i

Dr. Ir. Fatah Sulaiman, MT.

STRATEGI PENGELOLAANKAWASAN INDUSTRI

BERKELANJUTANModel Penataan Kawasan Industri

Cilegon – Provinsi Banten

ii

STRATEGI PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI BERKELANJUTANModel Penataan Kawasan Industri Cilegon – Provinsi Banten

© Dr. Ir. Fatah Sulaiman, MT.

All right reservedHak cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku initanpa izin tertulis dari penulis/penerbit.

Cetakan Pertama:September 2016

Editor:Maman Fathurrohman

Desain Sampul & Tata Letak:Desma Yuliadi Saputra

Strategi Pengelolaan Kawasan Industri Berkelanjutan/Sulaiman, FatahUntirta Press

vi+170 hlm.: 16 x 24 cm

Diterbitkan olehUntirta Press

Jl. Raya Jakarta, Km. 4, Telp. (0254) 280330 Ext 111 SerangE-mail: penerbit@up.untirta.ac.id

Website: http://www.up.untirta.ac.id

ISBN 978-602-1013-65-6

iii

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Pemilik segala ilmupengetahuan, yang telah menganugerahkan nikmat kesehatan, waktudan kesempatan kepada penulis untuk menggali setitik ilmupengetahuan di samudera dan cakrawala ilmu pengetahuanNYA yangsangat tak terbatas, sehingga dapat terselesaikannya buku refrensiberjudul Pengelolaan Kawasan Industri Berkelanjutan, Model PenataanKawasan Industri Cilegon Provinsi Banten.

Buku ini terbit mengacu kepada olahan data riset dan survey yangtelah kami lakukan dengan pemanfaatan data primer, maupun sekunderberbasis survey lapangan, wawancara mendalam dengan pakar, maupunsebaran kuisioner kepada pihak pihak yang terkait dengan penataankawasan industri, yang meliputi data selama kurun waktu 1980 sampaidengan 2007 yang kami ambil dari lokus riset di kawasan industriCilegon Banten. Namun demikian, hasil analis data dan bahasan dalambuku ini dapat dijadikan refrensi dan up todate,serta masih relevandengan perkembangan jaman dan dinamika perkembangan industri,terutama terkait bagaimana menata dan menyiapkan industri ataukawasan industri secara berkelanjutan.

KATA PENGANTAR

iv

Semoga buku ini bermanfaat menjadi bagian dari perkembangankhazanah ilmu pengetahuan, baik bagi pelajar mahasiswa, akademisi,birokrat maupun para praktis industri.

Kritik dan saran konstruktif untuk perbaikan substansi isi buku inisangat kami harapkan, dan semoga semua yang terlibat dalam penerbitankarya kecil ini, menjadi catatan amal baik yang terus mengalir abadi.

Banten 17 Agustus 2016

H. Fatah Sulaimanfatah.sulaiman@untirta.ac.id

v

KATA PENGANTAR IIIDAFTAR ISI V

BAB I.INDUSTRU DAN KAWASAN INDUSTRI 1

BAB II.KONDISI UMUM KAWASAN INDUSTRI CILEGON 45

BAB III.STUDI DAN ANALISIS KONDISI KAWASANINDUSTRI CILEGON 61

BAB IV.KAJIAN KONDISI EXISTING, GAP,DAN KONFLIK DI KAWASAN INDUSTRICILEGON MENUJU ECO INDUSTRIAL PARK 75

BAB V.STUDI KEPENTINGAN DAN PENGARUHSTAKESHOLDERS DALAM PENGELOLAANKAWASAN INDUSTRI CILEGON MENUJUECO INDUSTRIAL PARK 105

DAFTAR ISI

vi

BAB VI.STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASANINDUSTRI CILEGON MENUJU ECOINDUSTRIAL PARK 121

BAB VII.REKOMENDASI KEBIJAKAN 155

DAFTAR PUSTAKA 161

1

1. PendahuluanPeran Industrialisasi

Tahapan pembangunan modern, kegiatan industri diperlukan gunamenghasilkan berbagai kebutuhan manusia. Industri diperlukan olehsuatu negara untuk memproduksi berbagai hal bagi kemudahan hiduprakyatnya. Industri juga pada gilirannya diperlukan guna mendorongpertumbuhan ekonomi.

Peran sektor industri dalam pembangunan ekonomi adalah mem-perluas kesempatan kerja, menghasilkan barang dan jasa yang diperlu-kan masyarakat, menghasilkan devisa melalui ekspor dan menghematdevisa melelalui substitusi produk impor (Departemen Perindustrian,2005). Pertumbuhan industri yang pesat selain akan merangsang per-tumbuhan sektor-sektor hulu seperti pertanian untuk menyediakanbahan baku, juga merangsang pengembangan sektor jasa seperti lem-baga keuangan, pemasaran, perdagangan, periklanan dan transportasi.Sektor hulu maupun sektor-sektor jasa tersebut pada gilirannya kembalimendukung laju pertumbuhan industri yang dapat menyebabkan me-luasnya kesempatan kerja yang pada akhirnya meningkatkan pendapat-an dan daya beli masyarakat. Kenaikan pendapatan dan daya beli, me-

BAB I.INDUSTRI DAN

KAWASAN INDUSTRI

2

nunjukkan perekonomian itu tumbuh dan sehat.Perkembangan industri yang pesat dewasa ini antara lain diaksele-

rasi oleh penerapan kemajuan teknologi guna mendapatkan kualitashidup yang lebih baik. Disamping itu, industri juga berpotensi mening-katkan nilai tambah kegiatan hulu melalui kegiatan ekspor.

Sektor industri memiliki peran strategis dan penting untuk me-wujudkan tujuan pembangunan, namun juga harus menjadi perhatianbahwa sektor industri saat ini memiliki tantangan berupa benturanaktivitas industri dengan dampak yang berkaitan dengan isu-isu ling-kungan dan kaitannya dengan proses pembangunan berkelanjutan.

Saat ini telah berkembang isu dan opini telah terjadinya degradasilingkungan di sekitar kawasan industri, terjadinya klaim dan konflikantara pihak industri dan masyarakat sekitar industri berkaitan dengankesenjangan kesejahteraan serta potensi pencemaran lingkungan baikcair, gas/udara, padatan akibat aktifitas industri, serta permasalahanteknis berkaitan dengan keterbatasan sumber air baku proses, sumberenergi pembangkitan dan pengendalian pengelolaan limbah industriyang berdampak terhadap proses keberlanjutan industri.

Aktivitas industri juga merupakan salah satu penyebab utamaterjadinya kerusakan lingkungan hidup dan berdampak negatif bagimasyarakat sekitarnya. Perkembangan industrialisasi yang diikutidengan pembangunan fisik yang semakin meningkat, yang tanpa di-dukung oleh usaha-usaha pelestarian lingkungan, kesesuaian dan ke-tepatan konversi lahan dan tata ruang akan mempercepat proses ke-rusakan alam dan berkurangnya fungsi lingkungan dan sumberdaya.Antara lain berkurangnya biota darat maupun laut, berkurangnyakeanekaragaman hayati, terjadinya pencemaran akibat limbah dan lain-lain. Pencemaran maupun akibat-akibat sampingan lain yang diakibat-kan oleh industri ini akan mengurangi daya dukung lingkungan.

Untuk mengurangi dampak industri terhadap lingkungan, dibutuh-kan komitmen semua pihak yang terlibat dengan kegiatan industri untukmenjaga kelestarian lingkungan. Hal ini tidak lain agar generasi yangakan datang tidak mewarisi kerusakan lingkungan yang diakibatkan

3

oleh tindakan manusia saat ini, dalam hal ini pengembangan indiustri,dan agar upaya menaikkan tingkat sosial ekonomi masyarakat melaluiindustri tidak justru menyebabkan kesulitan di masa mendatang.

Pengembangan industri hendaknya dilakukan dalam sebuah konsep“berwawasan lingkungan”. Hal ini muncul sebagai respon dari faktakecenderungan global yang terjadi dari pemanfaatan sumber daya olehindustri dewasa ini yang cenderung merusak, terutama di negara-negaraberkembang, antara lain karena kurangnya teknologi, kapasitassumberdaya dan kemampuan yang masih lemah untuk memastikankegiatan produksi di sektor industrinya bersih.

Maka perlu dirumuskan suatu strategi dan pola kebijakan pengel-olaan, penataan maupun pengembangan suatu kawasan industri untukmewujudkan kawasan industri berwawasan lingkungan dan berkelanjut-an (Eco- Industrial Park) dan pengembangan konsep industri hijau (greenindustry).

Strategi Implementasi KebijakanSejak isu lingkungan global muncul dan adanya konsep pembangun-

an berkelanjutan (sustainable development), dunia industri dituntut untukberkontribusi dalam pencapaian hubungan yang harmonis dan salingmenguntungkan antara kegiatan industri dengan ekosistem pendukungdi sekitarnya. Lahirnya konsep “industri berwawasan lingkungan” atau“industri hijau” (green industry), merupakan salah satu respon duniaindustri terhadap perubahan lingkungan global, yang secara umumdirespons dunia dengan konsep pembangunan berkelanjutan tersebut.

The World Commission on Envronment and Development (WCED) padatahun 1987, dalam laporannya yang bejudul Our Common Future, me-rumuskan konsep pembangunan berkelanjutan yang mencakup penger-tian bagaimana menyelenggarakan pembangunan yang memenuhikebutuhan umat manusia saat ini, tanpa mengurangi kemampuangenerasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangun-an berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkung-

4

an tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadil-an sosial. Banyak laporan PBB, antara lain laporan dari KTT Dunia2005, yang menjabarkan pembangunan berkelanjutan sebagai terdiridari tiga tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang salingbergantung dan memperkuat. Keberlanjutan pembangunan berada padatitik temu ketiga pilar.

Dalam hal pertimbangan lingkungan untuk pengembangan industridi Indonesia, tidak diragukan lagi bahwa secara konseptual, Indonesiamendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan, termasukpenerapannya dalam konteks industri. Political will yang cukup dariPemerintah Indonesia telah ditunjukkan antara lain dengan lahirnyaberbagai peraturan perundangan, baik untuk perlindungan lingkungandalam konteks dalam negeri maupun untuk melaksanakan komitmeninternasional perlindungan lingkungan. Indonesia antara lain telahmeratifikasi Protokol Kyoto melalui UU No 17 tahun 2004 TentangRatifikasi Protokol Kyoto. Dalam konperensi perubahan iklim 2009di Kopenhagen baru-baru ini, Presiden juga telah secara eksplisit me-nyatakan komitmennya untuk menurunkan emisi sebesar 26% pada2020. Sementara itu, peraturan perundangan lain juga mendukunguntuk itu, antara lain dengan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Per-lindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No.30 Tahun 2007 tentang Kebijakan Energi Nasional, UU no 26 tahun2007 tentang Penataan Ruang yang di dalamnya juga diatur kewajibanmenyediakan ruang terbuka hijau minimum 30 % dan banyak peraturanperundangan yang lain.

Salah satu tugas pertama yang perlu dilakukan dalam rangka me-wujudkan industri yang ramah lingkungan adalah, mengimplementasi-kan political will dan peraturan perundangan yang ada tersebut dalamperaturan pelaksanaan maupun aspek implementatif yang bersifat prak-tikal dan dapat diadopsi dengan mudah di lapangan.

Tantangan, Hambatan dan PeluangTerdapat banyak hambatan yang dijumpai Indonesia untuk

5

mewujudkan industri yang berwawasan lingkungan. Diantaranya, ada4 kelompok hambatan yang secara eksplisit telah nampak. Pertama,perkembangan kesadaran dan awareness sektor swasta terhadap penting-nya mewujudkan industri hijau relatif lambat. Banyak stakeholder yangsebenarnya menyadari bahwa mewujudkan industri berwawasan ling-kungan sangatlah penting, dan bahkan akan dapat meningkatkan dayasaing dalam jangka panjang. Namun kesadaran ini belum sepenuhnyadiimplementasikan, ketika kemudian berbenturan dengan keharusanmengalokasikan modal untuk pelestarian lingkungan. Kedua, sepertilazimnya negara-negara berkembang lain, hambatan yang cukup dirasa-kan adalah keterbatasan dalam teknologi, kurangnya inisiatif dan pra-karsa untuk mengembangkan konsep kegiatan produksi yang ramahlingkungan. Keterbatasan teknologi telah menyebabkan seringnya ter-jadi inefisiensi, yang mengakibatkan aplikasi teknologi ramah lingkung-an menjadi terkendala. Ketiga, dari sekitar 2,5 juta perusahaan yangada di Indonesia pada saat ini, hampir sebagian besar merupakan usahakecil dan menengah. Faktanya usaha kecil dan menengah umumnyamasih bersifat modal terbatas, masih mengejar keuntungan yang kadang-kala bersifat jangka pendek dan kurang memperhatikan kelestarian dankeberlanjutan usaha, termasuk dari sisi lingkungan. Keempat, lebarnyarentang dan keragaman kondisi geografis dengan tipe negara kepulauanmembuat kesulitan tersendiri dalam pengelolaan teknologi yang tepatdi berbagai wilayah, kecuali jika teknologinya dapat disediakan dansiap guna di wilayah setempat.

Di samping berbagai masalah dan kendala yang masih dihadapi,Indonesia memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam mewujud-kan “green earth”, mengingat negara ini memiliki hutan seluas sekitar120 juta ha, atau ± 60% dari wilayah negara. Dengan 84% wilayahnyayang merupakan wilayah perairan laut, hal ini memberikannya potensibesar antara lain dalam memitigasi perubahan iklim. Hal ini dapat ter-wujud, antara lain melalui kegiatan-kegiatan dari pengurangan emisikarbon melalui pengembangan industri yang ramah lingkungan. Keber-hasilan pengembangan industri yang ramah lingkungan di Indonesia

6

akan memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan Indonesiadalam mitigasi lingkungan, mengingat industri memiliki kontribusi yangtidak kecil, terlihat antara lain dari gambaran kontribusi sektor industridalam konsumsi energi di Indonesia.

Hal lain yang perlu dijadikan pertimbangan adalah subyek pengem-bangan industri berwawasan lingkungan atau green industry. Konsepindustri berwawasan lingkungan dapat diterapkan secara lebih ter-kontrol pada sebuah kawasan industri, sehingga kawasan tersebutkemudian menjadi sebuah “kawasan industri hijau” (eco industrial park).Eco-Industrial Park (EIP) merupakan sekumpulan industri (penghasilproduk/jasa) yang berlokasi pada suatu tempat dimana para pelaku-pelaku didalamnya secara bersama mencoba meningkatkan performansilingkungan, ekonomi, dan sosialnya. Tujuan dari EIP ini tidak lainadalah memperbaiki performansi ekonomi bagi industri-industri didalamnya melalui minimalisasi dampak lingkungan. Dalam hal ini pen-dekatan-pendekatan yang dilakukan akan diarahkan pada: disain hijau(green design) infrastruktur, perencanaan dan penerapan konsep produkbersih, pencegahan polusi, efesiensi energi dan hubungan antar per-usahan-perusahaan (inter-company partnering) (Lowe, 1996, dalam Fatah,2008). Adanya eco-industrial park tentu sangat mendukung pengem-bangan green industry secara umum di Indonesia, namun tentu hal initidak serta merta harus mengabaikan peran industri (kecil, menengah,sedang) yang tidak berada di dalam kawasan, tetapi bahkan dapatmenyebar secara lokasional sebagaimana telah berkembang.

Untuk itu, diperlukan berbagai strategi yang tepat, antara lain pe-nguatan kelembagaan, upaya-upaya pembangunan industri yang lebihterkoordinasi antara pemerintah, masyarakat madani, dan lembaga-lembaga akademik, memastikan terjadi perkembangan R-D industriyang bersifat ramah lingkungan, pembentukan kawasan industri hijau(green industrial park), yang tidak kalah penting adalah kesesuaian danketepatan tata ruang dan lain-lain. Demikian pula, standarisasi danperaturan teknis yang berkaitan dengan produk-produk lingkungan perludikembangkan. Diperlukan pula rencana aksi yang terintegrasi antar

7

departemen terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Depar-temen Perindustrian, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral danDepartemen Perhubungan.

Kita semua harus yakin dan bertekad dengan komitmen kuatbahwa Indonesia pasti bisa, Provinsi Banten juga harus bisa dalammembangun dan menata kembali kebijakan industrialisasi berwawasanlingkungan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat .

Untuk menjawab semua tantangan ini, perlu dikembangkan sebuahkonsep green industry yang holistik atau eco industrial park, mulai darirencana penataan , pengelolaan serta rencana pembangunan industridan kawasan industri yang berkelanjutan. Khususnya pembangunanindustrialisasi di Provinsi Banten yang kita cintai, harus menjadi salahsatu model pembangunan industri dan kawasan industri berwawasanlingkungan Indonesia masa depan.

Kawasan IndustriIstilah yang dipergunakan Undang-undang No 5 Tahun 1984 dalam

pengaturan untuk suatu pusat pertumbuhan industri adalah “wilayahindustri”. Istilah kawasan industri baru disebut dalam Keppres No. 53Tahun 1989 (kini diganti dengan Keppres 41 Tahun 1996) tentangKawasan Industri, dan dalam Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 1980tentang Pendirian Perusahaan (persero) dalam Bidang PengelolaanKawasan Industri tertentu yang diberikan sebagai kawasan berikat,serta dalam Keppres No 32 dan No 33 tahun 1990 tentang Pengelolaandan Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri. Pengertian kawasanindustri saat ini di Indonesia dapat mengacu kepada Keppres No. 41Tahun 1996. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatankegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana penunjang yangdikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yangtelah memiliki ijin usaha kawasan industri. Ciri-ciri kawasan industriyaitu: 1) lahan sudah dilengkapi sarana dan prasarana, 2) adanya suatubadan pengelola yang memiliki ijin usaha kawasan industri, 3) biasanyadiisi oleh industri manufaktur (pengolahan berbagai jenis). Menurut

8

Keppres No. 41 Tahun 1996, pengembangan kawasan industri yaitu:kewenangan untuk menyiapkan dan mengembangkan kawasan industri,kewenangan di bidang perijinan, penyediaan lahan dan penerbitan hakpemilikan tanah, menetapkan lokasi kawasan industri, bentukperusahaan kawasan industri, hak dan kewajiban perusahaan kawasanindustri termasuk pengelolaan lingkungan.

Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yangdiperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata RuangWilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten yang ber-sangkutan. Zona industri adalah satuan geografis sebagai tempat tumbuhdan berkembangnya kegiatan industri, baik berupa industri dasarmaupun industri hilir berorientasi kepada konsumen akhir denganpopulasi tinggi sebagai penggerak utama yang secara keseluruhan mem-bentuk berbagai kawasan yang terpadu dan beraglomerasi dalam kegiat-an ekonomi dan memiliki daya ikat spacial. Perusahaan kawasan industriadalah perusahaan yang merupakan badan hukum yang didirikan me-nurut hukum dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola kawasanindustri. Perusahaan kawasan industri wajib melakukan kegiatan:penyediaan atau penguasaan tanah, penyusunan rencana tapak tanah,rencana teknis kawasan, penyusunan Analisis tapak tanah, pemasarankapling industri dan pembangunan serta pengadaan prasarana dansarana penunjang termasuk pemasangan instalasi atau peralatan yangdiperlukan. Perusahaan kawasan industri sebelum melakukan kegiatanpenyediaan tanah, harus memperoleh persetujuan prinsip, dengan ke-tentuan sebagai berikut: bagi perusahaan kawasan industri yangpenanaman modalnya tidak berstatus PMA/PMDN, diberikan olehMenteri, dan bagi perusahaan kawasan industri yang penanaman Modal-nya berstatus PMA/PMDN diberikan oleh Ketua Badan KoordinasiPenanaman Modal atas nama Menteri. Perusahaan kawasan industriyang sudah memperoleh persetujuan prinsip wajib memperoleh ijinlokasi kawasan industri dengan mengajukan permohonan kepadaKepala Kantor Pertanahan setempat. Pemberian ijin lokasi kepada per-usahaan kawasan industri dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang

9

Wilayah yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat. Pemberian ijinlokasi diberikan dalam rangka mengalokasikan lahan untuk kegiatanpembangunan kawasan industri yang berasal dari tanah pertanianmaupun non pertanian. Ijin lokasi berfungsi untuk memperoleh tanahyang sekaligus sebagai ijin pengeluaran terhadap tanah-tanah obyeklandreform.

Berdasarkan Keppres No. 33 Tahun 1990 tentang PenggunaanTanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri, ditegaskan bahwa pen-cadangan tanah dan/atau pemberian ijin lokasi dan ijin pembebasantanah bagi setiap perusahaan kawasan industri, dilakukan dengan ke-tentuan: 1) tidak mengurangi areal pertanian, 2) tidak dilakukan diatas tanah yang mempunyai fungsi utama untuk melindungi sumberalam dan warisan budaya, 3) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wi-layah yang ditetapkan pemerintah daerah setempat. Dalam Kepprestersebut secara jelas dikemukakan bahwa pencadangan areal industritidak dilakukan terhadap lahan pertanian. Hal ini berarti secara yuridisada larangan untuk konversi lahan sawah beririgasi teknis menjadi tanahnon-pertanian khususnya untuk kawasan industri.( Kimberly, 2006)

Mengacu kepada peraturan pemerintah NOMOR 142 TAHUN2015 TENTANG KAWASAN INDUSTRI, terdapat beberapa per-istilahan terkait antara lain:

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolahbahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehinggamenghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebihtinggi, termasuk jasa industri.

Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatandi bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia. KawasanPeruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagikegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang di-tetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industriyang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikem-

10

bangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. PerusahaanKawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengemban-gan dan pengelolaan kawasan Industri.

Maka untuk lebih mendalami pemahaman serta penyiapan penge-lolaan kawasan industri secara komprehensif, beberapa kajian modelpenataan kawasan industri yang berwawasan lingkungan dan ber-kelanjutan, perlu terus dikembangkan.

Dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009tentang Kawasan Industri (“PP No. 24/2009”), maka pemerintahmenerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik IndonesiaNomor 05/M-IND/PER/2/2014 tentang Tata Cara Dalam PemberianIzin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri(“Permenperin No. 5/2014”) untuk mengatur pemberian izin usahakawasan industri (“IU Kawasan Industri”) dan izin perluasan kawasanindustri (“IP Kawasan Industri”). Berdasarkan Pasal 1 angka (1)Permenperin No. 5/2014, pengertian dari kawasan industri adalahkawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengansarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola olehperusahaan kawasan industri (“Kawasan Industri”). Sedangkan,perusahaan kawasan industri (“Perusahaan Kawasan Industri”) adalahperusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaanKawasan Industri.

IU Kawasan IndustriKewenangan pemberian IU Kawasan Industri dan IP Kawasan

Industri berada pada:1. Bupati/Walikota untuk Kawasan Industri yang berlokasi di kabu-

paten/kota;2. Gubernur untuk Kawasan Industri yang berlokasi di lintas wilayah

kabupaten/kota; atau3. Menteri untuk Kawasan Industri yang berlokasi lintas wilayah

provinsi dan Kawasan Industri yang merupakan penanaman modalasing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang

11

berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yangdibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain.Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memiliki IU Kawasan

Industri dan memenuhi ketentuan dalam pedoman teknis kawasanindustri. IU Kawasan Industri berlaku selama Perusahaan KawasanIndustri yang bersangkutan melakukan kegiatan pengusahaan KawasanIndustri. IU Kawasan Industri diberikan kepada Perusahaan KawasanIndustri yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkanhukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia seperti badan usahamilik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD),koperasi, atau badan usaha swasta.

Selain itu, Perusahaan Kawasan Industri wajib menyediakan lahanbagi kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah minimal 2% (dua persen)dari luas kaveling industri. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun lahanindustri tersebut tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh usaha mikro,kecil dan menengah, dapat digunakan oleh perusahaan industri lainnyasepanjang lahan untuk perusahaan industri lainnya tersebut sudah tidaktersedia. Untuk memperoleh IU Kawasan Industri wajib memperolehpersetujuan prinsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan persetujuan prinsip, diajukan dengan menggunakanformulir model PMK-I dan melampirkan dokumen sebagai berikut:1. fotokopi akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau oleh menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi bagipemohon yang berstatus koperasi, dan khusus untuk penanamanmodal asing melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh KepalaBadan Koordinasi Penanaman Modal;

2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali untukpenanaman modal asing;

3. sketsa rencana lokasi (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi);dan

12

4. surat pernyataan bahwa rencana lokasi terletak dalam kawasanperuntukan industri sesuai rencana tata ruang wilayah.Kemudian, Perusahaan Kawasan Industri yang telah memperoleh

persetujuan prinsip paling lama 2 (dua) tahun, wajib telah:1. Memiliki izin gangguan;2. Memiliki izin lokasi;3. Melaksanakan penyediaan/penguasaan tanah sesuai dengan ke-

tentuan peraturan perundang-undangan;4. Memiliki izin lingkungan;5. Melakukan penyusunan rencana tapak tanah;6. Melakukan pematangan tanah;7. Melaksanakan perencanaan dan pembangunan prasarana dan

sarana penunjang serta pemasangan instalasi/peralatan yang di-perlukan dalam Kawasan Industri;

8. Memiliki tata tertib kawasan industri; dan9. Menyediakan lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah.

IU Kawasan Industri diberikan kepada Perusahaan KawasanIndustri yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:1. mengisi formulir permohonan IU Kawasan Industri model PMK-

III dan melampirkan data kemajuan pembangunan KawasanIndustri terakhir dengan menggunakan formulir model PMK-II;

2. memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1);3. memenuhi ketentuan pedoman teknis kawasan industri;4. sebagian dari Kawasan Industri siap untuk dioperasikan yang se-

kurang-kurangnya telah memiliki prasarana dan sarana penunjangyang meliputi jalan masuk ke Kawasan Industri, jaringan jalan dansaluran air hujan dalam Kawasan Industri, serta instalasi peng-olahan air limbah bagi Kawasan Industri, kantor pengelola; dan

5. telah dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP) lapangan oleh timpenilai kawasan industri yang menyatakan bahwa kepada per-usahaan yang bersangkutan dapat diberikan IU Kawasan Industri.

13

IP Kawasan IndustriSetiap Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki IU

Kawasan Industri dan telah beroperasi, serta akan melaksanakan per-luasan lahan Kawasan Industri wajib memperoleh IP Kawasan Industriterlebih dahulu. Namun, perluasan Kawasan Industri yang berlokasidalam satu kabupaten/kota tidak memerlukan persetujuan prinsip.

IP Kawasan Industri diberikan apabila Perusahaan KawasanIndustri yang bersangkutan telah memperoleh IU Kawasan Industridengan ketentuan:1. memiliki izin lingkungan atas Kawasan Industri perluasan;2. memiliki izin lokasi perluasan;3. lahan yang direncanakan sebagai area perluasan telah dikuasai dan

dibuktikan dengan surat pelepasan hak (SPH) atau sertifikat; dan4. berada dalam kawasan peruntukan industri.

SanksiPerusahaan Kawasan Industri diberi peringatan tertulis apabila

memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:1. Perusahaan Kawasan Industri melakukan perluasan tanpa memiliki

IP Kawasan Industri;2. Perusahaan Kawasan Industri tidak menyampaikan data Kawasan

Industri 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau dengan sengaja me-nyampaikan data yang tidak benar;

3. Perusahaan Kawasan Industri melakukan kegiatan usaha tidaksesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang telah di-perolehnya;

4. Perusahaan Kawasan Industri yang menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran terhadap lingkungan hidup yang tidak sesuaidengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL);

5. tidak memenuhi ketentuan dalam IU Kawasan Industri dan/atauIP Kawasan Industri serta pedoman teknis pengembangan kawasanindustri;

6. tidak menyelesaikan pembangunan prasarana dan sarana penunjang

14

kawasan industri secara lengkap.7. Peringatan/teguran tertulis diatas diberikan sebanyak 3 (tiga) kali

berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) bulan.Apabila dalam masa peringatan tertulis Perusahaan Kawasan

Industri belum/tidak melakukan perbaikan, maka izin usahanya akandibekukan. Pembekuan tersebut berlaku selama 6 (enam) bulan sejakdikeluarkan penetapan pembekuan

Apabila dalam masa pembekuan Perusahaan Kawasan Industritidak melakukan perbaikan, IU Kawasan Industri dan IP KawasanIndustri yang bersangkutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

1.2. Industrialisasi dan Kualitas HidupPeran sektor industri dalam pembangunan ekonomi adalah mem-

perluas kesempatan kerja, menghasilkan barang dan jasa yang diperlu-kan masyarakat, menghasilkan devisa melalui ekspor dan menghematdevisa melelalui substitusi produk impor (Departemen Perindustrian,2005). Pertumbuhan industri yang pesat selain akan merangsang per-tumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan baku, juga me-rangsang pengembangan sektor jasa seperti: lembaga keuangan, pemasar-an, perdagangan, periklanan dan transportasi. Ke semua sektor jasatersebut akan mendukung laju pertumbuhan industri yang dapatmenyebabkan meluasnya kesempatan kerja yang pada akhirnya mening-katkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Kenaikan pendapatandan daya beli, menunjukkan perekonomian itu tumbuh dan sehat.

Perkembangan industrialisasi yang diikuti dengan pembangunanfisik yang semakin meningkat, tanpa didukung oleh usaha kelestarianlingkungan akan mempercepat proses kerusakan alam (Sunu, 2001).Hal itu dapat ditandai dengan berkurangnya beberapa biota daratmaupun laut serta spesies di daerah-daerah.

Menurut Djajadiningrat (2001), industrialisasi dapat mempe-ngaruhi transformasi struktur sosial, seperti urbanisasi, karena industriyang dikembangkan bersifat padat karya. Sebagai contoh industri yangpadat karya adalah industri hasil laut dan karet yang cenderung mem-

15

perkerjakan tenaga kerja relatif banyak, disamping memiliki potensimeningkatkan nilai tambah melalui kegiatan ekspor.

Perkembangan industri yang pesat dewasa ini tidak lain karenapenerapan kemajuan teknologi oleh manusia guna mendapatkan kualitashidup yang lebih baik. Kualitas hidup semakin baik membutuhkanbarang dan jasa yang semakin banyak akibat dorongan peningkatankesejahteraan material.

Industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkanmutu sumberdaya manusia dan kemampuannya untuk memanfaatkansumberdaya alam dan sumberdaya lain secara optimal. Hal ini berartiindustrialisasi sebagai suatu usaha meningkatkan produktivitas tenagakerja manusia disertai usaha untuk memperluas ruang lingkup kegiatanmanusia. Pembangunan industri dapat mempengaruhi dan mengubahcara pandang masyarakat agraris yang beranggapan bahwa sektorindustri adalah segalanya. Kondisi tersebut akan kurang tepat bila sektorpertanian masih mempunyai daya dukung lingkungan yang baik danberpotensi untuk dikembangkan. Cara pandang masyarakat yang kurangtepat tersebut akan mendorong proses urbanisasi yaitu masyarakatagraris meninggalkan lahan pertaniannya pindah ke kota industri denganbekal keterampilan yang kurang memadai.

Dampak negatif yang dapat diakibatkan oleh kegiatan industri danteknologi adalah terjadinya pencemaran udara, air dan tanah. Ketigajenis pencemaran ini akan mengurangi daya dukung lingkungan. Untukitu dibutuhkan komitmen semua pihak untuk menjaga kelestarianlingkungan agar generasi yang akan datang tidak mewarisi kerusakanlingkungan yang diakibatkan oleh tindakan manusia saat ini dan dapatmenaikan tingkat sosial ekonomi masyarakat (Soemarwoto, 2001).

Menurut Allenby (1999), terdapat beberapa hal yang perlu diper-hatikan dalam melaksanakan pembangunan industri, antara lain:1. Lokasi industri diarahkan pada tempat yang sesuai dengan perkem-

bangan wilayah dilihat dari segi pemahaman penduduk, tersedianyasumberdaya dan sarana lainnya. Di samping itu perlu diingatbeberapa jenis industri baik besar maupun kecil menghendaki syarat-

16

syarat letak tertentu.2. Pemanfaatan sumberdaya alam yang sesuai dengan jenis industri agar

terjadi pertumbuhan industri yang memberikan manfaat ekonomidan sosial.

3. Kegiatan produksi yang semakin meningkat di samping menghasil-kan alat pemenuhan kebutuhan berupa barang dan jasa juga meng-hasilkan pencemaran dan ikutannya. Pencemaran industri akanmenurunkan kualitas tanah, udara dan air, memberikan dampaknegatif pada kesehatan manusia.Soemarwoto (2001) mengatakan dalam kualitas lingkungan yang

baik terdapat potensi untuk berkembangnya kualitas hidup yang tinggi.Namun kualitas hidup sifatnya subyektif dan relatif. Oleh sebab itu,kualitas lingkungan sifatnya juga subyektif dan relatif. Lebih jauhSoemarwoto (2001) mengemukakan bahwa kualitas hidup dapat diukurdengan 3 kriteria, yaitu:1. Derajat dipenuhinya kebutuhan untuk hidup sebagai makhluk

hayati. Kebutuhan ini bersifat mutlak, didorong oleh keinginanmanusia untuk menjaga kelangsungan hidup hayatinya. Kelang-sungan hidup hayati tidak hanya menyangkut dirinya, melainkanjuga masyarakat dan terutama keturunannya. Kebutuhan ini terdiriatas udara, air, pangan, kesempatan untuk mendapatkan keturunanserta perlindungan terhadap serangan penyakit dan sesama manusia.Kebutuhan hidup ini dalam keadaan terpaksa mengalahkan ke-butuhan hidup yang lain.

2. Derajat dipenuhinya kebutuhan untuk hidup manusiawi. Kebutuh-an hidup ini bersifat relatif, walaupun ada kaitan dengan kebutuhanhidup jenis pertama di atas. Didalam kondisi iklim Indonesia, rumahdan pakaian, bukanlah kebutuhan yang mutlak untuk kelangsunganhidup hayati, melainkan kebutuhan untuk hidup manusiawi. Ke-butuhan hidup manusiawi yang lain adalah pendidikan, agama, senidan kebudayaan.

3. Derajat kebebasan untuk memilih. Dalam masyarakat yang tertib, de-rajat kebebasan dibatasi oleh hukum, baik yang tertulis ataupun tidak.

17

Jika dikaitkan antara kualitas lingkungan dengan kualitas hidupyang diukur berdasarkan 3 kriteria di atas, maka kualitas lingkungandapat diukur. Kualitas lingkungan dapat diartikan sebagai kondisilingkungan dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasarmanusia. Semakin tinggi derajat kemampuan lingkungan hidup untukmemenuhi kebutuhan dasar manusia, semakin tinggi pula kualitas hidupdan sebaliknya. Semakin memburuknya kualitas lingkungan makasemakin tinggi dan berat biaya pencapaian tujuan pembangunan yangdiinginkan.(Kimberly, 2006)

3. Definisi Eco Industrial Park (EIP)Dua definisi penting untuk sebuah EIP menurut Lowe (2001),

pertama bahwa sebuah EIP merupakan suatu komunitas bisnis yangbekerja sama satu sama lain dan serta melibatkan masyarakat di sekitar-nya untuk lebih mengefesiensikan pemanfaatan sumber daya (informasi,material, air, energi, infrastruktur, dan habitat alam) secara bersama-sama, meningkatkan kualitas ekonomi dan lingkungan, serta meningkat-kan sumber daya manusia bagi kepentingan bisnis dan juga masyarakatsekitarnya. Definisi kedua adalah bahwa EIP merupakan suatu sistemindustri yang merencanakan adanya pertukaran material dan energi gunameminimalisasi penggunaan energi dan bahan baku, meminimalisasisampah/limbah, dan membangun suatu ekonomi berkelanjutan, ekologidan hubungan sosial.

EIP merupakan evolusi dari konsep kawasan-kawasan industri yangsudah ada. Konsep kawasan industri yang selama ini hanyalah merupa-kan kumpulan-kumpulan industri yang hampir sama sekali tidak me-miliki keterkaitan terutama dalam hal pengelolaan lingkungan, ataudengan kata lain, konsep kawasan industri tradisional memiliki perten-tangan mengindahkan konsep co-lokasi (co-locasion) dalam pengembang-annya. Konsep co-lokasi mengembangkan cara-cara baru untuk meraihsuatu kesinergisan dan efesiensi yang lebih besar lagi, dengan memper-kuat prospek-prospek peningkatan nilai tambah dalam proses-prosesindustri yang diambil dari keuntungan yang diperoleh karena penge-

18

lompokan industri kawasan. Dengan mendorong penerapan co-lokasidari suatu industri yang memiliki hubungan atau saling kebergantunganbaik dalam proses-proses produksi yang dilakukan, hasil buangan/sampah atau energi sisa dari industri ini dapat digunakan oleh industri-industri lain yang berada pada lokasi yang sama atau berdekatan(Djayadiningrat, 2004).

Anja-Katrin Fleig (2000) dalam Djayadiningrat, Famiola (2004),menyebutkan bahwa perbedaan yang nyata antara EIP dengankawasan-kawasan industri adalah:• Tingginya kerja sama/pertukaran antara perusahaan-perusahaan,

pengelola kawasan dan para pembuat kebijakan lokal di wilayahtempat EIP tersebut berkembang.

• Para aktor/pelaku usaha dalam EIP selalu bekerja keras untukmewujudkan suatu visi aktifitas industri yang dilakukan untukmencapai suatu keberlanjutan yang berkaitan dengan aspekekonomi, sosial dan ekologis.

1.3. Eco Industrial Park dan Pembangunan BerkelanjutanMendisain sebuah eco industrial park (EIP) tidak terlepas dari usaha-

usaha bagaimana mengintegrasikan EIP ini dengan masyarakat disekitarnya, karena bagaimana pun masyarakat akan langsung merasakandampak dari suatu kawasan industri. Selain itu, pengembangan sebuahkawasan juga akan memberikan suatu pertimbangan bagi pembangunanwilayah yang tidak lain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat di wilayah tersebut. Untuk itu, penerapan sebuah eco indus-trial park juga tidak lepas dari suatu usaha bagaimana untuk mencipta-kan suatu masyarakat yang berkelanjutan (sustainable community). Istilahmasyarakat yang berkelanjutan (sustainable community) berbeda-beda danunik pada setiap daerah sesuai dengan kebutuhan dan kultur masyarakatdi daerah tersebut. Definisi sustainable community focus pada pendekatansystem yang terintegrasi untuk jangka panjang, diantaranya isu-isu yangberhubungan dengan isu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Konsep inimemandang bahwa isu-isu yang berhubungan dengan ekonomi,

19

lingkungan, dan sosial tersebut merupakan suatu yang terintegrasi danmemiliki hubungan saling kebergantungan. Yang berhubungan denganisu-isu masalah ekonomi dalam sustainable community ini adalah bagai-mana untuk menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang baik bagi komu-nitas, gaji yang baik, bisnis yang stabil, implementasi dan pengem-bangan teknologi yang sesuai, pengembangan bisnis dan lain-lain. Jikasuatu masyarakat tidak mempunyai ekonomi kuat, maka keberlanjutanhanya menjadi suatu yang ada di angan-angan saja. Menurut Khanna(1999), pembangunan berkelanjutan akan berimplikasi terjadinya ke-seimbangan dinamis antara fungsi maintenance (sustainability) dan trans-formasi (development) dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Pe-rencanaan pembangunan berkelanjutan harus mempertimbangkan ada-nya trade off antara level produksi-konsumsi dengan kapasitas asimilasiekosistem. Sesuai dengan konsep daya dukung (carrying capacity),peningkatan kualitas hidup hanya dapat dilakukan jika pola dan levelproduksi-konsumsi memiliki kesesuaian dengan kapasitas lingkunganbiofisik dan sosial. Strategi perencanaan eco industrial park sebagai bagiandari perencanaan pembangunan berkelanjutan membutuhkan informasiyang tepat tentang pilihan-pilihan penggunaan sumberdaya, teknologi,pola konsumsi, perubahan struktur sistem, tingkat kualitas hidup yangdiharapkan serta status lingkungan yang menjamin berkurangnyatekanan ekologis oleh berbagai proses ekonomi.

Dari sudut pandang lingkungan, suatu masyarakat hanya dapatberkelanjutan dalam jangka panjang bila semua aktivitas yang dilakukandalam komunitas tersebut tidak menurunkan kualitas lingkungannyaatau terlalu banyak menghabiskan sumber daya yang sudah terbatasjumlahnya. Perhatian terhadap lingkungan disini diarahkan pada usaha-usaha untuk proteksi terhadap kesehatan manusia dan lingkungan,menjamin ekosistem dan habitat yang sehat, serta usaha-usaha yangberhubungan dengan pengurangan polusi terhadap air, udara, dan darat-an; menyediakan ruang hijau yang cukup, rekreasi, dan bagi penggunaanlain; melakukan manajemen ekosistem serta melindungi keaneka-ragaman hayati; dan lain-lain.

20

Isu-isu sosial dalam sustainable community meliputi keterlibatanmasyarakat dalam mengatasi masalah-masalah pendidikan, kesehatan,hak kekayaan, community building, kerohanian, penegakan hukum untukkepentingan lingkungan, dan lain-lain.

Sustainable community sangat terkait dalam usaha-usaha untukmengembangkan suatu Eco-industrial Park. Sebab, bagaimana punketerlibatan masyarakat pada suatu wilayah tidak hanya terbatas padamasalah partisipasi mendukung aktivitas-aktivitas industri yang positif,tetapi pada umumnya masyarakat sekitar industri juga merupakanpekerja yang langsung terlibat dalam aktivitas industri tersebut. Bahkandalam beberapa studi, menunjukan bahwa perkembangan industri-industri suatu wilayah mendorong terwujudnya suatu sustainable com-munity (Djayadiningrat, 2004)

1.4. Konsep Eco Industrial Park yang DikembangkanBegitu banyak konsep-konsep bagaimana membangun dan me-

ngembangkan suatu kawasan industri yang berwawasan lingkungan,eco industrial park, tetapi pada dasarnya semua konsep tersebut mengarahpada bagaimana upaya membangun suatu kawasan industri yangberwawasan lingkungan yang mampu mendorong dan merangsang parapelaku-pelaku yang terlibat di dalamnya untuk terus berinovasi. Bilakita cermati secara mendalam, arahnya tidak lain adalah membuat suatusystem industri yang lebih efisien. Hal ini dapat dicapai misalnya melaluipenggunaan material dan energi yang lebih efesien, efesien terhadapperalatan, dan juga efesiensi pada perencanaan disain industrinya.

Pendekatan EIP memadukan dua konsep utama tersebut yaitubagaimana membangun suatu kawasan industri yang memiliki tingkatkepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga memiliki kemampuanuntuk bisa menghasilkan produk-produk yang memiliki keunggulanbersaing di pasaran. Untuk itu konsep EIP, dikembangkan sebagaisebuah klaster industri (industrial cluster). Dengan menggunakan pen-dekatan-pendekatan keunggulan bersaing yang dikembangkan olehMichael Porter (1990). Konsep EIP yang menekankan pada konsep

21

“waste to row material linkages”, adanya interaksi pertukaran informasidan inovasi baru cara-cara pengolahan limbah (waste) dan pemanfaataninfrastruktur bersama antara para pelaku dalam klaster tersebut. Adapunpotensi keuntungan dan model pengembangan EIP yang di dalamnyaterjadi kerja sama dalam pemanfatan sumberdaya dalam suatu kawasanindustri seperti, energi, air, limbah, sistem informsi dan SDM sertasumberdaya fasilitas, menurut Seong Oh dkk (2003) dapat digambarkanseperti pada Gambar 3 dan Tabel 1 berikut:

Gambar 1. Model pengembangan eco industrial park(Seong Oh, Bae Kim, Young Jeong,2003)

Tabel 1. Potensi keuntungan pengembangan EIP

Desain Ruang Terbuka Ramah

Lingkungan

Desain Bangunan Ramah Lingkungan

Kontruksi Jaringan Ruang Hijau

Pertukaran/Pemanfaatan Bersama Informasi

Pertukaran/Pemanfaatan Bersama Sumber Daya

Kontruksi Jaringan Kerja sama Industri

Pengembangan Eco Industrial

Park

Pusat Budaya Lokal Berteknologi Tinggi

Bagian dari Fasilitas Budaya, Rekreasi dan

kenyamanan

Kreasi Identitas Budaya

Desain Sistem Efisiensi Energi

Desain Sistem Efisiensi Sumber

Daya

Desain Sistem Daur Ulang Limbah

Desain Lingkungan Bangunan Eksternal & Internal

Perencanaan Sistem Alur Energi Dan Material

Bisnis/industri Lingkungan Masyarakat Menigkatkan profitabilitas (keuntungan)

Menyerukan perbaikan kondisi lingkungan

Memperluas peluang bisnis lokal lainnya

Meningkatkan image pasar Penggunaan sumber daya yang lebih baik

Landasan pajak yang tinggi

Menigkatkan per-formansi tempat kerja

Merangsang inovasi-inovasi baru dalam peningkatan kualitas lingkungan

Kebanggaan masyarakat

Memperbaiki efisiensi lingkungan

Inovasi-inovasi baru bagi pemecahan masalah-masalah lingkungan

Mengurangi biaya-biaya untuk pengelolaan sampah

Akses bagi pendanaan Menciptakan proteksi ekosistem alam

Memperbaiki kesehatan lingkungan

22

1.5. Prinsip-prinsip Dasar Merancang suatu EIPBeberapa prinsip fundamental yang dibutuhkan dalam mengem-

bangkan sebuah EIP, dari pengalaman-pengalaman beberapa Negaramenurut Lowe (2001) adalah sebagai berikut:a. Terintegrasi dengan sistem alam; suatu kawasan industri yang baik

seharusnya memiliki keterikatan dengan pengaturan alam dengancara yang memperkecil dampak-dampak terhadap lingkunganmelalui penghematan biaya operasi tertentu.

b. Sistem Energi; Penggunaan energi yang efisien adalah suatu strategiutama untuk mengurangi biaya-biaya dan mengurangi beban ter-hadap lingkungan. Dalam EIP, perusahaan akan mencoba mencarijalan untuk memperoleh efisiensi yang lebih besar secara individudengan membangun dan mendisain peralatan produksi. Sebagaicontoh, dengan penggunaan aliran uap air atau memanaskan airdari suatu pabrik oleh pabrik lainnya, selain itu dapat juga dilakukanuntuk sistem lain seperti pada sistem pemanasan atau sistem pe-nyejukan suatu kota/daerah. Intinya dalam sistem ini bagaimanabisa menerapkan konsep penggunaan kembali (reused) sumber dayayang yang ada terutama sumber daya alam yang tidak dapatdiperbaharui.

c. Aliran material dan manajemen sampah dalam kawasan; dalamsuatu kawasan yang ramah lingkungan (eco-park). Perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang sisa (waste) dari sisa-sisaproduksinya dan mereka belum memahami/mengetahui bagaimanacara penggunaan kembalinya secara internal atau menjual ataudapat dipakai oleh perusahaan lain, maka baik secara individu,dan sebagai komunitas, mereka akan berusaha untuk mengoptimal-

Fleksibelitas dalam regulasi

Penggunaan sumber daya yang lebih efisien

Perusahaan-perusahaan yang ada dalam kawasan merupakan perusahaan yang memiliki kualitas tinggi

Nilai yang lebih tinggi bagi para pengembang

Memperbaiki kesehatan pekerja dan masyarakat

Mengurangi biaya operasi (air, energi,gas, tanah)

Memprbaiki lingkungan dan habitat

23

kan penggunaan semua material dan memperkecil penggunaaanmaterial beracun. Selain itu, dalam EIP tersebut dapat saja mengem-bangkan infrastruktur yang bertujuan untuk mentransformasikanhasil samping suatu industri/pabrik ke industri/pabrik lainnya,mengumpulkan atau menggudangkan hasil samping lain yangmungkin saja dapat dimanfaatkan oleh industri-industri lain diluarkawasan , dan memfasilitasi proses-proses barang sisa beracun.Selain itu, perusahaan-perusahaan dalam EIP juga bisa terlibatdalam “pertukaran” regional.

d. Pengaturan Air. Dalam banyak pabrik, biasanya telah direncanakansuatu rancangan proses dan alat produksi seefisien mungkin. Airbuangan dari satu pabrik lain, hal ini dapat dilakukan langsungatau juga harus melewati suatu pretreatment,apabila dibutuhkan.Infrastruktur yang dibangun dapat saja meliputi induk-indukpengelolaan air (bergantung pada kebutuhan perusahaan).

e. Kumpulan pelayanan manajemen dan jasa pendukung; Sebagai ko-munitas perusahaan-perusahaan, suatu EIP memerlukan manaje-men dan system pendukung yang lebih canggih dibanding kawasanindustri tradisional. Manajemen dan system peundukung yang lebihcanggih dibanding kawasan industri tradisional. Manajemen ataupihak ketiga yang memmainkan peran dalam EIP ini haruslah men-dukung terjadinya pertukaran hasil samping antar perusahaan danmembantu perusahaan-perusahaan tersebut untuk menyesuaikanperubahan (seperti seorang penyalur atau pelanggan yang melaku-kan mobilisasi dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya) sesuaidengan tanggung jawab yang diembannya. Manajemen juga harusbisa menjaga mata rantai pertukaran hasil samping tersebut sertamenjaga jalinan komunikasi didalam kawasan tersebut. Kawasantersebut dapat saja mengembangkan jasa layanan bersama sepertipenyidikan pusat pelatihan, kafetaria, pusat perawatan harian,kantor untuk membeli umum, atau kantor logistic dan transportasi.Sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dapat menghemat biaya-nya dengan adanya sharing biaya dan pelayanan.

24

f. Disain dan kontruksi yang berkelanjutan; para pengembang danperencana suatu EIP haruslah mendisain bangunan dan infrastruk-tur yang akan dibangun dengan tujuan untuk mengoptimalkanpenggunaan sumber daya yang lebih efesien dan memperkecildampak yang lebih besar terhadap ekosistem dengan mempersiap-kan lokasi dengan seksama dan mengembangkan kontruksi yangsangat peka terhadap lingkungan. Keseluruhan kawasan harusdirancang untuk jangka panjang, mudah dikelola dan dipelihara,serta dapat direnovasi ulang sesuai dengan kondisi dan kemungkin-an perubahaan yang terjadi. Pada akhirnya, semua material dansistem yang akan diterapkan dalam EIP ini harus dapat denganmudah didaur ulang atau digunakan kembali.

g. Berintegrasi dengan masyarakat sekitarnya. Hubungan para pe-ngembang EIP dengan masyarakat berdekatan haruslah memberi-kan banyak manfaat bagi kawasan tersebut melalui layanan pe-merintah yang lebih baik, pengembangan sistem pendidikan, danlain-lain. Proyek ini harus dapat memberikan return value bagimasyarakat sekitarnya melalui hal-hal seperti adanya institusisebagai inkubator bisnis bagi bisnis-bisnis baru atau hal-hal yangdapat mendorong masyarakat sekitarnya untuk berpartisipasi mem-bangun masyarakat mereka sendiri. Mungkin saja diantara merekabertindak sebagai jasa layanan yang dibutuhkan dalam EIP ter-sebut. Melalui pelatihan/training yang kembangkan akan memper-kuat kemampuan dan keberadaan para pekerja dalam masyarakattersebut. Selain itu, hal ini akan mendorong perekonomian masyara-kat lokal sendiri. Suatu kembalian (return) yang utama dari pen-dekatan yang kolaboratif ini adalah adanya potensi pembentukkansuatu kerja sama public dalam memperkirakan beberapa aspekdalam mendesain EIP tersebut.

1.6. Model Eco Industrial Park1.6.1. Kawasan Industri Hijau (Green Industrial Park)

Kawasan industri hijau (green industrial park) merupakan sekumpul-

25

an perusahaan/industri yang menerapkan teknologi produksi bersih,memproses banyak sampah yang mereka hasilkan dan/atau melakukanusaha-usaha mengurangi emisi gas rumah kaca didalam kawasan tempatmereka beroperasi. Kawasan industri hijau yang dikembangkan olehberbagai pengembang dan pemerintah dianggap sebagai salah satucontoh penerapan konsep sustainable industri. Hal-hal yang ditonjolkandalam mengembangkan bisnisnya adalah mengembangkan suatukawasan hijau (green park) sebagai keunggulan bersaing mereka dalammempromosikan produk-produk mereka. Bentuk pengembangan greenindustrial park , kawasan industri hijau sebagaimana yang dikembangkandi wilayah Camden, yang diselenggarakan oleh Institute for the Envi-ronment (IE) dari University of North Carolina at Chapel Hill (UNC)Carolina Utara. Istilah green industrial park berkenaan dengan kumpulanlahan atau kawasan yang diciptakan untuk tujuan penempatan suatukegiatan usaha industri, perkantoran, industri ringan, pergudangan,usaha grosir, dan atau kegiatan penelitian yang menggabungkan se-jumlah ciri lingkungan. Ciri tersebut, dikaitkan dengan istilah ramahlingkungan, di dalamnya dilakukan minimalisasi penggunaan air danenergi, mengurangi air limpasan dan memperkecil atau mendaur ulanglimbah. Kawasan ini berkembang pesat dan melibatkan perhatianperusahaan yang memproduksi produk-produk ramah lingkungan(seperti papan surya, kincir angin dan peralatan yang hemat air atauenergi). Dengan demikian,green industrial park merupakan kawasan yangbersifat ramah lingkungan berkenaan dengan rancangan dan penge-lolaannya, atau dalam hal industri yang beroperasi di dalamnya, ataukeduanya ( UNC report ,2008).

1.6.2. Pertukaran Hasil Samping (By Product Exchange)Konsep ekologi industri yang paling umum dikenal adalah per-

tukaran hasil samping industri (industial by product exchange). Perusahaan-perusahaan dan para agen pengembang diseluruh dunia menyebut BPXdalam banyak sebutan diantaranya adalah: ekosistem industri, sinergihasil samping (by product sinergi), simbiosis industri, jaringan industri

26

daur ulang (industrial recycling network), kembar hijau (twining green), danjaringan nir emisi (zero emission network), dan banyak sebutan lainnya.Tujuan utamanya tidak lain adalah untuk menciptakan suatu systemperdagangan material, energi, dan hasil samping antar perusahaan, didalam suatu kawasan industri pada suatu daerah. Implementasi eco in-dustrial park pada kawasan industri berat Kalundborg, CovenhagenDenmark, yaitu dengan penerapan model simbiosis industri dalam satukawasan dimana di dalamnya terjadi kemitraan antar industri untukmengurangi biaya-biaya produksi, memenuhi kewajiban bersama per-aturan lingkungan, mengatur dan memanfaatkan limbah industri danpenggunaan kembali air serta energi terbuang, untuk tujuan efisiensi dalamkawasan industri. Kolaborasi ini juga dapat meningkatkan kesejahteraanmasyarakat (social capital) yang berpartisipasi. Kunci dari simbiosis industriadalah kolaborasi dan semua kemungkinan sinergis yang dimungkinkandalam suatu areal kawasan industri (Chertow, 2007).

27

Gambar 2. Simbiosis antar industri dalampertukaran hasil samping

1.6.3. Integrated EIP/EstateIntegrated EIP khususnya dirancang untuk mendorong pengembang-

an konsep ekologi industri dipusat sebuah klaster industri. Hal ini bisasaja terbentuk sebagai sebuah kompleks beberapa fasilitas inti sepertipembangkit listrik dan fasilitas bahan kimia utama, sebagai contohKalundborg-Denmark, yang merupakan sebuah contoh klaster industriyang sederhana, para pelaku-pelaku usaha dalam klaster tersebut meng-gunakan jasa/fasilitas layanan bersama seperti fasilitas pemakaian uapair atau listrik. Perencanaan dan perancangan Interegted EIP sangatlahkompleks. Informasi yang terperinci tentang aliran emisi dan barang jasa(waste) dalam suatu regional atau lokal diperlukan untuk mengoptimalkanproses-proses aliran energi dan material kawasan dan industri tersebut.

Infrastruktur yang dikembangkan pada sebuah kawasan yang di-sebut dengan IEIP ini merupakan infrastruktur yang sangat khusus

Sumber: Ecospring, 1996

28

yang berguna untuk mendukung pertukaran energi dan material dalamwilayah tersebut yang bersifatnya sangat spesifik sesuai kondisi klasterindustri pengolah makanan, memerlukan infrastruktur yang mampuuntuk menangani masalah-masalah lingkungan yang berasal dari limbahcair dan material organic. Sedangkan klaster yang lain, seperti petro-kimia, akan memerlukan infrastruktur yang berhubungan dengan peng-olahan bahan pelarut dan memproses kembali bahan-bahan pelunak,untuk bisa mengembangkan kedua industri dalam suatu EIP untukdiperlukan berbagai cara, baik secara teknik ataupun non teknik untukmenentukkan factor-faktor penghubung secara ekologi antar duaindustri tersebut yang bisa bersama-sama mengurangi bisa melakukanpenghematan biaya.

1.6.4. Simbiosis Industri (Industrial Symbiosis)Sebuah bentuk kerja sama yang memiliki tingkat saling keber-

gantungan antar perusahaan, yang melakukan pertukaran material,energi dan berbagai hal-hal yang saling menguntungkan lainnya yangbisa memberikan kemakmuran bersama. Frosch dan Gallopoulos (1989)memberikan gambaran ‘ekosistem industri’ dimana ‘konsumsi energidan material di optimalkan dan hasil dari suatu proses dapat merupakanbahan baku bagi proses lain” Sebagian orang memandang dari sisi meta-pora ekosistem, yang memandang aktifitas industri sebagai jejaringmakanan (food web) dan menginterpretasikan peranan dari beragampenggalan dan bisnis refabrikasi sebagai komponen pengguna / pihakyang memanfaatkan.(scavengers dan decomposers) dari sistem.

1.6.5. Eco Industrial NetworkTingkatan pengembangan berikutnya dari suatu EIP adalah dikenal

dengan Network EIP (NEIP). NEIP merupakan sebuah Network EIPatau klaster lokasi pada suatu kawasan yang mempunyai aliansi atauhubungan strategis dengan kawasan-kawasan atau klaster-klaster laindalam sebuah wilayah yang sangat luas atau dalam bentuk strukturyang sangat besar . NEIP muncul ketika klaster industri atau beberapa

29

industri yang beraktifitas secara besar melihat peluang untuk beraliansidan menjalin kerja sama untuk mendorong pengembangan kesinergianmelalui network yang mereka kembangkan. Unsur-unsur NEIP ini tidaklain adalah jaringan-jaringan yang muncul antara industri dan bahkanantar EIP melalui sebuah lingkage/hubungan sangat luas, bukan hanyasebagai pusat pengolahan sampah (waste) dan produk-produk tertentu.Namun jaringan ini muncul diperkuat dengan sebuah industri bertekno-logi tinggi dimana keunggulan dibidang teknologi informatika dijadikansebuah strategi untuk mengembangkan aliansi dan kemitraan dalam glo-bal network, yang dapat mereka manfaatkan bersama-sama untuk me-ngembangkan layanan/jasa dan produk-produk barunya. Seperti yangtelah disebutkan diatas, maka dapat dilihat bahwa setiap EIP memilikistrategi-strategi kolaborasi yang berbeda-beda. Cohen-Rosenthal (1999)menyebutkan berbagai bentuk kolaborasi dan komunikasi serta interaksiantara tenan yang bisa dikembangkan dalam EIP dapat dilihat dalamgambar dan tabel dibawah ini.

Gambar 3. Kolaborasi industri dalamnetwork eco industrial park (NEIP)

30

Tabel 2. Areal-areal potensial jaringan EIPNo Areal Kerja sama Potensial Kerja sama 1. Material - Pembelian bersama Commond buying

- Hubungan consumer/supplier - Koneksi hasil samping - Menciptakan pasar material baru

2. Transportasi

- Pemanfaatan sarana komunikasi bersama (Share Comuniting)

- Pengapalan/pengangkutan bersama (Share shiping) - Pemeliharaan kendaraan bersama (Common Vehical

Maintenance) - Alternative kemasan - Transformasi dalam kawasan

(Intra Park transportation) - Logistic yang terintegrasi

3. Sumber Daya manusia

- Pengrekrutan SDM bersama (Human Resource Recuiting)

- Join Benefit Packages - Wellness Programs - Kebutuhan-kebutuhan khusus (Payroll Maintenance,

Security) - Pelatihan-pelatihan - Aturan-aturan ketenagakerjaan yang fleksibel (Flexible

Employee Assigment) 4. Informasi/system

komunikasi - System informasi internal - Pertukaran informasi eksternal - System monitoring - Sistem informasi manajemen bersama untuk menge-

lola kawasan 5. Kualitas

hidup/koneksi dalam masyarakat

- Integrating work and rekreasi - Kesempatan kerja sama dibidang pendidikan - Sukarela dan program-program kemasyarakatan - Terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah

6. Energi - Bangunan berwawasan lingkungan (green Building) - Audit energi - Cogeneration - Spin off perusahaan-perusahaan energi - Bahan bakar alternatif

7. Pemasaran Label hijau (Green labelling) Akses pada pasar Promosi bersama Penanaman modal bersama (joint ventura)

- Merekrut perusahaan-perusahaan baru yang bernilai tambah

8. Lingkungan kesehatan/keselamatan

- Pencegahaan kecelakaan - Tindakan darurat (emergency response) - Minimalisasi sampah - Perencanaan multimedia - Disain lingkungan - Berbagi/sharing system informasi - Izin bersama (join regulation permit)

9. Proses produksi - Pencegahan polusi - Daur ulang dan penggunaan kembali - Subkontrak bersama - Penggunaan peralatan bersama - Penggunaan peralatan bersama - Integrasi dan berbagi teknologi

31

1.6.6. Ekosistem Industri dan Ekologi IndustriMetapora ekosistem memberikan gambaran bahwa aktifitas industri

sebagai jejaring makanan (food web) dan menginterpretasikan peranandari beragam unit dan bisnis refabrikasi sebagai komponen pengguna/pihak yang memanfaatkan (scavengers dan decomposers) dari sistem.

Salah satu pendekatan untuk menghasilkan tingkat yang lebih tinggimengenai efisiensi penggunaan bahan baku dan sumber energi adalahdengan menyertakan konsep ekologi pada dunia industri. Ekologiindustri merujuk kepada pertukaran/saling bertukar antara sektorindustri dimana pembuangan dari satu industri menjadi sumber bahanbaku dari industri lainnya. Sebagai contoh: uap panas yang dihasilkandari pembangkit tenaga listrik dapat digunakan sebagai sumber panasuntuk pabrik bahan kimia disekitarnya. Debu terbang dari pembakaranbatu bara pada stasiun pembangkit dapat digunakan sebagai bahanuntuk industri semen.

Ekologi industri melibatkan antara lain analisis siklus, lingkaransuatu proses, pemanfaatan kembali (reusing) dan daur ulang (recycling),rancangan untuk lingkungan dan pertukaran/saling menukar ‘sisa’ atau‘limbah’ (waste exchange). Sedangkan teknologi dan proses yang memak-simumkan efisiensi ekonomi dan lingkungan merupakan eco-efisien.Pada eco-industri berlaku 4 ciri yang analog dengan ciri dalam ekosis-tem, yaitu adanya siklus material, keragaman, kawasan, serta perubahansecara perlahan-lahan atau konservasi dalam pemanfaatan sumberdayaalam. (Frosch dan Gallopoulos,1989).

Ekosistem kawasan industri merupakan kawasan industri yangmenjalankan prinsip ekologi dalam operasinya, sehingga dapat disebutjuga sebagai eco industrial park . Sejalan dengan pengembangan eco in-dustrial park, pengembangan akan teknologi hijau juga harus dilakukandalam rangka mencapai tujuan ekosistem secara holistik, yaitu pem-bangunan yang berkelanjutan.

Ekologi industri (Pongracz, E, 2006) adalah bidang ilmu yangdifokuskan pada dua tujuan yaitu peningkatan ekonomi dan peningkat-an kualitas lingkungan. Pada konsep ekologi industri, sistem industri

32

dipandang bukan sebagai suatu sistem yang terisolasi dari sistem danlingkungan disekelilingnya, melainkan merupakan satu kesatuan.Didalam sistem ini dioptimalkan siklus material, dari mulai bahanmentah hingga menjadi bahan jadi, komponen, produksi dan pem-buangan akhir. Faktor-faktor yang dioptimalkan termasuk sumber daya,energi dan modal

Menurut Korhonen (2001), konsep dalam ekologi industri meng-adaptasi analogi ekosistem alam kedalam sistem industri. Tingkatan-tingkatan organisme dalam ekosistem saling berinteraksi, saling memp-engaruhi membentuk suatu sistem yang menunjukkan kesatuan. Ting-katan organisasi dalam dunia industri adalah industri tunggal, industrikawasan, industri global dan ekosistem industri. Antara komunitas industridan lingkungannya selalu terjadi interaksi. Interaksi ini menciptakan ke-satuan ekologi yang disebut ekosistem. Komponen penyusun ekosistemadalah produsen, konsumen, dan dekomposer/pengurai.

Ekologi industri adalah suatu yang ditandai dengan banyak ragamkelompok hubungan antar produksi dan konsumsi. Dari perspektifsuatu institusi, keragaman ini dapat dikelompokkan berdasarkan batas-an sistem. Salah satu bagian dari ekologi industri adalah simbiosisindustri. Pada prinsipnya ekologi industri berhubungan dengan aliranbahan/material dan energi pada sistem dalam skala berbeda, mulaidari produksi ke pabrik hingga ke tingkat nasional dan tingkat global.Simbiosis (hubungan yang saling menguntungkan/mutually benefialrelationship) industri difokuskan pada aliran-aliran jaringan bisnis denganorganisasi lainnya baik dalam peta ekonomi lokal maupun regionalsebagai suatu pendekatan ekologi dari pembangunan industri yang ber-kelanjutan.

Hardin Tibbs dalam artikelnya yang berjudul ”Industrial Ecology: AnAgenda for Industry” (2004) menekankan 6 komponen prinsip dalamekologi industri, yaitu:1. Ekosistem Industri: merupakan kerja sama antara beragam industri

dimana limbah dari suatu industri merupakan bahan material bagiindustri lainnya

33

2. Keseimbangan input dan output industri yang mengacu padaketerbatasan system alam.

3. Pengurangan intensitas material dan energi dalam produksi4. Peningkatan efisiensi dalam proses industri5. Pengembangan supply energi yang dapat diperbaharui untuk

keperluan industri6. Adopsi kebijaksanaan baru, baik kebijakan nasional maupun

internasional dalam pengembangan ekonomi.

1.6.7. Benchmarking pengalaman beberapa perusahaan di duniayang menerapkan konsep green industrial park dalam men-desain unit-unit aktifitasnya sebagai berikut:(UNC report, 2008) memberikan informasi terkait dengan penga-

laman mengimplementasikan konsep green industrial park oleh beberapaperusahaan sebagai berikut:1). Johnson Diversey Distribution Center Sturtevant, Wisconsin Mem-

bangun gudang “hijau” ( Green workshop )Sebuah perusahaan global yang bertanggung jawab atas lingkungan

di bidang produk pembersih, Johnson Diversey berpasangan dengandeveloper Liberty Property Trust untuk membangun sebuah gudangseluas 550.000 square foot yang berkinerja tinggi. Gudang tersebutmenjadi pusat distribusi yang ramah lingkungan (green) terbesar diNegara, memperoleh sertifikat LEED Gold pada November 2007. Ataspembangunan gudang Johnsen Diversey, Liberty Property Trust di-anugerahi The National Association of Industrial and Office Proper-ties (NAIOP) 2007 Green Development Award.

Green FeaturesBahan daur ulang

Sebuah pusat distribusi senilai $24 juta dibangun dengan meng-gunakan lebih dari 30 persen bahan daur ulang, yang mampu mengurangibahan-bahan tinggal di tanah. Misalnya, daripada menggunakan crushed,batu quarried untuk membangun sub-base, Johnson Diversey

34

menggunakan 34.000 ton debu yang berasal dari pabrik penghasil energiyang diambil dari pusat pembuangan limbah. Lebih lanjut, 98 % limbahyang dihasilkan dari pembangunan ini dapat didaur ulang.

EnergiMenggunakan desain penerangan dan saluran udara yang inovatif,

Johnson Diversey telah mengurangi penggunaan energi secara nyata.Desain penerangan ini meliputi penggunaan lampu neon dan sensoryang bereaksi terhadap gerak dan cahaya matahari. Untuk menyejukkanbangunannya, atap gedung ditutupi oleh polyolefin thermoplastic ber-warna putih terang yang akan mengurangi penyerapan sinar matahari.Energi yang digunakan di gedung ini berasal dari sumber alam yangdapat diperbarui seperti angin dan biomassa. Perusahaan ini juga mem-beli kredit energi dan energi ramah lingkungan untuk menutupi ke-butuhan energi tahunan mereka.

Konservasi AirUntuk melestarikan sumber air, gudang ini menggunakan peralatan

air dengan kecepatan rendah dengan tombol buka-tutup yang otomatis.Selanjutnya, 70% dari daerah diluar gedung ditanami tanaman asli daerahitu dan tanaman dari luar yang beradaptasi dengan alam disini dan merekatidak memerlukan irigasi dan biaya pemeliharaan lebih murah.

2). Ford Motor Company, Dearborn Truck Assembly PlantDearborn,

Penggunaan Atap Ramah LingkunganPabrik ini menggunakan atap seluas 454,000 kaki persegi yang

ramah lingkungan yang merupakan salah satu atap terluas didunia. Atapini terbuat dari tanaman seperti sedum yang tahan terhadap kekeringan.Atap ini dirancang mengurangi aliran stormwater dengan menahan airini sampai setinggi 1 cm setiap kali turun hujan dan menahan sebanyaksetengan dari total jumlah air hujan setiap tahunnya. Atap ini menjadihabitat burung dan hewan lainnya, membantu mengurangi penggunaan

35

energi, dan melindungi atap dari kerusakan karena sinar ultraviolet.Bahan-bahan lain untuk mengelola stormwater adalah kolam penampung,swales yang ditumbuhi pohon, dan tempat berjalan kaki yang tembusair sehingga air masuk kedalam melalui lapisan yang tebal dari batuanyang padat.

3). Alice Hannibal Public Works Building Kinston, North CarolinaPembangunan Trotoar Tembus Air.

The Alice Hannibal Public Works Building membangun tempatparkir yang terbuat dari aspal standard dengan empat jenis jalan aspalyang menyerap. 9.340 square foot tempat parkir termasuk seksi daripenyerap padat, dua bentuk penyerap yang terpadu jalan aspal yangpadat, dan sebuah jalan aspal padat yang berjaring. Dibawah setiapseksi terhampar batu mendatar dan pipa yang berlubang. Tempat parkiryang menyerap telah diimplementasikan sebagai studi di North Caro-lina State University yang difokuskan pada kinerja dari setiap bentukjalan aspal dan pemindahan dari polusi di daerah Coastal Plain.

Hasil dari studi menunjukkan bahwa volume dari air permukaanmengalir dari jalan aspal yang menyerap , secara signifikan berkurangdibandingkan dengan yang mengalir dari jalan aspal standar. Studi jugamenunjukkan bahwa tempat parkir ini mampu untuk menyimpansampai 6 milimeter air, atau sekitar 30% dari rata-rata curah hujandalam waktu studi.

4). The Jean Vollum Natural Capital CenterSuatu bangunan serba guna yang disewakan, bangunan yang multi

guna, meggambarkan suatu contoh sukses bisnis dari masyarakat yangmembangun dengan prinsip tanggungjawab lingkungan dan sosial.Berlokasi di bekas daerah industri di kota Portland, Oregon, Bangunandibangun oleh EcoTrust, suatu perusahaan nirlaba yang berdedikasipada lingkungan dan “triple bottom line” yakni ekonomi, ekologi, dankesetaraan sosial. Pengembang membangun kembali bangunan tua,gudang seluas 70.000 square root dengan total biaya $ 12,4 juta. Sekitar

36

75 persen dari tembok bangunan digunakan kembali, dan 98 persendari konstruksi terkait dengan sisa dari renovasi yang di daur ulang.The Jean Vollum Natural Capital Center telah memperoleh penghargaanberupa sertifikat LEED Gold pada tahun 2001.

Green FeaturesBangunan memiliki karakteristik hijau. Karakteristik atrium yang

penuh dengan cahaya langit, dan sinar matahari menyinari 75 persendari interior bangunan. Setelah senja, area akan diterangi dengan cahayayang hemat energi diawasi oleh photo sensor. Untuk menjaga danmelindungi sumberdaya air, telah dipasang low-flow plumbing fixtures.Atap yang berongga pada bangunan akan membantu menangkap danmenyaring air hujan. Aliran air juga diarahkan menuju daerah yangsecara natural menyaring menuju tanah daripada mengosongkannyamenuju sistem aliran air pemerintah Portland yang menuju ke sungaiWillamette. The Jean Vollum Capital Center adalah bentuk bangunanyang menarik untuk upaya mengurangi biaya energi. Pada musim dingin,keseluruhan bangunan akan dipanaskan oleh salah satu dari penyewa,Hot Lips Pizza. Penggunaan transportasi publik di anjurkan, pusatkegiatan dapat diakses melalui mobil dan beberapa rute bis. Terdapatjuga shower yang diperuntukkan bagi karyawan yang memilih untukjalan, joging, ataupun bersepeda ke tempat kerja.

Komitmen pada lingkunganSalah satu karakteristik hijau yang tak terlihat oleh Jean Vollum

Natural Capital Center adalah perilaku komitmen lingkungan dari parapenyewa. Penyewa di Center termasuk bisnis, agencies dan nonprofitkesemuanya mempunyai fokus pada tanggungjawab sosial ataulingkungan. Penyewa tidak diminta untuk mengadopsi pengoperasiankegiatan ramah lingkungan yang formal, tetapi mereka secara suka relamenggunakan ukuran-ukuran ramah lingkungan di tempatnya. MisalnyaPortfolio 21 Investments berkomitmen untuk menyeimbangkan car-bon bagi seluruh komuter dan perjalanan bisnis. Penyewa yang lain,

37

World Cup Coffee and Tea, telah mengurangi limbah hingga 75 persensejak mereka memulai membuang limbah seperti napkin, cangkir danbahan-bahan plastik.

MarketingPenyewa dari Jean Vollum Natural Capital Center juga memper-

oleh keuntungan terkait dengan citra (imej) yang baik dan iklan pemasar-an ramah lingkungan. Mengoperasikan tempat usaha dengan fasilitasramah lingkungan akan membantu meningkatkan citra ramah lingkung-an (hijau) dari para penyewa bagi klien-klien potensial. Pebisnis di lokasiini melaporkan bahwa berusaha di tempat seperti itu sejalan dengantujuan perusahaan dan nilai-nilai yang menunjukkan pemikiran per-usahaan kedepan. Karena kebanyakan penyewa telah mempunyainasabah (klien) yang berwawasan lingkungan, berlokasi di gedung ters-ebut membuat pemasaran yang bagus dan membantu penyewa untukmengekspresikan komitmen mereka pada lingkungan.

5). The Cape Charles Sustainable Technology Parkdi Northampton County,Pada tahun 1994, sebagai respon atas tantangan masalah lingkung-

an dan ekonomi, kantor pemerintah di Northampton County meng-inisiasikan sebuah proses perencanaan yang menghasilkan sebuahstrategi dibidang pembangunan yang berkelanjutan, termasuk rencanauntuk membangun suatu taman industri yang ramah lingkungan. Padatahun 1999, bangunan pertama telah selesai dan telah disewakankepada Energy Recovery, sebuah perusahaan manufakturing, riset danpengembangan.

Karakteristik HijauBerlokasi di daerah tanah coklat di pantai Cape Charles, bangunan

taman seluas 31.000 squarefoot dilengkapi dengan solar panel, lampuhemat energi, dan pertemuan air, melindungi tanah basah dan tata tanahasli. Bangunan telah memenuhi persyaratan dari Green Building

38

Council’s Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)Amerika, dengan peringkat perak. Sebagai tambahan, sumber daya airdaerah telah dilindungi melalui sistem daur ulang air yang inovatif.Taman eco-industri juga memberikan perlindungan kepada habitat alam,termasuk 30 acre Coastal Dune Natural Aarea Preserve dan 60 tambahanacre untuk daerah alam. Tempat pejalan kaki dan trak, termasuk Chesa-peake Bay Overlook, juga dibangun di daerah ini.

2.6. Pencemaran LingkunganMenurut UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan

hidup, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannyamahluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungandan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atauoleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkattertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapatberfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Indikator pencemaran air dapat diketahui melalui: perubahan suhu,pH, warna, bau dan rasa air, timbulnya endapan koloidal, bahan terlaru,jumlah pendapatan, nilai BOD, COD, mikroorganisme, kandunganminyak, logam berat dan meningkatnya radioatifitas air lingkungan(Manahan, 2002).

Bahan buangan (limbah) dikelompokan sebagai berikut: limbahpadat, limbah organik, limbah anorganik, limbah olahan bahan makanan,limbah cairan berminyak, limbah zat kimia, dan limbah berupa panas.

Menurut Sunu (2001) polutan limbah cair dibedakan atas 2 jenis,yaitu: limbah biodegradable dan limbah non-biodegradable. Limbahbiodegradable yaitu limbah yang dapat terdekomposisi atau dapatdihilangkan dari perairan dengan proses biologis alamiah, seperti limbahorganik. Sedangkan limbah non-biodegradable adalah limbah yang tidakdapat dihilangkan dari perairan dengan proses biologis alamiah, sepertilimbah radiologi (B3).

Kandungan oksigen terlarut di dalam limbah cair dapat ditentukanoleh beberapa jauh tingkat pencemaran limbah cair yang terjadi dengan

39

melakukan uji:1. Kebutuhan oksigen biologis atau Biological Oxygen Demand (BOD),

yaitu: jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untukmendegradasi bahan organik dalam limbah cair pada suhu danperiode waktu tertentu. Pengukuran BOD bertujuan mengevaluasijumlah oksigen yang diperlukan oleh bakteri (mikroba) untuk meng-uraikan bahan organik dalam air/air limbah. BOD adalah suatuanalisis empiris untuk mendekati secara global proses mikrobiologisyang terjadi dalam limbah cair. Penguraian bahan organik melaluiproses oksidasi oleh mikroorganisme dalam limbah cair merupakanproses alamiah yang mudah terjadi apabila limbah cair mengandungoksigen yang cukup. Dalam penguraiannya, bakteri mampu meng-habiskan oksigen terlarut sehingga berdampak pada kematian biotadan menimbulkan bau. Untuk proses stabilisasi diperlukan waktulama, maka banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri ter-sebut juga semakin bertambah. Aktivits mikroorganisme akan me-ningkat pada suhu diatas 60 °C. Nilai BOD dipengaruhi oleh suhukarena suhu memberi pengaruh pada kebanyakan reaksi biokimiadalam limbah. Selain suhu, nilai BOD juga dipengaruhi oleh pHlimbah, karena organisme yang merombak bahan organic akanmenyesuaian diri pada pH 6,5-8,3.

BOD merupakan indikator pencemaran organik yang banyakdigunan untuk mengendalikan kualitas limbah cair atau untuk nilaikepekatan limbah. Analisis BOD dilakukan untuk menentukanbeban pencemaran dan merancang sistem penanganan limbah cairsecara biologi didasarkan atas reaksi oksidasi.

2. Kebutuhan oksigen kimiawi atau Chemical Oxygen Demand(COD), yaitu: jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikro-organisme untuk mengoksidasi seluruh bahan organik secarakimiawi dalam limbah.Kriteria limbah industri B3 secara umum mengikuti PP No 19/1994 mengenai Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berb-ahaya. Limbah B3

40

mempunyai satu atau lebih sifat-sifat seperti, mudah meledak,mudah terbakar, reaktif (tidak stabil), beracun, menyebabkan korosidan menimbulkan penyakit.

2.7. Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan BerkelanjutanPembangunan berwawasan lingkungan dapat dilaksanakan, jika

dalam pembangunan tersebut menerapkan konsep pembangunan ber-kelanjutan (sustainable development). Munculnya kata keberlanjutan dalamperencanaan pembangunan memberikan inspirasi bagi setiap sektor untukmenuju ke arah pengembangan yang lebih ramah terhadap lingkungan.

Menurut Kristanto (1998), konsep pembangunan berwawasanlingkungan dan berkelanjutan memiliki dua dimensi yaitu:1. Dimensi Tekno-Ekologis, meliputi;

a. Penempatan lokasi yang sesuai tata ruang untuk setiap kegiat-an pembangunan, hal ini berkaitan bukan hanya menyangkutpeningkatan efisiensi sumberdaya alam dan jaminan keber-lanjutannya agar tidak melampaui kemampuan sumberdayaalam tersebut untuk memperbaharui diri , tetapi juga menjaminkepastian dan kelaikan bagi investor untuk menanamkanmodal pada daerah tersebut.

b. Pengelolaan limbah agar tidak melampaui kapasitas asimilasidari ekosistem (kemampuan ekosistem untuk menerima limbahsampai pada taraf yang tidak membahayakan lingkungan).

2. Dimensi Sosio Ekonomis, dalam pembangunan berwawasan ling-kungan yang lebih luas, kemudahan mengakses pendidikan bagimasyarakat, perbaikan alokasi sumber daya alam untuk peningkat-an kualitas komponen biaya terhadap risiko rusaknya lingkungan,harus dimasukkan dalam proses pengambilan keputusan. Untukitu dibutuhkan pemilihan lingkungan sosial dimana pembangunanakan dilaksanakan, meliputi, pertumbuhan ekonomi, menyangkutnilai tambah akibat adanya pembangunan, pemerataan pendapatandan kesejahteraan, dengan membuka lapangan kerja, serta fasilitaskebutuhan hidup masyarakat.

41

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang men-dasari munculnya paradigma-paradigma untuk mewujudkan keber-lanjutan dalam setiap aktifitas umat manusia. Konsep pembanguanberkelanjutan pertama kali diperkenalkan oleh the World Commission onEnvronment and Development (WCED) pada tahun 1987, dengan laporan-nya yang bejudul Our Common Future. Menurut WCED (1987), pem-bangunan berkelanjutan yaitu: bagaimana menyelenggarakan pem-bangunan yang memenuhi kebutuhan umat manusia saat ini, tanpamengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi ke-butuhannya. Didalamnya terkandung 2 gagasan penting: 1) gagasankebutuhan yaitu kebutuhan esensial untuk memberlanjutkan kehidupanmanusia, dan 2) gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisiteknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untukmemenuhi kebutuhan kini dan hari depan. Dalam konsep pembangunanberkelanjutan terdapat perpaduan 2 kata yang kontradiktif yaitu pem-bangunan (development) yang menurut perubahan dan pemanfaatansumber daya alam, dan berkelanjutan (sustainable) yang berarti tidakboleh mengubah (lestari) di dalam proses pembangunan yang ber-kelanjutan. Persekutuan antara kedua kepentingan ini (sustainable dandevelopment) pada dasarnya mengembalikan ke alam lingkungannyasebagai dasar.

Konsep pembangunan berkelanjutan sudah menjadi konsep pem-bangunan yang diterima oleh semua negara di dunia, yang bertujuanuntuk menyeimbangkan dari berbagai tujuan pembangunan sehinggatercipta suatu kondisi yang berkelanjutan. Konsep pembangunan ber-kelanjutan menghendaki terciptanya keseimbangan antara aspekekonomi (pertumbuhan ekonomi), aspek ekologi (pelestarian lingkung-an), dan aspek sosial budaya (pemerataan). Beberapa pendapat me-nambahkan juga aspek hukum dan kelembagaan (patuh hukum danberfungsinya kelembagaan) dan aspek teknologi (pengembangan danpenerapan teknologi) bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Menurut Munasinghe (1993), pembangunan berkelanjutan di-gambarkan dalam segitiga sama sisi, dilambangkan dengan 3 dimensi,

42

yaitu: ekonomi, ekologi, dan sosial. Pembangunan dikatakan berkelan-jutan jika memenuhi ke tiga dimensi tersebut, yaitu: secara ekonomilayak dan efisien, secara ekologi lestari (ramah lingkungan) dan secarasosial berkeadilan. Makna dari pembangunan berkelanjutan dari dimensiekologi memberikan penekanan pada pentingnya menjamin dan me-neruskan kepada generasi mendatang sejumlah kuantitas modal alam(natural capital) yang dapat menyediakan suatu hasil berkelanjutansecara ekonomis dan jasa lingkungan termasuk keindahan alam. Jaditujuan pembangunan ekonomi dan sosial harus diupayakan dengankeberlanjutan (lestari). Penafsirannya akan berbeda-beda, namun harusmemiliki beberapa ciri umum tertentu serta harus berasal harus berasaldari suatu konsensus mengenai konsep dasar pembangunan berkelanjut-an dan mengenai kerangka strategi yang luas untuk mencapainya.

Pembangunannya menimbulkan transformasi yang progresif padaekonomi dan masyarakat. Suatu jalur pembangunan yang berkelanjutandalam pengertian fisik, secara teoritik dapat ditelusuri, akan tetapiberkelanjutan fisik tidak mungkin dicapai kecuali bila kebijaksanaanpembangunan menaruh perhatian pada hal-hal seperti berubahnya akseske sumberdaya serta berubahnya distribusi biaya dan keuntungan. Bahkangagasan sempit berkelanjutan fisik mengimplikasikan perhatian padakeadilan sosial antar generasi, suatu perhatian yang secara logis harusdiperluas dengan keadilan dalam setiap generasi (Schmidheiny, 1995).

Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses perubahanyang didalamnya terdapat eksploitasi sumberdaya, arah investasiorientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan,semuanya dalam keadaan selaras meningkatkan potensi masa kini untukmemenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.

Konsep pembangunan berkelanjutan sejauh ini telah dilaksanakandalam berbagai bidang, seperti: pertanian, peternakan, perindustrian,energi dan lainnya. Djajadiningrat (2004) mengatakan prinsip dasarsetiap elemen pembangunan berkelanjutan terhadap 4 hal, yaitu: pe-merataan dan keadilan sosial, keanekaragaman, integrasi, dan perspektifjangka panjang. Tujuan yang harus dicapai untuk keberlanjutan

43

pembangunan yaitu keberlanjutan ekologis, ekonomi, dan sosial.Keberlanjutan ekologis adalah prasyarat tidak hanya untuk pem-

bangunan, tetapi juga untuk keberlanjutan kehidupan. Keberlanjutanekologis akan menjamin keberlanjutan eksistensi bumi. Untuk men-jamin keberlanjutan ekologis harus diupayakan: 1) memelihara integritastatanan lingkungan (ekosistem) agar sistem penunjang kehidupan dibumi tetap terjamin dimana produktivitas, adaptibilitas dan pemulihantanah, air, udara dan seluruh kehidupan menggantungkan keberlanjut-annya, 2) memelihara keanekaragaman hayati pada keanekaragamankehidupan dimana proses ekologis menggantungkan keberlanjutannya.

Keberlanjutan ekonomi dibagi 2 bagian: keberlanjutan makro yaitumenjamin kemajuan ekonomi secara berkelanjutan dan mendorongefisiensi ekonomi melalui reformasi struktural dan nasional, dan keber-lanjutan ekonomi sektoral.

Keberlanjutan sosial budaya mempunyai 4 sasaran, yaitu: stabilitaspenduduk memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan memerangikemiskinan memperhatikan keanekaragaman budaya dengan mengakuidan menghargai sistem sosial dan kebudayaan seluruh bangsa di duniadengan memahami dan menggunakan pengetahuan tradisional dan pem-bangunan ekonomi, mendorong partisipasi masyarakat lokal dalampengambilan keputusan (Djajadiningrat, 2004).

Dampak dari pembangunan tidak berwawasan lingkungan akanmengakibatkan kerusakan dan penurunan daya dukung lingkungan,maka masyarakat menanggung dampaknya (Eskeland et al. 1991). Kon-disi tersebut merupakan kontribusi pemerintah sebagai pengambil danpengawas kebijakan serta dunia usaha sebagai pihak yang berperanlangsung di sektor pembangunan. Kegiatan pembangunan seharusnyaberkelanjutan dan mengacu pada kondisi alam dan pemanfaatannyaagar berwawasan lingkungan. Dalam upaya mendukung tujuan pem-bangunan berkelanjutan telah dilakukan upaya memasukkan unsurlingkungan dalam memperhitungkan kelayakan suatu pembangunan.Unsur-unsur yang menjadi satu paket dengan kegiatan pembangunanberkelanjutan akan lebih menjamin kelestarian lingkungan dan memper-

44

tahankan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu internalisasi ling-kungan kedalam proses pembangunan merupakan pendekatan mendasardalam upaya memberlanjutkan pembangunan sehingga pendekatanlintas sektoral menjadi lintasan utamanya (Munasinghe, 1993). Berkait-an dengan hal tersebut maka penegakan peraturan perundangan yangberhubungan dengan upaya pelestarian lingkungan adalah sangat pen-ting dan mendasar diimplementasikan di lapangan sebagai bagian daripenegakan supermasi hukum untuk mendukung terwujudnya pem-bangunan berkelanjutan. (Kimberly ,2006). Adapun ciri-ciri pembangun-an berkelanjutan meliputi:1. Menjaga kelangsungan hidup manusia dengan cara melestarikan

fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukung langsungmaupun tidak langsung.

2. Memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal dalam arti meman-faatkan sumberdaya alam sebanyak mungkin dan teknologi penge-lolaan mampu menghasilakan secara lestari.

3. Memberi kesempatan kepada sektor dan kegiatan lain di daerahuntuk berkembang bersama-sama baik dalam kurun waktu yangsama maupun berbeda secara berkelanjutan.

4. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistemuntuk memasok sumberdaya alam, melindungi serta mendukungkehidupan secara terus menerus.

5. Menggunakan prosedur dan tata cara yang memperhatikan keles-tarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung ke-hidupan baik sekarang maupun masa yang akan datang.

45

2.1. Letak Geografis dan AdministratifKota Cilegon merupakan salah satu kota yang berkembang pesat

terutama di bidang industri. Berdasarkan RTRW nasional (PP No.47Tahun 1997), Kota Cilegon ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah(PKW) yang diidentifikasikan sebagai pusat jasa, pusat pengolahan,dan simpul transportasi dengan cakupan pelayanan meliputi beberapakabupaten yang berada dalam pengaruh Kota Cilegon.

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Cilegon berada dibagianpaling ujung sebelah Barat Pulau Jawa dan terletak pada posisi:5°52’24" - 6°04’07" Lintang Selatan (LS), 105°54’05" - 106°05’11"Bujur Timur (BT). Secara administratif wilayah berdasarkan UU No.15Tahun 1999 tentang terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat IICilegon pada tanggal 27 April 1999, Kota Cilegon mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:• Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bojonegara (Kabu-

paten Serang)• Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda• Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Anyer dan Keca-

matan Mancak (Kabupaten Serang)

BAB II.KONDISI UMUM KAWASAN

INDUSTRI CILEGON

46

• Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kramatwatu(Kabupaten Serang)Berdasarkan administrasi pemerintahan, Kota Cilegon memiliki luas

wilayah ±17.550 ha terbagi atas 8 (delapan) kecamatan berdasarkanPeraturan Daerah (Perda) No.15 Tahun 2002 tentang pembentukan 4(empat) kecamatan baru, wilayah Kota Cilegon yang semula terdiri dari4 (empat) kecamatan berubah menjadi 8 (delapan) Kecamatan, yaitu:1. Kecamatan Cilegon 5. Kecamatan Grogol2. Kecamatan Ciwandan 6. Kecamatan Purwakarta3. Kecamatan Pulomerak 7. Kecamatan Citangkil4. Kecamatan Cibeber 8. Kecamatan Jombang

Wilayah Kota Cilegon yang semula masih merupakan bagian dariKabupaten Serang, terbagi atas 2 kelurahan dan 41. Kemudian berubahmenjadi Kota Cilegon dengan 8 kecamatan dan 43 kelurahan ber-dasarkan Perda No 12 Tahun 2003 Tentang Perubahan Desa MenjadiKelurahan.

47

Gambar 9. Peta wilayah Kota Cilegon

2.2. Iklim dan Tata AirIklim dan curah hujan di Kota Cilegon memiliki suhu udara rata-

rata tiap bulan 26,60C; Curah hujan rata-rata 178 mm/tahun, Kelembab-an udara 78%; Tekanan udara 1011,1 mb; dan Tekanan uap air 27,3%.

Tata air yang ada di Cilegon terdapat DAS Teluklada, meliputibagian Barat Kota Cilegon; Satuan Sub Cekungan Air Bawah Tanah

Sumber: Bappeda Kota Cilegon

48

(CABT) Serang – Cilegon. Satuan sub cekungan ini merupakan bagiandari CABT Serang – Tangerang, yang secara administratif termasukdalam wilayah Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak,dan Kabupaten Pandeglang, dengan luas wilayah sekitar 1.200 km2.Batas satuan cekungan ini di bagian utara adalah laut Jawa, bagiantimur adalah K.Ciujung, bagian selatan merupakan batas tanpa alirandan bagian barat adalah Selat Sunda.

Dari hasil perhitungan neraca air menunjukkan jumlah imbuhanair bawah tanah di wilayah satuan cekungan ini sebesar 518 juta m3/tahun, sedang jumlah aliran air bawah tanah pada tipe lapisan akuifertertekan sekitar 13 m3/ tahun, berasal dari daerah imbuhan yang terletakdi sebelah utara dan barat daya yang mempunyai elevasi mulai sekitar50 Mdpl.

2.3. Morfologi dan FisiologiSecara umum keadaan morfologi Kota Cilegon terbagi atas tiga

kelompok besar yaitu morfologi mendatar, morfologi perbukitan landai-sedang, dan morfologi perbukitan terjal. Morfologi dataran padaumumnya terdapat di wilayah timur kota dan di wilayah timur kotadan di wilayah pantai barat kota. Morfologi perbukitan landai-sedangterdapat di wilayah tengah kota. Morfologi perbukitan terjal terdapatdi sebagian wilayah utara dan sebagian kecil wilayah selatan kota.

Wilayah dataran merupakan wilayah yang mempunyai ketinggiankurang dari 500 meter di atas permukaan laut (dpl), sampai wilayahpantai yang mempunyai ketinggian 0-1 meter di atas permukaan laut.Wilayah perbukitan terletak pada wilayah yang mempunyai ketinggianminimum 50 meter di atas permukaan laut (dpl). Dibagian utara Ke-camatan Pulomerak, wilayah Puncak Gunung Gede memiliki ketinggianmaksimum 551 meter di atas permukaan laut (dpl).

2.4. Topografi dan Ketinggian WilayahSecara umum kondisi topografi wilayah Kota Cilegon merupakan

dataran rendah yang berkisar antara 0 – 200 m dpl. Perbukitan landai-

49

sedang (kemiringan < 15% dengan tekstur bergelombang rendah-sedang) yang sebagian besar dataran landai di Kota Cilegon.

Tabel 5. Luas wilayah berdasarkan ketinggian Kota Cilegon

2.5. Jenis dan Tekstur TanahKeadaan tanah di Kota Cilegon merupakan hasil pelapukan batuan

vulkanik yang berasal dari Gunung Gede. Jenis tanah ini dijumpai didataran dan lereng pegunungan, termasuk jenis tanah ini adalah lempung,lempung pasiran, dan pasir. Tanah yang berasal dari aluvium (endapansungai, pantai, dan rawa) dijumpai di wilayah utara Kota Cilegon.

Tekstur tanah di Kota Cilegon diklasifikasikan dalam tiga kelas,yaitu tekstur tanah kasar, sedang, dan halus. Dilihat dari sebarannya,tekstur tanah di Kota Cilegon sebagian besar merupakan tanah dengantekstur halus (liat) yang tersebar dari barat, tengah, timur kota, dansebagian di wilayah selatan. Untuk wilayah utara sebagian besar ber-tekstur tanah sedang (lempung) dan di bagian barat daya berteksturkasar (pasir).

2.6. Penggunaan LahanDilihat dari pola penggunaan lahannya, secara umum lahan di

wilayah Kota Cilegon awalnya berorientasi pada kegiatan pertanian.Namun sejalan dengan perkembangan Kota Cilegon, pembangunansecara fisik berlangsung dengan pesat sehingga terbentuk kegiatan-ke-giatan dengan jenis penggunaan lahan baru dan menggeser jenis peng-gunaan lahan sebelumnya, sehingga gambaran Kota Cilegon pada saatini bercirikan perkotaan dan pedesaan.

Dengan adanya kegiatan perindustrian yang cukup mendominasiKota Cilegon, maka berdampak pula kepada perubahan penggunaan

No. Interval Ketinggian Luas Wilayah (Ha) Presentase (%) 1. 0-25 M 8.175 46,58 2. 26-100 M 6.357 38,22 3. 101-575 M 3.018 17,20

Jumlah 17.550 100,00 Sumber: www.bappeda-cilegon.go.id/cilegon.htm, 2008

50

lahan yang ada terutama bertambahnya penggunaan lahan untukpemukiman. Pemanfaatan lahan di Kota Cilegon (Pemkot, 2007) terdiridari lahan pertanian (39,40%), perumahan dan permukiman (31,19%),perkantoran/jasa (1,78%), industri (16,22%), pariwisata (0,03%), danlain-lain (11,37%).

2.7. Komposisi Penggunaan RuangKomposisi penggunaan ruang di kawasan industri Cilegon dilihat

dari jenis penggunaan lahan untuk persawahan, pekarangan, tegalanatau kebun, ladang, penggembalaan padang rumput, rawa-rawa yangtidak ditanami, tambak, kolam, lahan kering, hutan negara, dan per-kebunan. Adapun luas dan persentasi penggunaan setiap jenis lahandisajikan seperti pada Tabel.6.

Tabel 6. Penggunaan lahan Kota Cilegon Tahun 2004

2.8. Penduduk dan Sosial BudayaJumlah penduduk Kota Cilegon berdasarkan hasil pendataan pen-

duduk tahun 2006 adalah 363.717 jiwa, dengan rincian sebanyak188.037 laki-laki dan 175.680 perempuan. Warga Kota Cilegon se-bagian besar bekerja di sektor industri dan pertanian. Di sampingindustri, sektor perdagangan juga cukup banyak.

Jenis Penggunaan Lahan Luas (ha) % Lahan sawah 2180 12.42 Pekarangan/lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya

4382 24.97

Tegal/kebun 6604 2.71 Ladang/huma 475 2.71 Penggembalaan padang rumput - - Rawa-rawa yang tidak ditanami 5 0.03 Tambak - - Kolam empang 11 0.06 Lahan kering yang sementara tidak ditanami 1895 10.80 Lahan yang ditanami kayu-kayuan - - Hutan Negara 751 - Perkebunan - - Lain-lain 1243 7.08 JUMLAH 17546 100 Sumber: Cilegon Dalam Angka 2004

51

Sosial budaya masyarakat Kota Cilegon tidak terlepas dari penga-ruh budaya Kesultanan Banten, sebagai salah satu pusat penyebaranAgama Islam yang penting di Indonesia pada masa lampau. Budayabernafaskan Islam mewarnai kehidupan keseharian dan adat istiadatmasyarakatnya. Mayoritas penduduk beragama Islam (97,56%), sedang-kan pemeluk agama lain hanya 2,4 % saja. Meskipun demikian kerukun-an diantara penganut agama di Cilegon tertata dengan baik.

2.9. Sejarah Perkembangan Kota CilegonKota Cilegon merupakan kota yang memiliki banyak potensi untuk

berkembang dalam bidang industri dan jasa. Letak Kota Cilegonstrategis dan potensial di provinsi Banten karena terletak pada jalurpintu masuk Pulau Jawa-Sumatra. Arus barang dan jasa dari ibukotaprovinsi-provinsi di Sumatra menuju Jakarta dan kota-kota lain di Jawasebagian besar melalui kota ini. Dari kawasan andalan yang ada, kotaCilegon di tetapkan sebagai pusat utama untuk kawasan andalanBojonegara-Merak-Cilegon dan sekitarnya dengan potensi unggulanIndustri, Pariwisata, Pertambangan, Pertanian Tanaman Pangan danPerikanan.

Pada dekade 1960-an, Cilegon merupakan kampung kecil dibawahkekuasaan Kerajaan Banten pada masa Kerajaan Sultan Ageng Tirta-yasa. Pada masa itu Cilegon masih berupa tanah rawa yang belumbanyak didiami orang. Namun sejak masa keemasan Kerajaan Bantendi bawah Sultan Ageng Tirtayasa, dilakukan pembukaan daerah diSerang dan Cilegon yang dijadikan persawahan. Sejak saat itu banyakpendatang yang menetap di Cilegon sehingga masyarakat Cilegon sudahmenjadi heterogen. Kemudian mulai muncul kegiatan industri logamdasar dengan berdirinya pabrik baja TRIKORA pada tahun 1965 diCilegon. Pendirian pabrik baja itu merupakan babak baru bagi EraIndustri Wilayah Cilegon. Industri baja TRIKORA berkembang pesatsetelah keluar Peraturan Pemerintah Nomor 35 tanggal 31 Agustus1970 yang mengubah pabrik baja TRIKORA menjadi pabrik baja PTKrakatau Steel Cilegon berikut anak perusahaannya.

52

Pada awal dekade 1980-an, mulai bermunculan kegiatan-kegiatanindustri besar lainnya di sepanjang pantai barat Pulau Jawa. Salahsatunya adalah PT. KIEC yang merupakan anak perusahaan PT. Kra-katau Steel yang didirikan pada tahun 1982 menempati lahan seluas550 Ha di Cilegon. Perkembangan industri yang pesat di Cilegon ber-dampak pula terhadap sektor lainnya seperti perdagangan, jasa, danjumlah penduduk yang terus meningkat. Mata pencaharian pendudukyang semula sebagian besar adalah petani berubah menjadi buruh, pe-dagang, dan lain sebagainya. Berdasarkan kondisi tersebut perlu di-lakukan pembentukan suatu lembaga pemerintahan yang dapat menge-lola pengembangan kota selanjutnya maka sesuai dengan peraturanpemerintah, PP No 40 tahun 1986 dan Inmendagri No 28 tahun 1986,Kota Cilegon terbentuk menjadi Kota Administratif Cilegon denganluas 17.550 Ha terdiri dari 43 desa di bawah 3 wilayah administrasikecamatan yaitu: Kecamatan Cilegon, Pulomerak, Ciwandan dan1(satu) Perwakilan Kecamatan Cilegon di Cibeber. Namun pada tahun1992, Perwakilan Kecamatan Cibeber ditetapkan menjadi kecamatanCibeber sehingga Kota Administratif Cilegon meliputi 4(empat) ke-camatan yaitu Kecamatan Pulomerak, Ciwandan, Cilegon dan Cibeber.

Perkembangan Kota Cilegon dari sebelum adanya industri hinggatahun 2006, dapat dilihat perkembangannya mengalami kemajuanpesat. Kota Cilegon Pada tahun 2002 terbagi atas 8 kecamatan di-dasarkan atas Peraturan Daerah (Perda) No.15 Tahun 2002. Dari hasilsurvey di lapangan, penggunaan lahan yang didominasi oleh lahan ter-bangun tidak terlepas dari keberadaan industri-industri berskalainternasional di Kota Cilegon. Kawasan pertanian yang sebagian besarmerupakan sawah cukup potensial tersebar di wilayah selatan sekitarjalan regional Cilegon-Anyer dan di wilayah utara sekitar jalan regionalCilegon-Merak. Pola sebaran permukiman dan perumahan pendudukdi Kota Cilegon umumnya cenderung berkembang secara linier meng-ikuti pola jaringan jalan. Penggunaan lahannya cenderung bercampurdengan kegiatan lain seperti perdagangan dan perkantoran. Sebagianbesar wilayah Kota Cilegon merupakan kawasan budidaya dan kawasan

53

lindung. Dari hasil pengamatan di lapangan maupun data sekunder sertaanalisis citra pola penutupan lahan yang terbentuk adalah lahan ter-bangun menyebar di sepanjang pantai Selat Sunda dikelilingi kawasanbudidaya dan kawasan lindung. Lahan terbangun sebagian besar me-rupakan industri yang berada di sepanjang pantai Selat Sunda.

2.10. Struktur Tata RuangKota Cilegon mengalami pembangunan dan perkembangan kota

yang sangat pesat dari adanya kegiatan industri. Berdasarkan RTRW2006-2025, Cilegon dibagi dalam 5 (lima) Bagian Wilayah Kota (BWK)yang masing-masing dilayani oleh satu pusat sekunder serta sesuaidengan karakteristik dan fungsi pengembangannya masing-masing(Gambar 10). Pembagian wilayah kota ini adalah sebagai berikut:

• BWK IBWK I merupakan pengembangan wilayah yang dipusatkan padakegiatan pemerintahan dan perdagangan regional. Fungsi ini didukung oleh kegiatan komersial, perbankan, perkotaan, pelayananumum dan sosial, kawasan permukiman perkotaan, industri dankawasan lindung sekitar waduk. BWK I mencakup kelurahan-kelurahan di Kec. Citangkil, Kel. Kotasari (Kec. Grogol), Kel.Ciwaduk (Kec. Cilegon), Kel. Kotabumi, Kel. Kebondalem,Ramanuju (Kec. Purwakarta), Kel. Masigit, Kel. Jombang Wetan(Kec. Jombang).

54

Gambar 10. Kota Cilegon terbagi dalam 5 BWK

Sumber: RTRW Cilegon 2006-2025

55

• BWK IIBWK II ini berfungsi sebagai pusat perumahan, industri, perdagangandan jasa, dan kawasan lindung. BWK II mencakup Kel. Gerem, Kel.Rawa Arum, dan Kel. Grogol (Kec. Grogol) serta Kel. Pabean, Kel.Tegal Bunder, dan Kel. Purwakarta (Kec. Purwakarta).

• BWK IIIBWK III merupakan pengembangan wilayah kota yang difungsikansebagai pusat kegiatan pelabuhan, transportasi dan wisata, yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman,kawasan lindung dan industri. BWK III mencakup semua kelurahandi Kec. Pulomerak

• BWK IVBWK IV merupakan pengembangan wilayah kota yang berfungsisebagai pusat industri, pelabuhan dan pergudangan, yang di dukungkegiatan perdagangan dan jasa. BWK IV mencakup semua kelurah-an di Kec. Ciwandan

• BWK VBWK V merupakan pengembangan wilayah kota yang berfungsisebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, yang di dukung denganadanya perumahan, terminal dan kawasan lindung. BWK V mencakupsemua kelurahan di Kec. Cibeber, kel. Bagendung, Kel. Ciwedus, Kel.Bendungan, dan Kel. Ketileng (Kec. Cilegon), Kel. Sukmajaya, Kel.Panggung Rawi, dan Kel. Gedong Dalem (Kec. Jombang).

2.11. Pola Pemanfaatan RuangPola pemanfaatan ruang diwujudkan dengan memperhatikan daya

dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pola pemanfaatan KotaCilegon berdasarkan RTRW 2006-2025 terdiri dari dua kawasan yaitukawasan lindung dan kawasan budidaya. Penetapan pola pemanfaatanruang untuk Kota Cilegon didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:• Adanya kawasan-kawasan yang memiliki fungsi primer dan menjadi

pusat orientasi pergerakan, yaitu: Pusat Kota Cilegon, Merak danCiwandan.

56

• Adanya kawasan-kawasan yang cenderung berkembang dengankarakteristik kegiatan yang khas, yaitu pusat Kota Cilegon sebagaipusat perdagangan dan jasa serta pemerintahan; Merak sebagaipelabuhan penyeberangan; dan Ciwandan sebagai pusat kegiatanindustri dan pelabuhan.

• Adanya system jaringan jalan sekunder (arteri dan kolektor) yangmenghubungkan simpul-simpul kegiatan perkotaan yang ditunjangdengan pembangunan jalan lingkar selatan yang akan menjadi faktorutama pendorong perkembangan fisik kota di bagian selatan.

• Adanya rencana pembangunan jalan tol yang menghubungkanCilegon Timur dengan Bojonegara yang akan dikembangkansebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

2.12. Kawasan LindungKawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi

utama menlindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakupsumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah budaya bangsaguna kepentingan pembangunan berkelanjutan (Keppres No. 32 tahun1990 tentang pengelolaan Kawasan Lindung). Pengembangan kawasanlindung dilakukan dengan mempertahankan dan meningkatkan kualitaskawasan lindung yang sudah ditetapkan, mempersiapkan kawasanRuang Terbuka Hijau Publik dan Privat minimal 30% dari luas wilayahkota, memanfaatkan kawasan budidaya yang dapat berfungsi lindung,dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan padakawasan lindung.

Gambar 11. Kawasan lindung di Kota Cilegon

57

Pola pemanfaatan ruang kawasan lindung di wilayah Kota Cilegonsecara umum bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsilingkungan hidup, melestarikan fungsi lindung kawasan yang memberi-kan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan se-tempat, dan kawasan lindung lainnya serta menghindari berbagai usahadan/atau kegiatan di kawasan rawan bencana. Penjabaran lebih lanjutdari tujuan ini adalah:1. Kawasan lindung yang memberi perlindungan bagi kawasan di

bawahnya meliputi:• Kawasan hutan mangrove berfungsi sebagai kawasan pe-

nyangga bagi daerah sekitarnya untuk mengatur tata air, pen-cegahan abrasi pantai, banjir, dan mempertahankan keaneka-ragaman hayati, satwa, dan keunikan alam. Kawasan hutanMangrove terdapat di Kelurahan Warnasari Kec. Citangkil.

• Kawasan resapan air yang merupakan kawasan yang mem-punyai kemampuan tinggi untuk peresapan air hujan sehinggamerupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang bergunasebagai sumber air. Dalam hal ini berupa rawa di KelurahanWarnasari Kec. Citangkil.

2. Kawasan perlindungan setempat yang meliputi:• Kawasan sempadan pantai merupakan kawasan tertentu se-

panjang pantai yang mempunyai manfaat penting untukmempertahankan kelestarian fungsi pantai. Dengan kriteriaberupa daratan di sepanjang tepian yang lebarnya proporsionaldengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m darititik pasang tertinggi kearah darat. Maka dapat ditetapkankawasan sempadan pantai di sepanjang pantai yang ada, kecualidaerah pantai yang digunakan untuk kepentingan umum,seperti pelabuhan, wisata, tambak dan lain-lain.

• Kawasan sempadan sungai merupakan kawasan sepanjang kirikanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasiprimer, yang mempunyai manfaat penting untuk memper-tahankan kelestarian fungsi sungai.

58

3. Kawasan Rawan BencanaKawasan rawan bencana merupakan kawasan yang sering atauberpotensi tinggi mengalami bencana alam. Kota Cilegon merupa-kan daerah rawan bencana gempa, tsunami, dan industri khususnyadi sepanjang pesisir pantai di daerah Kecamatan Pulo Merak,Kecamatan Ciwandan, dan Kecamatan Grogol. Hal ini karenawilayah perairan Cilegon terletak sangat dekat dengan pertemuanlempeng Australia dengan lempeng Eurasia. Pemanfaatan ruangini harus dibatasi untuk pencegahan bencana.

4. Arahan pengembangan RTHRTH berfungsi untuk menjamin kualitas, fungsi lingkungan danfungsi sosial. Dalam pengembangan RTH perlu dibatasi pendirianbangunan-bangunan, dan dapat dijadikan sebagai bagian dari pe-ngembangan fasilitas umum dan taman-taman kota, sebagai kawasanmitigasi bencana dan pembatas antara kawasan industri dengankawasan fungsional lainnya terutama kawasan permukiman.

5. Kawasan BudidayaKawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsiutama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan (UUNo. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang). Dalam RTRWCilegon (2006-2025), Kota Cilegon terbagi dalam kawasan budi-daya pertanian dan non pertanian. Penataan tentang kedua kawasantersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:(1) Kawasan Budidaya Pertanian

Kawasan budidaya pertanian merupakan kawasan yang di-tetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasarkondisi dan potensi sumber daya alam, terutama pertanian.Kawasan budidaya pertanian meliputi: pertanian lahan basah,pertanian lahan kering, perkebunan, perikanan darat dan hutanproduksi. Kawasan budidaya pertanian yang mendominasi diKota Cilegon adalah kawasan pertanian lahan basah yaitusawah yang menyebar di seluruh kecamatan.

59

Gambar 12. Kawasan budidaya pertanian di Kota Cilegon

(2) Kawasan Budidaya Non-PertanianKawasan budidaya non pertanian merupakan salah satu bentukpemanfaatan lahan yang memiliki fungsi utama sebagai pusatkegiatan perkotaan yang meliputi kawasan perumahan/pe-mukiman perkotaan, perdagangan dan jasa, pemerintahan danbangunan umum, perindustrian, pelabuhan dan pergudangan,pariwisata, dan kawasan khusus/campuran.

Gambar 13. Kawasan budidaya non-pertanian

60

Gambar 14. Kawasan budidaya non-pertanian pusat industri petrokimia

61

Pengembangan industri baik industri besar maupun industri kecildan menengah merupakan bagian dari pembangunan industri nasional.Keberadaan industri ini dalam kegiatan pembangunan industri harusmampu memberikan sumbangan yang berarti terhadap pembangunanekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan. Oleh karenanya, dalampenentuan tujuan pembangunan sektor industri jangka panjang, bukanhanya ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan di sektorindustri saja, seperti tingginya tingkat ketergantungan terhadap imporbahan baku dan bahan setengah jadi serta keterkaitan antara sektorindustri yang satu dengan industri lainnya relatif lemah, tetapi sekaligusjuga harus mampu turut mengatasi permasalahan nasional sepertitingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan penduduk dan rendah-nya pertumbuhan ekonomi. Pembangunan industri ini dalam jangkapanjang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi peningkatankesejahteraan masyarakat secara luas, adil dan merata. Di sisi lain pem-bangunan industri ini harus mampu ikut membangun karakter budayabangsa yang kondusif terhadap proses industrialisasi menuju terwujud-nya masyarakat modern, dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai luhurbangsa; dan menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi dan

BAB III.STUDI DAN ANALISISKONDISI KAWASANINDUSTRI CILEGON

62

wirausaha bangsa di bidang teknologi industri dan manajemen, sertasebagai ujung tombak pembentukan daya saing industri nasional meng-hadapi era globalisasi/liberalisasi ekonomi dunia.

Mengingat pentingnya peran industri dalam pembangunan bangsa,maka pemerintah semakin menggiatkan peran sektor industri ini dalamrangka menggerakkan perekonomian nasional. Selain orientasi per-tumbuhan ekonomi yang dapat menjadi tujuan utama dalam pengem-bangan industri ini, salah satu azas yang penting juga diperhatikan dalampembangunan industri adalah keberlanjutan pembangunan dan ke-lestarian lingkungan. Pembangunan industri hendaknya mengarah padapembangunan berkelanjutan yaitu dengan mengacu pada tiga dimensipembangunan berkelanjutan yang meliputi dimensi ekologi, ekonomi, dansosial. Ini berarti bahwa dalam pengelolaan industri tidak saja memperhati-kan pada satu dimensi saja tetapi ketiga dimensi tersebut merupakan satukesatuan yang saling terkait yang tidak bisa dipisahkan satu sama laindalam pengelolaan industri. Dalam Pengelolaan industri yang berkelanjutan,diharapkan akan memberikan manfaat yang besar bagi kemakmuran dankesejahteraan masyarakat baik untuk generasi saat ini maupun untukgenerasi yang akan datang tanpa mengurangi fungsi lingkukngan.

Kawasan industri Cilegon, Banten merupakan salah satu kawasanindustri di Indonesia yang dalam pengembangannya diharapkan dapatmendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Terdapat beberapakeuntungan dari pengembangan kawasan industri antara lain:1. Adanya kemudahan dalam penyediaan sarana infrastruktur

Dengan menggabungkan beberapa industri dalam satu kawasan,maka pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana yang menunjangdan diperlukan untuk proses industri dapat terpenuhi lebih mudahkarena dikumpulkan dalam satu kawasan.

2. Membuka lapangan pekerjaan baru.Dengan tumbuhnya kawasan perindustrian, maka akan membukalapangan pekerjaan baru di pabrik yang dapat menyerap ribuanbahkan puluhan ribu tenaga kerja. Dengan bertambahnya lapangankerja tersebut, maka pendapatan masyarakat dapat meningkat yang

63

disertai juga dengan peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM).Masyarakat akan memperoleh pekerjaan dan memperoleh pelatihandan peningkatan pengetahuan dengan bekerja di pabrik–pabrikperindustrian. Untuk bekerja di suatu pabrik, pekerja tentu sajaharus memiliki keahlian dan keterampilan. Untuk memenuhi halini, maka salah satu usaha yang dilakukan pemerintah berupaProgram Magang di Kawasan Industri yang dikhususkan kepadapara masyarakat di sekitar lingkungan Kawasan Industri. Denganprogram tersebut, SDM dan ketrampilan masyarakat diharapkandapat meningkat yang nantinya dapat menghasilkan tenaga-tenagakerja yang terampil dan siap bekerja.Penambahan lapangan pekerjaan, tidak saja hanya berasal dari ke-butuhan pabrik-pabrik akan tenaga keja, tetapi juga berasal daripembukaan lapangan kerja baru dari sektor-sektor ekonomiinformal, misalnya semakin bertumbuhnya warung-warung makanuntuk tempat makan karyawan pabrik, munculnya kebutuhan akantransportasi yang menghidupkan usaha ojek, rumah kontrakan,toko-toko kelontong, bengkel, jasa transportasi dan lain sebagainya.

3. Peningkatan pendapatan daerah melalui pajak daerah.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah/kawasan se-bagai akibat dari pengembangan industri, maka juga akan ber-pengaruh terhadap peningkatan pendapatan pajak daerahnya.Dengan bertambahnya pajak daerah, maka pemerintah dapat lebihmengembangkan pembangunan di sekitar kawasan.

4. Pengelolaan limbah secara terintegrasi dengan mudah bisa dilakukan.Dengan dikelompokkannya industri dalam satu kawasan, makaAMDAL-nya berupa AMDAL kawasan, sehingga lebih memper-mudah dalam pengecekan dan pengontrolan lingkungannya. Penge-loaan limbah secara terintegrasi (integrated waste management) dapatdengan mudah dilakukan sehingga pengontrolannya juga dapatlebih mudah dilakukan.

5. Mengurangi arus urbanisasi penduduk.Masyarakat dari desa tidak lagi hanya menargetkan kota sebagai

64

tempat mencari pekerjaan, tetapi cukup ke kawasan industri yangmenyediakan lapangan kerja cukup banyak. Warga kota yangbekerja di kawasan industri juga cenderung akan memilih tinggaldi daerah kawasan industri apabila kawasan industri telahmenyediakan fasilitas hunian yang memadai. Sehingga peluang arustransmigrasi dari Kota ke daerah pinggiran kota menjadi semakinbesar yang tentu saja dapat mengurangi kepadatan penduduk kotasebagai nilai positifnya.

6. Memacu pertumbuhan Ekonomi yang lebih tinggi.Besarnya PDRB provinsi Banten ini berasal dari sektor industriyang memberikan kontribusi hingga 49,75%. Pertumbuhanekonomi Propinsi Banten hampir setengahnya dipengaruhi olehsektor industri, bahkan pertumbuhan ekonomi daerahnya dapatmelebihi perumbuhan ekonomi rata-rata nasional, yang tentu sajatidak dapat terlepas dari peranan sektor industri.

Secara umum industri yang berkembang di kawasan ini terdiri dariindustri berat berbasis teknologi tinggi yang meliputi industri pengolahanlogam dengan motor utama industri baja nasional PT. Krakatau Steeldan industri kimia/petrokimia yang meliputi olefin centre terbesar diAsia Tenggara PT. Chandra Asri, serta industri hilir terkait dan industrilainnya. Data yang ada menunjukkan bahwa kawasan industri Cilegonyang ada telah tumbuh dan berkembang yang sekaligus berperan sebagaipembentuk utama perekonomian Kota Cilegon. Saat ini, jumlah industriyang melakukan usahanya di Kota Cilegon telah mencapai 72 industrikimia dan belum termasuk industri-industri lainnya seperti industrikonstruksi, jasa, dan manufaktur

Dari sekian banyak industri tersebut dapat menjadi ancaman bagilingkungan sekitar apabila dalam pengembangannya tidak dikeloladengan baik dan hanya berorientasi pada pembangunan fisik danekonomi. Untuk mendukung pengembangan industri yang berbasis ling-kungan (ekologi) , maka dalam pengembangannya diarahkan bagaimanaindustri tersebut mengacu pada konsep eco industrial park. Namun demi-

65

kian, pengelolaan industri yang berbasis eco industrial park tidak hanyadilihat dari perbaikan kinerja manajemen lingkungan industri tetapiyang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana industri tersebut dapatefisien dalam pemanfaatan sumberdaya, menjalin hubungan yang baikdengan masyarakat dan meningkatkan perekonomian nasional danmasyarakat. Tolok ukur keberhasilan industri yang berbasis eco indus-trial park dapat dilihat dari terpenuhinya kriteria-kriteria kecukupansebagaimana yang telah ditetapkan dalam penerapan eco industrial park.Kriteria-kriteria dalam eco industrial park meliputi pemilihan lokasi, ke-giatan konservasi, kerja sama dan partisipasi masyarakat, efisiensi, pro-duktivitas, minimisasi pencemaran, peningkatan ekonomi dan kesejah-teraan masyarakat, dan penciptaan hubungan baik dengan masyarakat.

Sebagai industri yang eksis dan taat terhadap aturan kebijakan ling-kungan, maka setiap kegiatan dalam industri pada dasarnya diarahkanpada pemenuhan terhadap kriteria-kriteria tersebut. Hal ini pentingdalam rangka penciptaan pencitraan yang baik terhadap semua stake-holder dan juga penting dalam pemasaran produk ke pasar global yanglebih banyak mensyaratkan pentingnya perbaikan lingkungan. Namundemikian karena keterbatasan sumberdaya yang dimiliki, menyebabkanpemenuhan pada kriteria-kriteria dalam eco industrial park sulit untuktercapai dengan baik. Akibatnya terjadi gap antara pemenuhan kriteria-kriterian tersebut dengan kenyataan di lapangan yang pada akhirnyaberpeluang menimbulkan terjadinya konflik.

Dalam rangka mewujudkan kawasan industri Cilegon menuju ecoindustrial park , terdapat minimal tiga (3) faktor yang perlu dipertimbang-kan untuk analisis kecukupan eco industrial park, yaitu: landasan operasio-nal kelembagaan kawasan industri, proses produksi dalam eco indus-trial park dan dampak dari aktivitas eco industrial park. Faktor pertama,landasan operasional penyelenggaraan,meliputi empat (4) kriteria yangharus dipenuhi yaitu: konservasi, pemilihan lokasi dan kerja sama antarindustri dalam kawasan, serta partisipasi aktif masyarakat lokal sekitarkawasan industri. Faktor kedua, proses produksi dalam eco industrialpark, harus mengandung kriteria effisiensi penggunaan sumber daya,

66

produktifitas, sustainabel competitif advantage. Faktor ketiga, dampak,kriteria yang harus dipenuhi adalah dampak minimum terhadap pen-cemaran lingkungan dan dampak peningkatan ekonomi dan ke-sejahteraan yang positif bagi masyarakat sekitar kawasan, serta terjalinhubungan sosial kemasyarakatan yang harmonis dengan masyarakatsekitar kawasan industri.

Berdasarkan hasil analisis dan kajian terhadap kondisi eksisting,gap dan potensi konflik, maka dengan alat bantu hasil analisis spasialdan temporal citra landsat wilayah Kota Cilegon tahun 1983, 1992,2003, dan 2006 menunjukkan telah terjadi perubahan peruntukan lahansecara signifikan dimana, diperoleh penutupan lahan secara umummasih didominasi oleh vegetasi. Kelas penutupan lahan yang mengalamipenurunan pada kurun waktu 1983-2006 adalah hutan, kebun, tegalandan rawa. Sedangkan kelas penutupan lahan yang mengalami kenaikanadalah lahan terbangun. Di samping itu terjadi perubahan dinamis padakelas penutupan lahan lainnya seperti sawah, semak belukar, lahanterbuka, dan hutan mangrove. Luas RTH pada tahun 1983 sebesar92.25 %, tahun 1992 sebesar 86.92 %, tahun 2003 sebesar 83.49%,dan tahun 2006 sebesar 78.66 % dari keseluruhan luas Kota Cilegon.Dari data tersebut menunjukkan masih memenuhi batas 30 % RTHdari seluruh wilayah Kota Cilegon namun terjadi penurunan luas ruangterbuka hijau yang besar pada kurun waktu 1983-1992 karena muncul-nya industri dan pada kurun waktu 2003-2006 dengan beragamnyasektor lain yang muncul selain industri.

Perubahan bentuk ruang terbuka hijau yang terjadi di Kota Cilegondisebabkan karena meningkatnya kebutuhan lahan untuk penggunaankawasan dan zona industri, serta lahan pertanian untuk memenuhi ke-butuhan pangan penduduknya. Perubahan ruang terbuka hijau inimempengaruhi pola penyebaran ruang terbuka hijau di tiap-tiap ke-camatan terutama di kawasan industri. Dari hasil survey lapang, tanam-an yang ada di Kota Cilegon sebagian besar tanaman berkayu dan ke-ragamannya rendah dengan ketinggian sedang dan dari segi fungsi danestetika pemilihan tanaman kurang sesuai untuk kebutuhan kawasan.

67

Penurunan luas ruang terbuka hijau secara umum, perubahankomposisi penyusun vegetasi, perubahan bentuk dan pola penyebaranruang terbuka hijau yang terjadi disebabkan antara lain oleh ditetapkan-nya Kota Cilegon sebagai pusat industri, pusat jasa, dan simpul trans-portasi dengan letak yang strategis di jalur pintu masuk Pulau Jawa-Sumatra, perubahan orientasi perkembangan dan pembangunan KotaCilegon dari pertanian menjadi perekonomian perdagangan dan jasa.

Arah kebijakan pemerintah daerah Kota Cilegon yaitu pengem-bangan wilayah di sepanjang pantai Selat Sunda sebagai pusat industridan perekonomian memberikan peluang yang cukup besar hilangnyaruang terbuka hijau di wilayah tersebut. Penurunan proporsi RTH akanmengakibatkan semakin rendahnya kemampuan menjerap air dan me-nyerap polutan. Hal ini terlihat dengan semakin tingginya jumlahpolutan udara melebihi baku mutu lingkungan di Kota Cilegon.

Peningkatan kebutuhan lahan yang akan terus meningkat di tahun-tahun yang akan datang memicu terjadinya perubahan bentuk-bentukpenutupan lahan. Peningkatan jumlah penduduk, ketersediaan sumberdaya, kondisi fisik lahan, perekonomian serta kebijakan-kebijakandalam penggunaan lahan merupakan faktor-faktor yang mendorongterjadinya perubahan penutupan lahan di Kota Cilegon.

Hasil analisis kebutuhan stakeholders menunjukkan bahwaterdapat 26 stakeholder yang diperkirakan memiliki kepentingan danpengaruh dalam pengelolaan kawasan industri di Kota Cilegon yangdapat dibedakan dalam tiga kelompok yaitu kelompok yang mewakilistakeholder pemerintah (eksekutif dan legislatif), dunia usaha, danmasyarakat antara lain (1) Departemen Perindustrian dan Pergagangan,(2) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, (3) Kementerian Ling-kungan Hidup, (4) Badan Koordinasi Penanaman Modal, (5) InvestorPenanaman Modal Asing, (6) Investor Penanam Modal Dalam Negeri,(7) Investor Penanaman Modal Dalam negeri lokal, (8) LembagaSwadaya Masyarakat, (9) Konsumen (10) Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Propinsi Banten, (11) Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kota Cilegon, (12) Dinas Perindustrian dan Perdagang-

68

an Propinsi Banten, (13) Dinas Perindustrian dan Perdagangan KotaCilegon, (14) Dinas Pertambangan dan Energi, (15) Badan PengendalianDampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Propinsi Banten (16) DinasLingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi (DLHPE) Kota Cilegon,(17) Dinas Tata Ruang Propinsi Banten, (18) Dinas Tata Ruang KotaCilegon (19) Dinas Tenaga Kerja Propinsi Banten, (20) Dinas TenagaKerja Kota Cilegon, (21) Manajemen Perusahaan (22) Pelaku Industri(23) Pengelola Kawasan Industri (24) Perguruan Tinggi, (25) Masya-rakat sekitar, dan (26) Karyawan perusahaan.

Semua stakeholder tersebut di atas memiliki pengaruh dan kepen-tingan yang tinggi dalam pengelolaan kawasan industri Cilegon. Tinggi-nya pengaruh dari setiap stakeholder tersebut dapat dilihat dari peranmasing-masing stakeholder terhadap kawasan. Secara umum stake-holder pemerintah memiliki peran sebagai regulator, fasilitator danevaluator dalam pengelolaan kawasan industri Cilegon.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 23 stakeholder yangberada pada kuadran ke III yang berarti seluruh stakeholder memilikikepentingan dan pengaruh yang tinggi dalam pengelolaan kawasanindustri Cilegon. Stakeholder tersebut antara lain Deperindag,Bappenas, KLH, BKPM, DPRD Propinsi Banten dan Kota Cilegon,Disperindag Propinsi Banten dan Kota Cilegon, Distamben,, BapedaldaPropinsi Banten, DLHPE Kota Cilegon, Dinas Tata Ruang PropinsiBanten dan Kota Cilegon, dan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Bantendan Kota Cilegon, serta pengelola kawasan (dari unsur pemerintah),Manajemen Perusahaan, pelaku industri, dan karyawan perusahaan(dari unsur dunia usaha).

Adapun stakeholder Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), per-guruan tinggi, dan masyarakat sekitar serta konsumen (dari unsurmasyarakat) berada pada kuadran ke II, dapat diartikan bahwa merekamemiliki kepentingan yang tinggi dalam pengelolaan kawasan industritetapi pengaruhnya terhadap stakeholder lainnya rendah.

Berdasarkan analisis terhadap potensi limbah industri, dari hasilpengamatan pengambilan sampel industri di empat wilayah sekitar

69

kawasan industri Cilegon, meliputi perwakilan industri daerah Anyer(perbatasan kabupaten Serang dengan Kota Cilegon), Merak, Cilegondan Bojonegara, menunjukkan bahwa dari hasil penelitian dapatdisimpulkan: Secara umum terdapat beberapa parameter seperti suhu,TDS, pH Insitu, Kadar NH3-N, Kadar BOD5, kadar COD di beberapaperusahaan yang telah melebihi baku mutu yang ditetapkan. Untuksuhu yang telah melebihi baku mutu terdiri dari perusahaan: OutletPT. Asahimas Chemical Indonesia (Anyer), Outlet PT. CRM (Cilegon),Outlet PT. Continental (Merak), Outlet PT. Krakatau Steel (Cilegon)dan Outlet PT. Sentra Usahatama Jaya (perbatasan Anyer-Cilegon).Untuk TDS yang telah melebihi baku mutu terdiri dari perusahaan:Outlet PT. Asahimas Chemical Indonesia (Anyer), Outlet PT. LautanUtsuka Chemical (Anyer), Outlet PT. Sentra Utama Jaya ( perbatasanAnyer-Cilegon), Outlet PLTGU Suralaya, Oil Separtor PLTGUSuralaya (perbatasan Bojonegara), Outlet PT. Krakatau Daya ListrikCilegon), Outlet PT. Permata Dunia Sukses Makmur (perbatasan Anyer-Cilegon), Outlet PT. LOC, Outlet Oil Trap PT. Dover (Merak), Out-let PT. Candra Asri (Anyer), Outlet PT. PDSU. Untuk nilai pH (insitu)yang telah melebihi baku mutu terdiri dari: Outlet PT. Sentra UtamaJaya, Outlet WWT I dan II PT. Mitsubishi Chemical Indonesia (Gerem-Merak), Outlet Oil Trap PT. Dover. Selanjutnya untuk kadar NH3-N

yang telah melebihi baku mutu terdiri dari perusahaan: Outlet PT. SentraUtama Jaya, Outlet WWT I dan II PT. Mitsubishi Chemical Indonesia.Untuk kadar BOD5 yang telah melebihi baku mutu terdiri dariperusahaan: Outlet PT. Sentra Utama Jaya, Outlet PT. Jawa ManisRafinasi, Outlet Oil Trap PT. Dover, dan yang terakhir adalah kadarCOD yang telah melebihi baku mutu terdiri dari perusahaan: Outlet PT.Sentra Utama Jaya, Outlet PT. CRM, Outlet PT. Jawa Manis Rafinasi,Outlet Oil Trap PT. Dover dan Outlet PT. Sentra Usahatama Jaya.

Analisis Kualitas Udara Ambien secara umum terdapat dua pa-rameter di beberapa lokasi pada waktu tertentu yang telah melebihibaku mutu yaitu kadar HC dan debu. Lokasi yang kadar HC-nya telahmelebihi baku mutu terdiri dari: Nirmala Optik pada tahun 2005-2007,

70

Sekitar Simpang Tiga Polres Kota Cilegon Tahun 2005 – 2007, sekitarRamayana Kota Cilegon Tahun 2005 – 2007, Sekitar Sumur Wuluh/Jalan Tol Kota Cilegon Tahun 2004 – 2007, Sekitar Semang RayaCitangkil Kota Cilegon pada Triwulan IV 2005 sampai dengan TriwulanIV 2006, depan PENI dan ASDP. Sedangkan untuk debu adalah:Nirmala Optik Kota Cilegon Tahun 2005 – 2007, Sekitar SimpangTiga Polres Kota Cilegon Tahun 2005 – 2007, sekitar Ramayana KotaCilegon Tahun 2005 – 2007, Sekitar Sumur Wuluh/ Jalan Tol KotaCilegon pada Triwulan III 2006 dan Triwulan IV 2006, Sekitar KantorBea Cukai Kota Cilegon pada Triwulan I 2004 dan Triwulan III 2005.

Analisis kebisingan menunjukkan ada beberapa lokasi yang tingkatkebisingannya telah melebihi baku mutu yang telah ditetapkan yaitu:Nirmala Optik, Simpang Tiga Polres, Depan Ramayana, Sumur Wuluh,Perumahan krakatau steel, kawasan depan PENI, kampung cikuasalama, kawasan PCI, kawasan depan ASDP Merak.

Hasil uji kualitas air bawah tanah kota Cilegon Triwulan II tahun2007 menunjukkan ada beberapa parameter di beberapa lokasi yangtelah melebihi baku mutu yaitu: (1) TDS pada Kavling I dan II Kelurah-an Lebak Gede, Kec. Pulo Merak, (2) kesadahan total: Kavling I danII kelurahan lebak gede, kec. Pulo merak, (3) kadar khlorida: KavlingI dan II kelurahan lebak gede, kec. Pulo merak, (4) Natrium (Na):Kavling I dan II kelurahan lebak gede, kec. Pulo merak, (5) Sulfat(SO4): Kavling I kelurahan lebak gede, kec. Pulo merak.

Berdasarkan hasil analisis dan kajian eksisting dan gap serta kajianpotensi konflik dan penanganan limbah industri kawasan, maka strategiyang perlu dilakukan dalam pengelolaan kawasan industri Cilegonmenuju eco industrial park adalah mengembangkan kawasan industri hijau(green industrial park) dengan membangun sistem penanganan limbahsecara terpadu. Berdasarkan tingkat kepentingan setiap tujuan dalampengelolaan kawasan, tujuan ekologi seharusnya lebih diprioritaskan danselanjutnya tujuan lainnya. Tujuan ekologi lebih diharapkan adalah kua-litas dan daya dukung lingkungan yang sehat. Untuk tujuan ekonomiadalah pertumbuhan industri besar dan industri kecil dan menengah yang

71

sehat. Untuk tujuan sosial adalah penciptaan lapangan kerja baru. Sedang-kan tujuan hukum dan kelembagaan adalah kebijakan pemerintah dalampengelolaan kawasan. Sementara tujuan teknologi yang lebih diharapkanadalah tersedianya teknologi pengolahan dan pemanfaatan limbah.

Dalam rangka pengembangan kawasan industri di Kota CilegonPropinsi Banten menuju eco industrial park, maka perlu disusun suatustrategi pengelolaan pengembangan kawasan industri yang berwawasanlingkungan dan berkelanjutan sehingga dampak negatif yang ditimbul-kan dapat dikurangi ataupun ditiadakan baik terhadap lingkungan,masyarakat, maupun organisme hidup lainnya. Salah satu strategi penge-lolaan kawasan industri Cilegon dalam rangka kenuju eco industrial parkyang perlu diterapkan adalah pengembangan kawasan industri hijau(green industrial park). Namun demikian, strategi lain seperti penerapansimbiosis industri di kawasan industri yang disertai dengan pembangun-an sistem penanganan limbah dan penerapan Coorporate Social Responsi-bility (CSR) secara terpadu yang tepat sasaran juga perlu dilakukanwalaupun dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap atas pertim-bangan biaya, tenaga, dan waktu.

Berbagai tujuan yang diharapkan dalam pengembangan kawasanindustri di Kota Cilegon ini menuju eco industrial park melalui pengem-bangan industri hijau (green industrial park). Dilihat dari tujuan ekologi,lebih ditekankan pada peningkatan kualitas dan daya dukung lingkunganyang sehat dan penerapan rencana tata ruang wilayah yang berbasislingkungan. Untuk tujuan ekonomi lebih ditekankan pada upaya per-tumbuhan industri besar dan usaha kecil dan menengah (UKM) melaluipersaingan yang sehat. Sedangkan dilhat dari tujuan sosial lebh ditekan-kan pada bagaimana penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakatsekitar. Sementara tujuan hukum dan kelembagaan lebih ditekankanpada adanya dukungan kebijakan dari pemerintah yang kuat mengenaipengembangan kawasan industri ini. Adapun tujuan teknologi lebihditekankan pada tersedianya teknologi pengolahan dan pemanfaatanlimbah yang efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, makaperan pemerintah baik legislatif maupun eksekutif bersama-sama

72

dengan pihak investor dan manajemen perusahaan dangat diharapkandalam rangka pengembangan kawasan indutsri hijau ini.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka peran pemerintahbaik legislatif maupun eksekutif sangat dibutuhkan dalam pengelolaankawasan disamping peran aktor lainnya melalui kerja sama yang baikdan kesepahaman yang harus terus dikembangkan bersama-sama stake-holders lainnya. Penjabaran strategi pengembangan kawasan industriCilegon menuju eco industrial park sebagai berikut:1. Mengembangkan kawasan industri hijau ( green Industrial park),yaitu

dengan mendorong kesepakatan dan kesepahaman industri-industriyang ada dalam kawasan untuk menerapkan kebijakan produksibersih dalam proses produksinya, sebagai bagian dari penerapanmanajemen untuk memproteksi kesehatan manusia dan lingkunganguna mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan melaluiupaya-upaya peningkatan efisiensi penggunaan dan reuse semuabentuk bahan baku proses, sumberdaya air dan energi, memprosesdan mendaur ulang limbah industri untuk meminimalisir outputlimbah yang dihasilkan, meyediakan dan mengalokasikan ruangterbuka hijau serta mengupayakan pengurangan emisi gas rumahkaca dan pencegahan polusi di dalam kawasan tempat industriberoperasi.

2. Menjaga dan mempertahankan kualitas daya dukung lingkungankawasan industri dengan melakukan secara bersama aktifitas terkaitdengan upaya konservasi lingkungan, terutama upaya menjagakeberlangsungan sumber air proses untuk kawasan industri meliputiaktifitas konservasi lingkungan , perlindungan hutan danpenghijauan kembali hutan daerah resapan air dan pencegahanaktifitas yang akan mengkibatkan sedimentasi pada kawasan rawadanau yang sangat berperan sebagai sumber air baku proses yangdialirkan ke kawasan industri Cilegon saat ini. Disamping itu perluditerapkan strategi zero emission processes melalu inovasi prosesteknologi dan maksimalisasi produktifitas sumber daya tanpamenghasilkan limbah, strategi eco effisiency yaitu upaya memproduk

73

barang dan jasa dengan sumberdaya seminimal mungkin danmanghasilkan limbah sesedikit mungkin, serta strategi energy efficiency,melalui upaya meningkatkan produktifitas, mengurangi polusi,mengurangi konsumsi sumberdaya alam dan mengenerasi energiatau bahan baku dari sumberdaya yang dapat diperbaharui, sepertipemanfaatan energi matahari, angin, gelombang dan biofuel, yangpotensinya sangat besar di sekitar kawasan industri Cilegon.

3. Mengembangkan perekononomian, pertumbuhan industri besar,industri kecil menengah (UKM) yang sehat di sekitar kawasanindustri Cilegon, melalui upaya peningkatan kerja sama dan pem-bentukan jaringan bisnis antar industri dalam kawasan, misalnyabersama industri kecil menengah bekerja sama secara horizontalyang menempati posisi yang sama dalam mata rantai nilai valuechain, secara kolektif perusahaan-perusahaan dapat mencapai skalaekonomis melampaui jangkauan perusahaan kecil., untuk mencapaiskala optimal dalam penggunaan peralatan dan menggabungkankapasitas produksi untuk memenuhi order skala besar. Melalui kerjasama secara vertikal dengan UKM dan industri lainnya dalam matarantai nilai, perusahaan/industri akan fokus ke bisnis inti danmemberi peluang pembagian tenaga kerja eksternal, mendorongpertumbuhan pasar dan mendukung kewirausahaan lokal.Kerja sama antar industri dan UKM juga akan dapat memberikesempatan tumbuhnya ruang belajar secara kolektif saling berbagipengetahuan untuk meningkatkan kualitas produk dan menge-valuasi segmen pasar ke arah yang lebih menguntungkan, Disampingitu juga dapat mendukung visi pengembangan lokal bersama danmemperkuat upaya kolektif guna meningkatkan daya saing UKM,sehingga terjadi pertumbuhan pasar dan berkembangnya wira-usahawan lokal dari masyarakat sekitar kawasan industri, sehinggasecara otomotis juga akan menumbuhkan lapangan kerja baru bagimasyarakat sekitar kawasan industri..

4. Mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan pemerintahyang tepat, transparan dan akuntabel, yaitu berupa kebijakan yang

74

menyelaraskan misi lingkungan, sosial dan misi ekonomi. Misalnyadengan melibatkan stakeholders terkait dalam hal penetapanperaturan, pembinaan, pengembangan atau perluasan tata ruangkawasan industri yang berwawasan lingkungan dengan menetapkanlokasi yang sesuai peruntukan dan menyusun pedoman tekniskawasan industri. Menyempurnakan instrumen hukum, peraturanyang terkait dengan aktifitas industri yang kondusif, menjaminkepastian hukum dan penegakan hukum yang konsisten, kejelasanjaminan hak dan kewajiban pelaku industri, pembinaan aparaturyang profesional dan bersih serta pemberian pelayanan fasilitatifkepada dunia industri melalui ketentuan administratif yangsederhana, mudah, murah, cepat dan akurat.

Dalam rangka pengembangan kawasan industri Cilegon menujugreen industrial park sebagai strategi utama, maka skenario yang dapatdipilih adalah skenario ketiga yaitu dengan melakukan perbaikan secaramenyeluruh terhadap faktor-faktor kunci yang berpengaruh dalampengembangan green industrial park di Kota Cilegon. Terdapat enamprogram prioritas sebagai faktor kunci dalam pengembangan green in-dustrial park di kawasan industri Cilegon dalam rangka menuju ecoindustrial park, yaitu: (1) pembangunan instalasi pengolahan limbah(IPAL) terpadu., (2) penyediaan ruang terbuka hijau sebesar 30 % padasetiap kawasan yang dimanfaatkan oleh setiap industri, (3) penegakansupremasi hukum yang tegas, (4) mempertahankan daerah resapan airuntuk menjamin ketersediaan air proses bagi industri, dan (5)membentuk lembaga khusus dalam pengelolaan kawasan menuju greenindustrial park, serta (6) sanksi bagi industri yang tidak pro lingkungan.

75

4.2.1. Kondisi Eksisting di Kawasan Industri CilegonUntuk mengetahui kondisi eksisting di kawasan industri Cilegon

terutama perubahan penggunaan lahan digunakan metode analisis datasistim informasi gegrafis (SIG) atau Geographic information system (GIS)yang merupakan analisis spasial berbasis pemetaan dan geografi. GISadalah sebuah alat bantu manajemen berupa informasi berbantuan kom-puter yang berkait erat dengan sistem pemetaan dan analisis terhadapsegala sesuatu serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi.Burrough (1986) mendefinisikan GIS adalah seperangkat alat untuk me-ngumpulkan, menyimpan, menggali kembali, mentransformasi danmenyajikan data spatial dan aspek-aspek permukaan bumi. (Wiradisastra,1997), GIS ini dipakai untuk analisis eksisting kawasan industri Cilegon,melalui pemanfaatan data citra landsat kawasan industri Cilegon. Hasilanalisis spasial ini adalah dalam bentuk peta overlay dari multi layer peta

Metode yang digunakan pada pembuatan peta overlay adalah meng-gunakan paket perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG) yangterdiri atas beberapa tahapan antara lain penyiaman (scanning), registrasi,digitasi, dan intercecting. Pada setiap tahapan tersebut, data diolahdengan menggunakan Scanner Acer Pisa, software Arc/Info 5,0 dan

BAB IV.KAJIAN KONDISI EXISTING, GAP,

DAN KONFLIK DI KAWASANINDUSTRI CILEGON MENUJU ECO

INDUSTRIAL PARK

76

software Arc View GIS version 3.2. Analisis dilakukan dengan teknikoverlay antara peta dasar dan peta tematik.

Operator multi layer yang paling banyak dilakukan adalah overlaypoligon, merupakan operasi spasial yang menumpang susunkan satucoverage poligon ke dalam coverage poligon lainnya sehingga menurunkancoverage poligon baru. Lokasi spasial dari setiap kumpulan poligon danatribut poligonnya digabungkan untuk memperoleh hubungan data yangbaru. Penggabungan poligon memberikan kemampuan untuk melak-sanakan operasi yang memerlukan kombinasi poligon baru (Suharyadidan Jatmiko, 1996).

Overlay poligon pada poligon menggabungkan tabel atribut poligondari dua coverage menjadi satu tabel. Semua kombinasi ditulis pada tabelatribut poligon (PAT) yang baru. Tabel atribut untuk coverage outputberisi item dari kedua tabel atribut coverage input dan coverage over-lay. Operaor yang dijelaskan ini merupakan proses analisis SIG yangdikenal dengan operator multi layer SIG (Gambar 14).

Gambar 14. Operator multi-layer pada GIS untuk mengembangkanmodel geospasial Kawasan Industri Cilegon

(Alinda, Faikoh, 2008)

RTH

Lereng

Topografi

Pemukiman

Industri

Kawasan Industri

Hasil Overlay

77

Untuk memperoleh informasi mengenai jenis-jenis penutupanlahan eksisting yang terdapat di Kota Cilegon, diperlukan kemampuaninterpretasi foto udara yang baik. Dari hasil klasifikasi citra tersebutkemudian dilakukan analisis spasial untuk melihat luasan penggunaandan penutupan lahan oleh ruang terbuka hijau yang ada. Pola penyebarandan perubahan ruang terbuka hijau diidentifikasi dan dianalisis denganmenggunakan analisis temporal yaitu dengan membandingkan citra daritahun 1983 hingga tahun 2006 yang berselang sekitar 10 tahun.

Kelas penutupan lahan yang digunakan dalam mengklasifikasikancitra landsat Kota Cilegon terbagi dalam 10 kelas antara lain: hutan,kebun, tegalan, sawah, semak belukar, rawa, lahan terbangun, lahanterbuka, badan air, dan hutan mangrove. Dalam menentukan kelaspada citra landsat mengalami kesulitan karena resolusi yang rendahdan terdapat beberapa kelas seperti awan dan bayangan pada citra yangdapat mendominasi penutupan lahan yang diamati.

4.2.2. Gap di Kawasan Industri Cilegon dalam Rangka MenujuEco Industrial ParkUntuk mengetahui gap yang terjadi pada kawasan industri menuju

eco industrial park digunakan metode analisis kriteria kecukupan eco in-dustrial park. Untuk mendukung analisis ini digunakan metode analisisdeskriptif terkait dengan pengembangan industri di kawasan industriCilegon termasuk perubahan penggunaan lahan. Dalam pengumpulaninformasi digunakan pendekatan triangulasi yang merukapan teknikpengumpulan data melalui studi kepustakaan pada berbagai instasi ter-kait, wawancara terhadap responden terpilih, dan survey langsung diwilayah studi. Untuk mengetahui gap dan konflik yang terjadi, dataatau informasi yang terkumpul berdasarkan kondisi eksisting selanjut-nya dibandingkan dengan hasil kajian teoritik ideal eco industrial parkdan hasil bechmarking konsep eco industrial park yang telah di implementasi-kan di beberapa Negara sehingga dapat teridentifikasi gap dan konflikantara kondisi ideal dengan kondisi riil di lapangan yang akan menjadirefrensi untuk meredesain secara konseptual kawasan industri eksisting

78

menuju eco industrial park.Untuk analisis kriteria kecukupan eco industrial park, faktor dan

kriteria yang akan dianalisis diambil dari batasan eko industrial parkyang disampaikan United States President’s Council untuk pembangunanberkelanjutan, yang telah menyebutkan dua definisi penting untuksebuah EIP. Pertama bahwa sebuah EIP merupakan suatu komunitasbisnis yang bekerja sama satu sama lain dan serta melibatkan masyarakatdisekitarnya untuk lebih mengefesiensikan pemanfaatan sumber daya(informasi, material, air, energi, infrastruktur, dan habitat alam) secarabersama-sama, meningkatkan kualitas ekonomi dan lingkungan, sertameningkatkan sumber daya manusia bagi kepentingan bisnis dan jugamasyarakat sekitarnya. Definisi kedua adalah bahwa EIP merupakansuatu sistem industri yang merencanakan adanya pertukaran materialdan energi guna meminimalisasi penggunaan energi dan bahan baku,meminimalisasi sampah, dan membangun suatu berkelanjutan, ekologi,ekonomi dan hubungan sosial.

Berdasarkan batasan tersebut, terdapat minimal tiga (3) faktor yangperlu dipertimbangkan dalam menganalisis kecukupan eko industrialpark, yaitu: landasan operasional kelembagaan kawasan indutri, prosesproduksi dalam eco industrial park dan dampak dari aktivitas eco in-dustrial park. Faktor pertama, landasan operasional penyelenggaraan,meliputi empat (4) kriteria yang harus dipenuhi yaitu: konservasi, pe-milihan lokasi dan kerja sama antar industri dalam kawasan, serta parti-sipasi aktif masyarakat lokal sekitar kawasan industri. Faktor kedua,proses produksi dalam eco industrial park, harus mengandung kriteriaeffisiensi penggunaan sumber daya, produktifitas, sustainable competitifadvantage. Faktor ketiga, dampak, kriteria yang harus dipenuhi adalahdampak minimum terhadap pencemaran lingkungan dan dampak pe-ningkatan ekonomi dan kesejahteraan yang positif bagi masyarakatsekitar kawasan, serta terjalin hubungan sosial kemasyarakatan yangharmonis dengan masyarakat sekitar kawasan industri. Adapun kriteriakecukupan Eco Industrial Park secara skematis digambarkan sepertiGambar 15 berikut.

79

Gambar 15. Kriteria kecukupan eco industrial park

4.3. Kondisi Eksisting Kawasan Industri Cilegon Menuju EcoIndustrial Park

4.3.1. Perubahan Tutupan Lahan Berdasarkan Hasil Klasifikasi CitraHasil riset dan survey lapangan didapatkan informasi yang

dihasilkan berupa jenis-jenis dan distribusi penutupan lahan (land cover)di Kota Cilegon yang dapat digunakan untuk mendeteksi pola penye-baran Ruang Terbuka Hijau (RTH) mengklasifikasi citra Landsat TMtahun 1983, 1992, 2003, dan 2006. Klasifikasi penutupan lahan terbatasoleh jenis kenampakan umum yang terlihat di permukaan wilayah.

Hasil Klasifikasi Citra Tahun 1983Penutupan lahan di Kota Cilegon pada tahun 1983 didominasi

oleh vegetasi dalam bentuk lahan sawah, tegalan, kebun, hutan, semakbelukar, yang secara akumulatif mencapai lebih dari 92,25%, dan lahanterbangun sekitar 1,56%. Dari keseluruhan luas lahan tegalan sebagianbesar berada di Kec. Cibeber. Proporsi terkecil dari seluruh kelas yangada adalah hutan mangrove sebesar 0.54 % (Gambar 16 dan 17).

Pengembangan Industri yang Berkelanjutan

Eco Industrial Park

Komunitas Bisnis yang Melibatkan Masyarakat

Sistem Industri dengan Pertukaran Materi dan

Energi

Landasan Operasional Penyelenggaraan

- Konservasi - Pemilihan lokasi - Kerjasama - Partisipasi Masy.

Proses Produksi dalam EIP

- Efisiensi - Produktivitas - Sustainable

Dampak dari aktivyas Eco Industrial Park

- Minimum pencemaran - Peningkatan ekonomi

dan kesejahteraan Masy - Hubungan sosial Masy

80

Gambar 16. Persentase penutupan lahan tahun 1983

Gambar 17. Peta penutupan lahan Kota Cilegon tahun 1983

Hasil Klasifikasi Citra Tahun 1992Hasil klasifikasi citra landsat tahun 1992 menunjukkan penutupan

lahan didominasi oleh vegetasi berupa sawah (54,19%), tegalan (13,32%)kebun (9,35%) dan hutan (5,77%). Sedangkan lahan terbangun hanya8,37% yang menyebar di seluruh kecamatan (Gambar 18 dan 19).

Sumber: Citra Landsat TM 1983

81

Gambar 18. Persentase penutupan lahanKota Cilegon tahun 1992

Gambar 19. Peta penutupan lahan Kota Cilegon tahun 1992

Persentase vegetasi menunjukkan adanya penurunan dari 92,25%pada tahun 1983 menjadi 86,93% pada tahun 1992, yang terdiri atashutan 5,77%, kebun 9,35%, tegalan 13,32%, sawah 54,19%, semakbelukar 1,8%, rawa 1,43%, dan hutan mangrove 1,06%. Pada tahun

Sumber: Citra Landsat TM 1992

82

1992 terjadi peningkatan lahan terbangun menjadi 8,37% dari ke-seluruhan penutupan lahan Kota Cilegon (Tabel 7).

Luas kelas penutupan lahan yang mengalami kenaikan dari tahun1983 hingga tahun 1992 adalah sawah (27,32%) dan lahan terbangun(6,81%). Sedangkan kelas penutupan lahan yang lainnya mengalamipenurunan. Data tabel di atas menunjukkan perubahan persentase pe-nutupan lahan yang terjadi di Kota Cilegon dalam kurun waktu 10tahun (tahun 1983-1992). Perubahan luas penutupan lahan KotaCilegon dapat digambarkan dengan grafik perubahan penutupan lahanKota Cilegon (1983-1992) pada Gambar 20.

Tabel 7. Perubahan persentase penutupan lahanKota Cilegon (1983-1992)

Gambar 20. Perubahan penutupan lahanKota Cilegon (1983-1992)

Kelas Penutupan Lahan 1983 (%)

1992 (%)

Perubahan (%)

Hutan 6,90 5,77 - 1,13 Kebun 14,29 9,35 - 4,94 Tegalan 30,87 13,32 -17,55 Sawah 26,87 54,19 + 27,32 Semak Belukar 9,60 1,80 - 7,80 Rawa 3,19 1,43 - 1,76 Lahan Terbangun 1,56 8,37 + 6,81 Lahan Terbuka 3,54 2,68 - 0,86 Badan Air 2,65 2,03 - 0,62 Hutan Mangrove 0,54 1,06 + 0,52

83

Luasan penutupan lahan yang meningkat drastis adalah sawah,yaitu sebesar 27,32 % dari luas areal sawah pada 10 tahun sebelumnyayang sebagian besar berada di Kecamatan Jombang. Kenaikan luasanpenutupan lahan selain sawah antara lain lahan terbangun dan hutanmangrove. Hutan mangrove bertambah luasannya karena lahan tersebutpada tahun 1983 merupakan rawa dan tidak terjadi konversi. Sedangkanluasan penutupan lahan yang mengalami penurunan adalah tegalansebesar 17,55 %. Lahan tegalan banyak terkonversi menjadi lahansawah selama kurun waktu 10 tahun. Penurunan ini juga terjadi padakelas hutan, kebun, semak belukar, rawa, lahan terbuka dan badan air.

Hasil Klasifikasi Citra Tahun 2003Hasil klasifikasi citra landsat tahun 2003 menunjukkan penutupan

lahan masih didominasi oleh vegetasi terutama sawah (56,02%), tegalan(10,71%), dan kebun (9,27%) dan luasan lahan terbangun semakinbertambah pesat bersifat sporadis menyebar di seluruh kecamatan yangmencapai 14,80% (Gambar 21 dan 22).

Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 1992, maka terjadi pening-katan persentase penutupan lahan terjadi pada kelas sawah sebesar1,83%, semak belukar 0,12%, dan lahan terbangun 6,43%. Sedangkankelas yang lainnya mengalami penurunan seperti hutan, kebun, tegalan,rawa, dan hutan mangrove yang merupakan ruang terbuka hijau sertalahan terbuka dan badan air. Perubahannya dapat digambarkan padagrafik di bawah ini (Tabel 8 dan Gambar 21).

Gambar 21. Persentase penutupan lahan tahun 2003

84

Gambar 22. Peta penutupan lahan Kota Cilegon tahun 2003

Tabel 8. Perubahan persentase penutupan lahanKota Cilegon (1992-2003)

Sumber: Citra Landsat TM 2003

Kelas Penutupan Lahan 1992 (%)

2003 (%)

Perubahan (%)

Hutan 5,77 4,11 - 1,66 Kebun 9,35 9,27 - 0,08 Tegalan 13,32 10,71 - 2,61 Sawah 54,19 56,02 + 1,83 Semak Belukar 1,80 1,92 + 0,12 Rawa 1,43 0,81 - 0,62 Lahan Terbangun 8,37 14,80 + 6,43 Lahan Terbuka 2,68 0,73 - 1,95 Badan Air 2,03 0,99 - 1,04 Hutan Mangrove 1,06 0,64 - 0,42

85

Gambar 23. Perubahan penutupan lahanKota Cilegon (1992-2003)

Hasil Klasifikasi Citra Tahun 2006Hasil klasifikasi citra landsat tahun 2006 menunjukkan penutupan

lahan masih didominasi oleh vegetasi terutama sawah, tegalan, kebundan hutan. Sementara itu luasan lahan terbangun semakin bertambahpesat, mencapai 18,60% (Gambar 24 dan 25).

Gambar 24. Persentase penutupan lahan Tahun 2006

Pada kurun waktu 2003-2006 terjadi kenaikan persentasepenutupan lahan terbangun 3,80 %, lahan semak belukar sebesar 1,99%,lahan terbuka 0,53%, dan badan air 0,5%. Sedangkan kelas yang lainnya

86

mengalami penurunan. Lahan sawah mengalami penurunan terbesar(3,80% yang diikuti oleh tegalah (1,71%) (Tabel 9 dan Gambar 26).

Gambar 25. Peta penutupan lahan Kota Cilegon tahun 2006

Gambar 26. Perubahan penutupan lahanKota Cilegon (2003-2006)

Sumber: Citra Landsat TM 2006

87

Tabel 9. Perubahan persentase penutupan lahanKota Cilegon (2003-2006)

Perubahan penutupan lahan yang terbesar terjadi pada lahan ter-bangun yang terjadi kenaikan sebesar 3,8%, sebaliknya pada sawah terjadipenurunan sebesar 3,8%. Kelas penutupan lahan sawah mengalamipenurunan seiring dengan banyaknya pembangunan yang terjadi di KotaCilegon, dimana lahan yang digunakan untuk kebutuhan pendudukseperti permukiman dan industri dimanfaatkan dari areal persawahan.

Dari hasil klasifikasi citra tahun dari tahun 1983 hingga 2006 secaraumum penutupan lahan Kota Cilegon didominasi oleh vegetasi baikberupa hutan maupun tanaman pertanian seperti sawah, serta vegetasicampuran. Ruang terbuka hijau di Kota Cilegon terdiri atas areal hutan,kebun, tegalan, sawah, semak belukar, rawa, dan hutan mangrove.Penyebaran jenis penutupan lahan ini sangat dipengaruhi kondisi fisikdaerah masing-masing. Kota Cilegon yang berada di tepian pantai SelatSunda mempunyai penutupan lahan yang sesuai kondisinya seperti rawadan hutan mangrove di areal tertentu. Namun banyak faktor pentinglainnya yang mendorong terjadinya penyebaran ini seperti adanya ke-giatan industri yang memicu datangnya sektor-sektor lain, denganditetapkannya Kota Cilegon sebagai kawasan andalan jalur Bojonegara-Merak-Cilegon yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara liniermengikuti jalur tersebut.

Secara umum lahan pertanian berupa sawah memiliki proporsipenggunaan lahan terbesar yang tersebar di wilayah selatan sekitar jalan

Kelas Penutupan Lahan 2003 (%)

2006 (%)

Perubahan (%)

Hutan 4,11 3,24 - 0,87 Kebun 9,27 8,85 - 0,42 Tegalan 10,71 9,00 - 1,71 Sawah 56,02 52,23 - 3,80 Semak Belukar 1,92 3,91 + 1,99 Rawa 0,81 0,79 - 0,02 Lahan Terbangun 14,80 18,60 +3,80 Lahan Terbuka 0,73 1,26 + 0,53 Badan Air 0,99 1,49 + 0,50 Hutan Mangrove 0,64 0,63 - 0,01

88

regional Cilegon-Anyer dan di wilayah utara sekitar jalan regionalCilegon-Merak di seluruh kecamatan dengan proporsi lebih besar daritegalan dan perkebunan. Penutupan lahan untuk permukiman, pusatpemerintahan, industri, jalan, pelayanan jasa dan lain-lain dikelompok-kan menjadi kelas penutupan lahan terbangun. Penyebaran lahanterbangun menyebar mengikuti jalan-jalan kolektor dan membentukkoridor di sepanjang pantai Selat Sunda.

Berdasarkan hasil olahan data yang diperoleh dari overlay antaracitra Landsat TM Kota Cilegon (tahun 1983, 1992, 2003, dan 2006)dengan peta administrasi Kota Cilegon tahun 2006, dapat dilihat bahwapenutupan dan penggunaan lahan di Kota Cilegon mengalami perubah-an dari tahun 1983-2006. Dari hasil analisis spasial dan temporal citralandsat wilayah Kota Cilegon tahun 1983, 1992, 2003, dan 2006 me-nunjukkan telah terjadi perubahan peruntukan lahan secara signifikansekalipun secara umum masih didominasi oleh vegetasi. Kelas penutup-an lahan yang mengalami penurunan pada kurun waktu 1983-2006adalah hutan, kebun, tegalan dan rawa. Sedangkan kelas penutupanlahan yang mengalami kenaikan adalah lahan terbangun.

Di samping itu terjadi perubahan dinamis pada kelas penutupanlahan lainnya seperti sawah, semak belukar, lahan terbuka, dan hutanmangrove. Luas RTH pada tahun 1983 sebesar 92,25%, tahun 1992sebesar 86,92%, tahun 2003 sebesar 83,49%, dan tahun 2006 sebesar78,66% dari keseluruhan luas Kota Cilegon. Dari data tersebut me-nunjukkan masih memenuhi batas 30% RTH dari seluruh wilayah KotaCilegon namun terjadi penurunan luas ruang terbuka hijau yang besarpada kurun waktu 1983-1992 karena munculnya industri dan padakurun waktu 2003-2006 dengan beragamnya sektor lain yang munculselain industri.

Perubahan bentuk ruang terbuka hijau yang terjadi di Kota Cilegondisebabkan karena meningkatnya kebutuhan lahan untuk penggunaankawasan dan zona industri, serta lahan pertanian untuk memenuhi ke-butuhan pangan penduduknya. Perubahan ruang terbuka hijau inimempengaruhi pola penyebaran ruang terbuka hijau di tiap-tiap ke-

89

camatan terutama di kawasan industri. Dari hasil survey lapang, tanam-an yang ada di Kota Cilegon sebagian besar tanaman berkayu dan ke-ragamannya rendah dengan ketinggian sedang dan dari segi fungsi danestetika pemilihan tanaman kurang sesuai untuk kebutuhan kawasan.

Penurunan luas ruang terbuka hijau secara umum, perubahan kom-posisi penyusun vegetasi, perubahan bentuk dan pola penyebaran ruangterbuka hijau yang terjadi disebabkan antara lain oleh ditetapkannyaKota Cilegon sebagai pusat industri, pusat jasa, dan simpul transportasidengan letak yang strategis di jalur pintu masuk Pulau Jawa-Sumatra,perubahan orientasi perkembangan dan pembangunan Kota Cilegondari pertanian menjadi perekonomian perdagangan dan jasa.

Arah kebijakan pemerintah daerah Kota Cilegon pengembanganwilayah di sepanjang pantai Selat Sunda sebagai pusat industri danperekonomian memberikan peluang yang cukup besar hilangnya ruangterbuka hijau di wilayah tersebut. Penurunan proporsi RTH akan meng-akibatkan semakin rendahnya kemampuan menjerap dan menyerappolutan. Hal ini terlihat dengan semakin tingginya jumlah polutan udaramelebihi baku mutu lingkungan di Kota Cilegon.

Peningkatan kebutuhan lahan yang akan terus meningkat di tahun-tahun yang akan datang memicu terjadinya perubahan bentuk-bentukpenutupan lahan. Peningkatan jumlah penduduk, ketersediaan sumberdaya, kondisi fisik lahan, perekonomian serta kebijakan-kebijakandalam penggunaan lahan merupakan faktor-faktor yang mendorongterjadinya perubahan penutupan lahan di Kota Cilegon.

4.3.2. Potensi Gap dan Penyelesaiannya di Kawasan IndustriCilegon menuju Eco Industrial ParkPotensi gap dalam pengelolaan kawasan industri Cilegon dapat

dilihat dari tercukupi tidaknya kriteria-kriteria penetapan suatukawasan industri menjadi kawasan industri yang berbasis ekologi (ecoindustrial park). Dalam penelitian ini, gap dimaksudkan sebagai ketidak-terpenuhinya kriteria eco industrial park dalam pengelolaan kawasanindustri di Kota Cilegon sehingga bisa memicu terjadinya dampak yaitu

90

konflik di masa yang akan datang. Dampak tersebut dapat berupa isu-isu yang berkembang, klaim kepentingan dalam pengelolaan kawasanindustri, serta tekanan-tekanan kepada pengguna kawasan industri yangberasal dari para pihak yang berkepentingan. Seperti diketahui bahwaada tiga kriteria kecukupan yang dapat dilihat dalam pengelolaankawasan industri menuju eco industrial park yang berkelanjutan yaitulandasan operasional, proses produksi, dan dampak yang ditimbulkandalam penyelenggaraan eco industrial park.

a. Landasan Operasional Penyelenggaraan EIPTerkait dengan landasan operasional dalam penyelenggaraan eco

industrial park, ada empat kriteria yang dapat dilihat antara lain:1. Pemilihan Lokasi.

Pengembangan suatu kawasan menjadi kawasan industri sepertidi Kota Cilegon setidaknya mendapat dukungan kebijakan dari peme-rintah. Hal ini diperkuat oleh Surat Keputusan Presiden untuk menetap-kan suatu kawasan menjadi kawasan pengembangan industri yang se-lanjutnya ditindaklanjuti oleh lembaga atau instansi di bawahnya sepertiKeputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta KeputusanKepala Badan Pertanahan Nasional. Aspek lokasi merupakan salah satusyarat yang perlu diperhatikan dalam penetapan suatu kawasan menjadikawasan industri sebab selain terkait dengan kemudahan di dalam prosespemasaran produk, juga kawasan tersebut dapat men-dorong peningkatankesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan.

Menurut Kimberly (2007) ada beberapa pertimbangan dalam pe-milihan lokasi dalam pembangunan kawasan industri antara lain: jarakterhadap pemukiman 12 km, jaringan jalan, listrik dan telekomunikasi,prasarana angkutan seperti tersedia pelabuhan laut, topografi maksimal0-150, jarak terhadap sungai maksimal 5 km dan terlayani, peruntukanlahan (non-pertanian, non pemukiman dan non-konservasi), ketersedia-an lahan minimal 25 ha, orientasi lokasi terhadap pasar, bahan bakudan tenaga kerja.

91

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut di atas, maka penetapan KotaCilegon Propinsi Banten sebagai salah satu kawasan Industri dapat di-katakan telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Hal ini terlihat dari luas wilayah kawasan industri yang lebih besardari 25 ha, namun pemanfaatan lahan kawasan industri saat ini masihbelum optimal, sebagaimana terlihat sebaran pemanfaatan lahan sepertipada Tabel 10.

Tabel 10. Luas pemanfaatan kawasan untukpengembangan industri di Kawasan Industri Cilegon

Padahal kawasan ini telah dilengkapi oleh sarana jalan yang me-madai untuk memudahkan akses dari dan menuju kawasan, sarana tele-komunikasi, dan jaringan listrik berkapasitas tinggi sehingga kebutuhanenergi listrik untuk menjalankan aktivitas industri dapat terpenuhidengan baik. Di sisi lain kawasan ini juga dekat dengan pelabuhan lautuntuk memudahkan pemasaran produk keluar Kota Cilegon. Namundemikian, akibat dari pesatnya pembangunan industri di kawasan inimenyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk yang besar terutama pen-duduk pendatang yang mencari lapangan pekerjaan baru. Hal ini akanmenyebabkan terjadinya tekanan penggunaan lahan yang besarsehingga berpeluang terhadap munculnya konflik penggunaan lahan.

2. Kegiatan Konservasi LingkunganDilihat dari kegiatan konservasi lingkungan, dalam penetapan

suatu kawasan menjadi kawasan industri, maka setiap pengguna kawas-

No. Pengelola Kawasan Luas (ha)

Potensi Kawasan Terjual Belum

Terjual 1. Kawasan krakatau Industrial Estate

Cilegon IKIEC I) 550,0 250,94 189,06

2. Kawasan krakatau Industrial Estate Cilegon IKIEC II)

80,9 0,9 80,0

3. Kawasan Panca Puri 242,0 72,0 170,0 4. PT. Cipta Niaga Internasional 22,0 2,0 20,0 5. Kawasan Peni 40,0 0,0 40,0

Sumber: Pemkot Cilegon, 2007.

92

an pada dasarnya memiliki kewajiban untuk melakukan konservasiterhadap lingkungan agar lingkungan dimana pengguna kawasan me-ngembangkan usahanya dapat tepat terpelihara dengan baik. Disisi lainagar setiap industri (perusahaan) dapat berhasil dalam persaingan eko-nomi global terutama dalam kemudahan mendapatkan akses pemasaranproduk, maka setiap industri perlu mengikuti aturan main yang telahdiatur secara global. Aturan main tersebut tidak hanya dilihat daritingginya produktivitas, kualitas produk yang baik, kesesuaian denganselera konsumen, kenyamanan, dan kemudahan yang diperoleh, sertaketepatan dan kecepatan dalam pengiriman, tetap juga dituntut bagai-mana industri dapat eksis terhadap perlindungan lingkungan. Olehkarena itu, agar industri dapat memperoleh akses dan kemudahan dalampemasaran produk ke negara lain, maka industri tersebut perlu mening-katkan kinerja sistem manajemen lingkungan berdasarkan standar-standar yang telah ditetapkan dengan senantiasa melakukan konservasiterhadap lingkungan.

Selama ini, kalangan industri telah menunjukkan persaingan glo-bal yang sangat ketat dalam hal pengurangan limbah dan perbaikandalam proses produksi melalui penerapan berbagai kebijakan sepertitotal quality management (TQM), integrated supply chain management (Smithdan Melnyk, 1996). Pada dekade terakhir, persaingan tersebut telahbergeser dengan melibatkan isu lingkungan, dalam bentuk environmen-tally responsible manufacturing (ERM) yang memasukkan aspek lingkunganke dalam qualitas produk yang dihasilkan (Mizuno 1998). Keuntunganutama dalam proses produksi yang memperhatikan lingkungan antaralain adalah biaya produksi yang lebih murah dalam bentuk penurunanbiaya pengelolaan limbah, penurunan denda karena mencemari ling-kungan, peningkatan kelayakan produksi pada masa yang akan datang( Porter dan Van der Linde 1995).

Selain itu juga ada tekanan eksternal bahwa aspek lingkungan men-jadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu peraturan per-undangan yang berlaku, ketentuan menerapkan ISO 14000 yang me-nekankan pada standar internasional untuk memperhatikan aspek

93

lingkungan, meningkatknya permintaan pengguna akan barang dan jasayang diproduksi secara ramah lingkungan. Tekanan tersebut semakinnyata dengan diberlakukannya program ecolabel terhadap produk industri(Stratton, 1991).

Standar inetrnasional tentang sistem manajemen lingkungan sepertiISO 14001 dapat merupakan wahana untuk menjamin kinerja sistemmanajemen lingkungan. Dengan menerapkan sistem manajemen ling-kungan menurut ISO 14001 diharapkan akan ada perubahan sikapdan budaya perusahaan untuk semakin peka terhadap lingkungan yangsama dengan jadwal produksi dan disai produk. Penerapan sistem mana-jemen lingkungan dengan ISO 14001 ini bersifat sukarela, maka di-mungkinkan bagi industri lingkungan yang berkelanjutan melalui prosesaudit dan pengkajian.

Berdasarkan atas kewajiban pemerintah terhadap setiap industriuntuk meningkatkan kinerja lingkungan serta syarat yang harus dipenuhioleh setiap industri dalam mengikuti persaingan global melalui ke-pemilikan sertifikasi ISO khususnya ISO 14001, maka setiap industridimungkinkan untuk meningkatkan sistem manajemen lingkungandengan senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan konservasi dimanaindustri tersebut beroperasi. Dengan demikian, keberadaan industri dikawasan industri Cilegon dapat dikatakan tetap melaksanakan usaha-usaha perbaikan lingkungan agar lingkungan dimana industri berada tetapterpelihara dengan baik. Walaupun demikian, berdasarkan hasil analisisbebeapa parameter fisik-kimia lingkungan menunjukkan masih beradadi atas baku mutu lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa upayakonservasi khususnya terkait dengan peningkatan kualitas lingkunganoleh kelompok industri di Kota Cilegon belum berjalan secara maksimal.

3. Kerja sama antar industri dalam kawasanKerja sama antar industri dalam kawasan juga merupakan salah

satu syarat yang harus dipenuhi oleh industri dalam rangka menuju ecoindustrial park. Kerja sama antar industri ini dapat dilihat dari peman-faatan produk dan produk sampingannya dapat dipakai secara internal

94

oleh industri lain dalam kawasan. Hal ini dimaksudkan agar industridapat dengan mudah memasarkan produk yang dihasilkannya denganbiaya operasional yang lebih murah. Di sisi lain setiap industri yangbersimbiosis dalam satu kawasan diharapkan dapat saling menguntung-kan dengan memanfaatkan produk yang dihasilkan. Sebagai komunitasindustri, mereka diharapkan berusaha untuk mengoptimalkan peng-gunaan semua material yang dihasilkan di kawasan industri tersebutdan selanjutnya keluar kawasan bagi produk yang tidak bisa dimanfaat-kan oleh industri lain dalam komunitas tersebut.

Kerja sama antar industri dalam kawasan tidak saja dilihat darisegi pemanfaatan produk bersama yang saling membutuhkan, tetapijuga dalam hal memperkecil penggunaaan bahan beracun dan pe-nanganan bersama terhadap bahan beracun (limbah) yang dihasilkannya.Demikian juga dalam hal penyediaan infrastruktur pendukung pengem-bangan kawasan, diharapkan ada kerja sama yang baik diantara semuaindustri yang bersimbiosis.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka di kawasan industri Cilegonbelum terlihat kerja sama yang baik antar industri yang ada dalam pe-manfaatan produk, kecuali beberapa industri yang bisa saling meman-faatkan produk dan terbatas pada produk-produk tertentu saja karena.Sebagian besar industri produknya tidak bisa dimanfaatkan oleh industrilainnya, melainkan harus dipasarkan keluar kawasan. Dari segi penye-diaan infrastruktur seperti perbaikan jalan terutama jalan permukimanpenduduk sudah terlihat kerja sama yang baik diantara industri yangada, namun penyediaan infrastruktur pengadaan Instalasi PengolahLimbah (IPAL) masih dilakukan pada masing-masing industri.

4. Partisipasi aktif masyarakat lokalDilihat dari tingkat partisipasi masyarakat lokal khususnya dalam

penyediaan tenaga kerja, menunjukkan minat masyarakat yang besaruntuk bekerja pada industri yang ada. Namun demikian karena keter-batasan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerjayang ada, maka perusahaan lebih banyak menerima tenaga kerja lokal

95

sebagai karyawan biasa, sedangkan pekerjaan yang membutuhkanketerampilan yang tinggi, pihak perusahaan menerima tenaga kerja luaryang telah memiliki keterampilan dan pengalaman tinggi. Sedangkanterkait dengan partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan, pelak-sanaan, dan evaluasi pengembangan kawasan, termasuk melakukanpengawasan, dan pengendalian pencemaran lingkungan masih sangatkecil. Oleh karena itu diperlukan peran aktif dari masyarakat denganpenuh kesadaran untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusanterkait dengan rencana pengembangan kawasan serta berupaya untukturut serta secara sukarela dalam melakukan pengawasan dan pengen-dalian pencemaran lingkungan Hal ini dapat dilakukan dengan me-nyampaikan aspirasi mereka kepada lembaga yang berwenang me-nampung aspirasi mereka, sehingga proses perencanaan kawasan dapatdilakukan secara buttom up. Terkait dengan pengawasan dan pengendali-an pencemaran lingkungan dapat dilakukan setiap saat melalui kegiatan-kegiatan gotong royong baik secara individu maupun melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah dibentuk bersama.

b. Proses Produksi dalam EIP1. Efisiensi penggunaan sumberdaya

Salah satu konsep untuk menilai prestasi suatu perusahaan baikprestasi manajerial maupun prestasi kerja organisasi adalah efisiensidalam penggunaan sumberdaya diamping efektivitas. Efisiensi dapatdiartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk meminimalkan peng-gunaan sumberdaya dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan efek-tivitas diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menentukantujuan yang yang ingin dicapai dan melakukannya dengan tepat untukmencapai tujuan tersebut. Efisiensi penggunaan sumberdaya suatuperusahaan mustahil akan tercapai dengan baik jika perusahaan tersebuttidak efektif dalam menentukan suatu tujuan yang ingin dicapai. Iniberarti bahwa efektivitas merupakan kunci keberhasilan suatu per-usahaan. Dengan kata lain bahwa sebelum perusahaan melakukan ke-giatan secara efisien dalam penggunaan sumberdaya, maka perusahaan

96

tersebut harus yakin telah menemukan hal yang tepat untuk dilakukanBerkaitan dengan keberadaan perusahaan (industri) di kawasan

industri Cilegon, pada dasarnya dapat dikatakan efektif dalam me-nentukan tujuan yang ingin dicapai dengan menghasilkan produk yangdiinginkan dan didalam menghasilkan produk tersebut diharapkan ter-jadi efisiensi dalam penggunaan sumberdaya baik sumberdaya alam(bahan baku), sumberdaya manusia, teknologi, maupun modal.

2. ProduktivitasSumberdaya perusahaan berupa bahan baku (material), sumberdaya

manusia, modal, teknologi, dan lain sebagainya perlu dimanfaatkansecara optimal agar produktivitas perusahaan dapat ditingkatkan.Optimasi pemanfaatan sumberdaya oleh perusahaan ditunjukkan olehkeuntungan perusahaan yang meningkat dan dampak negatif (limbah)yang ditimbulkan menjadi minimal.

3. Sustainable Competitif Advantage.Sustainable competitif advantage dalam penerapan eco industrial park

disuatu kawasan industri dilihat dari kepentingan suatu industri dalammemenangkan persaingan ekonomi global secara berkelanjutan. Untukmemenangkan pesaingan ekonomi global maka biasanya setiap industridipersyaratkan memperbaiki kinerja manajemen lingkungannya. Bagiperusahaan (industri) yang memiliki sistem manajemen lingkungan yangbaik biasanya memiliki akses pasar global yang lebih luas dibandingkandengan perusahaan yang tidak memiliki komitmen yang tinggi terhadapperbaikan lingkungan dan ini dapat dibuktikan dengan ada-tidaknyanyasertifikat yang dimiliki yang diberikan oleh lembaga sertifikasi sepertiISO 14001.

Pada beberapa industri mempunyai berpandangan acuh tak acuhterhadap keberadaan ISO 14001. Namun pada industri lainnya me-nyadari bahwa tanpa ISO 14001, maka perusahaan akan kehilanganpeluang untuk berusaha dan bersaing dalam pasar bebas di era globali-sasi ini. Oleh karena itu menjaga dan mempertahankan pasar global

97

merupakan salah satu keuntungan yang diperoleh perusahaan dan inidapat terpenuhi jika perusahaan tersebut telah memiliki sertifikasi ISO14001. Di kawasan industri Cilegon sebagian besar masih kurang mem-perhatikan aspek lingkungan.

c. Dampak yang Ditimbulkan1. Minimisasi Pencemaran Lingkungan

Permasalahan pencemaran lingkungan, baik pencemaran air, udaramaupun tanah pada umumnya merupakan permasalahan utama dalampengelolaan suatu kawasan menjadi kawasan industri. Dalam rangkamenuju Eco Industrial Park, maka salah satu syarat yang harus dipenuhioleh suatu industri adalah bagaimana industri di suatu kawasan dapatmeminimalisasi pencemaran yang dihasilkan. Namun perlu diketahuibahwa persyaratan minimisasi pencemaran lingkungan tidak hanyamerupakan terjadi pada kawasan yang dalam pengembangannya men-jadi eco industrial park tetapi bagi industri yang ingin memenangkan per-saingan ekonomi global maka komitmen terhadap perlindungan ling-kungan juga merupakan persyaratan utama yang diantaranya denganmenerapkan sistem manajemen lingkungan dengan ISO 14001 sepertitelah diuraikan di atas sebagai bukti bahwa industri tersebut memilikiperhatian yang tinggi terhadap lingkungan.

Limbah industri dapat berbentuk gas, cair maupun padat sebagaihasil sampingan dari kegiatan dalam proses produksi. Berdasarkan datahasil pemantauan yang telah dilakukan baik terhadap kualitas udaramaupun kualitas perairan di kawasan industri Cilegon masih terlihatbeberapa parameter kualitas limbah yang berada di atas baku mutulingkungan seperti suhu, TDS, pH Insitu, Kadar NH3-N, Kadar BOD5,kadar COD (limbah cair), kadar HC dan debu, TDS, kesadahan total,kadar khlorida, Natrium (Na), Sulfat (SO4) (air bawah tanah), Kecerah-an (insitu), pH (insitu), Amonia total (NH3), dan seng (Zn) (air laut).

Mengingat pentingnya meminimisasi pencemaran lingkungankhususnya terkait dengan limbah yang dihasilkan oleh aktivitasindustri, pemerintah dalam hal ini Kementerian Negara Lingkungan

98

Hidup beserta jajaran di bawahnya mengajak kerja sama dengan pihakindustri dalam pengelolaan lingkungan yang disebut program super-kasih. Bagi industri yang tidak ikut dalam kerja sama tersebut akanlangsung mendapatkan sanksi bila melanggar aturan pengelolaan ling-kungan yanga ada. Dari sekian banyak industri yang beroperasi di KotaCilegon, dilaporkan bahwa sampai saat ini hanya sekitar 25 industriyang telah ikut program pemerintah tersebut. Namun demikian jikadibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya telah terjadi peningkatanjumlah industri yang ikut dari semula hanya 16 industri yang terlibat.

Di dalam pengendalian pencemaran air ini, dapat dilakukan secaranon teknis dan teknis. Secara non-teknis, upaya pengendalian pen-cemaran air dilakukan melalui pembuatan perundang-undangan yangdapat merencanakan, mengatur, dan mengawasi kegiatan industri dalamketerkaitannya dengan limbah yang dihasilkan seperti dengan diterbit-kannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1990 mengatur tentangpengendalian pencemaran air. Sementara pengendalian secara teknissetiap perusahaan diarahkan untuk membuat Instalasi Pengolahan AirLimbah (IPAL) atau dibangun secara terpadu pada suatu kawasanpengelolaan.

2. Peningkatan ekonomiPengembangan Kota Cilegon sebagai kawasan industri menuju Eco

Industrial Park diharapkan dapan memacu pertumbuhan ekonomiwilayah tanpa mengabaikan kondisi lingkungan. Melihat posisi KotaCilegon yang terletak di bagia ujung barat Pulau Jawa, memiliki posisistrategis untuk dikembangkan sebagai kota industri terutama industri.Hal ini sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRN)yang menempatkan Kota Cilegon sebagai daerah industri terutamaindustri berat dan kimia. Sebagai kota industri, saat ini Kota Cilegonmasih menjadi primadona bagi para investor untuk menanamkanmodalnya dalam berinvestasi untuk mengembangkan industri di kotaini. Kenyataan menunjukkan bahwa ratusan industri skala besar dankecil berada di Kota Cilegon baik industri lokal maupun industri asing.

99

Kenyataan menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA)dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terus meningkatbeberapa tahun terakhir ini. Menurut laporan Dinas Perdagangan danPerindustrian (Disperindag) Kota Cilegon, tercatat hingga pada tahun2007 total investasi yang masuk ke Kota Cilegon mencapai Rp. 76,73triliyun yang terdiri dari Rp. 60,87 triliyun PMA dan Rp 15,86 triliyunPMDN dari Rp. 42,67 triliyun pada tahun 2002. Adapun perkembanganinvestasi di Kota Cilegon sejak tahun 2002 sampai tahun 2007 secararinci disajikan seperti pada Tabel 11.

Tabel 11. Perkembangan investasidi Kota Cilegon tahun 2002-2007

Tingginya minat investor menanamkan modalnya di Kota Cilegontidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur pendukung yang telahmemadai. Keberadaan sejumlah pelabuhan baik pelabuhan umummaupun khusus serta keberadaan pengembangan energi listrik menjadifaktor pendukung keberlangsungan industri di Kota Cilegon. Disisilain keberadaan jalan tol antara Jakarta – Merak dan jalur kereta apiyang menghubungkan Cilegon dengan sejumlah kota di Pulau Jawa inimenjadi pelengkap ketersediaan modal transportasi di Cilegon.

Untuk memacu minat investor menanamkan modalnya di KotaCilegon, pemerintah kota terus mengupayakan sejumlah program-pro-gram peningkatan nfrastruktur, diantaranya adalah pembangunan JalanLingkar Selatan (JLS) yang direncanakan menjadi jalan alternatif antarayang menghubungkan wilayah utara Cilegon dengan sejumlah kawasanindustri di selatan. Pembangunan JLS ini merupakan kelengkapan

Tahun PMA (Rp Triliyun) Persen PMDN (Rp

Triliyun) Persen Total (Rp Triliyun) Persen

2002 29,07 - 13,60 42,67 2003 29,54 1,62 13,63 0,26 43,18 1,18 2004 44,36 50,16 13,64 0,10 58,01 34,36 2005 50,53 13,92 13,84 1,44 64,38 10,98 2006 57,72 14,22 14,66 5,94 72,39 12,44 2007 60,87 5,45 15,86 8,14 76,73 5,99 Sumber: Dinas Perindustrian dan Pedagangan Kota Cilegon, 2008

100

infrastrukur yang disediakan bagi perkembangan usaha di Kota Cilegondan diharapkan akan memberikan multiplayer effect masyarakat di KotaCilegon.

Tingginya minat para investor untuk menanamkan modalnya dalampengembangan industri di Kota Cilegon yang didukung oleh infra-struktur yang memadai tentunya akan berpengaruh terhadap pening-katan perekonomian daerah.

3. Hubungan sosial kemasyarakatan yang harmonis dengan perusahaan.Hubungan yang baik antara masyarakat dengan perusahaan (industri)

dapat terjalin dengan baik apabila perusahaan dapat mengakomodasikandengan baik kepentingan-kepentingan masyarakat disekitarnya. Hal inidapat terlihat dalam hal perekrutan tenaga kerja, jaminan terhadapperlindungan lingkungan, dan pembinaan-pembinaan tehadap masyarakatmisalnya dalam pengembangan usaha, serta pemberian bantuan sosialyang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk Communitiy development(Corporate Social Responsibility/CSR)

Dalam hal perekrutan tenaga kerja untuk bekerja pada industri dikawasan industri tesebut, pada umumnya masyarakat mengharapkantenaga kerja lokal yang lebih diutamakan diterima dibandingkan dengantenaga kerja yang berasal dari luar kawasan dengan pebandingan secaraproporsional. Pada beberapa perusahaan mengalami kasus disharmonisdengan masyarakat hanya karena persoalan perekrutan tenaga kerjayang lebih mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari luar kawasan.Adanya kecenderungan perusahaan menerima tenaga kerja yang berasaldari luar kawasan disebabkan karena tenaga kerja yang tersedia padakawasan tempat industri beroperasi biasanya memiliki tenaga kerjadengan skill yang rendah dibandingkan yang berasal dari luar. Namundemikian, perekrutan tenaga kerja lokal perlu juga menjadi pertimbang-an utama terutama untuk menghindari konflik sosial antara masyarakatdengan pihak perusahaan dengan melakukan perekrutan tenaga kerjalokal sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.

Hal lain yang dapat menyebabkan terjadinya disharmosi hubungan

101

antara perusahaan dengan masyarakat adalah persoalan lingkungan dimana lingkungan yang dipakai bersama antara masyarakat dengan per-usahaan mengalami penurunan kualitas akibat aktivitas yang dilakukanoleh perusahaan. Lingkungan perairan misalnya yang banyak dimanfaat-kan oleh masyarakat dalam kegiatan pembudidayaan ikan ataupun untukkebutuhan konsumsi, namun karena adanya aktivitas perusahaan yangmemanfaatkan air yang sama dan menimbulkan pencemaran meng-akibatkan kegiatan-kegiatan masyarakat menjadi terganggu. Olehkarena itu, menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk menjaga kualitassumberdaya tersebut agar tidak menurun kualitasnya.

Bagi perusahaan yang berhasil menjaga lingkungan dengan mem-perbaiki kinerja manajemen lingkungannya, maka bukan saja harmoni-sasi yang terjalin dengan baik antara masyarakat dengan pihak perusaha-an, melainkan citra perusahaan juga akan menjadi lebih baik dimatamasyarakat. Sebaliknya bagi perusahaan yang tidak dapat memeliharaklingkungan dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan akan men-dapatkan tekanan-tekanan dari masyarakat.

Usaha lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam mem-bangun hubungan yang baik dengan masyarakat adalah melakukanpembinaan-pembinaan kepada masyarakan atau pemberian bantuan-bantuan sosial yang dikelola melalui kegiatan Communitiy develop-ment (Corporate Social Responsibility/CSR). CSR adalah suatu konsepbahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan me-miliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegangsaham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasionalperusahaan.

Adapun potensi terjadinya gap dalam pengelolaan kawasan industridi Kota Cilegon dalam rangka menuju eco industrial park, secara rincidisajikan pada Tabel 12.

102

Tabel 12. Potensi Gap dan upaya penyelesaian gap dalampengelolaan kawasan industri di Kota Cilegon

dalam rangka menuju eco ndustrial park

INDIKATOR EIP

KONDISI EKSISTING ANALISIS GAP GAP SOLUSI

Analisis gap didasarkan pada Kriteria Kecukupan Eco Industrial Park yaitu: 1. Landasan Operasional penyelenggaraan kawasan Konservasi

lingkungan Masih terdapat

parameter fisik dan kimia liingkungan di atas baku mutu

Kesesuaian dengan standar baku mutu lingkungan

Parameter fisik-kimia lingkungan yang tinggi menimbulkan pencemaran lingkungan

Menyiapkan peraturan, infrastruktur dan fasilitas pengolahan limbah industri terpadu

Pemberian insentif pajak bagi industri dengan design for environtment

pemilihan lokasi untuk pengembangan kawasan industri

Kawasan industri sesuai dengan RTRW dan ada rencana pengembangan kawasan

Pengembangan industri baru di luar kawasan

Optimalisasi pemanfaatan kawasan industri

Kawasan belum dimanfaatkan secara optimal

Pengembangan kawasan baru akan meningkatkan konversi lahan produktif

pemanfaatan lahan kawasan industri tidak sesuai peruntukannya

Penyusunan RTRW Kota Cilegon harus senantiasa mempertimbangkan kondisi aspek ekologi dan aspirasi masyarakat terkait

Penataan kawasan industri dengan memprioritas-kan perlindungan lingkungan melalui keterlibatan masyarakat.

Pemberlakuan PERDA agar industri wajib berlokasi di dalam kawasan industri.

Kerjasama industri dalam kawasan pengelolaan kawasan,

pemanfaatan produk didasarkan pada kebutuhan

Pengelolaan limbah dilakukan secara sendiri-sendiri

Kerjasama antar industri dalam kawasan yang diatur dalam bentuk nota kesepakatan

Belum ada kerjasama antar industri dalam pemanfaatan produk dan pengelolaan limbah secara terpadu

Kerjasama antar industri dalam pemanfaatan produk yang diatur oleh regulasi

Membangun IPAL terpadu

103

4.4. Penutup dan Kesimpulan AnalisisDapat disimpulkan bahwa secara umum penutupan lahan Kota

Cilegon didominasi oleh vegetasi baik berupa hutan maupun tanaman

INDIKATOR EIP

KONDISI EKSISTING ANALISIS GAP GAP SOLUSI

partisipasi aktif masyarakat lokal di kawasan industri.

Perencanaan pengembangan kawasan lebih banyak dilakukan secara top down

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran masih kurang

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengembangan kawasan dan pengawasan perlindungan lingkungan

Aspirasi masyarakat kurang tertampung dan cenderung menimbulkan aksi-aksi sosial

Penuruan kualitas lingkungan cenderung semakin meningkat

Setiap pengambilan keputusan pengembang-an dan peman-faatan kawas-an termasuk evaluasi melibatkan masyarakat lokal

Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan perlin-dungan ling-kungan yang difasilitasi oleh perusahaan melalui kegiatan CSR

2. Faktor proses produksi dalam EIP: Effisiensi

penggunaan sumber daya.

Perusahaan telah efisien dalam pemanfaatan sumberdaya tetapi limbah bermanfaat yang dihasilkan masih lebih banyak dimanfaatkan oleh industri di luar kawasan

Pemanfaatan limbah yang bernilai ekonomis dimanfaatkan oleh industri lain dalam kawasan

Persaingan tidak sehat antar industri yang ada di dalam dan diluar kawasan dalam pemanfatan limbah ekonomis yang cenderung menimbulkan kecemburan sosial

Membentuk kelembagaan khusus yang mengatur penyaluran dan pemanfaatan limbah yang bernilai ekonomi yang dihasilkan oleh ondustri lainnya dalam kawasan industri Cilegon

sustainabel competitif advantage.

Terdapat industri yang belum menerapkan standarisasi perlindungan lingkungan seperti ISO 14001

Kinerja manajemen lingkungan dan kemudahan dalam persaingan ekonomi global

Akses persaingan ekonomi global terbatas karena kinerja manajemen lingkungan rendah

Pemerintah sebagai regulator, meningkatkan kesadaran perusahaan untuk meningkatkan kinerja manajemen lingkungan secara sukarela

104

pertanian seperti sawah, serta vegetasi campuran. Ruang terbuka hijaudi Kota Cilegon terdiri atas areal hutan, kebun, tegalan, sawah, semakbelukar, rawa, dan hutan mangrove. Penyebaran jenis penutupan lahanini sangat dipengaruhi kondisi fisik daerah masing-masing. Kota Cilegonyang berada di tepian pantai Selat Sunda mempunyai penutupan lahanyang sesuai kondisinya seperti rawa dan hutan mangrove di arealtertentu.

Faktor penting mendorong terjadinya penyebaran lahan terbangunadalah adanya kegiatan industri yang memicu datangnya sektor-sektorlain, dengan ditetapkannya Kota Cilegon sebagai kawasan andalan jalurBojonegara-Merak-Cilegon yang menyebabkan terjadinya penyebaransecara linier mengikuti jalur tersebut. Lahan pertanian berupa sawahmemiliki proporsi penggunaan lahan terbesar yang tersebar di wilayahselatan sekitar jalan regional Cilegon-Anyer dan di wilayah utara sekitarjalan regional Cilegon-Merak di seluruh kecamatan dengan proporsilebih besar dari tegalan dan perkebunan. Sedangkan penutupan lahanuntuk permukiman, pusat pemerintahan, industri, jalan, pelayanan jasadan lain-lain dikelompokkan menjadi kelas penutupan lahan terbangun.Penyebaran lahan terbangun menyebar mengikuti jalan-jalan kolektordan membentuk koridor di sepanjang pantai Selat Sunda.

Pengelolaan kawasan industri di kawasan industri Cilegon belummemenuhi kriteria kecukupan pengelolaan kawasan dalam rangkamenuju eco industrial park, masih terdapat gap sebagai akibat dari ketidak-sesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam eco industrial parkmeliputi, masih terjadi potensi pencemaran lingkungan akibat aktifitasindustri, tumbuhnya industri di area non kawasan industri, konversilahan tidak sesuai peruntukan, masih minimnya keterlibatan wargasekitar industri dalam aktifitas industri. Gap tersebut dapat disebabkanoleh kesalahan manajemen industri dalam pengelolaan kawasan ataudampak dari penerapan kebijakan pemerintah.

105

Keberadaan industri di Kota Cilegon memiliki peranan pentingterhadap pertumbuhan perekonomian wilayah baik di Kota Cilegonmaupun Propinsi Banten dan wilayah-wilayah sekitarnya yang didukungoleh sektor-sektor perekonoman lainnya. Melihat besarnya peranindustri tersebut, maka dalam pengelolaannya melibatkan berbagaistakeholder terkait agar kawasan dapat dikelolan dengan baik terutamadalam rangka menuju eco industrial park. Penelitian bertujuan untukmengetahui tingkat kepentingan dan pengaruh stakeholder dalampengelolaan kawasan industri di Kota Cilegon. Riset yang dilakukanmenggunakan metode analisis stakeholder berbasis survey denganbantuan perangkat lunak komputer program Microsoft Excel XLSTAT7.1 yang telah dimodifikasi. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat23 stakeholder yang berada pada kuadran ke III yang berarti seluruhstakeholder memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi dalampengelolaan kawasan industri Cilegon. Stakeholder tersebut antara lainDeperindag, Bappenas, KLH, BKPM, DPRD Propinsi Banten danKota Cilegon, Dispeindag Propinsi Banten dan Kota Cilegon,Destamben, Bappedalda Propinsi Banten, DLHPE Kota Cilegon, DinasTata Ruang Propinsi Banten dan Kota Cilegon, dan Dinas Tenaga Kerja

BAB V.STUDI KEPENTINGAN DAN

PENGARUH STAKESHOLDERSDALAM PENGELOLAAN KAWASAN

INDUSTRI CILEGON MENUJUECO INDUSTRIAL PARK

106

Propinsi Banten dan Kota Cilegon, serta pengelola kawasan (dari unsurpemerintah), Manajemen Perusahaan, pelaku industri, dan karyawanperusahaan (dari unsur dunia usaha). Sedangkan stakeholder LembagaSwadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi, dan masyarakat sekitarserta konsumen (dari unsur masyarakat) berada pada kuadran ke II.Stakeholder dapat diartikan bahwa mereka memiliki kepentingan yangtinggi dalam pengelolaan kawasan industri tetapi pengaruhnya terhadapstakeholder lainnya rendah.

5.1. PendahuluanBerdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten tahun

2002-2017, Kota Cilegon diarahkan pada pengembangan kelompokindustri besar dan sedang, industri kecil dan industri kerajinan.Kenyataan menunjukkan bahwa kawasan industri yang ada telahtumbuh dan berkembang yang sekaligus berperan sebagai pembentukutama perekonomian Kota Cilegon. Saat ini, jumlah industri yangmelakukan usahanya di Kota Cilegon telah mencapai 72 industri kimia, belum termasuk industri-industri lainnya seperti industri konstruksi,jasa, dan manufaktur (FT-Untirta, 2008).

Perkembangan industri yang cukup pesat di Kota Cilegon inimemiliki peranan penting terhadap pertumbuhan perekonomian wilayahbaik di Kota Cilegon maupun Propinsi Banten dan wilayah-wilayahsekitarnya yang didukung oleh sektor-sektor perekonomian lainnya.Sebagai pusat industri dan jasa di Pulau Jawa, secara geografis memilikiposisi strategis terutama sebagai simpul transportasi regional, nasional,dan internasional yang didukung oleh kinerja pelabuhan yang ada.Sebagai simpul sistem transportasi regional dapat dilihat dari adanyahubungan transportasi dua pulau terbesar yaitu Jawa dan Sumaterakhususnya pelabuhan Merak yang menjadi penentu roda perekonomianyang bergerak dari pulau Jawa ke Sumatera dan sebaliknya yangmenjamin kelancaran distribusi arus barang dan manusia disampinghubungan transportasi dengan wilayah-wilayah lainnya. Sedangkandilihat dari arus transportasi nasional dan internasional, Kota Cilegon

107

juga merupakan pusat inlet dan outlet terhadap pasar dunia . Hal inidapat dilihat dari adanya akses langsung terhadap alur laut kepulauanIndonesia (ALKI) I yang didukung oleh keberadaan 21 pelabuhan umumdan khusus. ALKI I yang merupakan salah satu jalur pelayaraninternasional menjadi salah satu acuan pengembangan inlet dan outletwilayah nasional yaitu dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap pasardunia seperti ke negara-negara Asean, Uni Eropa, dan Asia Pasifik(Pemkot Cilegon, 2007).

Untuk mengembangkan Kota Cilegon ke depan sebagai salah satukawasan pengembangan Industri di Indonesia tidak terlepas dari peranpara stakeholder terkait dengan latarbelakang kepentingan danpengaruh yang berbeda-beda dalam pengembangan kawasan ke depan.Dengan kata lain bahwa setiap stakeholder terkait memiliki kepentingandan pengaruh dalam pengembangan kawasan industri di Kota Cilegon.Namun demikian, dengan menggabungkan keragaman latar belakangstakeholder dalam visi dan misi yang sama, diharapkan pengembanganKota Cilegon sebagai Kota Industri dapat lebih meningkatkan kesejah-teraan masyarakat tanpa mengabaikan kualitas lingkungan. Berkaitandengan hal tersebut, perlu dilakukan kajian untuk peran masing-masingstakeholder dalam pengembangan kawasan industri di Kota Cilegon.Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat kepentingan danpengaruh setiap stakeholder terkait dalam upaya pengembangankawasan industri di Kota Cilegon, Propinsi Banten, menuju eco indus-trial park.

5.2. Metode Analisis Studi Kepentingan dan Pengaruh Stakes-holders Dalam Pengelolaan Kawasan Industri CilegonStudi kepentingan dan pengaruh stakeholder dalam pengelolaan

kawasan industri Cilegon dianalisis dengan menggunakan metodeanalisis stakeholder. Alat analisis yang digunakan adalah “stakeholdergrid” dengan bantuan perangkat lunak komputer program Microsoft ExcelXLSTAT 7.1 yang telah dimodifikasi menjadi software Analisis Stake-holder. Hasil analisis stakeholder ini akan memetakan peran setiap

108

stakeholder berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnyakhususnya dalam pengelolaan kawasan industri Cilegon. Pemetaan ting-kat kepentingan dan pengaruh stakeholder didasarkan pada justifikasipakar dalam bentuk nilai skoring. Nilai skoring berkisar antara 1 sampai5 dengan kriteria:

Skor 1 = Tingkat kepentingan dan pengaruh stakeholer sangat rendah

Skor 2 = Tingkat kepentingan dan pengaruh stakeholer rendahSkor 3 = Tingkat kepentingan dan pengaruh stakeholer sedangSkor 4 = Tingkat kepentingan dan pengaruh stakeholer tinggiSkor 5 = Tingkat kepentingan dan pengaruh stakeholer sangat tinggiHasil pembobotan pakar, selanjutnya dilakukan pengolahan data

dengan menggunakan software seperti disebutkan di atas untuk me-metakan stakeholder berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnyadalam pengelolaan kawasan industri Cilegon. Adapun ilustrasi pemetaanskateholder hasil analisis seperti pada Gambar .27.

Tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing stakeholder hasilpembobotan berdasarkan justifikasi pakar dan dikelompokkan menurutjenis indikatornya kemudian disandingkan sehingga membentuk koor-dinat. Selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk matriks resultanteuntuk mengidentifikasikan stakeholder dalam empat kuadran. Posisi padasetiap kuadran dapat menggambarkan ilustrasi mengenai posisi danperanan yang dimainkan oleh masing-masing stakeholder dalam penge-lolaan kawasan (Tabel 13) yaitu:1. Kuadran 1 adalah penontong yang merupakan kelompok stake-

holder yang paling rendah kepentingan dan pengaruhnya.2. Kuadran II adalah subjek yang merupakan kelompok stakeholder

yang penting namun perlu pemberdayaan3. Kuadran III adalah pemain yang merupakan kelompok stakeholder

yang paling kritis karena kepentingan dan pengaruh yang tinggi4. Kuadran IV adalah aktor yang merupakan kelompok stakeholder

yang dapat berperan untuk perumusan kebijakan, karena memilikikepentingan rendah dan pengaruh tinggi dalam pengelolaan kawasan

109

Gambar 27. Ilustrasi pemetaan stakeholder berdasarkanpengaruh dan kepentingan stakeholder

Tabel 13. Matriks resultante posisi masing-masingstakeholder pada setiap kuadran

6.3. Pembahasan Hasil Analisis Studi Kepentingan dan PengaruhStakesholders Dalam Pengelolaan Kawasan Industri CilegonStudi kepentingan dan pengaruh stakeholder dalam kajian ini

dilakukan untuk memetakan tingkat kepentingan dan pengaruh stake-holder dalam pengelolaan kawasan industri Cilegon, Banten. Terdapat26 stakeholder yang diperkirakan memiliki kepentingan dan pengaruhdalam pengelolaan kawasan industri di Kota Cilegon yang dapat dibeda-kan dalam tiga kelompok yaitu kelompok yang mewakili stakeholderpemerintah (eksekutif dan legislatif), dunia usaha, dan masyarakat

Rendah

Tinggi

Tinggi

Kepentingan

Pengaruh

Subjek (Kuadran II)

Aktor (Kuadaran III)

Pemain (Kuadran IV)

Penonton (Kuadran I)

Pengaruh Rendah Pengaruh Tinggi Kepentingan Tinggi

Kelompok stakeholder yang penting namun barangkali perlu pemberdayaan (Kuadran II-Subjek)

Kelompok stakeholder yang bermanfaat untuk perumusan atau menjembatani keputusan dan opini (Kuadran III – Aktor)

Kepentingan Rendah

Kelompok stakeholder yang paling kritis (Kuadran I – Penonton)

Kelompok Stakeholder yang paling rendah kepentingannya (Kuadran IV – Pemain)

110

antara lain (1) Departemen Perindustrian dan Pergagangan, (2) BadanPerencanaan Pembangunan Nasioanal, (3) Kementerian LingkunganHidup, (4) Badan Koordinasi Penanaman Modal, (5) InvestorPenanaman Modal Asing, (6) Investor Penanam Modal Dalam Negeri,(7) Investor Penanaman Modal Dalam negeri lokal, (8) LembagaSwadaya Masyarakat, (9) Konsumen (10) Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Propinsi Banten, (11) Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kota Cilegon, (12) Dinas Perindustrian dan Perdagang-an Propinsi Banten, (13) Dinas Perindustrian dan Perdagangan KotaCilegon, (14) Dinas Pertambangan dan Energi, (15) Badan PengendalianDampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Propinsi Banten (16) DinasLingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi (DLHPE) Kota Cilegon,(17) Dinas Tata Ruang Propinsi Banten, (18) Dinas Tata Ruang KotaCilegon (19) Dinas Tenaga Kerja Propinsi Banten, (20) Dinas TenagaKerja Kota Cilegon, (21) Manajemen Perusahaan (22) Pelaku Industri(23) Pengelola Kawasan (24) Perguruan Tinggi, (25) Masyarakatsekitar, dan (26) Karyawan perusahaan.

Selanjutnya setiap stakeholder dipetakan berdasarkan tingkatkepentingan dalam pengelolaan kawasan industri serta pengaruh antarsatu stakeholder terhadap stakeholder lainnya. Pemetaan stakeholderdilakukan berdasarkan hasil justifikasi pakar. Pakar yang terpilh adalahpakar yang telah berpengalaman dan mengetahui persoalan yang dikaji.Ada dua hal yang dilakukan dalam analisis pakar ini yaitu menjaringseluruh stakeholder yang terkait dalam pengelolaan kawasan industrikhususnya kawasan industri Cilegon dan selanjutnya pemberian penilai-an (skoring) berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh antar stake-holder. Adapun tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masingstakeholder hasil analisis pendapat pakar disajikan seperti pada Tabel14 dan Tabel 15 serta hasil pemetaannya seperti pada Gambar 28.

111

Tabel 14. Tingkat kepentingan stakeholder dalam pengelolaanKawasan Industri Cilegon

Keterangan:DEPPERINDAG : Departemen Perindustrian dan PergaganganBAPPENAS : Badan Perencanaan Pembangunan NasioanalKLH : Kementerian Lingkungan HidupBKPM : Badan Koordinasi Penanaman ModalPMA : Penanaman Modal AsingPMDN : Penanam Modal Dalam NegeriLSM : Lembaga Swadaya MasyarakatDPRD : Dewan Perwakilan Rakyat DaerahDISPERINDAG : Dinas Perindustrian dan PerdaganganDISTAMBEN : Dinas Pertambangan dan EnergiDTR : Dinas Tata RuangDTK : Dinas Tenaga Kerja

No Stakeholder Pakar Nilai P1 P2 P3 P4 P5 1 DEPPERINDAG 4 4 4 4 4 4.00 2 BAPPENAS 3 4 4 4 3 3.60 3 KLH 4 4 5 5 4 4.40 4 BKPM 5 3 3 3 3 3.40 5 Investor PMA 5 4 3 3 2 3.40 6 Investor PMDN Nasional 4 2 3 3 2 2.80 7 Investor PMDN Lokal 3 2 3 3 3 2.80 8 LSM Lingkungan 4 2 3 4 4 3.40 9 Konsumen 2 3 5 5 2 3.40 10 DPRD Prop. Banten 2 4 5 5 2 3.60 11 DPRD Kota Cilegon 1 4 5 5 3 3.60 12 DISPERINDAG Propinsi 4 3 4 4 4 3.80 13 DISPERINDAG Cilegon 3 3 4 4 4 3.60 14 DISTAMBEN 3 3 2 3 2 2.60 15 BAPEDALDA Prop Banten 4 4 5 5 4 4.40 16 DLHPE Kota Cilegon 3 4 5 5 5 4.40 17 DTR Prop. Banten 3 3 4 3 3 3.20 18 DTR Kota Cilegon 3 3 3 3 5 3.40 19 DTK Prop Banten 3 2 3 3 4 3.00 20 DTK Kota Cilegon 3 3 3 3 5 3.40 21 Manajemen Perusahaan 4 4 4 4 3 3.80 22 Pelaku Industri 4 3 4 4 3 3.60 23 Pengelolaan Kawasan 4 3 4 5 4 4.00 24 Perguruan Tinggi 3 3 5 3 2 3.20 25 Masyarakat sekitar 1 3 5 5 3 3.40 26 Karyawan perusahaan 1 4 5 3 2 3.00

112

Tabel 15. Tingkat pengaruh stakeholder dalampengelolaan Kawasan Industri Cilegon

Keterangan:DEPPERINDAG : Departemen Perindustrian dan PergaganganBAPPENAS : Badan Perencanaan Pembangunan NasioanalKLH : Kementerian Lingkungan HidupBKPM : Badan Koordinasi Penanaman ModalPMA : Penanaman Modal AsingPMDN : Penanam Modal Dalam NegeriLSM : Lembaga Swadaya MasyarakatDPRD : Dewan Perwakilan Rakyat DaerahDISPERINDAG : Dinas Perindustrian dan PerdaganganDISTAMBEN : Dinas Pertambangan dan EnergiDTR : Dinas Tata RuangDTK : Dinas Tenaga Kerja

No Stakeholder Pakar Nilai P1 P2 P3 P4 P5 1 DEPPERINDAG 4 4 3 3 4 3.60 2 BAPPENAS 2 4 4 3 3 3.20 3 KLH 3 4 5 5 5 4.40 4 BKPM 3 3 3 2 4 3.00 5 Investor PMA 4 4 2 2 4 3.20 6 Investor PMDN Nasional 4 2 2 2 4 2.80 7 Investor PMDN Lokal 3 2 2 2 4 2.60 8 LSM Lingkungan 2 2 3 3 2 2.40 9 Konsumen 1 3 1 1 2 1.60 10 DPRD Prop. Banten 2 4 4 4 4 3.60 11 DPRD Kota Cilegon 1 4 4 4 4 3.40 12 DISPERINDAG Propinsi 4 3 3 3 4 3.40 13 DISPERINDAG Cilegon 3 3 3 3 5 3.40 14 DISTAMBEN 3 3 2 2 3 2.60 15 BAPEDALDA Prop Banten 2 4 5 5 4 4.00 16 DLHPE Kota Cilegin 2 4 5 5 5 4.20 17 DTR Prop. Banten 2 3 3 3 5 3.20 18 DTR Kota Cilegon 2 3 2 2 5 2.80 19 DTK Prop Banten 2 2 2 3 5 2.80 20 DTK Kota Cilegon 2 3 3 3 5 3.20 21 Manajemen Perusahaan 1 4 3 3 5 3.20 22 Pelaku Industri 3 3 4 4 4 3.60 23 Pengelolaan Kawasan 4 3 4 4 4 3.80 24 Perguruan Tinggi 1 3 1 2 2 1.80 25 Masyarakat sekitar 1 2 1 1 3 1.60 26 Karyawan perusahaan 1 4 4 3 4 3.20

113

Pada Gambar 27 terlihat bahwa terdapat 23 stakeholder yang beradapada kuadran ke III masing-masing Deperindag, Bappenas, KLH,BKPM, DPRD Propinsi Banten dan Kota Cilegon, Dispeindag PropinsiBanten dan Kota Cilegon, Destamben, Bappedalda Propinsi Banten,DLHPE Kota Cilegon, Dinas Tata Ruang Propinsi Banten dan KotaCilegon, dan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Banten dan Kota Cilegon,serta pengelola kawasan (dari unsur pemerintah), ManajemenPerusahaan, pelaku industri, dan karyawan perusahaan (dari unsur duniausaha). Semua stakeholder tersebut memiliki pengaruh dan kepentinganyang tinggi dalam pengelolaan kawasan industri Cilegon. Tingginyapengaruh dari setiap stakeholder tersebut dapat dilihat dari peranmasing-masing stakeholder terhadap kawasan. Secara umum stake-holder pemerintah memiliki peran sebagai regulator, fasilitator danevaluator dalam pengelolaan kawasan industri Cilegon.

Gambar 28. Matriks pemetaan tingkat kepentingan dan pengaruhstakeholder dalam pengelolaan Kawasan Industri Cilegon

2,5

5,0

0,0 2,5 5,0 Pengaruh

Kepentingan

114

DPRD propinsi dan Kota sebagai lembaga legislasi memberikanpengaruh kepada stakeholder lainnya yaitu pihak eksekutif dan duniausaha dalam menentukan arah kebijakan sekaligus melakukan pengon-trolan terhadap kinerja pemerintah dan dunia usaha dalam pengelolaankawasan industri berdasarkan regulasi yang telah dirumuskan danditetapkan bersama eksekutif. Sedangkan stakeholder dari pihakpemerintah (eksekutif) akan memberikan pengaruh terhadap stake-holder lainnya seperti dunia usaha dalam hal pelaksanaan kebijakanpengelolaan kawasan. Sementara stakeholder dari dunia usaha akanmemberikan pengaruh kepada stakeholder lainnya sesuai dengan we-wenangnya khususnya dunia usaha yang berada di bawahnya agar dapatmengelola kawasan industri sesuai peraturan perundang-undangan yangberlaku. Mengingat stakeholder eksekutif dan legislatif memiliki poweryang kuat agar kawasan dapat dikelola dengan baik, maka kedua stake-holder tersebut diharapkan memiliki visi yang sama dalam pengelolaankawasan industri terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraanmasyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada didalam kawasan secara optimal dan berkelanjutan tanpa mengabaikankondisi lingkungan. Namun demikian, kadang-kadang kedua stake-holder memiliki ego masing-masing dengan mengandalkan kekuatanyang mereka miliki masing-masing terlebih lagi ketika unsur politiknyalebih dominan sehingga diantara keduanya tidak menemukan titiktemuh dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan kawasan.

Kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah sebagai lembagaeksekutif terkadang memperlihatkan kekuasaan yang lebih kuat di-bandingkan dengan lembaga stakeholder lainnya. Disisi lain, legislatifbiasanya memainkan peran yang sentral dalam penggunaan kekuasaaneksekutif bisa saja dijungkir- balikkan sesuai dengan mosi tidak percayadari lembaga ini. Sekarang ini pemerintah (eksekutif) bisa dikritik danditolak laporan pertanggungjawabannya, sehingga bisa diempeach.Stabilitas pemerintahan tidak tercapai, sementara itu profesionalismebaik di lembaga legsilatif dan eksekutif tidak juga bisa diwujudkan.Tarik-menarik dari penggunaan kekuasaan berada di kedua lembaga

115

stakeholder ini. Sementara itu rakyat tidak pernah merasa terwakilidalam permainan kekuasaan itu. Lembaga legislatif yang notabene-nya adalam merupakan perwakilan partai politik yang seharusnyasebagai wakil rakyat, hanya menghubungi dan mengenal rakyatnyaketika diadakan pemilu saja, seterusnya rakyat dilupakan dan hanyamemperjuangkan kekuasaan ego partikular dan elite pimpinannya saja.Akibat dari perilaku ini menyebabkan pertanggung jawaban publik men-jadi amat rendah dan cenderung boleh dikatakan tidak ada sama sekaliyang pada akhirnya rakyat yang diwakilinya menjadi bergejolak danmenuntut perlunya reformasi sebagai upaya untuk mengembalikan tatakepemerintahan yang baik melalui supremasi sipil yang transparan,akuntable, bermoral amanah dan bertanggung jawab kepada publik.

Sedangkan pada kuadran ke II terdapat 4 stakeholder masing-masing Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi, danmasyarakat sekitar serta konsumen (dari unsur masyarakat). Stakeholderyang berada pada kuadran ini pada dasarnya memiliki kepentingan yangtinggi dalam pengelolaan kawasan industri tetapi pengaruhnya terhadapstakeholder lainnya rendah. LSM misalnya, secara hukum tidak memilikikewenangan untuk mempengaruhi stakeholder lainnya dalam penge-lolaan kawasan agar kawasan tersebut dapat dikelola dengan baik. Namunsebagai lembaga pengontrol, pada dasarnya juga memiliki kewenanganuntuk memberikan kritikan sosial manakala stakeholder lainnya yangmemanfaatkan kawasan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlakudan cenderung menyebabkan terjadinya ekploitasi sumberdaya yang adadan penurunan kualitas lingkungan. Hal yang sama juga terjadi padastakeholder masyarakat dimana masyarakat secara hukum tidak memilikikewenangan untuk mempengaruhi stakeholder lainnya, namun sebagaikomunitas yang ikut memanfaatkan kawasan bersama stakeholder lain-nya tentunya mengharapkan kawasan tersebut dapat terpelihara denganbaik, dan manakala di dalam pemanfaatannya terjadi gangguan padakawasan, maka secara moralitas, masyarakat dapat memberikan tekananberupa aksi-aksi yang diberikan kepada stakeholder lainnya sebabagipenyebab terjadinya pengurasan sumberdaya dan perusakan lingkungan.

116

Adapun kepentingan dan pengaruh stakeholder dalam pengelolaankawasan industri Cilegon dalam rangka menuju eco industrial park, secararinci disajikan seperti pada Tabel 16.

Tabel 16. Pengaruh dan Kepentingan stakeholder dalampengelolaan kawasan industri dalam rangka menuju

eco industrial park di Kota Cilegon

No. Stakeholder Pengaruh Kepentingan 1. DPRD Prop. Banten Melakukan

pengontrolan terhadap kinerja eksekutif dan pelaku usaha dalam pengelolaan kawasan industri pada tingkat provinsi dan kota

Terbentuknya kawasan industri ramah lingkungan berbasis eco industrial park

Adanya hubungan yang harmonis antara perusahaan (industri) dengan masyarakat di sekitar kawasan

Tercipta pengembangan kawasan industri yang kondusif yaitu aman bagi perusahaan, masyarakat, dan lingkungan

2. DPRD Kota Cilegon Melakukan pengontrolan terhadap kinerja eksekutif dan pelaku usaha dalam pengelolaan kawasan industri pada tingkat kota

3. BAPPENAS Memberikan arahan bagi pemerintah se-tempat terkait peren-canaan pengembang-an kawasan industri di Kota Cilegon. Dalam perencanaan tersebut seyogyanya diaraha-kan bagi pengem-bangan industri yang ramah lingkungan

Terbentuknya kawasan industri ramah lingkungan eco industrial park

Peningkatan Devisa negara dan PAD Prop. Banteng dan Kota Cilegon

4. KLH Menyiapkan peraturan peningkatan kualitas lingkungan untuk ditaati dan dilaksana-kan oleh stakeholder lain terkait yang secara hierarkhi berada di bawahnya

Mengontrol kinerja per-lindungan lingkungan instansi/lembaga terkait di bawahnya

Kualitas lingkungan tetap terpelihara dengan baik dalam pengelolaan kawasan industri

5. BAPEDALDA Prop Banten

6. DLHPE Kota Cilegin

117

7. DEPPERINDAG Menyiapkan peraturan terkait perbaikan kua-litas produski untuk dilaksanakan oleh stakeholder terkait di bawahnya.

Mengontrol setiap produk yang dihasi-lkan oleh indutsri agar layak dikonsumsi oleh konsumen dalam ling-kup wewenangnya.

Dihasilaknya produk yang ber-kualitas dan ber-daya saing yang tinggi baik pasal domestik maupun pasar global

8. DISPERINDAG Propinsi

9. DISPERINDAG Cilegon

10. DISTAMBEN Pelayanan dan pem-berian fasilitas lebih diutamakan pada in-dustri yang melak-sanakan sistem perlin-dungan lingkungan yang lebih baik.

Industri yang ada dapat meningkat-kan produktivitas-nya melalui efi-siensi penggunaan sumberdaya

No. Stakeholder Pengaruh Kepentingan 11. DTR Prop. Banten Mengatur pengguna-

an ruang setiap industri sesuai dengan RTRW Kota Cilegon dalam lingkup wilayah kewenangannya

Terciptanya kawasan industri yang sesuai dengan RTRW Provinsi Banten yang ramah ling-kungan

12. DTR Kota Cilegon Terciptanya kawas-an industri yang sesuai dengan RTRW Kota Cilegon yang ramah lingkungan

13. DTK Prop Banten Menyiapkan peraturan yang mengatur perekrutan tenaga kerja yang akan di-terima pada setiap industri di kawasan industri Cilegon se-suai dengan lingkup wilayah kewenangan-nya

Perekrutan tenaga kerja dilakukan secara proporsional dengan meng-utamakan tenaga kerja lokal.

14. DTK Kota Cilegon

15. BKPM Meningkatkan koor-dinasi baik antar industri yang ada, dengan stakeholder lain yang terkait baik di dalam maupun di luar negeri

Terciptanya hu-bungan yang baik di antara stake-holder terkait dalam pengelolaan kawasan industri di Kota Cilegon

118

5.4. Penutup dan Kesimpulan AnalisisBerdasarkan hasil riset, survey dan interview mendalam yang telah

dilakukan sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwadalam pengelolaan kawasan industri Cilegon dalam rangka menuju ecoindustrial park melibatkan berbagai stakeholder terkait dengan tingkatpengaruh dan kepentingan yang berbeda-beda. Hasil analisismenunjukkan bahwa terdapat 23 stakeholder yang berada pada kuadranke III yang berarti seluruh stakeholder memiliki kepentingan danpengaruh yang tinggi dalam pengelolaan kawasan industri Cilegon.Stakeholder tersebut antara lain Deperindag, Bappenas, KLH, BKPM,DPRD Propinsi Banten dan Kota Cilegon, Disperindag Propinsi Bantendan Kota Cilegon, Distamben, Bapedalda Propinsi Banten, DLHPE

16. Investor PMA Mengatur kinerja pengelolaan industri pada lingkup industri yang dikembangkan

Adanya kese-imbangan antara investor domesti dan mancanegara dalam berinvestasi di kawasan industri Cilegon

Terlipta lingkungan yang kondusif yang menjamin keaman-an dalam ber-investasi

17. Investor PMDN Nasional

Mengatur kinerja pengelolaan industri pada lingkup industri yang dikembangkan

Investasi domestik meningkat di kawasan industri Cilegon

Terlipta lingkungan yang kondusif yang menjamin keaman-an dalam ber-investasi

18. Investor PMDN Lokal

19. Pengelolaan Kawasan

Mengatur pengelolaan kawasan di kawasan industri Cilegon oleh setiap industri agar kawasan dimanfaat-kan sesuai dengan peruntukannya

Terciptanya kawasan industri yang ramah ling-kungan dan mampu meningkatkan kesejahteraam masyarakat sekitar

Menghndari terjadi-nya konflik-konflik kepentingan antar stakeholder terkait dalam pemanfaatan kawasan industri

119

Kota Cilegon, Dinas Tata Ruang Propinsi Banten dan Kota Cilegon,dan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Banten dan Kota Cilegon, sertapengelola kawasan (dari unsur pemerintah), Manajemen Perusahaan,pelaku industri, dan karyawan perusahaan (dari unsur dunia usaha).

Adapun stakeholder Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),perguruan tinggi, dan masyarakat sekitar serta konsumen (dari unsurmasyarakat) berada pada kuadran ke II. Keempat stakeholders ini dapatdiartikan bahwa mereka memiliki kepentingan yang tinggi dalampengelolaan kawasan industri tetapi pengaruhnya terhadap stakeholderlainnya rendah.

120

121

Pengembangan kawasan industri Cilegon menuju eco industrial parksangat memegang peranan penting dalam pembangunan nasionalterutama dilihat dari dimensi ekologi, ekonomi, sosial, hukum dan ke-lembagaan serta teknologi. Penelitian bertujuan untuk mengetahuistrategi yang perlu dilakukan dalam pengembangan kawasan industriCilegon menuju eco industrial park. Penelitian menggunakan metodeanalisis hierarkhi proses (AHP) berbasis survey pakar dengan bantuansoftware Criterium Decision Plus (CDP). Hasil penelitian menunjukkanbahwa strategi yang perlu dilakukan dalam pengelolaan kawasan industriCilegon menuju eco industrial park adalah mengembangkan kawasanindustri hijau (green industrial park) dengan membangun sistem penangan-an limbah secara terpadu. Berdasarkan tingkat kepentingan setiap tuju-an dalam pengelolaan kawasan, tujuan ekologi seharusnya lebih diprio-ritaskan dan selanjutnya tujuan lainnya. Prioritas tujuan ekologi adalahkualitas dan daya dukung lingkungan yang sehat. Untuk tujuan ekonomiadalah pertumbuhan industri besar dan industri kecil dan menengahyang sehat. Untuk tujuan sosial adalah penciptaan lapangan kerja baru.Sedangkan tujuan hukum dan kelembagaan adalah kebijakan pemerin-tah dalam pengelolaan kawasan. Sementara tujuan teknologi yang lebih

BAB VI.STRATEGI PENGEMBANGAN

KAWASAN INDUSTRI CILEGONMENUJU ECO INDUSTRIAL PARK

122

diharapkan adalah tersedianya teknologi pengolahan dan pemanfaatanlimbah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka peran pemerintah baiklegislatif maupun eksekutif sangat dominan dan dibutuhkan dalampengelolaan kawasan disamping peran aktor lainnya melalui kerja samayang baik. Berdasarkan hasil analisis prospektif maka skenario yangdapat dipilih dalam pengembangan program prioritas green industrial parkdi Kota Cilegon adalah skenario ketiga yaitu melakukan perbaikansecara menyeluruh terhadap faktor-faktor (program-program) kunci,meliputi enam program prioritas yang perlu mendapatkan perhatianyang serius dalam rangka pengembangan kawasan industri di KotaCilegon menuju green industrial park. Keenam program tersebut antaralain (1) pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) secara ter-padu, (2) penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak 30% padakawasan yang dimanfaatkan masing-masing industri, (3) penegakansupremasi hukum yang tegas terhadap pelanggar aturan perundanganyang telah dibuat terkait pengelolaan kawasan, (4) pemberian sanksibagi industri yang tidak pro terhadap lingkungan, dan (5) membentukkelembagaan khusus untuk mengelola kawasan menuju green industrialpark, serta (6) mempertahankan daerah resapan air untuk menjaminketersediaan air bagi kelangsungan operasional perusahaan.

6.1. PendahuluanPeran sektor industri dalam pembangunan ekonomi sangat penting

karena tumbuhnya sektor industri mampu menciptakan lapangan kerjadan menampung tenaga kerja yang pada akhirnya meningkatkan pen-dapatan dan daya beli masyarakat. Kenaikan pendapatan dan daya beli,menunjukkan perekonomian itu tumbuh dan sehat. Kegiatan industrijuga menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, meng-hasilkan devisa melalui ekspor dan menghemat devisa melelaluisubstitusi produk impor. Pertumbuhan industri yang pesat merangsangpengembangan sektor-sektor lain salah satunya adalah jasa seperti: lem-baga keuangan, pemasaran, perdagangan, periklanan dan transportasi.Ke semua sektor jasa tersebut akan mendukung laju pertumbuhan

123

industri yang dapat menyebabkan meluasnya kesempatan kerja yangpada akhirnya meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.Selain memberikan dampak positif terhadap ekonomi nasional namunkegiatan industri juga memberikan dampak negatif terhadap lingkunganhidup misalnya terjadinya pencemaran tanah, air dan udara. Semakinpesat pertumbuhan industri di suatu negara akan berpengaruh burukterhadap keberlanjutan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.Karena masalah lingkungan timbul dari hasil interaksi antara aktivitasmanusia dan sumberdaya alam, atau secara lebih tepat adalah adanyamekanisme permintaan akan lingkungan dan suplai atau penawaranlingkungan. Interaksi yang tidak seimbang dan harmonis antara keduaaspek tersebut bisa menyebabkan terjadinya problema lingkungan.Tingginya permintaan sumberdaya lingkungan yang tidak bisa didukungoleh ketersediaan dan suplai sumberdaya lingkungan akan menyebab-kan terjadinya eksploitasi terhadap lingkungan yang berlebihan yangakhirnya bisa mengakibatkan degradasi lingkungan (Yakin, 1997).

Dalam pengembangan Eco Industrial Park (EIP) diperlukan suatukerja sama antar suatu komunitas bisnis dan keterlibatan masyarakatdi sekitarnya untuk lebih mengefesiensikan pemanfaatan sumber daya(informasi, material, air, energi, infrastruktur, dan habitat alam) secarabersama-sama dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi dan ling-kungan, serta meningkatkan sumber daya manusia bagi kepentinganbisnis dan juga masyarakat sekitarnya sesuai dengan asas keberlanjutansehingga mampu meminimalisasi penggunaan energi dan bahan baku,meminimalisasi sampah/limbah, dan membangun suatu ekonomi ber-kelanjutan, ekologi dan hubungan sosial. Oleh karena itu perlu dilaku-kan penelitian mengenai strategi pengembangan kawasan industri me-nuju eco industrial park.

6.2. Metode Analisis Strategi Pengembangan Kawasan IndustriCilegon Menuju Eco Industrial ParkUntuk menyusun strategi pengembangan kawasan industri Cilegon

dilakukan analisis hierarkhi proses (AHP). Analisis ini akan mendapat-

124

kan gambaran alternatif strategi yang dapat dikembangkan dalamrangka pengelolaan kawasan, aktor yang paling berperan, faktor yangpaling berpengaruh dan tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangankawasan industri. Selanjutnya dilakukan analisis prospektif untukmenyusun skenario pengelolaan kawasan industri ke depan di kawasanindustri Cilegon Propinsi Banten.

a. Prinsip dasar AHPPrinsip-prinsip dasar Analysis Hierarchy Process merupakan prinsip-

prinsip berpikir secara analitis, yaitu prinsip-prinsip yang mendasarilogika manusia dalam menganalisa dan memecahkan suatu masalah.Prinsip-prinsip dasar Analysis Hierarchy Process adalah sebagai berikut:1. Prinsip Penyusunan Hirarki

Prinsip penyusunan hirarki adalah kemampuan akal manusiamemecahkan masalah yang kompleks ke dalam sub sistem, elemen,sub elemen dan seterusnya kemudian mengelompokkan dalamkelas-kelas yang homogen sehingga dapat digambarkan karakteris-tik sistem secara keseluruhan. Menurut Saaty (1993) , dalam prak-tek tidak ada prosedur tertentu untuk menentukan tujuan, kriteriadan alternatif dalam suatu hirarki. Sehubungan dengan hal tersebutperlu dipelajari rujukan atau berdiskusi dengan pakar untuk men-dapatkan hal yang relevan dengan permasalahan.

2. Prinsip Penentuan PrioritasHirarki adalah model terstruktur yang terdiri dari tujuan, kriteriadan alternatif suatu sistem pengambilan keputusan sehingga hubung-an aksi dan reaksi pada sistem tersebut secara keseluruhan dapat di-pelajari manusia untuk merasakan adanya hubungan antar elemenyang diamati, membandingkan dua elemen berdasarkan kriteria ter-tentu dan memberikan penilaian terhadap preferensinya diantaraelemen-elemen tersebut. Kemudian mensintesa untuk mendapatkanurutan prioritas diantara elemen tersebut pada setiap tingkatan hirarki.Tiap tingkat hirarki keputusan mempengaruhi tujuan dengan inten-sitas yang berbeda. Oleh karena itu digunakan metode matematis

125

untuk mengevaluasi dampak dari suatu keputusan terhadap tingkatkeputusan di bawahnya, yaitu berdasarkan konstribusi relatif(prioritas) dari elemen-elemen pada tingkat keputusan terhadapsetiap elemen pada tingkat keputusan yang sama. Penilaian ini akanberpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen tersebut.

3. Prinsip Konsistensi LogikaMenjamin semua elemen dikelompokkan secara logis dan di-peringatkan secara konsisten sesuai dengan kriteria yang logis. Ma-nusia mempunyai hubungan antara obyek dan ide-ide berdasarkantingkat kemiripannya. Konsistensi dapat berarti obyek sejenis dike-lompokkan berdasarkan homogenitas dan relevansinya, atau dalamarti intensitas hubungan antar obyek berdasarkan kriteria tertentu.Menurut Suryadi (2002), langkah-langkah dalam memulai AHPadalah sebagai berikut:a. Mendefinisikan persoalan dan merinci pemecahan yang diingin-

kan.b. Membuat matrik perbandingan berpasangan untuk setiap

elemen dalam hirarki.c. Memasukkan semua pertimbangan yang diperlukan untuk

mengembangkan perangkat matrik.d. Mengolah data dalam matrik perbandingan berpasangan

sehingga didapatkan prioritas setiap elemen hirarki.e. Menguji konsistensi dari prioritas yang telah diperoleh.f. Melakukan langkah-langkah di atas untuk setiap level hirarki.g. Menggunakan komposisi hirarki untuk membobotkan vektor-

vektor prioritas dengan bobot-bobot kriteria dan menjumlah-kan semua nilai prioritas yang sudah diberi bobot tadi dengannilai prioritas dari level bawah berikutnya dan seterusnya.Hasilnya adalah vektor prioritas menyeluruh untuk level hirarkipaling bawah.

h. Mengevaluasi konsistensi untuk seluruh hirarki dengan meng-alikan setiap indeks konsistensi dengan prioritas kriteria yangbersangkutan dan menjumlahkan hasil kalinya. Hasil ini kemu-

126

dian dibagi dengan pernyataan sejenis menggunakan indekskonsistensi random/acak yang sesuai dengan dimensi tiapmatrik. Rasio konsistensi hirarki tersebut tidak boleh lebihdari 0,1. Jika tidak maka proses harus diperbaiki.

Nilai tingkat kepentingan ini dinyatakan dalam bentuk kualitatifdengan membandingkan antara satu elemen dengan elemen lainnya.Untuk mengkuantifikasikan digunakan skala penilaian. Menurut Saaty(1993), skala penilaian 1 sampai 9 merupakan yang terbaik berdasarkannilai RMS (Root Mean Square Deviation) dan MAD (Median AbsoluteDeviation). Nilai dan definisi pendapat kualitatif tersebut dapat dilihatpada Tabel 51.

Tabel 51. Skala komparasi berdasarkan skala Saaty (1993)Tingkat Kepentingan Definisi

1 sama pentingnya 3 sedikit lebih penting 5 jelas lebih penting 7 sangat jelas lebih penting 9 mutlak lebih penting

2, 4, 6, 8 spabila ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan 1/ (1- 9) kebalikan nilai tingkat kepentingan dari skala 1 – 9.

Sumber: Saaty (1993)

127

Gambar 29. Hirarki strategi pengelolaan kawasan industrimenuju eco industrial park

128

6.3. Pembahasan Hasil Analisis Strategi Pengembangan KawasanIndustri Cilegon Menuju Eco Industrial ParkSebagaimana telah diuraikan pada Bab III, bahwa untuk menge-

tahui strategi pengembangan kawasan industri Cilegon menuju eco in-dustrial park digunakan analisis AHP (Analytical Hierarchy Process) Ber-dasarkan hasil diskusi dengan pakar dan penelitian di lapangan ada 4level hirarki yang terkait secara nyata mempengaruhi strategi pengem-bangan kawasan industri Cilegon menuju eco industrial park yaitu: (1)level fokus; (2) level tujuan; (3) level aktor dan (4) level pilihan strategi.Level-level tersebut kemudian diuraikan lagi menjadi sub level (subkriteria) berdasarkan diskusi dengan pakar seperti yang terlihat padaGambar 29 di atas. Dan hasil analisis AHP secara terperinci sepertipada Tabel 52.

Tabel 52. Hasil analisis AHP strategi pengembangan kawasanindustri menuju eco industrial park

No ELEMEN PENGEMBANGAN KAWASAN PENDAPAT PAKAR

I. Strategi pengembangan kawasan Industri Cilegon 1. Mengembangkan Kawasan Industri Hijau (Green Industrial Park) 0,292 2. Menerapkan simbiosis industri sekitar kawasan 0,218 3. Membangun sistem penanganan limbah industri terpadu 0,278 4. Penerapan CSR terpadu yang efektif dan tepat sasaran 0,209

II. Aktor 1. Pemerintah (eksekutif dan legislatif) 0,253 2. Investor/pemilik modal 0,215 3. Manajemen perusahaan/industri 0,172 4. Masyarakat sekitar 0,150 5. Perguruan tinggi/Litbang 0,121 6. LSM Lingkungan 0,089

III. Tujuan 1. Ekologi 0,324 2. Sosial 0,244 3. Ekonomi 0,159 4. Hukum dan Kelembagaan 0,148 5. Teknologi 0,125

IV. Tujuan Ekologi 1. Kualitas dan daya dukung lingkungan yang sehat 0,388 2. Ketersediaan lahan 0,107 3. Minimisasi kuantitas/kualitas limbah industri 0,167 4. RTRW berwawasan lingkungan 0,337

129

1. Level FokusPeran masing-masing stakeholder dan strategi pengembangan kawas-

an industri Cilegon difokuskan pada pengelolaan kawasan industri me-nuju eco industrial park karena besaran (size) dan kompleksitas per-masalahan dan ketergantungan masing-masing sektor dan pihak yangterkait dalam suatu kawasan industri merupakan salah satu alat yangberpengaruh untuk efisiensi pencapaian tujuan pelaksanaan kebijakanbeberapa perusahaan yang berada dalam satu kawasan.

2. Level TujuanHasil diskusi dengan pakar, pihak terkait dan penelitian di lapangan,

level tujan diuraikan lagi menjadi beberapa sub level yaitu:(1) Keberlanjutan lingkungan/ekologi(2) Keberlanjutan sosial(3) Keberlanjutan ekonomi(4) Keberlanjutan hukum dan kelembagaan(5) Keberlanjutan TeknologiHasil analisis pendapat para pakar terhadap 5 (lima) sub level tujuan

tersebut diperoleh bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaankawasan industri menuju eco industrial park adalah sub level keberlanjut-

No ELEMEN PENGEMBANGAN KAWASAN PENDAPAT PAKAR

I. Tujuan Ekonomi 1. Pertumbuhan Industri dan UKM yang sehat 0,833 2. Kontribusi pada PDB 0,167

II. Tujuan Sosial 1. Stabilitas sosial 0,105 2. Kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat 0,246 3. Distribusi Kesejahteraan dan pendapatan masy 0,256 4. Penciptaan lapangan kerja 0,393

III. Tujuan Hukum dan Kelembagaan 1. Kerjasama dan keterlibatan 0,156 2. Ketersediaan dan kepastian hukum dan regulasi 0,272 3. Iklim investasi kondusif 0,142 4. Kebijakan pemerintah 0,430

IV. Tujuan Teknologi 1. Ketersediaan bahan baku dan proses industri 0,193 2. Efisiensi dan produktivitas 0,174 3. Teknologi pengolahan dan pemanfaatan limbah 0,407 4. Sarana dan prasarana transportasi dan telekomunikasi 0,226

130

an lingkungan/ekologi dengan skor tertinggi yaitu 32,4%, keberlanjutansosial dengan skor 24,4%, keberlanjutan ekonomi 15,9%, keberlanjutanhukum dan kelembagaan 14,8%, dan keberlanjutan teknologi denganskor 12,5%. Adapun nilai skor masing-masing dimensi keberlanjutanseperti terlihat pada Gambar 30.

Gambar 30. Prioritas masing-masing tujuan yang ingin dicapaidalam pengelolaan kawasan industri menuju eco industrial park

Tingginya nilai skor tujuan keberlanjutan lingkungan/ekologi di-bandingkan dengan tujuan lainnya menunjukkan bahwa keberlanjutanlingkungan/ekologi menjadi perhatian utama industri dan sangatpenting dimasukkan kedalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatanindustri. Karena keberlanjutan ekologi sebagai parameter dan assetutama yang menyediakan kebutuhan manusia. Lingkungan menyedia-kan sistem pendukung kehidupan untuk mempertahankan keberadaanmanusia dan keberlanjutan suatu aktivitas ekonomi jangka panjang.Diharapkan melalui kegiatan pengelolaan lingkungan dampak negatifyang ditimbulkan dari kegiatan industri dapat diminimalkan (tidak me-lampaui baku mutu limbah yang ditentukan oleh peraturan). Keber-lanjutan lingkungan/ekologi mengharuskan industri untuk memperhati-kan arah hilir dan hulu dimana produk yang dihasilkan harus memenuhipersyaratan ramah lingkungan, mempunyai masa guna yang panjang,dan dapat didaur ulang (recycle) menjadi bahan baku oleh industri lain

131

yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses produksisehingga kebutuhan materi dan energi dapat ditekan sampai seminimummungkin. Dengan demikian keberlanjutan ekologi dalam kegiatanindustri mempunyai implikasi yang luas menyebar ke hilir dan ke hulukarena sebuah perusahaan adalah sebuah ekosistem yang terikat dalamjaring-jaring arus energi dan materi. Ekologi dalam kegiatan industrimemperpanjang daur guna (use cycle) materi dan dengan demikian disamping mengurangi pencemaran, juga mampu mengurangi laju deplesisumberdaya (Soemarwoto, 2001). Oleh karena itu perlu adanya kerjasama dan hubungan simbiosis berbagai industri dalam rangka men-dukung pengelolaan kawasan industri menuju eco industrial park.

Berdasarkan uraian di atas bahwa dalam pengelolaan kawasanindustri yang berkelanjutan secara ekologi menunjukkan adanya keter-kaitan dan ketergantungan antara beberapa industri sehingga diperlukansuatu keterpaduan sebagai suatu kesatuan dari berbagai kegiatan pe-manfaatan ruang, dilakukan secara terpadu, menyeluruh yang mencakuppertimbangan waktu, modal, optimasi, daya dukung lingkungan, ber-dayaguna dan berhasil guna, penataan ruang harus dapat mewujudkankualitas ruang yang sesuai dengan potensi dan fungsi ruang sehinggadapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbang-an struktur dan pola pemanfaatan ruang serta kelestarian kemampuandaya dukung sumber alam dengan memperlihatkan kepentingan masadepan.

Tujuan lain yang berpengaruh dalam pengelolaan kawasan industrimenuju eco industrial park adalah keberlanjutan sosial. Manfaat yang di-harapkan adalah minimisasi konflik kepentingan dalam pengelolaankawasan industri dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakatlokal. Banyaknya industri yang terlibat dalam eco industrial park diharap-kan mampu bersimbiosis dalam penggunaan sumberdaya sehinggamemberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang bekerja sama secaraharmonis dan serasi dalam ekosistem guna memenuhi kebutuhan untukkelangsungan dan keberadaan industri jangka panjang baik industrihilir maupun hulu. Pengelolaan kawasan industri dapat memberikan

132

pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap ke-hidupan sosial masyarakat sekitar kawasan industri. Industri harusmampu memberikan dampak positif terhadap tingkat kesejahteraanmasyarakat sekitar melalui program-program pemberdayaan dan keter-libatan masyarakat secara langsung dalam kegiatan industri, hal ini akanmampu meminimalisasi konflik dan kesenjangan sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat sekitar kawasan industri sehingga menjaminstabilitas penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangiangka kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja bagi masyarakatlokal, memperhatikan keanekaragaman budaya dengan mengakui danmenghargai sistem sosial dan kebudayaan yang berlaku, mendorongpartisipasi masyarakat lokal sehingga mampu mendefinisikan kebutuhandan keinginan, tujuan serta aspirasinya melalui pemberian tanggungjawab kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengambil keputusanyang pada akhirnya menentukan dan berpengaruh pada kesejahteraanhidup mereka.

Keberlanjutan hukum dan kelembagaan dapat menjamin dan me-maksa perusahaan-perusahaan untuk mengambil langkah-langkahdalam melindungi lingkungan sehingga akan meminimalisasi danbahkan meniadakan biaya sosial atau lingkungan yang harus ditanggungoleh perusahaan maupun masyarakat sekitar yang menderita akibatefek negatif dari polusi lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Keberlanjutan hukum akan memberikan suatustandar emisi dan standar penampilan sehingga menegakkan batasmutlak maksimum emisi yang diperbolehkan dari emisi yang dikeluar-kan pada lokasi dan kondisi tertentu. Sehingga dengan adanya keber-lanjutan hukum akan mampu memberikan sanksi dan denda terhadapyang melanggar peraturan. Standar penampilan adalah aturan ataustandar yang menjelaskan tentang bagaimana suatu polutan (bahan pen-cemar) bisa ditangani melalui kegiatan-kegiatan atau metode-metodetertentu sehingga bisa menekan tingkat polusi ke tingkat standar (Yakin,1977). Untuk memperlancar pelaksanaan perlu dibuat peraturan danundang-undang yang membatasi terjadi polusi atau kompensasi terhadap

133

polusi yang ditimbulkan, serta diterapkan sanksi yang berat jika terjadipelanggaran dan diperkenalkan mekanisme pasar atau instrumen eko-nomi seperti pajak bagi pencemar dan subsidi bagi yang memeliharalingkungan. Selanjutnya regulasi dan mekanisme ini diterapkan denganketat sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal.

Kelembagaan merupakan ujung tombak bagi pengelolaan kawasanindustri. Kelembagaan harus merupakan kelembagaan independentanpa harus dipengaruhi oleh unsur lain yang bersifat politis. Saat ini,kelembagaan yang secara khusus mengelola kawasan industri sudahada tetapi masih memenuhi kendala dalam hal pendanaan dan peng-awasan. Apabila kelembagaan yang ada bekerja sama melalui koor-dinasi yang baik maka pengelolaan kawasan industri dapat dilakukansecara optimal dan berkelanjutan. Atau dibentuk suatu kelembagaankhusus berupa badan pengelolaan kawasan industri yang merupakanlembaga non struktural dari gabungan beberapa institusi terkait hal inidimaksudkan untuk membentuk jaringan kerja (networked), dalammengelola kawasan industri. Kelembagaan berperan dalam hal peng-awasan, kontrol, monitoring dan mengevaluasi seluruh kegiatan indus-tri agar berjalan sesuai dengan aturan-aturan dan kaidah keberlanjutanyang telah ditetapkan sehingga kegiatan yang dilakukan tidak merusaklingkungan dan menghasilkan produk yang minim limbah dan meng-hemat penggunaan sumberdaya terutama sumberdaya yang tidak dapatdiperbaharui. Selain tujuan di atas, tujuan-tujuan yang lain seperti keber-lanjutan ekonomi dan kebelanjutan teknologi juga sangat penting dalampenegelolaan kawasan industri menuju eco industrial park. Keberlanjutanekonomi dimaksudkan agar perusahaan atau industri mampu meng-efisiensikan penggunaan sumberdaya dan dampak lingkungan sehinggabiaya yang dikeluarkan untuk pencegahan masalah ekonomi dapat di-minimalkan melalui penerapan teknologi yang berkelanjutan dan ramahlingkungan sehingga mampu memenuhi standar emisi untuk mencegahterjadinya polusi. Keberlanjutan ekonomi tidak hanya memberikanindustri suatu fleksibilitas yang berkaitan dengan pilihan metode pengen-dalian polusi tetapi juga menyediakan insentif bagi industri untuk

134

mengurangi emisi polusi mereka. Sehingga biaya lingkungan dapat di-masukkan dalam komponen biaya perusahaannya.

Dalam pengelolaan kawasan industri menuju eco industrial park,terdapat berbagai tujuan yang ingin dicapai, baik dilihat dari tujuanekologi (lingkungan), sosial, hukum dan kelembagaan, ekonomi, danteknologi. Pada tujuan lingkungan, manfaat yang diharapkan adalahkualitas dan daya dukung lingkungan yang sehat (1) RTRW berwawasanlingkungan (2) minimisasi kuantitas/kualitas limbah industri (3) danketersediaan lahan (4) seperti terlihat pada Gambar 31.

Gambar 31. Prioritas tujuan ekologi yang mendukungpengembangan kawasan industri menuju eco industrial park.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari tujuan sosial adalahpenciptaan lapangan kerja (5) distribusi kesejahteraan dan pendapatanmasyarakat (6) kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat (7) sertastabilitas sosial (8) dapat dilihat pada Gambar 32.

38,8%

10,7%

16,7%

33,7%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Pers

enta

se (%

)

Kualitas dan dayadukung

lingkungan yangsehat

Ketersediaanlahan

Minimisasikuantitas/kualitas

limbah industri

RTRWberwawasanlingkungan

135

Gambar 32. Prioritas tujuan sosial yang mendukungpengembangan kawasan industri menuju eco industrial park

Dalam pengelolaan kawasan industri menuju eco industrial parkpertimbangan aspek sosial sangat penting karena pembangunan yangtidak sesuai dengan keadaan sosial budaya masyarakat selain kurangmemenuhi sasaran, juga mempengaruhi keadaan lingkungan. Perkem-bangan dan perubahan lingkungan yang terjadi menyebabkan menurun-nya kondisi lingkungan, timbulnya ketegangan sosial dan konflik yangmenyebabkan tidak diindahkannya masalah-masalah yang bersifat per-sahabatan. Sehingga interaksi manusia dengan alam yang tadinya serasidan seimbang menjadi destruktif sifatnya. Aspek sosial menyangkutsikap masyarakat dan individu dalam memandang kehidupan (normabudaya), kerja dan wewenang, struktur administrasi dan strukturbirokrasi dalam sektor pemerintah/publik maupun swasta, hukum,pola-pola kekerabatan dan agama, tradisi budaya, wewenang danintegritas instansi pemerintah, partisipasi masyarakat dalam perumusankeputusan dan kegiatan pembangunan serta keluwesan atau kekakuan(pola kelas-kelas) ekonomi dan sosial. Oleh karena itu pihak industriharus mengetahui aturan (karakteristik) masyarakat yang berlaku dikawasan yang akan dibangun sehingga pengalokasian sumberdaya dan

10,5%

24,6% 25,6%

39,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%Pe

rsen

tase

(%)

Stabilitas sosial Kualitaspendidikan dan

kesehatanmasyarakat

DistribusiKesejahteraan

dan pendapatanmasy

Penciptaanlapangan kerja

136

distribusi pendapatan tepat sasaran dan tidak melanggar norma-normayang berlaku dalam masyarakat. Kondisi ini memungkinkan untukmeminimisasi konflik agar terjaganya stabilitas sosial dalam masyarakat.

Tujuan sosial yang menjadi prioritas dalam pengembangan kawasanindustri Cilegon menuju eco industrial park adalah penciptaan lapangankerja. Artinya bahwa pihak industri harus memberikan kesempatankepada masyarakat untuk terlibat dalam seluruh kegiatan produksi per-usahaan. Sehingga tingkat penganguran dapat dikurangi dan mampumeningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hal ini akanmampu mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap keberadaanindustri. Penciptaan lapangan juga dapat mempercepat laju pembangun-an ekonomi. Terciptanya lebih banyak lapangan kerja dan kesempatankerja berarti tersedianya lebih banyak sumber-sumber pendapatan po-tensial bagi kalangan penduduk miskin. Meningkatnya pendapatan akanmemacu peningkatan permintaan atas barang-barang konsumsi pro-duksi dari kegiatan industri itu sendiri. Selain peningkatan lapangankerja tujuan sosial yang harus menjadi perhatian dunia industri adalahkualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pendidikan sendiri me-rupakan jalur positif untuk menuju perubahan pada periode modernyang akan datang. Masyarakat perlu melanjutkan pendidikan, khususnyadalam bidang lingkungan karena terjadinya perkembangan yang sangatcepat terhadap perubahan maupun pemahaman mengenai lingkungan.Berbagai hasil penelitian melaporkan bahwa semakin tinggi tingkatpendidikan dari suatu masyarakat maka semakin tinggi pula persepsidan kepedulian masyarakat tersebut sehingga menimbulkan sikap sertaperilaku yang lebih baik dalam menghadapi masalah lingkungan ter-masuk lingkungan pesisir dan laut. Oleh karena itu, pendidikan ling-kungan harus disampaikan secara intensif dan komperhensif melaluisemua jenjang pendidikan baik formal maupun nonformal. Sehinggapartisispasi masyarakat lebih optimal. Peningkatan kualitas pendidikandapat dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi program-programoleh pihak industri sehingga meningkatnya kemampuan dan keterampil-an serta pemahaman masyarakat terhadap lingkungan dan keberadaan

137

industri lebih positif sehingga menjamin keberlanjutan kegiatan industri.Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja berdampak positif ter-

hadap distribusi kesejahteraan dan pendapatan masyarakat sehinggasemakin besar kesempatan masyarakat untuk memperoleh menikmatipendidikan yang pada akhirnya menghasilkan tenaga kerja yang po-tensial dan berkualitas di bidangnya. Sehingga stabilitas sosial dalamkawasan industri dapat terjamin.

Manfaat yang diharapkan dari tujuan hukum dan kelembagaanadalah kebijakan pemerintah (9) ketersediaan dan kepastian hukumdan regulasi (10) kerja sama dan keterlibatan masyarakat (11) dan ikliminvestasi kondusif (12) dapat dilihat pada Gambar 33.

Gambar 33. Prioritas tujuan hukum dan kelembagaanyang mendukung pengembangan kawasan industri

menuju eco industrial park

Prioritas tujuan hukum dan kelembagaan dalam pengembangankawasan industri menuju eco industrial park adalah kebijakan pemerin-tah bahwa untuk keberhasilan pengembangan kawasan industri menujueco industrial diperlukan komitmen dan tanggungjawab moral pem-bangunan dari pihak yang terkait terutama pemerintah dalam bentukkebijakan, sehingga pengembangan kawasan industri menuju eco indus-trial park dapat dilakukan secara efektif, efisien, terintegrasi, dan sinkron

15,6%

27,2%

14,2%

43,0%

0,0%5,0%

10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%40,0%45,0%

Per

sent

ase

(%)

Kerjasama danketerlibatan

Ketersediaandan kepastian

hukum danregulasi

Iklim investasikondusif

Kebijakanpemerintah

138

dengan sistem kelembagaan dan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak yang terlibat. Kebijakan dapat berupa peraturan peraturanyang mengikat dan memaksa perusahaan untuk ikut terlibat secaralangsung dalam pengelolaan lingkungan salah satunya adanya peraturan-peraturan yang mewajibkan industri untuk mengurangi dan bahkanmenghilangkan limbah yang dihasilkan melalui pengelolaan yang ramahlingkungan sehingga tidak melabihi baku mutu lingkungan yang ditetap-kan. Artinya pihak industri yang merusak lingkungan akan diberikansanksi atau denda sehingga menimbulkan efek jera bagi pihak industriyang tidak mematuhinya. Sedangkan bagi industri yang mampu mengu-rangi dan mengelola limbahnya dengan baik akan diberikan insentifbaik dalam bentuk pajak maupun kemudahan dalam hal regulasi danpengawasan. Namun demikian, keberhasilan pengembangan kawasanindustri menuju eco industrial park, tidak saja ditentukan oleh faktorkebijakan pemerintah, tetapi perlu didukung oleh faktor-faktor lainnyaseperti ketersediaan dan kepastian hukum dan regulasi, kerja sama danketerlibatan serta iklim investasi kondusif. Pengembangan kawasanindustri menuju eco industrial park dapat melakukan sistem kemitraanatau kerja sama baik sesama industri sejenis maupun tidak sejenis,kdengan masyarakat maupun dengan pihak swasta secara simbiosis dimana masing-masing pihak memiliki tugas, tanggung jawab danwewenang yang jelas yang tertuang dalam perjanjian kerja sama sehinggadalam menjalankan tugas tidak terjadi ketimpangan.

Kebijakan pemerintah juga dapat berupa keputusan pembentukankomisi khusus yang mengawasi dan mengontrol seluruh kegiatan industriyang dilakukan oleh pengusaha dan kebijakan yang memberikan sanksiyang berat terhadap sumber pencemar yang menimbulkan pencemaranlingkungan, sebaliknya memberikan penghargaan (apresiasi) terhadapindustri yang secara nyata memberikan konstribusi positif terhadappeningkatan kualitas lingkungan yang diatur dalam peraturan per-undangan, dan adanya pedoman-pedoman pengembangan kawasanindustri menuju eco industrial park yang mudah diakses dan diterapkanoleh masyarakat.

139

Sementara dari tujuan ekonomi, manfaat yang diharapkan adalahpertumbuhan industri dan UKM yang sehat (12) dan konstribusi padaPDB (13).

Gambar 34. Prioritas tujuan ekonomi yang mendukungpengembangan kawasan industri menuju eco industrial park.

Untuk mendukung pengembangan kawasan industri menuju ecoindustrial park tujuan ekonomi yang harus diprioritaskan adalah adanyapertumbuhan industri dan UKM yang sehat. Dengan adanya beberapaindustri diharapkan mampu mendorong terbentuknya beberapa industrikecil yang didirikan oleh mayarakat secara swadaya dengan bantuanmodal dari pihak industri sehingga terjadinya simbiosis antara pihak-pihak yang terkait sehingga terjadi sinergi yang mempertinggi kinerjaekonomi masyarakat dan lingkungan. Sehingga dapat bekerja sama dansaling mengawasi secara menguntungkan. Adanya UKM akan meng-optimalkan ketersedian lapangan kerja artinya tenaga kerja yang tidaktertampung di industri dapat dipekerjakan di UKM sehingga ketimpang-an pendapatan dapat diperkecil. Selain itu dengan adanya UKM akanmampu memberikan konstribusi lebih kepada pemerintah daerah.

Pengembangan kawasan industri menuju eco industrial park di-harapkan mampu berkonstribusi terhadap PDB. Sehingga dapatmengurangi jumlah produk impor dan menjaga stabilitas ekonomi baiksecara regional maupun nasional.

83,3%

16,7%

Pertumbuhan Industri dan UKM yang sehat Kontribusi pada PDB

140

Sedangkan dari tujuan teknologi, manfaat yang diharapkan adalahteknologi pengolahan dan pemanfaatan limbah (14) sarana dan pra-sarana transportasi dan telekomunikasi (15) ketersediaan bahan bakudan proses industri (16) serta efisiensi dan produktivitas (17) sepertibyang terlihat pada Gambar 35.

Gambar 35. Prioritas tujuan teknologi dalam mendukungpengelolaan kawasan industri menuju eco industrial park.

Tujuan teknologi yang mendukung pengembangan kawasanindustri menuju eco industrial park sebagai prioritas adalah teknologipengolahan dan pemanfaatan limbah. Teknologi pengolahan dan pe-manfaatan limbah seyogyanya teknologi yang ramah lingkungan danmenghemat pemakaian modal tetapi dengan tidak mengurangi keter-libatan tenaga kerja manusia akibat penggunaan teknologi mesin yangdigerakkan oleh sistem komputer dan lain-lain karena kondisi ini akanmenimbulkan konflik dalam masyarakat sekitar industri.

Teknologi pengolahan dan pemanfaatan limbah harus memberikandampak positif baik untuk lingkungan, ekonomi maupun masyarakatyang merupakan individu yang terkena dampak. Teklogi yang digunakanharus dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun lingkung-an dan mudah diopersikan oleh tenaga kerja yang ada.

19,3% 17,4%

40,7%

22,6%

0,0000,0500,1000,1500,2000,2500,3000,3500,4000,450

Pers

enta

se (%

)

Ketersediaanbahan baku danproses industri

Efis iensi danproduktivitas

Teknologipengolahan dan

pemanfaatanlimbah

Sarana danprasarana

transportasi dantelekomunikasi

141

3. Level AktorUntuk mencapai tujuan dari strategi pengembangan Kawasan

Industri Cilegon menuju eco industrial park tersebut aktor yang palingberperan adalah pemerintah (eksekutif dan legislatif) hal ini menunjuk-kan pemerintah sebagai tidak saja dilihat dari kebijakannya dalammenetapkan sistem pengelolaan lingkungan dengan mengeluarkan suratkeputusan atau peraturan-peraturan, tetapi juga menfasilitasi setiapkegiatan industri dalam bentuk program-program pengelolaan lingkung-an industri yang dapat dilaksanakan dalam jangka pendek maupunjangka panjang baik bagi industri maupun masyarakat sekitar misalnyakegiatan penyuluhan, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat sekitarsehingga masyarakat mendapat manfaat baik secara pendidikan maupunekonomi. Pemerintah juga berperan dalam mengontrol dan mengawasiseluruh kegiatan industri sehingga kegiatan yang dilakukan tidak mem-berikan dampak negatif baik untuk lingkungan maupun industri. Peme-rintah memiliki wewenang dan kapasitas dalam menentukan apa sajakegiatan industri yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pemerintahmempunyai andil besar dalam penetapan pengelolaan lingkungan.Dalam pengembangan kawasan industri tentunya didukung oleh parastakeholder yang terkait seperti ivestor/pemilik modal, manajemen per-usahaan/industri, masyarakat sekitar dan perguruan tinggi. Selain pe-merintah yang memiliki peran penting dalam pengelolaan kawasanindustri menuju eco industrial park, namun berbagai aktor lain selainselain pemerintah juga memegang peran penting seperti investor/pe-milik modal, manajemen perusahaan, dan masyarakat sekitar. Hasilanalisis AHP memperlihatkan urutan tingkat kepentingan setiap aktordalam pengelolaan kawasan industri di Kota Cilegon seperti padaGambar 36.

142

Gambar 36. Peran masing-masing aktor dalam pengelolaankawasan industri Cilegon menuju eco industrial park.

Pemilik modal sangat penting dalam pengembangan kawasanindustri, oleh karena itu pemerintah wajib menjaga iklim kondusif danpersaingan yang sehat dalam dunia usaha sehingga pemilik modal tetapmenanamkan modalnya pada perusahaan yang ada di wilayahnyasehingga dampak merosotnya ekonomi dapat dihindarkan. Sedangkanmanajemen perusahaan industri sangat berpengaruh dalam hal penge-lolaan perusahaan dari segi manajemen. Yang mulai dari tahap peren-canaan, pelaksanaan dan sampai produk dihasilkan dan serta terhadapkonsumen. Manajemen bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatanperusahaan atau industri oleh karena itu dibutuhkan tenaga yang pro-fesional dan memiliki keahlian dibidangnya. Sedangkan peran masya-rakat adalah sebagai pelaku dan pengambil keputusan dan yang ter-penting masyarakat merupakan komponen utama dalam pembangunan.Masyarakat merupakan kelompok yang akan merasakan dampak daripembangunan itu baik dari segi ekonomi, lingkungan maupun sosialbudaya, sehingga segala keputusan yang akan diambil dalam pengelolaansuatu kawasan selayaknya masyarakat ikut dalam pengambilan keputus-an tersebut termasuk melakukan pengawasan.

25,3%

21,5%17,2%

15,0%

12,1%

8,9%

Pemerintah Investor/Pemilik ModalManajemen Perusahaan Masyarakat sekitarPerguruan Tinggi LSM

143

4. Level StrategiBerkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai serta peran para aktor

dalam pengelolaan kawasan industri di Cilegon seperti diuraikan diatas, berbagai strategi pengembangan kawasan industri Cilegon menujueco industrial park yang dapat dilakukan seperti mengembangkan kawasanindustri hijau (green industrial park), menerapkan simbiosis industri sekitarkawasan, membangun sistem penanganan limbah industri terpadu danpenerapan CSR terpadu yang efektif dan tepat sasaran. Strategi-strategikebijakan tersebut, selanjutnya dianalisis berdasarkan pendapat pakar.Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi mengembangkan kawasanindustri hijau (green industrial park) menduduki prioritas pertama yangperlu dikembangkan. Hal ini terlihat dari hasil penilaian para pakar denganmemberikan nilai sebesar 29,2 % dan selanjutnya diikuti oleh membangunsistem penanganan limbah industri terpadu, menerapkan simbiosisindustri sekitar kawasan serta penerapan CSR terpadu yang efektif dantepat sasaran. Adapun hasil analisis seperti pada Gambar 37.

Gambar 37. Prioritas strategi pengembangan Kawasan IndustriCilegon menuju eco industrial park

29,2%21,8%

27,8%

20,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Pers

enta

se (%

)

Kawasan IndustriHijau (Green

Industrial Park)

Menerapkansimbiosis industri

Sistempenanganan

limbah industriterpadu

Penerapan CSRterpadu yang

efektif dan tepatsasaran

144

Pakar melihat bahwa salah satu persoalan utama yang dihadapidalam mengembangkan kawasan industri hijau (green industrial park)adalah masih kurangnya perhatian industri terhadap kelestarian dankeberlanjutan lingkungan. Hal ini disebabkan karena pada umumnyapelaku industri selama ini belum memasukkan dan memperhitungkanbiaya lingkungan atau sosial sebagai dampak dari aktivitasnya, karenainvestasi untuk penanganan limbah industri dalam rangka pengendalianlingkungan masih dianggap mahal dan tidak sedikit biaya yang harusdikeluarkan oleh pelaku industri , sehingga sulit untuk menumbuhkankesadaran pihak industri ini untuk melaksanakan pengendalian ling-kungan yang ditimbulkannya. Oleh karena itu kebijakan upaya pengen-dalian lingkungan harus transparan dan memiliki dasar yang jelas, se-hingga dapat dipahami oleh pihak industri. Oleh karena itu untuk me-minumkan resiko dari kegiatan industri dalam pengembangan kawasanindustri hijau (green industrial park) diperlukan sistem penanganan limbahsecara terpadu melalui kerja sama yang sifatnya saling menguntungkanatau adanya simbiosis antar beberapa industri baik dari hilir sampai kehulu. Dengan demikian saling ketergantungan berbagai macam industriyang menciptakan resiko kerusakan/kerugian bersama dapat dikurangi.

Pengembangan kawasan industri hijau (green industrial park) secarasimbiosis diharapkan mampu menghemat penggunaan sumberdaya baikenergi maupun bahan dan mengurangi limbah yang dihasilkan. Sehinggamenurunkan atau mengeliminasi potensi dampak terhadap lingkunganhidup melalui sebuah proses yaitu daur materi dimana limbah sebuahindustri digunakan lagi sebagai bahan baku oleh industri lain. Prosesdimulai dengan merancang produk dengan tujuan meminimumkan baikkebutuhan bahan dan energi, maupun terbentuknya limbah.

Menurut Soemarwoto (2001) dalam pengembangan ekologi indus-tri ada beberapa hal yang perlu dilakukan:1. Peningkatan efisiensi proses produksi sehingga kebutuhan materi

dan energi dapat ditekan sampai seminimum mungkin, misalnyadengan penggunaan katalisator yang lebih baik.

2. Limbah proses produksi dirancang untuk sebanyak-banyaknya di-

145

daur ulang dan/atau menjadi produk samping atau/dan bahanuntuk dijual kepada industri lain. Dengan demikian limbah yangtersisa (limbah residual) sangat minimal dan tidak melampaui bakumutu limbah yang ditentukan oleh pemerintah atau peraturan-per-aturan lain yang sifatnya mengikat atau memaksa industri untukmelaksanakannya.

3. Rancangan produk didasarkan pada analisis daur hidup (ADH)bertujuan untuk meminimalkan arus materi dan energi dalamindustri dan lingkungan hidup pada umumnya.

Dalam pengembangan kawasan industri menuju eco industrial parkpenerapan CSR yang terpadu, efisien dan tepat sasaran sangat pentingkarena dengan kegiatan ini diharapkan masyarakat berperan aktif dalampengelolaan lingkungan di sekitarnya. CSR berdampak positif bagi per-tumbuhan industri karena melalui kegiatan CSR ketimpangan pen-dapatan dapat diperkecil sehingga konflik dalam masyarakat dapat di-hindari. Adanya CSR diharapkan mampu meningkatkan pendapatanmasyarakat sehingga daya produksi, daya saing dan daya beli dapat di-tingkatkan. Selain itu melaui program-progran CSR masyarakat akanmampu mengawasi dan mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan olehindustri. Sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam pengambilankeputusan. Karena masyarakat merupakan salah satu pihak yang ter-kena dampak dari pembangunan. Masyarakat di kawasan industri me-rupakan pelaku utama dari setiap kegiatan di industri terutama sebagaipelaku produksi dan pelaku bisnis. Oleh karena itu peran masyarakatperlu lebih ditingkatkan baik melalui program-program pemberdayaanmaupun menjalin kemitraan dengan pihak lain.

Pemberdayaan masyarakat dapat dimulai pada tahap perencanaan/penyusunan, pelaksanaan, sampai pada tahap evaluasi program pe-ngembangan kawasan industri. Sedangkan menjalin kemitraan denganpihak lain dapat dilakukan baik kepada masyarakat industri, dunia usahamaupun pemerintah. Pemberdayaan Berbasis Masyarakat merpakansuatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab dan kesempatan

146

kepada masyarakat untuk mengelola sumberdayanya sendiri denganterlebih dahulu mendefinisikan kebutuhan dan keinginan, tujuan sertaaspirasinya. Pemberdayaan masyarakat menyangkut pula pemberiantanggung jawab kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengambilkeputusan yang pada akhirnya menentukan dan berpengaruh pada ke-sejahteraan hidup mereka. Bentuk pengelolaan ini pada dasarnya ber-tujuan agar masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam perencanaandan pelaksanaan kawasan industri menuju eco industrial park yang di-lakukan dengan pendekatan dari bawah (bottom up approach) berdasarkanaspirasi masyarakat dan dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.

6.4. Analisis ProspektifDalam rangka pengembangan kawasan industri di Kota Cilegon

sebagai kawasan industri hijau (green industrial park), selanjutnya disusunprogram-program yang perlu dikembangkan ke depan sebagai strategipengembangan kawasan ke depan. Adapun program-program yang perludilakukan meliputi (1) pembangunan instalasi pengolahan limbah(IPAL) terpadu, (2) penyediaan RTH 30% dari total lahan setiap industridi dalam kawasan, (3) pemberian sangsi bagi perusahaan yang tidakpro lingkungan, (4) pemberian insentif pajak bagi perusahaan yang prolingkungan, (5) mempertahankan daerah resapan air untuk menjaminketersediaan air bagi industri, (6) pengembangan industri untuk pe-menuhan kebutuhan industri lain dalam kawasan (simbiosis mutualismeindustri), (7) kebijakan investasi yang kondusif untuk lebih mendorongminat investor menanamkan modalnya di kawasan industri, (8) mengem-bangkan lembaga khusus sebagai pengelola Green Industrial Park, (9)mengembangkan strategi pro masyarakat lokal untuk pertumbuhanekonomi dalam pengelolaan Green Industrial Park, dan (10) Penegakansupremasi hukum yang tegas dalam pengelolaan Green Industrial Park.

Kesepuluh program-program tersebut di atas, selanjutnya dilakukananalisis prospektif untuk menentukan program-program prioritas yangperlu dikembangkan ke depan. Penentuan program prioritas dilakukandengan menggunakan justifikasi pakar. Hasil analisis menunjukkan

147

bahwa terdapat enam program prioritas yang perlu mendapatkan per-hatian yang serius dalam rangka pengembangan kawasan industri diKota Cilegon menuju green industrial park. Keenam program tersebutantara lain (1) pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL)secara terpadu, (2) penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak30% pada kawasan yang dimanfaatkan masing-masing industri, (3)penegakan supremasi hukum yang tegas terhadap pelanggar aturan per-undangan yang telah dibuat terkait pengelolaan kawasan, (4) pemberiansanksi bagi industri yang tidak pro terhadap lingkungan, dan (5) mem-bentuk kelembagaan khusus untuk mengelola kawasan menuju greenindustrial park, serta (6) mempertahankan daerah resapan air untukmenjamin ketersediaan air bagi kelangsungan operasional perusahaan.Adapun hasil analisis secara rinci digambarkan seperti pada Gambar 38.

Gambar 38. Program-program prioritas dalam pengembangankawasan industri menuju green industrial park d Kota Cilegon

Berdasarkan hasil analisis tingkat kepentingan antar faktor sebagai-mana pada Gambar 38 menunjukkan bahwa terdapat lima faktor yangmempunyai pengaruh dan kepentingan yang tinggi terhadap kinerjasistem yang dikaji yaitu pengembangan green industrial park di kawasan

Gambaran Tingkat Kepentingan Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Green Industrial Park

Penegakan supremasi hukum

Strategi pro masyarakat lokal

Bentuk kelembagaan khusus green industrial park

Kebijakan investasi yang kondusif

Simbiosis industri

Pembangunan IPAL terpadu

Insentif yang pro lingkungan

Pertahankan daerah resapan air

Penyediaan RTH 30 %

Sanksi yang tidak pro lingkungan

-

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

- 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 Ketergantungan

Peng

aruh

148

industri Cilegon, yaitu: (1) sanksi bagi industri yang tidak pro ling-kungan, (2) penyediaan ruang terbuka hijau sebesar 30 % pada setiapkawasan yang dimanfaatkan oleh setiap industri, (3) penegakan supre-masi hukum yang tegas, (4) mempertahankan daerah resapan air untukmenjamin ketersediaan air bagi industri, dan (5) membentuk lembagakhusus dalam pengelolaan kawasan menuju green industrial park, sertasatu faktor yang mempunyai pengaruh yang tinggi walaupun keter-gantungannya rendah terhadap kinerja sistem, yaitu: (1) pembangunaninstalasi pengolahan limbah (IPAL) terpadu.

Keenam faktor kunci tersebut di atas perlu dikelola dengan baik dandibuat berbagai keadaan (state) yang menggambarkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di masa yang akan datang agar terwujudpengelolaan kawasan industri di Kota Cilegon berbasis green industrial park.Adapun keadaan masing-masing faktor kunci seperti pada Tabel 53.

Tabel 53. Keadaan Masing-Masing Faktor Kunci dalamPengembangan Green Industrial Park di Kawasan Industri Cilegon

Berdasarkan Tabel 53 di atas, terdapat keadaan yang peluangnyakecil atau tidak mungkin untuk terjadi secara bersamaan (mutual incom-

Faktor Keadaan (State)

Pembangunan IPAL terpadu

1A 1B 1C Belum ada Sudah ada

Sanksi bagi industri yang tdk pro lingkungan

2A 2B 2C Belum ada sanksi Sudah ada tetapi tdk

maksimal Sudah ada

dan berjalan optimal

Penyediaan RTH 30 % di setiap industri

3A 3B 3C Belum terpenuhi Terpenuhi tetapi

sebagian kecil Terpenuhi

oleh seluruh industri

Penegakan supremasi hukum yang tegas

4A 4B 4C Belum diterapkan Diterapkan tetapi

tidak optimal Diterapkan

dengan tegas Bentuk kelembagaan khusus pengelola green industrial park

5A 5B 5C Belum ada Sudah Ada

Pertahankan daerah resapan air

6A 6B 6C Daerah resapan

berkurang drastis Masih tersedia

sedikit Daerah resapan

masih luas

149

patible). Ini ditandai oleh garis yang menghubungkan antara satu ke-adaan dengan keadaan lainnya seperti belum adanya pemberian sanksibagi perusahaan yang tidak pro lingkungan dan diterapkannya penegak-an hukum yang tegas bagi setiap perusahan yang memanfaatkan kawas-an industri di Kota Cilegon serta terpenuhinya penyediaan RTH sekitar30% bagi setiap industri yang memanfaatkan kawasan dan dipertahan-kannya daerah resapan air untuk mempertahankan ketersediaan air bagiindustri.

Dari berbagai kemungkinan yang terjadi seperti tersebut di atas,dapat dirumuskan tiga kelompok skenario pengembangan green indus-trial park di akwasan industri Cilegon secara berkelanjutan yang ber-peluang besar terjadi dimasa yang akan datang, yaitu:(1) Skenario konservatif-pesimistik dengan bertahan pada kondisi yang

yang terjadi saat ini atau melakukan perbaikan seadanya terhadapfaktor kunci,

(2) Skenario moderat-Optimistik dengan melakukan perbaikanterhadap faktor kunci tetapi perbaikan yang dilakukan tidak optimal.

(3) Progresif-Optimistik dengan melakukan perbaikan terhadapseluruh faktor kunci. Adapun skenario yang dapat disusun sepertiTabel 54.

Tabel 54. Skenario Strategi Pengembangan Green Industrial Parkdi Kawasan Industri Cilegon

Tabel 54 menunjukkan tiga skenario yang mungkin terjadi di masayang akan datang dalam pengembangan green industrial park dikawasan industri Cilegon. Sedangkan penjelasan yang menggambarkanketerangan masing-masing skenario tersebut disajikan pada Tabel 55.

No. Skenario Strategi Susunan Faktor 0. Kondisi eksisting 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A 1. Konservatif-Pesimistik 1B, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A 2. Moderat-Optimistik 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B 3. Progresif-Optimistik 1B, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C

150

Tabel 55. Keterangan masing-masing skenario strategipengembangan green industrial park di kawasan industri Cilegon

Apabila dilihat dari keadaan masing-masing faktor ketiga skenariodi atas, maka skenario ketiga yaitu melakukan perbaikan secara menye-luruh terhadap faktor kunci untuk mempercepat pengembangan kawas-an industri menuju green industrial park. Hal ini tentunya dengan per-timbangan atas biaya, tenaga dan waktu yang tersedia. Dengan katalain, apabila biaya mencukupi, tenaga yang tersedia cukup mendukung,dan waktu lebih luang maka skenario ketiga merupakan pilihan skenariopaling tepat untuk dilaksanakan sesegera mungkin untuk mempercepatpengembangan green industrial park di kawasan industri Cilegon yang

No. Skenario Keterangan 1. Bertahan pada kondisi

eksisting sambil melakukan perbaikan seadanya

(1B) Membangun IPAL terpadu oleh industri yang ada di kawasan industri Cilegon

(2A) Belum ada sanksi yang tegas bagi industri yang tidak pro lingkungan

(3A) Penyediaan RTH 30 % tidak tersedia pada kawasan yang dimanfaatkan setiap industri

(4A) Belum diterapkan penegakan sumpremasi hukum yang tegas

(5A) Belum dibentuk kelembagaan pengembangan green industrial park

(6A) Daerah resapan air berkurang drastis 2. Melakukan perbaikan

untuk merubah keadaan saat ini tetapi perubahan tidak optimal

(1B) Membangun IPAL terpadu oleh industri yang ada di kawasan industri Cilegon

(2B) Sanksi yang tegas bagi industri yang tidak pro lingkungan sudah diterapkan tetapi tidak maksimal

(3B) Penyediaan RTH 30 % sudah dipenuhi tetapi hanya sebagian dari industri yang ada

(4B) Penegakan sumpremasi hukum yang tegas sudah diterapkan tetapi belum optimal

(5B) Telah dibentuk kelembagaan pengembangan green industrial park

(6B) Daerah resapan air hanya tersedia dalam jumlah yang terbatas

3. Melakukan perbaikan terhadap seluruh faktor kunci yang berpengaruh dalam pengembangan green industrial park

(1B) Membangun IPAL terpadu oleh industri yang ada di kawasan industri Cilegon

(2C) Sanksi yang tegas bagi industri yang tidak pro lingkungan sudah diterapkan secara optimal

(3C) Penyediaan RTH 30 % sudah dipenuhi oleh seluruh industri yang ada

(4C) Penegakan sumpremasi hukum yang tegas sudah diterapkan secara optimal

(5B) Telah dibentuk kelembagaan pengembangan green industrial park

(6C) Daerah resapan air tersedia dalam jumlah yang lebih luas

151

berkelanjutan. Jika skenario ketiga ini tercapai, berarti pengembangankawasan industri di Kota Cilegon sebabai suatu kesatuan ekosistemdiharapkan dapat memberikan manfaat yang besar baik dari segi ling-kungan, ekonomi, dan sosial baik bagi generasi masa kini maupungenerasi yang akan datang. Mengingat biaya yang dibutuhkan untukmemercepat perkembangan kawasan menuju green industrial park masihterbatas, serta dukungan tenaga dan membutuhkan waktu yang lama,maka dalam pencapaian skenario ketiga tersebut dapat dilakukan secarabertahap. Tahapan-tahapan yang dapat ditempuh dapat melalui per-baikan terhadap skenario kesatu, skenario kedua, dan selanjutnya ske-nario ketiga, atau langsung pada skenario kedua, dan selanjutnya skenarioketiga, atau langsung pada skenario ketiga namun langkah ini merupakanlangkah yang cukup berani karena membutuhkan perhatian yang seriusdengan mengerahkan seluruh kekuatan yang ada. Adapun langkah-langkah pelaksanaan skenario digambarkan seperti Gambar 39 berikut.

152

Gambar 39. Tahapan Pelaksanaan Skenario dalam PengembanganGreen Industrial Park di Kawasan Industri Cilegon

6.4. Penutup dan KesimpulanBerdasarkan hasil Riset dan interview, fgd pakar, seperti telah diurai-

kan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi yang perlu dilakukan dalampengelolaan kawasan industri Cilegon menuju eco industrial park adalahmengembangkan kawasan industri hijau (green industrial park) denganmembangun sistem penanganan limbah secara terpadu di samping me-nerapkan simbiosis industri di sekitar kawasan industri dan menerapkanCoorporate Social Responsibility (CSR) yang efektif dan tepat sasaran

Berbagai tujuan yang diharapkan tercapai dalam pengembangankawasan industri Cilegon menuju eco industrial park seperti tujuanekologi, ekonomi, sosial, teknologi, dan hukum dan kelembagaan.Namun demikian, berdasarkan tingkat kepentingan setiap tujuan dalampengelolaan kawasan, tujuan ekologi seharusnya lebih diprioritaskandan selanjutnya tujuan lainnya. Adapun tujuan ekologi lebih diharapkan

KONDISI EKSISTING

FAKTOR KUNCI (Penggerak) 1. Pengmbanguan IPAL terpadu 2. Sanksi bagi industri yang tdk pro lingkungan 3. Penyediaan RTH 30 % di setiap industri 4. Penegakan supremasi hukum yang tegas 5. Bentuk kelembagaan khusus pengelola green industrial park 6. Pertahankan daerah resapan air

SKENARIO 1 Bertahan pada kondisi saat ini

sambil perbaikan seadanya

SKENARIO 2 Melakukan perbaikan pada faktor

kunci tetapi tidak optimal

SKENARIO 2 Melakukan perbaikan pada

faktor kunci tetapi tidak optimal

SKENARIO 3 Melakukan perbaikan pada faktor

kunci secara menyeluruh

153

tercapai adalah kualitas dan daya dukung lingkungan yang sehat. Untuktujuan ekonomi yang lebih diharapkan adalah pertumbuhan industribaik industri besar, maupun industri kecil dan menengah yang sehat.Untuk tujuan sosial adalah penciptaan lapangan kerja baru. Sedangkantujuan hukum dan kelembagaan yang diharapkan adalah kebijakan pe-merintah dalam pengelolaan kawasan yang disertai dengan pembuatanperaturan perangkat hukumnya. Sementara tujuan teknologi yang lebihdiharapkan adalah tersedianya teknologi pengolahan dan pemanfaatanlimbah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka peran pemerintah baiklegislatif maupun eksekutif sangat dibutuhkan dalam pengelolaankawasan disamping peran aktor lainnya melalui kerja sama yang baik.

Dalam rangka pengembangan kawasan industri Cilegon menujugreen industrial park, maka program-program strategis yang perlu segeradilakukan adalah pembangunan IPAL terpadu, pemberian sanksi bagiindustri yang tidak pro lingkungan, menyediakan RTH 30% oleh setiapindustri yang memanfaatkan kawasan industri, penegakan supremasihukum yang tegas, membentuk kelembagaan khusus pengelola greenindustrial park, dan mempertahankan daerah resapan air. Skenario yangdapat dipilih dalam pelaksanaan setiap program tersebut adalah skenarioketiga yaitu dengan melakukan perbaikan secara menyeluruh terhadapfaktor-faktor kunci yang berpengaruh dalam pengembangan green in-dustrial park di Kota Cilegon. Hal ini tentunya atas dasar pertimbanganbiaya, tenaga dan waktu yang tersedia.

154

155

7.1. Kebijakan UmumKawasan industri dapat didefinisikan sebagai suatu suatu zona/

wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kegiatan industri. Didalam zona perindustrian tersebut, terdapat industri yang sifatnya in-dividual (yang berdiri sendiri) dan industri–industri yang sifatnyamengelompok dalam kawasan industri (Industrial Estate). Di Indonesiasendiri, pada tahun 2005 sudah terdapat 203 kawasan industri yangtersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut baruberoperasi sekitar 64 kawasan dengan tingkat pemanfaatan sekitar 44% yang di dalamnya terdapat sekitar 60.000 industri. Untuk mendukungpengembangan kawasan industri tersebut, pemerintah telah banyakmengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mendorong terciptanyaKawasan Industri di berbagai daerah-daerah untuk menarik parainvestor asing untuk menanamkan modalnya di kawasan (BalitbangDeperindag, 2003).

Kawasan industri Cilegon, Banten merupakan salah satu kawasanpengembangan industri di Indonesia yang cukup potensial dalam me-ningkatkan perekonomian bangsa disamping kawasan industri lainnya.Hal ini dilihat dari posisi Kota Cilegon yang sangat strategis baik darat,

BAB VII.REKOMENDASI KEBIJAKAN

156

laut, maupun udara. Ini dapat dilihat dari pencapaian pertumbuhanekonomi Propinsi Banten pada akhir tahun 2006 yang mencapai 6,24% atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional dimanaProduk Domestik Nasional Bruto pada tahun 2006 hanya mencapai94 trilliun. Pertumbuhan ekonomi Propinsi Banten hampir setengahnyadipengaruhi oleh sektor industri, bahkan pertumbuhan ekonomidaerahnya dapat melebihi perumbuhan ekonomi rata-rata nasional(Pemkot Cilegon, 2007). Selain keuntungan pengembangan kawasanindustri dalam memberikan sumbangan terhadap peningkatan per-ekonomian nasional, juga memberikan beberapa keuntungan lain sepertitelah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Dalam pengembangan kawasan industri Cilegon, selain berbagaikeuntungan-keuntungan yang diperoleh, juga dapat menimbulkandampak-dampak yang negatif. Dampak yang negatif/kerugian ke-banyakan berkaitan dengan aspek lingkungan. Oleh karena itu, dalamrangka pengembangan kawasan industri Cilegon menuju eco industrialpark, maka strategi yang perlu dilakukan adalah pengembangan kawasanindustri hijau (green industrial park) sebagai salah satu strategi menujupembangunan industri berkelanjutan.

7.2. Kebijakan Operasional Pengembangan Kawasan IndustriCilegon Menuju Eco Industrial ParkLangkah strategis yang harus ditempuh pemerintah (baik pusat

maupun daerah) untuk merealisasikan strategi-strategi di atas yaitu:1. Pemerintah harus pro aktif mengambil peran penting dan ber-

inisiatif untuk mengendalikan dan menata kawasan industri denganmemprioritaskan pada pengendalian dan perlindungan lingkunganhidup, dengan tetap memberikan ruang keterlibatan partisipasimasyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat yangakan terkena dampak langsung suatu kegiatan pembangunan suatukawasan industri.

2. Rencana penetapan peraturan daerah terkait dengan perubahanrencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Cilegon yang di dalamnya

157

terkandung rencana perluasan kawasan industri Cilegon, harussenantiasa mempertimbangkan kondisi aspek ekologi dan masukanaspirasi masyarakat terkait, bukan semata-mata berorientasi padakepentingan aspek ekonomi, pertambahan PAD, profit making projek.Hal ini mengingat kondisi eksisting kawasan industri saat ini belumtermafaatkan secara optimal, serta rawan terjadinya konversi lahanyang tidak sesuai peruntukkannya, sehingga akan menyebabkansemakin besarnya degradasi lingkungan dan berkurangnya ruangterbuka hijau akibat perluasan kawasan industri yang tidak tepatdan tidak terarah, yang akan mengakibatkan terancamnya keber-lajutan aktivitas industri sekaligus terancamnya proses pembangun-an berkelanjutan.

3. Perumusan peraturan dan perundangan yang mengatur tugas, we-wenang dan tanggung jawab stakeholders terkait dalam pengem-bangan kawasan industri.

4. Penyusunan dan pemberlakuan peraturan daerah yang mengaturagar industri dapat memfasilitasi sarana untuk fasilitas pelatihanguna meningkatkan kemampuan skill /kompetensi putera-puteridaerah lulusan SMA/SMK sekitar kawasan industri dalam me-mahami proses industri yang ada sebagai bekal memasuki duniakerja di industri.

5. Pemberlakuan peraturan daerah berkaitan dengan besaran danpengelolaan dana corporate social responsibility dan pajak dari industrioleh pemerintah daerah, agar dapat dimanfaatkan sesuai dengankebutuhan riil masyarakat sekitar kawasan industri, tepat sasaranserta dipertanggung jawabkan secara transparan, akuntabel, di-laporkan dan diaudit oleh akuntan publik secara berkala.

6. Pemberian insentif pajak melalui kebijakan fiskal, seperti ongkos,pajak subsidi dan sejenisnya berkaitan dengan aktfitas industri me-nerapkan design for environtment agar lebih ramah lingkungan, ter-masuk didalamnya upaya insentif pemotongan bea masuk untukpengadaan bahan/peralatan pengolahan limbah industri.

7. Mengarahkan, merumuskan dan mengimplementasikan instrumen

158

hukum terkait dengan pengaturan kawasan industri yang kondusif,kepastian dan penegakan hukum yang konsisten, pemberianjaminan, keamanan, kenyamananan, akses fasilitas infrastrukturyang memadai.

8. Mengevaluasi dan mengurangi perda yang bersifat kontra produktifyang mengakibatkan investor enggan berinvestasi.

9. Penyederhanaan prosedur investasi dan mengarahkan investor agarberinvestasi di dalam kawasan industri dengan pemberian ke-mudahan dan insentif perlakuan fiskal seperti PPN, PPH, PBB.

10. Membangun kemitraan dan bersama-sama stakeholders lainmenyatukan visi bagi pembangunan kawasan industri menuju ecoindustrial park.

11. Menyiapkan peraturan,infrastruktur dan fasilitas pengolahan limbahindustri terpadu untuk kawasan industri

12. Membentuk konsorsium pendanaan baik dalam maupun luar negeriuntuk pembangunan kawasan industri, serta mendorong pengem-bangan SDM dalam pengembangan kawasan industri.

13. Pemberlakuan peraturan daerah agar industri wajib berlokasi didalam kawasan industri.

14. Mewujudkan good governance untuk mendorong sutu keterbukaantransparancy dalam setiap kebijakan, serta mendorong partisipasimasyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat lain untuk ber-partisipasi dalam pembangunan kawasan industri.

15. Peningkatan kualitas kerja sama antara pemerintah daerah denganpengelola kawasan industri dalam penetapan harga kapling kawas-an industri yang realistis.

Adapun langkah operasional penerapan strategi pengembangankawasan industri hijau sebagai strategi prioritas di kawasan industriCilegon dalam rangka menuju eco industrial park meliputi:

(1) Pemberian sangsi bagi industri yang tidak pro lingkungan, (2)Menyiapkan perda dan implementasi teknis penyediaan ruang terbukahijau sebesar 30% pada setiap kawasan yang dimanfaatkan oleh setiap

159

industri, (3) penegakan supremasi hukum yang tegas, (4) Kebijakanmempertahankan daerah resapan air untuk menjamin ketersediaan airbagi industri melalui mekanisme yang disepakati bersama seluruh stake-holder terkait dan dituangkan dalam perda. (5) Pembentukan lembagakhusus dalam pengelolaan kawasan menuju green industrial park, sertasatu faktor yang mempunyai pengaruh yang tinggi walaupun keter-gantungannya rendah terhadap kinerja sistem, yaitu: (1) Pembangunaninstalasi pengolahan limbah (IPAL) terpadu.

Studi dan kerja sama harus diperluas dan perusahaan harus me-ngembangkan visinya dengan menyertakan keseluruhan sistem dalamperusahaan yang bersatu dalam visi eco industrial park.

Perlu adanya lintas batas antar sektor publik dan sektor swastauntuk menghasilkan ekosistem industri dengan dukungan institusional.Harus diupayakan secara bersama oleh stakeholders terkait suatu usahayang memfasilitasi pengembangan sistem kerja sama berdasarkan pe-manfaatan limbah dan energi dalam kawasan industri.

160

161

Allenby, B.R., 1999, Industrial Ecology: Policy Framework andImplementation, Bell Laboratories, Lucent Technology, New Jersey,USA.

Ario T, 2003, Faktor Kunci Teknologi Bersih, Benefita, JakartaAitken, D, 1998, Whole Buildings and a Whole Buildings Policy,

Renewable Energy Policy Project Renewable Energy Policy ProjectResearch Report No. 8. http://www.repp.org

BPS Provinsi Banten,2005, Banten Dalam Angka Tahun 2004, BPSPropinsi Banten Serang.

Baas, L.W and F.A. Boons. 2004. An Industrial Ecology Project inPractice: Exploring the Boundaries of Decision Making Levels inRegional Industrial Sistems. Journal of Cleaner Production vol. 12page 1099-1110 Science Direct, Elsevier.

Balitbang Industri dan Perdagangan, 2003, Konsep Awal PengembanganKawasan Industri Berkelanjutan Jakarta, Departemen Perindustriandan Perdagangan RI

Brown, Michael S. 2006.: Field of Dreams: Sustainability in Industri.International Society for Industrial Ecology (ISEI) News vol. 6Issue 4 .

DAFTAR PUSTAKA

162

Chertow, M. 2007 Uncovering Industrial Symbiosis, Journal ofIndustrial Ecology vol. 11 no. 1 pg 11-30 MIT and Yale University.

Chertow, M. 2008. Industrial Ecology last , http://www.mitpressjournals.org/jie

[Disperindag] Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon. 2008.Potensi Investasi di Kota Cilegon. Disperindag. Cilegon.

Djayadiningrat,S.T. 2001. Pemikiran, Tantangan Dan PermasalahanLingkungan. Studio Tekno Ekonomi, Departemen Teknik Industri.FTI. ITB. Bandung

Djayadiningrat S.T., Melia F, 2004, Kawasan Industri BerwawasanLingkungan, Rekayasa Sains, Bandung,

Deong-Seong Oh, Kyung-Bae Kim, Sook-Young Jeong . 2003, Eco-Industrial Park Design:a Daedeok Technovalley, casestudy,Department of Architecture, Chungnam National University,220 Kung-dong, Yusong-ku, Taejon 305-764, South Korea,

[Deperind]. Departemen Perindustrian. 1984. Undang-undang RepublikIndonesia Tentang Perindustrian (UU No.5 Tahun 1984). Jakarta

——————————.1996. Kawasan Industri di Indonesia———————. 1996. Keputusan Presiden. No.41 /1996 tentang

Kawasan Industri. Jakarta—————————. 2005. Kebijakan Pembangunan Industri

Nasional. JakartaEriyatno , Fadjar S, 2007., Riset Kebijakan, IPB PressEco-Industrial Park: A Foundation for Sustainable Communities, A

Lecture Notes, Indigo Department, 2008F.M. Alinda, Faikoh, 2008, Deteksi RTH Di Kota Industri Cilegon,

IPB, BogorGertler, N., 1995. Industrial ecosystems: developing sustainable

industrial structures. Dissertation for Master of Science inTechnology and Policy and Master of Science in Civil andEnvironmental Engineering, Massachusetts Institute ofTechnology, Cambridge, MA.

[FT-Untirta] Fakultas Teknik Universitas Sultan Aseng Tirtayasa.

163

Selayang Pandang Program Pendidikan dan Pelatihan TeknisiIndustri Kimia (P3TIK) 1998 – 2008. Untirta. Cilegon

Heerwagen, J. 2000. “Do Green Buildings Enhance the Well Being ofWorkers? Yes.” Environmental Design & Construction http://www.edcmag.com/archives/7-00-1.htm

Hung-Suck Parka, Eldon R. Renea, Soo-Mi Choia, Anthony S.F. Chiub,2006, Strategies for sustainable development of industrial park inUlsan,South Korea—From spontaneous evolution to systematicexpansionof industrial symbiosis, Journal of EnvironmentalManagement , Ulsan, South Of Korea.

Jackson, M.C. 1990. Beyond a System of Systems Methodologies.Journal of The Operational Research Society 41: 657-668

Kimberly FK. 2006, Analisis system Pengembangan Kawasan industriTerpadu Berwawasan Lingkungan Kasus PT. Kawasan IndustriMedan, Sekolah Pascasarjana, IPB, Bogor

Krippendorf, K. 1980, Content analysis ; an introduction to itsmethodology, Beverly Hills ; Sage Publication

Kozlowski, D. 2000. “Are Green Buildings Worth More ThanConventional Ones?”, Building Operating Management, Nov,http://www.facilitiesnet.com/fn/bom.

Korhonen, J. Some. 2001. Suggestions for Regional IndustrialEcosistems – Extended Industrial Ecology. Eco Management andAuditing 8, pg 57-69, John Wiley & Sons, Ltd. And ERPEnvironment.

Lambert, A.J.D and F.A. Boons. 2002 Eco-Industrial Parks: StimulatingSustainable Development in Mixed Industrial Park, Technovation22, pg 471 – 484 Science Direct, Elsevier.

Lowe, E. 2001, Design Strategies for Eco Industrial Park, EcoIndustrial Hanbook, Island Press, Washington DC.

Manahan, S.E. 1999, Industrial Ecology: Environmental Chemistryand Hazardaus Waste. Lewis Publisher, New York USA,

Muhammadi, E. Aminullah, dan B. Susilo, 2001, Analisis SistemDinamis, Umj Press Jakarta.

164

Munasinghe, M. 1993. Environmental Economic and Sustainabledevelopment. The International Bank for Reconstruction andDevelopment. The World Bank. Washington, D.C.20433. USA

Mc. Donough, W., and Michael. B. 2008. The Next IndustrialRevolution. http://www.theatlantic.com/doc/by/william_mcdonough_and_michael_braungarrt

Marimin 2005, Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk, Grasindo,Jakarta

Nurisjah, S 2002. Konsepsi RTH Perkotaan. Prosiding Pelatihan RuangTerbuka Hijau. Studio Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian,Institut Pertanian Bogor. Bogor

O’Dea, K, Freeman, G, 1995. “Environmental Logistics Engineering: ANew Approach to Industrial Ecology,” Total Quality EnvironmentalManagement, Vol. 4, No. 4. John Wiley and Sons, NY.

Porter , M.E. 1998. On Competition. Harvard University BusinessSchool Press.

Romm, Joseph. 1995. Lean and Clean Management. KodanshaInternational. New York.

Pemprov Banten, 2007, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsibanten Tahun 2008, Pemerintah propinsi Banten.

Parka,H.S, Eldon R. R, Choia,S.E, Anthony S.F. C, 2006, Strategiesfor sustainable development of industrial park in Ulsan,SouthKorea, From spontaneous evolution to systematic expansionofindustrial symbiosis, Journal of Environmental Management ,Ulsan, South Of Korea,

[Pemkot] Pemerintah Kota Cilegon,2006, , Menuju Cilegon TinggalLandas 2010, Pemerintah Kota Cilegon

[Pemkot] Pemerintah Kota Cilegon,2006. Komisi C Datangi PT KBSdan PT Indonesia Power. Buletin Cilegon Mandiri. Pemerintah KotaCilegon. Edisi September 2006

[Pemkot] Pemerintah Kota Cilegon. 2007. Sewindu Kota Cilegon Mem-bangun Bersama dan Berkarya. Pemerintah Kota Cilegon. Cilegon.

Peck, Steven W. 2008. Industrial Ecology: From Theory To Practice

165

http://newcity.ca/Pages/industrial_ecology.htmlPongracz, E. 2006. Industrial Ecology and Waste Management: From

Theories to Applications, Progress in Industrial Ecology – AnInternational Journal, vol 3 Nos.1/2.

Port of Portland: Industrial Property and Land. 2008 , http://www.portofportland.com/Prop_Home.aspx

Pramukanto, Q. 2007. Penyusunan Detail Engineering Design LanskapHutan Kota Cilegon. Cilegon

peraturan pemerintah NOMOR 142 TAHUN 2015 TENTANGKAWASAN INDUSTRI

Saaty,T.L. 1993. Pengambilan Keputusan bagi Para Pemimpin. ProsesHirarki Analitik Untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yangKompleks. Setiono,L,[Penerjemah]; Peniwati, K. [Editor].Terjemahan dari: decision Making for Leaders. The AnalyticalHierarchy Process for Decisions in Complex World. LPPM danPT Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta

Sitorus MTF, 1988. Penelitian Kualitatif Suatu Perkenalan, Bogor:kelompok Dokumentasi Ilmu-Ilmu Sosial Untuk LaboratoriumSosiologi, Anthropologi dan Kependudukan, Jurusan Ilmu SosialEkonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, IPB

Sunu,P. 2001, Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001,Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

Soemarwoto. O. 2001, Atur diri sendiri, Paradigma Baru pengelolaanLingkungan hidup, GajahMada University Press, Yogyakarta

Schmidheiny, S. 1995. Mengubah Haluan. Terjemahan. PandanganBisnis Dunia tentang Pembangunan dan Lingkungan. ITB. Bandung

Tapscott D, 1998 The Didgital Economy Promise and Perit in The ageof Networked intelligence, Mc. Graw Hill, New York,

Tibbs, H. 1994. Project interview with a design engineer whose articleson industrial ecology have helped broadly communicate IE’sprinciples and concepts.

The Industrial Symbiosis at Kalundborg Denmark. 2008 http://www.indigodev.com/Kal.html

166

Wibowo Arif, 1997 Strategi BAPEDAL Dalam Produksi Bersih,Lokakarya Manajemen Limbah Cair, BPPT, Jakarta

Wardhana,W.A.1999. Dampak Pencemaran Lingkungan. Penerbit AndiOffset. Yogyakarta

WCED (the Bruntland Commission), 1987. Our common Future,Oxford University Press, Oxford

.

.

.

167

FATAH SULAIMAN lahir di Serang, Provinsi Banten pada tanggal06 Oktober 1968, anak ke 2 dari 7 bersaudara dari pasangan H.Sulaiman Ali Akbar (Alm) dan Hj. Fatiroh Harun (Almh), Tahun 1995Fatah Sulaiman menikah dengan Omah Rohmawati, S.Pd, dan telahdikaruniai 3 orang putri masing-masing Rizkina Lestari Utami Puteri,lahir pada tanggal 03 Oktober 1996, Dwinanda Tsania Lailaturrahmah,lahir pada tanggal 27 November 2000 dan Destriana Zakia Puteri,lahir pada tanggal 20 Desember 2006.

Menyelesaikan pendidikan dasar tahun 1984 di Pesantren NurulIslam Serang Banten, Melanjutkan ke SMA Negeri I Serang lulus tahun1987 . Kemudian berangkat ke Jakarta dengan cita-cita menjadi seoranginsinyur dan di terima sebagai mahasiwa Strata Satu (S1) di FakultasTeknik Universitas Indonesia (UI) Jakarta Jurusan Teknik Gas Petro-kimia, lulus tahun 1994. Selanjutnya menyelesaikan pendidikan StrataDua (S2) pada tahun 2002 pada program studi Teknik Kimia, FakultasTeknik Universitas Indonesia (UI) Jakarta, dan pada tahun 2005, penulismendapat kesempatan melanjutkan pendidikan Strata Tiga (S3) padaProgram Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL),Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) lulus tahun 2009,

RIWAYAT HIDUP PENULIS

168

Dalam rangka mengembangkan untirta sebagai Universitas berbasisICT, pada tahun 2007 berkesempatan mengikuti Kursus SingkatAplikasi Multimedia Untuk Pembelajaran Jarak Jauh di University ofSurrey, Inggris. Sejak 2008 menjabat Kepala Pusat Data Iinformasi(PUSDAINFO) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sampai sekarang.

Pada tahun 1994-1995 bekerja pada PT. Kharisma Mitra Jakartasebagai Supporting Engineering Analisis Dampak Lingkungan. PadaTahun 1995 – 2001 diangkat sebagai Dosen Yayasan PengembanganPendidikan Tinggi Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa(Untirta) dan pada tahun 2001, penulis diangkat sebagai Dosen tetap(PNS) pada Fakultas Teknik Untirta Banten sampai sekarang. Padatahun 2001-2003 diberi kepercayaan sebagai Ketua Jurusan TeknikKimia Untirta dan tahun 2003-2007 sebagai Pembantu Dekan I BidangAkademik Fakultas Teknik Untirta. Pada tahun 2007 sampai sekarangmenduduki jabatan sebagai Koordinator Program D3 Teknik Komputerdan Jaringan Kerja sama Untirta-Depdiknas RI, serta Wakil KoordinatorProgram D1 Operator Industri Kimia Sejak 1998 sampai sekarang,kerja sama Fakultas teknik Untirta dan Asosiasi Industri Kimia AnyerMerak Cilegon AMC/CMA. Wakil Rektor IV Bidang kerja sama,Perencanaan dan Sistem Informasi 2011-2015, Wakil Rektor I BidangAkademik 2015-2019.

Di tengah kesibukan memimpin dan bekerja di Kampus, FatahSulaiman aktif dan dekat dengan mahasiswa, baik eksternal maupuninternal. Fatah Sulaiman juga berperan aktif dalam gerakan pember-dayaan masyarakat melalui Pembinaan Masjid, Forum SilaturrahimPondok Pesantren, dan Masyarakat Industri Kimia Kawasan Anyar-Merak-Bojonegara.

Fatah Sulaiman mengembangkan program kerja sama denganKementerian Pendidikan Nasional RI, Ditjen PMPTK untuk pengem-bangan program ICT-MGMP peningkatan Mutu Pendidikan DaerahTertinggal tahun 2007-2008. Pengembangan Program Diploma Teknikkomputer dan Jaringan kerja sama dengan BKLN Depdiknas RI tahun2008-2009, dan sebagai Direktur eksekutif program IMHERE kerja

169

sama Dikti-World Bank tahun 2010-2011, Wakil Direktur PIU IDBLoan Program Pengembangan Kampus baru Untirta di Sindang sariKabupaten Serang 2016-2019.

Sebagai Dosen Teknik Kimia, Fatah Sulaiman mengajar matakuliah Kinetika Katalisa, Transport Phenomena, Industri Petrokimia,Produksi Bersih dan aktif membimbing praktikum operasi teknik kimia,rancangan pabrik dan tugas akhir mahasiswa., juga diperbantukan meng-ajar teknologi informasi pada program pascasarjana Untirta sekaligusmembimbing tesis mahasiswa pascasarjana.

Fatah Sulaiman memiliki kompetensi keilmuan dan keminatanpenelitian bidang konservasi energi, proses pengolahan limbah industri,pengendalian pencemaran lingkungan, serta aktif menulis artikel bidangsosial kemasyarakatan,teknologi dan lingkungan di media massa.Beberapa buku, Green city Berbasis Masjid, Mengenal Industri Petrokimiaselain beberapa diktat kuliah.

170