharjo.

2) Sumber data sekunder

Jenis data yang mempunyai hubungan erat dan secara langsung

mendukung sumber data primer yang diperoleh dari keterangan-

keterangan atau pengetahuan yang secara tidak langsung diperoleh

melalui studi kepustakaan. Dalam penulisan ini diperoleh dari

Undang-Undang, buku-buku ilmiah dan lain sebagainya.


commit to user

8

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mendapatkan data

yang diinginkan. Dengan ketetapan penggunaan teknik pengumpulan data,

maka data yang diperoleh akan sesuai dengan yang diinginkan.

Sebagaimana telah diketahui, di dalam penelitian ini teknik pengumpulan

data yang digunakan penulis, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka,

wawancara.

a. Studi dokumen atau bahan pustaka

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengambil diantara

berkas-berkas yang sudah putus yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap di Pengadilan Agama Sukoharjo dan mengumpulkan

bahan-bahan dari bahan pustaka lainnya berbentuk data tertulis yang

menyangkut dengan objek yang diteliti.

b. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan

wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan responden dalam

hal ini adalah Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sukoharjo dan

Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, baik lisan maupun tertulis atas

sejumlah data yang diperlukan.

7. Teknik Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto, metode (analisis) kualitatif adalah suatu

tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa

yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku

yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan

kata lain bahwa seorang peneliti yang menggunakan metode kualitatif

tidaklah semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka,

akan tetapi juga untuk memahami kebenaran tersebut. Penelitian ini

menggunakan metode analisis kualitatif dengan model interaktif yaitu

komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersama dengan

pengumpula data, kemudian setelah data terkumpul, maka ke tiga

komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasa kurang kuat,


commit to user

9

maka perlu ada verifikasi (dan penelitian kembali mengumpulkan data di

lapangan). Selain itu dilakukan pula suatu proses siklus antara tahap-tahap

tersebut sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan

yang lainnya secara sistenatis (HB. Sutopo, 2002 : 96).

Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan gambar di bawah ini :

Gambar 1 : Teknik Analisis Data (HB. Sutopo, 2002 : 96)

Analisis Interaksi

Pada umumnya peneliti harus bergerak diantara empat sumbu

kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bolak balik diantara

kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan selama sisa waktu

penelitian. Aktivitas yang dilakukan dengan proses itu komponen-

komponen tersebut akan didapat yang benar-benar mewakili dan sesuai

dengan permasalahan yang diteliti. Setelah analisis data selesai, maka

hasilnya akan disajikan secara diskriptif, yaitu dengan jalan apa adanya

sesuai dengan masalah yang diteliti dan data yang diperoleh. Setelah

semua data dikumpulkan, kemudian diambil kesimpulan dan langkah

tersebut tidak harus urut tetapi berhubungan terus menerus sehingga

membuat siklus (HB, Sutopo, 2002 : 13). Analisa dimaksudkan untuk

memperjelas di dalam memahami proses riil penelitian dari pengumpulan

data hingga penarikan kesimpulan. Mengenai terjadinya analisa data dalam

penelitian ini, maka analisa data sudah mulai sejak pengumpulan data di

lapangan dan analisa tersebut terus berlanjut pada tahap berikutnya hingga

pada penarikan kesimpulan.

PENGUMPULAN DATA

KESIMPULAN

SAJIAN DATA REDUKSI DATA


commit to user

10

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum memberikan gambaran secara menyeluruh

dari penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri

dari empat bab. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan berisi anatara lain : latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode

penelitian, sitematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab tinjauan pustaka pada sub pertama kerangka teori berisi

tentang : tinjauan umum tentang perceraian, tinjauan umum tentang

pembuktian, dan tinjauan umum tentang Pengadilan Agama. Pada

sub bab kedua berisi tentang kerangka pemikiran.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab hasil penelitian dan pembahasan berisi hasil penelitian

dan pembahasan meliputi : cara pembuktian perkara cerai gugat

dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut

di Pengadilan Agama Sukoharjo dan alat bukti yang digunakan

dalam putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor

0213/Pdt.G/2012/PA.Skh.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab penutup menguraikan secara singkat tentang kesimpulam

akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan permasalahan, dan

diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan atas hasil keseluruhan

penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori

a. Tinjauan tentang Peradilan Agama

1) Kedudukan dan dasar hukum Peradilan Agama

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat,

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung

dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Pasal 24

ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 Amandemen keempat menyebutkan bahwa kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan

peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah

Mahkamah Konstitusi.

Guna memenuhi apa yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat

(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Amandemen keempat diundangkanlah Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Bab III

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman ditentukan badan-badan kekuasaan kekuasaan

kehakiman yang akan melaksanakan fungsi dan kewenangan

peradilan dalam negara Republik Indonesia. Pasal 18 Undang-

Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

menyebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,


commit to user

12

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha

negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sejajar dengan ketiga lingkungan peradilan, Peradilan

Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman.

Untuk memenuhi pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bersamaan

dengan diundangkannya undang-undang tersebut, di lingkungan

Peradilan Agama juga telah diundangkan Undang-undang Nomor

50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama .

Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Agama, disebutkan bahwa Pengadilan agama bertugas dan

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. perkawinan;

b. warta;

c. wasiat;

d. hibah;

e. wakaf;

f. zakat;

g. infaq;

h. shadaqah; dan

i. ekonomi syari'ah.

Kewenangan Peradilan Agama memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara di bidang perdata, sekaligus dikaitkan

dengan asas personalita keislaman yakni yang dapat ditundukkan ke

dalam kekuasaan Peradilan Agama, antara orang-orang yang

beragama Islam. Maksud dari “antara orang-orang yang beragama

Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan


commit to user

13

sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam

mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama

sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama.

2) Asas umum Peradilan Agama

Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama antara lain :

a. Asas Personalita Keislaman

Asas personalita keislaman yaitu asas yang menjelaskan bahwa

yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan

Peradilan Agama, antara orang-orang yang beragama Islam.

Maksud dari “antara orang-orang yang beragama Islam”

adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan

sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum

Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan

Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

b. Asas kebebasan

1) Bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya.

Peradilan dan hakim dalam melaksanakan fungsi

kekuasaan kehakiman tidak boleh dicampuri oleh badan

kekuasaan pemerintahan yang lain. Kebebasan dan

kemerdekaan Peradilan Agama bersifat absolut dan

mandiri.

2) Bebas dari paksaan, direktiva, atau rekomendasi yang

datang dari pihak extra judicial.

Maksudnya hakim dalam memutus perkara tidak

boleh dipengaruhi oleh pihak manapun. Paksaan yang

datang dari manapun dan dalam bentuk apapun tidak dapat

ditoleransi.


commit to user

14

3) Kebebasan melaksanakan wewenang peradilan

Sifat kebebasannya tidak mutlak, tapi kebebasan

hakim terbatas dan relatif.

c. Asas wajib mendamaikan

Khusus dalam perkara perceraian, terutama atas alasan

perselisihan dan pertengkaran, asas mendamaikan menjadi

kewajiban hukum bagi hakim. Hasil akhir perdamaian harus

benar-benar kesepakatan kehendak bebas dari kedua belah

pihak. Tidak boleh ada kekhilafan, paksaan dalam segala

bentuk baik fisik dan psikis. Asas ini diatur dalam Pasal 65 dan

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Agama.

d. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Asas ini diatur dalam penjelasan Pasal 57 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. yang berbunyi:

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya

ringan. Tidak diperlukan pemerikasaan dan acara yang

berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai

bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh

para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya

yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat.

Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk

mencari kebenaran dan keadilan.


commit to user

15

e. Asas persidangan terbuka untuk umum

Penerapan asas persidangan terbuka untuk umum dikecualikan

dalam pemeriksaan perkara perceraian. Hal ini sebagaimana

diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan kehakiman mengenai Pemeriksaan gugatan

perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Namun demikian

dalam pembacaan putusannya harus dilakukan dalam

persidangan yang terbuka untuk umum.

f. Asas legalitas dan persamaan

Asas ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi

“pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak

membeda-bedakan hukum”. Artinya bahwa pengadilan

mengadili berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan

menganggap semua orang adalah sama kedudukannya di depan

hukum.

g. Asas aktif memberi bantuan

Pemberian bantuan dan nasihat yang dibenarkan hukum

sepanjang mengenai hal-hal yang berhubungam dengan maslah

formal. Hal yang berkenaan dengan masalah materiil atau

pokok perkara, tidak dijangkau oleh pemberian nasihat dan

bantuan.

b. Tinjauan Tentang Perceraian

1) Pengertian perceraian

Perceraian menurut bahasa adalah perpisahan,

pelepasan, sedangkan menurut fiqih disebut Thalaq. Thalaq

berasal dari kata Thalaq yang artinya melepaskan atau

meninggalkan berarti perceraian dan thalaq adalah sama

yaitu perpisahan, sedangkan menurut istilah thalaq atau

perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau

bubrahnya hubungan perkawinan (Sayid Sabig, 1996 : 9).


commit to user

16

Menurut Moh. Saifulloh Al Aziz S menerangkan bahwa

Thalaq berasal dari bahasa Arab “Ithlaq” artinya melepaskan atau

meninggalkan. Sedangkan menurut syara’ adalah melepaskan atau

membatalkan perkawinan. Thalaq merupakan perbuatan yang halal

tetapi sangat dibenci oleh Allah (Moh. Saifulloh Al Aziz S, 2005 :

501).

Abubakar Muhammad menjelaskan bahwa thalaq itu

menurut pengertian bahasa : pelepasan ikatan yang kokoh. Thalaq

menurut pengertian istilah ialah pelepasan akad perkawinan

(Abubakar Muhammad, 1992 : 609).

Menurut HA. Fuad Sa’id yang dimaksud perceraian adalah

“putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak

terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti

mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian

dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak” (Abdul Manan.

2001. Vol. 12 No. 52 Hal 7). Oleh karena itu, perceraian baru dapat

dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk

mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan

keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain

kecuali hanya dengan jalan perceraian.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam antara Thalaq

dan perceraian dibedakan tetapi hal ini tetap diartikan suatu

perceraian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 114 Kompilasi

Hukum Islam, bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan

karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan

gugatan perceraian.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk putusnya hubungan

perkawinan karena perceraian dilakukan oleh salah satu pihak

dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang.

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara


commit to user

17

suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Sebab Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang

perkawinan dalam hal perceraian menganut prinsip mempersukar

terjadinya perceraian. Sebab perceraian dapat memberi pengaruh

baik atau buruknya pada kehidupan masyarakat. Karena itu selain

perkawinan, perceraian perlu dimengerti dan dipahami dengan

sempurna oleh setiap warga negara Indonesia.

2) Tujuan perceraian

Perceraian dilakukan untuk menghilangkan

kemelaratan dari salah seorang suami istri atau dari kedua-

duanya adalah karena terkadang-kadang salah seorang dari

mereka buruk akhlaknya, atau rusak benar pendidikannya

atau selalu terjadi tabi‟at sehingga selalu timbul

perselisihan, lalu masing-masingnya menjadi neraka dunia

bagi yang lain ( T.M Hasbi Ash. Shiddieqy, 1975 : 425-

426).

Tabi’at sama artinya dengan kebiasaan. Maksudnya

kebiasaan jika terus-terusan dipaksaan untuk tetap bersatu antara

suami istri, justru akan tambah tidak baik, pecah dan kehidupannya

menjadi kalut.

Ketidaksenangan kepada sifat-sifat pasangannya juga

menjadi faktor penyebab perceraian itu terjadi. Ketidaksenangan

itulah nantinya yang dapat menyebabkan bermacam-macam bahaya

misalnya karena ketidaksenangan kepada sifat pasangannya

bawaannya jika ketemu ingin bertengkar terus yang nantinnya

dapat menimbulkan kejenuhan dan pasangannya senang kepada

orang lain. Sebab lainnya, karena suami istri tidak memperoleh

keturunan, dan jika masing-masing ganti dengan yang lain

barangkali bisa punya anak. Karena itu, hendaknya perceraian itu

diberi jalan (Sayyid Sabiq, 1996 : 14). Apabila perkawinan itu

dilanjutkan atau terus dipaksakan justru akan tambah tidak baik,

pecah dan kehidupannya menjadi kalut.


commit to user

18

Syari’at Islam membolehkan perceraian adalah untuk

memenuhi hak kemanusiaan. Membolehkan perceraian dalam

keadaan-keadaan yang sudah tidak mungkin lagi untuk bersatu

berarti telah melepaskan masing-masing dari kecelakaan yang

terus-menerus dan penghidupan yang pahit.

3) Alasan-alasan perceraian

Perceraian dapat dilakukan dan diajukan di depan sidang

pengadilan harus dengan alasan yang kuat dan mendasar, sebab

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang

perkawinan dalam hal perceraian menganut prinsip mempersukar

terjadinya perceraian, sebab perceraian dapat memberi pengaruh

baik atau buruk pada kehidupan masyarakat. Karena itu selain

perkawinan, perceraian perlu dimengerti dan dipahami dengan

sempurna oleh setiap warga negara indonesia, agar perceraian tidak

lagi menjadi permainan atau dipermainkan oleh anggota

masyarakat demi kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman

keluarga, masyarakat dan negara.

Alasan-alasan perceraian yang diatur dalam penjelasan

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116

Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,

penjudi dan lain sebagaimana yang sukar disembuhkan.

b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah

atau karena hal lain di luar kemauannya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan

berat yang membahayakan terhadap pihak lain.


commit to user

19

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang

mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai

suami istri.

f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ditambahkan dua

alasan lagi, yaitu :

a) Suami melanggar taklik talak.

b) Peralihan agama /murtad yang menyebabkan terjadinya

ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas mengenai alasan-

alasan perceraian dapat dijadikan dasar untuk perceraian, pada sub

f disebutkan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga.

4) Macam-macam perceraian

Di dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Thalaq

berdasarkan boleh tidaknya merujuk bekas istrinya, dalam hal ini

dibagi menjadi :

a) Thalaq Raj‟i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami

berhak rujuk selama istri dalam masa iddah (Pasal 118

Kompilasi Hukum Islam).

b) Thalaq Ba‟in Shughraa adalah talak yang tidak boleh rujuk

tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun

dalam masa iddah, hal ini dibagi menjadi :

(1) Talak yang terjadi qobla aldukhul (belum berhubungan

kelamin).

(2) Talak dengan tebusan atau khuluk.

(3) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama (Pasal 119



commit to user

20

Talak ini tidak boleh rujuk, hanya bisa nikah baru lagi apabila

bekas suami ingin kembali lagi ke bekas istrinya.

c) Thalaq Ba‟in Kubro adalah talak yang terjadi untuk tiga

kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat

dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan

setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian

terjadi perceraian ba’da dukhul dan habis masa iddahnya

(Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam).

Talak menurut boleh tidaknya mentalak terdiri dari :

a) Talak Sunny, yaitu talak yang dibolehkan. Talak yang

dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri

dalam waktu suci tersebut.

b) Talak Bid‟i, yaitu talak yang dilarang. Talak yang dijatuhkan

pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan

suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut (Pasal 122


Adapun menurut siapa yang mengajukannya perceraian dibagi

menjadi :

a) Cerai Talak adalah cerai yang diajukan oleh suami, dalam hal

ini suami mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama

dimana istri bertempat tinggal. Suami mengajukan perkara

dengan permintaan untuk ijin menjatuhkan talak. Sedangkan

talaknya dilakukan apabila pengadilan sudah memutuskan

untuk mengijinkan menjatuhkan talak dan putusan mana harus

sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka ditetapkan

sidang ikrar talak itu dilakukan di depan Sidang Pengadilan

Agama.

b) Cerai gugat diajukan oleh istri dan diajukan di Pengadilan

Agama tempat kediaman istri. Hal ini putusan perceraian.,

apabila perceraian tersebut dengan khuluk atau ba’in, maka hal

ini disebut dengan hukum cerai khuluk sebab cerai dengan


commit to user

21

putusan pengadilan atau cerai gugat adalah perceraian yang

disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah

satu pihak kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi karena

putusan pengadilan. Dan perceraian ini dinyatakan sah apabila

putusan mana sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

5) Langkah-langkah perceraian

a) Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau

Kuasanya dalam cerai Talak, antara lain :

(1) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada

pengadilan agama (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 66

UU No. 7 Tahun 1989);

(2) Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada

pengadilan agama tentang tata cara membuat surat

permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg jo. Pasal 58 UU

No. 7 Tahun 1989);

(3) Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah

posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat

permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan

tersebut harus atas persetujuan Termohon

(Justsikur.http://justsikur.blogspot.com/2010/08/tata-cara-

pengajuan-cerai-talak-di.html 15 september 2012. Pukul

11). 51 WIB).

(4) Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama, berdasarkan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

diperbarui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam hal cerai

talak pasal 66, yang berbunyi :

Ayat (1) : Seorang suami yang beragama islam yang akan

menceraikan istrinya mengajukan

permohonan kepada Pengadilan untuk

mengadakan sidang guna menyelesaikan ikrar

talak.

Ayat (2) : permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam

ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang

daerah hukumnya meliputi tempat kediaman

Termonon, kecuali apabila Termohon dengan

http://justsikur.blogspot.com/2010/08/tata-cara-pengajuan-cerai-talak-di.html

http://justsikur.blogspot.com/2010/08/tata-cara-pengajuan-cerai-talak-di.html


commit to user

22

sengaja meninggalkan tempat kediaman yang

ditentukan bersama tanpa ijin.

Ayat (3) : Dalam hal Termohon bertempat kediaman di

luar negeri permohonan diajukan kepada

pengadilan yang daerah hukumnya meliputi

tempat kediaman Pemohon.

Ayat (4) : Dalam hal Pemohon dan Termohon bertempat

kediaman di Luar Negeri, maka permohonan

diajukan kepada pengadilan yang daerah

hukumnya meliputi tempat kediaman mereka

dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama

Pusat.

b) Langkah-langkah dalam mengajukan cerai gugat:

(1) Secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama.(Pasal

118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989).

(2) Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada

pengadilan agama tentang tata cara membuat surat

gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 58 UU No.7

Tahun 1989).

(3) Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah

posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat

gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut

harus atas persetujuan Tergugat (http://pa-

rangkasbitung.net/index.php/prosedur-

berperkara/ceraigugat . 15 september 2012. Pukul 11.55

WIB)

(4) Gugatan diajukan ke Pengadilan Agama, berdasarkan

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

diperbarui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam hal cerai

gugat, yang berbunyi:

Ayat (1) : Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau

kuasanya kepada Pengadilan yang daerah

hukumnya meliputi tempat kediaman

Penggugat, kecuali apabila Penggugat


commit to user

23

dengan sengaja meninggalkan tempat

kediaman bersama tanpa ijin Penggugat.

Ayat (2) : Dalam hal Penggugat bertempat kediaman di

Luar Negeri, gugatan perceraian diajukan

kepada Pengadilan yang daerah hukumnya

meliputi tempat kediaman Tergugat.

Ayat (3) : Dalam hal Penggugat dan Tergugat bertempat

kediaman di Luar Negeri, maka gugatan

diajukan kepada Pengadilan yang daerah

hukumnya meliputi perkawinan mereka

dilangsungkan atau kepada Pengadilan

Agama Jakarta Pusat.

6) Asas-asas pemeriksaan perkara perceraian.

Baik perkara cerai talak maupun cerai gugat mengenai asas-asasnya

yang manjadi pedoman pemeriksaan sama dan persis. Asas-asas

yang dimaksud yang terdiri :

a) Pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim

Perhatikan Pasal 80 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989,

yang telah diperbarui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Agama. yang memerintahkan pemerikasaan perkara dilakukan

oleh majelis yang terdiri dari 3 orang hakim.

b) Pemeriksaan dalam sidang tertutup

Menurut Pasal 68 ayat (2) dan 80 ayat (2) Undang-Undang

nomor 7 Tahun 1989, yang telah diperbarui Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 tentang Peradilan Agama pemeriksaan perkara perceraian

dilakukan dengan sidang tertutup.

c) Pemeriksaan 30 hari dari tanggal pendaftaran gugatan

Hal ini ditentukan Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (1)

Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, yang telah diperbarui


commit to user

24

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal

131 KHI dan 141 ayat (1) KHI. Pembatasan ini selambat-

lambatnya 30 hari.

d) Pemeriksaan In Person atau Kuasa

Tidak mutlak penggugat atau tergugat in person yang

menghadiri pemeriksaan di sidang Pengadilan. Penggugat atau

tergugat dapat diwakili kuasanya asal didukung surat kuasa

khusus.

e) Usaha mendamaikan selama pemeriksaan berlangsung

Pasal 70 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang nomor 7 Tahun

1989, yang telah diperbarui Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama menegaskan kepada hakim untuk berupaya

secara bersungguh-sungguh mendamaikan suami istri dalam

perkara perceraian.

7) Tata cara pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

Hal yang berkenaan dengan tata cara pemeriksaan perkara

perceraian atas dasar alasan perselisihan dan pertengkaran terus

menerus diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam,

dimana apabila perkara perceraian didasarkan atas alasan

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hakim harus

mendengarkan keluarga dekat atau orang-orang yang dekat dengan

suami istri.

Pengertian perselisihan dan pertengkaran terus menerus

yang disebut dalam penjelasan di atas, sama makna dan hakikatnya

dengan apa yang dirumuskan pada penjelasan pasal 39 ayat (2)

huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi : Antara


commit to user

25

suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

c. Tinjauan Tentang Pembuktian

1) Pengertian pembuktian

Menurut Mukti Arto, Membuktikan artinya

mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa

berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum

pembuktian yang berlaku (Mukti Arto, 1996 : 135). Dalam

pembuktian itu, maka para pihak memberi dasar-dasar yang cukup

kapada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna

memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah

kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan

hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan

hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang di dalilkan

atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang

diperkarakan (M. Yahya Harahap, 1991 : 01).

Menurut Roihan A. Rasyid berpendapat bahwa pembuktian adalah

menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil

yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu

persengketaan. Jadi membuktikan itu hanyalah dalam hal

adanya perselisihan sehingga dalam perkara perdata di

muka pengadilan, terhadap hal-hal yang tidak di bantah oleh

pihak lawan, tidak memerlukan untuk dibuktikan (Roihan

A. Rasyid, 2000 : 138).

Mukti Arto mengungkapkan bahwa Pembuktian harus

mengikuti hukum pembuktian. Menurut hukum pembuktian dalam

acara perdata, maka pembuktiannya adalah:

a) Bersifat mencari kebenaran formil.

Dari setiap peristiwa yang harus dibuktikan adalah

kebenarannya. Dalam acara perdata, kebenaran yang dicari

ialah kebenaran yang bersifat formil berarti hakim tidak boleh

melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak yang

berperkara. Hakim dilarang untuk menjatuhkan ptusan atas


commit to user

26

perkara yng tidak dituntut atau meluluskan lebih dari yang

dituntut.

b) Tidak disyaratkan ada keyakinan baru.

Dalam pembuktian dibedakan antara perkara pidana dan

perdata. pembuktian dalam perkara pidana mensyaratkan

adanya keyakinan hakim, sidang dalam perkara perdata tidak

secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan.

c) Alat bukti harus memenuhi syarat formiil dan materiil.

Dalam hukum pembuktian, terdiri dari unsur materiil dan

unsur formil. Hukum pembuktian materiil mengatur tentang

dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti

tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktiannya, sedang

hukum pembuktian formil mengatur cara mengadakan

pembuktian.

d) Hakim wajib menerapkan hukum pembuktian.

Hakim wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang mengatur

hukum pembuktian, baik tentang alat bukti, menerima atau

menolak alat bukti dalam pemeriksaan perkara. (Mukti Arto,

1996 : 136)

Pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal

yang dibantah atau hal yang masih disengketakan, atau hanya

sepanjang yang menjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang

berperkara. Pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara

untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian

yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat

bukti yang telah ditetapkan undang-undang (Abdul Manan, 2000 :

129). Oleh karenanya masing-masing pihak akan berupaya sekuat

tenaga untuk menyampaikan fakta-fakta yang menurut mereka

akan dapat memberi keyakinan kepada Pengadilan tentang adanya

hubungan hukum tersebut.

Pembuktian dalam acara perdata berdeda dengan

pembuktian pada acara pidana. Dalam hukum acara perdata untuk

memenangkan seseorang tidak perlu adanya keyakinan hakim

sebagaimana dalam hukum pidana, yang terpenting adalah adanya

alat bukti yang sah dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim


commit to user

27

mengambil keputusan siapa yang kalah, dengan kata lain bahwa

dalam hukum acara perdata cukup dengan kebenaran formil saja

kebenaran yang dicapai oleh hakim tidak boleh melampaui batas-

batas yang diajukan oleh pihak pihak berperkara. Hal ini sesuai

dengan Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) R.Bg. yang

menyebutkan ia dilarang memberikan keputusan tentang hal-hal

yang tidak dimohonkan atau memberikan lebih dari yang

dimohonkan, disamping itu juga disebutkan dalam Pasal 162 HIR

berbunyi bahwa tentang bukti dan tentang menerima atau menolak

alat bukti dalam perkara perdata, hendaklah Pengadilan

memperhatikan peraturan pokok yang berikut ini. Ketentuan pasal

tersebut di dalam pembuktian, hakim harus berpokok pangkal

kepada peraturan-peraturan yang terdapat dalam HIR yaitu Pasal

163, sedangkan untuk Peradilan Agama ditambah dengan peraturan

yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang

telah diperbarui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 54 Undang-Undang

tersebut yang berbunyi : Hukum acara yang berlaku pada

Pengadilan dalam Lingkungan peradilan agama adalah hukum

acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan

peradilan umum, kecuali yang telah diatur dalam Undang-Undang

ini.

2) Beban pembuktian

Dalam suatu proses perdata salah satu tugas hakim adalah

untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi

dasar gugatan benar-benar ada atau tidak, adanya hubungan hukum

inilah yang harus dibuktikan apabila penggugat tidak berhasil untuk

membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka

gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila bisa membuktikannya

maka akan dikabulkan. Kemudian, dalam hal yang diakui maka


commit to user

28

tidak dibebani pembuktian, hal ini termasuk hal-hal yang sudah

diketahui kalayak umum yang disebut dengan faktor notair (sudah

diketahui kalayak umum) sudah merupakan pengetahuan umum

dan juga keadaan yang sudah diketahui sendiri oleh hakim, tetapi

tidak termasuk fakta notair peristiwa-peristiwa yang kebetulan

dilihat oleh hakim yang bersangkutan, karena hal itu sulit

digolongkan ke dalam “ diketahui umum “ dalam hal masih timbul

peristiwa harus dibuktikan lebih lanjut. Oleh karena itu, hakim

harus bersikap arif, tidak boleh berat sebelah, hakim harus

mendengar kedua belah pihak atau disebut asas audi et alterm

partem artinya hakim wajib menyamakan kedudukan para pihak

yang berperkara.

Pasal yang terpenting dalam peraturan pokok yang

mengatur tentang bukti adalah Pasal 163 HIR. Dalam Pasal 163

HIR terdapat asas “siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus

membuktikannya”. Berkenaan mengenai asas pembuktian dimuat

dalam Pasal 163 HIR. yang berbunyi : barang siapa mengatakan

mempunyai “barang suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan

untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain,

haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu”, ini

berarti kedua belah pihak yang berperkara dapat dibebani

pembuktian, terutama penggugat berkewajiban membuktikan

peristiwa yang diajukannya sedangkan tergugat berkewajiban

membuktikan bantahannya.

Dalam praktek, tidak demikian halnya, sebab

apabila diperhatikan dengan teliti jawaban dari tergugat,

maka hal-hal yang tidak dibantah oleh tergugat tidak perlu

dibuktikan oleh penggugat, dan dengan demikian kewajiban

penggugat adalah hanya terhadap hal-hal yang dibantah saja

oleh tergugat. Berkenaan dengan beban pembuktian,

pengadilan harus benar-benar adil dan selalu mendasarkan

pada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan

memandang bahwa semua pihak berperkara dihadapan

pengadilan mempunyai kedudukan sama, dalam menilai


commit to user

29

secara tepat tentang beban pembuktian (Hensyah Syahlani,

2007 : 9).

Dalam hal pembuktian hanya peristiwa yang disengketakan

saja yang harus dibuktikan, hakim terikat pada peristiwa yang

menjadi sengketa yang diajukan para pihak dan para pihaklah yang

diwajibkan untuk membuktikan, bukan hakim, yang disebut dengan

asas Verhandlungs Maxime. Tidak semua peristiwa yang diajukan

oleh penggugat dan tergugat harus dibuktikan, melainkan hanya

yang relevan/penting saja yang harus dibuktikan misalnya, dalam

perkara perceraian harus dibuktikan ketidakrukunannya atau tidak

harmonisnya rumah tangga, misalnya karena pertengkaran terus

menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi, disebabkan

pertengkarannya tersebut.

3) Macam-macam alat bukti

Dalam hukum acara perdata menurut HIR bahwa hakim

terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti hakim hanya

boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang

ditentukan Undang-Undang. Alat-alat bukti dalam hukum acara

perdata sesuai Pasal 164 HIR ada lima macam, ialah :

a) Alat bukti surat

b) Bukti saksi

c) Persangkaan

d) Pengakuan

e) Bukti sumpah

Bukti-bukti tersebutlah nantinya yang akan membantu hakim

dalam memutus suatu perkara.

a) Bukti surat

Menurut Sudikno Mertokusumo , alat bukti surat adalah

segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan

untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah

pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian


commit to user

30

(Sudikno Mertokusumo, 1988 : 116). Dalam hukum acara

perdata dikenal macam-macam surat, yaitu ada tiga kelompok :

surat biasa, akta autentik, akta di bawah tangan, yang dimana

masing-masing bukti surat tersebut mempunyai kedudukan

yang berbeda-beda. Perbedaan ketiga macam surat tersebut,

yaitu dalam kelompok mana suatu tulisan termasuk, itu

tergantung dari cara pembuatannya. Menurut Retnowulan

Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata surat dibagi tiga, yaitu:

(1) Surat biasa adalah surat dibuat tidak dengan maksud untuk

dijadikan bukti, apabila surat tersebut dijadikan bukti

hanya merupakan kebetulan saja, misalnya surat cinta.

(2) Akta autentik sesuai pasal 165 HIR, yaitu surat yang

dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa

akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi

kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang

yang mendapat hak daripadanya, yaitu tentang segala hal,

yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang

tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja,

tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang

diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok akta

itu.

(3) Akta di bawah tangan

Akta yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti oleh para

pihak tanpa bantuan seorang pejabat yang berwenang.

Akta di bawah tangan dapat dibubuhi pernyataan oleh

seorang notaris, atau pegawai lain yang ditunjuk oleh

undang – undang dan dibubukan menurut aturan yang

diadakan oleh undang-undang (Retnowulan Sutantio,

Iskandar Oeripkartawinata 1995 : 64-69).

Bedanya akta dan surat biasa, yaitu pada pembuatannya,

kalau surat biasa dibuat semula bukan untuk dijadikan bukti,

sedangkan akta dibuat dengan sengaja dijadikan sebagai alat

bukti, akta misalnya kwitansi, akta kelahiran, akta nikah, dll.

Akta itu sendiri ada dua macam, yaitu :

(a) Akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang diberi

wewenang untuk itu oleh penguasa atau akta yang dibuat


commit to user

31

pejabat yang berwenang, misalnya panggilan jurusita,

surat putusan hakim.

(b) Akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang,

misalnya akta nikah yang dibuat di hadapan pegawai

pencatat nikah, surat perjanjian dibuat dihadapan notaris.

Mengenai bukti surat dalam Pasal 137 HIR yang

menyebutkan : kedua belah pihak boleh timbal balik menuntut

melihat surat keterangan lawannya yang untuk maksud itu

diserahkan kepada hakim. Kemudian dalam Pasal 138 HIR

mengatur bagaimana cara bertindak, apabila salah satu pihak

menyangkal keabsahan dari surat bukti yang diajukan oleh

pihak lawan.

Jika ada sangka yang beralasan, bahwa surat

tersebut adalah palsu atau dipalsukan oleh orang yang

masih hidup, maka surat tersebut dikirimkan kepada jaksa

untuk dilaksanakan penuntutan sebagaimana mestinya.

Apabila terjadi hal itu, pemeriksaan perkara perdata, untuk

sementara ditangguhkan, sampai perkara pidananya diputus

(Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata 1995 :

63).

b) Bukti saksi

(1) Pengertian saksi

Pembuktian dengan saksi dalam praktek lazim

disebut kesaksian. Dalam hukum acara perdata pembuktian

dengan saksi sangat penting artinya terutama untuk

perjanjian-perjanjian dalam hukum adat, dimana pada

umumnya karena adanya saling percaya tidak dibuat sehelai

surat pun, oleh karena bukti berupa surat tidak ada, pihak-

pihak akan berusaha mengajukan saksi yang dapat

membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di

muka persidangan. Begitu pula dalam perkara-perkara pada

umumnya di samping menggunakan alat bukti tertulis juga

menggunakan saksi, misalnya perkara perceraian, di


commit to user

32

samping adanya bukti surat seperti surat nikah untuk

membuktikan bahwa para pihak (Penggugat dan Tergugat)

telah menikah secara resmi dan sah, juga untuk

membuktikan ketidakharmonisan rumah tangga,

pertengkaran rumah tangga juga perlu saksi untuk

membuktikannya.

Tentang keterangan saksi yang dapat dijadikan alat

bukti yang sah menurut hukum sebagaimana yang

disebutkan dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 184 HIR.

Keterangan saksi harus terbatas pada peristiwa-peristiwa

yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri dan harus pula

disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya peristiwa

yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut. Terkait

mengenai pengertian saksi, saksi-saksi adalah orang-orang

yang mengalami, mendengar, merasakan dan melihat

sendiri suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang

sedang dipersengketakan (Abdul Manan, 2000 : 143).

Kesaksian dalam bentuk keterangan dari orang yang

mengetahui, mengalami dan mendengar sendiri disebut

dengan Ratio Sciendi, dan keterangan yang diperoleh atau

karena mendengar dari orang lain tidak diperoleh atau yang

disebut Testimonium de auditu, yaitu kesaksian yang

mendapat dari atau mendengar dari orang lain bukan

merupakan alat bukti. Keterangan seorang saksi saja tanpa

adanya alat bukti lainnya juga bukan dianggap sebagai alat

bukti, hal ini disebut Unus testis nullus testis (seorang saksi

bukan saksi), apabila seorang yang memberikan kesaksian

tersebut didukung dengan bukti lain, maka dapat merupakan

sebagai alat bukti yang sempurna, tetapi apabila hanya

seorang saksi saja (sumpah supletoir) dan sebelum saksi


commit to user

33

memberikan kesaksian, maka harus disumpah sesuai dengan

agamanya.

(2) Dasar Hukum alat bukti saksi

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 168-172 HIR

dan 306-309 R.Bg. Pembuktian dengan saksi pada dasarnya

diperbolehkan dalam segala hal, kecuali jika Undang-

Undang menentukan lain, misalnya tentang persatuan harta

kekayaan perkawinan. Terkait tentang siapa yang dapat

diajukan menjadi sakasi dan yang tidak dapat didengar

sebagai saksi terdapat dalam Pasal 145 HIR, yang berbunyi:

1) Yang tidak dapat didengar sebagai saksi, adalah :

a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut

keturunan yang lurus dari salah satu pihak

b. Suami atau istri salah satu pihak, meskipun telah

bercerai.

c. Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan

benar bahwa mereka sudah berumur lima belas

tahun.

d. Orang gila, walaupun kadang-kadang ingatannya

terang.

2) Akan tetapi keluarga sedarah atau keluarga semenda

tidak akan boleh ditolak sebagai saksi karena keadaan

itu dalam perkara tentang keadaan menuut hukum sipil

daripada orang yang berperkara atau tentang suatu

perjanjian pekerjaan.

3) Orang tersebut dalam Pasal 146 (1) a dan b HIR , tidak

berhak meminta mengundurkan diri daripada memberi

kesaksian dalam perkara yang tersebut dalam ayat di

muka.

Adapun yang dimaksud dengan keluarga sedarah

menurut keturunan lurus adalah meliputi keturunan lurus ke


commit to user

34

atas dan lurus ke bawah. Keluarga sedarah menurut

keturunan lurus ke bawah yaitu anak, cucu, dan seterusnya,

sedangkan menurut keturunan lurus ke atas yaitu orang tua

(bapak, ibu), orang tua dari orang tua (kakek, nenek), dan

seterusnya.

Kemudian yang dimaksud dengan keluarga

semenda ialah hubungan keluarga karena pertalian

perkawinan. Disinipun keluarga semenda menurut

keturunan lurus ke bawah maupun keturunan ke atas.

Keluarga semenda menurut keturunan lurus ke bawah yaitu

menantu, anak tiri. Sedangkan menurut keturunan lurus ke

atas yaitu mertua (baik laki-laki atau perempuan), bapak

atau ibu tiri salah satu pihak.

Pasal 39 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

di pasal ini menyebutkan mengenai alasan-alasan dapat

melakukan perceraian. Kemudian mengenai tata cara

pemeriksaan yang dikehendaki terdapat dalam Pasal 22 ayat

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal

134 Kompilasi Hukum Islam dimana apabila perkara

perceraian didasarkan atas alasan perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus, hakim harus

mendengarkan keluarga dekat atau orang-orang yang dekat

dengan suami istri. Jika ternyata keluarga dekat tidak ada

atau jauh, dan sulit untuk menghadirkan, hakim dapat

meminta siapa-siapa orang yang dekat dengan suami istri.

c) Persangkaan

Alat bukti persangkaan dalam bahasa Belanda dinamakan

Vermoeden, yang di dalam Hukum Acara Islam disebut al

Qarinah yang artinya hal-hal yang mempunyai hubungan atau

pertalian yang erat sedemikian rupa terhadap sesuatu sehingga


commit to user

35

memberikan petunjuk. (Roihan A Rasyid, 2000 : 166).

Persangkaan adalah kesimpulan hakim yang ditarik dari suatu

peristiwa yang telah dianggap terbukti atau peristiwa yang

dikenal ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti, yang

menarik kesimpulan itu adalah Hakim dan Undang-Undang.

Menurut Mukti Arto, Persangkaan ialah kesimpulan yang

ditarik dari suatu peristiwa yang telah dikenal atau dianggap

terbukti kearah suatu peristiwa yang tidak dikenal atau belum

terbukti, baik yang berdasarkan undang – undang atau

kesimpulan yang ditarik oleh hakim (Mukti Arto, 1996 : 169).

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1915 KUHPer

“Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh

undang-undang atau oleh Hakim ditariknya dari suatu

peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak

terkenal“ (gatot Supramono, 1993 : 37).

Persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR dan Pasal 310

R.Bg., sedangkan di KUHper diatur dalam ketentuan Pasal

1915 sampai dengan Pasal 1922. Persangkaan itu sendiri ada

dua, yaitu :

(1) Praesuntiones juris yaitu persangkaan berdasarkaan

Undang-Undang. Menurut pasal 1916 KUHPer, disebut

persangkaan Undang-Undang, karena kesimpulan-

kesimpulan yang ditarik berdasarkan Undang-Undang

dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau

peristiwa-peristiwa tertentu. Misalnya : kekuatan yang oleh

Undang-Undang diberikan kepada suatu putusan hakim

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kekuatan

yang oleh Undang-Undang diberikan kepada pengakuan

atau sumpah salah satu pihak, akan tetapi persangkaan

tersebut dalam hukum acara perdata kita harus dianggap

sebagai perbandingan saja, yang oleh hakim harus masih


commit to user

36

dipertimbangkan, terutama dalam kasus harta benda,

perkawinan, hibah antara suami dan istri, karena hukum

keluarga menurut BW dan hukum keluarga yang diatur

dalam Undang-Undang Perkawinan berbeda. Kekuatan

pembuktian persangkaan berdasarkan undang-undang

bersifat memaksa. Hakim terikat pada ketentuan undang-

undang, kecuali jika dilumpuhkan oleh bukti lawan ( Mukti

Arto, 1996 : 171)

(2) Praesuntiones facti yaitu kesimpulan yang ditarik oleh

hakim. Menurut Mukti Arto (Mukti Arto, 1996 : 169),

Persangkaan yang berupa kesimpulan yang ditarik oleh

Hakim dari keadaan yang timbul di persidangan, seperti :

Tentang sesuatu yang penting dan seksama,

Atau tentang sesuatu yang terang dan pasti,

Dan saling bersesuaian.

Misalnya, perceraian yang didasarkan zina, karena

sulitnya pembuktian karena sukarnya menemukan saksi-

saksi yang melihat sendiri waktu melakukan zina, oleh

karena sudah menjadi yurisprodensi tetap bahwa apabila

dua orang pria dan wanita dewasa yang bukan suami istri

tidur bersama dalam satu kamar yang hanya mempunyai

satu tempat tidur.

Kemudian ada yang membagi lagi bahwa persangkaan itu

dibedakan menjadi dua yaiu berdasarkan kenyataan dan

berdasarkan hukum. Berdasarkan kenyataan, hal ini hakimlah

yang memutuskan berdasarkan kenyataan apakah mungkin dan

sejauh mana kemungkinannya untuk membuktikan suatu

peristiwa atau kejadian dengan peristiwa atau kejadian yang

lain. Persangkaan berdasarkan hukum dibagi menjadi dua,

yaitu:


commit to user

37

(1) Praesuntiones yuris tantum yaitu persangkaan yang

memungkinkan adanya pembuktian lawan.

(2) Praesuntiones yuris et de jure yaitu persangkaan yang

tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

Persangkaan merupakan dugaan hakim. Persangkaan

berdasarkan kenyataan, kekuatan pembuktiannya diserahkan

kepada pertimbangan Hakim. Hakim bebas dalam menemukan

persangkaan berdasarkan kenyataan dan Hakim wajib

mempertimbangkan secara logis. Tentang dugaan dan

kesimpulan yang ditarik Hakim maka ada syarat-syarat dalam

bukti persangkaan Hakim, yaitu :

(1) Dugaan mengenai suatu kejadian harus didasarkan atas

hal-hal yang telah terbukti.

(2) Hakim harus berkeyakinan bahwa hal-hal yang telah

terbukti itu dapat menimbulkan dugaan terhadap

terjadinya sesuatu peristiwa yang lain.

(3) Hakim dalam mengambil dari bukti-bukti itu tidak boleh

mendasarkan keputusannya atas hanya satu dugaan saja.

(4) Dugaan/persangkaan itu harus bersifat penting, seksama,

tertentu dan ada hubungannya satu sama lain.

(5) Persangkaan semacam ini hanya boleh diperhatikan

dalam hal undang-undang membolehkan pembuktian

dengan saksi. (Mukti Arto, 1996 : 170).

Meskipun persangkaan merupakan alat bukti namun tidak

semua persangkaan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Roihan

A. Rasyid memberikan beberapa kriteria persangkaan yang

dapat dijadikan sebagai alat bukti, yaitu :

Menurutnya qarinah tersebut harus jelas dan meyakinkan

sehingga tidak bisa dibantah lagi oleh manusia normal dan

berakal. Kriteria lainnya adalah semua persangkaan menurut

undang-undang di lingkungan peradilan sepanjang tidak jelas-

jelas bertentangan dengan hukum islam (Roihan A. Rasyid,

1991 : 174 ).


commit to user

38

d) Pengakuan

Pengakuan diatur dalam Pasal 174, 175, dan 176 HIR dan

pasal 311 R.Bg serta Pasal 1923-1928 KUHPer. Menurut

hukum acara perdata pengakuan ada dua macam yaitu :

3. Pengakuan yang dilakukan di dalam persidangan.

4. Pengakuan yang dilakukan di luar persidangan.

Kedua pengakuan tersebut berbeda dalam hal nilai

pembuktiannya, berdasarkan Pasal 174 HIR bahwa pengakuan

yang diucapkan di depan hakim menjadi bukti yang cukup

untuk memberatkan orang yang mengakui tersebut, baik

pengakuan tersebut diucapkan sendiri maupun diucapkan oleh

seorang yang istimewa dikuasakan untuk melakukannya

sedangkan pengakuan di luar persidangan berdasarkan Pasal

175 HIR kekuatannya diserahkan kepada hakim.

Pengakuan di depan sidang merupakan keterangan sepihak

baik tertulis maupun lisan yang membenarkan seluruh atau

sebagian peristiwa/kejadian, hak atau hubungan hukum yang

berakibat pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi

dan juga pengakuan merupakan keterangan sepihak yang tidak

memerlukan persetujuan pihak lain. Pengakuan merupakan

pernyataan yang tegas karena pengakuan secara diam-diam

tidak memberikan kepastian kepada hakim tentang kebenaran

suatu peristiwa atau kejadian.

Pengakuan di muka persidangan tidak bisa ditarik kembali,

pengakuan di depan persidangan adalah merupakan bukti yang

sempurna dan mengikat. Sedangkan pengakuan di luar

persdangan merupakan bukti bebas. Perbedaannya lagi bahwa

pengakuan di dalam pesidangan tidak perlu membuktikan lagi,

sedangkan di luar persidangan masih perlu pembuktian lebih

lanjut dengan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.


commit to user

39

e) Bukti sumpah

Dalam hukum acara perdata dikenal alat bukti yang disebut

sumpah. Sumpah adalah keterangan yang diberikan seseorang

dengan mengatasnamakan Tuhannya (Gatot Supramono, 1993

: 44). Sumpah diatur dalam HIR Pasal 155, 156, 157, 158 dan

177.

Sebagai alat bukti dikenal tiga macam sumpah yang

dimaksudkan sebagai alat bukti, yaitu :

(1) Sumpah suppletoir

Sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya

kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian

peristiwa, kejadian yang menjadi sengketa. Untuk sumpah

ini terlebih dahulu harus ada bukti permulaan yang belum

mencakup dan tidak ada alat bukti lain dan kalau ditambah

dengan sumpah suppletoir pemeriksaan perkaranya akan

selesai sehingga hakim dapat menjatuhkan putusannya.

Pembebanan sumpah ini bukan kewajiban akan tetapi

sekedar menjadi wewenangnya untuk itu harus diangkat

syarat-syaratnya (HIR Pasal 155 dan R.Bg Pasal 182).

(2) Sumpah penaksiran

Sumpah penaksiran yang diperintahkan oleh Hakim

karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan

jumlah atau besarnya ganti rugi. Kekuatan pembuktian

sumpah ini sama dengan sumpah suppletoir, bersifat

sempurna dan masih dimungkinkan adanya bukti lawan.

(3) Sumpah decisoir

Sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak

kepada pihak lawannya. Pihak yang meminta disebut

dengan deferent, sedangkan pihak yang harus bersumpah

disebut delaat (HIR Pasal 156 dan R.Bg. Pasal 183).

Sumpah decisoir dapat dibebankan/ diperintahkan


commit to user

40

meskipun tidak ada pembuktian sama sekali, dapat

dilakukan setiap saat selama pemeriksaan persidangan

inisiatif datang dari pihak deferent dan ia pulalah yang

menyusun rumusan atau bunyi sumpahnya dapat

dibebankan secara pribadi, pihak-pihak atau orang yang

diberi kuasa khusus, hakim harus meneliti terlebih dahulu

apakah permintaan itu memenuhi syarat atau tidak. Hakim

dapat menolak atau mengabulkan, seandainya pihak delaat

menolak, maka berakibat kekalahan baginya.


commit to user

41

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 2 : Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Permasalahan yang timbul akibat pertengkaran dalam suatu keluarga

dipicu dari berbagai faktor. Hal demikianlah apabila salah satu pihak tidak

rela, maka akan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Perselisihan

Mengajukan gugatan ke

Pengadilan Agama

Dapat

Diselesaikan

melalui

mediasi

Mediasi

gagal

Proses

persidangan

Pembuktian

Alat bukti pasal

164 HIR :

Surat

Saksi

Persangkaan

Pengakuan

sumpah

Alat bukti memenuhi

syarat dan cara

pembuktianya telah

sesuai peraturan yang

berlaku

Pasal 19 huruf (f) PP

No. 9 Tahun 1975

Putusan


commit to user

42

Salah satu ciri dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga adalah

terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak

mungkin bisa dirukunkan lagi, yang kemudian tidak ada harapan akan

hidup dalam rumah tangga, sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerinah Nomor 9 tahun 1975. Setelah diajukan ke Pengadilan

yang berwenang menangani maka perlu dilakukan pembuktian. Dalam

melakukan pembuktian alat bukti yang diajukan harus memenuhi syarat

dan cara pembuktiannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan alat-

alat bukti tersebut dapat membantu hakim dalam memutus perkara

tersebut.


commit to user

43

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Cara Pembuktian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Perselisihan Dan

Pertengkaran Terus Menerus Di Pengadilan Agama Sukoharjo

1. Perkara di Pengadilan Agama Sukoharjo

Pengadilan Agama Sukoharjo mempunyai wilayah hukum meliputi

12 kecamatan, dimana berdasarkan sumber yang diperoleh dari

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, perkara yang diterima pada

tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 sebagai berikut :

Gambar 3 : Perkara yang diterima di Pengadilan Agama Sukoharjo 2011

Total perkara yang diterima di Pengadilan Agama Sukoharjo sebanyak

1280 perkara pada tahun 2011 tersebut. Dimana perkara-perkara tersebut

meliputi masalah perkawinan, kewarisan, P3HP/penetapan ahli waris.


commit to user

44

Perkara cerai gugat yang diterima di Pengadilan Agama Sukoharjo

pada tahun 2011 ada 805 perkara, dengan rincian sebagai berikut :

Gambar 4 : perkara cerai gugat yang diterima di Pengadilan Agama

Sukoharjo pada tahun 2011

Data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sukoharjo

menunjukkan bahwa tingkat perceraian khususnya cerai gugat cukup

tinggi di Sukoharjo. Perceraian tersebut disebabkan karena

ketidakmampuan untuk saling memahami dan toleransi terhadap

perbedaan-perbedaan yang menimbulkan suatu konflik antara pasangan

suami istri dalam kehidupan berumah tangga. Apabila konflik tidak dapat

terselesaikan dengan baik, maka yang timbul adalah perselisihan-

perselisihan kecil bahkan perselisihan yang berkepanjangan yang bahkan

mungkin akan berakibat putusnya ikatan perkawinan tersebut dengan

perceraian. Namun tidak semua konflik ataupun masalah dapat dijadikan

alasan untuk melakukan perceraian. Hanya hal-hal yang terdapat dalam

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan

perceraian. Perceraian tersebut diajukan ke Pengadilan Agama, maka

berlaku hukum acara peradilan agama. Berdasarkan Pasal 54 Undang-


commit to user

45

Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 tentang Peradilan Agama, bahwa hukum acara yang berlaku pada

pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara

perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan

umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang

ini. Kekhususan tersebut telah diatur secara tegas yaitu tentang

perceraian, yang di dalamnya salah satunya mengatur mengenai

bagaimana cara membuktikannya.

2. Cara pembuktian perkara perceraian

Setiap perkara perdata yang sampai di persidangan Pengadilan,

bermula dari adanya suatu sengketa antara pihak yang satu dengan pihak

yang lainnya. Hal ini dikarenakan antara pihak satu dengan pihak yang

lain atau di sini pihak yang melanggar dan yang dilanggar haknya tidak

dapat diselesaikan melalui jalan perdamaian, maka sesuai dengan prinsip

negara hukum penyelesaian sengketa tersebut dengan melalui jalur

hukum, yaitu gugatan ke Pengadilan. Setelah proses persidangan tentang

perdamaian, jawaban dari tergugat/termohon, replik dari

penggugat/pemohon dan duplik dari tergugat/termohon dan sudah sampai

pada tahap pembuktian, Dalam suatu persidangan, pembuktian

mempunyai peranan yang penting dalam suatu proses pemeriksaan

perkara dalam persidangan di Pengadilan. Dengan adanya pembuktian,

dapat memberikan suatu gambaran yang jelas terhadap suatu peristiwa

yang sedang menjadi sengketa di Pengadilan tersebut. Pembuktian

membantu Hakim dalam memutus suatu peristiwa, maka para pihak pada

sidang pembuktian tersebut diberikan kesempatan untuk membuktikan

pada sidang pembuktian tersebut terkait dengan dalil-dalil

gugatan/permohonan atau bantahan-bantahannya dengan cara atau

langkah-langkah sebagai berikut :


commit to user

46

a. Penggugat mengajukan alat bukti tertulis, misalnya foto copy akta

nikah/duplikat sebagai bukti sahnya perkawinan dan foto copy Kartu

Tanda Penduduk sebagai bukti diri untuk menentukan

kewenangannya. Pihak Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang

mengadili atau tidak dan terkait dengan bukti tersebut apabila foto

copy harus dimeteraikan/dilegalisir ke kantor Pos.

b. Alat bukti tersebut dikonfirmasikan dengan tergugat apakah alat

bukti tersebut benar atau tidak.

c. Penggugat mengajukan saksi sebagai penguat gugatannya dan saksi

tersebut berupa saksi keluarga atau orang lain yang dekat yang

mengetahui, melihat, mendengar langsung tentang kejadian tersebut.

d. Saksi penggugat dipanggil ke persidangan.

e. Hakim menanyakan saksi tersebut tentang identitas saksi.

f. Saksi bersumpah menurut agamanya.

g. Hakim menanyakan tentang kedekatan saksi dengan penggugat dan

tergugat, tentang keadaan keluarga penggugat dan tergugat, tentang

pertengkarannya, sebab pertengkarannya, kapan terjadi

pertengkarannya, frekuensi pertengkarannya, lihat berapa kali

pertengkaran tersebut, sejauh mana tentang pertengkarannya dan

apakah saksi mengetahui sendiri atau tidak dengan kejadian yang

diterangkan di muka persidangan.

h. Keterangan dikonfirmasikan dengan tergugat, bagaimana tentang

keberatan kebenaran atau tidaknya tentang keterangan saksi.

i. Hakim menanyai pihak penggugat apakah ada saksi lagi yang mau

dihadirkan. Jika tidak ada, tergugat diberi kesempatan untuk

mengajukan alat bukti tertulis bila ada sanggahan terhadap bukti

penggugat.

j. Tergugat mengajukan saksi sebagai penguat sanggahannya dan saksi

tersebut berupa saksi keluarga atau orang lain yang dekat yang

mengetahui, melihat, mendengar langsung tentang kejadian tersebut.

k. Saksi tergugat dipanggil.


commit to user

47

l. Kemudian ditanya identitas dan kesediaannya menjadi saksi.

m. Bersumpah.

n. Ditanyakan sebagaimana saksi penggugat.

o. Dikonfirmasikan dengan penggugat dengan keberatan tidaknya,

kebenaran tidaknya dengan keterangan saksi tergugat.

p. Disamping itu saksi penggugat atau saksi tergugat dimintai

pendapatnya tentang kesediaannya atau dapat tidaknya untuk

menasehati.

Apabila para pihak tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya

dengan bukti-bukti tersebut baik tertulis maupun para saksi, maka

Majelis Hakim bermusyawarah untuk menentukan putusannya.

Dalam perkara perceraian, meskipun para pihak telah ada

pengakuan, Pembuktian tetap dilakukan karena apabila hanya berpegang

pada pengakuan para pihak tersebut ditakutkan akan terjadi suatu

kebohongan yang dapat merugikan pihak lain, seperti anak atau pihak-

pihak lain yang terkait. Karena dalam perkara perceraian yang berat

adalah akibat dari perceraian tersebut.

3. Cara pembuktian perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan

pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo

Dilihat dengan seksama, cara pembuktian perkara perceraian dengan

perselisihan dan pertengkaran terus menerus hampir sama dengan

pembuktian perkara pada umumnya, meskipun demikian pada perkara

perceraian dengan alasan perselisihan atau pertengkaran terus menerus

ada hal yang berbeda dengan perkara lainnya dalam hal pembuktiannya.

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan atau pertengkaran terus-

menerus terjadi dimana suami istri saling berselisih, dan sudah tidak

dimungkinkan lagi untuk rukun kembali, tetapi pihak istri tidak

mempunyai alasan yang kuat untuk bercerai, sedang suami bersiteguh

tidak mau menceraikannya. Padahal di sini perselisihan antara suami

dengan istri merupakan suatu peristiwa yang sifatnya rahasia dan


commit to user

48

cenderung ditutupi dalam kehidupan rumah tangga sudah tentu tidak

akan dibuat dalam bentuk tulisan untuk kepentingan pembuktian seperti

peristiwa perdata lainnya. Peristiwa tersebut hanya dapat diketahui oleh

mereka yang kebetulan berada di tempat kejadian dengan melihat dan

mendengar sendiri peristiwanya.

Dalam hal ini yang dibuktikan dalam masalah perselisihan dan

pertengkaran terus menerus adalah tentang sahnya perkawinan, identitas

dan juga retaknya keluarga, berupa terjadinya perselisihan dan

pertengkaran serta sebab-sebab atau semua unsur yang terdapat dalam

gugatannya. Adapun beban pembuktiannya adalah diberikan secara

seimbang kepada penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon.

Hal ini Hakimlah yang menyatakan para pihak diberikan kesempatan

untuk membuktikan sebagaimana telah disebutkan pada cara-cara

pembuktian tadi bahwa setelah penggugat membuktikannya lalu tergugat

diberi kesempatan untuk menanggapi alat bukti yang disampaikan oleh

penggugat dan diberikan juga untuk membuktikan dan begitu juga

sebaliknya penggugat juga diberi kesempatan untuk menanggapinya alat

bukti yang disampaikan oleh tergugat.

Untuk lebih jelasnya penulis memberikan suatu gambaran mengenai

pembuktian suatu perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan

pertengkaran terus menerus melalui putusan Pengadilan Agama Nomor

0213/Pdt.G/2012/PA.Skh, perkara tersebut pihak penggugat berinisial

SW binti SI, sedangkan pihak tergugat berinisial YT bin KW. Bahwa

untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan

alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor

3311085706890001 tanggal 22 Maret 2007 yang dikeluarkan

oleh Camat Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup

dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta

isinya tidak dibantah oleh pihak tergugat (Bukti P-1);


commit to user

49

2. Foto copy kutipan Akta Nikah Nomor: 435/61/IX/2011 tanggal 20

September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup

dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta

isinya tidak dibantah oleh tergugat (Bukti P-2);

3. Surat pernyataan penggugat tertanggal 30 April 2012 (Bukti P-3);

4. Transkrip SMS yang dibuat oleh penggugat tertanggal 30 April

2012 (Bukti P-4);

5. Foto copy surat perjanjian tanggal 27 Desember 2012 yang

ditandatangani oleh penggugat dan tergugat serta kedua orang

saksi yang diketahui oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan

Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup dan sudah

dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya dan isinya diakui

oleh pihak tergugat (Bukti P-5);

Bahwa di samping itu, penggugat telah mengajukan bukti saksi

masing-masing sebagai berikut:

Saksi I penggugat bernama SI bin WK, umur 53 tahun, pekerjaan buruh,

bertempat tinggal Dusun Godegan Rt.001, Rw.015, Desa Wirun,

Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, mempunyai hubungan

keluarga dengan penggugat sebagai ayah kandung penggugat, dibawah

sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang

menikah pada bulan September 2011;

Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama di

rumah orang tua tergugat selama 1,5 bulan dan belum dikaruniai

anak;

Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sering

bertengkar karena pernikahannya dijodohkan oleh saksi dan orang

tua tergugat disamping itu tergugat cemburu;

Bahwa sejak oktober 2011 penggugat dengan tergugat berpisah

tempat tinggal hingga sekarang karena penggugat dipulangkan ke


commit to user

50

rumah saksi dengan dipasrahkan oleh tergugat kepada saksi,

sedangkan tergugat hidup bersama dengan orang tuanya sendiri dan

selama pisah antara penggugat dan tergugat tidak lagi

berhubungan;

Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat,

tetapi tidak berhasil;

Saksi II penggugat bernama SH bin TA umur 48 tahun, pekerjaan buruh,

bertempat tinggal di dusun Godegan, Rt. 001, Rw. 015, Desa Wirun,

Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, tidak mempunyai

hubungan keluarga dengan penggugat dimana saksi adalah sebagai

tetangga penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan

sebagai berikut:


menikah pada bulan september 2011;



anak;


bertengkar karena tergugat cemburu penggugat menjalin cinta

dengan laki-laki lain;

Bahwa sejak oktober 2011 penggugat dan tergugat berpisah tempat

tinggal hingga sekarang karena penggugat dipulangkan ke rumah

orang tua penggugat dengan dipasrahkan oleh tergugat dan selama

pisah antara penggugat dan tergugat tidak lagi berhubungan;

Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan penggugat dan

tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi III penggugat bernama SW bin SRD umur 27 tahun, pekerjaan

karyawan swasta, bertempat tinggal di dusun Godegan Rt. 001 Rw. 015,

desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, mempunyai

hubungan keluarga dengan penggugat sebagai kakak kandung penggugat,

dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:


commit to user

51





anak;


bertengkar karena pernikahannya dijodohkan oleh orang tuanya

dan tidak ada saling mencintai;

Bahwa sejak oktober 2011 penggugat dan tergugat berpisah tempat

tinggal hingga sekarang karena penggugat dipulangkan ke rumah

orang tua penggugat dengan dipasrahkan oleh tergugat dan selama

pisah antara penggugat dan tergugat tidak lagi berhubungan;



Bahwa tergugat telah mengajukan bukti untuk melumpuhkan bukti

penggugat sebagai berupa saksi-saksi:

Saksi I tergugat bernama SWN bin MDY, umur 59 tahun, pekerjaan

perangkat desa, bertempat tinggal di dusun Kerten, Rt. 002, Rw. 004,

Desa Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, tidak

mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat, saksi sebagai

tetangga tergugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan

sebagai berikut:




rumah orang tua tergugat selama 2 bulan dan belum dikaruniai

anak;

Bahwa sejak bulan Oktober 2011 rumah tangga penggugat dan

tergugat tidak harmonis saling bertengkar karena pernikahannya

dijodohkan, penggugat kurang perhatian dengan tergugat dan

tergugat cemburu terhadap penggugat;


commit to user

52



Saksi II tergugat bernama YTM binti KW, umur 40 tahun, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di dusun Kerten Rt. 002, Rw. 004, desa Ngombakan,

Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, mempunyai hubungan

keluarga dengan tergugat dimana saksi sebagai kakak kandung tergugat,

dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang




anak;


bertengkar karena penggugat tidak perhatian terhadap tergugat;

Bahwa sejak Oktober 2011 penggugat dengan tergugat berpisah

tempat tinggal hingga sekarang karena penggugat berada di rumah

orang tua penggugat sendiri dan tergugat juga di rumah orang tua

tergugat sendiri;



Pertimbangan hukum secara singkatnya dalam putusan Pengadilan

Agama Nomor 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh dalam hal pembuktiannya,

sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk

telah ternyat penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan

Agama Sukoharjo, maka perkara ini secara relative juga merupakan

kompetensi Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang bahwa bukti P.2 akta perkawinan yang dikeluarkan

oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan

aslinya serta isinya tidak dibantah oleh tergugat, oleh karena itu akta

tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat para pihak yang


commit to user

53

berperkara sehingga telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah

suami istri yang sah;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa surat pernyataan penggugat,

P.4 berupa transkrip SMS dan P.5 berupa surat perjanjian yang isinya

tidak dibantah oleh tergugat, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai

pembuktian yang penuh dan mengikat para pihak yang berperkara,

sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat terindikasi bahwa

rumah tangganya sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa para saksi penggugat maupun para saksi dari

tergugat telah menerangkan dibawah sumpah berdasarkan agama dan

kepercayaannya yang dianut oleh para saksi maka keterangan saksi

tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi I, II dan III penggugat

menjelaskan antara penggugat dan tergugat bertengkar yang disebabkan

pernikahannya dijodohkan orang tua dan tergugat bersifat pencemburu

terhadap penggugat, sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan karena

penggugat dipulangkan ke rumah orang tuanya oleh tergugat, penggugat

dan tergugat sudah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi I dan II tergugat menerangkan bahwa

antara penggugat dan tergugat sering bertengkar karena pernikahannya

dijodohkan dan penggugat kurang perhatian terhadap tergugat, dan

sekarang sudah berpisah tempat tinggal, penggugat ikut orang tuanya

sendiri dan tergugat juga bersama dengan orang tua tergugat sendiri yang

hingga sekarang sudah 4 bulan, dan pihak keluarga sudah merukunkan

penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa apa yang diterangkan tersebut didasarkan pada

pengelihatan, pendengaran, pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta

yang diterangkannya serta tidak ada saksi pihak lawan yang

menerangkan bahwa ia seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat

adil) maka Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka keterangan saksi

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;


commit to user

54

Menimbang, bahwa para saksi penggugat maupun dari tergugat

adalah orang dekat dari penggugat maupun tergugat maka hal ini telah

sesuai dengan maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi penggugat yang

didukung oleh saksi-saksi tergugat dan bukti tertulis, telah terbukti fakta-

fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, antara penggugat dan tergugat sering bertengkar

penyebabnya karena pernikahannya dijodohkan oleh orang

tuanya masing-masing, tergugat cemburu dan penggugat kurang

memperhatikan tergugat;

2. Bahwa, sejak Oktober 2011, empat (4) bulan terakhir ini antara

penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat

pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan tergugat tetap berada

di rumah orang tua tergugat sendiri, dan selama pisah tidak ada

hubungan lahir maupun batin;

3. Bahwa, keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan


Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah

dan tidak bisa dirukunkan kembali dalam rumah tangganya.

Dalam pembuktian perkara tersebut para pihak yaitu dari penggugat,

saksinya merupakan ayah kandung penggugat sendiri, kemudian tetangga

penggugat dan yang terakhir kakak kandung penggugat itu sendiri,

sedangkan dari tergugat saksinya tetangga tergugat dan kakak kandung

tergugat itu sendiri, karena mereka yang kebetulan berada di tempat

kejadian dengan melihat, mendengar, dan mengetahui sendiri

peristiwanya. Setelah itu, tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi

saksi penggugat dan tergugat juga diberi kesempatan untuk menanggapi

saksi penggugat. Alat bukti tertulis yang digunakan juga diakui oleh

tergugat.


commit to user

55

Menurut para Hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo yang

memeriksa dan memutus Perkara Nomor: 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh,

yaitu:

a. Menurut Abdul Basir selaku Hakim Anggota dua (2)

Cara pembuktian dalam perkara cerai gugat dengan alasan

perselisihan dan pertengkaran terus menerus hampir sama dengan

pembuktian perkara-perkara perceraian pada umumnya, yaitu

Penggugat mengajukan alat bukti tertulis, misalnya foto copy akta

nikah/duplikat sebagai bukti sahnya perkawinan dan foto copy Kartu

Tanda Penduduk sebagai bukti diri untuk menentukan

kewenangannya. Pihak Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang

mengadili atau tidak dan terkait dengan bukti tersebut apabila foto

copy harus dimeteraikan/dilegalisir ke kantor Pos, yang kemudian

alat bukti tersebut dikonfirmasikan dengan tergugat apakah alat bukti

tersebut benar atau tidak. Selanjutnya penggugat mengajukan saksi

sebagai penguat gugatannya dan saksi tersebut berupa saksi keluarga

atau orang lain yang dekat yang mengetahui, melihat, mendengar

langsung tentang kejadian tersebut. Saksi penggugat dipanggil ke

persidangan untuk selanjutnya Hakim menanyakan saksi tersebut

tentang identitas saksi. Setelah selesai menanyakan identitas saksi

tersebut, dilanjutkan Saksi bersumpah menurut agamanya. Setelah

itu Hakim menanyakan tentang kedekatan saksi dengan penggugat

dan tergugat, tentang keadaan keluarga penggugat dan tergugat,

tentang pertengkarannya, sebab pertengkarannya, kapan terjadi

pertengkarannya, frekuensi pertengkarannya, lihat berapa kali



diterangkan di muka persidangan. Keterangan dikonfirmasikan

dengan tergugat, bagaimana tentang keberatan kebenaran atau

tidaknya tentang keterangan saksi. Hakim menanyai pihak

penggugat apakah ada saksi lagi yang mau dihadirkan. Jika tidak


commit to user

56

ada, tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti tertulis

bila ada sanggahan terhadap bukti penggugat. Apabila ada suatu

keberatan, tergugat harus dapat membuktikan keberatannya tersebut,

dengan menghadirkan saksi, Saksi tergugat dipanggil kemudian

ditanya identitas dan kesediaannya menjadi saksi untuk selanjutnya

saksi tergugat tersebut bersumpah menurut agamanya, dan

ditanyakan sebagaimana saksi penggugat. Terakhir dikonfirmasikan

dengan penggugat bagaimana tentang keberatan kebenaran atau

tidaknya tentang keterangan saksi tergugat, disamping itu saksi

penggugat atau saksi tergugat dimintai pendapatnya tentang

kesediaannya atau dapat tidaknya untuk menasehati.

b. Menurut Makali selaku Hakim Ketua Majelis

Beliau mengatakan tentang cara pembuktiannya sama

dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Abdul Basir. Beliau juga

menjelaskan bahwa dalam kasus tersebut perselisihan antara suami

dengan istri bersifat rahasia dan sudah tentu tidak akan dibuat dalam

bentuk tulisan untuk kepentingan pembuktian seperti peristiwa

perdata lainnya. Peristiwa tersebut hanya dapat diketahui oleh

mereka yang kebetulan berada di tempat kejadian dengan melihat

dan mendengar sendiri peristiwanya. Hakim di dalam memberikan

pembuktian kepada para pihak sesuai dengan asas-asas hukum acara

perdata yaitu para pihak diberi kesempatan yang sama untuk

membuktikannya. Pembuktian dalam perkara Nomor

0213/Pdt.G/2012/PA.Skh sama dengan perkara perdata lainnya

hanya bedanya dalam pemeriksaan perkaranya saksi yang digunakan

dapat menggunakan saksi keluarga hal ini dikarenakan peristiwa

tersebut hanya dapat diketahui oleh mereka yang kebetulan berada di

tempat kejadian dengan melihat dan mendengar sendiri peristiwanya,

sedangkan yang berada di dekat tempat kejadian biasanya anggota

keluarga atau tetangga dekat.


commit to user

57

Dalam hal pembuktian saksi, saksi sebelum memberikan

keterangan harus bersumpah terlebih dahulu, karena hal ini

merupakan syarat formal dalam persidangan. Tentang keterangan

satu persatu, saksi penggugat dipanggil terlebih dahulu dan

menerangkannya, lalu setelah selesai baru saksi tergugat dipanggil

masuk dan menerangkan sampai selesai, yang pada intinya saksi

yang menghadap dipanggil satu persatu untuk masuk ruang

persidangan. Selanjutnya saksi ditanya tentang identitasnya, yang

pada intinya Hakim menanyakan kepada saksi tentang nama,

pekerjaan, umur, tempat tinggal, dan tentang hubungannya dengan

penggugat dan tergugat.

Mengenai pembuktian dengan alat bukti tertulis, Beliau

juga menambahkan terkait dengan cara pembuktian dengan

menggunakan alat bukti tertulis yang bentuk foto copy, maka alat

bukti tersebut harus dimeteraikan terlebih dahulu ke kantor pos. Hal

ini juga berlaku di Pengadilan Agama Sukoharjo, yang telah

diserahkan kepada Hakim untuk dijadikan alat bukti.

c. Menurut Achmad Baidlowi selaku Hakim Anggota satu (1)

Beliau mengatakan cara pembuktian perkara perceraian

dengan alasn perselisihan dan pertengkaran terus menerus sama

dengan pembuktian perkara persidangan yang lainnya. Hanya di sini

keluarga sedarah atau semenda dapat didengar sebagai saksi. Hal ini

dikarenakan keluarga sedarah atau semenda dipandang lebih

mengetahui peristiwa yang terjadi. Dengan mendengar keterangan

saksi tersebut Hakim dapat menilai sampai sejauh mana perselisihan

antara suami istri tersebut terjadi, keadaan keluarga penggugat dan

tergugat, tentang pertengkarannya, sebab pertengkarannya, kapan

terjadi pertengkarannya, frekuensi pertengkarannya, lihat berapa kali



diterangkan di muka persidangan. Perkara perceraian yang


commit to user

58

didasarkan percekcokkan dan pertengkaran tersebut bisa dikatakan

syiqaq atau hanya perselisihan dan pertengkaran saja tergantung dari

tingkat keadaan dan unsurnya.

Berdasarkan uraian tersebut berarti dapat ditemukan bahwa

putusan Nomor: 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh cara pembuktiannya sudah

tepat dan sesuai dengan tata cara pembuktian Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam,

dimana apabila perkara perceraian didasarkan atas alasan perselisihan

dan pertengkaran yang terus menerus, hakim harus mendengarkan

keterangan keluarga dekat atau orang-orang yang dekat dengan suami

istri, dikarenakan peristiwa tersebut hanya dapat diketahui oleh mereka

yang kebetulan berada di tempat kejadian dengan melihat dan mendengar

sendiri peristiwanya, sedangkan yang berada di dekat tempat kejadian

biasanya anggota keluarga atau tetangga dekat. Pembuktian putusan

Nomor: 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh, Hakim mengacu pada Pasal 22 ayat

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi

Hukum Islam saja karena perceraian dengan alasan perselisihan dan

pertengkaran terus menerus tersebut belum sampai dikatakan Syiqaq. Hal

ini berarti dalam hal cara pembuktiannya Hakim belum sampai

mengangkat Hakam, dikarenakan alasan perceraian yang didasarkan

percekcokkan dan pertengkaran tersebut belum sampai kepada tingkat

darurat dan tidak mengandung unsur-unsur yang membahayakan.

Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus

tersebut belum sampai dikatakan Syiqaq, sehingga tidak sampai

mengangkat hakam karena Hakim telah dapat mengetahui sebab-sebab

pertengkarannya dari keterangan saksi-saksi tersebut dan telah

mempunyai gambaran yang jelas atas persengketaan yang terjadi.

Dalam pembuktian perkara tersebut, saksi sebelum memberikan

keterangan telah bersumpah terlebih dahulu, karena hal ini merupakan

syarat formal dalam persidangan. Hal ini berarti telah sesuai dengan

Pasal 147 HIR, yaitu jika tidak diminta mengundurkan diri atau jika


commit to user

59

penolakan itu dianggap tidak beralasan buat memberikan kesaksiannya,

maka sebelum saksi itu memberikan keterangannya, ia terlebih dahulu

disumpah menurut agamanya.

Putusan Nomor: 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh, saksi penggugat telah

dipanggil terlebih dahulu dan menerangkannya, setelah itu Hakim

menanyakan kepada pihak tergugat apakah ada saksi selanjutnya, apabila

tidak ada lalu setelah selesai baru saksi tergugat dipanggil masuk dan

menerangkan sampai selesai, hal ini telah sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR

dan Pasal 171 ayat (1) RBg. Intinya saksi yang menghadap dipanggil satu

persatu untuk masuk ruang persidangan. Selanjutnya saksi ditanya

tentang identitasnya, hal ini berarti telah sesuai dengan Pasal 144 ayat (2)

HIR dan Pasal 171 ayat (2) RBg, menyebutkan Ketua menanya namanya,

pekerjaannya, umurnya, dan tempat diam atau tinggalnya, lagi pula

apakah mereka itu berkeluarga sedarah dengan kedua belah pihak atau

salah satu dari padanya, atau karena berkeluarga semenda, dan jika ada,

berapa pupu, dan apakah mereka makan gaji atau jadi bujang pada salah

satu pihak. Saksi dalam putusan Nomor: 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh

tersebut tidak atas dasar mendengar dari orang lain (Testimonium de

Auditu). Saksi-saksi dalam putusan tersebut telah mengetahui sendiri,

mendengar sendiri, dan melihat sendiri. Saksi tersebut tidak boleh atas

dasar mendengar dari orang lain (Testimonium de Auditu), karena hal

tersebut bukan merupakan alat bukti.

Hakim harus memerintahkan para pihak yang berperkara untuk

menunujukkan akta yang asli guna dicocokkan dengan foto copy yang

telah diserahkan kepada Hakim untuk dijadikan alat bukti. Terkait

dengan cara pembuktian dengan menggunakan alat bukti tertulis yang

bentuk foto copy, secara formal maka alat bukti tersebut harus

dimeteraikan terlebih dahulu ke kantor pos. Maka hal ini telah sesuai

dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang

Bea Meterai, yaitu:


commit to user

60

(3) Dikenakan Bea Meterai sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) atas

dokumen yang digunakan sebagai pembuktian di muka Pengadilan :

a. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;

b. Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai

berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau

digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula;

Berdasarkan hal tersebut, menurut Penulis cara pembuktian perkara

perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut telah tepat dan

sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Seperti yang telah dituangkan

sebelumnya bahwa cara pembuktiannya telah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

B. Kekuatan Alat Bukti Yang Digunakan Dalam Perkara Cerai Gugat

Dengan Alasan Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Di

Pengadilan Agama Sukoharjo

Seperti yang telah ditulis penulis dalam Bab II bahwa Dalam hukum

acara perdata menurut HIR Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang

berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti

yang ditentukan Undang-Undang. Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata

sesuai Pasal 164 HIR ada 5 macam, ialah :

a. Alat bukti surat

b. Bukti saksi

c. Persangkaan

d. Pengakuan

e. Bukti sumpah

Bukti-bukti tersebutlah nantinya yang akan membantu hakim dalam memutus

suatu perkara.

Di Pengadilan Agama Sukoharjo setelah Penulis mengamati dan

menanyakan kepada para Hakim bahwa alat bukti yang digunakan berupa alat

bukti tertulis yaitu akta autentik dan para saksi. Dalam hal saksi di Pengadilan

Agama Sukoharjo ada yang menggunakan saksi orang lain, yang biasanya


commit to user

61

terdiri dari tetangga dekat atau teman dekat yang mengetahui

peristiwa/kejadian yang saksi lihat atau ketahuannya dalam hal/peristiwa

yang diajukan oleh para pihak.

Di samping menggunakan tetangga dekat sebagai saksi dari orang lain,

juga ada yang menggunakan saksi dari keluarganya, yaitu keluarga sedarah

dan semenda dari para pihak sebagaimana ketentuan pasal 145 ayat (2) HIR

seperti ayah, ibu, paman, bibi, kakak atau adik bahkan anak atau seorang

yang dianggap sebagai keluarga atau orang lain sebagai wakil dari keluarga,

yang dalam hal ini harus orang-orang yang oleh Undang-Undang dipandang

mengetahui peristiwanya. Untuk saksi keluarga biasanya digunakan dalam

perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus

menerus dan juga syiqaq. Saksi dari keluarga tersebut merupakan dari garis

lurus ke atas, ke bawah maupun menyamping atau orang lain yang dianggap

dekat dengan para pihak sebagai wakil dari keluarganya, hal mana harus

mengetahui, mendengar dan melihat sendiri peristiwa yang dilakukan oleh

para pihak.

Menurut para Hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa

dan memutus perkara Nomor: 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh, yaitu :

a. Menurut Abdul Basir selaku Hakim Anggota Dua (2)

Beliau mengatakan bahwa dalam suatu perceraian alat bukti tertulis

yang penting untuk pembuktian adalah akta nikah. Menurut beliau Akta

nikah merupakan bukti autentik penggugat dan tergugat telah menikah

secara sah, sehingga hal ini sesuai dengan prinsip perkawinan yang

tercantum dalam Undang-Undang perkawinan yaitu untuk menjamin

kepastian hukum. Beliau menambahkan bahwa hal tersebut telah

ditegaskan pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang

menyebutkan “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai

Pencatatan tidak mempunyai kekuatan hukum”, di samping itu juga

ditegaskan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 yang bunyinya “pencatatan perkawinan dari mereka yang

melangsungkan perkawinannya menurut agama islam dilakukan oleh


commit to user

62

Pegawai Pencatat”. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut, maka setelah akta nikah ditandatangani,

perkawinan seseorang telah resmi menurut hukum. Oleh sebab itu,

perkawinan tersebut harus dilindungi oleh hukum serta adanya hubungan

hukum nikah suami istri telah dilindungi oleh hukum. Dikatakan juga

bahwa perkawinan bagi orang yang menikah menurut hukum islam

hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pejabat

Pencatat Nikah (PPN).

Oleh sebab itu, dalam pembuktian perkara perceraian yang

dijadikan sebagai alat bukti bahwa penggugat dan tergugat telah

menikah adalah dengan kutipan akta nikah. Akta nikah tersebut

membuktikan bahwa sebelumnya penggugat dan tergugat benar telah

melangsungkan suatu perkawinan.

Kemudian mengenai Kartu Tanda Penduduk menurut beliau

merupakan bukti diri dari Penggugat untuk membuktikan tentang

keberadaan penggugat. Hal ini dibuktikan dengan bukti yang masih

berlaku yaitu Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tentang

kependudukan yang lain yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang,

misalnya Kartu Tanda Penduduk sementara. Mengenai saksi-saksi yang

digunakan di Pengadilan Agama Sukoharjo dalam perkara perselisihan

dan pertengkaran terus menerus dapat menggunakan saksi keluarga atau

tetangga perkara perceraian atas dasar alasan perselisihan dan

pertengkaran terus menerus diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam,

dimana apabila perkara perceraian didasarkan atas alasan perselisihan

dan pertengkaran yang terus menerus, hakim harus mendengarkan

keluarga dekat atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

b. Menurut Makali selaku Hakim Ketua Majelis

Mengenai alat bukti tertulis, hal-hal yang telah diakui oleh pihak

lawan maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai pembuktian yang


commit to user

63

penuh dan mengikat. Kemudian apabila pihak lawan tidak

menanggapinya dan tidak ada bukti lain yang melemahkan bukti tersebut

maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah diakui

kebenarannya. Beliau juga mengatakan mengenai Akta Nikah merupakan

bukti autentik penggugat dan tergugat telah menikah secara sah.

Dikarenakan dalam suatu proses perceraian yang dibuktikan terlebih

dahulu adalah kedua pihak tersebut telah melakukan suatu pernikahan.

Maka untuk membuktikan perkawinan tersebut dengan menggunakan

Akta Nikah.

Mengenai Kartu Tanda Penduduk untuk menentukan Kewenangan

Relatif Pengadilan Agama untuk mengadili. Hal ini menunjukkan

Pengadilan mana yang berwenang dalam mengadili perkara tersebut. Di

sini Kartu tanda Penduduk penggugat menunujukkan tempat tinggalnya

di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, maka secara relative

merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sukoharjo.

c. Menurut Achmad Baidlowi selaku Hakim Anggota Satu (1)

Beliau menjelaskan alat bukti tertulis yang digunakan dalam

perkara tersebut, yaitu surat pernyataan penggugat tertanggal 30 April

2012, transkrip SMS yang dibuat penggugat tertanggal 30 April 2012,

foto copy surat perjanjian tanggal 27 Februari 2012 yang ditandatangani

oleh penggugat dan tergugat serta kedua orang saksi yang diketahui oleh

Kepala Urusan Agama Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo

merupakan alat bukti yang digunakan untuk menunjukkan indikasi

bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi suatu perselisihan dan

pertengkaran yang menjadi sebab perceraian tersebut terjadi.

Berdasarkan putusan Nomor: 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh dan pendapat

Hakim di atas berarti di sini dapat ditemukan bahwa putusan Nomor:

0213/Pdt.G/2012/PA.Skh alat bukti yang digunakan telah memenuhi syarat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai alat

bukti tertulis yang digunakan, yaitu Akta Nikah merupakan bukti autentik

penggugat dan tergugat telah menikah secara sah. Berdasarkan pada Pasal 7


commit to user

64

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “perkawinan hanya

dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat

Nikah”. Dikarenakan dalam suatu proses perceraian yang dibuktikan terlebih

dahulu adalah kedua pihak tersebut telah melakukan suatu pernikahan. Maka

untuk membuktikan perkawinan tersebut dengan menggunakan Akta Nikah.

Ditegaskan pula dalam Pasal 165 HIR yang menyebutkan surat (Akte) yang

syah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai

umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi

kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak

daripadanya, tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga

tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaja, dalam hal

terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan dengan perihal

pada surat (akte) itu. Maka, Akta Nikah merupakan bukti yang sah dan telah

memiliki kekuatan hukum yang penuh dan mengikat.

Mengenai alat bukti tertulis lainnya dalam putusan Nomor:

0213/Pdt.G/2012/PA.Skh seperti surat pernyataan penggugat tertanggal 30

April 2012, transkrip SMS yang dibuat penggugat tertanggal 30 April 2012,

foto copy surat perjanjian tanggal 27 Februari 2012 yang ditandatangani oleh

penggugat dan tergugat serta kedua orang saksi yang diketahui oleh Kepala

Urusan Agama Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan

pernyataan Achmad Baidlowi selaku Hakim Anggota 1 merupakan alat bukti

yang digunakan untuk menunjukkan indikasi bahwa antara penggugat dan

tergugat telah terjadi suatu perselisihan dan pertengkaran yang menjadi sebab

perceraian tersebut telah terjadi. Jadi, alat bukti tertulis seperti surat

pernyataan penggugat tertanggal 30 April 2012, transkrip SMS yang dibuat

penggugat tertanggal 30 April 2012, foto copy surat perjanjian tanggal 27

Februari 2012 yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat serta kedua

orang saksi yang diketahui oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan

Mojolaban, Kabupaten Sukoharjotersebut sebagai bukti petunjuk yang

membuktikan bahwa pertengkaran itu sudah terjadi sebelumnya. Dimana nilai

pembuktiannya tergantung penilaian Hakim. Jika isinya mengandung fakta


commit to user

65

maka dapat dipergunakan sebagai bukti permulaan atau sebagai surat

keterangan yang memerlukan dukungan alat bukti lain.

Saksi yang digunakan para pihak dalam putusan Nomor:

0213/Pdt.G/2012/PA.Skh adalah saksi keluarga dan tetangga yaitu dari

penggugat dari ayah kandung penggugat, tetangga penggugat, kakak kandung

penggugat. Sedangkan dari tergugat yaitu tetangga tergugat dan kakak

kandung tergugat. Saksi yang digunakan dalam perkara tersebut telah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini telah sesuai

dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dimana apabila perkara perceraian

didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus,

hakim harus mendengarkan keterangan dari keluarga dekat atau orang-orang

yang dekat dengan suami istri. Maka, berdasar pada Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum

Islam saksi keluarga diperbolehkan dimintai keterangannya dalam

persidangan perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran

terus menerus. Sehingga alat-alat bukti saksi dalam putusan Nomor:

0213/Pdt.G/2012/PA.Skh sudah sah dan mempunyai nilai kekuatan

pembuktian sempurna maksudnya Hakim dalam memutus perkara Nomor:

0213/Pdt.G/2012/PA.Skh sudah cukup mengacu pada alat bukti saksi yang

ada karena saksi-saksi dalam perkara Nomor: 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh telah

mengetahui, melihat, dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran

antara penggugat dengan tergugat.

Oleh karena itu, Pengadilan Agama Sukoharjo telah tepat didalam

menerapkan alat bukti dalam putusan Nomor: 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh.

Sekali lagi menyatakan bahwa dalam putusan tersebut alat bukti yang

digunakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


commit to user

66

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Cara pembuktian perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan

pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo berbeda

dengan pembuktian perkara-perkara yang lainnya. Pembuktian perkara

cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus

berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dimana apabila perkara perceraian

didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus,

hakim harus mendengarkan keterangan keluarga dekat atau orang-orang

yang dekat dengan suami istri. Hal ini untuk mengungkapkan sifat-sifat

pertengkarannya, sebab-sebab pertengkarannya atau dengan kata lain

memperoleh gambaran yang jelas atas persengketaan yang terjadi.

2. Alat bukti yang digunakan dalam putusan Nomor:

0213/Pdt.G/2012/PA.Skh adalah alat bukti tertulis berupa foto copy Akta

Nikah, foto copy Kartu Tanda Penduduk, surat pernyataan penggugat

tertanggal 30 April 2012, transkrip SMS yang dibuat penggugat tertanggal

30 April 2012, foto copy surat perjanjian tanggal 27 Februari 2012 yang

ditandatangani oleh penggugat dan tergugat serta kedua orang saksi yang

diketahui oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Mojolaban, Kabupaten

Sukoharjo. Secara formal, alat bukti tertulis yang foto copy tersebut telah

dimeteraikan di Kantor Pos. Terdapat alat bukti autentik yang sah yaitu

Akta Nikah yang membuktikan sahnya pernikahan penggugat dengan

tergugat dan telah memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat

maksudnya Hakim harus menganggapnya benar serta tidak memerlukan

pembuktian lain dalam membuktikan pernikahan antara penggugat dengan

tergugat. Terdapat pula alat bukti tertulis petunjuk bahwa antara

penggugat dan tergugat telah terjadi suatu perselisihan dan pertengkaran

yang menjadi sebab perceraian terjadi seperti surat pernyataan penggugat,

transkrip SMS, foto copy surat perjanjian dimana nilai pembuktiannya


commit to user

67

tergantung pada penilaian Hakim karena dapat dipergunakan sebagai bukti

permulaan. Saksi-saksi yang digunakan juga telah tepat dan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu saksi dari keluarga dan

orang-orang dekat dari penggugat atau dari tergugat, dengan mengacu

pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga alat bukti saksi dalam

putusan Nomor: 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh mempunyai nilai kekuatan

pembuktian sempurna maksudnya Hakim dalam memutus perkara Nomor:

0213/Pdt.G/2012/PA.Skh sudah cukup mengacu pada alat bukti saksi yang

ada karena saksi-saksi dalam perkara Nomor: 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh

telah mengetahui, melihat, dan mendengar sendiri perselisihan dan

pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat.

B. Saran

1. Di dalam memutus suatu perkara, Hakim tetap berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan diharapkan para Hakim di

Pengadilan Agama bisa berijtihad dengan sungguh-sungguh supaya

melahirkan hukum baru.

2. Berkaitan dengan hal tersebut, maka para Hakim, panitera, pegawai

Peradilan terutama di Peradilan Agama untuk terus menambah ilmunya,

meneruskan studinya maupun membaca literatur-literatur untuk menambah

wawasan dan pengetahuannya agar wawasan dan pengetahuannya menjadi

lebih luas. Semakin luas wawasan dan pengetahuannya khususnya bagi

Hakim akan semakin mempermudah dalam memeriksa, mengadili dan

memutus suatu perkara.

Documents

STUDI ANALISIS TERHADAP PEMBUKTIAN PERKARA CERAI …/Studi... · perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus ... Akta Nikah memiliki kekuatan hukum