1

STRATEGI PEMANTAUAN DAN ADVOKASI KESEHATAN

Yenny Sucipto

Sekjen FITRA

Jakarta, 18 Agustus 2015

TUJUAN RENSTRA KEMENTRIAN KESEHATAN 2015-2019

1) meningkatnya status kesehatan masyarakat dan;

2) meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.

Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, 37 Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA maternal, dan kelompok lansia.

2

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KESEHATAN NASIONAL

MENGACU PADA 3 HAL:

1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer

(Primary Health Care)

2. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan

Pelayanan (Continuum Of Care).

3. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan.

3

MENGAPA PERLU ADVOKASI KESEHATAN?

4

Eksekutif

Pemahaman

Masalah

Kesehatan

masyarakat

Legislatif

Komitmen thd

Masalah

Kesehatan

masyarakat

Proses

Politik

Cara pangdang

Terhadap

Kesehatan

Kebijakan publik

SK,Hukum/Regu-

lasi,Pajak,

Harga,Investasi,

dsb

KMDN 29/02 OMNIBUS REGULATION

UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 25/2004 UU 33/2004

PP PP PP

UU 32/2004 (Psl 15, 16,

17, 21,22,23

155, 156) dan

UU 23/2014 : Psl 8, 279

s/d 343 PERMENDAGRI 13/06

misal: SAP, dstnya

PP 58/2005 (Omnibus

Regulation)

PERMENDAGRI 59/07

UU 5/74

PP 105/00 UU 22/99

PP 41/07

PP 38/07

PERMENDAGRI 21/11

PERMENDAGRI 32/11 & 39/12

LANDASAN KEBIJAKAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TERMASUK

(BGN DARI 31 URUSAN)

YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

PERMENDAGRI 64/13 PP 71/10

PP 24/05

PENDEKATAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN

Politik

Teknokratik

Partisipatif

Top down

Bottom-up

Penjabaran dari

janji-janji politik

kepala daerah

Perencanaan menurut

jenjang pemerintahan

dari bawah

Perencanaan

dilaksanakan menurut

jenjang pemerintahan

dari atas

Penggunaan metode &

Kerangka oleh

lembaga atau satuan

kerja yg kompeten

APBN

Belanja Untuk

Daerah

DAK

DAU

Dana Transfer Lainnya

DBH

PEMERINTAH PUSAT

Melalui K/L

POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH

(UU 32/2004 dan UU 33/2004)

APBD

Belanja Daerah Surplus /

Defisit Daerah

Pembiayaan

Daerah

Pinjaman (termasuk Obligasi Daerah)

Penggunaan SILPA

PEMERINTAH DAERAH

Bel Langsung

•B. Pegawai

•B. Barang &jasa

•B. Modal

Dana Otsus

6 Urusan

Di luar

6 Urusan

Mendanai Kegiatan

Desentralisasi

Mendanai Kegiatan

Dekon/TP dan

Instansi Vertikal

PELIMPAHAN URUSAN DAN WEWENANG

1 2 3 4

Pembiayaan Lainnya

Bel Tdk lgsng

• B. Pegawai

• B. Bunga

• B. Subsidi

• B. Hibah

• B. Bansos

• B. Bagi Hasil

• B. Bankeu

• BTT

POKJA Bel. Pusat

(Menkeu, Bappenas, K/L, Banggar) POKJA Bel. Transf. Daerah

(MDN, Menkeu, Bappenas & Banggar)

Dana Penyesuaian

• Tunj. Profesi Guru PNSD

• Tamb. Penghasilan Guru PNSD

• Bantuan Op. Sekolah

• DID

• Dana Proyek Pemda & Desen

• Dana Darurat

Desentralisasi

Keistimewaan DIY

UU 23/2014

Aktor yang Berkepentingan terhadap APBD

SKEMA POLITIK ANGGARAN

Partai Politik Kroni Bisnis

DPR/DPRD Pemerintah

APBN/D

RAKYAT

?

1 3 4 2

5

Politik

Anggaran

Penetapan

Kebijakan

Manfaat

Bagaimana

Membiayai

Program/Kegiata

n

Kepentingan

•Wujud Komitmen

• Diuntungkan vs Dirugikan

• Prinsip-prinsip Keadilan

•Skala Prioritas

•Mekanisme

•Prosedur

• Pemetaan Aktor

• Relasi Kuasa (Power)

PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGGARAN DAERAH

RPJMD

Renstra

SKPD

Renja

SKPD RKPD

KUA PPAS

PEDOMAN

PENYUSUNAN

RKA-SKPD

RAPERDA

APBD

TAPD

RKA-SKPD

Dibahas bersama

DPRD

5 tahun

5 tahun

1 tahun 1 tahun

RKP

RPJMN

NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN

DPRD DGN KDH

1 tahun 1 tahun

5 tahun

RPJPD RPJPN

20 tahun 20 tahun

Renstra

K/L

Renja

K/L

5 tahun

1 tahun

KUA = Kebijakan umum anggaran PPAS = Prioritas pagu anggaran sementara

TAPD = Tim anggaran pemda

pedoman

dijabarkan

pedoman

diacu

pedoman

pedoman

pedoman

dijabarkan

diacu

pedoman Diserasikan dg

Musrenbang

Diacu

Diperhatikan

RKA-SKPD= Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah

PERDA

APBD dievaluasi

Dibahas dan disetujui

oleh DPRD

PPKD

Dibahas oleh

TAPD

MEKANISME PENGANGGARAN DALAM APBD

Setuju

Tidak

Setuju

Kesesuaian dengn KUA &

PPAS

Prakiraan maju yg telah

disetujui TA sebelumnya

Dokumen perencanaan

lainnya

Capaian kinerja & indikator

kinerja

Kelompok sasaran

kegiatan

Standar Satuan Harga

(SSH), ASB & SPM

Sinkronisasi program dan

kegiatan antar SKPD

RAPERDA tentang

APBD (dan Lampirannya)

KDH DPRD

Sosialisasi

RKA-SKPD A

RKA-SKPD ….

dst….

RKA-SKPD C

RKA-SKPD B

RKA-SKPD D

Program/Kegiatan

RPJMD RKPD

KUA PPAS

Nota Kesepakatan

Pedoman

Penyusunan

RKA-SKPD o/ KDH

RKA-SKPD

RAPBD

Evaluasi

Raperda APBD

oleh Gubernur/

Mendagri

Perda APBD

PEDUM APBD

o/ MDN

Penatausahaan

Belanja

• Penerbitan SPM-UP,

SPM-GU, SPM-TU dan

SPM-LS oleh Kepala

SKPD

• Penerbitan SP2D oleh

PPKD

Penatausahaan

Pendapatan

Kekayaan dan

Kewajiban daerah

• Kas Umum

• Piutang

• Investasi

• Barang

• Dana Cadangan

• Utang

Akuntansi

Keuangan Daerah

• Bendahara penerimaan

wajib menyetor

penerimaannya ke

rekening kas umum

daerah selambat-

lambatnya 1 hari kerja

Penatausahaan

Pembiayaan

• Dilakukan oleh PPKD

Laporan

Keuangan

diperiksa oleh BPK

Rancangan

DPA-SKPD

DPA-SKPD

Verifikasi

Laporan Realisasi

Semester Pertama

R P-APBD

Pelaksanaan APBD

Pendapatan

Belanja

Pembiayaan

Evaluasi

R P-APBD

Oleh

Gbrnr/MDN

Perda P-APBD

Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

• LRA

• Neraca

• Lap. Arus

Kas

• CaLK

Raperda PJ Pel

APBD

Disusun dan disajikan Sesuai SAP

Persetujuan Bersama

(KDH + DPRD)

Evaluasi o/ Gubernur/MDN 15 hari

7 hari penyesuaian o/

Pemda

Perda PJ Pel APBD

setelah 3 hari

Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban Pemeriksaan

DPRD melakukan

pengawasan

bukan

pemeriksaan

• LO

• LPE

• Laporan

perubahan

saldo

Pembahasan

RAPBD

SIKLUS PERENCANAAN-PENGANGGARAN

TINGKAT KOTA/KAB/PROV DAPAT DIGAMBARKAN SBB:

Musrenbang-

kecamatan

Forum SKPD

Musrenbang

Kab/Kota

Penyusunan

RKPD

Pembahasan dan

Penetapan KUA-PPAS

Penyusunan

RKA-SKPD

Penetapan APBD 1 2

3

4

5 6

7

8

10

12

Musrenbang-desa

3a

Renja

SKPD

Musrenbang

Province

Musrenbang

National

DAU dll.

Pelaksanaan

Dan

Pengelolaan

APBD

RPJM

RPJM-Desa

Renstra

SKPD