Strategi dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan

  • Published on
    11-Jun-2015

  • View
    3.256

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rendahnya perhatian dan pengawasan terhadap potensi sumberdaya kelautan dan perikanan tersebut telah mengakibatkan terdegradasinya sumberdaya kelautan dan perikanan

Transcript

<p>STRATEGI DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>Benny M. Chalik</p> <p>Jakarta 2004</p> <p>STRATEGI DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANANBenny M. Chalik 1 A. PENDAHULUAN</p> <p>Paradigma pembangunan yang selama ini dikembangkan oleh pemerintah lebih banyak diarahkan kepada pembangunan wilayah daratan dan masih belum menyentuh pembangunan kelautan dan perikanan. Selain itu, jargon-jargon yang menyebutkan Indonesia merupakan negara agraris seringkali cenderung memberikan konotasi yang mengecilkan arti kelautan dan perikanan. Setelah terpinggirkan sekian lama, baru dalam lima tahun terakhir ini pemerintah</p> <p>membentuk Departemen Kelautan dan Perikanan yang secara definitif mulai meletakkan dasar-dasar upaya peningkatan dan keberlangsungan</p> <p>pembangunan sektor kelautan dan perikanan terkait dengan pembangunan sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan. Rendahnya perhatian dan pengawasan terhadap potensi sumberdaya kelautan dan perikanan tersebut telah mengakibatkan terdegradasinya</p> <p>sumberdaya kelautan dan perikanan, serta menjadi tempat beroperasinya kapalkapal asing secara ilegal. Kerusakan terumbu karang dan menurunnya potensi perikanan di perairan pantai memaksa nelayan-nelayan tradisional untuk</p> <p>beroperasi lebih jauh dari perairan pantai. Keadaan ini merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penurunan produktivitas masyarakat nelayan. Bahkan secara sistemik akan mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat nelayan, yang secara langsung akan berdampak meningkatkan jumlah penduduk miskin serta menurunkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pembangunan nasional. Selain itu, adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan juga ikut berpengaruh terhadap peningkatan kerusakan sumberdaya kelautan</p> <p>1</p> <p>Dr. Ir. Benny M. Chalik, MS., Staff Pengjar Fakultas Pertanian Universitas Lampung</p> <p>dan perikanan. Kerusakan ini terus meningkat sejalan dengan adanya kegiatan pengurasan sumberdaya kelautan dan perikanan oleh berbagai pihak tanpa memikirkan kelestarian sumberdaya dalam jangka panjang. Faktor lain yang juga secara langsung atau tidak langsung ikut berperan terhadap terjadinya degradasi potensi kelautan dan perikanan adalah tingginya inkonsistensi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh departemen dan instansi terkait. tersebut terjadi akibat tidak Inkonsistensi kebijakan perencanaan kegiatan perencanaan</p> <p>dilaksanakannya</p> <p>pembangunan di tingkat pusat sesuai dengan pendekatan aliran bawah-atas (bottom up approach), yaitu perencanaan pembangunan yang mencerminkan muatan lokal dan aspirasi masyarakat setempat. Sebaliknya sampai saat ini kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kabupaten, propinsi, dan pusat masih bersifat homogen terhadap semua wilayah (top-down approach). Celakanya, pemerintah daerah juga bersikap menerima kebijakan tersebut walaupun tidak sesuai dengan muatan perencanaan lokal. Akibatnya, kegiatan pembangunan tidak mengarah kepada sasaran dan cenderung menimbulkan sikap masyarakat yang skeptis terhadap kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Keadaan ini semakin menjadi rumit ketika masyarakat meminta untuk dibentuk suatu kebijakan antardepartemen atau instansi. Rendahnya koordinasi, monitoring dan evaluasi antardepartemen/instansi mengakibatkan tertundanya berbagai kebijakan pembangunan yang mendesak. Baru setelah timbul kasus yang mencuat secara nasional, pemerintah menyusun kebijakan-kebijakan yang cenderung bersifat pemecahan masalah jangka pendek dan tidak tersosialisasi dengan baik. Terbentuknya kebijakan-kebijakan pembangunan tersebut sering bersifat</p> <p>tumpang tindih dan menimbulkan berbagai tekanan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan, sehingga mengakibatkan terbentuknya situasi yang tidak kondusif bagi peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan.</p> <p>Meskipun demikian hambatan pembangunan tersebut masih dapat diatasi melalui peningkatan koordinasi antardepartemen/instansi terkait dengan</p> <p>meningggalkan atribut sektoral, sehingga secara vertikal dan horizontal dapat diarahkan kepada keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Tanpa mengurangi nilai prestasi yang telah dilaksanakan pemerintah dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan selama lima tahun terakhir ini, secara nasional masih diperlukan reformulasi strategi dan penyusunan kebijakan pembangunan. Kebijakan ini diharapkan mampu mengarahkan dan</p> <p>menghasilkan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dapat memberikan kepastian terhadap peningkatan kelestarian ekosistem dan produksi sektor kelautan dan perikanan, sesuai dengan karakteristik lokal, bertahap, dan berkesinambungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan penguatan pengkajian strategi dan penyusunan kebijakan yang mampu mengarahkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan kepada upaya (a) pemberdayaan fungsi sosial ekonomi masyarakat nelayan, (b) peningkatan kinerja setiap komponen organisasi Departemen Kelautan dan Perikanan, serta (c) peningkatan koordinasi antardepartemen dan instansi terkait.</p> <p>B. PEMBERDAYAAN FUNGSI SOSIALEKONOMI MASYARAKAT NELAYAN Meskipun dalam arti luas subsektor perikanan air tawar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat pertanian, akan tetapi antara sektor kelautan dengan pertanian terdapat perbedaan yang sangat mendasar. sumberdayanya. Pengelolaan sumberdaya pertanian yang terpusat pada peningkatan produktivitas per satuan lahan menunjukkan bahwa lahan merupakan faktor Perbedaan ini terletak pada karakteristik pengelolaan</p> <p>produksi yang cenderung bersifat tetap. Kandungan biofisik dan kimia lahan secara konsisten dapat diperbaiki untuk dapat dipertahankan dalam</p> <p>menghasilkan produksi pertanian.</p> <p>Karakteristik pengelolaan sumberdaya</p> <p>pertanian inilah yang mampu meningkatkan kepastian kegiatan produksi di sektor pertanian. Sebaliknya dalam sektor kelautan dan perikanan, produktivitas satu satuan laut tidak dapat ditetapkan secara pasti. Perbaikan kandungan</p> <p>biofisik dan kimia tidak dapat dilakukan secara parsial, sehingga pengelolaan sektor kelautan dan perikanan memiliki resiko dan ketidakpastian produksi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pertanian. Tingginya resiko dan ketidakpastian dalam proses produksi perikanan laut menyebabkan pertumbuhan investasi di dalam perekonomian masyarakat pesisir menjadi rendah. Investasi yang hanya terbatas pada pengadaan perahu dan alat tangkap sekedarnya cenderung menyebabkan perkembangan sosial ekonomi dan budaya masyarakat pesisir masih bersifat subsisten. Pola produksi yang bersifat subsisten inilah yang masih kuat dirasakan mewarnai persepsi dan kegiatan kolektif masyarakat, sehingga terjadi dikotomi dalam pengelolaan</p> <p>sumberdaya kelautan dan perikanan dari hulu ke hilir. Dikotomi yang terjadi dalam perekonomian masyarakat pesisir adalah adanya kecenderungan pemisahan yang kuat antara kelompok masyarakat nelayan yang berfungsi sebagai faktor produksi yang menyediakan hasil laut dengan kelompok masyarakat lainnya yang memegang tataniaga hasil perikanan. Dengan kata lain, kelompok masyarakat yang memegang tataniaga tataniaganya yang</p> <p>produksi perikanan akan meningkatkan kemampuan</p> <p>mengarah kepada pasar monopoli atau oligopoli. Artinya secara langsung atau tidak langsung, kelompok pemegang tataniaga produksi perikanan akan mempertahankan atau menekan kelompok masyarakat nelayan yang hanya difungsikan sebagai penyedia hasil kelautan. Kekuatan kelompok masyarakat pemegang tataniaga untuk</p> <p>mempertahankan eksklusivitasnya dicirikan oleh penguasaan informasi pasar</p> <p>secara regional dan nasional, serta tingginya kemampuan modal dalam menguasai hasil tangkapan. Di sisi lain, kelompok nelayan yang difungsikan</p> <p>sebagai faktor produksi hanya memiliki informasi yang bersifat lokal dan hanya memiliki kekuatan tawar menawar yang rendah. Selain itu, informasi lokal</p> <p>cenderung bersumber pada informasi dari mulut ke mulut dengan akurasi dan ketersediaan yang rendah. Rendahnya marjin keuntungan yang diperoleh oleh kelompok masyarakat nelayan penyedia hasil kelautan menyebabkan timbulnya ketergantungan kelompok tersebut kepada kelompok tataniaga. Bahkan sebagian besar dari</p> <p>kelompok ini sangat tergantung kepada kelompok tataniaga terutama dalam pemenuhan kebutuhan sehari hari dan biaya operasional penangkapan ikan. Besarnya tekanan yang diberikan oleh kelompok tataniaga mengarahkan kelompok nelayan untuk melakukan pengurasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Menguatnya hubungan sosial ekonomi yang terbentuk di dalam masyarakat nelayan tersebut dalam jangka panjang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan sumberdaya dan meningkatnya konflik di dalam masyarakat. Dengan kata lain hubungan sosial ekonomi yang terbentuk di dalam masyarakat nelayan membuktikan bahwa sistem perekonomian masih terbatas dalam memposisikan nelayan sebagai faktor produksi dan belum meningkatkan keikutsertaan nelayan sebagai pengelola sumberdaya kelautan dan perikanan. Dari uraian tersebut di atas, tampak bahwa penyusunan strategi dan pengembangan kebijakan pemerintah perlu diarahkan kepada upaya</p> <p>pemberdayaan fungsi sosial ekonomi masyarakat nelayan yang merujuk pada upaya (a) peningkatan peranserta masyarakat nelayan dalam pengelolaan</p> <p>sumberdaya kelautan dan perikanan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial pengawasan terhadap kelestarian dan keamanan sumberdaya, (b) peningkatan informasi teknis pengelolaan dan harga, dan (c) reformulasi kebijakan tataniaga produksi kelautan dan perikanan.</p> <p>a. Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sebagaimana telah dijelaskan secara garis besar dalam uraian sebelumnya, tujuan peningkatan peranserta masyarakat nelayan mencakup upaya</p> <p>peningkatan kemampuan teknis manajerial dan fungsi pengawasan lokal teritorial terhadap kelestarian dan keamanan sumberdaya kelautan. Tingginya keikutsertaan mayarakat nelayan secara langsung akan meningkatkan</p> <p>produkstivitas nelayan dan meningkatkan intensitas transaksi ekonomi secara lokal, regional, dan nasional. 1. Peningkatan Kemampuan Teknis Manajerial Masyarakat Nelayan Di dalam struktur masyarakat nelayan masalah-masalah yang terkait dengan rendahnya produktivitas kelautan dan perikanan lebih disebabkan oleh (a) rendahnya kemampuan teknis manajerial masyarakat nelayan dalam pengelolaan kegiatan produksi, (b) rendahnya investasi, (c) kesulitan untuk memperoleh sarana produksi, (d) harga komoditas hasil produksi lebih</p> <p>rendah dari biaya produksi, serta (e) rendahnya ketersediaan bahan pangan di pedesaan. Setiap faktor atau interaksi keseluruhan faktor tersebut secara langsung mengakibatkan menurunnya kemampuan dan meningkatnya keragu-raguan masyarakat pedesaan untuk melakukan investasi. Ditambah lagi dengan pola hubungan sosial masyarakat nelayan yang belum berkembang sepenuhya, seperti rendahnya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat nelayan, pola produksi yang bersifat subsisten, serta tingginya kemampuan kelompok tataniaga dalam memonopoli produksi secara lokal menjadikan upaya peningkatan kemampuan teknis manajerial masyarakat pedesaan menjadi tidak berarti. Program penyuluhan dan bantuan modal kerja dari pemerintah cenderung sesaat. hanya memiliki pengaruh yang bersifat</p> <p>Tingginya efektivitas program hanya terjadi pada saat lembaga</p> <p>pemerintah atau non pemerintah masih aktif berperan dalam program.</p> <p>Ketika aktivitas lembaga tersebut menurun, kekuatan kelompok tataniaga kembali menguasai perekonomian masyarakat pedesaan dengan pola dan cara seperti sebelum ada program. Keadaan ini hanya dapat diubah</p> <p>sepenuhnya oleh masyarakat itu sendiri, yaitu melalui upaya perubahan persepsi masyarakat yang secara kolektif mampu kelompok tataniaga. Dalam program pembangunan sebelumnya memang sudah ditawarkan dan dilaksanakan pemberian insentif ekonomi untuk membangun persepsi masyarakat nelayan dalam peningkatan produktivitas usaha. Akan tetapi menghadapi kekuatan</p> <p>insentif yang ditawarkan tersebut belum bermuatan insentif sosial, dimana secara sosial terdapat kelompok kelompok yang memiliki aspirasi dan teknis produksi yang berbeda. Dengan kata lain, insentif ekonomi hanya mampu berperan secara makro dalam proses pembentukan persepsi masyarakat, sedangkan insentif sosial merupakan pendekatan program terhadap kelompok atau individu dengan aspirasi yang sama. Pendekatan insentif sosial diberikan kepada masyarakat nelayan melalui pembentukan program yang mampu mewujudkan setiap aspirasi masyarakat dalam melaksanakan usaha di sektor kelautan dan perikanan. Artinya,</p> <p>program tersebut mampu meningkatkan diversifikasi kegiatan usaha sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pembentukan diversifikasi usaha</p> <p>mensyaratkan setiap detail kegiatan usaha bagi setiap individu, sehingga mampu mengarahkan masyarakat peserta program kepada persepsi kemandirian usaha. Program peningkatan teknis manajerial ini mencakup kegiatan penjaringan aspirasi, pelatihan dan magang, pendampingan, sampai pada pembentukan kelembagaan ekonomi terhadap masing-masing jenis kegiatan usaha di dalam masyarakat nelayan. menuntut Dengan demikian program tersebut akan</p> <p>biaya dan kemampuan penguasaan karakteristik sosial dan</p> <p>ekonomi tinggi dari individu pelaksana yang bertugas di wilayah dan sub wilayah pembangunan pelaksana kegiatan. Diharapkan melalui pelaksanaan program tersebut akan dapat diatasi masalah keragu-raguan masyarakat untuk berinvestasi dan secara</p> <p>bersamaan terbentuk pola diversifikasi usaha yang mampu meningkatkan nilai ekonomis sumberdaya dalam kerangka pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan. 2. Peningkatan Fungsi Pengawasan Lokal Teritorial terhadap Kelestarian dan Keamanan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Terbentuknya diversifikasi usaha yang tinggi di dalam perekonomian masyarakat nelayan, secara sosial akan terbentuk fungsi pengawasan oleh setiap individu masyarakat nelayan terhadap setiap kegiatan ekonomi dalam masing-masing wilayah perairan laut setempat. Kuatnya fungsi pengawasan masyarakat akan tumbuh sejalan dengan kepentingan masing-masing individu terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan. Kekuatan fungsi pengawasan masyarakat tersebut juga akan menghilangkan pemahaman terhadap keberadaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bersifat open access. Meningkatnya pemahaman terhadap pentingnya kualitas ekosistem laut yang tinggi bagi setiap jenis usaha ekonomi kelautan dan perikanan akan menekan terjadinya kerusakan ekosistem laut. Artinya secara swadaya masyarakat akan melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan di perairan setempat, baik terhadap kegiatan dari luar maupun dari dalam wilayah itu sendiri. Kemandirian dan pengawasan sosial secara swadaya tersebut secara langsung atau tidak langsung merupakan sumbangan material dan fungsional masyarakat nelayan terhadap pembangunan sistem keamanan wilayah perairan lau...</p>

Recommended

View more >