Embed Size (px)
Citation preview
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
STATUTA ROMA
TENTANG MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL
SISTEMATIKA
• Mukadimah
• Bagian 1 Pendirian Mahkamah
• Bagian 2 Yurisdiksi, Hal Yang Dapat Diizinkan, dan Hukum Yang Berlaku
• Bagian 3 Prinsip-Prinsip Umum Hukum Pidana
• Bagian 4 Komposisi dan Administrasi Mahkamah
• Bagian 5 Penyelidikan dan Penuntutan
• Bagian 6 Proses Peradilan
• Bagian 7 Penjatuhan Hukuman
• Bagian 8 Upaya Banding dan Revisi
• Bagian 9 Kerjasama Internasional dan Pengarahan Yudisial
• Bagian 10 Penegakan Hukum
• Bagian 11 Badan Pihak Negara
• Bagian 12 Pendanaan
• Bagian 13 Klausula akhir
MUKADIMAH (PEMBUKAAN)
Negara-Negara Peserta Statuta Ini:
Menyadari, bahwa seluruh umat manusia dipersatukan oleh ikatan yang sama dimana
kebudayaan mereka jalin menjalin secara turun temurun, dan mengingat mosaik indah ini
dapat tercerai berai kapan saja,
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
Mengingat, bahwa selama abad ini berjuta-juta anak, wanita, dan laki-laki telah
menjadi korban dari kekejaman yang sulit untuk dibayangkan yang sangat mengejutkan bagi
kesadaran kemanusiaan,
Mengakui bahwa kejahatan tersebut mengancam perdamaian, keamanan, dan
kesejahteraan dunia,
Menegaskan bahwa kejahatan yang paling serius menurut masyarakat internasional
secara keseluruhan harus tidak dapat dibiarkan tanpa ganjaran dan bahwa penuntutan yang
efektif bagi hal tersebut harus dijamin dengan pengambilan tindakan di tingkat nasional,
melalui kerjasama Internasional,
Menetapkan untuk mengakhiri impunity bagi yang melakukan kejahatan tersebut dan
mengupayakan pencegahan kejahatan sedemikian,
Mengingat kembali bahwa merupakan tugas tiap Negara untuk menyelenggarakan
yurisdiksi kriminal atas siapapun yang bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan
internasional,
Menegaskan kembali bahwa Tujuan dan Prinsip dari Piagam Perserikatan Bangsa-
Bangsa, dan secara khusus bahwa setiap Negara harus menjauhkan diri dari ancaman atau
pengunaan pasukan melawan integritas teritorial atau ketergantungan politis Negara
manapun, atau dalam beberapa hal tidak konsisten dengan tujuan dari Perserikatan Bangsa-
Bangsa,
Menekankan dalam hubungan ini bahwa tak ada satu pun dalam Statuta ini dianggap
sebagai otorisasi suatu Negara Peserta untuk ikut campur dalam konflik bersenjata atau
mencampuri urusan dalam negeri Negara Peserta lainnya,
Menetapkan untuk kebaikan generasi saat ini maupun berikutnya, untuk mendirikan
sebuah Mahkamah pidana internasional yang permanen dan independen dalam kaitannya
dengan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, dimana yurisdiksinya meliputi hampir semua
kejahatan serius dalam hal masyarakat internasional secara keseluruhan,
Menekankan bahwa ICC yang didirikan di bawah Statuta ini harus menjadi
pelengkap dari yurisdiksi tindak pidana nasional,
Memutuskan untuk menjamin penghormatan abadi untuk penegakan keadilan
internasional,
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
Menyetujui hal-hal berikut ini:
BAGIAN 1
PENDIRIAN MAHKAMAH
Pasal 1
Mahkamah
Dengan ini Mahkamah Pidana Internasional (disingkat “Mahkamah”) didirikan. Mahkamah
merupakan lembaga yang permanen dan harus memiliki kekuatan untuk pelaksanaan
yurisdiksinya terhadap orang-orang untuk kejahatan internasional yang paling serius,
sebagaimana menurut Statuta ini, dan harus menjadi pelengkap dari yurisdiksi tindak pidana
di tingkat nasional. Yurisdiksi dan fungsi dari Mahkamah akan diatur oleh ketentuan-
ketentuan dalam klausula ini.
Pasal 2
Hubungan Mahkamah Dengan Perserikatan Bangsa Bangsa
Mahkamah ini akan dibawa kedalam suatu hubungan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa
melalui dalam suatu persetujuan yang akan disetujui oleh dewan Negara Peserta Statuta ini
dan untuk kemudian diputuskan oleh Ketua (Presiden) Mahkamah atas namanya.
Pasal 3
Kedudukan Mahkamah
1. Mahkamah akan didirikan di Den Haag, Belanda (“Negara tuan rumah”)
2. Mahkamah akan masuk kedalam sebuah persetujuan mengenai kantor pusat, dengan
Negara tuan rumah, untuk disetujui oleh Dewan Negara Peserta dan untuk kemudian
diputuskan oleh Ketua Mahkamah atas namanya.
3. Mahkamah dapat bertempat dimanapun, sepanjang diinginkan, sebagaimana
ditentukan oleh Statuta ini.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
Pasal 4
Status Hukum dan Kekuasaan Mahkamah
1. Mahkamah harus memiliki personalitas hukum internasional. Mahkamah juga harus
memiliki kapasitas hukum demikian sepanjang diperlukan untuk melaksanakan fungsi-
fungsi Mahkamah, dan pencapaian tujuannya.
2. Mahkamah dapat melaksanakan fungsidan kekuasaannya, sebagaimana diberikan dalam
Statuta ini, dalam daerah Negara Peserta manapun, dan melalui persetujuan khusus dalam
wilayah Negara lainnya.
BAGIAN 2
Yurisdiksi, Hal Yang Dapat Diizinkan, dan Hukum Yang Diberlakukan
Pasal 5
Kejahatan-kejahatan dalam Yuridiksi Mahkamah
1. Yuridiksi dari Mahkamah harus dibatasi hanya terhadap tindak pidana yang oleh
keseluruhan masyarakat international dianggap paling serius. Mahkamah memiliki
yuridiksi dalam kaitannya dengan Statuta ini dalam hal kejahatan sebagai berikut:
a. Tindak Pidana Genocide (pembunuhan massal);
b. Kejahatan terhadap kemanusiaan;
c. Kejahatan Perang;
d. Kejahatan agresi
2. Mahkamah harus menyelenggarakan yurisdiksi atas kejahatan agresi ketika ketentuan-
ketentuan ini diadopsi dalam kaitannya dengan Pasal 121 dan 123 menjelaskan kejahatan
dan mengupayakan keadaan dimana Mahkamah harus mengurus yurisdiksinya
menyangkut kejahatan ini. Ketentuan seperti ini harus konsisten dengan ketentuan dalam
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pasal 6
Pembunuhan Massal (Genocide)
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
Untuk kepentingan Statuta ini, "genocide" berarti beberapa perbuatan berikut ini yang
dilakukan dengan niat untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu Negara,
suku, ras atau kelompok keagamaan, seperti:
a. Membunuh Peserta kelompok
b. Menyebabkan luka badan maupun mental Peserta kelompok
c. Dengan sengaja melukai kondisi kehidupan suatu kelompok, yang diperhitungkan,
untuk merusak secara fisik baik keseluruhan ataupun sebagian;
d. Melakukan upaya-upaya pemaksaan yang diniatkan untuk mencegah kelahiran anak
dalam kelompok
e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lainnya.
Pasal 7
Kejahatan terhadap kemanusiaan
Untuk kepentingan Statuta ini, "kejahatan terhadap kemanusiaan" (crimes against humanity),
berarti beberapa perbuatan di bawah ini jika dilakukan sebagai bagian dari sebuah
penyebarluasan atau penyerangan langsung yang ditujukan terhadap penduduk sipil secara
sistematis, dengan pengetahuan penyerangan:
a. Pembunuhan;
b. Pembasmian
c. Pembudakan
d. Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa
e. Pengurungan atau penghalangan kemerdekaan fisik secara bengis yang melanggar
aturan-aturan dasar hukum internasional;
f. Penyiksaan
g. Pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, kehamilan secara paksa,
pemandulan secara paksa, atau berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya;
h. Penindasan terhadap suatu kelompok yang dikenal atau terhadap suatu kolektivitas
politik, ras, nasional, suku, kebudayaan, agama, gender, sebagaimana di jelaskan dalam
ayat 3, atau dasar-dasar lainnya yang mana secara universal tidak diizinkan di bawah
hukum internasional, dalam kaitannya dengan berbagai perbuatan menurut ayat ini
atas suatu kejahatan dalam wilayah hukum Mahkamah.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
i. Penghilangan orang secara paksa
j. Kejahatan rasial (apartheid)
k. Perbuatan tidak manusiawi lainnya yang memiliki karakter yang sama yang secara
internasional mengakibatkan penderitaan yang besar, luka serius terhadap tubuh, atau
terhadap mental , atau kesehatan fisik seseorang.
2. Untuk kepentingan ayat 1:
a. "Penyerangan . langsung yang ditujukan terhadap penduduk sipil " artinya suatu
perbuatan yang melibatkan berbagai banyak pihak sebagaimana dimaksudkan pada
ayat 1, terhadap penduduk sipil, yang dijalankan untuk atau dibantu oleh Negara atau
kebijakan organisasional untuk melakukan penyerangan sedemikian.
b. “Pembasmian” termasuk penganiayaan atau penyengsaraan yang disengaja terhadap
kondisi hidup, inter alia penghalangan untuk mendapatkan (akses) makanan dan obat-
obatan, yang dilakukan dengan perhitungan untuk merusak bagian dari populasi.
c. “Pembudakan” berarti melakukan sebagian atau seluruh kekuasaan/kekuatan yang
mengikat kepada hak atas kepemilikin terhadap seseorang, termasuk pula pelaksanaan
kekuasaan tersebut dalam upaya memperdagangkan seseorang, khususnya wanita dan
anak-anak.
d. “Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa”, berarti pemindahan tempat
secara paksa terhadap seseorang dengan jalan pengusiran atau perbuatan paksa lainnya,
dari suatu tempat dimana seseorang diperbolehkan oleh hukum untuk tinggal, tanpa
dasar-dasar yang diizinkan oleh hukum internasional.
e. “Penyiksaan” berarti penyengsaraan yang disengaja untuk menimbulkan penderitaan
ataupun sakit yang amat sangat, baik terhadap fisik maupun mental, yang dilakukan
terhadap seseorang yang berada dalam perlindungan atau yang sedang menjadi
tertuduh; penyiksaan itu tidak termasuk penderitaan atau sakit yang ditimbulkan dari
suatu kejadian insidentil atau merupakan suatu sanksi hukum.
f. “kehamilan secara paksa”, berarti pembatasan secara melawan hukum terhadap
seorang wanita untuk hamil secara paksa, dengan maksud untuk membuat komposisi
etnis dari suatu populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum internasional
lainnya. Definisi ini tidak dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi hukum
nasional berkaitan dengan kehamilan.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
g. “Penindasan”, berarti penghalang-halangan secara keji terhadap hak-hak asasi yang
bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan yang berkaitan dengan
identitas suatu kelompok atau golongan tersentu.
h. “Kejahatan apartheid” berarti perbuatan tidak manasiawi sebagaimana perbuatan-
perbuatan yang sama dengan yang dimaksud dalam ayat 1, yang dilakukan dalam
rangka pelembagaan rezim penindasan yang sistematis dan dominasi oleh sebuah
kelompok ras atau kelompok-kelompok ras dan dilakukan dengan niat untuk
melanggengkan rezim tersebut.
i. “Penghilangan orang secara paksa”, berati menangkap, menahan, menculik seseorang
oleh atau dengan kewenangan, dalam rangka mendukung atau memenuhi keinginan
Negara atau sebuah organisasi politik, yang ditindak lanjuti dengan penolakan untuk
mengakui adanya pelanggaran terhadap kemerdekaan tersebut, atau untuk menolak
memberikan informasi atas nasib maupun keadaan orang tersebut, dengan niat untuk
menjauhkan mereka dari perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu.
3. Dalam Statuta ini, dipahami bahwa terminologi “gender” adalah untuk dua jenis kelamin,
laki-laki dan perempuan, dalam konteks masyarakat. Kata “gender” tidak menunjukan arti
selain yang telah disebut diatas.
Pasal 8
Kejahatan Perang
1. Mahkamah harus memiliki yurisdiksi (kewenangan) dalam hal kejahatan-kejahatan perang
khususnya jika kejahatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari rencana atau kebijakan
atau bagian dari skala besar perintah untuk melakukan kejahatan tersebut.
2. Dalam Statuta ini, “kejahatan perang”, berarti:
(a) Merujuk kepada Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, bahwa perbuatan
melawan hak seseorang atau kepemilikan seseorang berikut ini dilindungi dibawah
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi Jenewa, yaitu:
(i) pembunuhan sengaja;
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
(ii) penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk percobaan-percobaan
biologi;
(iii) Perbuatan yang dikendaki untuk menimbulkan penderitaan yang dalam, atau
luka badan maupun kesehatan yang serius;
(iv) Perusakan secara luas dan perampasan terhadap milik seseorang, tidak
berdasarkan keperluan militer dan dilakukan secara melawan hukum dan
serampangan;
(v) Pemaksaan terhadap tawanan perang atau orang yang dilindungi lainnya untuk
melayani dalam ancaman kekuasaan musuh;
(vi) Upaya untuk menghalang-halangi yang dilakukan dengan sengaja terhadap
tawanan perang atau orang yang dilindungi yang mana mereka memiliki hak
untuk mendapatkan Mahkamah secara adil dan sewajarnya;
(vii) Deportasi secara melawan hukum atau pemindahan atau penahanan secara
melawan hukum;
(viii) Penyanderaan
(b) Pelanggaran hukum yang serius lainnya dan kebiasaan yang dilakukan dalam konflik
bersenjata international, dalam kerangka kerja hukum internasional, disebutkan
dibawah ini:
(i) Dengan sengaja melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil sebagaimana
atau terhadap individu sipil yang tidak secara langsung terlibat dalam
pertempuran;
(ii) Dengan sengaja melakukan penyerangan terhadap sasaran sipil, yang mana bukan
merupakan sasaran-sasaran militer;
(iii) Dengan sengaja melakukan penyerangan terhadap personel, instalasi-instalasi,
bangunan, unit-unit atau kendaraan yang terlibat dalam asistensi humaniter dan
misi penjagaan perdamaian sesuai piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,
sebagaimana mereka berhak untuk melindungi sipil atau obyek-obyek sipil
dibawah hukum internasional mengenai konflik bersenjata;
(iv) Dengan sengaja melancarkan sebuah serangan yang diketahui bahwa serangan
sedemikian akan menimbulkan korban jiwa secara atau cedera terhadap
penduduk sipil, atau kerusakan terhadap tempat-tempat sipil, atau
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
penyebarluasan, kerusakan berat jangka panjang terhadap lingkungan alam yang
secara tegas melampaui batas dalam kaitannya dengan upaya antisipasi
keuntungan-keuntungan militer;
(v) Penyerangan atau pembombardiran kota, desa-desa, tempat tinggal, gedung yang
tidak dilindungi dan bukan sasaran militer;
(vi) Membunuh atau melukai kombatan yang, sudah mengangkat tangan, atau sudah
tidak lagi melakukan perlawanan, sudah menyerah;
(vii) Melakukan penggunaan secara tidak semestinya terhadap bendera, bendera
gencatan senjata, tanda-tandi atau seragam militer musuh atau Perserikatan
Bangsa-Bangsa, juga tanda-tanda yang berbeda sesuai dengan konvensi Jenewa,
yang mengakibatkan kematian atau luka berat;
(viii) Pemindahan, langsung maupun tidak langsung, oleh Kekuasaan Pendudukan
(Occupying Power) terhadap sebagian penduduk sipil si Kekuasaan Pendudukan
itu sendiri kedalam wilayah yang diduduki, atau deportasi maupun pemindahan
seluruh penduduk yang tinggal didaerah yang diduduki keluar daerah mereka;
(ix) Secara sengaja melakukan penyerangan terhadap bangunan-bangunan yang
diperuntukan untuk ibadah atau agama, pendidikan, kesenian, ilmu pengetahuan,
atau kepentingan-kepentingan derma, bangunan bersejarah, rumah sakit, dan
tempat dimana orang-orang yang sakit dan terluka dikumpulkan, yang mana
mereka bukan untuk keperluan militer;
(x) Mempengaruhi orang yang dalam kekuasaan pihak lawan untuk pengudungan
(mutilation) fisik, atau untuk pengobatan, atau untuk percobaan keilmuan apapun
yang tidak dengan dalih medis, pengobatan gigi, atau pengobatan rumah sakit
terhadap seseorang, yang dilakukan diluar kepentingan orang tersebut, dan
menyebabkan kematian atau bahaya serius terhadap kesehatan orang itu;
(xi) Membunuh, atau melukai individu dari Negara musuh yang atau tentara yang
bermusuhan;
(xii) Menyatakan bahwa tidak ada tempat tinggal yang akan diberikan.
(xiii) Menghancurkan dan menyita barang milik musuh kecuali pengrusakan atau
penyitaan tersebut terpaksa dilakukan karena kepentingan atau keperluan perang;
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
(xiv) Menyatakan penghapusan, penangguhan atau tidak dapat diterima dalam suatu
Mahkamah hak-hak dan tindakan warga Negara dari pihak yang bermusuhan;
(xv) Memaksa penduduk pihak lawan untuk ambil bagian dalam operasi perang yang
ditujukan untuk melawan Negaranya sendiri, bahkan jika mereka bertugas dalam
perang sebelum permulaan perang.
(xvi) Merampas sebuah rumah, atau tempat, bahkan ketika sedang diserang
(xvii) Menggunaan racun atau senjata beracun.
(xviii) Penggunaan asphyxiating, gas beracun atau gas-gas lainnya, dan semua cairan
seperti hal itu, bahan-bahan, atau peralatan-peralatan.
(xix) Menggunakan peluru yang dengan mudah masuk dan hancur dalam tubuh
manusia, seperti peluru dengan selubung keras yang tidak seluruhnya menutupi
ujung peluru atau ujung peluru tersebut ditoreh.
(xx) Menggunakan senjata, proyektil, atau bahan dan metode–metode peperangan
yang pada dasarnya dapat menyebabkan penderitaan atau sakit yang tidak perlu,
atau secara inheren dan tidak sistematis, dalam pelanggaran hukum internasional
mengenai konflik bersenjata, yang mana senjata, proyektil peluru, dan bahan-
bahan, dan metode tersebut merupakan sesuatu yang secara komprehensif
dilarang dan termasuk dalam lampiran Statuta ini, oleh suatu amandemen
berkaitan dengan pasal-pasal ketentuan yang diatur dalam pasal 121 dan 123.
(xxi) Melakukan penghinaan terhadap martabat seseorang, khususnya penghinaan dan
perlakuan yang merendahkan; atau
(xxii) Melakukan pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa,
pemaksaan kehamilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, ayat ke 2 (f),
pemaksaan kemandulan, atau bentuk-bentuk perbuatan pelanggaran seksual
lainnya, yang juga diatur dalam Konvensi Jenewa;
(xxiii) Menggunakan penduduk sipil atau orang yang dilindungi untuk membuat agar
suatu area militer atau pasukan militer terlindung dari operasi militer;
(xxiv) Secara sengaja melakukan serangan terhadap bangunan, bahan-bahan, unit-unit
obat-obatan dan alat transportasi obat-obatan, dan personelnya yang sedang
menggunakan tanda pembeda sesuai konvensi Jenewa, sesuai dengan hukum
internasional;
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
(xxv) Dengan sengaja memanfaatkan keadaan kelaparan yang dialami sipil sebagai
metode peperangan, dengan membuat mereka sulit untuk mendapatkan
kebutuhan yang dibutuhkan mereka dalam upaya bertahan hidup (survival),
termasuk menghambat suplai kebutuhan-kebutuhan tersebut sebagaimana diatur
dalam Konvensi Jenewa;
(xxvi) Mempekerjakan atau melibatkan anak-anak dibawah umur lima belas tahun
kedalam tentara nasional atau menggunakan mereka untuk ikut serta secara aktif
dalam pertempuran.
(c) dalam hal konflik bersenjata yang terjadi tidak bersifat internasional, pelanggaran
serius terhadap pasal 3 sampai dengan pasal 4 Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949,
dimana disebutkan, beberapa perbuatan sebagai berikut yang dilakukan terhadap
orang-orang yang ikut serta secara aktif dalam pertempuran, termasuk didalamnya
Peserta tentara yang telah meletakkan senjatanya, dan mundur dari pertempuran
karena sakit, terluka, dan dihukum atau sebab-sebab lainnya :
(i) Kekerasan terhadap jiwa dan orang, khususnya segala jenis pembunuhan ,
perusakan, perlakuan yang kejam, dan penyiksaan;
(ii) Melakukan penghinaan Terhadap martabat seseorang, khususnya penghinaan
dan perlakuan yang merendahkan;
(iii) Menyandera;
(iv) Melaksanakan hukuman dan melaksanakan eksekusi tanpa keputusan
sebelumnya yang disebutkan oleh Mahkamah (a regularly constitute court),
menanggung seluruh jaminan hukum yang secara umum dikenal sebagai suatu
keharusan.
(d) Ayat 2 (c) ditujukan untuk konflik bersenjata bukan untuk suatu karakter
internasional dan oleh karena itu tidak berlaku untuk situasi gangguan dan tekanan
internal, seperti kerusuhan, isolasi dan penyebaran tindakan kekerasan atau tindakan-
tindakan lain yang sama sifatnya.
(e) Pelanggaran hukum serius lainnya dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam
konflik bersenjata bukan dari karakter internasional, dalam kerangka hukum
internasional , yang telah ada , yaitu tindakan-tindakan berikut ini:
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
(i) Secara sengaja melancarkan serangan melawan penduduk sipil misalnya atau
melawan individu sipil tidak mengambil bagian langsung dalam bagian
peperangan;
(ii) Secara sengaja melancarkan serangan terhadap bangunan, material, unit-unit
dan transportasi kesehatan, dan penggunaan pribadi dari lambang Konvensi
Jenewa yang selaras dengan hukum imternasional;
(iii) Secara sengaja melancarkan serangan terhadap orang, instalasi, material, unit-
unit atau kendaraan yang terkait dengan kegiatan kemanusiaan atau misi
perdamaian berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, selama mereka
berhak atas perlindungan yang diberikan kepada penduduk sipil atau obyek
penduduk sipil di bawah hukum internasional dari konflik bersenjata;
(iv) Secara sengaja melancarkan serangan terhadap tempat ibadah, pendidikan,
kesenian, ilmu pengetahuan atau tujuan amal, monumen bersejarah, rumah
sakit dan tempat-tempat di mana orang-orang sakit dan terluka dikumpulkan,
disediakan bukan untuk tujuan militer;
(v) Penjarahan suatu Kota atau tempat, bahkan saat dikuasai dengan penyerangan;
(vi) Melakukan pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran/prostitusi, kehamilan
secara paksa, seperti yang disebutkan pada pasal 7, ayat 2 9f), pemandulan
secara paksa, dan bentuk kekerasan seksual lainnya juga melakukan kekerasan
serius dari pasal 3 umum bagi empat Konvensi Jenewa;
(vii) Melakukan tindakan wajib militer atau mendaftar anak-anak di bawah umur 15
tahun ke dalam angkatan atau pasukan bersenjata atau mempergunakan
mereka untuk berpastisipasi aktif dalam peperangan/pertempuran;
(viii) Memerintahkan pemindahan lokasi penduduk sipil untuk alasan-alasan yang
berkaitan dengan konflik, kecuali keamanan dari penduduk sipil
mengikutsertakan atau mengharuskan alasan-alasan militer sangat dibutuhkan
(ix) Membunuh atau melukai tentara lawan secara berbahaya/curang ;
(x) Menyatakan bahwa tidak akan ada wilayah yang diberikan;
(xi) Mempengaruhi orang yang dalam kekuasaan pihak lawan untuk sasaran
pemotongan Peserta tubuh secara fisik, atau untuk pengobatan, atau untuk
percobaan keilmuan apapun yang tidak dengan dalih medis, pengobatan gigi,
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
atau pengobatan rumah sakit terhadap seseorang, yang dilakukan diluar
kepentingan orang tersebut, dan menyebabkan kematian terhadap atau bahaya
serius terhadap kesehatan orang itu.
(xii) Menghancurkan atau merampas milik pihak lawan kecuali tindakan-tindakan
tersebut di minta secara imperatif karena kebutuhan dari konflik tersebut;
(f) Ayat 2 (e) berlaku terhadap konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional dan
tidak berlaku dalam hal kerusuhan atau kekacauan internal, seperti kerusuhan,
perbuatan kekerasan pengisoliran dan sporadis yang terjadi dalam wilayah suatu
Negara ketika terjadi konflik bersenjata berkepanjangan antara pemerintah yang
berwenang dengan kelompok bersenjata yang terorganisir atau antara kelompok-
kelompok tersebut.
3. Ketentuan dalam ayat 2 (c) dan (e) mengakibatkan pemerintah harus bertanggung jawab
untuk memperbaiki hukum maupun kebijakan dalam Negara atau untuk mempertahankan
kesatuan dan integritas wilayah Negara, dalam segala bentuk yang sah (perundang-
undangan)
Pasal 9
Unsur-unsur Tindak Pidana
1. Unsur-unsur tindak pidana harus diinterprestasikan dan diaplikasikan di Mahkamah
sesuai pasal 6, 7 dan 8. Unsur-unsur tersebut harus diadopsi oleh dua pertiga dari
anggota Dewan Negara-Negara Peserta.
2. Amandemen terhadap unsur-unsur pidana tersebut dapat diajukan oleh:
(a) Negara Peserta
(b) Hakim –hakim yang diberi mandat oleh suara terbanyak
(c) Penuntut umum….
Perubahan semacam itu harus diadopsi oleh dua per tiga suara Peserta dari Dewan
Negara-Negara Peserta
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
3. Unsur dari tindak pidana dan perubahan harus konsisten dengan Statuta ini
Pasal 10
Tidak ada dalam bagian ini yang harus diartikan sebagai pembatasan atau pengurangan
dengan cara apapun yang ada atau peraturan yang berkembang dari Hukum Internasional
untuk maksud selain dari Statuta ini.
Pasal 11
Jurisdiction ration as is temporis
1. Mahkamah memilki yurisdiksi yang hanya berkenaan dengan tindak pidana yang
dilakukan setelah berlakunya Statuta ini.
2. Jika Negara menjadi Peserta setelah Statuta ini berlaku maka Mahkamah boleh
memberlakukan yurisdiksinya hanya berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan
setelah Statuta ini berlaku kecuali Negara itu telah melakukan deklarasi di bawah pasal
12 ayat 3.
Pasal 12
Persyaratan awal untuk memberlakukan yurisdiksi
1. Negara yang menjadi Peserta pada Statuta ini menerima yurisdiksi Mahkamah
berkenaan dengan tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 5.
2. Dalam kasus seperti pasal 13 ayat (a) atau (c), Mahkamah boleh memberlakukan
yurisdiksinya bila satu atau lebih Negara menjadi Peserta dari Statuta ini atau telah
menerima yurisdiksi Mahkamah sesuai dengan ayat 3:
(a) Negara dalam wilayah di mana tindakan tersebut dilakukan atau jika tindak pidana
dilakukan di atas kapal laut atau pesawat terbang yang didaftarkan di Negara
tersebut;
(b) Negara di mana seseorang dituduh melakukan tindak pidana
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
3. Apabila penerimaan dari suatu Negara yang bukan merupakan Peserta dari Statuta ini
disyaratkan dalam ayat 2, bahwa Negara boleh, dengan deklarasi menundukkan diri
sama dengan pendaftar, menerima keberlakukan dari yurisdiksi Mahkamah berkenaan
dengan tindak pidana tersebut. Negara yang menerima harus bekerja sama dengan
Mahkamah tanpa ada penundaan atau pengecualian sesuai dengan bagian 9.
Pasal 13
Keberlakuan Yurisdiksi
Mahkamah memberlakukan yurisdiksinya berkenaan dengan tindak pidana yang disebutkan
dalam pasal 5 sesuai dengan ketentuan dari Statuta ini jika:
a. Situasi di mana satu atau lebih tindak pidana telah dilakukan sebelumnya
diserahkan/diarahkan kepada penuntut oleh Negara Peserta sesuai dengan pasal 14;
b. Situasi di mana satu atau lebih tindak pidana telah dilakukan sebelumnya
diserahkan/diarahkan kepada penuntut oleh Dewan Keamanan yang bertindak
berdasarkan Bab VII dari Piagam PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA; atau
c. Penuntut berinisiatif melakukan penyidikan berkenaan dengan tindak pidana
berdasarkan pasal 15
Pasal 14
oleh Negara Peserta
1. Negara Peserta dapat mengacu kepada penuntut situasi di mana satu atau lebih tindak
pidana dalam yurisdiksi Mahkamah telah dilakukan, meminta penuntut untuk
melakukan penyidikan terhadap situasi untuk tujuan menentukan satu atau lebih orang-
orang tertentu harus dituntut oleh komisi tindak pidana tersebut.
2. Sejauh mungkin suatu penyerahan harus menjelaskan keadaan yang bersangkutan dan
dilengkapi oleh dokumentasi yang mendukung yang tersedia bagi Negara berkaitan
dengan situasi tersebut.
Pasal 15
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
Penuntut
1. Penuntut dapat berinisiatif melakukan penyidikan proprio motu berdasarkan informasi
mengenai tindak pidana di bawah yurisdiksi Mahkamah.
2. Penuntut harus menganalisa keseriusan dari informasi yang diterima. Untuk tujuan ini
dia dapat memeriksa informasi tambahan dari Negara, organ Perserikatan Bangsa-
Bangsa, organisasi antar-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, atau sumber
lain yang dapat dipercaya yang menurutnya penting, dan dapat menerima kesaksian
lisan ataupun tulisan di hadapan Mahkamah.
3. Jika Penuntut berkesimpulan bahwa ada dasar yang beralasan untuk melanjutkan
kepada tahap penyidikan, dia harus meminta kepada komite pra-peradilan sebuah
permintaan kewenangan untuk melakukan penyidikan, bersamaan dengan materi-
materi mendukung lainnya yang terkumpul. Korban dapat membuat perwakilan kepada
komite pra-peradilan, berdasarkan peraturan-peraturan mengenai tata cara dan
pembuktian.
4. Jika Komite pra-peradilan, dalam melakukan pemeriksaan dari permintaanyang ada dan
materi-materi yang mendukung, menganggap bahwa ada dasar yang beralasan untuk
melanjutkan pada tahap penyidikan, dan kasus tersebut ada dalam yurisdiksi dari
Mahkamah tersebut, komite harus memberi wewenang untuk memulai penyidikan,
tanpa mengurangi penentuan Mahkamah selanjutnya oleh Mahkamah yang berkaitan
dengan yurisdiksi dan persyaratan kasus yang dapat diterima.
5. Penolakan dari Komite Pra-Peradilan untuk memberi wewenang penyidikan tidak boleh
menghalangi presentasi dari permintaan selanjutnya yang diminta oleh oleh penuntut
berdasarkan fakta-fakta baru atau bukti-bukti baru berkaitan dengan situasi yang sama.
6. Jika setelah pemeriksaan awal sebagaimana yang disebut dalam ayat 1 dan 2, Penuntut
berkesimpulan bahwa informasi yang tersedia tidak menghasilkan dasaryang beralasan
untuk sebuah penyidikan, dia harus memberitahu mereka yang memberikan informasi.
Hal ini tidak boleh merugikan penuntut dalam menimbang informasi lebih lanjut
informasi yang masuk kepadanya berkenaan dengan situasi yang sama dalam hal
adanya fakta-fakta baru atau bukti-bukti baru.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
Pasal 16
Penundaan Penyidikan atau Penuntutan
Tidak ada penyidikan atau penuntutan yang dimulai atau dilaksanakan di bawah Statuta ini
dalam jangka waktu 12 bulan setelah Dewan Keamanan, dalam resolusi yang diadopsi di
bawah Bab VII dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah meminta Mahkamah dalam hal
itu; permintaan dapat diperbaharui oleh Dewan dalam kondisi yang sama.
Pasal 17
Masalah Penerimaan
1. Berkaitan dengan ayat 10 dari pembukaan dan pasal 1, Mahkamah harus menentukan
bahwa kasus tidak dapat diterima jika:
(a) Kasus tersebut sedang diperiksa atau dituntut/didakwa oleh Negara yang
merupakan yurisdiksi kasus tersebut, kecuali Negara tidak bersedia atau tidak
mampu melaksanakan penyidikan atau penuntutan;
(b) Kasus tersebut telah diselidiki oleh Negara yang memiliki yurisdiksi atas kasus
tersebut dan Negara telah memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan
terhadap orang tersebut, kecuali keputusan tersebut dihasilkan dari ketidaksediaan
atau ketidakmampuan dari Negara untuk melaksanakannya;
(c) Orang yang bersangkutan telah diadili untuk perbuatan yang menjadi dasar
tuntutan, dan proses peradilan oleh Mahkamah itu tidak diperbolehkan menurut
pasal 20, ayat 3;
(d) Kasus tersebut tidak cukup berat untuk mengesahkan/ membenarkan tindakan
Mahkamah selanjutnya.
2. Untuk menentukan ketidaksediaan dalam kasus-kasus tertentu, berkaitan dengan
prinsip-prinsip dari proses yang dikenal dalam hukum Internasional, Mahkamah harus
mempertimbangkan apakah satu atau lebih dari prinsip-prinsip di bawah ini, seperti
dalam prakteknya, yaitu:
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
(a) Pelaksanaan telah atau sedang dilakukan atau keputusan nasional telah dibuat untuk
tujuan perlindungan orang yang berkenaan dengan tanggung jawab kriminal yang
terdapat di dalam yurisdiksi dari Mahkamah mengacu pada pasal 5;
(b) Telah ada suatu penundaan yang tidak disahkan/dibenarkan dalam pelaksanaannya
yang di dalam situasinya adalah tidak konsisten dengan maksud untuk membawa
orang yang bersangkutan
(c) Pelaksanaan tidak telah atau tidak sedang dilaksanakan secara mandiri atau
imparsial, dan hal ini telah atau dilaksanakan dalam keadaan yang tidak konsisten
dengan tujuan/maksud untuk membawa orang yang bersangkutan.
3. Untuk menentukan ketidakmampuan dalam kasus-kasus tertentu, Mahkamah harus
mempertimbangkan apakah, karena kegagalan seluruh atau sebagian besar atau
ketidakmampuan dari sistem hukum nasionalnya, Negara tidak mampu untuk
melakukan tuduhan atau mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan dan kesaksian atau
sebaliknya tidak mampu untuk melakukan pelaksanaannya.
Pasal 18
Peraturan awal berkenaan dengan Penerimaan Kasus oleh Mahkamah
1. Ketika situasi telah mengacu pada Mahkamah berdasarkan pasal 13 (a) dan penuntut
telah menentukan bahwa akan ada dasar yang beralasan untuk memulai penyidikan,
atau penuntut mengadakan penyidikan berdarakan pasal 13 (c) dan 15, penuntut harus
memberi tahu seluruh Peserta (Negara-Negara) dan Negara-Negara yang
meperhitungkan informasi yang tersedia itu, Penuntut dapat memberitahu Negara-
Negara seperti itu dengan dasar kerahasiaan dan, dalam hal penuntut yakin perlunya
untuk melindungi orang-orang, mencegah kerusakan bukti-bukti atau mencegah
larinya/menghindarnya/bersembunyinya orang tersebut, dapat membatasi lingkup
informasi yang diberikan untuk Negara-negara.
2. Dalam jangka waktu satu bulan dari penerimaan pemberitahuan, suatu Negara dapat
menyampaikan pada Mahkamah bahwa hal tersebut sedang atau telah dilakukan
penyidikan nasionalnya atau yang lainnya dalam yurisdiksi yang bersangkutan
dengan tindakan-tindakan pidana yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
terdapat pada pasal 5 dan berkaitan dengan informasi yang diberikan dalam
pemberitahuan kepada Negara. Terhadap permintaan dari Negara tersebut, penuntut
harus menunda penyidikan Negara terhadap orang orang tersebut, kecuali Komite Pra-
Peradilan, pada permohonan penuntut, memutuskan untuk memberi wewenang untuk
melakukan penyidikan.
3. Penundaan Penuntut terhadap penyidikan Negara harus terbuka untuk ditinjau ulang
oleh penuntut enam bulan setelah tanggal penundaan atau kapan saja ketika telah ada
perubahan yang signifikan dari keadaan berdasarkan ketidaksediaan atau
ketidakmampuan Negara untuk melakukan penyidikan.
4. Negara yang bersangkutan atau penuntut dapat mengajukan/naik banding kepada
Komisi Banding melawan peraturan Komisi pra-peradilan, berdasarkan pasal 82.
Pernyataan banding dapat didengar dalam dalam dasar yang dipercepat.
5. Saat penuntut telah menunda sebuah penyidikan berdasarkan ayat 2, penuntut dapat
meminta Negara yang bersangkutan secara berkala menyampaikan kepada penuntut
mengenai perkembangan dari penyidikan dan tuntutan selanjutnya. Para Peserta
(Negara-Negara) harus mematuhi permintaan tersebut tanpa adanya penundaan.
6. Menunda persidangan oleh Komisi pra-peradilan, atau pada saat penuntut
melimpahkan penyidikan dalam pasal ini, penuntut boleh, atas dasar pengecualian,
mendapatkan kuasa dari Komisi pra-peradilan untuk mengadakan langkah-langkah
penyidikan yang diperlukan untuk tujuan mendapatkan bukti dimana dalam hal ini
adalah merupakan kesempatan yang unik untuk mendapatkan bukti penting atau ada
resiko dimana bukti tersebut mungkin tidak tersedia.
7. Negara yang mengajukan keberatan terhadap putusan oleh Komisi pra-peradilan
didalam pasal ini boleh mengajukan keberatan suatu kasus dalam persidangan menurut
pasal 19 dengan dasar ada fakta-fakta tambahan atau perubahan sesuai dengan
keadaan.
Pasal 19
Pengajuan Keberatan terhadap yurisdiksi Mahkamah atau
penerimaan kasus oleh Mahkamah
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
1. Mahkamah harus menerima kasus yang berada di bawah yurisdiksinya. Mahkamah
boleh, dengan usul pembela kepada hakim, menentukan bahwa suatu kasus bisa
diajukan ke muka Mahkamah sesuai dengan pasal 17.
2. Pengajuan keberatan terhadap pengajuan suatu kasus di muka Mahkamah dengan dasar
sesuai dengan pasal 17 atau pengajuan keberatan terhadap yurisdiksi Mahkamah dapat
diajukan oleh :
(a) Seorang tertuduh atau seseorang yang jaminan atau panggilannya menghadiri
persidangan telah diatur pada pasal 58 ;
(b) Negara yang mempunyai yurisdiksi terhadap suatu kasus, yaitu yang sedang
melakukan penyidikan atau penuntutan atau telah dilakukan penyidikan atau
memutuskan suatu kasus; atau
(c) Negara dimana penerimaan yurisdiksi diperlukan berdasarkan pasal 12.
3. Penuntut dapat mencari sebuah putusan dari Mahkamah berkenaan dengan pertanyaan
mengenai yurisdiksi atau penerimaan kasus. Dalam pelaksanaan yang berkenaan
dengan yurisdiksi atau penerimaan kasus, mereka yang telah berada dalam keadaan
yang terdapat pada pasal 13, seperti halnya korban, dapat juga memasukkan
pengamatannya pada Mahkamah.
4. Penerimaan dari sebuah kasus atau yurisdiksi dari Mahkamah dapat dikeberatan hanya
sekali oleh siapa saja atau Negara yang disebutkan dalam ayat 2 . Keberatan harus
dilakukan sebelum atau pada awal persidangan. Dalam keadaan yang dikecualikan,
Mahkamah dapat membolehkan pengajuan keberatan lebih dari sekali atau pada waktu
setelah awal persidangan. Pengajuan keberatan terhadap suatu kasus pada awal
persidangan atau segera setelah pengadilan berjalan dapat berdasarkan pasal 17, ayat
1 (c).
5. Negara yang disebutkan dalam ayat 2 (b) dan (c) harus membuat keberatan pada
kesempatan pertama.
6. Sebelum konfirmasi dari dakwaan, keberatan terhadap penerimaan kasus atau
keberatan terhadap yurisdiksi Mahkamah harus ditujukan pada Komisi Peradilan
Keputusan yang berkenaan dengan yurisdiksi atau penerimaan kasus dapat diajukan
banding kepada Komisi Banding berdasarkan pasal 82.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
7. Jika suatu keberatan dibuat oleh Negara yang disebutkan dalam ayat 2 (b) atau (c),
penuntut harus menunda penyidikan sampai saat Mahkamah membuat penentuan
berdasarkan pasal 17
8. Penundaan putusan/penilaian oleh Mahkamah, penuntut dapat mencari kewenangan
dari Mahkamah:
(a) Untuk mengejar langkah penyidikan yang disebutkan pada pasal 18, ayat 6, yang
dianggap perlu;
(b) Untuk mengambil suatu pernyataan atau kesaksian dari saksi atau melengkapi
koleksi dan pemeriksaan bukti yang telah dimulai sebelum pembuatan keberatan;
dan
(c) Bekerja sama dengan Negara yang relevan, untuk mencegah larinya/menghindarnya
orang yang bersangkutan, penuntut meminta jaminan penangkapan di bawah pasal
58.
9. Proses keberatan tidak akan mempengaruhi keabsahan dari segala tindakan yang
dilakukan oleh Jaksa Penuntut atau keputusan yang dikeluarkan/ditetapkan oleh
Mahkamah sebelum pengajuan keberatan.
10. Jika Mahkamah memutuskan bahwa suatu kasus dianggap tidak dapat diterima
menurut pasal 17, Penuntut dapat mengajukan sebuah permintaan peninjauan kembali
atas keputusan itu ketika dia sepenuhnya puas saat muncul bukti-bukti baru yang
membatalkan dasar-dasar kasus tersebut sebelumnya dianggap tidak dapat diterima
menurut pasal 17.
11. Jika Jaksa Penuntut dengan menunjuk pada hal-hal dalam pasal 17, menunda sebuah
penyelidikan, Jaksa Penuntut dapat memohon Negara yang bersangkutan memberikan
kepada Jaksa Penuntut segala keterangan mengenai proses peradilan. Keterangan
tersebut atas permohonan dari Negara yang bersangkutan akan bersifat rahasia. Jika
Jaksa Penuntut kemudian memutuskan untuk kemudian melanjutkan sebuah
penyelidikan, dia akan memberitahukan Negara tersebut bahwa penundaan dari proses
peradilan telah terjadi.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
Pasal 20
Ne bis in idem
1. Terkecuali yang disebutkan di dalam Statuta ini, tidak ada seorangpun dapat dibawa ke
Mahkamah atas tindakannya yang menjadi dasar-dasar tindak pidana yang telah
didakwakan kepadanya atau yang telah dibebaskan oleh Mahkamah.
2. Tidak ada seorangpun yang dapat diadili Oleh Mahkamah lain untuk suatu tindak pidana
yang disebutkan di dalam pasal 5 dimana orang tersebut telah dijatuhi hukuman atau
telah dibebaskan oleh Mahkamah.
3. Tidak seorangpun yang telah diadili Oleh Mahkamah lain karena tindakannya yang juga
disebutkan di dalam pasal 6,7 atau 8 akan dituntut oleh Mahkamah karena tindakannya
yang sama terkecuali jika proses peradilan di Mahkamah yang lain tersebut:
(a) Bertujuan untuk melindungi orang yang dimaksud dari pertanggungjawaban pidana
atas tindak pidana di dalam wilayah yurisdiksi dari Mahkamah tersebut; atau
(b) Tidak dilakukan secara mandiri atau tidak memihak dengan menunjuk pada norma-
norma dari peradilan yang diakui oleh hukum internasional dan dilakukan dengan
cara yang tidak konsisten dengan tujuan untuk mencapai keadilan.
Pasal 21
Penerapan Hukum
1. Mahkamah akan menerapkan:
(a) Pada awalnya, Statuta ini, unsur-unsur tindak pidana dan aturan tentang
prosedur dan pembuktiannya;
(b) Kemudian, jika pantas, perjanjian-perjanjian yang dapat diterapkan, prinsip-
prinsip dan peraturan dari hukum internasional, termasuk prinsip yang ada dari
hukum internasional tentang konflik bersenjata.
(c) Gagalnya, prinsip-prinsip umum dari hukum yang diambil oleh Mahkamah dari
hukum-hukum nasional dari system hukum dunia termasuk, jika pantas, hukum
nasional dari Negara-Negara yang pada umumnya akan menerapkan yurisdiksi
atas suatu tindak pidana, jika prinsip-prinsip tersebut tidak konsisten dengan
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
Statuta dan hukum internasional dan norma dan standar internasional yang
diakui.
2. Mahkamah dapat menerapkan prinsip-prinsip dan peraturan hukum seperti yang
dijelaskan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.
3. Penerapan dan penafsiran dari hukum di dalam pasal ini harus konsisten dengan hak
asasi internasional yang diakui, dan tidak mengandung hal-hal menentang yang
menunjuk pada jenis kelamin seperti yang dijelaskan di dalam pasal 7 ayat (3), umur,
ras, warna kulit, bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politis atau opini lainnya,
etnik atau asal usul, harta kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
BAGIAN 3
PRINSIP-PRINSIP UMUM DI DALAM HUKUM PIDANA
Pasal 22
Nullum crimen sine lege
1. Seseorang tidak dapat bertanggungjawab secara pidana berdasarkan Statuta ini kecuali
jika tindakan tersebut pada waktu dilakukan merupakan suatu tindak pidana di dalam
yurisdiksi dari Mahkamah ini.
2. Definisi dari suatu tindak pindana atas diartikan dengan sempit dan tidak akan
dijelaskan lebih lanjut dengan analogy. Jika terjadi ketidakjelasan, definsi tersebut
akan diartikan dengan lebih menguntungkan orang yang sedang diselidiki, dituntut
atau didakwa.
3. Pasal ini tidak mempengaruhi karakterisi dari tindakan yang dianggap tindak pidana
oleh hukum internasional di dalam Statuta ini.
Pasal 23
Nulla poena sine lege
Seseorang yang telah didakwa oleh Mahkamah hanya dapat dijatuhi hukuman sesua dengan
Statuta ini.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
Pasal 24
Non-retroactivity ratione personae
1. Tidak ada seorangpun bisa bertanggungjawab secara pidana berdasarkan Statuta ini
untuk suatu tindakan sebelum berlakunya Statuta ini.
2. Saat terjadinya perubahan pada hukum yang berlaku terhadap suatu kasus sebelum
keputusan akhir, hukum yang lebih menguntungkan orang yang sedang diselidiki,
dituntut atau didakwalah yang berlaku.
Pasal 25
Tanggung Jawab Pidana Secara Pribadi
1. Mahkamah mempunyai yuridiksi atas pribadi kodrati menurut Statuta ini.
2. Seseorang yang melakukan suatu kejahatan di dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah
akan secara bertanggung jawab secara pribadi dan dapat dihukum sesuai dengan
Statuta ini.
3. Sesuai dengan Statuta ini, seseorang akan menjadi bertanggung jawab secara pidana
dan dapat dihukum untuk suatu kejahatan di dalam wilayah yurisdiksi dari Mahkamah
dari orang tersebut jika:
(a) Melakukan suatu kejahatan, apakah itu sebagai individu, atau secara perbarengan
atau melalui orang lain, tanpa memandang apakah orang lain tersebut bertanggung
jawab secara pidana.
(b) Memerintahkan, mengusahakan, atau mempengaruhi dapat terjadinya suatu
kejahatan yang terjadi atau percobaan melakukannya.
(c) Bertujuan memberikan fasilitas untuk dapat terjadinya kejahatan tersebut, alat
bantu dan segala bentuk perbantuan agar dapat terjadinya atau percobaan
melakukannya, termasuk menyediakan cara untuk melakukannya.
(d) Dengan cara lain memperbantukan terjadinya atau percobaan terjadinya kejahatan
tersebut oleh suatu kelompok yang bertindak dengan tujuan yang sama.
Perbantuan semacam itu adalah dengan sengaja dan antara lain:
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
(i) Dilakukan dengan tujuan melanjutkan tindakan kejahatan atau tujuan
kejahatan dari kelompok tersebut, dimana perbuatan atau tujuan tersebut
melibatkan terjadinya kejahatan tersebut di dalam wilayah yurisdiksi
Mahkamah; atau:
(ii) Dilakukan atas niatan dari kelompok tersebut untuk melakukan kejahatan
tersebut.
(e) Untuk kejahatan genocide yang secara langsung dan terbuka mempengaruhi orang
lain untuk melakukan genocide.
(f) Percobaan melakukan suatu kejahatan dengan cara mengambil tindakan yang
berakibat berlangsungnya kejahatan tersebut dengan langkah-langkah tertentu,
tetapi kejahatan tersebut tidak terselesaikan karena hal-hal diluar kendali dari niat
orang tersebut. Namun, bendasiapa yang membatalkan niatnya untuk melanjutkan
kejahatan tersebut atau mencegah terselesaikannya kejahatan tersebut tidak dapat
dihukum berdasarkan Statuta ini untuk percobaan kejahatan tersebut, jika orang
tersebut secara penuh dan sukarela membatalkan kejahatan tersebut.
4. Tidak ada ketentuan di dalam Statuta ini yang berhubungan kepada tanggung jawab
pidana secara pribadi akan mempengaruhi tanggung jawab dari Negara-Negara Bagian
dalam hukum internasional.
Pasal 26
Perkecualian atas yurisdiksi untuk yang belum berumur 18 tahun
Mahkamah tidak mempunyai yurisdiksi untuk orang yang belum berumur 18 tahun pada saat
terjadinya suatu kejahatan yang dimaksud.
Pasal 27
Tidak Relevannya Jabatan Resmi
1. Statuta ini akan berlaku kepada setiap orang tanpa melihat perbedaan berdasarkan
jabatannya dalam pemerintahan. Terutama kedudukan pemerintahan sebagai Kepala
Negara Bagian atau Pemerintahan, Peserta dari Pemerintahan atau Parlemen,
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
Perwakilan yang dipilih atau pejabat pemerintah tidak akan mengecualikan seseorang
dari tanggung jawab pidana yang diatur dalam Statuta ini, atau akan memberikan dasar
untuk pengurangan masa hukuman.
2. Kekebalan atau peraturan prosedural khusus yang melekat pada kapasitas jabatan
seseorang, dibawah hukum nasional atau internasional, tidak akan membatasi
Mahkamah dalam melakukan yurisdiksinya terhadap orang tersebut.
Pasal 28
Tanggungjawab dari komandan atau atasan lainnya
Selain dari dasar-dasar tanggung jawab pidana lainnya sebagaimana yang diatur di dalam
Statuta ini untuk kejahatan di dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah, maka:
(a) Seorang komandan militer atau orang yang bertindak sebagai komandan militer akan
menjadi bertanggung jawab secara pidana untuk kejahatan di dalam wilayah yurisdiksi
Mahkamah yang dilakukan oleh pasukan dibawah komando dan kewenangannya, atau
otoritas dan kewenangannya sebagai akibat dari kegagalannya dalam mengendalikan
pasukannya, dimana:
(i) Komandan militer atau orang tersebut mengetahui atau melihat keadaan pada
waktu itu seharusnya mengetahui bahwa pasukannya melakukan atau mencoba
untuk melakukan suatu kejahatan; dan
(ii) Komandan militer atau orang tersebut gagal untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan sesuai dengan kekuasaannya untuk mencegah terjadinya atau
untuk melaporkannya kepada pihak-pihak yang berwenang untuk diadakan
penyelidikan dan penuntutan.
(b) Dengan memperhatikan hubungan jenjang kepangkatan yang tidak disebutkan di dalam
ayat (a), seorang atasan akan bertanggung jawab secara pidana di dalam wilayah
yurisdiksi dari Mahkamah yang dilakukan oleh bawahannya dibawah otoritas dan
kewenangannya, sebagai akibat dari kegagalannya mengendalikan bawahannya,
dimana:
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
(i) Atasan tersebut mengetahui atau secara sadar tidak menghiraukan informasi yang
dengan jelas menyatakan bahwa bawahannya telah melaksanakan atau akan
melaksanakan suatu kejahatan.
(ii) Kejahatan yang berhubungan dengan perbuatan yang dibawah tanggung jawab
dan kewenangan atasannnya; dan
(iii) Atasan tersebut gagal mengambil segala tindakan yang diangap perlu dibawah
kewenangannya untuk mencegah terjadinya atau untuk melaporkannya kepada
pihak-pihak yang berwengan untuk diadakan penyelidikan dan penuntutan.
Pasal 29
Tidak berlakunya pembatasan dalam Statuta
Kejahatan yang terjadi di dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah tidak tunduk pada batasan-
batasan Statuta apapun.
Pasal 30
Unsur-unsur Kejiwaan
1. Jika disediakan sebelumnya, sesorang akan bertanggung jawab secara pidana dan dapat
dihukum untuk suatu kejahatan di dalam wilayah yurisdiksi suatu Mahkamah hanya
jika elemen materi dilakukan dengan niatan dan pengetahuan.
2. Seseorang mempunyai niatan jika:
(a) Dalam hubungannya dengan perbuatan, orang tersebut bermaksud untuk
melakukan perbuatan.
(b) Dalam hubungannya dengan akibat, orang tersebut bermaksud untuk melakukan
suatu akibat atau sadar bahwa hal tersebut akan terjadi dalam keadaan biasa.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
3. "Pengetahuan" berarti kesadaran bahwa suatu keadaan ada atau akibat akan terjadi
dalam keadaan biasa. "Tahu" dan "Mengetahui" akan diartikan dengan sesuai.
Pasal 31
Dasar-dasar pengecualian tanggung jawab pidana
1. Selan dari dasar-dasar tanggung jawab pidana lainnya yang mengecualikan tanggung
jawab pidana sebagaimana yang diatur di dalam Statuta ini, seseorang tidak
bertanggung jawab secara pidana jika, pada saat orang tersebut melakukan perbuatan:
(a) Orang tersebut menderita penyakit kejiwaan atau kecacatan yang menghancurkan
kemampuan seseorang untuk menyadari tindakan melawan hukum atau sifat dari
perbuatannya, atau kemampuan untuk menguasai perbuatannya untuk mematuhi
persyaratan hukum.
(b) Orang tersebut di dalam keadaan keracunan, yang menghancurkan kemampuan
seseorang untuk menyadari tindakan melawan hukum atau sifat dari perbuatannya,
atau kemampuan untuk menguasai perbuatannya untuk mematuhi persyaratan
hukum, kecuali jika orang tersebut dengan suka rela menjadi meracunkan di dalam
keadaan dimana orang tersebut mengetahui atau tidak menghiraukan akibat yang
sebagai akibat dari keracunan tersebut sangat mungkin terlibat di dalam suatu
perbuatan yang berakibat suatu kejahatan di dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah.
(c) Orang tersebut bertindak secara wajar untuk melindungi dirinya atau orang lain,
atau di dalam hal kejahatan perang, benda yang penting untuk bertahan hidup dari
orang tersebut atau orang lain atau benda yang penting untuk mencapai suatu misi
militer, terhadap suatu ancaman dan pengadopsian paksaan(force) secara melawan
hukum dengan cara yang berbahaya terhadap orang tersebut atau orang lain atau
benda yang dilindungi. Bahwa orang tersebut terlibat di dalam operasi pertahanan
yang dilakukan oleh pasukan?(forces) tidak memberikan dasar yang cukup unttk
mengecualikan tanggung jawab pidana dalam butir ini.
(d) Perbuatan yang dianggap sebagai suatu kejahatan di dalam wilayah yurisdiksi
suatu Mahkamah yang diakibatkan oleh tekanan karena ancaman kematian atau
penganiyaan berat secara terus menerus atau seketika terhadap orang tersebut atau
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
orang lain, dan orang tersebut bertindak seperlunya dan sewajarnya untuk
menghindari ancaman ini, asalkan orang tersebut tidak berniat untuk
mengakibatkan bahaya melebihi yang perbuatan yang ingin dihindarinya.
Ancaman tersebut dapat:
(i) Dibuat oleh pihak lain; atau
(ii) Dibuat oleh kejadian diluar kekuasaan orang tersebut.
2. Mahkamah akan memastikan dasar-dasar penerapan pengecualian tanggung jawab
pidana sebagaimana yang diatur di dalam Statuta ini.
3. Saat persidangan , Mahkamah dapat mempertimbangkan dasar untuk mengecualikan
tanggung jawab pidana selain dari apa yang diatur di dalam ayat (1) dimana dasar
tersebut diambil dari hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur di dalam pasal 21.
Prosedur yang berhubungan pertimbangan dasar tersebut diatur di dalam Peraturan
Prosedural dan Bukti.
Pasal 32
Kesalahan fakta atau kesalahan hukum
1. Suatu kesalahan fakta akan menjadi dasar untuk mengecualikan tanggung jawab pidana
hanya jika batalkan elemen kejiwaan yang dipersyaratkan untuk suatu kejahatan.
2. Suatu kesalahan hukum dimana suatu jenis tindakan adalah suatu kejahatan di dalam
wilayah yurisdiksi dari Mahkamah tidak akan menjadi dasar untuk mengecualikan
tanggung jawab pidana. Suatu kesalahan hukum namun dapat menjadi dasar
mengecualikan tanggung jawab pidana jika membatalkan elemen kejiwaan yang
dipersyaratkan untu suatu kejahatan, atau sebagaimana yang diatur di dalam pasal 33.
Pasal 33
Perintah atasan dan petunjuk hukum
1. Bahwa suatu kejahatan di dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah telah dilakukan oleh
seseorang yang menerima perintah dari Pemerintah atau seorang atasan, baik militer
maupun sipir, tidak membebaskan orang tersebut dari tanggung jawab pidana, kecuali:
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
(a) Orang tersebut sedang dibawah kewajiban hukum untuk mematuhi perintah dari
Pemerintah atau dari atasan yang dimaksud;
(b) Oranng tersebut tidak mengetahui bahwa perintah tersebut adalah melawan
hukum; dan
(c) Perintah tersebut tidak secara jelas melawan hukum.
2. Perintah untuk genocide atau kejahatan terhadap kemanusiaan dianggap jelas melawan
hukum.
BAGIAN 4
KOMPOSISI DAN ADMINISTRASI DARI MAHKAMAH
Pasal 34
Organ dari Mahkamah
Mahkamah terdiri dari organ-organ sebagai berikut:
(a) Kepresidenan;
(b) Divisi Banding; Divisi Peradilan dan Divisi Pra-Peradilan;
(c) Kantor Penuntut Umum;
(d) Kepaniteraan
Pasal 35
Pelayanan Hakim
1. Semua hakim akan dipilih sebagai Peserta tetap dari Mahkamah dan akan bertugas
sejak pengangkatan mereka.
2. Hakim yang merupakan Peserta Kepresidenan akan bertugas secara penuh langung
setelah pengangkatan mereka.
3. Kepresidenan dapat dengan dasar beban kerja Mahkamah dan dengan konsultasi para
Pesertanya, memutuskan sewaktu-waktu sejauh mana hakim yang ada diperlukan
untuk bertugas secara penuh. Pengaturan seperti itu adalah tanpa kecurigaan terhadap
pasal 40.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
4. Pengaturan keuangan untuk hakim-hakim yang tidak dipersyaratkan untuk penugasan
penuh diatur di dalam pasal 49.
Pasal 36
Kualifikasi, nominasi dan pemilihan hakim
1. Sesuai dengan ketentuan pasal 2, akan terdapat 18 hakim Mahkamah.
2. (a) Kepresidenan, yang bertindak atas nama Mahkamah, dapat mengajukan
permohonan peningkatan jumlah hakim sebagaimana yang atur di dalam ayat (1),
dengan memberikan alasan-alasan mengapa hal tersebut dianggap diperlukan dan
pantas. Kepala Panitera akan menyebarkanluaskan proposal semacam itu ke semua
Negara Peserta.
(b) Proposal semacam itu akan kemudian dipertimbangakan pada pertemuan dari
Negara Peserta yang akan buat sesuai dengan pasal 112. Proposal tersebut akan
dipertimbangkan untuk digunakan jika disetujui oleh pertemuan dengan suara dua
per tiga dari Negara Peserta dan akan mempunyai kekuatan hukum pada saat yang
ditentuakan oleh Negara Peserta.
(c) (i) Saat proposal untuk peningkatan jumlah hakim telah digunakan menurut butir
(b), pemilihan hakim tambahan akan diselenggarakan pada sesi berikut dari
Negara Peserta sesuai dengan pasal 3-8, dan pasal 37 ayat 2;
(ii) Saat proposal untuk peningkatan jumlah hakim telah digunakan dan
mempunyai kekuatan hukum menurut butir (b) dan (c) (i), maka proposal itu
akan terbuka bagi Kepresidenan pada waktu setelah itu, jika beban kerja
Mahkamah mengizinkan, untuk mengajukan permohonan pengurangan
jumlah Peserta hakim, asalkan jumlah hakim tidak kurang dari yang diatur
dalam pasal 1. Proposal tersebut akan digunakan sesuai dengan prosedur yang
diatur di dalam ayat (a) dan (b). Dalam hal proposal tersebut digunakan,
jumlah hakim akan dikurangi pada saat masa jabatan hakim tersebut berakhir,
sampai jumlah yang diperlukan telah dicapai.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
3. (a) Hakim yang telah dipilih dari orang-orang yang mempunyai karakter moral, rasa
keadilan, dan integritas yang tinggi yang memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan
dari Negara Bagian mereka untuk penunjukkan hingga jabatan yudikatif tertinggi.
(b) Setiap calon pemilihan untuk Mahkamah akan:
(i) Sudah mempunyai kemampuan dalam prosedur dan hukum pidana, dan
pengalaman cukup yang sesuai, baik sebagai seorang hakim, penuntut umum,
advokat, atau di dalam kapasitas yang sejenis dalam persidangan pidana; atau
(ii) Sudah mempunyai kemampuan yang berhubungan dengan bidang-bidang
hukum internasional seperti hukum kemanusiaan internasional dan hukum hak
asasi manusia, dan mempunyai pengalaman yang tinggi sebagai seorang
profesional di bidang hukum yang berhubungan dengan pekerjaan yudikatif di
Mahkamah.
(c) Setiap calon untuk Mahkamah mempunyai pengetahuan yang baik dan dapat
berbahasa lebih dari satu bahasa yang digunakan di Mahkamah.
4. (a) Nominasi untuk calon pemilihan untuk Mahkamah dapat dibuat oleh Partai Negara
Bagian manapun kepada Statuta ini, dan dapat dibuat baik dengan:
(i) Prosedur yang disediakan untuk nominasi calon untuk penunjukkan ke jabatan
yudikatif tertinggi di Negara Bagian yang berkepentingan; atau
(ii) Prosedur yang disediakan untuk nominasi calon untuk Mahkamah Pengadilan
Internasional dalam Statuta dari Mahkamah tersebut. Nominasi akan
diikutsertakan dengan suatu pernyataan dengan penjelasan yang sesuai yang
menjelaskan bagaiman seorang calon dapat memenuhi persyaratan dari pasal
3.
(b) Setiap Partai Negara Bagian dapat mengajukan satu orang calon untuk pemilihan
manapun yang tidak harus merupakan warga Negara dari Partai Negara Bagian
tersebut, tetapi harus merupakan warga Negara dari salah satu Partai Negara
Bagian.
(c) Dewan Partai Negara Bagian dapat memutuskan untuk membentuk, jika diperlukan
suatu Komite Penasehat untuk pencalonan. Dalam hal ini, komposisi dan mandat
dari Komisi tersebut akan dibentuk oleh Dewan Partai Negara Bagian.
5. Untuk tujuan dari pemilihan, akan terdapat dua daftar calon:
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
Daftar A berisi nama-nama dari para calon dengan kualifikasi yang sebagaimana diatur
di dalam ayat (3) butir (b) (i); dan
Daftar B yang berisi nama-nama kandidat dengan kualifikasi yang sebagaimana diatur
di dalam ayat (3) butir (b) (ii).
Seorang calon dengan kualifikasi yang memadai untuk kedua daftar tersebut dapat
memilih daftar mana yang digunakan. Pada pemilihan pertama Mahkamah, sedikitnya
9 (sembilan) hakim akan dipilih dari daftar A dan sedikitnya 5 hakim dari daftar B.
Pemilihan susulan akan diatur sedemikian rupa untuk menjaga proporsi sesuai dari
hakim Mahkamah yang memenuhi syarat dari kedua daftar tersebut.
6. (a) Para hakim akan dipilih dengan suara rahasia pada suatu pertemuan dari Dewan
Partai Negara bagian yang dikumpulkan untuk tujuan yang diatur dalam pasal 112.
Menurut ayat (7), mereka yang dipilih keMahkamah akan terdiri dari 18 (delapan
belas) calon yang telah mendapatkan jumlah suara terbanyak dan dua per tiga
suara mayoritas dari Partai Negara Bagian yang hadir dan memilih.
(b) Dalam kejadian bahwa jumlah hakim yang cukup tidak terpilih dalam penarikan
suara pertama kali, penarikan susulan akan diselenggarakan sesuai dengan
prosedur sebagaimana disebutkan dalam butir (a) sampai jabatan yang kosong
terpenuhi.
7. Tidak boleh ada beberapa hakim yang berasal dari Negara Bagian yang sama. Seorang
yang untuk tujuan kePesertaan dari Mahkamah, dapat dianggap sebagai seorang warga
Negara dari lebih dari satu Negara Bagian, akan dianggap sebagai warga Negara dari
Negara Bagian diman orang tersebut sehari-hari menggunakan hak sipil dan politiknya.
8. (a) Partai Negara Bagian akan, dalam pemilihan hakim mempertimbangkan keperluan
di dalam kePesertaan Mahkamah untuk:
(i) Perwakilan prinsip dasar sistem hukum dunia
(ii) Perwakilan daerah yang adil; dan
(iii) Perwakilan yang adil antara hakim perempuan dan pria
(b) Partai Negara Bagian juga mempertimbangkan keperluan untuk memasukkan
hakim dengan keahlian hukum untuk bidang-bidang tertentu, termasuk, tetapi
tidak terbatas pada, kekerasan terhadap perempuan atau anak.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
9. (a) Tunduk pada ayat butir (b), hakim akan memegang jabatan selama 9 tahun dan dan,
tunduk pada butir (c) dan pasal 37 ayat (2), tidak memenuhi persyaratan untuk
pemilihan kembali.
(b) Pada pemilihan pertama, satu per tiga dari hakim yang terpilih akan dipilih diundi
untuk menjabat selama 3 (tiga) tahun; satu per tiga hakim yang terpilih akan
dipilih dengan diundi untuk untuk menjabat selama 6 (enam) tahun; dan sisanya
akan menjabat selama 9 (sembilan) tahun.
(c) Seorang hakim yang dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun menurut butir (b)
akan memenuhi syarat untuk pemilihan kembali untuk masa jabatan penuh.
10. Selain ayat 9, seorang hakim yang ditunjuk ke suatu Persidangan atau Kamar Banding
menurt pasal 39 akan terus memegang jabatan untuk menyelesaikan persidangan atau
banding yang telah dilaksanakan sebelum dari Kamar.
Pasal 37
Lowongan Yudikatif
1. Dalam keadaan adanya lowongan, suatu pemilihan akan diadakan menurut pasal 36
untuk mengisi lowongan tersebut.
2. Seorang hakim yang dipilih untuk mengisi lowongan akan menjabat untuk sisa masa
jabatan pendahulunya dan, jika masa tersebut 3 tahun atau kurang, akan memenuhi
persyaratan untuk pemilihan kembali untuk masa jabatan penuh menurut pasal 36.
Pasal 38
Kepresidenan
1. Presiden dan Wakil Presiden Pertama dan Kedua akan dipilih oleh mayoritas absolut
hakim. Mereka akan memegang jabatan selama selama 3 tahun atau sampai
berakhirnya masa jabatan mereka sebagai hakim, mana yang datang lebih dulu.
Mereka akan memenuhi persyaratan untuk pemilihan kembali satu kali.
2. Wakil Presiden Pertama akan bertindak di tempat Presiden dalam kejadian Presiden
tidak berada di tempat atau dipecat. Wakil Presiden Kedua, akan bertindak di tempat
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
Presiden dalam keadaan kedua Presiden dan Wakil Presiden Pertama tidak ada
ditempat atau dipecat.
3. Presiden bersama dengan Wakil Presiden Pertama, akan membentuk Kepresidenan,
yang akan bertanggung jawab untuk:
(a) Administrasi sesuai untuk Mahkamah, dengan perkecualian Kantor Penuntut
Umum; dan
(b) Fungsi lainnya yang diberikan kepadanya yang diatur di dalam Statuta ini.
4. Dalam membebaskan tanggung jawabnya menurut butir 3 (a), Kepresidenan akan
mengkoordinasikan dengan dan meminta persetujuan Penuntut Umum pada semua hal
yang berhubungan.
Pasal 39
Kamar-Kamar
1. Sesegera mungkin setelah pemilihan para hakim, Mahkamah akan mengatur dirinya
menjadi divisi-divisi yang diatur dalam pasal 34 ayat (b). Divisi banding akan terdiri
dari Presiden dan empat orang hakim lainnya, Divisi Peradilan tidak kurang dari enam
hakim dan Divisi Pra-Peradilan tidak kurang dari enam hakim. Penunjukkan hakim
kepada divisi-divisi akan berdasarkan sifat dari fungsi-fungsi yang akan dilaksanakan
oleh setiap divisi dan kualifikasi dan pengalaman dari para hakim yang dipilih kepada
Mahkamah, dalam cara yang setiap divisi akan berisi suatu kombinasi cocok dari
keahilian dalam bidang hukum dan prosedur dan dalam hukum internasional. Divisi
Peradilan dan Pra-Peradilan akan terdiri dari mayoritas hakim dengan pengalaman
persidangan pidana.
2. (a) Fungsi yudikatif dari Mahkamah akan diselenggarakan oleh setiap divisi oleh
Kamar.
(b) (i) Kamar Banding akan terdiri dari semua hakim di Divisi Banding;
(ii) Fungsi dari Kamar Banding akan diselenggarakan oleh tiga hakim dari Divisi
Banding;
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
(iii) Fungsi dari Kamar Pra-Peradilan akan diselenggarakan baik oleh 3 (tiga)
hakim dari Divisi Pra-Peradilan atau oleh seorang hakim tunggal dari divisi
tersebut sesuai dengan Statuta ini dan Peraturan Prosedural dan Bukti;
(c) Tidak ada di dalam ayat ini yang membatasi pembentukan berlanjut akan lebih dari
satu Kamar Peradilan atau Kamar Pra-Peradilan saat beban kerja Mahkamah akan
manajemen yang efisien mensyaratkan.
3. (a) Hakim yang ditunjuk untuk Divisi Peradilan dan Pra-Peradilan akan memegang
jabatan di divisi-divisi tersebut selama 3 (tiga) tahun, dan kemudian hingga
selesainya kasus apapun yang sudah berlanjut di divisi yang berkepentingan.
(b) Hakim yang ditunjuk ke Divisi Banding akan memegang jabatan di divisi selama
masa jabatan mereka.
4. Hakim yang ditunjuk untuk Divisi Banding akan memegang jabatan hanya di divisi
tersebut. Tidak ada di dalam pasal ini yang membatasai penugasan sementara hakim
dari Divisi Peradilan kepada Divisi Pra-Peradilan atau sebaliknya, jika Kepresidenan
mempertimbangkan bahwa managemen efisien dari beban kerja Mahkamah
mengizinkan, asalkan dibawah keadaan apapun tidak boleh seorang hakim yang
berpartisipasi di dalam fase pra-peradilan dari sebuah kasus memenuhi syarat untuk
duduk di Kamar Peradilan dari kasus tersebut.
Pasal 40
Kemandirian Hakim
1. Hakim akan mandiri dalam melakukan fungsinya.
2. Hakim tidak akan terlibat dalam suatu kegiatan yang dimungkinkan menghalangi
fungsi yudikatifnya atau mempengaruhi keyakinannya dalam kemandiriannya.
3. Hakim yang dipersyaratkan untuk memegang jabatan penuh di Mahkamah tidak akan
terlibat di dalam pekerjaan lain yang bersifat profesional.
4. Pertanyaan mengenai penerapan dari ayat (2) dan (3) akan diputuskan oleh mayoritas
absolut hakim. Pertanyaan yang melibatkan seorang hakim secara pribadi, hakim
tersebut tidak akan turut serta dalam pengambilan keputusannya.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
Pasal 41
Pengunduran dan penarikan hakim
1. Kepresidenan dapat, atas permintaan hakim, menerima pengunduran diri dari hakim
tersebut dalam melaksanakan fungsinya menurut Statuta ini, sesuai dengan Peraturan
Prosedural dan Bukti.
2. (a) Seorang hakim tidak akan ikut serta di dalam kasus apapun dimana obyetifitasnya
diragukan atas dasar apapun. Sorang hakim dapat ditarik dari suatu kasus sesuai
dengan ayat ini, jika inter alia, hakim tersebut sebelumnya terlibat dalam kasus
tersebut dengan kapasitas apapun di hadapan Mahkamah atau dalam kasus pidana
yang berhubungan pada tingkat nasional yang melibatkan orang yang sedang
diselidiki atau dituntut. Seorang hakim juga dapat ditarik dengan dasar yang telah
diatur dalam Peraturan Prosedural dan Bukti.
(b) Penuntut Umum atau orang yang sedang diselidiki atau dituntut dapat mengajukan
permohonan untuk penarikan seorang haim menurut ayat ini.
(c) Pertanyaan mengenai penarikan seorang hakim akan diputuskan oleh mayoritas
absolut hakim. Hakim yang berkepentingan akan berhak memberikan
pernyataannya mengenai masalah ini, tetapi tidak boleh ikut serta di dalam proses
pengambilan keputusan.
Pasal 42
Kantor Penuntut Umum
1. Kantor Penuntut Umum akan bertindak secara mandiri sebagai organ yang terpisah
dari Mahkamah. Kantor Penuntut Umum akan bertanggung jawab dalam menerima
penunjukkan dan informasi penting lainnya pada kejahatan-kejahatan di dalam wilayah
yurisdiksi Mahkamah, dalam memeriksanya dan dalam melakukan penyelidikan dan
penuntutan di hadapan Mahkamah. Soerang Peserta Kantor tidak akan mencari atau
bertingdak atas informasi dari sumber luar.
2. Kantor tersebut akan dipimpin oleh Penuntut Umum. Penuntut Umum akan
mempunyai kewenangan penuh atas manajemen dan administrasi dari Kanotr,
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
termasuk pegawai, fasilitas dan sumber-sumber lainnya. Penuntut Umum akan dibantu
oleh satau atau lebih Wakil Penuntut Umum, yang akan berhak untuk
menyelenggarakan kegiatan apapun yang diperlukan oleh Penuntut Umum menurut
Statuta ini. Penuntut umum dan Wakil-wakil Penuntut Umum akan terdiri dari
kewargaNegaraan yang berbeda. Mereka akan memegang jabatan secara penuh.
3. Penuntut Umum dan Wakil-wakil Penuntut Umum adalah orang dengan karakter moral
yang tinggi, sangat berkemampuan dalam dan mempunyai pengalaman praktek yang
luas dalam penuntutan atau persidangan kasus pidana. Mereka akan mempunyai
pengetahuan yang baik dan dapat berbahasa lebih dari satu bahasa yang digunakan di
Mahkamah dengan baik.
4. Penuntut Umum akan dipilih dengan suara rahasi oleh suatu mayoritas absoulut dari
Peserta Dewan Partai Negara Bagian. Wakil-wakil Penuntut Umum akan dipilih
dengan cara yang sama dari suatu daftar calon yang disediakan oleh Penuntut Umum.
Penuntut Umum akan mencalonkan tiga calon untuk setiap osisi dari Wakil Penuntut
Umum yang akan diisi. Kecuali jika ada masa jabatan yang lebih pendek diputuskan
pada saat pemilihan mereka, Penuntut Umum dan Wakil-walik Penuntut Umum akan
memegang jabatan selama 9 (sembilan) tahun dan tidak memenuhi persyaratan untuk
dipilih kembali.
5. Baik Penuntut Umum atau Wakil-wakil Penuntut Umum tidak akan terlibat di dalam
aktifitas apapun yang dimungkinkan menghalangi dingan fungsi penuntutannya atau
mempengaruhi keyakinannya dalam kemandiriannya. Mereka tidak akan terlibat di
dalam pekerjaan lain yang sifatnya profesional.
6. Kepresidenan dapat menerima pengunduran diri Penuntut Umum atau Wakil Penuntut
Umum dari suatu kasus atas permintaan mereka sendiri.
7. Baik Penuntut Umum atau Wakil Penuntut Umum tidak akan ikut serta di dalam hal-
hal dimana obyektifitas mereka mungkin akan diragukan atas dasar apapun. Mereka
dapat ditarik dari suatu kasus sesuai dengan ayat ini jika, inter alia, mereka
sebelumnya terlibat dalm kasus tersebut dalam kapasitas apapun di hadapan
Mahkamah atau di dalam kasus pidana yang berhubungan pada tingkat nasional yang
melibatkan orang yang sedang diselidiki atau dituntut.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
8. Pertanyaan mengenai penarikan Penuntut Umum dan Wakil Penuntut Umum akan
diputuskan oleh Kamar banding.
(a) Orang yang sedang diselidiki atau dituntut dapat kapan saja memohon penarikan
seorang Penuntut Umum atau Wakil Penuntut Umum dengan dasar yang diatur
dalam ayat ini;
(b) Penuntut Umum atau Wakil Penuntut Umum, selayaknya, akan berhak
memberikan pernyataannya mengenai masalah tersebut;
9. Penuntut Umum akan menunjuk penasehat dengan keahlian hukum tentang bidang
khusus, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kekerasan seksual dan jender dan
kekerasan terhadap anak-anak.
Pasal 43
Panitera
1. Panitera akan bertanggung jawab untuk aspek non-yudikatif dari administrasi dan
pelayanan Mahkamah, tanpa mengabaikan fungsi dan kewenangan dari Penuntut
Umum menurut pasal 42.
2. Panitera akan dipimpin oleh Kepala Panitera, yang akan menjadi pejabat administrasi
dari Mahkamah. Kepala Panitera akan menggunakan fungsinya dibawah kewenangan
dari Presiden Mahkamah.
3. Kepada Panitera dan Wakil Panitera adalah orang yang mempunyai karakter moral
yang tinggi, berkemampuan tinggi dan mempunyai pengetahuan yang baik dan dapat
berbahasa lebih dari satu bahasa yang digunakan di Mahkamah dengan baik.
4. Hakim akan memilih Kepala oleh mayoritas absolut dengan suara rahasia, dengan
mempertimbangkan rekomendasi apapun yang disampaikan oleh Dewan Partai Negara
Bagian. Jika diperlukan dan atas rekomendasi dari Kepala Mahkamah, hakim dapat
memilih dengan cara yang serupa, Wakil Panitera.
5. Kepala Panitera akan memegang jabatan selama 5 (lima) tahun, dan akan memenuhi
syarat untuk pemilihan kembali satu kali dan akan memegang jabatan secara penuh.
Wakil Panitera akan memegang jabatan selama 5 (lima) tahun atau masa yang lebih
singkat yang dapat diputuskan oleh mayoritas absolut para hakim, dan dapat dipilih
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
dengan dasar bahwa Wakil Panitera dapat dipanggil untuk memegang jabatan jika
diperlukan.
6. Kepala Panitera akan membentuk Unit Korban dan Saksi di dalam Panitera. Unit ini
akan menyediakan, dalam konsultasi dengan Kanor Penuntut Umum, langkah-langkah
perlindungan dan pengaturan keamanan, jasa nasehat dan bantuan memadai lainnya
untuk para saksi, korban yang datang di hadapan Mahkamah, dan mereka yang teracam
karena pernyataan yang akan diberikan oleh saksi-saksi terseubt. Unit ini akan meliputi
pegawai dengan keahlian dalam bidang trauma, termasuk trauma yang berhubngan
dengan kejahatan kekerasan seksual.
Pasal 44
Pegawai
1. Penuntut Umum dan Kepala Panitera akan menunjuk pegawai berkualifkasi yang
diperlukan untuk jabatan mereka. Dalam halnya Penuntut Umum, hal ini meliputi
penunjukkan penyelidik.
2. Dalam memperkerjakan pegawai, Penuntut Umum dan Kepala Panitera akan
memastikan standar tertinggi atas efisiensi dan integritas, dan akan memperhatikan,
mutatis mutandis, kriteria yang diatur alam pasal 36 ayat (8).
3. Kepala Panitera dengan persetujuan dari Kepresidenan dan Penuntut Umum, akan
mengajukan Peraturan Kepegawaian yang meliputi persyaratan dimana pegawai dari
Mahkamah akan ditunjuk, digaji dan dipecat. Peraturan Kepegawaian akan disetujui
oleh Majelis Negara Peserta.
4. Mahkamah dapat, dalam keadaan tertentu memperkerjakan keahlian dari pegawai
sukarela yang ditawarkan oleh Negara Peserta, organisasi antar-pemerintah atau
lembaga swadaya masyarakat untuk membantu pekerjaan organ Mahkamah yang ada.
Penuntut Umum dapat menerima tawaran demikian atas nama Kantor Penuntut Umum.
Pegawai sukarela akan dipekerjakan menurut anggaran dasar yang dibentuk oleh
Majelis Negara Peserta.
Pasal 45
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
Sumpah jabatan
Sebelum memegang kewajiban mereka menurut Statuta ini, hakim, Penuntut Umum, Wakil-
wakil Penuntut Umum, Kepala Panitera, dan Wakil Panitera masing-masing akan
melaksanakan sumpah jabatan dalam persidangan terbuka untuk menjalankan funsi mereka
masing-masing
Pasal 46
Pemecatan dari jabatan
1. Seorang hakim, Penuntut Umum, Wakil Penuntut Umum, Kepala Panitera, dan Wakil
Panitera akan dipecat dari jabatannyajika terdapat suatu keputusan yang dibuat
menurut ayat (2), dalam kasus dimana orang tersebut:
(a) Diketahui telah melakukan kelalaian yang serius atau pelanggaran serius atas
kewajibannya menurut Statuta ini, yang diatur di dalam Peraturan Prosedural
dan Bukti; atau
(b) Tidak dapat melaksanakan fungsinya menurut Statuta ini.
2. Suatu keputusan mengenai pemecatan jabatan soerang hakim, Penuntut Umum atau
Wakil Penuntut Umum menurut ayat (1) akan dibuat oleh Dewan Partai Negara Bagian
dengan suara rahasia:
(a) Dalam halnya seorang hakim, dengan dua per tiga mayoritas dari Partai Negara
Bagian atas rekomendasi yang digunakan oleh dua per tiga mayoritas hakim
lain.
(b) Dalam halnya Penuntut Umum, dengan mayoritas absoulut dari Partai Negara
Bagian;
(c) Dalam halnya Wakil Penuntut Umum, dengan mayoritas absoulut dari Partai
Negara Bagian dengan rekomendasi dari Penuntut Umum.
3. Seorang hakim, Penuntut Umum, Wakil Penuntut Umum, Kepala Panitera, dan Wakil
Panitera yang perbuatannya atau kemampuannya dalam melaksanakan fungsi
jabatannya yang dipersyaratkan menurut Statuta ini ditantang menurut pasal ini akan
mempunyai kesempatan penuh untuk memberikan dan menerima bukti-bukti dan
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
membuat proposal sesuai dengan Peraturan Prosedural dan Bukti. Orang yang
berkepentingan tersebut tidak diikut sertakan di dalam proses pertimbangan materinya.
Pasal 47
Tindakan Disipliner
Seorang hakim, Penuntut Umum, Wakil Penuntut Umum atau Wakil Panitera yang melakukan
kelalaian yang bersifat tidak serius dari yang diatur di dalam pasal 46 ayat (1) akan tunduk
pada ketentuan disipliner, sebagaimana yang diatur dengan Peraturan Prosedural dan
Pembuktian.
Pasal 48
Hak Istimewa dan kekebalan
1. Mahkamah akan menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan dalam wilayah yang
diberikan oleh setiap Negara Peserta yang diperlukan dalam memenuhi tujuannya.
2. Para hakim, Penuntut Umum, Wakil-wakil Penuntut Umum dan Kepala Panitera akan,
saat terlibat atau berhubungan dengan kegiatan Mahkamah, menikmati keuntungan dan
kekebalan yang sama dengan kepala misi-misi diplomatik dan, setelah berakhirnya
masa jabatan mereka, berlanjut mempunyai kekebalan dari proses hukum segala
bentuknya baik secara lisan maupun tulisan dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
mereka dalam kapasitas jabatannya.
3. Wakil Panitera, pegawai dari Kantor Penuntut Umum dan pegawai dari Pantera akan
menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan dan fasilitas yang diperlukan dalam
melaksanakan fungsinya, sesuai dengan perjanjian terhadap hak-hak istimewa dan
kekebalan dari Mahkamah.
4. Dewan, ahli, saksi atau siapa saja yang diperlukan untuk dihadiri di Mahkamah akan
diberikan kelakuan yang diperlukan untuk dapat berfungsinya Mahkamah, sesuai
dengan perjanjian terhadap hak-hak istimewa dan kekebalan dari Mahkamah.
5. Hak-hak Istimewa dan Kekebalan dari:
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
(a) Seorang hakim atau Penuntut Umum dapat dibebaskan oleh mayoritas absoulut
hakim.
(b) Seorang Kepala Panitera dapat dibebaskan oleh Kepresidenan.
(c) Wakil-wakil Penuntut Umum dan pegawan dari Kantor Penuntut Umum dapat
dibebaskan oleh Penuntut Umum.
(d) Wakil Panitera dan pegawai dari Panitera dapat dibebaskan oleh Kepala Panitera.
Pasal 49
Gaji, Tunjangan dan Biaya
Para hakim, Penuntut Umum, Wakil-wakil Penuntut Umum, Kepala Panitera, dan Wakil
Panitera akan menerima gaji, upah dan pengeluaran seperti yang ditentutkan oleh Dewan
Partai Negara Bagian. Gaji dan upah ini tidak akan dikurangi selama masa jabatan mereka.
Pasal 50
Bahasa resmi dan yang digunakan
1. Bahasa resmi dari Mahkamah adalah Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol.
Penilaian dari Mahkamah, baik keputusan lainnya meliputi masalah-masalah
fundamental dihadapan Mahkamah, akan diterbitkan dalam bahasa-bahasa resmi
tersebut. Kepresidenan akan, sesuai dengan kriteria yang dibentuk oleh Peraturan
Prosedural dan Bukti, memastikan keputusan mana yang dapat dianggap sebagai
mengatasi masalah fundamental untuk tujuan dari ayat ini.
2. Bahasa yang digunakan dari Mahkamah adalah bahasa Inggris dan Perancis. Peraturan
Prosedural dan Bukti akan menentukan halnya dimana bahasa resmi lainnya dapat
digunakan sebagai bahasa yang digunakan.
3. Atas permohonan oleh suatu pihak terhadap suatu persidangan atau suatu Negara
Bagian yang diperbolehkan untuk turut campur dalam suatu persidangan , Mahkamah
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
akan mengizinkan pengadopsian suatu bahasa selain Inggris atau Perancis untuk
digunakan oleh suatu pihak atau Negara Bagian, asalkan Mahkamah
mempertimbangkan perizinan tersebut cukup dibenarkan.
Pasal 51
Peraturan Prosedural dan Bukti
1. Peraturan Prosedural dan Bukti akan mempunyai kekuatan hkum saat pengadopsian
oleh dua per tiga mayoritas dari Peserta Dewan Partai Negara Bagian.
2. Amandemen terhadap Peraturan Prosedural dan Bukti dapat diajukan permohonan
oleh:
(a) Negara Peserta;
(b) Hakim yang bertindak atas nama mayoritas absolut;
(c) Penuntut Umum.
Amandemen tersebut akan mempunyai kekuatan hukum saat pengadopsian oleh dua
per tiga mayoritas dari Peserta Negara Peserta.
3. Setelah pengadopsian Peraturan Prosedural dan Bukti, dalam kejadian-kejadian
mendesak diman Peraturan tidak mengatur untuk suatu kejadian tertentu dihadapan
Mahkamah, hakim dapat, oleh dua per tiga mayoritas, membuat Peraturan tambahan
untuk diterapkan hingga diadopsi, diamandemen atau ditolak pada rapat biasa rapat
khusus dari Dewan Partai Negara Bagian.
4. Peraturan Prosedural dan Bukti, amandemen dan Peraturan tambahan akan konsisten
dengan Statuta ini. Amandemen terhadap Peraturan Prosedural dan Bukti dan
Peraturan tambahan tidak akan diterapkan secara berlaku surut kepada orang yang
sedang diselidiki atau di tuntut atau orang yang telah didakwa.
5. Dalam halnya ada pertentangan antara Statuta dan Peraturan Prosedural dan Bukti,
maka Statuta yang dipakai.
Pasal 52
Regulasi Mahkamah
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
1. Hakim akan, menurut Statuta ini dan Peraturan Prosedural dan Bukti, mengadiopsi
dengan mayoritas absolut, Regulasi dari Mahkamah yang diperlukan untuk fungsi
sehari-harinya.
2. Penuntut Umum dan Kepala Panitera akan dikonsultasikan dalam penjabaran dari
Regulasi dan adanya bentuk amandemen.
3. Regulasi dan bentuk amandemen akan mempunyai kekuatan hukum saat pengadopsian
kecuali jika diputuskan lain oleh para hakim. Segera setelah pengadopsian, mereka
akan disebarluaskan kepada Partai Negara Bagian untuk dikomentari. Jika dalam 6
(enam) bulan tidak ada keberatan dari mayoritas Partai Negara Bagian, mereka akan
mempunyai kekuatan tetap.
BAGIAN 5
PENYELIDIKAN DAN PENUNTUTAN
Pasal 53
Pelaksanaan suatu penyelidikan
1. Penuntut Umum akan, setelah memeriksa informasi yang disedikan kepadanya,
mengadakan suatu penyelidikan kecuali dia memutuskan tidak adanya dasar yang
memadai untuk melanjutkannya menurut Statuta ini. Dalam memutuskan apakah perlu
diadakan suatu penyelidikan, Penuntut Umum akan mempertimbangkan apakah:
(a) Informasi yang tersedia untuk Penuntut Umum menyediakan dasar yang memadai
untuk meyakini bahwa suatu kejahatan di dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah
telah atau sedang terjadi.
(b) Kasus tersebut pasti atau mungkin ditolak menurut pasal 17; dan
(c) Dengan melihat sifat dari kejahatannya dan kepentingan dari para korban, tidak
adanya alasan substansif untuk meyakini bahwa suatu penyelidikan tidak akan
mencapai kepentingan keadilan.
Jika Penuntut Umum menentukan bahwa tidak ada dasar yang memadai untuk
melanjutkan dan penentuan ini hanya berdasarkan ayat (c) diatas, maka dia akan
memberitahukan Kamar Pra-Peradilan.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
2. Jika, saat penyelidikan, Penuntut Umum berkesimpulan bahwa tidak ada dasar yang
memadai untuk suatu penuntutan karena:
(a) Tidak adanya dasar hukum atau fakta yang memadai untuk mengeluarkan suatu
surat perintah atau surat panggilan menurut pasal 58;
(b) Kasus akan ditolak menurut pasal 17; atau
(c) Penuntutan tidak mempunyai kepentingan keadilan, setelah melihat semua
kemungkinan, termasuk sifat dari kejahatannya, kepentingan dari para korban dan
umur dari terdakwa, dan perannya dalam kejahatan tersebut;
Penuntut Umum akan memberitahu Kamar Pra-Peradilan dan Negara Bagian yang
menunjuk pada pasal 14 atau kepada Dewan Keamanan dalam suatu kasus menurut
pasal 13, ayat (b), dari kesimpulannya dan alasan dari kesimpulannya.
3. (a) Atas permohonan Negara Bagian yang menunjuk pada pasal 14 atau Dewan
Keamanan pada pasal 13, ayat (b), Kamar Pra-Peradilan dapat meninjau kembali
keputusan dari Penuntut Umum menurut ayat (1) atau (2) untuk tidak melanjutkan
dan dapat meminta Penuntut Umum untuk mempertimbankan kembali
keputusannya.
(b) Selain itu, Kamar Pra-Peradilan dapat, atas inisiatifnya sendiri, meninjau kembali
suatu keputusan dari Penuntut Umum untuk tidak melanjutkan jika hanya
berdasarkan ayat (1) butir (c) atau ayat (2) butir (c). Dalam halnya terseubt,
keputusan dari Penuntut Umum akan berlaku hanya jika dikonfirimasikan oleh
Kamar Pra-Peradilan.
4. Penuntut Umum dapat, sewaktu-waktu mempertimbangkan kembali suatu keputusan
baik untuk melakukan suatu penyelidikan atau penuntutan berdasarkan fakta baru atau
informasi.
Pasal 54
Tanggung jawab dan kekuasaan dari Penuntut Umum yang berhubungan
dengan penyelidikan
1. Penuntut umum akan:
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
(a) Agar dapat membentuk kebenaran, meluaskan penyelidikan untuk meliputi
semua fakta dan bukti yang berhubungan dengan suatu penilaian apkah terdapat
tanggung jawab pidana menurut Statuta ini, dan dalam melaksanakanna
menyelidiki kemungkinan yang memberatkan dan meringankan.
(b) Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan efektifnya
penyelidikan dan penuntutan dari kejahatan yang terjadi di dalam wilayah
yurisdiksi dari Mahkamah, dalam dengan itu memperhatikan kemungkinan
kepentingan dan pribadi dari koraban dan saksi, termasuk umur, gender seperti
yang dijelaskan dalam pasal 7, ayat (3), kesehatan dan memperhatikan sifat dari
kejahatan, terutam yang melibatkan kejahatan seksual, kejahatan gender atau
kejahatan terhadap anak-anak; dan
(c) Menghormati hak dari orang-orang terlibat menurut Statuta ini.
2. Penuntut Umum dapat melakukan penyelidikan pada wilayah suatu Negara Peserta:
(a) Menurut ketentuan Bab 9; atau
(b) Yang diwenangkan oleh Kamar Pra-Peradilan menurut pasal 57, ayat 3(d).
3. Penuntut Umum dapat:
(a) Mengumpulkan dan memeriksa bukti-bukti;
(b) Meminta kehadiran dan menanyakan orang-orang yang diselidiki, korban dan
saksi;
(c) Mencari kerja sama dengan suatu Negara Bagian atau BUMN atau pertemuan
sesuai dengan kemampuannya atau mandatnya;
(d) Turut dalam pertemuan atau persetujuan, yang tidak bertentangan dengan Statuta
ini, yang mungkin diperlukan untuk memfasilitasikan kerjasama dengan suatu
Negara Bagian, BUMN atau orang;
(e) Menyetujui untuk tidak membuka, pada tingkat persidangan apapun, dokumen
atau infomrasi yang didapat oleh Penuntut Umum mengenai kondisi kerahasiaan
dan hanya untuk tujuan menghasilkan bukti baru, kecuali sang penyedia dari
informasi mengizinakn; dan
(f) Mengambil segala tindakan yang diperlukan atau meminta bahwa tindakan yang
diperlukan diambil atau memastikan bahwa kerahasiaan informasi, perlindungan
seseorang atau pelestarian bukti.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
Pasal 55
Hak-hak dari orang-orang selama penyelidikan
1. Dengan memperhatikan penyelidikan menurut Statua ini, seseorang:
(a) Tidak akan terpaksa untuk memberatkan dirinya atau mengakui kesalahan.
(b) Tidak akan tunduk pada bentuk-bentuk paksaan, tekanan atau ancaman,
penganiyaan atau bentuk kekejaman, tidak manusiawi atau perlakuan
merendahkan atau hukuman lainnya;
(c) Akan, jika ditanya dalam bahasa selain bahasa yang dimengerti penuh dan dapat
diucapkan oleh orang tersebut, mempunyai dan bebas dari biaya bantuan dari
penterjemah yang kompeten dan terjemahan tersebut diperlukan untuk memenuhi
persyaratan keadilan; dan
(d) Tidak akan tunduk pada penangkapan paksa atau penahanan, dan tidak akan
diambil kebebasannya kecuali dengan dasar dan menurut prosedur yang telah
dibentuk di dalam Statuta ini.
(e) Ketika adanya dasar yang diyakini bahwa sesorang telah melakukan suatu
kejahatan di dalam wilayah yurisdisi suatu Mahkamah dan orang tersebut akan
ditanyai baik oleh Penuntut Umum atau oleh pejabat nasional atas permohonan
menurut Bab 9, orang tersebut mempunyai hak-hak sebagai berikut yang akan
diberitahukan sebelum ditanyai:
(a) Diberitahu sebelum ditanyai bahwa terdapat dasar-dasar yang diyakini
bahwa dia telah melakukan suatu kejahtan di dalam yurisdiksi suatu
Mahkamah;
(b) Untuk diam, tanpa adanya keheningan tersebut menjadi dasar pertimbangan
dalam menentukan bersalah atau tidak.
(c) Untuk mendapatkan bantuan hukum atas pilihannya, atau jika orang
tersebut tidak mempunyai bantuan hukum, untuk mendapatkan bantuan
hukum yang ditunjuk untuknya, dimana untuk kepentingan keadilan
mempersyaratkan, dan tanpa biaya oleh orang tersebut jika orang tersebut
tidak dapat membiayainya; dan
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
(d) Untuk ditanyai dihadapan penasehat kecuali jika orang tersebut secara
sukarela mengabaikan haknya untuk dinasehati.
Pasal 56
Peran dari kamar pra-peradilan dalam hubungannya dengan kesempatan
penyelidikan khusus
1. (a) Jika Penuntut Umum mempertimbangkan suatu penyelidikan untuk mengajukan
suatu kesempatan langka untuk suatu pernyataan dari seorang saksi atau untuk
memeriksa, mengumpulkan atau mengkaji bukti, yang mungkin tidak tersedia
sebelumnya untuk tujuan dari persidangan , Penuntut Umum akan
memberitahukan Kamar Pra-Peradilan.
(b) Dalam hal tersebut, maka Kamar Pra-Peradilan dapat atas permohonan dari
Penuntut Umum, mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan
efisiensi dan integritas dari persidangan dan khususnya melinduhi hak dari pihak
pembela.
(c) Jika tidak diperintah lain oleh Kamar Pra-Peradilan, Penuntut Umum akan
menyedikan informasi berhubungan terhadap orang yang ditangkap atau yang
hadir karena dipanggil dalam hubungannya dengan penyelidikan menurut ayat (a),
agar di dapat didengar pendapatnya.
2. Tindakan-tindakan yang disebutkan dalam ayat (1) butir (b) dapat termasuk:
(a) Membuat rekomendasi atau perintah mengenai prosedur yang harus diikuti;
(b) Mengarahkan bahwa suatu dokumentasi persidangan dibuat;
(c) Menunjuk seorang ahli untuk membantu;
(d) Mengizinkan penasehat untuk orang yang telah ditangkap atau yang hadir di
hadapan Mahkamah karena panggilan, untuk ikut serta, atau dimana belum adanya
suatu penangkapan atau kehadiran atau penasehat yang belum ditunjuk,
penunjukkan penasehat lain untuk menghadiri dan mewakil kepentingan dari pihak
pembela;
(e) Menyebukan salah satu Pesertanya jika diperlukan, hakim lain yang tersedia dari
Pra-Peradilan atau Divisi Peradilan untuk mengawasi dan memberikan
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
rekomendasi atau perintah menurut pengumpulan dan pelestarian bukti dan
pertanyaan dari orang-orang;
(f) Mengambil tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk mengumpulkan atau
melestarikan bukti.
3. (a) Dimana seorang Penuntut Umum tidak melakukan upaya menurut pasal ini tetapi
Kamar Pra-Peradilan menilai bahwa tindakan yang diperlukan untuk melestarikan
bukti yang dianggapnya penting untuk pihak pembela di persidangan, ia akan
berkonsultasi dengan Penuntut Umum untuk menentukan apakah adanya alasan
yang cukup dari kegagalan Penuntut Umum untuk memohon upaya-upaya
tersebut. Jika atas konsultasi Kamar Pra-Peradilan menyimpulkan bahwa
kegagalan Penuntut Umum untuk memohon upaya-upaya tersebut tidak
dibenarkan, maka Kamar Pra- Peradilan dapat mengambil upaya-upaya atas
inisiatifnya sendiri.
(b) Diterimanya bukti yang dilestarikan atau dikumpulkan untuk persidangan menurut
pasal ini, akan dinilai pada persidangan menurut pasal 69 dan diberikan beban
yang ditentukan oleh Kantor Peradilan.
Pasal 57
Fungsi dan kekuasaan dari kamar pra-peradilan
1. Kecuali jika disebutkan lain dalam Statuta ini, Kamar Pra-Peradilan akan
menggunakan fungsinya menurut ketentuan dalam pasal ini.
2. (a) Perintah atau keputusan dari Kamar Pra-Peradilan yang diterbitkan menurut pasal
15,18,19,54, ayat (2) (61), ayat (7), dan (72) harus disetujui oleh mayoritas
hakimnya.
(b) Dalam kasus lainnya, seorang hakim tunggal dari Kamar Pra-Peradilan dapat
menggunakan fungsinya yang diatur di dalam Statuta ini, kecuali jika diatur di
dalam Peraturan Prosedural dan Bukti atau oleh mayoritas dari Kamar Pra-
Peradilan.
3. Selain dari fungsi lainnya menurut Statuta ini, Kamar Pra-Peradilan dapat:
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
(a) Atas permohonan Penuntut Umum, menerbitkan perintah yang mungkin
diperlukan untuk tujuan suatu penyelidikan;
(b) Atas permohonan seseorang yang telah ditangkap atau yang hadir karena
pemanggilan menurut pasal 58, atau untuk mendapatkan kejasama menurut Bab 9
jika diperlukan untuk membantu orang yang sedang menyiapkan pembelaannya.
(c) Jika diperulkan, menyediakan untuk perlindungan dan kepribadian korban dan
saksi, pelestarian bukti, perlindungan orang-orang yang telah ditangkap atau
muncul karena pemanggilan, dan perlindungan informasi keamanan nasional;
(d) Mengizinkan Penuntut Umum untuk mengambil langkah-langkah penyelidikan
khusus di dalam wilayah suatu Partai Negara Bagian tanpa mengamankan kerja
sama dari Negara Bagian terseubt menurut Bab 9 jika, jika mungkin dengan
memperhatikan pandangan dari Negara Bagian yang berkepentingan, Kamar Pra-
Peradilan telah memutuskan bahwa kasus yang oleh Negara Bagian tersebut jelas
tidak dapat melaksanakan suatu permohonan kerja sama karena tidak tersedianya
pejabat atau komponen lainnya di dalam sistem yudikatifnya untuk melaksanakan
permohonan kerjasama tersebut menurut Bab 9.
(e) Dimana suatu surat penangkapan atau pemanggilan yang telah diterbikan menurut
pasal 58, dan memperhatikan kekuatan bukti dan hak dari pihak-pihak yang
berkepentingan, yang diatur di dalam Statuta ini dan Peraturan Prosedural dan
Bukti, mencari kerjasama dari Negara Bagian menurut pasal 93, pasal 1 butir (k),
utnuk mengambil tindakan perlindungan untuk fungsi pendendaan khususnya
untuk keuntungan dari korban.
Pasal 58
Penerbitan surat penangkapan atau surat panggilan
1. Sewaktu-waktu setelah dimulainya penyelidikan, Kamara Pra-Penuntutan akan, pada
saat penerapan dari Penuntut Umum, menerbitkan surat pengankapat dari seseorang
jika, setelah memeriksa aplikasi dan bukti atau informasi lainnya yang diajukan oleh
Penuntut Umum memenuhi:
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
(a) Bahwa adanya dasar-dasar memadai untuk mempercayai bahwa seseorang telah
melakukan suatu kejahatan di dalam yurisprudensi dari Mahkamah; dan
(b) Penangkapan dari orang yang perlu dihadirkan:
(i) Memastikan hadirnya orang tersebut di persidangan.
(ii) Memastikan bahwa orang tersebut tidak menghalangi atau membahayakan
penyelidikan atau proses persidangan, atau
(iii) Jika dapat diterapkan untuk mencegah orang tersebut untuk melanjutkan
terjadinya kejahatan atau kejahatan yang berhubungan yang berada di dalam
yurisprudensi dari Mahkamah dan yang muncul dari kemungkinan yang
serupa.
2. Aplikasi dari Penuntut Umum akan berisi:
(a) Nama dari orang dan informasi lain yang dapat mengidentifikasikan.
(b) Referensi khusus terhadap kejahatan di dalam yurisdiksi dari Peradilan dimana
orang tersebut dianggap melakukan;
(c) Pernyataan singkat atas fakta-fakta yang dianggap membuktikan kejahatan
tersebut.
(d) Suatu ringkasan bukti dan informasi lainnya untuk membentuk dasar yang
memadai untuk meyakini bahwa orang tersebut melakukan kejahatan tersebut; dan
(e) Alasan mengapa Penuntut Umum menyakini bahwa penangkapan orang tersebut
diperlukan.
3. Surat Penangkapan akan berisi:
(a) Nama dari orang dan informasi lain yang dapat mengidentifikasikan;
(b) Referensi khusus terhadap kejahatan di dalam yurisdiksi dari Peradilan dimana
penangkapan orang tersebut diperlukan;
(c) Pernyataan singkat atas fakta-fakta yang dianggap membuktikan kejahatan
tersebut.
4. Surat penangkapan akan mempunyai kekuatan tetap hingga diperintahkan lain oleh
Mahkamah.
5. Dengan dasar surat penangkapan, Mahkamah dapat memintah penangkapan sementara
atau penangkapan dan penyerahan dari orang tersebut menurut Pasal 9.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
6. Penuntut Umum dapat memohon Kamar Pra-Peradilan merubah surat penangkapannya
dengan mengubah atau menambahkan kejahatan yang disebutkan di dalamnya. Kamar
Pra-Peradilan akan merubah surat tersebut jika dianggap adanya dasar yang memadai
untuk meyakini bahwa orang tersebut melakukan kejahatan yang telah dirubah atau
ditambah tersebut.
7. Sebagai alternatif dalam mencari surat penangkapan, Penuntut Umum dapat
mengajukan suatu aplikasi yang memohon bahwa Kamar Penuntut Umum menerbitkan
surat panggilan untuk seseorang agar hadir. Jika Kamar Pra-Peradilan menganggap
bahwa adanya dasar yang memadai untuk meyakini bahwa orang yang melakukan
kejahatan tersebut dan suatu pemanggilan dianggap memadai untuk memastikan
kehadirannya, maka ia akan menerbitkan surat pemanggilan, dengan atau tanpa
persyaratan yang membatasi kebebasan (selain dari penahanan) jika diatur oleh hukum
nasional, untuk orang tersebut agar hadir. Surat pemanggilan tersebut akan berisi:
(a) Nama dari orang dan informasi lain yang dapat mengidentifikasikan;
(b) Tanggal tertentu dimana orang tersebut harus hadir;
(c) Referensi khusus terhadap kejahatan di dalam yurisdiksi dari Peradilan dimana
orang tersebut dianggap melakukan; dan
(d) Pernyataan singkat atas fakta-fakta yang dianggap membuktikan kejahatan
tersebut.
Pemanggilan akan berlaku untuk orang tersebut.
Pasal 59
Proses penangkapan dalam penahanan Negara Bagian
1. Suatu Partai Negara Bagian yang telah menerima permohonan untuk penangkapan
sementara atau penangkapan dan penyerahan akan segera mengambil langkah-langkah
untuk menangkap orang yang dimaksud sesuai dengan hukumnya dan ketentuan dalam
Bab 9.
2. Suatu orang yang ditangkap akan dibawa langsung dihadapan pejabat yudikatif yang
berwenang di penahanan Negara Bagian yang akan menentukan, sesuai dengan hukum
dari Negara Bagian tersebut bahwa:
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
(a) Surat penangkapan tersebut berlaku untuk orang tersebut;
(b) Orang tersebut ditangkap menurut proses yang sesuai; dan
(c) Hak-hak dari orang tersebut dihormati.
3. Orang yang ditangkap akan mempunyai hak untuk mengajukan kepada pejabat yang
berwenang dari penahanan Negara Bagian pembebasan sementara selama penyerahan.
4. Dalam mencapai suatu keputusan mengenai bentuk aplikasi tersebut, pejabat yang
berwenang dari penahanan Negara Bagian akan mempertimbangkan apakah, melihat
sifat dari kejahatan, adanya kemungkinan mendesak dan khusus untuk membenarkan
pembebasan sementara dan apakah diperlukan bentuk perlindungan untuk memastikan
bahwa penahanan Negara Bagian dapat memenhi kewajibannya untuk menyerahkan
orang tersebut ke Mahkamah. Tidak akan terbuka bagi pejabat berwenang dari
penahanan Negara Bagian untuk mempertimbankan apakah surat penangkapan
diterbitkan sesuai dengan pasal 58 ayat (1) butir (a) dan (b).
5. Kamar Pra-Peradilan akan diberitahu mengenai permohonan pembebasan sementara
dan akan memberikan rekomendasi kepada pejabat berwenang dari penahanan Negara
Bagian. Pejabat berwenang dari penahanan Negara Bagian akan memberikan
pertimbangan penuh atas rekomendasi tersebut, termasuk rekomendasi atas langka-
langkah untuk mencegah pelarian dari penjara sebelum memenuhi keputusannya.
Pasal 60
Acara Pemeriksaan Pendahuluan di Depan Mahkamah
1. Saat penyerahan dari orang tersebut kepada Mahkamah atau hadirnya orang tersebut
dihadapan Mahkamah secara sukarela atau karena panggilan, Kamar Pra Peradilan
akan menganggap bahwa orang tersebut telah diberitahu mengenai kejahatan yang dia
dianggap telah melakukan, dan adalah haknya menurut Statua ini, termasuk hak untuk
mengajukan pembebasan sementara hingga persidangan.
2. Seorang yang tunduk pada surat pengangkapan dapat mengajukan pembebasan
sementara hingga persidangan. Jika Kamar Pra-Peradilan menganggap bahwa kondisi
yang diatur dalam pasal 58 ayat (1) terpenuhi, orang tersebut akan terus ditahan. Jika
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
tidak terpenuhi, maka Kamar Pra-Peradilan akan membebaskan orang tersebut, dengan
atau tanpa persyaratan.
3. Kamar Pra-Peradilan akan secara berlanjut melihat kembali keputusannya mengenai
pembebasan atau penahanan sesorang, dan dapat pada waktu apapun atas permohonan
dari Penuntut Umum atau orang tersebut. Atas peninjauan kembali, ia dapat merubah
keputusannya mejadi penahanan, pembebasan atau persyaratan pembebasan, jika
diperlukan.
4. Kamar Pra-Peradilan akan memastikan bahwa seseorang tidak ditahan untuk masa
waktu yang tidak masuk akal sebelum persidangan karena alasan keterlambatan yang
tidak dapat diterima oleh Penuntut Umum. Jika keterlambatan terjadi, Pengdilan akan
mempertimbangkan membebaskan orang tersebut, dengan atau tanpa persyaratan.
5. Jika diperlukan Kamar Pra-Peradilan dapat menerbiktan suatu surat penahanan untuk
memastikan keberadaan orang tersebut yang telah dibebaskan.
Pasal 61
Pemastian penuntutan dihadapan persidangan
1. Tunduk pada ketentuan dari ayat (2), dalam waktu yang memadai setelah penyerahan
orang tersebut atau hadirnya secara sukarea di hadapan Mahkamah, Kamar Pra-
Peradilan akan mengadakan suatu pemeriksaan untuk memastikan bahwa tuntutan
yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk persidangan. Pemeriksaan tersebut akan
diadakan dihadapan Penuntut Umum dan orang yang dituntut, juga penasehatnya.
2. Kamar Pra-Peradilan dapat, atas permohonan dari Penuntut Umum atau atas mosinya
sendiri, mengadakan suatu pemeriksaan dalam ketidakhadirannya orang yang dituntut
untuk memastikan tuntutan yang akan digunakan oleh Penuntut Umum untuk
Persidangan saat orang tersebut telah:
(a) Mengabaikan haknya untuk hadir; atau
(b) Melarikan diri atau tidak dapat ditemukan dan semua langkah yang memadai telah
dilaksanakan untuk menjamin kehadirannya dihadapan Mahkamah dan untuk
memberitahukan orang yang dituntut dan sebuah pemeriksaan untuk memastikan
bahwa tuntutan tersebut akan tetap berlaku.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
Dalam halnya itu terjadi, seseorang yang akan diwakilkan oleh penasehat dimana
Kamar Pra-Peradilan menentukan bahwa adalah untuk kepentingan keadilan.
3. Dalam waktu yang cukup sebelum pemeriksaan, orang tersebut:
(a) Diberi salinan dokumen yang berisi tuduhan-tuduhan di mana Jaksa Penuntut
bermaksud untuk membawa orang tersebut ke depan Mahkamah; dan
(b) Mendapat informasi tentang bukti dimana Jaksa Penuntut bermaksud untuk
menggunakannya dalam pemeriksaan
Kamar Pra-Peradilan dapat mengeluarkan perintah berkenaan dengan pengungkapan
informasi untuk keperluan pemeriksaan.
4. Sebelum pemeriksaan, Jaksa Penuntut dapat meneruskan penyelidikan dan dapat
merubah atau menarik suatu tuduhan. Orang tersebut harus diberi penjelasan yang
masuk akal sebelum pemeriksaan mengenai suatu amendemen atau penarikan tuduhan.
Dalam hal penarikan tuduhan, Jaksa Penuntut harus memberitahu Kamar Pra-Peradilan
mengenai alasan-alasan mengenai penarikan tersebut.
5. Dalam pemeriksaan, Jaksa Penuntut mendukung setiap tuduhan dengan bukti yang
cukup untuk menetapkan alasan yang kuat untuk percaya bahwa orang tersebut telah
melakukan kejahatan yang dituduhkan. Jaksa Penuntut dapat mengandalkan diri pada
bukti Dokumen atau ikhtisar dan tidak perlu memanggil para saksi yang diharapkan
untuk memberi kesaksian
6. Dalam pemeriksaan, orang tersebut dapat:
(a) Mengajukan Keberatan terhadap tuduhan:
(b) Menantang bukti yang dimukakan oleh Jaksa Penuntut; dan
(c) Menyampaikan Bukti.
7. Kamar Pra-Peradilan atas dasar pemeriksaan harus menentukan apakah bukti yang
cukup untuk menetapkan dasar yang kuat untuk percaya bahwa orang tersebut telah
melakukan setiap kejahatan yang dituduhkan. Berdasarkan ketentuannya, Kamar Pra-
Peradilan harus:
(a) Menegaskan tuduhan-tuduhan itu dalam kaitan mana pihaknya telah
menentukan bahwa ada bukti cukup, dan mengajukan orang tersebut ke Kamar
Pengadilan untuk diadili atas tuduhan sebagaimana ditegaskan;
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
(b) Menolak menegaskan tuduhan-tuduhan dalam kaitan dimana pihaknya telah
menentukan bahwa tidak ada bukti yang cukup;
(c) Menunda pemeriksaan dan minta Jaksa Penuntut untuk mempertimbangkan :
i) Diberikannya bukti lebih lanjut atau menegaskan penyelidikan lebih
lanjut berkenaan dengan suatu tuduhan tertentu; atau
ii) Merubah tuduhan sebab bukti yang diajukan tampak menetapkan suatu
kejahatan lain dalam Jurisdiksi Mahkamah.
8. Apabila Kamar Pra-Peradilan menolak untuk menegaskan suatu tuduhan, Jaksa
Penuntut ditidak dihalangi untuk kemudian meminta konfirmasi kalau permintaan itu
didukung oleh bukti tambahan.
9. Setelah tuduhan-tuduhan ditegaskan dan sebelum persidangan dimulai, Jaksa Penuntut,
dengan ijin Kamar Pra-Peradilan dan setelah memberitahu tertuduh, dapat merubah
tuduhan itu. Kalau Jaksa Penuntut berusaha menambahkan tutduhan tambahan atau
menggantinya dengan tuduhan yang lebih serius, suatu pemeriksaan berdasarkan pasal
ini untuk menegaskan tuduhan-tuduhan tersebut harus diadakan. Setelah dimulainya
persidangan, Jaksa Penuntut, dengan seijin Kamar Pengadilan, dapat menarik tuduhan.
10. Setiap surat penahanan yang dikeluarkan sebelumnya harus tidak berlaku lagi berkenan
dengan setiap tuduhan yang belum ditegaskan oleh kamar Pra Peradailan atau yang
telah ditarik oleh Jaksa Penuntut.
11. Setelah tuduhan ditegaskan sesuai dengan pasal ini, Kepresidenan akan mengangkat
suatu Kamar Pengadilan yang, tunduk pada ayat 8 dan pada pasal 64, ayat 4, harus
bertanggung jawab atas jalannya proses perkara selanjutnya dan dapat melaksanakan
fungsi dari Kamar Pra-Peradilan yang relevan dan mampu untuk menerapkannya
dalam proses perkara ini.
Pasal 62
Tempat Sidang Pengadilan
Jika tidak diatur sebelumnya, maka tempat persidangan akan diselenggarkan di tempat
kedudukan Mahkamah.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
Pasal 63
Persidangan Dengan Kehadiran Tertuduh
1. Tertuduh harus hadir selama persidangan Mahkamah.
2. Kalau tertuduh, yang hadir di depan Mahkamah, terus mengacaukan sidang, Kamar
Pengadilan dapatmemindahkan tertuduh dan membuat ketentuan bagi tertuduh untuk
mematuhi persidangan dan memberi instruksi kepada penasehat hukum dari luar ruang
pengadilan, lewat penggunaan teknologi komunikasi, kalau perlu. Tindakan tersebut
diambil hanya dalam keadaan-keadaan luar biasa setelah alternatif-alternatif yang
masuk akal lainnya terbukti tidak mencukupi, hanya untuk jangka waktu tertentu yang
sangat dibutuhkan.
Pasal 64
Fungsi dan kekatan dari kamar peradilan
1. Fungsi dan kekuatan dari Kamar Peradilan yang diatur di dalam pasal ini akan
diterapkan sesuai dengan Statuta ini dan Peraturan Prosedural dan Bukti.
2. Kamar Peradilan akan memastikan bahwa suatu persidangan berlangsung secara adil
dan cepat dan dilakukan dengan menghormati hak-hak dari terdakwa dan melindungi
memperhatikan perlindungan para korban dan para saksi.
3. Dalam hal penunjukkan atas kasus Mahkamah sesuai dengan pengaturan dalam Statuta
ini, Kamar Peradilan yang ditunjuk untuk menangani kasus tersebut akan:
(a) Berhubungan dengan pihak-pihak dan menggunakan langkah-langkah yang
diperlukan untuk memfasilitasi proses persidangan yang adil dan cepat.
(b) Memastikan bahasa yang akan digunakan dalam persidangan tersebut; dan
(c) Tunduk pada segala ketentuan yang berhubungan di dalam Statuta ini,
memberikan keterangan atas dokumen atau informasi yang sebelumnya tidak
terbuka untuk umum jauh sebelum pelaksanaan persidangan agar dapat
mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk keperluan persidangan .
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
4. Kamar Peradilan dapat, jika diperlukan untuk fungsinya agar dapat efektif dan adil,
memberikan petunjuk-petunjuk awal kepada Kamar Pra-Peradilan atau, jika
diperlukan, hakim lain dari Divisi Pra-Peradilan.
5. Atas pemberitahuan kepada pihak-pihak, Kamar Peradilan dapat, jika diperlukan,
penggabungan atau pemisahan dalam hal tuntutan terhadap lebih dari satu orang yang
didakwa.
6. Dalam melaksanakan fungsinya sebelum persidangan atau selama proses persidangan,
dapat jika diperlukan:
(a) Melakukan segala fungsinya dari Kamar Pra-Peradilan sesuai dengan yang diatur
di dalam pasal 61 ayat (11);
(b) Mendatangkan kehadiran dan pernyataan dari para saksi dan produksi dokumen
dan segala bukti-bukti dengan cara, jika diperlukan bantuan dari Negara-Neara
Bagian sebagaimana hal yang diatur di dalam Statuta ini;
(c) Menyediakan perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia.
(d) Memerintahkan produksi bukti-bukti ditambah dengan yang sudah dikumpulkan
sebelum persidangan atau yang digunakan selama persidangan oleh para pihak;
(e) Menyediakan perlindungan bagi para terdakwa, para saksi, dan para korban; dan
(f) Memberikan keputusan mengenai hal-hal lain yang berhubungan.
7. Persidangan harus terbuka untuk umum. Namun demikian, majelis hakim dapat
menetukan keadaan-keadaan khusus yang menyebabkan persidangan-persidangan
tertentu tertutup untuk umum dengan tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam Pasal
68, atau untuk menjaga kerahasiaan atau informasi sensitif yang diajukan sebagai
bukti.
8. (a) Pada permulaan persidangan, Majelis Hakim harus membacakan tuntutan-
tuntutan yang telah dikonfirmasikan oleh Majelis PraMahkamah kepada terdakwa.
Majelis Hakim harus meyakinkan bahwa terdakwa memahami esensi dari tuntutan-
tuntutan yang diajukan. Hal ini harus memberikan terdakwa kesempatan untuk
mengakui kesalahannya sesuai dengan Pasal 65 atau untuk menyatakan diri tidak
bersalah.
(b) Dalam persidangan, Hakim Ketua dapat memberikan rahan-arahan terhadap
pelaksanaan persidangan, termasuk memastikan bahwa persidangan tersebut
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
dilaksanakan dengan cara-cara yang adil dan tidak memihak. Dalam hal tiap arahan
yang diberikan oleh Hakim Ketua, para pihak dapat menyerahkan bukti sesuai
dengan ketentuan-ketentuan Statuta ini.
9. Majelis Hakim antara lain harus memiliki kekuasaan atas suatu permohonan sari
sesuatu pihak atau atas mosinya sendiri untuk:
(a) Menentukan relevansi atau dapat diterimanya bukti; dan
(b) Mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk memelihara ketertiban
dalam pelaksanaan dengar pendapat.
10. Majelis Hakim harus memastikan dibuatnya suatu catatan yang lengkap mengenai
jalannya persidangan, yang dengan tepat menggambarkan jalannya persidangan itu,
dan bahwa catatan tersebut disimpan dan dijaga oleh Panitera.
Pasal 65
Persidangan atas suatu pernyataan bersalah
1. Dalam hal terdakwa mengajukan pernyataan bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal
64 ayat 8 (a), Majelis Hakim harus menentukan apakah:
(a) Terdakwa memahami esensi dan konsekuensi dari pernyataan bersalahnya;
(b) Pernyataan tersebut diajukan secara sukarela oleh terdakwa setelah melakukan
konsultasi secukupnya dengan tim pembela; dan
(c) Pernyataan bersalah tersebut didukung oleh fakta-fakta dalam kasus
bersangkutan yang terdapat dalam:
(i) Tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh Penuntut dan diakui oleh terdakwa;
(ii) Berbagai materi yang ditampilkan oleh Penuntut yang melengkapi
tuntutan-tuntutan bersangkutan yang telah diterima oleh terdakwa; dan
(iii) Berbagai bukti lainnya, seperti pernyataan para saksi, yang ditampilkan
baik oleh Penuntut maupun terdakwa.
2. Dalam hal Majelis Hakim berpendapat bahwa berbagai hal sebagaimana diatur dalam
ayat 1 telah dipenuhi, maka Majelis hakim harus menentukan bahwa pernyataan
bersalah tersebut, bersama-sama dengan berbagai bukti tambahan yang ditampilkan,
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
telah memberikan semua fakta-fakta esensial yang diperlukan untuk membuktikan
kejahatan yang terkait dengan pernyataan bersalah itu, dan dapat memutuskan bahwa
terdakwa bersalah atas kejahatan tersebut.
3. Dalam hal Majelis Hakim berpendapat bahwa berbagai hal sebagaimana diatur dalam
ayat 1 belum dipenuhi, maka Majelis Hakim harus menentukan bahwa pernyataan
bersalah tersebut belum diajukan, untuk kemudian memerintahkan persidangan untuk
dilanjutkan melalui prosedur-prosedur persidangan biasa yang diatur dalam Statuta ini
dan dapat melimpahkan perkara bersangkutan kepada Majelis Hakim lainnya.
4. Dalam hal Majelis Hakim berpendapat bahwa presentasi fakta-fakta yang lebih
lengkap dari suatu perkara diperlukan untuk kepentingan keadilan, terutama untuk
kepentingan-kepentingan korban, Majelis Hakim dapat:
(a) Meminta Penuntut untuk menampilkan bukti tambahan, termasuk pernyataan
para saksi; atau
(b) Memerintahkan untuk melanjutkan persidangan melalui prosedur-prosedur
persidangan biasa yang diatur dalam Statuta ini, dalam mana Majelis hakim
harus memnentukan bahwa pernyataan bersalah dianggap belum diajukan dan
dapat melimpahkan perkara bersangkutan kepada Majelis Hakim lainnya.
5. Semua diskusi antara Penuntut dengan pembela mengenai modifikasi terhadap
tuntutan-tuntutan, pernyataan bersalah atau pidana yang akan dikenakan tidak boleh
mengikat Mahkamah.
Pasal 66
Praduga Tak Bersalah
1. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di depan Mahkamah
sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Tanggung jawab berada di tangan Penuntut untuk membuktikan kesalahan dari
terdakwa.
3. Untuk menjatuhkan pidana atas terdakwa, Mahkamah harus yakin mengenai kesalahan
terdakwa di atas keraguan yang masuk akal.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
Pasal 67
Hak-hak terdakwa
1. Dalam penentuan segala tuntutan, terdakwa berhak atas suatu dengar pendapat umum,
yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dalam Statuta ini, atas suatu dengar
pendapat yang adil dan dilaksanakan secara penuh, dan jaminan-jaminan minimal
berikut ini, dalam kesamaan yang penuh:
(a) Untuk mendapatkan pemberitahuan sesegera mungkin secara terperinci
mengenai esensi, sebab, dan isi tuntutan, dengan bahasa yang dipahami dan
dapat dipergunakan dengan baik oleh terdakwa;
(b) Untuk memiliki waktu dan fasilitas-fasilitas yang memadai bagi penyiapan
pembelaan dan untuk berkomunikasi secara bebas dengan penasihat hukum
yang dipilih sendiri dan dipercayai oleh terdakwa;
(c) Untuk disidangkan tanpa adanya penundaan yang tidak dapat dibenarkan;
(d) Terkait dengan Pasal 63 ayat 2, untuk tampil dalam persidangan, untuk
melakukan pembelaan sendiri atau dengan bantuan hukum yang dipilih sendiri
oleh terdakwa, untuk diberitahu, apabila terdakwa tidak memiliki bantuan
hukum, mengenai hak ini dan mendapatkan bantuan hukum yang ditunjuk oleh
Mahkamah dalam tiap-tiap perkara di mana kepentingan keadilan sangat
diperlukan, dan tanpa pembebanan biaya apabila terdakwa tidak memiliki
sarana-sarana yang memadai untuk membayarnya;
(e) Untuk memeriksa, atau telah memeriksa, para saksi yang memberatkannya dan
untuk mendapatkan hadirin dan pemeriksaan para saksi yang meringankannya
dalam kondisi-kondisi yang sama sebagaimana para saksi yang
memberatkannya. Terdakwa juga berhak untuk mengajukan pembelaan-
pembelaan dan menampilkan bukti-bukti lain yang dapat diterima menurut
Statuta ini;
(f) Untuk mendapatkan, tanpa pembebanan biaya apapun, bantuan dari seorang
penerjemah yang kompeten dan penerjemahan yang sedemikian yang
diperlukan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan keadilan, apabila ada
persidangan-persidangan atau dokumen-dokumen yang ditampilkan kepada
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
Mahkamah yang tidak menggunakan bahasa yang dapat dipahami dan
dipergunakan dengan baik oleh terdakwa;
(g) Untuk tidak dipaksa mengajukan kesaksian atau mengaku bersalah dan untuk
diam, yang mana tanpa berdiam itu dapat menjadi pertimbangan dalam
penentuan bersalah atau tidak bersalah;
(h) Untuk membuat pernyataan yang tidak berada di bawah sumpah baik lisan
maupun tertulis dalam pembelaan-pembelaannya; dan
(i) Untuk tidak dibebankan atasnya pembalikan apapun dari beban pembuktian
atau tanggungjawab penyangkalan.
2. Sebagai tambahan terhadap tiap-tiap pengungkapan lainnya yang dimungkinkan oleh
Statuta ini, Penuntut harus sesegera mungkin mengungkapkan kepada pembela bukti
yang dimilikinya atau berada dalam kekuasaannya yang diyakininya menunjukkan atau
cenderung untuk menunjukkan tidak bersalahnya terdakwa, atau mengurangi kesalahan
terdakwa, atau yang kemungkinan dapat mempengaruhi bukti penuntutan. Dalam hal
terjadi keraguan dalam penerapan ayat ini, Mahkamah yang akan memutuskan.
Pasal 68
Perlindungan para korban dan para saksi dan
partisipasi mereka dalam persidangan
1. Mahkamah harus mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk melindungi
keamanan, kesehatan fisik dan psikis, harkat dan martabat dan privasi para korban dan
para saksi. Dalam melakukan hal ini, Mahkamah harus memperhatikan seluruh faktor
yang relevan, termasuk umur, jenis kelamin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7
ayat 3, dan kesehatan, dan esensi dari kejahatan, terutama, akan tetapi tidak terbatas
untuk, di mana kejahatan tersebut menyangkut masalah sekual atau kekerasan terhadap
gender atau kejahatan terhadap anak. Penuntut harus memberikan perlakuan yang
khusus selama proses penyidikan dan penuntutan bagi kejahatan-kejahatan tersebut.
Perlakuan tersebut tidak boleh melanggar dan bertentangan dengan hak-hak terdakwa
serta asas peradilan yang adil.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
2. Sebagai penyimpangan dari asas peradilan yang terbuka seperti yang dikemukakan
pada pasal 67, Kamar-kamar Mahkamah, guna melindungi korban serta para saksi atau
terdakwa, melakukan proses sidang dengan bantuan kamera atau memperlihatkan
bukti-bukti dengan menggunakan bantuan alat elektronik atau alat-alat khusus lainnya.
Khususnya, hal tersebut dapat diberlakukan pada korban kekerasan seksual atau pada
kasus dimana yang menjadi korban pada kasus tersebut adalah anak dibawah umur
ataupun saksi, kecuali ditentukan lain oleh Mahkamah, dengan mempertimbangkan
segala aspek, khususnya sudut pandang dari korban maupun saksi.
3. Pada kasus di mana terdapat kepentingan dari korban yang terkait, Mahkamah harus
meminta pandangan serta pertimbangan mereka untuk dihadirkan dan di
pertimbangkan pada tahap proses persidangan Pandangan dan pertimbangan yang
dimaksud dapat diwakilkan oleh Kuasa Hukum dari korban apabila Mahkamah
memandang perlu, dengan merujuk pada Aturan Prosedur dan Alat Bukti.
4. Unit Korban dan Saksi dapat memberikan saran kepada Penuntut Umum dan
Mahkamah pada perlindungan, keamanan, konsultasi dan asistensi seperti yang
disebutkan dalam pasal 43 ayat 6.
5. Di mana pengungkapan alat bukti atau informasi sesuai dengan Statuta ini dinilai dapat
membahayakan keselamatan saksi atau keluarganya, Penuntut Umum dapat, untuk
keperluan proses perkara yang dilakukan sebelum dimulainya persidangan, dapat
menahan alat bukti atau informasi tersebut dan memasukkannya dalam bentuk
ringkasannya saja. Tindakan tersebut dilakukan dengan tidak melanggar hak-hak
terdakwa untuk mendapatkan persidangan yang adil.
6. Negara dapat meminta tindakan-tindakan tertentu guna melindungi alat-alat Negara
ataupun agen-agennya serta perlindungan terhadap informasi rahasia maupun
informasi yang bersifat sensitif.
Pasal 69
Alat Bukti
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
1. Sebelum memberikan kesaksisan, tiap saksi harus, dengan merujuk pada Aturan
mengenai Prosedur dan Alat Bukti, bersumpah untuk memberikan kesaksiannya
sejujur-jujurnya.
2. Kesaksian dari seorang saksi dalam Mahkamah tidak dapat diwakilkan, kecuali dengan
pengecualian seperti yang disebutkan dalam pasal 68 atau dalam Aturan mengenai
Prosedur dan Alat Bukti. Mahkamah juga dapat mengizinkan kesaksian secara lisan
atau yang direkam dengan menggunakan teknologi audio atau video, maupun diajukan
dokumen atau transkripsi tertulis, dengan merujuk pada peraturan yang ada dalam
Statuta ini serta pada Aturan mengenai Prosedur dan Alat Bukti. Tindakan ini tidak
menghilangkan hak-hak terdakwa serta hak untuk mendapatkan persidangan yang adil.
3. Para pihak dapat mengajukan alat bukti yang relevan dengan kasusnya, sesuai dengan
pasal 64. Mahkamah memiliki wewenang untuk meminta semua alat bukti yang di
ajukan guna memastikan kebenaran.
4. Mahkamah dapat memutuskan bahwa suatu alat bukti dinilai memiliki relevansi atau
dapat diterima, dengan pertimbangan, inter alia, nilai probative dari alat bukti tersebut
serta segala pertimbangan lainnya bahwa alat bukti tersebut dapat mendukung
persidangan yang adil atau penilaian yang adil atas kesaksian seorang saksi, dengan
melihat Aturan mengenai Prosedur dan Alat Bukti.
5. Mahkamah harus menghargai dan observe privilages atas kerahasiaan seperti yang
diatur dalam Aturan mengenai Prosedur dan Alat Bukti.
6. Mahkamah tidak harus membuktikan sesuatu yang telah dianggap umum akan tetapi
dapat dicatat sebagai keterangan.
7. Alat bukti yang diperoleh dengan jalan melanggar aturan-aturan yang ada dalam
Statuta ini atau hak asasi manusia yang telah diakui secara internasional tidak dapat
dipergunakan jika:
a. Pelanggaran tersebut menimbulkan keraguan atas keabsahan dari alat bukti
tersebut, atau
b. Kesaksian dari alat bukti tersebut dapat bertentangan dengan dan merusak
integritas dari proses peradilan.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
8. Pada saat memutus relevansi atau menerima suatu alat bukti yang diperoleh oleh
Negara, Mahkamah dapat tidak melihat aturan-aturan dari hukum nasional Negara
tersebut.
Pasal 70
Pelanggaran terhadap Administrasi Mahkamah
1. Mahkamah memiliki jurisdiksi atas pelanggaran-pelanggaran berikut ini terhadap
Administrasi Mahkamah apabila dilakukan secara sengaja:
(a) Memberi kesaksian palsu ketika berada di bawah kewajiban sesuai dengan
pasal 69, ayat 1, untuk mengatakan yang sebenarnya;
(b) Mengajukan bukti yang diketahui oleh pihak tersebut sebagai palsu atau
dipalsukan;
(c) Secara merusak mempengaruhi seorang saksi, menghalangi atu melakukan
campur tangan terhadap hadirnya atau terhadap kesaksian seoarng saksi,
melakukan pembalasan kepada seorang saksi karena memberikan kesaksian
atau menghancurkan, merusak atau melakukan campur tangan terhadap
pengumpulan bukti;
(d) Menghalangi, mengintimidasi atau secara merusak mempengaruhi seorang
pejabat Mahkamah dengan maksud memaksa atau membujuk pejabat tersebut
agar tidak melaksanakan tugasnya, atau untuk melakukannya secara tidak
benar;
(e) Melakukan pembalasan terhadap seoarng pejabat Mahkamah berkenaan
dengan tugas yang dilakukan oleh pejabat itu atau seoarng pejabat lain;
(f) Meminta atau menerima suap sebagai seoarng pejabt Mahkamah dalam
hubungannya dengan tugas resminya.
2. Prinsip dan prosedur yang mengatur pelaksanaan Jurisdiksi Mahkamah atas
pelanggaran-pelanggaran di bawah pasal ini haruslah merupakan prinsip dan prosedur
yang ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian. Kondisi untuk menetapkan
kerjasama internasional dengan Mahkamah berkenaan dengan proses pengadilan
berdasarkan pasal ini diatur oleh hukum domestik.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
3. Dalam hal pemberian hukuman, maka Mahkamah memutuskan sanksi penjara
maksimal lima tahun atau denda sesuai dengan Aturan mengenai Hukum acara dan
pembuktian, atau keduanya.
4. (a) Setiap Negara Peserta harus memperluas hukum pidananya yang memberi
hukuman kepada pelanggaran terhadap integritas proses penyelidikan atau proses
judisialnya sendiri pelanggaran atas administrasi pemerintah yang disebutkan
dalam pasal ini, yang dilakukan di wilayahnya sendiri, atau oleh seorang
warganegaranya.
(b) Atas Permintaan Mahkamah, apabila dianggap tepat, Negara Peserta harus
mengajukan kasus tersebut kepada pejabat yang berwenang untuk tujuan dilakukannya
penuntutan. Pejabat tersebut harus memperlakukan kasus-kasus semacam itu dengan
tekun dan memberikan sumber daya yang cukup untuk memungkinkan hal-hal tersebut
dilakukan secara efektif.
Pasal 71
Sanksi atas perbuatan tercela sebelum persidangan
1. Mahkamah dapat memberikan sanksi kepada seseorang yang melakukan perbuatan
tercela yang dilakukan sebelum persidangan, termasuk mengganggu proses
pemeriksaan atau bertujuan untuk menolak aturan-aturannya, dengan tindakan
administratif bukan pemenjaraan, sperti diusir secara sementara atau permanen dari
ruang sidang, denda atau tindakan lainnya yang sejenis yang terdapat dalam Aturan
mengenai Hukum Acara dan Pembuktian.
2. Prosedur pemberian sanksi yang dimaksud ayat 1 di atas diatur dalam Aturan
mengenai Hukum Acara dan Pembuktian.
Pasal 72
Perlindungan terhadap informasi keamanan nasional
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
1. Pasal ini berlaku bagi setiap kasus di mana pengungkapan atas suatu informasi atau
dokumen dari suatu Negara dapat, menurut pendapat Negara tersebut, melanggar
kepentingan keamanan nasional Negara tersebut. Kasus-kasus yang dimaksud
termasuk dalam pasal 56, ayat 2, pasal 61 ayat 3, pasal 64 ayat 3, pasal 67 ayat2, pasal
68 ayat 6, pasal 87 ayat 6 dan pasal 93, sebagaimana kasus tersebut dapat muncul pada
setiap tahapan persidangan di mana pengungkapan tersebut dapat merupakan isu
utamanya.
2. pasal ini juga diberlakukan ketika seseorang yang telah diminta untuk memberikan
informasi atau alat bukti menulak untuk melakukan hal tersebut atau dengan
pertimbangan Negara dengan dasar bahwa pengungkapan tersebut dapat mengganggu
kepentingan keamanan nasional Negara tersebut dan Negara tersebut menyatakan
bahwa pengungkapan tersebut dapat menggangu kepentingan kemanan nasional
Negaranya.
3. tidak ada aturan dalam pasal ini yang melanggar syarat-syarat kerahasiaan dalam pasal
54 ayat 3(e) dan (f) atau pasal 73.
4. jika suatu Negara sadar bahwa informasi atau data dari Negara tersebut sedang atau
akan diungkap pada tahap manapun dalam persidangan, dan menurutnya
pengungkapan tersebut melanggar kepentingan keamanan nasionalnya, Negara tersebut
dapat mengintervensi persidangan dengan tujuan untuk mendapatkan resolusi dari
masalah tersebut menurut pasal ini.
5. jika, menurut suatu Negara, pengungkapan atas suatu informasi dapat melanggar
kepentingan keamanan nasionalnya, semua langkah yang rasioanal dapat dilakukan
oleh Negara tersebut, yang bertindak bersama-sama dengan Jaksa Penuntut, Pembela
atau Kamar Pra-Peradilan, sesuai dengan kasusnya, untuk mencari jalan keluar dengan
sekooperatif mungkin. Langkah-langkah tersebut termasuk:
a. modifikasi atau klarifikasi dari permintaan;
b. Suatu ketetapan oleh Mahkamah mengenai relevansi informasi atau bukti yang
diupayakan, atau ketentuan mengenai apakah suatu bukti yang diupayakan, atau
ketentuan mengenai apakah suatu bukti, sekalipun relevan, dapat atau telah
diperoleh dari suatu sumber selain Negara yang mengajukan permintaan;
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
c. Merubah informasi atau alat bukti dari sumber yang berbeda atau bentuk yang
berbeda; atau
d. Kesepakatan untuk memberikan asistensi termasuk, diantara hal lainnya,
menyediakan ringkasan atau rekdaksi, pembatasan atas pengungkapan,
penggunaan kamera atau ex parte persidangan, atau tindakan-tindakan protektif
lainnya yang diizinkan oleh Statuta ini dan Aturan mengenai Prosedur dan Alat
Bukti.
6. Apabila semua langkah yang rasional telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah
tersebut dengan cara kooperatif, dan jika Negara menimbang bahwa pengungkapan
atas informasi atau dokumen tersebut tidak bisa tidak akan mengganggu kepentingan
keamanan nasionalnya, Negara tersebut harus memberikan catatan kepada penuntut
umum atau Mahkamah alasan-alasannya secara spesifik atas keputusannya tersebut,
kecuali deskripsi secara khusus tersebut atas alasan-alasannya itupun dapat menggangu
kepentingan keamanan nasionalnya juga.
7. Selanjutnya, jika Mahkamah melihat bahwa alat bukti tersebut relevan dan sangat
penting untuk dapat memutuskan bersalah atau tidaknya terdaksa, Mahkamah dapat
mengambil langkah-langkah:
a. Di mana pengungkapan atas informasi atau dokumen yang diupayakan sesuai
dengan permintaan untuk bekerjasama berdasarkan Bagian 9 atau keadaan-keadaan
yang digambarkan dalam ayat 2, dan Negara telah menggunakan alasan untuk
penolakan yang tercantum dalam pasal 93, ayat 4:
i) Mahkamah, sebelum membuat suatu keputusan yang disebutkan dalam sub-ayat
7 (a) (ii), dapat meminta konsultasi lebih lanjut dengan tujuan untuk
mempertimbangkan perwakilan Negara, yang dapat mencakup, apabila sesuai,
pemeriksaan in camera dan ex parte;
ii) Kalau Mahkamah memutuskan bahwa, dengan menggunakan alasan untuk
penolakan berdasarkan pasal 93, ayat 4, dalam keadaan-keadaan kasus tersebut,
Negara yang mengajukan permintaan tidak bertindak sesuai dengan
kewajibannya berdasarkan Statuta ini, Mahkamah dapat meneruskan
masalahnya sesuai dengan pasal 87, ayat 7, yang merinci alasan untuk
keputusannya; dan
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
iii) Mahkamah dapat melakukan campur tangan semacam itu dalam persidangan
terhadap tertuduh berkenaan dengan ada atau tidak adanya suatu fakta, yang
mungkin sesuai dalam keadaan itu; atau
b. Dalam semua keadaan lain:
i) Memerintahkan pengungkapan; atau
ii) Sejauh bahwa Mahkamah tidak memerintahkan pengungkapan, melakukan
campur tangan tersebut dalam persidangan tertuduh berkenaan dengan ada atau
tidaknya suatu fakta, yang mungkin sesuai dalam keadaan-keadaan itu.
Pasal 73
Informasi atau dokumen dari Pihak Ketiga
Jika suatu Negara Peserta telah diminta oleh Mahkamah untuk menyediakan dokumen atau
informasi yang berada dalam penahanannya, kepemilikan atau pengendaliannya, yang mana
telah diungkapkan kepadanya secara rahasia oleh suatu Negara, organisasi antar pemerintah
atau organisasi internasional, maka Negara tersebut harus berusaha mendapat persetujuan dari
pemilik asal untuk mengungkap dokumen atau informasi tersebut. Kalau pemilik asal itu
adalah suatu Negara Peserta, maka Negara tersebut harus menyetujui pengungkapan informasi
atau dokumen tersebut atau berusaha menyelesaikan masalah mengenai pengungkapan
tersebut dengan Mahkamah, tunduk pada ketentuan pasal 72. Kalau pemilik asal itu bukan
suatu Negara Peserta dan menolak menyetujui untuk mengungkapkannya, maka Negara yang
diminta harus memberitahu Mahkamah bahwa pihaknya tidak dapat memberikan dokumen
atau informasi tersebut, yang disebabkan oleh adanya suatu kewajiban yang ada sebelumnya
mengenai kerahasiaan terhadap pemilik asal.
Pasal 74
Syarat-syarat Pengambilan Keputusan
1. Semua hakim Kamar Pengadilan harus hadir pada setiap tahap pemeriksaan dan pada
seluruh persidangannya. Kepresidenan, atas dasar kasus demi kasus, dapat
menugaskan, sesuai dengan keadaan, satu atau lebih hakim pengganti untuk hadir pada
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
setiap tahapan persidangan dan menggantikan seorang anggota Kamar Pengadilan
kalau anggota tersebut tidak dapat terus hadir.
2. Keputusan Kamar Pengadilan harus didasarkan pada evaluasinya mengenai bukti dan
seluruh proses persidangan. Keputusan itu tidak boleh melebihi fakta-fakta dan
keadaan yang digambarkan dalam tuduhan dan setiap amendemen terhadap tuduhan
tersebut. Mahkamah dapat mendasarkan keputusannya pda bukti yang diajukan dan
didiskusikan di depan persidangan.
3. Para hakim harus berusaha untuk mencapai aklamasi dalam keputusannya, dan kalau
gagal mencapai aklamasi maka keputusan harus diambil oleh mayoritas para hakim.
4. Persidangan Kamar Pengadilan harus tetap rahasia.
5. Keputusan harus dilakukan secara tertulis dan harus mengandung suatu pernyataan
yang lengkap dan beralasan dari temuan-temuan Kamar Pengadilan mengenai bukti
dan kesimpulan. Kamar Pengadilan mengeluarkan satu keputusan. Apabila tidak
tercapai aklams, keputusan Kamar Pengadilan mengandung pandangan dari mayoritas
dan minoritas. Keputusanatau ikhtisar dari padanya harus disampaikan dalam sidng
terbuka.
Pasal 75
Ganti Rugi kepada Korban
1. Mahkamah harus menetapkan prinsip-prinsip yang berkenaan dengan ganti rugi
kepada, atau berkenaan dengan, korban, termasuk restitusi, kompensasi dan
rehabilitasi. Atas dasar ini, dalam keputusannya Mahkamah, atas permohonan ataupun
atas mosinya sendiri dalam keadaan-keadaan luar biasa, dapat menentuan lingkup dan
luasnya setiap kerusakan, kerugian atau luka terhadap, atau berkenaan dengan, para
korban akan menyatakan prinsip-prinsip yang digunakan mahkamah untuk bertindak.
2. mahkamah dapat membuat perintah secara langsung kepada seorang yang dihukum
dengan memerinci ganti rugi yang layak terhadap kepada, atau berkenaan dengan, para
korban, termasuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Apabila sesuai, Mahkamah
dapat memutuskan bahwa pemberian ganti rugi dilakukan lewat Trust Fund yang
ditetapkan dalam pasal 79.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
3. Sebelum mengambil keputusan berdasarkan pasal ini, Mahkamah dapat mengundang
dan harus mempertimbangkan perwakilan dari atau atas nama yang terhukum, korban,
orang-orang lain yang berminat atau Negara yang berminat.
4. Dalam melaksanakan kekuasaannya berdasarkan pasal ini Mahkamah, setelah seoarng
dihukum atas suatu kejahatan dalam Jurisdiksi Mahkamah, dapat memutuskan apakah,
untuk memberi pengaruh kepada suatu keputusan yang mungkin diambilnya
berdasarkan pasal ini, Mahkamah perlu mengupayakn tindakan berdasarkan pasl 93,
ayat 1.
5. Suatu Negara Peserta harus memberlakukan suatu keputusan berdasarkan pasal ini
seolah-olah ketentuan-ketentuan pasal 109 bias diterapkan kepada pasal ini.
6. Tiadak ada dalam pasal ini yang harus ditafsirkan sebagai merugikan hak-hak para
korban berdasarkan hukum nasional atau internasional.
Pasal 76
Penjatuhan hukuman
1. Jika terbukti bersalah, majelis hakim menetapkan hukuman yang sesuai untuk
dikenakan dengan mempertimbangkan segala alat bukti yang telah dihadirkan selama
persidangan.
2. Kecuali pada penerapan pasal 65 dan sebelum keputusan dari sidang, majelis hakim
dapat menurut kehendaknya sendiri dan harus, atas permintaan penuntut umum atau
terdakwa, menunda kesaksian yang akan datang untuk melihat alat bukti tambahan
yang relevan dengan penghukuman, sesuai dengan Aturan mengenai Prosedur dan Alat
bukti.
3. Apabila ayat 2 dilakukan, semua representation dalam pasal 75 harus di dengar selama
kesaksian yang akan datang seperti yang dikatakan dalam pasal 2 dan, jika perlu
selama kesaksian tambahan.
4. Hukuman harus diumumkan kepada publik dan, jika mungkin, dengan dihadiri oleh
terdakwa.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
BAGIAN 7
HUKUMAN
Pasal 77
Jenis Hukuman
1. Tunduk pada pasal 110, Mahkamah menjatuhkan salah satu dari hukuman-hukuman di
bawah ini kepada terpidana dengan merujuk pada pasal 5 Statuta ini:
a. Pidana penjara paling lama 30 tahun, atau
b. Penjara seumur hidup dengan melihat beratnya kejahatan serta kondisi-kondisi
personal dari terpidana,
2. Sebagai tambahan untuk pidana penjara, Mahkamah dapat memerintahkan :
a. Denda sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Aturan mengenai
Hukum Acara dan Pembuktian;
b. Penebusan hasil, kekayaan dan aset yang diperoleh secara langsung atau tidak
langsung dari kejahatan yang dilakukannya, dengan tidak melanggar hak-hak
khusus pihak ketiga.
Pasal 78
Penentuan hukuman
1. Dalam menentukan hukuman, Mahkamah harus, merujuk pada Aturan mengenai
Prosedur dan Alat Bukti, mempertimbangkan faktor-faktor beratnya kejahatan yang
dilakukan serta kondisi terpidana.
2. Dalam menjatuhkan pidana penjara, Mahkamah harus mengurangi, jika ada, masa
hukuman dengan masa tahanan yang diperintahkan oleh Mahkamah. Mahkamah dapat
mengurangi waktu yang sebaiknya dilewatkan dalam penahanan dalam hubungannya
dengan perbuatan yang mendasari kejahatan itu
3. Ketika seseorang telah dinyatakan bersalah lebih dari satu kejahatan, Mahkamah harus
menyebutkan hukuman untuk masing-masing kejahatannya dan jumlah hukuman
penjara yang diterimanya. Masa total hukuman ini tidak boleh kurang dari ancaman
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
hukuman yang tertinggi dan tidak boleh melebihi 30 tahun atau hukuman penjara
seumur hidup sesuai pasal 77 ayat 2 (b).
Pasal 79
Badan Penjamin
1. Uang jaminan dapat ditetapkan dengan keputusan Majelis Negara Peserta demi
kepentingan korban kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah, dan keluarga-keluarga
korban dari kejahatan yang sama.
2. Mahkamah dapat memerintahkan agar uang dan barang-barang lainnya yang
dikumpulkan dari denda atau penebusan untuk dikirimkan, berdasarkan perintah
Mahkamah, ke Badan Penjamin.
3. Badan penjamin harus diatur berdasarkan kritera yang ditetapkan oleh Majelis Negara
Peserta.
Pasal 80
Tidak Ada Prasangka Bagi Penerapan Domestik
dari hukuman dan hukum nasional
Tidak ada dalam Bagian Statuta ini mempengaruhi penerapan oleh Negara terhadap hukuman
yang diterapkan oleh hukum nasional mereka, maupun hukum Negara yang tidak memberikan
hukuman yang ditetapkan dalam Bagian ini.
BAGIAN 8
PERMOHONAN BANDING
DAN PENINJAUAN KEMBALI
Pasal 81
Banding terhadap keputusan dan pembebasan atau hukuman
1. Suatu keputusan berdasarkan pasal 74 dapat dimintakan banding sesuai dengan Hukum
Acara dan Pembuktian sebagai berikut:
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
(a) Jaksa Penuntut dapat memohon banding atas dasar suatu alasan berikut:
i) Kesalahan Prosedur;
ii) Kesalahan fakta; atau
iii) Kesalahan hukum.
(b) Seseorang yang dihukum atau Jaksa Penuntut atas nama orang tersebut dapat
mengajukan banding atas suatu dasar berikut ini:
i) Kesalahan prosedur;
ii) Kesalahan fakta;
iii) Kesalahan hukum; atau
iv) Setiap alasan lain yang mempengaruhi keadilan atau keterpercayaan
proses Mahkamah atau keputusan ini.
2. (a) Suatu hukuman dapat dimintakan banding, sesuai dengan Hukum Acara dan
Pembuktian, oleh Jaksa Penuntut atau orang yang dihukum atas dasar yag tidak
proporsional antara kejahatan dan hukuman;
(b) Kalau atas permohonan banding terhadap hukuman Mahkamah berpendapat bahwa
alasan dimana itu mungkin dapat dikesampingkan, seluruhnya atau untuk
sebagian, Mahkamah dapat mengundang Jaksa Penuntut dan orang yang dihukum
untuk mengajukan alasan berdasarkan pasal 81, ayat 1 (a) atau (b), dan dapat
mengubah suatu keputusan mengenai hukuman sesuai dengan pasal 83;
(c) Prosedur yang berlaku apabila Mahkamah, berdasarkan suatu permohonan banding
terhadap hukuman saja, menganggap bahwa ada yang untuk mengurangi hukuman
berdasarkan ayat 2 (a).
3. (a) Kecuali kalau Kamar Mahkamah memutuskan lain, seseorang yang dihukum harus
tetap ditahan sambil menunggu suatu putusan banding;
(b) Apabila masa penahanan seorang terhukum melebihi hukuman penjara yang
dijatuhkan, orang tersebut harus dilepaskan, kecuali kalau Jaksa Penuntut juga
mengajukan banding, pelepasan itu dapat tunduk pada kondisi berdasarkan sub-
ayat (c) di bawah ini.
(c) Dalam hal pembebasan, orang yang terhukum harus dibebaskan dengan segera,
tunduk pada hal berikut ini:
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
i) Berdasarkan keadaan luar biasa, dan dengan mengingat, antara lain, resiko
kongkrit bahwa orang itu melarikan diri, kegawatan pelanggaran yang
dituduhkan dan kemungkinan berhasil permohonan banding, Kamar
Mahkamah, atas permohonan Jaksa Penuntut, dapat mempertahankan
penahanan orang tersebut sambil menunggu keptusan banding;
ii) Suatu keputusan oleh Kamar Mahkamah berdasarkan sub-ayat [c] (i) dapat
dimintakan banding sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian.
4. Tunduk pada ketentuan ayat 3 (a) dan (b), pelaksanaan keputusan atau hukuman harus
ditunda selama jangka waktu yang diperbolehkan untuk pengajuan banding dan untuk
jangka waktu proses Mahkamah banding.
Pasal 82
Permohonan Banding Terhadap Keputusan Lain
1. Masing-masing pihak dapat mengajukan banding terhadap setiap keputusan berikut ini
sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian:
(a) Suatu keputusan berkenaan dengan Jurisdiksi atau dapat diterimanya suatu kasus;
(b) Suatu keputusan yang memberi atau menolak pembebasan seseorang yang sedang
diselidiki atau dituntut;
(c) Suatu keputusan Kamar Pra-Peradilan untuk bertindak atas prakarsanya sendiri
berdasarkan pasal 56, ayat 3;
(d) Suatu Keputusan yang mencakup suatu masalah yang kiranya sangat
mempengaruhi jalannya persidangan secara adil dan cepat atau hasil dari
persidangan, dan untuk itu, dalam pandangan Kamar Pra-Peradilan atau Kamar
Mahkamah, suatu keputusan mendesak oleh kamar Banding dapat mempercepat
proses persidangan secara materiil.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
2. Suatu keputusan dari kamar Pra-Peradilan berdasarkan pasal 57, ayat 3 (d), dapat
dimintakan banding oleh Negara yang bersangkutan atau oleh Jaksa Penuntut, dengan
ijin Kamar Pra-Peradilan. Permohonan Banding harus diperiksa dengan segera.
3. Suatu permohonan banding dengan sendirinya tidak mempunyai pengaruh menunda
kecuali kalau Kamar Banding memerintahkan demikian, atas permohonan, sesuai
dengan Hukum Acara dan Pembuktian.
4. Perwakilan hukum para korban, orang yang terhukum atau seorang pemilik bonafide
dari kekayaan yang salah terkena oleh suatu keputusan berdasarkan pasal 73 dapat
memohon banding terhadap keputusan mengenai ganti rugi, sebagaimana ditetapkan
dalam Hukum Acara dan Pembuktian.
Pasal 83
Acara Permohonan Banding
1. Untuk keperluan persidangan berdasarkan pasal 81 dan pasal ini, Kamar banding
mempunyai semua kekuasaan dari Kamar Mahkamah.
2. Kalau Kamar Banding berpendapat bahwa persidangan yang dimintakan banding itu
tidak adil dengan cara yang mempengaruhi keterpercayaan dari keputusan atau
hukuman, atau bahwa keputusan atu hukuman yang dimintakan itu secara materiil
terpengaruh oleh kesalahan fakta atau hukum atau kesalahan prosedural, maka Kamar
banding dapat :
(a) Membalikkan atau merubah keputusan atau hukuman itu; atau
(b) Memerintahkan persidangan baru di depan suatu Kamar Mahkamah yang lain.
Untuk keperluan ini, Bamar Banding dapat mengirim kembali masalah faktul kepada
Kamar Mahkamah semula untuk menetapkan masalah dan melaporkan kembali dengan
semestinya, atau dapat mendatangkan bukti sendiri untuk menentukan masalah itu.
Apabila keputusan atau hukuman telah dimintakan banding hanya oleh orang yang
terhukum, atau Jaksa Penuntut atas nama orang tersebut, maka keputusan atau
hukuamn itu tidak dapat diamendir atas kerugian orang tersebut.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
3. Kalau dalam suatu permohonan banding terhadap hukuman Kamar Banding
berpendapat bahwa hukuman itu tidak proporsional dengan kejahatan yang dilakukan,
Kamar Banding dapat merubah hukuman itu sesuai dengan bagian 7.
4. Keptusan Kamar Banding diambil dengan mayoritas para hakim dan harus
disampaikan dalam sidang Mahkamah terbuka. Keputusan itu harus menyatakan
alasan-alasan yang digunakan sebagai dasar. Apabila tidak ada keputusan aklamasi,
keputusan Kamar banding berisi pandangan dari mayoritas dan minoritas, tetapi
seorang hakim dapat menyampaikan suatu pandangan tersendiri atau yang berbeda
mengenai suatu persoalan hukum.
5. Kamar Banding dapat menyampaikan keputusannya tanpa kehadiran orang yang
dibebaskan atau dihukum.
Pasal 84
Peninjauan Kembali mengenai penghukuman atau hukuman
1. Orang yang terhukum atau, setelah kematiannya, pasangan, anak-anak, orang tua atau
seseorang yang hidup pada saat kematian tertuduh yang telah diberi instruksi tertulis
yang mendesak dari tertuduh untuk mengajukan klaim semacam itu, atau Jaksa
Penuntut atas nama orang tersebut, dapat mengajukan permohonan kepada Kamar
Banding untuk meninjau kembali putusan akhir dari penghukuman atau hukuman atas
dasar bahwa:
(a) Bukti baru telah ditemukan yang:
i) Tidak tersedia pada saat sidang Mahkamah, dan tidak tersedianya bukti tersebut
seluruhnya atau untuk sebagian tidak dapat dipersalahkan kepada pihak yang
mengajukan permohonan; dan
ii) Cukup penting bahwa kalau halitu dibuktikan pada sidang Mahkamah mungkin
sekali menghasilkan suatau keputusan yang berbeda.
(b) Baru saja ditemukan bahwa yang menentukan yang dipertimbangkan pada sidang
Mahkamah dan dimana hukuman itu tergantung padanya, adalah palsu atau
dipalsukan.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
(c) Satu atau lebih dari para hakim yang ikut serta dalam penghukuman atau
penegasan dari tuduhan-tuduhan itu telah melakukan, dalam kasus itu, suatu
perbutan yang sangat tidak senonoh atau pengingkaran serius terhadap tugas yang
berat sehingga membenarkan diberhentikannya hakim atau para hakim tersebut
dari jabatan berdasarkan pasal 46.
2. Kamar banding harus menolak permohonan kalau berpendapat bahwa permohonan itu
tidak berdasar. Kalau Kamar Banding menentukan bahwa permohonan itu bermanfaat,
Kamar banding dapat, kalau sesuai:
(a) Menyelenggarakan kembali sidang Kamar Mahkamah semula;
(b) Membentuk Kamar Mahkamah baru; atau
(c) Mempertahankan Jurisdiksi atas masalah itu,
dengan tujuan, setelah memeriksa para pihak dengan cara yang ditetapkan dalam
Hukum Acara dan Pembuktian, untuk sampai kepada suatu ketentuan tentang apakah
keputusan itu harus ditinjau kembali.
Pasal 85
Kompensasi Terhadap Seseorang Yang Ditahan atau Dihukum
1. Seseorang yang telah menjadi korban dari penangkapan atau penahanan yang melawan
hukum mempunyai hak atas kompensasi yang bisa diberlakukan.
2. Apabila seseorang dengan suatu keputusan akhir telah dihukum atas suatu pelanggaran
pidana, dan apabila kemudian hukuman dibalikkan atas dasar bahwa suatu fakta baru
atau yang baru diketemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi
salah hukuman sebagai akibat penghukuman semacam itu harus diberi kompensasi
menurut hukum kecuali, kalau terbukti bahwa tidak diungkapkannya fakta yang tidak
diketahui pada waktu itu seluruhnya atau sebagian disebabkan olehnya.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
3. Dalam keadaan luar biasa, dimana Mahkamah menemukan fakta menentukan yang
memperlihatkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam menerapkan keadilan yang berat
dan mencolok, Mahkamah dengan kebijaksanaannya dapat memberikan kompensasi,
sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian, kepada
seseorang yang telah dibebaskan dari penahanan mengikuti suatu keputusan akhir
mengenai pembebasan atau dihentikannya proses Mahkamah karena alasan itu.
BAGIAN 9
KERJASAMA INTERNASIONAL DAN BANTUAN HUKUM
Pasal 86
Kewajiban umum untuk kerjasama
Negara Peserta, sesuai dengan ketentuan Statuta ini, bekerjasama sepenuhnya dengan
Mahkamah dalam melakukan penyidikan dan penuntutan kejahatan yang termasuk dalam
Jurisdiksi Mahkamah.
Pasal 87
Permintaan unntuk bekerjasama: ketentuan umum
1. (a) Mahkamah mempunyai wewenang untuk mengajukan permintaan kepada Negara
Peserta untuk bekerjasama. Permintaan itu disampaikan lewat saluran diplomatik
atu setiap saluran lain yang sesuai dengan sebagaimana ditetapkan oleh setiap
Negara Peserta pada saat ratifikasi, penerimaan, pengesahan atau penambahan.
Perubahanyang kemudian diadakan pada penunjukan dilakukan oleh setiap Negara
Peserta sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
(b) Apabila perlu, tanpa merugikan ketentuan-ketentuan sub-ayat (a), permintaan dapat
juga disampaikan lewat Organisasi Kepolisian Pidana Internasional atau suatu
organisasi regional yang sesuai.
2. Permintaan untuk bekerjasama dan setiap dokumen yang mendukung permintaan itu
haruslah dalam atau disertai oleh terjemahan dalam suatu bahsa remi Negara yang
dimintai kerjasama atau dalam salah satu bahasa kerja Mahkamah, sesuai dengan
pilihan yangdilakukan oleh Negara tersebut pada saat ratifikasi, penerimaan,
pengesahan, atau penambahan. Perubahnyang kemudian diadakan pada pilihan ini
dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian.
3. Negara yang diminta kerjasamanya harus merahasiakan permintaan kerjasama dan
setiap dokumen yang mendukung permintaan tersebut, kecuali sejauh bahwa
pengungkapan itu perlu untuk pelaksanaan permintaan tersebut.
4. Dalam hubungan dengan setiap permintaan untuk bantuan yang disampaikan
berdasarkan Bab 9, Mahkamah dapat mengambil tindakan semacam itu, termasuk
tindakan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap informasi, yang mungkin perlu
untuk menjamin keamanan atau kesejahteraan fisik atau psikologis dari setiap korban,
para saksi potensial dan keluarga mereka. Mahkamah dapat mengajukan permintaan
bahwa setiap informasi yang dibuat tersedia berdasarkan Bagaian 9 harus dibuat dan
ditandatangi dengan cara yang melindungi keamanan dan kesejahteraan fisik atau
psikologis dari setiap korban, para saksi potensial dan keluarga mereka.
5. Mahkamah dapat mengundang setiap Negar yang bukan Peserta untuk memberi
bantuan di bawah Bagian ini atas dasar pengaturan ad hoc, suatu perjanjian dengan
Negara semacam itu atau atas suatu dasar lain yang sesuai
Apabila suatu Negara yang bukan Peserta, yang telah mengadakan suatu pengaturan ad
hoc atu suatu perjanjian dengan Mahkamah, gagal untuk bekerjasama atas permintaan
sesuai dengan pengaturan atau perjanjian tersebut, mahkamah dapat memberi
informasi mengenai hal tersebut kepada Majelis Negara Peserta atau Dewaen
Keamanan, apabila Dewan Keamanan meneruskan masalah tersebut ke Mahkamah.
6. Mahkamah dapat meminta kepada suatu organisasi antar pemerintah untuk memberi
informsi atau dokumen. Mahkamah juga dapat minta bentuk-bentuk kerjasama dan
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
bantuan lain yang mungkin disepakati dengan organisasi semacam itu dan yang sesuai
dengan kompetensi atau mandatnya.
7. Apabila suatu Negara Peserta gagal mematuhi suatu permintaan untuk bekerjasama
oleh Mahkamah yang berlawanan dengan ketentuan Statuta ini, dan dengan demikian
mencegah Mahkamah untuk melaksanakan fungsi dan kekuasaannya berdasarkan
Statuta ini, Mahkamah dapat melakukan suatu temuan mengenai hal itu dan
mengajukan masalah tersebut kepada Majelis Negara. Peserta atau, apabila Dewan
Keamanan meneruskan masalahnya kepada Mahkamah, kepada Dewan keamanan.
Pasal 88
Tersedianya prosedur di bawah hukum nasional
Negara-Negara Peserta harus memastikan bahwa ada prosedur yang tersedia dalam hukum
nasional bagi mereka bagi semua bentuk kerjasama yang ditetapkan di bawah Bagian ini.
Pasal 89
Penyerahan orang kepada Mahkamah
1. Mahkamah dapat mengirimkan suatu permintaan untuk penangkapan dan penyerahan
seseorang, bersama-sama dengan bahan yang mendukung permintaan tersebut yang
diuraikan secara garis besar dalam pasal 91, kepada setiap Negara di wilayah orang
tersebut mungkin ditemukan dan minta kerjasama dari Negara tersebut untuk
penangkapan dan penyerahan orang tersebut. Negara Peserta, sesuai dengan ketentuan
Bagian ini dan prosedur di bawah hukum nasional mereka, harus mematuhi permintaan
untuk penagkapan dan penyerahan tersebut.
2. Apabila orang yang dicari untuk diserahkan itu membawa suatu tantangan di depan
Mahkamah nasional tentang dasar dari prinsip ne bis in idem sebagaimana ditetapkan
dalam pasal 20, Negara yang dimintai kerjasama harus menentukan apakah ada suatuu
keputusan yang relevan tentang biasa diterimanya kasus. Kalau kasus itu bisa
diterima,Negara yang dimintai kerjasama harus mengambil langkah lanjutan dengan
melaksanakan permintaan itu. Kalau keputusan tentang bisa diterimanya kasus
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
tertunda, Negara yang dimintai kerja sama dapat menunda pelasanaan permintaan
untuk menyerahkan orang tersebut sampai Mahkamah membuat suatu ketetapan
mengenai bisa diterimanya kasus.
3. (a) Suatu NegaraPeserta memberi wewenag, sesuai dengan hukumprosedur
nasionalnya, kepada pengangkutan lewat wilayahnya seseorang yng diserahkan
kepada Mahkamah oleh suatu Negara lain, kecuali apabila pengangkutan lewat
Negara tersebut akan menghalangi atau menunda penyerahan tersebut.
(b) Suatu permintaan oleh Mahkamah untuk pengangkutan melewati suatu Negara
harus disampaikan sesuai dengan pasal 87. Permintaan untuk transik berisi:
i) gambaran mengenai orang yang diangkut;
ii) Pernyataan singkat mengenai kenyataan dari kasus itu dan karasteristik
hukumnya; dan
iii) Surat perintah untuk penagkapan dan penyerahan.
(c) Seorang yang sedang diangkut harus ditahan di bawah penjagaan selama transit;
(d) Tidak ada otorisasi yang diperlukan kalau orang tersebut diangkut dengan pesawat
dan tidak ada pendaratan yang dijadwalkan dalamwilayah Negara yang dilalui;
(e) Kalau suatu pendaratan di luar jadwal terjadi dalam wilayah Negara yang dilalui,
Negara dapat mensyaratkan suatu permintaan untuk transit dari Mahkamah
sebagaimana ditetapkan dalam sub-ayat (b). Negara yang dilewati harus menahan
orang yang sedang diangkut itu sampai permintaan untuk transit diterima dan
transit diberlakukan; dengan syarat bahwa penahanan untuk keperluan sub-ayat ini
tidak diperpanjang melampaui 96 jam dari pendaratan yag tidak
dijadwalkankecuali kalau permintaan itu diterima dalam waktu tersebut.
4. Kalau orang yang dicari itu sedang diajukan ke depan Mahkamah atau sed ang
menjalani hukuman di Negara yang dimintai kerjasama untuk suatu kejahatan yang
berbeda dari apa yang diupayakan oleh penyerahan kepada Mahkamah, Negara yang
dimintai kerjasama setelah membuat keputusan untuk mengabulkan permintaan
tersebut, harus berkonsultasi dengan Mahkamah.
Pasal 90
Permintaan yang bersaman *)
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
1. Suatu Negara Peserta yang menerima permintaan dari Mahkamah untuk menyerahkan
seseorang berdasarkan pasal 89, juga menerima permintan dari suatu Negara lain untuk
mengektradisi orang yang sama untuk perbuatn yang sama yang merupakan dasar dari
kejahatan diman Mahkamah berupaya agar orang tersebut diserahkan, harus memberi
tahu Mahkamah dan Negara yang mengajukan permintaan mengenai kenyataan itu.
2. Apabila Negara yag mengajukan permintaan itu suatu Negara Peserta, maka Negara
yang mendapat permintaan harus memberi prioritas kepada permintaan Mahkamah,
kalau:
(a) Mahkamah sesuai dengan pasal 18 dan 19, telah membuat ketetapan bahwa
kasus penyerahan itu diupayakan adalah bisa diterima dan bahwa ketentuan itu
memperhitungkan penyelidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh Negara
yang mengajukan permintaan berkenaan dengan permintaannya untuk
ekstradisi; atau
(b) Mahkamah membuat ketentuan yang digambarkan dalam sub-ayat (a) sesuai
dengan pemberitahuan Negara yag mendapat permintaan berdasarkan ayat 1.
3. Apabila suatu ketentuan berdasarkan ayat 2 (a) belum diambil, Negara yang meneriam
permintaan, atas kebijaksanaannya, sambil menunggu ketentuan dari Mahkamah
berdasarkan ayat 2 (b), meneruskan untuk menangani permintaan itu tetapi tidak akan
mengektradisi orang tersebut sampai Mahkamah menentukan bahwa kasusnya tidak
dapat diterima. Keputusan Mahkamah diambil secara cepat.
4. Kalau Negara yang mengajukanpermintaan adalah suatu Negara yang bukan Peserta
kepada Statuta ini maka Negara yang mendapat permintaan, kalau tidak berada di
bawah kewajiban internasional untuk mengektradisi orang tersebut ke Negra yang
mengajukan permintaan, harus memberi prioritas kepada permintaan penyerahan dari
Mahkamah, kalau mahkamah telah menentukan bahwa kasus itu bisa diterima.
5. Apabila suatu kasus di bawajh ayat 4 belum ditetapkan untuk bisa diterima oleh
Mahkamah, Negara yang meneriam permintaan, atas kebijaksanaannya, melanjutkan
untuk menangani permintaan untuk ekstradisi dari Negara yang mengajukan
permintaan.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
6. Dalam kasus-kasus di mana ayat 4 berlaku, kecuali kalau Negara yang meneriam
permintaan berada dibawah kewajiban internasional yang ada untuk mengektradisi
orang tersebut ke suatu Negara yang mengajukan permintaan yang bukan Peserta
kepada Statuta ini, maka Negara yang mendapat permintaan harus menentukan apakah
menyerahkan orang tersebut kepada Mahkamah atau mengektradisi orang tersebut ke
Negara yang mengajukan permintaan. Dalam membuat keputusan itu, Negara yang
mendapat permintaan itu mempertimbangkan semua faktor terkait, termasuk tetapi
tidak terbatas pada:
(a) Tanggal masing-masing permintaan tersebut;
(b) Kepentingan dari Negara yang mengajukan permintaan termasuk, apabila
relevan, apakah kejahatan itu dilakukan dalam wilayahnya dan kebangsaan dari
para korban dan orang yang dicari; dan
(c) Kemungkinan mengenai penyerahan yang kemudian dilakukan antara
Mahkamah dan Negara yang mengajukan permintaan.
7. Apabila suatu Negara Peserta yang menerima permintaan dari Mahkamah untuk
menyerahkan seseorang juga menerima permintaan dari suatu Negara untuk
mengektradisi orang yang sama untuk perbuatan lain yang merupakan kejahatan di
mana Mahkamah mengupayakan penyerahan orang tersebut:
(a) Negara yang mendapat permintaan, kalau tidak berada di bawah kewajiban
internasional yang ada untuk mengektradisi orang tersebut kepada Negara yang
mengajukan permintaan, harus membereikan prioroitas kepada permintaan
Mahkamah;
(b) Negara yang menerima permintaan, kalau tidak berada di bawah kewajiban
internasional yang ada untuk mengektradisi orang tersebut ke Negara yang
mengajukan permintaan, harus menentukan apakah menyerahkan orang
tersebut ke Mahkamah atau mengektradisi orang tersebut ke Negara yang
mengajukan permintaan. Dalam membuat keputusannya, Negara yang
menerima permintaan harus mempertimbangkan semua faktor terkait, termasuk
tetapi tidak terbatas pada faktor-faktor yang ditetapkan dalam ayat 6, tetapi
memberi pertimbangan khusus kepada sifat relatif dan beratnya perbuatan yang
dipersoalkan.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
8. Apabila sesuai dengan pemberitahuan berdasarkan pasal ini, Mahkamah telah
menentukan suatu kasus sebagai dapat diterima, dan kemudian diektradisi ke Negara
yang mengajukan permintaan ditolak, Negara yang menerima permintaan harus
memberitahu Mahkamah mengenai keputusan ini.
Pasal 91
Isi dari permintaan untuk penahanan dan penyerahan
1. Suatu permintaan untuk penahanan dan penyerahan harus dilakukan secara tertulis.
Dalam kasus-kasus mendesak, suatu permintaan dapat dilakukan lewat suatu medium
yang mampu menyampaikan catatan tertulis, dengan syarat bahwa permintaan itu
harsu ditegaskan lewat saluran yang ditetapkan dalam pasal 87, ayat 1 (a).
2. Dalam hal suatu permintaan untuk penahanan dan penyerahan seseorang untuk siapa
suatu suarat perintah penahanan telah dikeluarkan oleh Kamar Pra-Peradilan
berdasarkan pasar 58, permintaan itu berisi atau didukung oleh:
(a) Informasi yang menggambarkan orang yang dicari, yang cukup untuk
mengidentifikasikan orang tersebut, dan informasi mengenai kemungkinan
keberadaan orang tersebut;
(b) Suatu salinan mengenai surat perintah penahanan; dan
(c) Dokumen, pernyataan atau informasi yang mungkin perlu untuk memenuhi
persyaratan untuk proses penyerahan di Negara yang meneima permintaan,
kecuali bahwa syarat-syarat tersebut haruslah tidak lebih memberatkn
ketimbang syarat-syarat yang bisa diterapkan pada permintaan untuk ekstradisi
sesuai dengan perjanjian atau pengaturan antara Negara yang mendapat
permintaan dan Negara-Negara lain dan, kalau mungkin, seharusnya kurang
memberatkan, dengan mengingat sifat Mahkamah yang berbeda.
3. Dalam hal permintaan untuk penahanan dan penyerahan seseorang yang sudah
dihukum, maka permintaan itu harus mengandung atau didukung oleh:
(a) Satu salinan dari suatu surat perintah penagkapan untuk orang tersebut;
(b) Satu salinan dari keputusan mengenai penghukuman;
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
(c) Informasi untuk memperlihatkan bahwa orang yang dicari itu adalah oarang
disebutkan dalamkeputusan mengenai penghukuman; dan
(d) Kalau orang yang dicari itu sudah dihukum, asatu salinan dari hukuman yang
dijatuhkan dan, dalam hal satu hukuman penjara, sutu pernyataan mengenai
waktu yang sudah dijalani dan waktu yang tersisa masih harus dijalani.
4. Atas permintaan Mahkamah, suatu Negara Peserta berkonsultasi dengan Mahkamah,
baik secara umum atau berkenaan dengan suatu hal khusus, mengenai setiap
persyaratan berdasarkan hukum nasionalnya yang mungkin berlaku berdasarkan ayat 2
[c]. Selama konsultasi itu, Negara Peserta itu harus memberitahu mahkamah memgenai
persyaratan-persyaratan khusus dari hukum nasionalnya.
Pasal 92
Penahanan sementara
1. Dalam kasus-kasus mendesak, Mahkamah dapat minta dilakukan penahanan sementara
dari orang yang dicari, sambil menunggu disampaikannya permintaan untuk
penyerahan dan dokumen-dokumen yang mendukung permintaan itu seagaimana
ditentukan dalam pasal 91.
2. Permintaan untu penahanan sementara harus diajukan lewat suatu medium yang
mampu menyampaikan catatan tertulis dan mengandung:
(a) Cukup informasi yang mengambarkan orang yang dicari, yang cukup
mengidentifikasikan orang itu, dan informasi tentang kemungkinan keberadaan
orang tersebut;
(b) Pernyataan ringkas mengenai kejahatan untuk itu penahanan orang tersebut
diupayakan dan mengenai fakta yang dilaporkan mengenai kejahatan tersebut
termasuk, apabila mungkin, tanggal dan lokasi kejahatan;
(c) Pernyataan mengenai adanya surat perintah penangkapan atau suatu keputusan
penghukuman terhadap orang yng dicari; dan
(d) Pernyataan suatu permintaan untuk menyerahkan orang yang dicari akan
menyusul.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
3. Seorang yang ditahan untuk sementara dapt dibebaskan dari penahanan kalau Negara
yang menerima permintaan belum menerima permintaan untuk penyerahan dan
dokumen-dokumen yag mendukung permintaan itu sebagaimana ditentukan dalam
pasal 91 dalam batas waktu yang ditetapan dalam Aturan mengenai Prosedur dan
Pembuktian. Tetapi orang tersebut mungkin setuju untuk menyerahkan diri sebelum
habisnya batas waktu ini kalau diperbolehkanoleh hukum dari Negarayang menerima
permintaan. Dalam hal seperti itu, Negara yang mendapat permintaan harus
melanjutkan menyerahkan orang tersebut kepada Mahkamah secepat mungkin.
4. Kenyataan bahwa orang yang dicari telah dibebaskan dari penahanan sesuai dengan
ayat 3 tidak boleh merugikan penahanan dan penyerahan berikutnya dari orang
tersebut kalau permintaan untuk penyerahan dan dokumen yang mendukung
penyerahan itu disampaikan pada suatu tanggal kemudian.
Pasal 93
Bentuk-bentuk kerjasama lainnya
1. Negara-Negara Peserta sesuai dengan ketentuan bagian ini dan berdasarkan prosedur
hukum nasional, harus mematuhi permintaan oleh Mahkamah untuk memberikan
bantuan berikut ini dalam kaitan dengan investasi atau penuntutan:
(a) Identifikasi dan keberadaan orang-orang atau lokasi hal-hal;
(b) Pengambilan bukti, termasuk kesaksian di bawah sumpah, dan pengadaan bukti
termasuk pandangan ahli dan laporan yang perlu kepada Mahkamah;
(c) Menanyai setiap orang yang dalam penyelidikan atau dituntut;
(d) Penyerahan dokumen, termasuk dokumen judisial;
(e) Memfasilitasi kemunculan sukarela dari orang-orang sebagai saksi atau ahli di
depan Mahkamah;
(f) Pemindahan sementara orang-orang sebagaimana ditetapkan dalam ayat 7;
(g) Pemeriksaan tempat atau situs, termasuk penggalian dan pemeriksaan situs
kuburan;
(h) Pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan;
(i) Penyediaan catatan dan dokumen, termasuk catatan dan dokumen resmi;
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
(j) Perlindungan para korban dan saksi dan pemeliharan bukti;
(k) Identifikasi, penelusuran dan pembekuan atau penyitaan hasil, kekayaan dan
aset serta alat-alat kejahatan untuk keperluan penebusan akhir, tanpa merugikan
hak-hak dari pihakketiga yang bonafide; dan
(l) Setiap bentuk bantuan lain yang tidak dilarang oleh hukum dari Negara yang
mendapat permintaan, dengan tujuan untuk memfasilitasi investigasi dan
penuntutan kejahatan dalam Jurisdiksi Mahkamah.
2. Mahkamah mempunyai kewenangan untuk memberi jaminan kepada seorang saksi
atau seorang ahli yang menghadap di depan Mahkamah bahwa ia tidak akan dituntut,
ditahan atau dikenai suatu pembatasan atas kebebasan pribadinya oleh Mahkamah
berkenaan dengan setiap perbuatan atau penghapusan yang mendahului keberangkatan
orang tersebut dari Negara yang menerima permintaan.
3. Apabila pelaksanaan dari suatu tindakan bantuan tertentu yang dirinci dalam sutu
permintaan yang disampaikan berdasarkan ayat 1, dilarang di Negara yang mendapat
permintaan tas dasar suatu prinsip hukum mendasar dri penerapan umum, Negara yang
mendapat permintaan harus dengan segera berkonsultasi dengan Mahkamah untuk
mencoba menyelesaikan masalah itu. Dalam konsultasi-konsultasi itu, perimbangan
seharusnya diberikan kepada apakah bantuan itu dapat diberikan dalam suatu cara lain
atau tunduk pada kondisi. Kalau setelah konsultasi masalahnya tidak dapat
diselesaikan, Mahkamah harus memodifikasi permintaan itu seperlunya.
4. Sesuai dengan pasal 72, suatu Negara Peserta dapat menolak suatu permintaan
bantuan, seluruhnya atau untuk sebagian, hanya kalau permintaan itu berkenaan
dengan dikeluarkannya suatu dokumen atau diungkapkannya bukti yang berkaitan
dengan keaman nasionalnya.
5. Sebelum menolak suatu permintaan bantun berdasarkan ayat 1 (1), Negara yang
mendapat permintaan harus mempertimbangkan apakah bantuan itu dapat diberikan di
bawah kondisi-kondisi tertentu, atau apakah bantuan itu dapat diberikan pada waktu
belakangan atau dengan suatu cara alternatif, dengan syarat bahwa kalau Mahkamah
atau Jaksa Penuntut menerima bantuan itu di bawah kondisi tertentu, Mahkamah dan
Jaksa Penuntut harus pada syarat-syarat itu.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
6. Kalau suatu permintaan bantuan ditolak, Negara Peserta yang mendapat permintaan
harus denga segera memberi tahu Mahkamah atau Jaksa Penuntut mengenai alasan-
alasan untuk penolakan tersebut.
7. (a) Mahkamah dapat mengajukan permintaan pemindahan sementara dari seseorang
dalam tahanan untuk keperluan identifiksi atau untuk mendapatkan kesaksian atau
bantuan lain. Orang tersebut dapat diserahkan kalau kondisi-kondisi berikut ini:
i) Orang itu secara bebas memberikan persetujuannya yang diinformasikan
kepada penyerahan tersebut; dan
ii) Negara yang yang mendapat permintaan setuju untuk menyerahkan, tunduk
pada kondisi-kondisi sebagaimana disepakati oleh Negara dan Mahkamah
tersebut.
(b) Orang yang diserahkan tersebut harus tetap dalam penahanan. Apabila persyaratan
penyerahan itu telah terpenuhi, Mahkamah harus mengembalikan orang tersebut
tanpa ditunda-tunda lagi kepada Negara yang mendapat permintaan.
8. (a) Mahkamah harus memastikan kerahasian dokumen dan informasi, kecuali yang
dibutuhkan untuk penyidikan dan proses Mahkamah yang digambarkan dalam
permintaan itu.
(b) Negara yang menerima permintaan, apabila perlu, dapat mengirimkan dokumen
atau informasi kepada jaksa Penuntut atas dasar kerahasiaan. Jaksa Penuntut
kemudian boleh menggunakannya semata-mata untuk keperluan menimbulkan
bukti baru;
(d) Negara yang menerima permintaan, dengan mosinya sendiri atau atas permintaan
dari Jaksa Penuntut, kemudian dapat menyetujui diungkapkannya dokumen atau
informasi itu tersebut. Kemudian dokumen atau informasi itu dapat digunakan
sebagai bukti sesuai dengan ketentuan Bagian 5 dan 6 dan sesuai dengan hukum
dan Pembuktian.
9. (a) (i) Dalam hal suatu Negara Peserta menerima beberapa permintaan yang bersaing,
selain penyerahan atau ekstradisi, dari Mahkamah dan dari suatu Negara lain
sesuai dengan kewajiban internasional, maka Negara Peserta itu harus berusaha,
setelah berkonsultasi dengan Mahkamah dan Negara yang lain itu, untuk
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
mematuhi kedua permintaan tersebut, kalau perlu dengan menunda atau
memberikan persyaratan kepada satu permintaan atau lainnya.
(ii) Kalau tidak demikian, permintaan-permintaan yang salaing bersaing itu harus
diselesaikan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam pasal 90.
(b) Tetapi, apabila permintaan dari Mahkamah itu berkenaan dengan informasi,
kekayaan atau orang yang tunduk pada penguasaan suatu Negara ketiga atau suatu
organisasi internasional berkat suatu perjanjian internasional, Negara yang
menerima permintaan harus memberitahu Mahkamah sedemikian kepada
Mahkamah dan mahkamah harus meneruskan permintaannya kepada Negara ketiga
atau organisasi internasional itu.
10. (a) Mahkamah, atas permintaan, dapat bekerjasama dengan dan memberikan bantuan
kepada suatu Negara Peserta yang melakukan penyelidikan atau persidangan
berkenaan dengan perbuatan yang merupakan suatu kejhatan dlam Jurisdiksi
Mahkamah atau yang merupakan suatu kejahatan serius di bawah hukum nasional
dari Negara yang mengajukan permintaan.
(b) (i) Bantuan yang diberikan berdasarkan sub-ayat (a) termasuk, antara lain:
(1) Pengiriman pernyataan, dokumen atau sejenis bukti lain yang didapat
selama suatu investigasi atau sidang Mahkamah yang dilakukan oleh
Mahkamah; dan
(2) Menanyai setiap orang yang ditahan dengan perintah Mahkamah;
(ii) Dalam hal adanya bantuan berdasarkan sub-ayat (b) (i) (ii):
(1) Kalau dokumen atau jenis-jeni bukti lainnya telah diperoleh dengan
bantuan suatu Negara, pengiriman itu membutuhkan persetujuan dari
Negara tersebut;
(2) Kalau pernyataan, dokumen atau jenis-jenis bukti lain telah diberikan oleh
seorang saksi atau ahli, pengiriman tersebut harus tunduk pada ketentuan
pasal 68.
(c) Mahkamah, di bawah kondisi yang ditetapkan dalam ayat ini, dapat mengabulkan
suatu permintaan untuk bantuan di bawah ini dari suatu Negara yang bukan
Peserta kepda Statuta ini
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
Pasal 94
Penangguhan Pelaksanaan Permintaan Yang Berkenaan dengan
Penyelidikan atau Penuntutan yang sedang Berjalan
1. Kalau pelasanaan segera dari suatu permintaan akan mencampuri penyelidikan atau
penuntutan yang sedang berjalan terhadap suatu kasus lain dari yang berkaitan
dengan permintaan itu, Negara yang mendapat permintaan dapat menunda
pelaksanaan permintaan tersebut untuk jangka waktu yang disepakati dengan
Mahkamah. Tetapi, penundaan ini tidak boleh lebih lama dari yang perlu untuk
melengkapi penyelidikan atu penuntutan terkait di Negara yang mendapat
permintaan. Sebelum membuat keputusan untuk menunda, Negara yang mendapat
permintaan harus mempertimbangkan apakah bantuan dapat diberikan dengan
segera yang tunduk pada kondisi tertentu.
2. Kalau suatu putusan untuk menunda diambil sesuai dengan ayat 1, jaksa Penuntut
betapapun dapat mengupayakan tindakan-tindakan untuk menjaga bukti, sesuai
dengan pasal 93, ayat 1 (j).
Pasal 95
Penangguhan Pelaksanaan Permintaan Berkenaan Dengan Keberatan
Mengenai Dapat Diterimanya Suatu Perkara
Tanpa merugikan pasal 53, ayat 2, dimana ada keberatan mengenai dapat diterimanya suatu
perkara yang berada dibawah pertimbangan mahkamah sesuai dengan pasal 18 dan 19, Negara
yang mendapat permintaan dapat menangguhkan pelaksanaan suatu permintaan di bawah
Bagian ini sambil menunggu suatu ketetapan oleh Mahkamah, kecuali kalau Mahkamah dapat
melanjutkan pengumpulan bukti tersebut sesuai dengan pasal 18 atau 19.
Pasal 96
Isi Permintaan Untuk Bentuk-bentuk bantuan lain
Berdasarkan Pasal 93
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
1. Suatu Permintaan untuk bentuk-bentuk bantuan lain yang disebutkan dalam pasal
93 harus dibuat secara tertulis. Dalam kasus-kasus mendesak, suatu permintaan
dapat diajukan oleh suatu medium yang mampu mengirimkan catatan tertulis,
dengan syarat bahwa permintaan itu harus dikonfirmasikan lewat saluran yang
ditetapkan dalam pasal 87, ayat 1(a).
2. Permintaan itu, apabila dapat diterapkan, harus berisi atau didukung oleh hal-hal
berikut ini:
(a) suatu pernyataan singkat mengenai maksud permintaan itu dan bantuan yang
diupayakan, termasuk dasar hukum dan alasan dan permintaan tersebut;
(b) informasi sebanyak dan seterinci mungkin tentang lokasi atau identifikasi orang
atau tempat yang harus ditemukan atau diidentifikasi agar bantuan yang
diupayakan dapat diberikan;
(c) suatu pernyataan ringkas mengenai fakta-fakta terpenting yang mendasari
permintaan itu;
(d) alasan untuk dan rincian dari suatu prosedur atau persyaratan yang hendak
diikuti;
(e) informasi yang mungkin diisyaratkan di bawah hukum Negara yang mendapat
permintaan untuk melaksanakan permintaan tersebut; dan
(f) setiap informasi lain yang relevan agar supaya bantuan yang diupayakan dapat
diberikan.
3. Atas permintaan Mahkamah, suatu Negara Peserta harus berkonsultasi dengan
Mahkamah, baik secara umum maupun berkenaan dengan suatu masalah tertentu,
mengenai suatu persyaratan di bawah hukum nasionalnya yang mungkin berlaku
dibawah ayat 2(e). Selama konsultasi, Negara Peserta harus memberi informasi
kepada Mahkamah mengenai persyaratan khusus dari hukum nasionalnya.
4. Ketentuan-ketentuan pasal ini, apabila diterapkan, juga berlaku berkenaan dengan
suatu permintaan untuk bantuan yang ditujukan kepada Mahkamah.
Pasal 97
Konsultasi
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
Apabila suatu Negara Peserta menerima suatu permintaan berdasarkan Bagian ini dimana
Negara tersebut mengidentifikasikan masalah-masalah yang mungkim menghambat atau
menghalangi pelaksanaan permintaan itu, Negara tersebut harus berkonsultsi dengan
mahkamah tanpa ditunda lagi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Masalah-masalah itu
dapat mencakup, antara lain:
(a) Informasi yang tidak mencukupi untuk melaksanakan permintaan tersebut;
(b) Dalam hal suatu permintaan untuk penyerahan, kenyataan bahwa sekalipun telah
dilakukan usaha sebaik mungkin, orang yang dicari tidak bisa ditemukan atau bahwa
penyelidikan yang dilakukan telah menentukan bahwa orang yang berada di Negara
tempat penahanan jelang bukan orng yang disebut dalam suarat perintah penahanan;
atau
(c) Kenyataan bahwa pelaksanaan dari permintaan dalam bentuknya dewasa ini akan
mengharuskan Negara yang menerima permintaan melanggar suatu kewajiban
terhadap perjanjian yang sudah ada sebelumnya yang dilakukan berkenaan dengan
suatu Negara lain.
Pasal 98
Kerjasama Berkenaan Dengan Dikesampingkannya Kekebalan dan
Persetujuan Untuk Penyerahan
1. Mahkamah tidak dapat melanjutkan suatu permintaan untuk penyerahan atau bantuan
yang kiranya mengharuskan Negara yang mendapat permintaan untuk bertindak tidak
konsisten dengan kewajiban-kewajibannya di bawah hukum internasionl berkenaan
dengan Negara atau kekebalan diplomatik dari orang atau kekayaan dari suatu Negara
ketiga, kecuali kalau mahkamah mula-mula dapat memperoleh kerjasama dari Negara
ketiga untuk itu mengesampingkan kekebalan.
2. Mahkamah tidak dapat melanjutkan suatu permintaan untuk penyerahan yang kiranya
akan mengharuskan Negara yang menerima permintaan untuk bertindak tidak
konsisten dengan kewajibannya berdasarkan perjanjian internasional yang sesuai
dengan itu persetujuan dari Negara yang mengirim dibutuhkan untuk menyerahkan
seseorang dari Negara itu ke mahkamah, kecuali kalau Mahkamah mula-mula dapat
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
memperoleh kerjasama dari Negara pengirim karena memberi persetujuan untuk
penyerahan.
Pasal 99
Pelaksanaan dari Permintaan Berdasarkan Pasal 93 dan Pasal 96
1. Permintaan untuk bantuan harus dilaksanakan sesuai dengan proedur terkait
berdasarkan hukum dari Negara yang menerima permintaan dan, kecuali kalau
dilarang oleh hukum tersebut, dengan cara yang ditetapkan dalam permintaan itu,
termasuk mengikuti setiap prosedur yang diuraikan secara garis besar dalam
permintaan itu atau mengijinkan oarang-oarang yang ditetapkan dalam Permintaan
untuk hadir dan membantu dalam pelaksanaan proses tersebut.
2. dalam hal suatu permintaan mendesak, dokumen atau bukti yang dikemukakan untuk
menanggapi, ats permintaan mahkamah, harus dikirimkan dengan segera.
3. Jawaban dari Negara untuk menerima permintaan harus dikirimkan dalam bhasa dn
bentuknya yang asli.
4. Tanpa merugikan pasal-pasal lain dalam bagian ini, adlah perlu bagi keberhasilan
pelaksanaan atas suatu tindak pemaksaan, termasuk secara khusus wawancara atau
pengambilan bukti dari seseorang secara sukarela, termasuk berbuat demikian tanpa
kehadiran para pejabat dari Negara Peserta yang menerima permintaan, kalau hal itu
sangat perlu agar permintaan dilaksanakan, dan pemeriksaan tanpa modifikasi dari
suatu situs publik atau tempat publik lainnya, Jaksa Penuntut dapat melaksanakan
permintaan semacam itu secara langsung dalam wilayah suatu Negara sebagai berikut:
(a) Apabila Negara Peserta yang mengajukan permintaan adalah suatu Negara
yang di wilayahnya telah dilakukan kejahatan yang dilaporkan, dan sudah ada
ketentuan mengenai bisa diterimanya ksus sesuaidengan pasal 18 dan 19, Jaksa
Penuntut dapat secara langsung melaksanakan permintaan tersebut setelah
melakukan semua konsultasi yang mungkin dengan Negara Peserta yang
menerima permintaan.
(b) Dalam kasus-kasus lain, Jaksa Penuntut dapat melaksanakan permintaan
semacam itu setelah mengadakan konsultasi dengan Negara Peserta yang
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
menerima permintaan dan tunduk pada tiap kondisi yang masuk akal atau
kekuatiran yang ditimbulkan oleh Negara Peserta tersebut. Apabila Negara
Peserta yang menerima permintaan mengidentifikasikan masalh dengan
melaksanakan suatu permintaan sesuai dengan sub-ayat ini, maka Negara
Peserta, tanpa ditunda-tunda lagi, harus berkonsultasi dengan Mahkamah untuk
menyelesaikan masalah tersebut.
5. Ketentuan-ketentuan yang memungkinkan seseorang didengar atau diperiksa
keterangannya oleh Mahkamah berdasarkan pasal 72 untuk menggunakan
pembatasan yang dirancang untuk mencegah diungkapkannya informasi rahasi
yang berhubungan dengan pertahanan atau keamanan nasional juga berlaku bagi
pelaksanaan dari permintaan atas bantuan berdasarkan pasal ini.
Pasal 100
Biaya
1. Biaya-biaya rutin untuk pelaksanaan permintan di wilayah Negar yang meneriam
permintaan harus ditanggung oleh Negara tersebut, kecuali untuk hal-hal yang
berikut ini yang harus ditanggung oleh Mahkamah:
(a) Biaya yang berhubungan dengan perjalanan dan keamanan para saksi dan ahli
atau penyerahan berdasarkan pasal 93 dari orang yang ditahan;
(b) Biaya terjemahan, juru bahasa dan transkrip;
(c) Biaya perjalanan dan biaya hidup untuk para hakim, Jaksa Penuntut, para
wakil Jaksa Penuntut, Panitera, Wakil Panitera dan staff dari setiap organ
Mahkamah;
(d) Biaya untuk setiap pandangan ahli atau laporan yang diminta oleh Mahkamah;
(e) Biaya yang berkaitan dengan pengangkutan seseorang yang diserahkan ke
Mahkamah oleh suatu Negara tempat penahanan; dan
(f) Setelah mengadakan konsultasi, setiap biaya lauar biasa yang mungkin timbul
dari pelaksanaan suatu permintaan.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
2. Ketentuan ayat 1, apabila sesuai, berlaku bagi permintaan-permintaan dari Negara
Peserta. Dalam hal itu, Mahkamah harus menanggung biaya pelaksanaan yang
biasa.
Pasal 101
Aturan Mengenai Kekhususan
1. Seseorang yang diserahkan kepada Mahkmah berdasarkan Statuta ini tidak akan
diperkarakan, dihukum atau ditahan suatu perbutan yang dilakukan sebelum
penyerahan, selain perbuatan atau bagian dari perbuatan atau bagian dari perbuatan
yang merupakan dasar kejahatan yang karena itu orang tersebut diserahkan.
2. Mahkamah dapat meminta surat perintah pelepasan tuntutan mengenai persyartan
ayat 1 dari Negara yang mnyerahkan orang tersebut kepada Mahkamah dan, kalau
perlu, Mahkamah akan menyediakan informasi tambahan sesuai dengan pasal 91.
Negara Peserta harus mempunyai kewenangan untuk memberikan surat perintah
pelepasan tuntutan kepada Mahkamah dan harus berusaha melakukannya.
Pasal 102
Penggunaan Istilah
Untuk Keperluan Statuta ini:
a. “penyerahan” berarti diserahkannya seseorang oleh suatu Negara kepada
Mahkamah, sesuai dengan Statuta ini.
b. “ekstradisi” berarti diserahkannya seseorang oleh suatu Negara kepada Negara lain
sebagaimana ditetapkan oleh perjanjian, konvensi atau perundang-undangan
nasional.
Bagian 10
PELAKSANAAN
Pasal 103
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
Peranan Negara Dalam Pelaksanaan Hukuman Penjara
1. (a) Suatu hukuam penjara dijalani di suatu Negara yang ditetapkan oleh Mahkamah
dari Daftar Negara-Negara yang telah mengidentifikasikan kepada Mahkamah
kesediaan mereka untuk menerima orang yang dihukum.
(b) Pada saat menyatakan kesediaannya untuk meneriam orang yang dihukum, suatu
Negara dapat memberikan syarat penerimaannya sebagaimana disetujui oleh
Mahkamah dan sesuai dengan Bagaian ini.
(c) Suatu Negara yang ditunjuk dalam suatu kasus tertentu harus memberi tahu
Mahkamah dengan segera apakah Negara itu menerima petunjuk Mahkamah.
2. (a) Negara pelaksana harus memberi tahu Mahkamah mengenai setiap keadaan yang
disepakati berdasarkan ayat 1, yang secara materiil dapat mempengaruhi masa atau
lamanya pemenjaraan. Mahkamah harus diberitahu sekurang-kurangnya 45 haru
mengenai suatu keadaan yang diketahui atau bisa diramalkan. Selama kurun waktu
ini, Negara pelaksana tidak boleh melakukan suatu kegiatan yang dapat merugikan
kewajiban-kewajibannya berdasarkan pasal 110.
(b) Apabila Mahkamah tidak dapat menyetujui keadaan-keadaan yang disebutkan
dalam sub-ayat (a), Mahkamah harus memberitahu Negara yang menjadi tempat
pemberlakuan dan melanjutkan sesuai dengan pasal 104, ayat 1.
3. Dalam melaksanakan kebijaksanaannya untuk melakukan penunjukan berdasarkanyat
1, Mahkamah harus memperhitungkan hal-hal berikut ini:
(a) Prinsip bahwa Negara Peserta harus berbagi tanggung jawab dalam pelaksanaan
hukuman penjara, sesuai dengan prinsip pembagian yang adail, sebagaimana
ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian;
(b) Penerapan standar perjanjian internasional yang diteriam secara luas yang
mengatur perlakuan terhadap narapidana;
(c) Pandangan dari orang yang dihukum; dan
(d) Kebangsaan dariorang yang dihukum;
(e) Faktor-faktor lain tersebut mengenai keadaan-keadaan kejahatan atau orang yang
dihukum, atau pelaksanaan efektif dari hukuman, yang mungkin sesuai dalam
menetapkan Negara Pelaksana.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
4. Kalau tidak ada Negara yang ditunjuk berdasarkan ayat 1, hukuman penjara akan
dijalani di suatu fasilitas penjara yang disediakan oleh Negara tuan rumah, sesuai
dengan kondisi yang ditetapkan dalam persetujuan mengenai kantor pusat yang
disebutkan dalam pasal 3, ayat 2. Dalam hal itu, biaya-biaya yang timbul dari
diberlakukannya suatu hukuman penjara harus ditanggung oleh Mahkamah.
Pasal 104
Perubahan Dalam Penunjukan Negara Pelaksana
1. Mahkamah, pada setiap saat, dapat memutuskan untuk memindahkan seseoarang yang
dihukum ke suatu penjara di suatu Negara lain.
2. Seorang yang dihukum, setiap saat, dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah
untuk dipindahkandari Negara Pelaksana.
Pasal 105
Pelaksanaan Hukuman
1. Tunduk pada kondisi-kondisi yag mungkin dipunyai suatu Negara yang ditetapkan
sesuai dengan pasal 103, ayat 1 (b), hukuman penjara harus mengikat Negara Peserta,
yang dalam keadaan apapun tidak merubahnya.
2. Hanya Mahkamah saja yang mempunyai hak untuk memutuskan setiap permohonan
banding dan peninjauan kembali. Negara yang menjadi tempat pemberlakuan tidak
boleh menghalangi pembuatan permohonan semacam itu oleh seorang yang dihukum.
Pasal 106
Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Hukuman
Dan Kondisi Hukuman Penjara
1. Diberlakukannya suatu hukuman penjara harus menjadi sasaran pengawasan oleh
Mahkamah dan harus sesuai dengan standar perjanjian internasional yang diteriam
secara luas yang mengatur perlakuan terhadap narpidana.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
2. Kondisi mengenai hukuman penjara diatur oleh hukum Negara yang menjadi tempat
pemberlakuan dan harus sesuai denganstandar perjanjian internasional yang diterima
secara luas yang mengatur pemberlakuan terhadap narapidana, dalam keadaan apapun
kondisi-kondisi semacam itu tidak boleh lebih atau kurang menguntungkan ketimbang
kondisi-kondisi yang tersedia bagi para narapidana yang dihukum karena kesalahan
serupa di Negara yang menjadi tempat pemberlakuan.
3. Komunikasi antara seorang yang dihukum dan Mahkamah harus tidak dihambat dan
bersifat rahasia.
Pasal 107
Pemindahan Orang Setelah selesai Menjalani Hukuman
1. Setelah selesai menjalani hukuman, orang yang bukan wargaNegara Negara yang
menjadi tempat pemberlakuan, sesuai dengan hukum dari Negara yang menjadi tempat
pemberlakuan, dapat dipindahkan ke suatu Negara yang berkewajiban untuk
menerimanya, atau ke suatu Negara yang setuju untuk menerimanya, dengan
memperhitungkan setiap keinginan dari orang yang hendak dipindahkan ke Negara
tersebut, kecuali kalau Negara yang menjadi tempat pemberlakuan memberi wewenang
kepada orang tersebut untuk tinggal di wilayahnya.
2. Kalau tidak ada Negara yang menanggung biaya yang timbul dari pemindahan orang
tersebut ke Negar lain sesuai dengan ayat 1, biaya tersebut harus ditanggung oleh
Mahkamah.
3. Tunduk pada ketentuan-ketentuan pasal 108, Negara Pelaksana, sesuai dengan hukum
nasionalnya, juga dapat mengektradisi atau sebaliknya menyerahkan orang tersebut
kepada yang telah meminta ekstradisi tersebut atau menyerahkan orang itu untuk
keperluan persidangan atau pelaksanaan suatu hukuman.
Pasal 108
Pembatasan Mengenai Penuntutan atau Hukuman Atas
Pelanggaran-Pelanggaran lain
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
1. Seorang terhukum yang ditahandi Negara Pelaksana tidak akan menjadi sasaran
penuntutan atau hukuman atau ekstradisi ke Negara ketiga untuk setiap perbuatan yang
dilakukan sebelum orang tersebut diserahkan ke Negara Pelaksana, kecuali kalau
penuntutan, hukuman atau ekstradisi tersebut disetujui oleh Mahkamah atas
permintaan Negara Pelaksana.
2. Mahkamah harus memutuskan persoalan tersebut setelah mendengarkan pandangan-
pandangan dari orang yang dihukum.
3. Ayat 1 harus tidak berlaku lagi kalau orang yang dihukum itu secara sukarela tinggal
selama lebih dari 30 hari di wilayah Negara Pelaksana setelah menjalani hukuman
sepenuhnya yang dijatuhkan oleh Mahkamah, atau kembali ke wilayah Negara tersebut
setelah meninggalkannya.
Pasal 109
Diberlakukannya Denda dan Tindakan Penebusan
1. Negara Peserta memberlakukan denda atau penebusan yang diperintahkan oleh
Mahkamah berdasarkan pasal 7, tanpa merugikan hak-hak pihak ketiga yang bonafide,
dan sesuai dengan prosedur hukum nasional mereka.
2. Kalau Negara Peserta tidak dapat memberlakukan perintah mengenai penebusan,
Negara tersebut harus mengambil tindakan untuk memperoleh kembali nilai dari hasil,
kekayaan atau aset yang diperintahkan oleh Mahkamah untuk ditebus, tanpa
merugikan hak-hak pihak ketiga yang bonafide.
3. Properti, atau hasil penjualan benda tak bergerak atau, dimana sesuai, penjualan
kekayaan lain, yang didapat oleh Negara Peserta sebagai akibat dari pemberlakuannya
terhadap keputusan Mahkamah harus ditransfer ke Mahkamah.
Pasal 110
Peninjauan oleh Mahkamah Mengenai Pengurangan Hukuman
1. Negara Pelaksana tidak boleh membebaskan orng tersebut sebelum habisnya masa
hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
2. Hanya Mahkamah saja yang mempunyai hak untuk memutuskan pengurangan
hukuman, dan akan memberi keputusan mengenai hal itu setelah memeriksa orang
yang bersangkutan.
3. Apabila seseorang telah menjalani dua pertiga dari hukumannnya, atau dua puluh lima
thun dalam hal hukuman seumur hidup, Mahkamah akan mengadakan peninjauan
terhadap hukuman untuk menentukan apakah hukuaman itu seharusnya dikurangi.
Peninjauan semacam itu tidak boleh dilakukan sebelum waktu tersebut.
4. Dalam peninjauannya berdasarkan ayat 3, Mahkamah dapat mengurangi hukuman
kalau Mahkamah berpendapat bahwa terdapat satu atau lebih faktor-faktor berikut ini:
(a) Kesediaan pada tahap awal dan seterusnya dari orang tersebut untuk
bekerjasama dengan Mahkamah dalam penyelidikan dan penuntutannya;
(b) Bantuan sukarela dari orang tersebut untuk memungkinkan diberlakukannya
keputusan dan perintah Mahkamah dalam kasus-kasu lain, dan secara khusus
dalam memberikan bantuan untuk mengetahui tempat aset yang menjadi
sasaran perintah denda, penebusan atau ganti rugi yang dapat digunakan untuk
kepentingan para korban; atau
(c) Faktor-faktor lain yang menetapkan suatu perubahan yang jelas dan penting
mengenai keadaan-keadaan yang cukup untuk membenarkan pengurangan
hukuman, sebagaimana ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian.
5. Kalau Mahkamah menentukan dalam peninjauan pendahuluannya berdasarkan ayat 3
bahwa tidak tepat untuk mengurangi hukuman, Mahkamah sesudah itu harus
melakukan peninjauan terhadap persoalan pengurangan hukuman pada jangka waktu
sedemikian dan menerapkan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Hukum Acara dan
Pembuktian
BAGIAN 11
MAJELIS NEGARA PESERTA
PASAL 112
Majelis Negara Peserta
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
1. Dengan ini ditetapkan Majelis Negara Peserta berdasarkan Statuta ini. Setiap Negara
Peserta mempunyai seorang wakil dalam Majelis yang dapat disertai oleh para
pengganti dan penasehat. Negara-Negara lain yang telah menanda-tangani Statuta ini
atau Tindakan Akhir dapat menjadi peninjau dalam Majelis.
2. Majelis akan:
(a) Mempertimbangkan dan mengesahkan, apabila sesuai, rekomendasi-
rekomendasi dari Komisi Persiapan;
(b) Memberikan pandangan mengenai pengelolaan secara menyeluruh kepada
Kepresidenan, Jaksa Penuntut dan Panitera mengenai administrasi
Mahkamah;
(c) Mempertimbangkan laporan-laporan dan kegiatan dari Biro yang didirikan
berdasarkan ayat 3 dan mengambil tindakan yang perlu berkenaan dengan hal
itu.
BAGIAN 12
PENDANAAN
Pasal 113
Peraturan Keuangan
Kecuali kalau ditetapkan lain secara khusus, semua masalah keuangan yag berkaitan dengan
Mahkamah dari rapat-rapat Majelis Negara Peserta, termasuk Biro dan badan-badan
Bawahannya, akan diatur oleh Statuta ini dan Peraturan Keuangan serta Aturan-aturan yang
disahkan oleh Majelis Negara Peserta.
Pasal 114
Pembayaran Biaya-biaya
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
Biaya-biaya Mahkamah dan Majelis Negara Peserta, termasuk Biro dan badan-badan
bawahannya, akan dibayar dari dana-dana Mahkamah.
Pasal 115
Dana Mahkamah dan Dana Majelis Negara Peserta
Pengeluaran Mahkamah dan Majelis Negara Peserta, termasuk Biro dan badan-badan
bawahannya, sebagai ditetapkan dalam anggaran yang diputuskan oleh Majelis Negara
Peserta, akan disediakan oleh sumber-sumber berikut ini:
(a) Kontribusi yang diperkirakan oleh Negara Peserta;
(b) Dana yang disediakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, tunduk pada pengesahan
Majelis Umum, terutama dalam kaitan dengan pembiayaan yang timbul yang
disebabkan oleh penyerahan dari Dewan Keamanan.
Pasal 116
Sumbangan Sukarela
Tanpa merugikan pasal 115, Mahkamah dapat menerima dan menggunakan, sebagai dana
tambahan, sumbangan sukarela dari Pemerintah-pemerintah, organisasi internasional,
perorangan, perusahaan dan badan-badan lain, sesuai dengan kriteria terkait yang disahkan
oleh Majelis Negara-Negara Peserta.
Pasal 117
Perkiraan Sumbangan
Sumbangan Kontribusi dari Negara Peserta akan diperkirakan sesuai dengan skala perkiraan
yang disetujui, yang didasrkan pada skala yang diterima oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
untuk anggaran tetapnya dan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip dimana skala itu
didasarkan.
Pasal 118
Audit Tahunan
Catatan-catatan, pembukuandan rekening dari Mahkamah, termasuk laporan keuangan
tahunannya, akan diaudit oleh suatu auditor independen.
BAGIAN 13
KLAUSUL PENUTUP
Pasal 119
Penyelesaian Perselisihan
1. Setiap perselisihan mengenai fungsi judisial dari Mahkamah harus diselesaikan dengan
keputusan Mahkamah.
2. Setiap perselisihan lain antara dua atau lebih Negara Peserta yang berkaitan dengan
penafsiran atau penerapan Statuta ini yang belum terselesaikan lewat perundingan
dalam waktu tiga bulan sejak dimulainya perundingan tersebut harus diteruskan kepada
Majelis Negara Peserta. Majelis itu sendiri dapat berusaha menyelesaikan perselisihan
tersebut atau membuat rekomendasi tentang sarana-sarana lebih lanjut mengenai
penyelesaian perselisihan, termasuk diserahkannya masalah tersebut kepada
Mahkamah Internasional sesuai dengan Statuta Mahkamah tersebut.
Pasal 120
Reservasi
Tidak ada reservasi yang dapat diajukan kepada Statuta ini.
Pasal 121
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
Amendemen
1. Setelah berakhirnya masa tujuh tahun sejak berlakunya Statuta ini, setiap Negara
Peserta dapat mengusulkan amendemen terhadapnya. Naskah setiap aendemen yang
diusulkan harus diajukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa,
yang akan mengedarkannya dengan segera kepada semua Negara Peserta.
2. Tidak lebih cepat dari waktu tiga bulan dari tnggal pemberitahuan, Majelis Negara
Peserta berikutnya, dengan suatu mayoritas dari yang hadir dan memberi suara, akan
memutuskan apakah kehendak menyetujui usulan tersebut. Majelis dapat menangani
usul tersebut secara langsung atau menyelenggarakan suatu Konprensi Peninjauan
kalau masalah yang bersangkutan mengharuskan demikian.
3. Pengesahan suatu amendemen pada suatu sidang Majelis Negara Peserta atau pada
suatu Konprensi Peninjauan dimana konsensus tidak dapat dicapai mensyaratkan
mayoritas dua pertiga dari Negara Peserta.
4. Kecuali sebagaimana ditetapkan dalam ayat 5, suatu amendemen akan berlaku bagi
semua Negara Peserta satu tahun setelah instrumen ratifikasi atau penerimaan telah
dikirm kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan oleh
tujuh perdelapan daripadanya.
5. Setiap amendemen terhadap pasal 5 Statuta ini berlaku bagi Negara Peserta yang telah
menerima amendemen itu satu tahun setelah pengiriman instrumen mengenai ratifikasi
atau penerimaan. Berkenaan dengan Negara Peserta yang belum menerima
amendemen tersebut, Mahkamah tidak melaksanakan jurisdiksinya mengenai suatu
kejahatan yang dicakup oleh amendemen apabila dilakukan oleh wargaNegara Negara
Peserta tersebut atau yang dilakukan di wilayahnya.
6. Kalau suatu amendemen telah diteriama oleh tujuh-perdelapan dari Negara Peserta
sesuai dengan ayat 4, setiap Negara Peserta yang belum menerima amendemen itu
dapat menarik diri Statuta ini yang berlaku dengan segera, tanpa memandang ayat 1
pasal 127, tetapi tunduk kepada ayat 2 pasal 127, dengan mengirimkan pemberitahuan
tidak lebih lambat dari satu tahun setelah diberlakukannya amendemen tersebut.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
7. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mengedarkan kepada semua
Negara Peserta setiap amendemen yang disahkan pada suatu sidang Majelis Negara
Peserta atau pada suatu Konperensi Peninjauan.
Pasal 122
Emendemen Terhadap Ketentuan Yang Bersifat Kelembagaan
1. Amendemen terhadap ketentuan Statuta yang sama sekali bersifat kelembagaan, yaitu
pasal 35, pasal 36, ayat 8 dan 9, pasal 37, pasal 38, ayat 1 (dua kalimat pertama), 2 dan
4, pasal 42, ayat 4 sampai 9, pasal 43, ayat 2 dan 3, dan pasal 44, 46, 47 dan 49, dapat
diusulkan setiap saat, tanpa memandang pasal 121, ayat 1, oleh setiap Negara Peserta.
Naskah dari suatu amendemen yang diusulkan harus diajukan kepada Sekretaris
Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau orang lain yang ditunjuk oleh Majelis
Negara Peserta yang harus mengedarkannya dengan segera kepada Negara Peserta dan
kepada para peserta lainnya dalam Majelis.
2. Amendemen berdasarkan pasal ini di mana konsensus tidak dapat dicapai harus
disahkan oleh Majelis Negara-Negara Peserta atau oleh suatu Konperensi Peninjauan,
dengan mayoritas dua pertiga dari Negara Peserta. Amendemen tersebut akan berlaku
bagi semua Negara Peserta enam bulan setelah pengesahan amendemen tersebut oleh
Majelis atau, sebagaimana mungkin kasusnya, oleh Konperensi.
Pasal 123
Peninjauan Terhadap Statuta
1. Tujuh tahun setelah berlakunya Statuta ini Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-
Bangsa menyelenggarakan satu Konperensi Peninjauan untuk membahas setiap
amendemen kepada Statuta ini. Peninjauan tersebut dapat mencakup, tetapi tidak
terbatas pada, daftar kejahatan yang terkandung dalam pasal 5. Konperensi itu terbuka
bagi mereka yang berpartisipasi dalam dalam Majelis Negara Peserta dan atas kondisi
yang sama.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
2. Pada setiap saat sesudah itu, atas permintaan suatu Negara Peserta dan untuk tujuan
yang ditetapkan dalam ayat 1, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, atas
persetujuan oleh mayoritas Negara Peserta, akan menyelenggarakan suatu Konperensi
Peninjauan.
3. Ketentuan pasal 121, ayat 3 sampai 7, berlaku bagi pengesahan dan berlaku suatu
amendemen terhadap Statuta yang dipertimbangkan dalam suatu Konperensi
Peninjauan.
Pasal 124
Ketentuan Peralihan
Tanpa memandang pasal 12 ayat 1, suatu Negara, setelah menjadi peserta terhadap Statuta ini,
dapat menyatakan bahwa, untuk kurun waktu tujuh tahun setelah diberlakukannya Statuta ini
bagi Negara yang bersangkutan, Negara tersebut tidak menerima Jurisdiksi Mahkamah
berkenaan dengan kategori kejahatan yang diacu dalam pasal 8 ketika suatu kejahatan
dilaporkan telah dilakukan oleh wargaNegaranya atau di wilayahnya. Suatu deklarasi
berdasarkan pasal ini dapat ditarik setiap waktu. Ketentuan pasal ini akan ditinjau kembali
pada Konperensi Peninjauan yang diselenggarakan sesuai dengan pasal 123, ayat 1.
Pasal 125
Tandatangan, ratifikasi, Penerimaan, Pengesahan atau Penambahan
1. Statuta ini terbuka untuk ditandatangani oleh semua Negara di Roma, di kantor pusat
Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada
tanggal 17 Juli 1998. Setelah itu, Statuta ini masih tetap terbuka untuk tandatangan di
Roma di Kementerian Luar Negeri Italia sampai 17 Oktober 1998. Setelah tanggal itu,
Statuta masih tetap terbuka untuk tanda–tangan di New York, Kantor Pusat
Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai tanggal 31 Desember 2000.
2. Statuta ini harus diratifikasi, diterima atau disahkan oleh Negara-Negara
penandatangan. Instrumen ratifikasi, penerimaan atau pengesahan harus dikirim untuk
disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
3. Statuta ini akan tetap terbuka untuk penambahan oleh semua Negara. Instrumen
penambahan harus dikirim untuk disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan
Bangsa-Bangsa.
Pasal 126
Pemberlakuan
1. Statuta ini berlaku pada hari pertama dari bulan setelah hari ke-enampuluh setelah
tanggal diterimanya penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, pengesahan atau
tambahan yang ke-enampuluh pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi, menerima, mengesahkan atau menambah pada
Statuta itu setelah pengiriman untuk disimpan instrumen ratifikasi, penerimaan,
pengesahan atau penambahan yang ke-enampuluh, Statuta ini akan berlaku pada hari
pertama dari bulan setelah hari ke-enampuluh diterimanya untuk disimpan instrumen
ratifikasi, penerimaan, pengesahan atau penambahan oleh Negara tersebut.
Pasal 127
Penarikan Diri
1. Suatu Negara Peserta, dengan pemberitahuan tertulis yang dialamatkan kepada
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, dapat menarik diri dari Statuta ini.
Penarikan diri itu mulai berlaku satu tahun setelah tanggal diterimanya pemberitahuan
tersebut, kecuali kalau pemberitahuan itu menetapkan suatu tanggal yang lebih
kemudian.
2. Suatu Negara tidak akan dikeluarkan, dengan alasan penarikan dirinya, dari kewajiban
yang timbul dari Statuta ini ketika Negara itu masih menjadi Peserta pada Statuta ini,
termasuk setiap kewajiban keuangan yang mungkin terkumpul. Penarikan dirinya tidak
mempengaruhi setiap kerjasama dengan Mahkamah dalam hubungan dengan
www.legalitas.org
www.legalita
s.org
www.legalita
s.org
investigasi dan penuntutan pidana yang mengenai hal itu. Negara yang menarik diri
sebelumnya mempunyai kewajiban untuk bekerjasama dan yang dimulai sebelum
tanggal dimana penarikan diri itu menjadi efektif, ataupun hal itu tidak akan merugikan
dengan cara apapun pertimbangan yang berkelanjutan mengenai setiap hal yang sudah
dipertimbangkan oleh Mahkamah sebelum tanggal dimana penarikan itu menjadi
efektif.
Pasal 128
Naskah Otentik
Naskah asli dari Statuta ini, dimana naskah dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia
dan Spanyol sama otentiknya, harus disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-
Bangsa, yang akan mengirimkan salinan-salinan daripadanya kepada semua Negara.
DENGAN KESAKSIAN INI, para penandatangan, yang diberi wewenang dengan
semestinya untuk hal itu oleh masing-masing Pemerintah, telah menandatangani Statuta ini.
Dilakukan di Roma, hari ke-17 bulan Juli 1998
