Click here to load reader

Strategi pembangunan sosial budaya minangkabau

  • View
    314

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Strategi pembangunan sosial budaya minangkabau

  • DR SAAFROEDIN BAHAR

    VISI, MISSI, DAN ARAH PEMBANGUNAN

    ADAT DAN SOSIAL BUDAYA

    PROVINSI SUMATERA BARAT

    20 TAHUN KE DEPAN

    Urgensi Membangun Kesepakatan tentang

    Politik dan Strategi Kebudayaan

    BUKIT TINGGI, 10 JULI 2007

  • PENGANTAR

    Terima kasih dan penghargaan terhadap terselenggaranya lokakarya ini.

    Dua masalah yang akan dibahas ini adat dan kebudayaan sangat luas, sangat abstrak, dan bisa dibahas dari segi apapun.

    Merasa diperkaya oleh masukan empat narasumber dalam bidang agama, dan relevan dengan bidang-

    bidang yang dibahas

    Makalah yang telah disiapkan dapat dipandang sekedar sebagai suatu sumbangan kecil dalam rangka

    penyusunan grand design dan policy recommendations dalam bidang adat dan kebudayaan untuk 20 tahun ke depan

  • Empat hal yang memerlukan perhatian

    Kondisi awal dan kecenderungan perkembangan Suku Bangsa Minangkabau

    Pengaruh lingkungan strategis, nasional, dan internasional

    Visualisasi sasaran akhir yang akan dituju pada tahun 2025

    Strategi yang dipilih dari kondisi awal menuju sasaran akhir.

  • DAFTAR ISI

    UMUM

    SUKU BANGSA MINANGKABAU KLASIK

    SUKU BANGSA MINANGKABAU MODERN

    KONDISI SUKU BANGSA MINANGKABAU DAN PROGRAM PEMBANGUNAN MANUSIA DARI PENDUDUK SUMATERA BARAT, 2002-2005

    DUA SKENARIO UNTUK PEMBANGUNAN 20 TAHUN KE BIDANG DALAM BIDANG ADAT DAN SOSIAL BUDAYA

    URGENSI MEMBANGUN KESEPAKATAN TENTANG POLITIK DAN STRATEGI KEBUDAYAAN

    VISI, MISSI, DAN ARAH PEMBANGUNAN ADAT DAN SOSIAL BUDAYA PROVINSI SUMATERA BARAT 20 TAHUN KE DEPAN

    KESIMPULAN DAN SARAN

  • 1.UMUM

    Dalam pembangunan bidang adat dan sosial budaya, wewenang dan kemampuan negara cq Pemerintah untuk melakukan intervensi

    relatif terbatas

    Peran lebih besar berada di tangan pemimpin masyarakat sendiri

    Tiga kali pengalaman penyusunan rencana pembangunan jangka panjang:

    1. RPNSB, 1960 - gagal karena Revolusi.

    2. Strategi Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25

    Tahun, 1969 didukung oleh Trilogi Pembangunan.

    3. RPJP UU 25 tahun 2004 berlangsung dalam suasana

    Reformasi, yang masih memcari bentuk.

  • Suku Bangsa Minangkabau

    Komposisi penduduk Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Suku Bangsa Minangkabau yang merupakan mayoritas [88.8%] dan sisanya suku-suku bangsa lainnya.

    Suku Bangsa Minangkabau merupakan salah satu dari dari 1.072 suku bangsa (etnik) di Indonesia

    Salah satu lembaga sosial yang melekat dengan adat dan sistem sosial budaya Minangkabau adalah merantau dari nagari asalnya, baik di dalam daerah Sumatera Barat sendiri maupun ke daerah lainnya.

    Pada dasarnya merantau adalah sama dengan urbanisasi dari nagari ke kota-kota.

    Di tinjau dari segi norma serta sistem sosial, dan domisili Suku Bangsa Minangkabau terdiri dari Suku Bangsa Minangkabau Klasik yang masih berdiam di nagari-nagari, dan Suku Bangsa Minangkabau Modern, yang hidup di daerah perantauan.

  • 2. Suku Bangsa Minangkabau Klasik/1

    Nilai dan sistem sosial dirancang oleh dua tokoh mitologis.

    Hidup dalam nagari, yang merupakan konfederasi empat suku.

    Tidak ada suprastruktur di atas nagari

    Mata pencaharian utama dalam bidang pertanian, dimana tanah yang amat terbatas --memegang peranan yang sangat penting.

    Suku dan pemeliharaan harta pusaka disusun berdasar garis ibu, tetapi dikelola oleh pemangku adat yang terdiri dari kaum bapak.

    Walaupun mengakui adanya perubahan, tetapi adat tidak terbuka untuk perubahan nilai dan sistem sosial, baik dari dalam maupun

    dari luar.

    Mendorong kaum muda untuk merantau, yang jika pulang kampung akan merupakan masalah sistemik dan struktural bagi sistem sosial yang tidak memberi tempat.

  • Suku Bangsa Minangkabau Klasik/2

    Karena tidak mempunyai lembaga lintas nagari, tidak terbiasa untuk melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan bersama.

    Seluruh proses perubahan berlangsung di luar sistem dan di luar struktur.

    Mengalami tiga kali goncangan besar dalam upaya pembaharuan oleh para perantau, dengan motif agama Islam:

    1. Abad ke 19: gerakan Wahabi 1803-1837, Perang Paderi Piagam Bukit Marapalam ABS SBK.

    2. Abad ke 20/1: Syekh Akhmad Khatib al Minangkabauwi - hukum waris adat vs hukum waris Islam.

    3. Abad ke 20/2: Gerakan Kaum Muda sistem pendidikan dan politik.

    Para perantau pembaharu yang tidak bermotif agama Islam lebih suka bergerak di tingkat nasional.

  • Suku Bangsa Minangkabau Klasik/3

    Sejak tahun 1837 menganut dua sistem kekerabatan yang tidak kompatibel satu sama lain, yaitu adat

    Minangkabau dan agama Islam, dengan konsekuensi:

    1. minimal : menimbulkan kebingungan dan konflik

    terpendam dalam masalah genealogis dan

    pewarisan.

    2. maksimal : rasa saling tidak percaya dan sukarnya

    melakukan kerjasama yang berdasar rasa saling

    percaya mempercayai (low trust society)

  • 3. Suku Bangsa Minangkabau Modern/1

    Tidak lagi hidup di nagari, tetapi di kota-kota, baik di dalam Provinsi Sumatera Barat maupun di luarnya.

    Baik dalam nilai maupun dalam sistem sosial sudah merupakan bagian integral dari keseluruhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Mengalami dua kali goncangan besar yang bepengaruh besar terhadap nilai dan sosial Minangkabau, yaitu:

    1. pemberontakan PRRI, 1958-1961 tekanan psikologis berkembangnya pengaruh PKI di nagari-nagari peningkatan jumlah perantau.

    2. UU 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa nagari dipecah menjadi desa-desa berkurangnya peranan pemangku adat.

  • Suku Bangsa Minangkabau Modern/3

    Upaya rehabilitasi baru dapat dilakukan setelah ditumpasnya G30S/PKI oleh Kodam III/17 Agustus,

    dengan cara mensponsori pembentukan:

    1. Badan Kontak Perjuangan Umat Islam (BKPUI),

    1965 Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    2. Badan Kontak Perjuangan Ninik Mamak (BKPNM),

    1966 Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM).

    Strategi Harga Diri, 1968.

    Parasamya Purnakarya Nugraha, 1984.

    Gebu Minang, 1989.

  • Suku Bangsa Minangkabau Modern/3

    Perkembangan keadaan pasca PRRI serta pasca G30S/PKI:

    1. untuk pertama kalinya, dua jenis kepemimpinan sosial Minangkabau mempunyai top organisasi-nya sendiri: LKAAM dan MUI.

    2. untuk pertama kalinya, kedua top organisasi tersebut mampu bekerjasama dengan Pemerintah dalam rehabilitasi daerah Sumatera Barat.

    3. untuk pertama kalinya liwat Gebu Minang para perantau sebagai suatu kesatuan punya akses ke nagari.

    4. kecenderungan para perantau untuk menetap di rantau.

  • Suku Bangsa Minangkabau Modern/4

    Suku Bangsa Minangkabau Klasik : seluruhnya berdiam di nagari-nagari di Sumatera Barat.

    Suku Bangsa Minangkabau Modern: sebagian besar berdiam di Rantau, sebagian kecil berdiam

    di Ranah.

    Dewasa ini diperkirakan jumlah antara Suku Bangsa Minangkabau Klasik dan Suku Bangsa

    Minangkabau Modern seimbang, tetapi cenderung

    ke arah bertambahnya Suku Bangsa Minangkabau

    Modern yang hidup di kota-kota.

  • 4. Kondisi Suku Bangsa Minangkabau dan

    Program Pembangunan Manusia dari Penduduk

    Sumatera Barat, 2002 -2005/1

    Diusahakan memotret-nya dalam Semiloka Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di FH Unand, 19-21 Juni

    2007.

    Beberapa topik yang dibahas:

    1. ABS SBK: tetap belum terintegrasi, dan belum rinci.

    2. Konflik agraria, khususnya tanah: hampir sama

    dengan di daerah lain.

    3. Posisi perempuan: termarginalisasi, tak banyak

    bedanya dengan posisi perempuan di daerah lain.

    4. Peranan Bapak vis a vis posisi sebagai urang

    sumando.

  • Kondisi Suku Bangsa Minangkabau dan Program

    Pembangunan Manusia dari Penduduk Sumatera

    Barat, 2002 -2005/2

    5. Perhatian terhadap Anak: gizi buruk,gizi kurang, pendek, sangat kurus: 57.8% tahun 2002 37.8% pada tahun 2005.

    6. Posisi Manusia Lanjut Usia (manula): dilema yang dihadapi oleh manula laki-laki.

    7. Peranan Perantau: terbentuknya Gebu Minang, 1989; Silaturahmi Saudagar Minang, 2007, berbagai websites; tetapi masih dipandang sebagai potential trouble makers.

    8. Industri pariwisata sebagai alternatif sarana pemajuan ekonomi:alam indah tetapi masyarakat belum menyiapkan diri untuk memanfaatkannya.

  • Kondisi Suku Bangsa Minangkabau dan Program

    Pembangunan Manusia dari Penduduk Sumatera

    Barat, 2002 -2005/3 Masalah industri wisata di Sumatera Barat mempunyai berbagai masalah

    krusial yang itu ke itu juga sejak dulu, semangat komersialisme dalam industri wisata, nilai-nilai budaya tradisi yang dianggap sublim dan a[m]biguitas, masyarakat Minangkabau yang masih ragu berada di persimpangan jalan tradisionalisme dan kemodernan, kondisi dan situasi birokrasi yang tidak stabil. Di samping itu, pelaku budaya dan penjual budaya masing-masing berada dalam situasi yang dikotomis; di satu pihak budaya diartikan secara sempit oleh penjual budaya, sedangkan bagi pelaku budaya, kebudayaan diartikan sesuatu yang mapan.

    Kondisi seperti ini terus berlangsung dan masing-masing pihak atau satu sama lain tidak pernah melakukan pembicaraan bersama secara serius, sejauh mana dan apa-apa saja yang tidak mungkin dijual. Juga tidak pernah diberikan batasan yang tegas, pariwisata dalam ukuran selera pelaksana penjual atau selera wisatawan itu sendiri. Hal yang sama juga tidak pernah dilakukan usaha untuk mempertegas baas antara pariwisata unt