STRATEGI, PERMASALAHAN DAN SOLUSI ...sibima.pu.go.id/pluginfile.php/8191/mod_resource/content...kontrak. 2. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan

STRATEGI, PERMASALAHAN DAN SOLUSIPELAKSANAAN KONSTRUKSI DESIGN AND BUILD

Mataram, Agustus 2016

2

PERA

TURA

N PE

RUND

ANG

UNDA

NGAN

TERK

AIT

KONT

RAK

UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 1999

PP NO 29 TAHUN 2000JO PP NO 59 TAHUN 2010

PERPRES NO 54 TAHUN 2010JO PERPRES NO 4 TAHUN 2015

PERMEN PU NO 19 TAHUN 2015

Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kontrak

1. UU No. 18/1999Pasal 16 ayat (3)Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, danpengawasan dapat dilakukan secara terintegrasidengan memperhatikan besaran pekerjaan ataubiaya, penggunaan teknologi canggih, serta risikobesar bagi para pihak ataupun kepentingan umumdalam satu pekerjaan konstruksi

Penjelasan ayat (3) Penggabungan ketiga fungsi tersebut dikenal antara lain dalam

model penggabungan perencana, pengadaan, dan pembangunan(engineering, procurement, and construction) serta modelpenggabungan perencanaan dan pembangunan (design andbuild) dengan tetap menjamin terwujudnya efisiensi.

Pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan pada umumnya bersifatkompleks, memerlukan teknologi canggih serta berisiko besarseperti: pembangunan kilang minyak, pembangkit tenaga listrik,dan reaktor nuklir.

Dalam pemilihan penyedia jasa untuk pekerjaan tersebut di atas,tetap diwajibkan mengikuti ketentuan pengikatan sebagaimanadiatur dalam Pasal 17.

2. PP No. 29/2000Pasal 13(1) Pemilihan penyedia jasa terintegrasi (DB) dilakukan mengikuti

tata cara pemilihan pelaksana konstruksi dengan cara pelelanganterbatas.

(2) Pekerjaan yang dapat dilakukan layanan jasa konstruksi secaraterintegrasi adalah pekerjaan yang:a. Bersifat kompleks;b. Memerlukan teknologi tinggi;c. Mempunyai risiko tinggi;d. Memiliki biaya besar

(3) Pemilihan penyedia jasa terintegrasi dilakukan dengan syarat:a. Diumumkan secara luas memlaui media elektronik dan/atau

media cetak;b. Jumlah penyedia jasa terbatas; danc. Melalui proses prakualifikasi.

3. Perpres No. 54 Tahun 2010 :Penjelasan Pasal 54 Ayat 2Model Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi antara lain :1) Kontrak Berbasis Kinerja (Performance Based Contract);2) Kontrak Rancang dan Bangun (Design and Build);3) Kontrak Rancang Bangun Konstruksi

(Engineering Procurement Construction);4) Kontrak Rancang – Bangun – Operasi – Pemeliharaan

(Design – Build – Operate – Maintenance);5) Kontrak Jasa Pelayanan (Service Contract);6) Kontrak Pengelolaan Aset;7) Kontrak Operasi dan Pemeliharaan.

4. Permen PUPR No. 19/2015Pasal 1 angka 12

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang danBangun (Design and Build) adalah seluruhpekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaankonstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisiklainnya, dimana pekerjaan perencanaanterintegrasi dengan pelaksanaan konstruksi.

DESIGN BID BUILD Pengguna Jasa

Penyedia Jasa Penyedia JasaKonsultansi Konstruksi

Sub-Konsultan Sub-Kontraktor

DESIGN BUILD

Sub-Konsultan Sub-Kontraktor

Pengguna Jasa

Penyedia TerintegrasiDesign Builder

Perencanaan Teknis Konstruksi(Design) (Construction)

SKEMA PERBANDINGANTIPE KONTRAK

PROSES PEMILIHAN DAN PELAKSANAANKONTRAK BERBASIS KINERJA (PEMBANGUNAN JALAN)

Pemilihan jenis kontrak terintegrasi Design & Build (Rancang danBangun) harus mempertimbangkan hal-hal sbb:a. kompleksitas pekerjaan, sesuai ketentuan:UU no.18/1999,PP no. 29/2000 dan perubahannya,Perpres No. 54/2010 dan perubahannya,Permen PUPR No. 19/2015

b. Memerlukan inovasi teknologiPenyedia Jasa dituntut mengajukan design, spesifikasi teknikdan metode pelaksanaan pekerjaan yang berbeda dalamproses pelelangan, sesuai kebutuhan lingkup pekerjaan.

STRATEGI PELAKSANAANKONSTRUKSI DB

c. Tingkat risiko pekerjaan sbb: risiko hukum risiko teknis risiko organisasi risiko rencana tata ruang risiko keuangan risiko sosial risiko politik

d. Kemampuan pihak Pengguna Jasa, Penyedia Jasa (Konsultandan Kontraktor)

e. Sumber dana

PEMILIHAN JENIS KONTRAK

Tingkat resiko Sumber Dana Tipe Kontrak Tradisional Terintegrasi Lifecyclerendah pemerintah Kontrak Tradisional X

sedang - tinggi pemerintahKontrak Rancang - Bangun

(DB) Xsedang - tinggi pemerintah Kontrak EPC Xsedang - tinggi pemerintah Kontrak Turnkey Xsedang - tinggi pemerintah Kontrak Rancang, Bangun, X

Pemeliharaan (PBC)sedang - tinggi swasta Kontrak Bangun, Operasi dan X

Transfer (BOT), PPP

1. Proses Pemilihan Penyedia jasa (1)Pada proses pelelangan pekerjaan konstruksi terintegrasi D&B:

a. PPK menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk dokumenlelang antara lain: HPS Ketentuan Pengguna Jasa (Employer’s Requirements) Konsep disain (basic design): Daftar Kuantitas Keluaran dan Harga Rancangan kontrak

b. Pokja menyiapkan dokumen lelang berdasarkan dokumenyang diterima dari PPK dan melakukan evaluasi terhadappenawaran dari peserta lelang berupa proposal teknis danharga.

PERMASALAHAN PELAKSANAANKONSTRUKSI DB


1. Proses Pemilihan Penyedia jasa (2)c. Dalam evaluasi, PPK dan Pokja akan dihadapkan pada

proposal teknis (yang berbeda-beda) dan tidak sederhana(kompleks) dari peserta lelang, berupa disain dan metodepelaksanaan pekerjaan yang dimungkinkan adanya inovasiteknis baru.

d. Perlu adanya Tenaga Ahli Manajemen Konstruksi yangmembantu: PPk pada tahap pesiapan dan pelaksanaan kontrak Pokja pada tahap pelelangan.

2. Jenis KontrakPada kontrak D&B , apakah jenis kontrak Gabungan Lump Sumpdan Harga Satuan dapat digunakan ?a. kontrak D&B memiliki risiko (unforseen) tinggi yang ditanggung

Penyedia Jasa, sehingga semua perbedaan antara pelaksanaandengan design dan gambar di lapangan menjadi tanggungjawab Penyedia Jasa.

b. Bila menggunakan kontrak gabungan Lump Sum dan HargaSatuan, bila terjadi perbedaan antara pelaksanaan dengandesign dan gambar di lapangan pada bagian pekerjaan ygtermasuk Harga Satuan, akan menjadi risiko Pengguna Jasa.

Pada kontrak D&B lebih tepat mengunakan kontrak Lump Sum.


3. Variasi/Penyesuaiana. Kontrak DB adalah pekerjaan konstruksi: bersifat kompleks tahun jamak dengan masa konstruksi > 12 bulan lump sum

b. Sesuai Perpres 54/2010, pasal 51:

bahwa pada kontrak lump sum tidak boleh ada penyesuaianharga dan pekerjaan tambah.

Penjelasan ps 51 ayat (1) angka 3:bahwa Pengadaan Barang/Jasa yang dapat dilaksanakandengan kontrak lump sum antara lain:3. konstruksi bangunan sederhana, seperti ruang kelas


3. Variasi/Penyesuaian (1)c. PP No. 29/2000, penjelasan pasal 21 (1)

bahwa Kontrak lump sum adalah kontrak jasa atas penyelesaianseluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlahharga yang pasti dan tetap serta semua resiko yang mungkinterjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnyaditanggung penyedaia jasa sepanjang gambar dan spesifikasitidak berubah.

d. Fidic General Condition of Contract, buku kuning DB, pasal 13variasi dan penyesuaian: pasal 13.1: bahwa variasi dapat diprakarsai oleh Enjinir (PPK) Pasal 13.2: bahwa Penyedia Jasa dapat mengusulkan rekayasa

nilai



pasal 13.7:bahwa kontrak harus disesuaikan dengan memperhitungkanpenembahan ataupun pengurangan biaya akibat perubahanHukum di negara tersebut(termasuk pengenalan Hukum baru danpencabutan atau perubahan Hukum yang ada)

Pasal 13.8:bahwa ketentuan penyesuaian harga mungkin dibutuhkanapabila Penyedia jasa dianggap tidak selayaknya menanggungresiko kenaikan biaya akibat inflasi.

Apabila akan diberlakukan penyesuaian harga maka dalam dokumenkontrak harus ditetapkan rumusan dan tabel data penyesuaian.

3. Variasi/Penyesuaian (2)

1. Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan secara TerintegrasiDesign and Build harus memenuhi ketentuan berikut ini:a. Memilki risiko tinggi pada kondisi lapangan yg tidak dapat

diperkirakan sebelumnya (unforeseen risks);b. Bersifat kompleks, memerlukan teknologi tinggi, mempunyai

risiko tinggi, dan/atau memiliki biaya besar;c. Telah tersedia Ketentuan Pengguna Jasa (Employer’s

Requirements);d. Telah tersedia: dokumen perencanaan awal (basic design) pada tahapan

konsep desain dokumen aspek persyaratan lingkungan tenaga ahli pengawasan (Manajemen Konstruksi) pada

tahapan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi

PENGATURANKONTRAK TERINTEGRASI


Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyelenggaraan PekerjaanKonstruksi Secara Terintegrasi Design and Build adalah:a. Tersedia dokumen yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Dokumen konsep desain, meliputi;a) data peta geologi teknislokasi pekerjaan;b) referensi data penyelidikan tanah untuk lokasi pekerjaan(soil

test);c) penetapan lingkup pekerjaansecara jelas dan terinci, kriteria

desain, standar/code pekerjaan yang berkaitan, dan standarmutu, serta ketentuan teknis pengguna jasa lainnya;

d) identifikasi dan alokasi risiko proyek;e) identifikasi dan kebutuhan lahan;f) gambardasar,gambar skematik, gambar potongan-potongan

tipikal dan gambar lainnya yang mendukung lingkup pekerjaan;


2. Dokumen-dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) danRencana Pemantauan Lingkungan (RPL) untuk pekerjaan yangmemerlukan AMDAL atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk pekerjaanyang tidak memerlukan AMDAL;

3. Tersedia dokumen usulan DIPA/DPA yang memuat pagu anggaran;b. Tersedia konsultan Manajemen Konstruksi yang bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan manajemen pelaksanaan mulai tahapanperencanaan, pengadaan dan pelaksanaan konstruksi;

c. Tersedia alokasi waktu yang cukup untuk Penyedia dalam menyiapkandokumen penawaran, paling kurang 45 (empat puluh lima) harikalender yang dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberianpenjelasan.


d. Penetapan alokasi waktu pada huruf c dilakukan denganmemperhatikan:(1) Lingkup pekerjaan;(2) Persyaratan perizinan;(3) Penyelidikan tanah;(4) Pengembangan desain;(5) Identifikasi risiko;(6) Penyusunan metode pelaksanaan konstruksi;(7) Perhitungan harga penawaran; dan/atau(8) Informasi lain yang diminta oleh pengguna.


2. Identifikasi dan Pemilihan Metode PengadaanPemilihan metode pemilihan Penyedia Jasa:a. Pemilihan Penyedia Jasa dengan mempertimbangkan:o Jenis, sifat dan kompleksitas pekerjaano Nilai jasao Jumlah penyedia jasa

b. Pemilihan Penyedia Jasa dengan:• Metode pelelangan terbatas• Prakualifikasi• Metode Pemasukan Dokumen Penawaran Dua Sampul• Sistem nilai• Tanpa Penyetaraan


3. Penyusunan Dokumen Pengadaan (1)a. Penyusunan dokumen pengadaan oleh Pokja ULP sebelum

proses Pelelanganb. Pekerjaan konstruksi DB dengan kontrak tahun jamak:Penyelesaian pekerjaan memerlukan > 1 TA dan dari rupiah

murni (APBN/APBD) Secara teknis pekerjaan tidak dapat dipecah dan/atau

penyelesaian pekerjaan > 12 bulan dan/atau dalam rangkaefektifitas pencapaian target

Paket pekerjaan telah mendapatkan persetujuan kontraktahun jamak dari Menkeu (APBN) atau Kepala Daerah (APBD)

Pelelangan paket secara sekaligus keseluruhan biayapelaksanaan (bukan berdasarkan anggaran tersedia di TApertama).


3. Penyusunan Dokumen Pengadaan (2)c. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Dokumen

Pengadaan untuk kontrak Lump Sum Tidak boleh ada penyesuaian harga dan pekerjaan tambah

(Perpres 54/2010, penjelasan pasal 51 ayat (1) Pengumuman harus mencantumkan:

o Sumber pendanaano Tahun anggarano Jangka waktu pelaksanaan

Dokumen Kontrak

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagianyang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);b. pokok perjanjian;c. surat penawaran;d. syarat-syarat khusus Kontrak;e. syarat-syarat umum Kontrak;f. Ketentuan Pengguna Jasa;g. gambar-gambar; danh. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, danjika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumendengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalahketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarkisebagaimana dimaksud pada angka 1.

Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

1. Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jikadipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yangberasal dari personil PPK atau konsultan pengawas. PengawasPekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaanpekerjaan.

2. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalubertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK,Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.

Persetujuan PPK/Pengawasan Pekerjaan1. Semua pekerjaan konstruksi permanen maupun sementara, yang akan

dilaksanakan dilapangan harus mempunyai gambar desain yang telahmendapatkan persetujuan dari PPK atau Pengawas Pekerjaan.Persetujuan atas gambar desain pekerjaan permanen maupunsementara tidak melepaskan penyedia dari tanggung jawabnya sesuaikontrak.

2. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adapekerjaan sementara maka penyedia berkewajiban untukmenyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementaratersebut untuk mendapatkan persetujuan dari PPK atau PengawasPekerjaan.

3. Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah PengawasPekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaandalam Kontrak ini.

1. PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengankebutuhan Penyedia Jasa yang tercantum dalam rencana kerjayang telah disepakati oleh para pihak untuk melaksanakanpekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMKditerbitkan.

2. Penyerahan dilakukan setelah dilakukan pemeriksaaan lapanganbersama. (hasilnya diuangkan dalam Berita Acara).

3. Bila dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal halyang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak, makaperubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum kontrak.

4. Bila PPK tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhanpenyedia yg tercantum dalam rencana kerja yg telah disepakatidan terbukti merupakan suatu hambatan, maka kondisi iniditetapkan sebagai peristiwa kompensasi.

Serah Terima Lokasi PekerjaanJEMBATAN

Surat Perintah Mulai KerjaJEMBATAN

1. PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya14 (empat belas) hari sejak tanggal tanda tangankontrak.

2. Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambatdimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.

Rapat PersiapanPelaksanaan Kontrak (PCM)

1. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelumpelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia (termasuk unsurperencanaan), dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakanrapat persiapan pelaksanaan kontrak.

2. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapanpelaksanaan kontrak . meliputi:a. program mutu;b. rencana K-3 Konstruksi;c. organisasi kerja;d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja

yang memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi;f. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil;g. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan

Unit Pengendali Mutu

1. Penyedia Jasa harus melengkapi dalam struktur organisasinya sendiriUnit Pengendali Mutu (UPM) yang merupakan suatu unit tertentuberanggotakan personil yang memenuhi syarat, mempunyai tugasuntuk mengevaluasi secara terus menerus pemenuhan mutupekerjaan yang disyaratkan.

2. Unit Pengendali Mutu bertanggung jawab untuk menghasilkan danmenyajikan informasi yang diperlukan oleh direksi pekerjaan meliputirincian data hasil pengujian mutu, kelengkapan informasi statuspekerjaan, memberikan seluruh informasi yang diperlukan tentangpengelolaan mutu pekerjaan.

3. Unit Pengendali Mutu harus membuat laporan pengendalian mutukepada PPK dan Direksi Pekerjaan setiap pelaksanaan danpenyelesaian pekerjaan sebagaimana telah ditentukan dalam kontrak.

Program Mutu

1. Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu padarapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.

2. Program mutu disusun paling sedikit berisi:a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan

sesuai penawaran;b. organisasi kerja penyedia;c. jadwal pelaksanaan pekerjaan perencanaan teknis;d. jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi;e. rencana penjaminan mutu pekerjaan;f. prosedur pelaksanaan pekerjaan konstruksi;

Program Mutu

3. Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasipekerjaan.

4. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutujika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.

5. Pemutakhiran program mutu harus menunjukkanperkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknyaterhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahanterhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harusmendapatkan persetujuan PPK.

6. Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubahkewajiban kontraktual penyedia.

Program Keselamatandan Kesehatan Kerja (1)

1. Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program K3 pada rapatpersiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.

2. Program K3 disusun paling sedikit berisi:a. Kebijakan K3;b. Organisasi K3;c. Jadwal Pelaksanaan Program K3;d. Pemenuhan Peraturan K3;e. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian K3;f. Program Pengendalian K3;g. Prosedur dan Instruksi terkait K3.

Program Keselamatandan Kesehatan Kerja (2)

3. Program K3 dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasipekerjaan.

4. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program K3 jikaterjadi addendum kontrak dan peristiwa kompensasi.

5. Pemutakhiran program K3 harus mendapatkan persetujuan PPK.

6. Persetujuan PPK terhadap program K3 tidak mengubahkewajiban kontraktual penyedia

PENANGANAN DARURAT (1)

1. Pekerjaan Darurat adalah perbaikan pekerjaan termasuk dalamkontrak yang disebabkan fenomena alam yang tidak dapatdiperkirakan atau tak terduga atau pekerjaan yang dilaksanakanuntuk pencegahan keselamatan / perlindungan masyarakat,guna memulihkan kembali fungsi jalan.

2. Fenomena Alam yang tidak dapat diperkirakan adalah kejadianalam yang tidak dapat diperkirakan dengan akibat-akibat yangtidak dapat diperhitungkan yang mempunyai pengaruh langsungterhadap pekerjaan dan dalam Kontrak.

Jenis dan Batasan Fenomena Alam

Jenis Fenomena Alamyang tidak dapat diperkirakan Nilai-nilai Batas

Banjir dengan kenaikan permukaan air diatas suatu batas maksimum tertentu

Permukaan air melebihi catatan resmiPermukaan Banjir 10 tahunan ataupermukaan air banjir dapat menggenangistruktur jembatan lebih dari 72 jam danberdampak terhadap kerusakan strukturbangunan.

Gempa bumi di atas suatu intensitastertentu

Terjadinya gempa bumi yang dapatmengakibatkan kerusakan strukturbangunan.

Dalam rangka pencegahan bencana untukkeselamatan / perlindungan masyarakat

Terjadinya kerusakan infrastrukturbangunan yang dapat menghentikankegiatan pelayanan publik/umum.



Jika Penyedia Jasa memutuskan untuk mengusulkan suatupermohonan untuk pekerjaan-pekerjaan darurat, maka Penyediaharus :1. Segera memberitahukan PPK untuk melakukan penanganan

pekerjaan, melalui surat pemberitahuan selambat lambatnya48 jam sejak kejadian;

2. Membuktikan kebenaran keadaan-keadaan kejadian takterduga atau hambatan artifissial yang mengakibatkankerusakan-kerusakan, dengan foto-foto, video, dan cara-caralainnya yang sesuai;


3. Menyiapkan permohonan tertulis, yang menyatakan jenispekerjaan-pekerjaan yang diperlukan, lokasi-lokasinya, danperkiraan kuantitas dan biaya-biaya, termasuk fotodokumentasi.

PPK, atas penerimaan permohonan tersebut dan selambat-lambatnya dalam waktu 48 jam setelah menerima permohonanbersama direksi teknis (jika perlu), akan mengevaluasi permohonanyang dibuat oleh Penyedia Jasa berdasarkan suatu peninjauanlokasi, dan mengeluarkan suatu perintah untuk melaksanakanpekerjaan darurat.

1. Sebelum pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Penyedia Jasa harusmenyiapkan detail desain berdasarkan:

a. usulan/proposal desain dalam penawaran teknisb. ketentuan Pengguna Jasac. kriteria desain yang ditetapkan.

setelah melakukan survai dan investigasi lapangan secara detail untuksemua pekerjaan utama, pelengkap dan penunjang serta memenuhispesifikasi teknis yang diusulkan.

2. Penyedia Jasa bertanggungjawab dan meneliti dengan cermat ataskeakuratan dan kelengkapan informasi yang digunakan dalampembuatan detail desain termasuk perhitungannya.Semua perbedaan, kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan detaildesain merupakan tanggungjawab Penyedia Jasa walaupun telahmendapatkan persetujuan dari Direksi Teknis dan/atau PPK.

TANGUNG JAWAB DESAIN (1)

TANGUNG JAWAB DESAIN (2)

3. Semua desain, dokumen teknis dan pekerjaan konstruksi yangdiselesaikan harus memenuhi Norma, Standar, Pedoman danManual (NSPM) serta ketentuan lingkungan yang berlaku danstandar lain yang ditetapkan dalam dokumen kontrak.Apabila terdapat standar baru yang diberlakukan setelahpemasukan penawaran, Kontraktor harus menyampaikan usulanperubahan kepada Pengguna Jasa sebagai pemenuhan standardesain dengan ketentuan:a. Pengguna Jasa menentukan bahwa perubahan ketentuan

tersebut diperlukan; dan/ataub. Usulan untuk perubahan tersebut merupakan suatu variasi

kontrak.

KRITERIA UMUM DESAIN (1)(Contoh: Pekerjaan Konstruksi Jembatan)

JEMBATANEMBATANKetentuan perencanaan teknis, harus mengacu pada peraturan danketentuan umum perencanaan jalan dan jembatan yang ditetapkandibawah ini:

1. Kelaikan fungsi jalan berdasarkan peraturan dan perundangundangan;Perencanaan jembatan mengacu pada Standar BridgeManagement System (BMS), Direktorat Jenderal Bina Marga;

2. Standar pembebanan jembatan, struktur beton dan standarperencanaan ketahanan gempa untuk jembatan mengacu padaStandar Nasional Indonesia (SNI);

KRITERIA UMUM DESAIN (2)

JEMBATANEMBATAN3. Desain Konstruksi pondasi berdasarkan hasil pengujian tanah

sesuai standar;4. Desain perkerasan jalan mengacu pada Manual Desain

Perkerasan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga;

Penyedia Jasa dalam usulan penawarannya untuk perencanaan teknisjembatan disarankan melakukan pengambilan data kondisi lapangansendiri;Penyedia jasa dalam usulan penawarannya dapat mengusulkantambahan pekerjaan konstruksi bangunan pelengkap ataulainnya yang tidak termasuk dalam lingkup pekerjaan, namun sangatdiperlukan untuk mendukung struktural fungsi jembatan.


JEMBATANKriteria umum desain jembatan sekurang kurangnya harus memenuhi:

1. Standar fungsi, kapasitas jembatan harus sesuai dengan fungsi jalan.2. Standar kenyamanan, Pengguna lalulintas tidak perlu merubah

kecepatan ketika melalui jembatan, pengguna lalulintas tidak merasaterganggu perjalanannya dan tidak menimbulkan kemacetan lalulintas.

3. Standar Keamanan, lalu lintas aman, tidak terjadi kecelakaan lalulintasyang disebabkan oleh adanya jembatan.

4. Standar kekuatan dan kestabilan, Jembatan kuat dan stabil dalammenahan beban baik beban lalulintas, aksi lingkungan atau bebankhusus

5. Standar ekonomi, secara ekonomi jembatan menguntungkan, dapatmenumbuhkan ekonomi daerah.

6. Mudah dalam pelaksanaan, peralatan konstruksi tidak lebih mahaldari jembatannya.


JEMBATANKriteria Desain Utama, namun tidak terbatas dengan kriteriatersebut dibawah ini, Penyedia Jasa dapat melengkapi kiteria sejauhuntuk melengkapi, yaitu:1. Kriteria Desain Pondasi Jembatan;2. Kriteria Desain Bangunan Bawah Jembatan;3. Kriteria Desain Bangunan Atas Jembatan;4. Kriteria Desain Bangunan Pengaman Jembatan;5. Kriteria Desain Geometrik dan Perkerasan jalan pendekat

jembatan;6. Kriteria Desain Rambu, Marka dan Alat Pemberi Isyarat Lalu

Lintas (APILL).


JEMBATAN1. Kriteria Dimensi Bagian – Bagian Jembatan terdiri dari :a. Lebar Jalur Lalu Lintas sekurang kurangnya ….. x ….. meter.b. Lebar Trotoar sekurang-kurangnya (1 + 1) meter atau lebih padalokasi yang tersedia lahannya, kecuali pada lokasi yang lebarnya tidakmemungkinkan karena lahan yang tersedia.c. Lebar Median ………….. meter. (jika ada).2. Kriteria Desain Jembatan antara lain:a. Ruang bebas vertikal (clearance) minimal……………… meter danruang bebas horizontal minimal …………..meter.b. Ruang bebas vertikal terhadap muka air tertinggi (Freeboard)minimal…..c. Struktur Bangunan Bawah dengan Tipe ………d. Struktur Bangunan Atas Tipe ………………….. dengan Bentang (Span)Minimal…….meter.e. Kemiringan vertikal maksimum ………..%.


JEMBATAN1. Kriteria Dimensi Bagian – Bagian Jembatan terdiri dari :

a. Lebar Jalur Lalu Lintas sekurang kurangnya ….. x ….. meter.b. Lebar Trotoar sekurang-kurangnya (1 + 1) meter atau lebih pada lokasi

yang tersedia lahannya, kecuali pada lokasi yang lebarnya tidakmemungkinkan karena lahan yang tersedia.

c. Lebar Median ………….. meter. (jika ada).2. Kriteria Desain Jembatan antara lain:

a. Ruang bebas vertikal (clearance) minimal……………… meter dan ruangbebas horizontal minimal …………..meter.

b. Ruang bebas vertikal terhadap muka air tertinggi (Freeboard)minimal…..

c. Struktur Bangunan Bawah dengan Tipe ………d. Struktur Bangunan Atas Tipe ………………….. dengan Bentang (Span)

Minimal…….meter.e. Kemiringan vertikal maksimum ………..%.

Pemilihan Struktrus AtasJEMBATAN

Rekapitulasi DaftarKuantitas Keluaran

JEMBATANNo. U r a i a n Bobot (%) Jumlah Harga Keluaran(Rp.)

I. Pekerjaan Konstruksi Jembatan1.1 Pondasi Jembatan1.2 Bangunan Abutmen1.3 Bangunan Pilar1.4 Bangunan Atas Jembatan1.5 Lantai Jembatan1.6 Pekerjaan Perlengkapan Jembatan1.7 Bangunan Pengaman Jembatan1.8 Pekerjaan Jalan Pendekat (Oprit)

II. Pekerjaan Lain – Lain2.1 Provisional Sum2.2 Pengadaan Peralatan

A Jumlah Harga Keluaran

B Pajak Pertambahan Nilai =(10%xA)

C Total Harga Keluaran = A + B

Perkiraan Biaya Elemen JembatanUntuk Evaluasi Ekonomi

JEMBATANNo. Elemen Jembatan Biaya Elemen Jembatan (%) Umur Elemen

1 Daerah Aliran Sungai 3,50 50 Tahun

2 Bangunan Pengaman 5,60 25 Tahun

3 Pondasi 11,30 50 Tahun

4 Kepala Jembatan/Pier 14,10 50 Tahun

5 Bangunan Atas 45,80 50 Tahun

6 Lantai 14,10 30 Tahun

7 Oprit/Tanah Timbunan 5,60 50 Tahun

T o t a l 100,00

1. Perubahan administrasi adalah merupakan perubahan ketentuankontrak yang diakibatkan masalah administrasi, dilakukanberdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (pergantian PPK,perubahan personil, pihak yang menandatangani kontrak, alamatkorespondesi, perubahan rekening penerima, perubahan namaPenyedia, dan sebagainya.

2. Perubahan ketentuan pengguna jasa (employers requirement)dalam tahap pelaksanaan konstruksi dapat dilakukan ataspersetujuan Pengguna Anggaran/KPA, dalam hal:a. Perubahan Lingkup Pekerjaan, dan/ataub. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

3. Dalam hal terdapat perubahan sebagaimana dimaksud padaangka 2 dilakukan perubahan kontrak sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Perubahan Kontrak

Pembayaran Prestasi Pekerjaan

1. Harga Kontrak terdiri dari harga untuk pelaksanaan pekerjaanperencanaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

2. Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak danbiaya overhead termasuk penyelenggaraan Keselamatan danKesehatan Kerja (K3) dan semua perizinan , bea, retribusi, danpungutan lain serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyediauntuk pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi

3. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan tahapanpenyelesaian pekerjaan keluaran (termin) sesuai ketentuan dokumenkontrak;

4. Pembayaran prestasi pekerjaan dilaksanakan apabila telah terpenuhiketentuan-ketentuan penyelesaian pekerjaan keluaran sesuai yangdiatur dalam ketentuan pengguna jasa (Employer’s Requirement)

Peristiwa Kompensasi (1)

1. Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada penyediayaitu:a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi

pelaksanaan pekerjaan;b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau

instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam

kontrak;e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk

melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakanpengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/ kegagalan/penyimpangan;


f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang

tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;h. ketentuan lain dalam SSKK.

2. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluarantambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan makaPPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/ataumemberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

3. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan datapenunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan olehpenyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibatPeristiwa Kompensasi.


4. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapatdiberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungankompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapatdibuktikan perlunya tambahan waktu akibat PeristiwaKompensasi.

5. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjanganwaktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalaiuntuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi ataumengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

Penyesuaian Harga Kontrak

Penyesuaian Harga tidak diberlakukan kecuali adanyaketentuan lain seperti kebijakan ekonomi/moneter yangdinyatakan oleh Pemerintah melalui Menteri Keuangandan/atau Menteri Teknis terkait, perhitungan penyesuaianharga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Setelah pekerjaan selesai dan sebelum dilakukan serah terimapekerjaan, dilakukan pengujian kesesuaian terhadap hasilpekerjaan oleh Penyedia Jasa disaksikan oleh PPK, PengawasPekerjaan, dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;

2. Jangka waktu pelaksanaan uji kesesuaian berdasarkan karakterpekerjaan konstruksi yang dilaksanakan dan ketentuan dalamdokumen perencanaan;Hasil Pengujian dituangkan dalam berita acara.

3. Apabila hasil pengujian kesesuaian tidak sesuai denganpersyaratan yang ditentukan dalam kontrak, maka Penyediamemperbaiki atau mengganti hasil pekerjaan tersebut denganbiaya sepenuhnya ditanggung Penyedia.

PENGUJIAN

Keterlambatan

1. Masa keterlambatan pekerjaan dimulai sejakrencana serah terima awal pekerjaan yang tercantumdalam kontrak.

2. Dalam hal terjadi keterlambatan, diberlakukan dendasebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrakuntuk setiap hari keterlambatan dan paling banyaksebesar nilai jaminan pelaksanaan.

Serah Terima Pekerjaan (1)Serah Terima Pekerjaan Pertama1. PPK menerima pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia

Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak yangdinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaanberdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPHP.

2. Setelah pekerjaan selesai dan sebelum dilakukan serah terimapekerjaan pertama, dilakukan uji fungsi atau pengujian kesesuaianterhadap hasil pekerjaan oleh Penyedia disaksikan oleh PPK danPersonilnya, Konsultan Manajemen Konstruksi/ KonsultanSupervisi, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

3. Masa pemeliharaan bagian pekerjaan yang dilakukan serah terimapekerjaan secara dimulai dari serah terima hingga akhir masapemeliharan keseluruhan yang tercantum dalam kontrak.

Serah Terima Pekerjaan (2)

Serah Terima Pekerjaan Akhir1. PPK menerima pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh

Penyedia Jasa setelah masa pemeliharaan berakhirsesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak,yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima AkhirPekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima HasilPekerjaan dari PPHP.

2. Dimulainya kewajiban pertanggungan terhadapkegagalan bangunan, terhitung sejak tanggalpenyerahan akhir pekerjaan.

Keadaan Kahar (1)

1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadidi luar kehendak para pihak dan tidak dapatdiperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yangditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapatdipenuhi.

2. Ketentuan mengenai Keadaan Kahar dalamPekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun(design and build) mengikuti ketentuan peraturanperundang-undangan.

Keadaan Kahar (2)

3. Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:a. bencana alam;b. bencana non alam;c. bencana sosial;d. pemogokan;e. kebakaran; dan/atauf. gangguan industri lainnya sebagaimana

dinyatakan melalui keputusan bersama MenteriKeuangan dan menteri teknis terkait.

Keadaan Kahar (3)

4. Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyediamemberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas)hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakanpernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.

5. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untukpemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kaharharus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangkawaktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

6. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kaharyang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejakterjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.

Keadaan Kahar (4)

7. Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikansementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan,Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai denganprestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.

8. Bila selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secaratertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapatmungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaransebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantianbiaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untukbekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diaturdalam suatu adendum Kontrak.

Tangung JawabKegagalan bangunan

1. Kegagalan Konstruksi merupakan tanggung jawabPenyedia.

2. Kegagalan Bangunan merupakan tanggung jawabPengguna Jasa dan/atau Penyedia sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan bidang jasakonstruksi.

Penyelesaian Sengketa

1. Penyelesaian sengketa Design and Build dapatditempuh melalui Pengadilan atau di Luar Pengadilanberdasarkan kesepakatan antara Pengguna danPenyedia Jasa.

2. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud padaayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Documents

STRATEGI, PERMASALAHAN DAN SOLUSI ...sibima.pu.go.id/pluginfile.php/8191/mod_resource/content...kontrak. 2. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan