MAKALAH UAS STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TERORISME PEMERINTAH JERMAN SETELAH TRAGEDY 9/11

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Kebijakan Keamanan Nasional terhadap Terorisme Semester Gasal 2011/2012

Oleh: Grawas Sugiharto 1006743544

PROGRAM MAGISTER TERORISME DALAM KEAMANAN INTERNASIONAL DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA JAKARTA 2011

STRATEGI DAN KE EBIJAKAN PENANGG N GULANGA TEROR AN RISME PEMERINTA JERMA SETELA TRAGE AH AN AH EDY 9/11

1

I.

LATAR BELAKANG Ancaman terorisme telah menghantui pemerintah Jerman sejak tahun 1970an oleh Rote

Armee Fraktion (RAF). Organsiasi radikal RAF didirikan pada tahun 1970 oleh Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Horst Mahler, dan Ulrike Meinhof. Kelompok teroris domestic yang berhaluan kiri ini memiliki tujuan untuk menumbangkan kpitalisme di Jerman dengan menebar ancaman teror melalui aksi pembunuhan terhadap pejabat pemerintahan Jerman dan serangkaian aksi pemboman1. Aksi teror RAF berhenti pada tanggal 20 April 1998 ketika sebuah surat dalam bahasa Jerman di-fax-kan ke kantor berita Reuters yang menyatakan bahwa semenjak saat itu RAF resmi dibubarkan2.

Gambar 1. Poster Kelompok Terorisme RAF Pasca RAF kelompok terorisme yang menonjol adalah PKK atau Kurdistan Workers' Party. PKK melakukan aksi teror berupa pemerasan terhadap etnis Kurdi di Jerman dan beberapaHerf,Jeffry,AnAgeofMurder:IdeologyandTerrorinGermany,Telos144(Fall2008):837,link: http://www.telospress.com/main/pub/Herf_Telos144.pdf,tanggalakses:12012012 2 RAFAufloesungserklaerung';RAFinfo,link:http://www.rafinfo.de/archiv/raf/raf20498.php,tanggalakses:12 0120121

2

aksi teror terhadap konsulat Turki dan beberapa pusat usaha milik etnis tersebut. Pada tahun 1993 pemerintah Jerman menyatakan bahwa PKK merupakan organisasi terlarang yang juga merupakan tanda berakhirnya teror dari kelompok tersebut. Setelah itu PKK berubah nama menjadi KADEK dan kemudian menjelma sebagai sebuah partai politik KONGRA-GEL yang mendapat pengawasan ketat dari pemerintah Jerman3.

Gambar 2. Logo PKK atau KONGRA-GEL Sementara pasca tragedy 9/11, Jerman tidak mejadi salah satu Negara yang menjadi perhatian Al Qaeda, karena organisasi ini lebih tertarik pada UK, Spanyol dan Italy sehingga jumlah ancaman teror Al Qaeda di Jerman lebih rendah dibandingkan Negara kawasan Eropa Barat lainnya. Namun demikian, struktur organisasi teroris Al Qaeda di Jerman dapat dikategorikan sebagai berikut4: Kelompok Jihad yang terorgansir Kelompok Jihad yang independen Kelompok Internasional yang baru

Gambar 3. Foto Abu Musab al Zarqawi Pimpinan Ansar Al IslamFirstinventoryofpolicyoncounterterrorism:Germany,France,Italy,Spain,theUnitedKingdomandtheUnited States,WODCLibrary,roomKO14,link:http://wodc.nl/images/ca063a_full_text_tcm4459193.pdf,tanggal akses:12012012 4 GuidoSteinberg,TheThreatofJihadistTerrorisminGermany,ARI,20083

3

Salah satu kelompok radikal yang berhasil diidentifikasi oleh pemerintah Jerman adalah Ansar Al Islam, yang merupakan kelompok teroris radikal Iraq pimpinan Abu Musab al Zarqawi. Jaringan Ansar Al Islam di Jerman terlihat semakin jelas, dengan tertangkapnya salah seorang pimpinan senior mereka yaitu Ata Abdoulaziz Rashid beserta dua orang pengawalnya Rafik Mohamad Yousef and Mazen Ali. Mereka didakwa ikut terlibat dalam rencana pembunuhan Ayad Allawi, mantan perdana menteri Iraq yang sedang berkunjung ke Jerman pada tahun 20045.

Gambar 4. Foto Ata Abdoulaziz Rashid

Oleh karena itu, pada makalah ini akan membahas mengenai Strategi dan Kebijakan Dalam dan Luar Negeri Pemerintah Jerman beserta kordinasi antar departemen pada struktur organisasi dalam merespon ancaman teror intranasional, internasional dan transnasional yang mengancam tanah air mereka dengan priode waktu pasca tragedy 9/11.

GermanySentencesIraqiPlotters,link: http://www.aljazeera.com/news/europe/2008/07/20087151128123146.html,tanggalakses:120120125

4

II.

STRUKTUR ORGANISASI KONTRA TEROR JERMAN Aktor dominan dalam penanggulangan terorisme di Jerman sejak tahun 1970-an adalah

GSG 9 atau Grenzschutz Gruppe 9 pada tanggal 17 April 1973 atau setahun setelah tragedy Munich6. GSG9 merupakan unit khusus anti teror yang berada dibawah kepolisian Federal. Dimana pemerintah Jerman memandang bahwa untuk menghadapi ancaman dari masyarakat sipil tidak boleh menggunakan kekuatan militer sehingga kepolisian federal memiliki peran penting dalam penanggulangan teror. Unit khusus ini dibentuk pada tanggal 1 April 1973 dan Densus 88 AT milik pemerintah Indonesia juga tercatat pernah dilatih oleh GSG9 pada tahun 20057. Sementara dari militer hanya mengkordinasikan Lembaga Intelijen Militernya (MAD) untuk diikutkan dalam upaya pemberantasan terorisme dalam negeri. Adapun struktur organisasi kordinasi penanggulangan teror di Jerman tampak pada gambar 5 dibawah ini8 9.

Pembantaian Munich yang juga disebut dengan nama September Hitam adalah peristiwa terorisme saat Olimpiade Mnchen 1972. Pada 5 September 1972, kelompok teroris September Hitam (Black September) yang terdiri dari orangorang Palestina menyandera dan membunuh 11 atlet Israel dan seorang polisi. Dalam upaya penyelamatan yang dilaksanakan, seluruh militan terbunuh kecuali tiga di antaranya, sumber: George Jonas 'PenuntutDarah'PenerbitPTLarasWidyaPustaka,Jakarta,1986 7 Firstinventoryofpolicyoncounterterrorism:Germany,France,Italy,Spain,theUnitedKingdomandtheUnited States,Op.cit 8 FrancisRheinheimer,COUNTERTERRORISINTHEEUROPEANUNION:AWHOSWHOOFTHEAGENCIESINVOLVE, WorldSecurityInstitute,2010,link: http://www.cdi.org/PDFs/EU%20Counterterrorism%20Francis%20Rheinheimer.pdf,tanggalakses:12012012 9 HoffmanandTaw,AStrategicFrameworkforCounteringTerrorismandinsurgency,RANDNOTE,19926

5

Gambar 5. Struktu Organisasi Penanggu r ur ulangan Ter rorisme Jer rman Keterang gan: 1. Bund deskanzler @ Federal C Chancellor @ Kanselir r =mer rupakan kep pala pemeri intahan Jer rman. Karen Jerman m na menganut sy ystem parlem ment, maka a Presiden atau Bu nt undesprside ent berper ran sebagai kepala Ne egara, seme entara

peme erintahan Ne egara dijalan nkan oleh F Federal Chan ncellor atau Kanselir. S u Seorang Kan nselir dapat t menentuk kan kompo osisi dari Federal Cabinet. President P menyetujui m dan

memb berhentikan seorang m menteri berd dasarkan re ekomendasi dari Kanse elir, tanpa perlu perse etujuan parle emen terlebih dahulu. M h Menurut UU D Dasar di Jer rman, seoran Kanselir d ng dapat mene entukan jum mlah menteri dan tugas i s-tugas khus mereka dalam kabi sus inetnya. Seo orang Kanselir dalam struktur pem s merintahan m membawahi F Federal Inte elligence Se ervice (Lem mbaga Intelijen Luar Negeri), Fed N deral Minis stry of The Interior (K Kementrian Dalam Ne n egeri) dan F Federal Min nistry of De efense (Kem mentrian Per rtahanan)

6

2. Bundesnachrichtendienst @ BND @ Federal Intelligence Service @ Lembaga Intelijen Luar Negeri =merupakan agensi intelijen luar negeri dari Jerman. BND berfungsi sebagai early warning system pemerintahan Jerman terhadap ancaman kepentingan nasional yang berasal dari luar negeri. BND mengoleksi informasi intelijen dari berbagai bidang, antara lain adalah: international terrorism, WMD proliferation and illegal transfer of technology, organized crime, weapons and drug trafficking, money laundering, illegal migration and information warfare. Dalam mengumpulkan informasi intelijen luar negeri, BND juga memiliki kordinasi tertutup dengan Kommando Strategische Aufklrung (Strategic Reconnaissance Command) milik militer German. Direktorat dari BND: 1) Gesamtlage / Fhrungs- und Informationszentrum (GL) (Situation Centre) 2) Untersttzende Fachdienste (UF) (Specialized Supporting Services) 3) Einsatzgebiete / Auslandsbeziehungen (EA) (Areas of Operation / Foreign Liaison) 4) Technische Aufklrung (TA) (Signal Intelligence) 5) Regionale Auswertung und Beschaffung A (LA) und Regionale Auswertung und Beschaffung B (LB) (Regional Analysis and Procurement, A/B countries) 6) Internationaler Terrorismus und Internationale Organisierte Kriminalitt (TE) (Terrorism and International Organised Crime) 7) Proliferation, ABC-Waffen, Wehrtechnik (TW) (Proliferation, NBC Weapons) 8) Eigensicherung (SI) (Security) 9) Technische Untersttzung (TU) (Technical Support) 10) Technische Entwicklung (TK) (Technical Development) 11) Zentralabteilung (ZY) (Central Services) 12) Gesamtumzug (UM) (Relocation [to Berlin])

3. Bundesministerium des Innern @ BMI @ Ministry of The Interior @ Kementrian Dalam Negeri =BMI bertanggungjawab terhadap keamanan dalam negeri, perlindungan terhadap peraturan dan perundangan Jerman, keamanan masyarakat terhadap bencana dan terorisme,

7

keimigrasian dan olahraga. Kementrian ini juga mengatur mengenai GTAZ (Joint AntiTerrorism Center).

4. Bundeskriminalamt @ BKA @ Federal Investigation Department @ Biro Investigasi Kriminal Federal =merupakan lembaga penyelidikan kriminal yang serupa denan FBI di Amerika atau setingkat KPK di Indonesia. Informasi sebagai berikut telah menjadi atensi dari BKA dalam rangka untuk menanggulangi aspek-aspek khusus dari Ancaman teroris, yaitu: Perdagangan Manusia dan Kejahatan Obat, Investigasi Keuangan, Narco-Terorisme, dan jaringan Arab mujahidin Jaringan. BKA menginterogasi tersangka teroris di perbatasan Jerman perbatasan bersama tugas penegakan hukum lainnya dan bertanggungjawab untuk mengungkap plot 1999 untuk menghancurkan World Trade Center. Unit intelijen keuangan telah bekerja sama dengan bank-bank nasional untuk memantau semua arus ilegal atau transasksi yang mencurigakan. BKA memiliki kantor federal di 16 negara yang bekerja secara independen dari satu sama lain dari kantor pusat di Berlin.

5. Bundesamt fur Verfassungsschutz @ BfV @ Federal Office For The Protection Of The Constitution @ =merupakan lembaga pengumpulan bahan intelijen domestik yang mengkhususkan diri pada spionase, pengkhianatan dan penghasutan. Tidak memiliki kekuatan penangkapan dan tidak dapat menggunakan kekerasan, tetapi lebih kepada kegiatan pengawasan dan pemberi masukan informasi tentang kejahatan internasional, narkoba perdagangan, terorisme, dan kegiatan ilegal lainnya kepada BKA dan lembaga Kepolisian lainnya.

6.

Bundespolizei @ BPOL @ Federal Police @ Kepolisian Federal =Merupakan satuan polisi federal yang berada di garis depan dalam perang melawan kekerasan politik dan kegiatan anti-demokrasi di Jerman. Sebelumnya bernama

8

Bundesgrenzschutz atau BGS yang berkedudukan dibawah Kementrian Dalam Negeri dan berganti nama menjadi Bundespolizei pada 1 Juli 200510. a. Fungsi Utama Kepolisian Federal di Jerman memiliki fungsi utama untuk Menjamin keamanan perbatasan, termasuk pesisir pantai; Melindungi bangunan federal dan kedutaan besar di ibukota Berlin dan bekas ibukota Bonn, serta dua pengadilan tertinggi Jerman: Federal Constitutional Court dan Federal High Court di Karlsruhe; Memberikan respon cepat kepada pemerintah federal terhadap peristiwa keamanan internal; Menjamin keamanan di bandara-bandara internasional dan stasiun kereta api Jerman; Menyediakan unit khusus kontra-terorisme (GSG9), dan Mengamankan system udara di Jerman. Polisi Federal juga dapat digunakan untuk memperkuat polisi negara bagian jika diminta oleh pemerintah negara bagian. Mereka melakukan penyelidikan pidana hanya dalam lingkup yurisdiksi mereka, jika tidak, kasus dirujuk ke layanan Kepolisian Federal (BPOL) atau Biro Investigasi Kriminal Federal (BKA). b. GSG 9 Special Counterterorrism Unit Satuan Pasukan Khusus yang disebut GSG 9, yang didirikan pada tanggal 17 April 1973 sebagai konsekuensi dari kesalahan manajemen insiden pembunuhan tim Olimpiade Israel di Munich. Pemerintah Jerman menciptakan 9 GSG bawah kepemimpinan Ulrich Wegener sehingga apabila terjadi situasi serupa di masa yang akan datang depan, pemerintah Jerman dapat menanggulanginya secara profesional. Di awal masa pembentukannya, banyak politisi Jerman yang menentang karena mereka menganggap GSG 9 akan menghidupkan kembali kenangan dari Partai Nazi Schutzstaffel (SS)11.

GermanyFederalPolice,link:http://polis.osce.org/countries/details.php?item_id=17,tanggalakses:12012 2012 11 Bundezpolizei,FederalPolice,BMIPublications,2008,link: http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/Broschueren/The_Bundespolizei_Federal_police_force_en. pdf?__blob=publicationFile,tanggalakses:1201201210

9

Gambar 6. Ulrich Wegener Pemimpin GSG9 Pertama Keputusan untuk membentuk unit khusus dari pasukan polisi bukan dari militer seperti model di negara-negara lain berdasarkan atas hukum federal Jerman yang secara tegas melarang penggunaan kekuatan militer terhadap penduduk sipil sehingga digunakan pasukan khusus yang terdiri dari personil kepolisian. Nama GSG 9 atau Grenzschutzgruppe 9 (penjaga perbatasan kelompok 9) dipilih hanya karena BPOL (Atau BGS ketika itu) telah memiliki delapan kelompok penjaga perbatasan pada waktu itu dan nama ini tetap dipertahankan karena ketenaran akan tingkat keberhasilan unit ini pada setiap misi yang dilakukan12.

Gambar 7. Logo GSG9 c. Kekuatan Personel Pada tahun 2006, tercatat total jumlah anggota BPOL berjumlah sekitar 40.000, 30.000 di antaranya adalah polisi yang terlatih, detailnya dalah sebagai berikut: 21.000 menyediakan perbatasan, kereta api dan keamanan penerbangan; 6.000 melayani di unit mobile sebagai polisi siaga;

12

Ibid

10

3.000 melayani di unit khusus (Aviation Service, GSG 9, Kantor Pusat Informasi dan Komunikasi) dan organisasi lainnya. 6.800 pegawai negeri sipil melakukan pelayanan administrasi dan dukungan sementara 2.000 melayani di Layanan individu yang menangani perbatasan / imigrasi hal dan cek penerbangan penumpang, mirip dengan US Imigrasi atau Bea Cukai AS inspektur.

7. Bundesministerium der Verteidigung @ BMV @ Ministry of Defense @ Kementrian Pertahanan Kementerian Pertahanan Jerman telah melakukan revolusi kemiliterannya dan mengadopsi strategi yang menekankan mobilitas dan fleksibilitas dalam menghadapi ancaman asimetris dan ancaman konvensional lainnya. Transformasi ini telah terjadi dalam kerangka NATO, yang membentuk inti dari postur pertahanan tradisional Jerman. Partisipasi di Yugoslavia pada 1990-an menandai pertama kalinya pasukan Jerman dikerahkan di tanah asing sejak Perang Dunia Kedua.

Gambar 8. Menteri Pertahanan Jerman Thomas de Maiziere a. Bundeswehr @ German Armed Forces Militer Jerman dibentuk pada tahun 12 November 1955 dan dibentuk kembali setelah unifikasi Jerman Barat dengan Jerman Timur pada tanggal 2 Oktober 1990. Struktur organisasinya terdiri atas: Streitkrfte atau angkatan bersenjata, yang terdiri atas: 1) Heer atau Angkatan Darat11

2) Marine atau Angkatan Laut 3) Luftwaffe atau Angkatan Udara 4) Streitkrftebasis atau Joint Support Service 5) Zentraler Sanittsdienst atau Pusat Layanan Medis Wehrverwaltung atau bagian administrasi untuk angkatan bersenjata Bundesamt fr Wehrtechnik und Beschaffung atau Biro Federal untuk Perbekalan Dan Angkutan Bundesamt fr Informationsmanagement und Informationstechnik der Bundeswehr Biro Federal untuk Informasi dan Teknologi

b. Militaerischer Abschirmdienst @ MAD @ Millitary Intelligence Service Merupakan bagian lain dibawah Bundeswehr dan bertanggungjawabuntuk

mengumpulkan bahan keterangan intelijen agar militer Jerman selalu siap sedia. Divisi ini merupakan satu-satunya unit militer Jerman yang tergabung dalam GTAZ. MAD memberi saran dan pertimbangan bagi Bundeswehr mengenai perkembangan ancaman dari dunia militer internasional yang dapat berimplikasi pada pemerintahan Jerman dan sekutu-sekutunya.

8. Gemeinsmes Terrorismus Abwehr Zentrum @ Joint Anti-Terrorism Center @ Pusat Kordinator Anti Terorisme =GTAZ yang dibentuk pada tahun 2004, merupakan lembaga kordinator mengenai informasi intelijen sekaligus sebagai forum analisa dari seluruh lembaga kepolisian dan intelijen baik di tingkat Federal maupun State guna menanggulangi terorisme di Jerman. Tujuan utama didirikannya lembaga ini adalah untuk mensinergikan aliran informasi dari berbagai departemen agar didapatkan informasi yang actual, tepat dan akurat. Kerjasama yang dilakukan GTAZ juga meningkatkan operasi dari pihak yang berwajib dalam mengungkap struktur organisasi dan rencana awal melalui penyelidikan tingkat tinggi pada kasus-kasus tertentu. GTAZ secara regular mengatur hal-hal sebagai berikut: 1. Daily Briefings Pada pertemuan harian setiap peserta akan saling bertukar informasi yang paling up-todate, menarik kesimpulan awal dan merencanakan hal-hal yang terukur.12

2. Threat assessments: Meliputi pembuatan laporan harian, peringatan dan informasi baru yang akan dinilai dan dianalisa. Threat assessment ditujukan untuk menyediakan jawaban yang handal seperti: Aksi apa yang diperlukan? Apakah situasi perlu dievaluasi sebagian atau seluruhnya?

3. Operational information-sharing: Bertujuan untuk menciptakan hubungan langsung dalam pengumpulan bahan keterangan dan kordinasi mengenai langkah-langkah operasional. 4. Case assessment: Tersangka terorisme kemudian dianalisa darimana ia mendapatkan senjata, bagaimana cara memalsukan identitas, kesemuanya dianalisa untuk diambil langkah prefentif yang tepat. 5. Structural analyses: Tahapan ini menganalisa efek jangka panjang dari terorisme internasional 6. Gathering intelligence on Islamist terrorists: Informasi mengenai ancaman teroris potensial dan orang-orang ang terkait diverifikasi dan ditingkatkan untuk dapat menanggulangi organisasi dan simpatisan terorisme secara efektif serta mencegah terjadinya perekrutan. 7. Pooling resources: Tahapan ini menggunakan semua resource yang tersedia termasuk internet untuk mengumpulkan bahan keterangan mengenai tersangka terorisme dan ideologinya. 8. Additional measures concerning legal status: Tujuan dari tahap ini adalah untuk menentukan tahapan awal yang dibutuhkan dalam mengambil langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku pada warga asing.

13

III. 1.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KONTRA TEROR PEMERINTAH JERMAN Kebijakan Dalam Negeri Elemen penting dalam strategi kontraterorisme Jerman banyak dipengaruhi oleh

pemerintah AS, meskipun terdapat beberapa perbedaan terutama pada penekanan penggunaan kekuatan militer. Adapun elemen-elemen kunci tersebut adalah13: a. Mengidentifikasi teroris dan pendukung mereka, membawa mereka ke pengadilan, dan memutus infrastruktur mereka di dalam dan luar negeri. b. Membantu negara-negara yang menghadapi bahaya terorisme sehingga tidak menjadi negara gagal. c. Mengatasi akar sosial, ekonomi, dan budaya dari terorisme. d. Menghentikan pengayaan senjata pemusnah massal. e. Mencari legitimasi multilateral untuk setiap tindakan militer melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Walaupun hingga saat ini warga Jerman belum pernah menjadi korban secara langsung dari terorisme Islam radikal didalam negeri, beberapa korban jiwa telah melayang diluar negeri. Sejak tanggal 11 September 2001, Jerman menanggapi fakta bahwa Negara mereka dijadikan pusat untuk perencanaan serangan 9/11. Dimana tokoh kunci dalam serangan tersebut merupakan bagian dari sel Hamburg dan bukti menunjukkan bahwa sel-sel teroris, bahkan sebelum 9/11, melihat Jerman sebagai salah satu tempat paling aman untuk beroperasi di Eropa. Teroris mampu memanfaatkan hukum suaka Jerman, serta perlindungan privasi yang kuat, dan hak untuk beragama yang terlindung dari pengawasan oleh pihak berwenang14. Pasca tragedy 9/1, pemerintah Jerman menyadari bahwa, selain ancaman terorisme intranasional, terorisme internasional dan transnasional mengancam keamanan negaranya. Oleh karena itu, pemerintah Jerman segera menerapkan Gesetz zur Bekmpfung des internationalen Terrorismus atau TBEG. UU ini diubah dan diperpanjang pada tahun 2007 berdasarkan evaluasi dari Undang-Undang pertama tahun 2002 dan memiliki 2 agenda penting, yaitu menutup celah hukum Anti Terorisme yang lama dan meningkatkan kordinasi antar lembaga intelijen15.13 14

GermanysRoleinFightingTerrorism:ImplicationsforU.S.Policy,CRSReportforCongress,December2007 Ibid 15 Ibid

14

UU Anti Teror Jerman yang baru diharapkan menutup celah yang dapat dimanfaatkan bagi teroris untuk tinggal dan menggalang dana di Jerman. Implementasi dari langkah yang pertama ini adalah penambahan beberapa pasal yang pada intinya mengatur hal-hal sebagai berikut16: 1) Kekebalan kelompok agama terhadap investigasi atau pengawasan oleh pihak yang berwenang dicabut, sehingga pemerintah memiliki kewenangan lebih besar untuk menindak para kelompok ekstremis; 2) Teroris bisa dituntut di Jerman, bahkan jika mereka organisasi teroris asing yang hanya bertindak di luar negeri; 3) Kemampuan teroris untuk masuk dan berada di Jerman dibatasi, dan 4) Perbatasan dan udara keamanan lalu lintas yang diperkuat. Langkah yang kedua adalah meningkatkan efektivitas dan komunikasi intelijen diantara lembaga penegak hukum federal dan Negara bagian. Peningkatan anggaran Negara untuk kegiatan keamanan dan intelijen sebesar 35% untuk mendukung operasi kontraterorisme yang baru. Hukum yang baru memberikan wewenang yang lebih luas bagi lembaga intelijen Jerman dan badan-badan penegak hukum lainnya untuk mengumpulkan dan mengevaluasi informasi, serta untuk berkomunikasi dan berbagi informasi antar lembaga dan dengan pihak penegak hukum di tingkat negara bagian17. Beberapa UU suplementer lainnya dalam penanggulangan terorisme di Jerman antara lain adalah18: 1) Strafgesetzbuch @ Criminal Code, yang mengatur mengenai larangan untuk melakukan suatu aksi teroris serta hukuman terhadap para pelaku, perekrut dan pendiri organisasi terorisme 2) Anti-Terror-Datei Gesetz @ Act on Joint Databases, efektik mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2006, dimana Kepolisian Federal dan lembaga intelijen akan membentuk suatu database terpusat mengenai terorisme. 3) Fourth Financial Market Act and the Money Laundering Prevention Act yang dikeluarkan segera setelah tragedy 9/11, dimana parlemen Jerman menerapkan UU ini16 17

Ibid Ibid 18 WPDeliverables:CaseStudyGermany,TransnationalTerrorism,SecurityandTheRuleofLaw,December2008

15

untuk mencegah terjadinya aksi pencucuian uang yang dapat digunakan untuk membiayai organisasi terorisme. 4) Luftsicherheitsgesetz @ Aviation Security Act, merupakan UU untuk menjaga keamanan wilayah udara Jerman yang mengacu kepada kelengahan AS dalam melindungi wilayah udaranya pada tragedy 9/11 AS. 2. Kebijakan Luar Negeri Kebijakan luar negeri Jerman terhadap serangan terorisme 9/11 juga terdiri dari banyak elemen. Pada tanggal 12 September, 2001 pemerintah Jerman, bersama dengan sekutu AS lainnya, diminta oleh pemerintah AS sesuai dengan Washington Treaty NATO Article V, yaitu memberikan bantuan militer kepada Amerika Serikat untuk menggelar pasukan ke Afghanistan. Sejak itu, Jerman telah memberikan kontribusi dalam Global War On Terrror dan menjadi Negara dengan jumlah prajurit terbanyak ketiga setelah AS dan UK. Namun dukungan Jerman tidak berlangsung lama, setelah Menteri Pertahanan Thomas de Maizire mengumumkan bahwa akan dilakukan penarikan pasukan secara perlahan dari Afghanistan mulai dari Januari 201219. Beberapa kebijakan luar negeri Jerman terhadap terorisme dirangkum dalam 3 upaya, antara lain adalah: 1) Upaya Militer Pemerintah Jerman memiliki sekitar 5.000 prajurit di Afghanistan, kebanyakan dari mereka berada di sebelah kawasan sebelah utara Afghanistan. Tercata 53 prajutir Jerman telah tewas selama 10 tahun peperangan di Afghanistan20. Tugas pasukan Jerman adalah untuk membantu pemerintah Afghanistan dalam memulihkan keamanan dan merekonstruksi empat provinsi di wilayah utara yaitu Kunduz, Takhar, Baghlan dan Badakhshan. Mandat yang dikeluarkan oleh Bundestag adalah agar Bundeswehr tidak terlibat dalam pertempuran melawan pemberontak Taliban di selatan dan timur Afghanistan, kecuali dalam keadaan terpaksa21.

GermanTroopWithdrawaltoStartinJanuary,DefenceMinisterSays,link: http://tolonews.com/en/afghanistan/4700germantroopwithdrawaltostartinjanuarydefenceministersays, tanggalakses:12012012 20 Ibid 21 Ibid19

16

2) Upaya Diplomasi Dengan menyelenggarakan dua konferensi internasional mengenai Afghanistan, Jerman telah terlibat dalam membangun dukungan rekonstruksi global pasca perang bagi negara tersebut. Dalam forum PBB, pemerintah Jerman mendukung sejumlah resolusi kotra terorisme, terutama rezim sanksi PBB yang menargetkan anggota atau asosiasi

Al Qaeda dan Taliban. Pemerintah Jerman juga telah meratifikasi Konvensi Internasional PBB untuk menekan ancaman terorisme menggunakan Bom. Jerman bahkan meratifikasi kesebelas Konvensi Antiterror PBB dan sedang bersiap untuk meratifikasi yang ke-12., yaitu Konvensi melawan Pendanaan Terorisme22. Di tingkat Eropa, Jerman bersikeras untuk mempercepat masa transisi

sebelum Undang-Undang Anti-Teror Uni Eropa yang baru berlaku. Pemerintah Jerman bekerja sama dengan Negara lainnya untuk meningkatkan Schengen-sistem (sistem bebas paspor yang memungkinkan perjalanan antar negara anggota Uni Eropa yang berpartisipasi ). Selain itu, Jerman mendorong penggunaan identifikasi biometrik pada paspor, visa dan ijin tinggal serta mengupayakan system ini untuk dijadikan standar internasional23. Dalam G8, sebuah inisiatif Jerman telah menyebabkan pembentukan

kelompok kerja pada proyek mengenai biometrik. AS juga mendukung usulan Jerman bahwa negara-negara G8 harus mengembangkan standar bersama dalam mengamankan wilayah udaranya. Jerman telah mengkordinasikan langkah-langkahnya untuk mengadopsi langkahlangkah melawan terorisme bersama dengan Amerika Serikat dan Negara lain anggota G-824. 3) Upaya Rekonstruksi dan Bantuan Luar Negeri Bantuan asing dan pembangunan ekonomi merupakan bagian integral dari keamanan dan kebijakan luar negeri pemerintah Jerman. Sebagai anggota Dewan Keamanan Federal Jerman, Kementerian Ekonomi Kerjasama dan Pembangunan berperan aktif dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Pemerintah Schroeder meluncurkan rencana baru untuk "Pencegahan Krisis Sipil, Resolusi Konflik, dan Konsolidasi Perdamaian pada bulan Mei 2004.22 23

GermanysRoleinFightingTerrorism:ImplicationsforU.S.Policy,CRSReportforCongress,December2007 Ibid 24 Ibid

17

Sumber daya keuangan untuk rekonstruksi dan bantuan asing lainnya dibatasi, bagaimanapun juga hal ini dikarenakan adanya kebijakan pemotongan belanja untuk menangani masalah ekonomi Jerman saat ini. Meskipun demikian, kontribusi Jerman tetap penting, terutama di Afghanistan. Pada akhir tahun 2004, Jerman akan memberikan kontribusi US$384 juta untuk rekonstruksi Afghanistan. Hingga tahun 2008, pemerintah Jerman telah menjanjikan US$ 1,2 Milyar tidak termasuk bantuan non-moneter dalam peperangan di Afghanistan. Pemerintah Jerman adalah mengkoordinasikan dan memimpin upaya untuk membangun Kepolisian Afghanistan. Meskipun saat ini telah menyatakan bahwa pemerintahannya menentang terhadap perang di Irak, Jerman telah menyumbang sekitar US$ 196 juta ke arah upaya pascaperang di Negara tersebut. Jumlah bantuan luar negeri Jerman untuk pendanaan dan rekonstruksi luar negeri untuk periode tahun 2002 dan 2003 adalah sekitar US$ 13,9 milyar25.

IV.

KESIMPULAN Delapan tahun pasca tragedy 9/11, ancaman terorisme Al Qaeda mengancam keamanan

seluruh Negara di dunia termasuk Jerman. Walaupun belum menjadi korban langsung di negaranya sendiri, banyak warga Negara Jerman telah menjadi korban dari aksi terorisme radikal Al Qaeda. Elemen-elemen kunci dalam penanganan terorisme di Jerman adalah: 1) Mengidentifikasi teroris dan pendukung mereka, membawa mereka ke pengadilan, dan memutus infrastruktur mereka di dalam dan luar negeri. 2) Membantu negara-negara yang menghadapi bahaya terorisme sehingga tidak menjadi negara gagal. 3) Mengatasi akar sosial, ekonomi, dan budaya dari terorisme. 4) Menghentikan pengayaan senjata pemusnah massal. 5) Mencari legitimasi multilateral untuk setiap tindakan militer melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa.

25

Ibid

18

Tabel 1. Summary KRITERIA Bentuk Negara Tahun Berdiri KETERANGAN Federal Republic of Germany 1990, merupakan gabungan dari Jerman Barat & Jerman Timur Imstitusi Penanggulangan Teror Internal GSG 9 (Grenzschutz Gruppe/Border Guardian 9) Kordinator GTAZ (Gemeinsames Terrorismus Abwehr Zentrum/Joint Anti-Terrorism Center) External Bentuk Penanggulangan Teror Bundeswehr/Military

Model Criminal Justice System melalui GSG9 yang berada dibawah Kepolisian Federal mulai tahun 1970-saat ini, ditambah dengan GTAZ sebagai kordinator (dibawah Kementrian Dalam Negeri)

Sifat Kordinasi Institusi Penanggulangan Teror

Desentralisasi karena merupakan Negara Federal

Kebijakan penanganan terorisme di Jerman mengedepankan Criminal Justice System karena UU di Jerman tidak mengijinkan kekuatan militer menangani ancaman dari masyarakat sipil. Terjadi pergeseran strategi dan kebijakan penanganan teror di Jerman pasca tragedy 9/11, pemerintah Jerman menyadari bahwa terdapat ancaman terorisme transnasional terhadap stabilitas keamanan pemerintah Jerman. Oleh karena itu pemerintah Jerman memperbarui UU Anti Teror (Gesetz zur Bekmpfung des internationalen Terrorismus atau TBEG) mereka pada tahun 2002.

19

Aktor dominan untuk menangani ancaman terorisme internal di Jerman adalah GSG9 yang dibentuk pada tahun 1973 yang berada dibawah Kepolisian Federal, sementar Militer digunakan untuk menangani ancaman eksternal seperti perang di Afghanistan. Selain itu Jerman juga memiliki GTAZ yaitu lembaga kordinator antar lembaga Intelijen dan lembaga penegak hukum lainnya di Jerman melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh UU setempat. Kebijakan dalam negeri pemerintah Jerman dalam menangani terorisme adalah dengan menutup celah yang dapat dimanfaatkan bagi teroris untuk tinggal dan menggalang dana di Jerman. Selain itu kebijakan luar negeri Jerman mengedepankan pendekatan militer, diplomasi serta upaya rekonstruksi dan bantuan luar negeri

20

DAFTAR PUSTAKA

Herf, Jeffry, An Age of Murder:Ideology and Terror in Germany, Telos 144 (Fall 2008): 837, link: http://www.telospress.com/main/pub/Herf_Telos144.pdf, tanggal akses: 12-01-2012

RAF Aufloesungserklaerung';RAFinfo, link: http://www.rafinfo.de/archiv/raf/raf-20-4-98.php, tanggal akses: 12-01-2012 First inventory of policy on counterterrorism: Germany, France, Italy, Spain, the United Kingdom and the United States, WODC Library, room KO 14, link: http://wodc.nl/images/ca063a_full_text_tcm44-59193.pdf, tanggal akses: 12-01-2012 Guido Steinberg, The Threat of Jihadist Terrorism in Germany, ARI, 2008 Germany Sentences Iraqi Plotters, link: http://www.aljazeera.com/news/europe/2008/07/20087151128123146.html, tanggal akses: 1201-2012 Francis Rheinheimer, COUNTERTERRORIS IN THE EUROPEAN UNION: A WHOS WHO OF THE AGENCIES INVOLVE, World Security Institute, 2010, link: http://www.cdi.org/PDFs/EU%20Counterterrorism%20Francis%20Rheinheimer.pdf, tanggal akses: 12-01-2012 Hoffman and Taw, A Strategic Framework for Countering Terrorism and insurgency, RAND NOTE, 1992 Germany Federal Police, link: http://polis.osce.org/countries/details.php?item_id=17, tanggal akses: 12-012-2012 Bundezpolizei, Federal Police, BMI Publications, 2008, link: http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/Broschueren/The_Bundespolizei_Federal_ police_force_en.pdf?__blob=publicationFile, tanggal akses: 12-01-2012 Germanys Role in Fighting Terrorism: Implications for U.S. Policy, CRS Report for Congress, December 2007 WP Deliverables: Case Study Germany, Transnational Terrorism, Security and The Rule of Law, December 2008 German Troop Withdrawal to Start in January, Defence Minister Says, link: http://tolonews.com/en/afghanistan/4700-german-troop-withdrawal-to-start-in-january-defenceminister-says, tanggal akses: 12-01-2012

21