19
Statuta Organisasi

Statuta FKKM

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Memuat visi, misi dan aturan main terbaru dalam lembaga FKKM.

Citation preview

Page 1: Statuta FKKM

StatutaOrganisasi

Page 2: Statuta FKKM

Forum KomunikasiKehutanan Masyarakat(FKKM)

Statuta Organisasi

Page 3: Statuta FKKM
Page 4: Statuta FKKM

Statuta FKKM

FORUM KOMUNIKASI

KEHUTANAN MASYARAKAT

(FKKM)

S T A T U T A O R G A N I S A S I

Pada tahun 1978 Indonesia menjadi tuan rumah

Kongres Kehutanan Dunia yang memiliki tema “Hutan

untuk Rakyat”. Setelah Kongres tersebut pengembangan

konsep perhutanan sosial di Indonesia, yang merupakan

cikal bakal dari konsep kehutanan masyarakat dimulai.

Kehutanan masyarakat adalah cara pandang baru

pengelolaan hutan dimana akses terhadap sumberdaya

hutan bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal dibuka,

dan sistem pengelolaan sumberdaya hutan (forest

resource management system) serta sistem pengelolaan

ekosistem hutan (forest ecosystem management system)

diadopsi.

1

Page 5: Statuta FKKM

Statuta FKKM

FKKM didirikan pada tanggal 24 September 1997,

sebagai inisiatif bersama yang dimaklumatkan dan

dideklarasikan dalam pertemuan para pihak terkait

(multistakeholders) yang diselenggarakan di Fakultas

Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Forum Komunikasi ini didirikan sebagai wadah

pertukaran informasi untuk isu kehutanan masyarakat

dan kebijakan kehutanan di Indonesia. Diharapkan

bahwa wadah ini dapat membantu merumuskan gagasan,

program, gerakan menuju pengembangan kehutanan

masyarakat di Indonesia.

Pada Pertemuan Nasional, selanjutnya ditulis Pernas

Ke-8 FKKM yang diselenggarakan di Cisarua pada

tanggal 6-9 September 2011, peserta Pernas FKKM

merumuskan dan menyepakati STATUTA FKKM yang

merupakan pedoman penyempurnaan dalam penye-

lenggaraan keorganisasian FKKM sebagai berikut:

2

Page 6: Statuta FKKM

Statuta FKKM

Nama, Sifat, Lambang, Tempat Kedudukan dan

Waktu

Lembaga ini bernama FORUM KOMUNIKASI

KEHUTANAN MASYARAKAT disingkat FKKM

yang didirikan untuk jangka waktu yang tidak

ditentukan lamanya.

FKKM merupakan lembaga multipihak yang

bersifat nasional, independen dan non-partisan.

FKKM berkedudukan di Bogor dengan wilayah

kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik

Indonesia.

Lambang FKKM berisi tiga orang bergandengan

tangan di depan pohon dan burung di atasnya dalam

suatu lingkaran.

3

Page 7: Statuta FKKM

Statuta FKKM

4.1. Warna lambang gradasi hijau yang dikelilingi

tulisan Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat

dan Indonesian Communication Forum on

Community Forestry.

4.2. Gambar tersebut melambangkan para pihak

(masyarakat lokal, pemerintah, pelaku bisnis,

akademisi, LSM) yang setara dan erat bekerjasama

dalam pengelolaan ekosistem hutan lestari.

Visi & Misi

Visi: Cara pandang pengelolaan hutan masyarakat harus

berdasar pada sistem pengelolaan sumberdaya hutan oleh

rakyat melalui organisasi masyarakat yang berlandaskan

pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, pertang-

gungjawaban, dan keberlanjutan aspek ekologi, ekonomi

dan sosial budaya.

4

Page 8: Statuta FKKM

Statuta FKKM

Misi: Berperan sebagai pendorong (motivator) gerakan

menuju cara pandang kehutanan masyarakat di

Indonesia. Mendukung proses-proses pengembangan

kelembagaan kehutanan masyarakat melalui penyebaran

informasi, pengembangan konsep, pengutan kapasitas

dan perumusan kebijakan.

Azas dan Prinsip

1. FKKM berazaskan Pancasila dan berdasarkan pada

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

1945.

2. FKKM diselenggarakan dengan prinsip-prinsip:

kepedulian terhadap pengembangan kehutanan

masyarakat di Indonesia, kebersamaan, kesetaraan

antar para pihak, saling menghargai, transparansi

dan akuntabilitas.

5

Page 9: Statuta FKKM

Statuta FKKM

Maksud dan Tujuan

1. FKKM dibentuk dengan maksud untuk mendorong

terciptanya pengelolaan sumberdaya hutan

Indonesia yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2. FKKM bertujuan memfasilitasi dialog antar para

pemangku kepentingan yang terkait dengan

pengelolaan sumberdaya hutan dan mewadahi

proses belajar multipihak berkenaan dengan

pengembangan kehutanan masyarakat di Indonesia

yang tepat secara ekonomis dan ekologis serta

berkesesuaian dengan nilai-nilai sosial-budaya

masyarakat adat dan lokal.

6

Page 10: Statuta FKKM

Statuta FKKM

Keanggotaan

1. FKKM beranggotakan perseorangan dan/ atau

lembaga yang peduli terhadap pengembangan

kehutanan masyarakat di Indonesia.

2. Anggota FKKM berasal dari berbagai pihak

pemangku kepentingan di bidang pengelolaan

sumberdaya hutan yang meliputi: pemerintah (pusat

dan daerah), pengusaha, akademisi, penggiat ornop

(organisasi non-pemerintah) dan masyarakat adat

dan lokal.

3. Anggota FKKM dicatat oleh Pengurus FKKM

dalam Daftar Anggota FKKM Nasional.

7

Page 11: Statuta FKKM

Statuta FKKM

Hak dan Kewajiban Anggota

Hak anggota meliputi, antara lain:

1. Dapat mengikuti berbagai kegiatan di lingkungan

FKKM

2. Dapat mengakses berbagai fasilitas dan informasi

yang diselenggarakan oleh FKKM

Kewajiban anggota meliputi, antara lain:

1. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan FKKM

2. Menjaga nama baik FKKM

3. Mendaftarkan diri sebagai anggota FKKM

4. Membayar iuran anggota yang besarnya diatur

kemudian oleh Pengurus Nasional

8

Page 12: Statuta FKKM

Statuta FKKM

Berakhirnya Keanggotaan

Berakhirnya keanggotaan karena:

1. Wafat (untuk perseorangan) atau bubar (untuk

lembaga)

2. Mengundurkan diri

3. Dipecat dari keanggotaan FKKM

Alat Perlengkapan Organisasi

Alat perlengkapan FKKM Nasional

Alat perlengkapan utama, yaitu:

1. Pertemuan Nasional (Pernas)

2. Dewan Pengurus Nasional (DPN)

3. Sekretaris Eksekutif Nasional (Seknas)

4. Fasilitator Wilayah

9

Page 13: Statuta FKKM

Statuta FKKM

Alat perlengkapan penunjang, antara lain:

1. Kelompok Kerja (Pokja)

2. Mitra Kerja

Alat perlengkapan FKKM Wilayah

Alat perlengkapan organisasi, yaitu:

1. Pertemuan Wilayah (Perwil)

2. Dewan Pengurus Wilayah (DPW)

3. Sekretaris Eksekutif Wilayah (Sekwil)

4. Kelompok Kerja Daerah

5. Mitra Kerja Daerah

Keberadaan perlengkapan organisasi di wilayah ini

dibentuk berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah

dan bukan menjadi kewajiban FKKM Nasional.

10

Page 14: Statuta FKKM

Statuta FKKM

Badan Hukum Organisasi

Hingga Pernas Ke-8 FKKM di Cisarua, 6-9 September

2011, peserta Pernas menyepakati untuk tidak mem-

Badan-Hukum-kan FKKM . Namun, disepakati bahwa

FKKM Nasional dapat membentuk satu atau lebih Badan

Hukum untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu.

Pada Pernas Ke-8 FKKM disepakati untuk membentuk

sebuah Yayasan yang berfungsi sebagai kelengkapan

legalitas/administrasi FKKM Nasional dengan ketentuan

sebagai berikut:

1. Kepengurusan Yayasan tidak identik dengan

kepengurusan FKKM Nasional. Kepengurusan

Yayasan tidak memiliki kewenangan sebagai

penyelenggara FKKM Nasional. FKKM Nasional

diselenggarakan oleh DPN yang dipilih pada Pernas.

11

Page 15: Statuta FKKM

Statuta FKKM

2. Yayasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari FKKM. Kepengurusan Yayasan dibahas di

Pernas dan dibentuk di Rakernas untuk periode 3

(tiga) tahun bersamaan dengan periode

Kepengurusan DPN FKKM Nasional.

3. Anggota DPN FKKM Nasional duduk sebagai

Pembina dan/ atau Pengawas Yayasan.

4. Pengurus Yayasan tidak boleh dijabat oleh anggota

DPN maupun penyelenggara Setnas FKKM (dalam

hal ini : Seknas, dan/atau Staf Sekretariat).

Pertemuan/Rapat Koordinasi dan Mekanisme

Pengambilan Keputusan

FKKM Nasional :

1. Pertemuan Nasional

12

Page 16: Statuta FKKM

Statuta FKKM

2. Rapat Koordinasi DPN

3. Rapat Koordinasi Sekretariat Nasional

FKKM Wilayah :

1. Pertemuan Wilayah

2. Rapat Koordinasi DPW

3. Rapat Koordinasi Sekretariat Wilayah

Pendanaan Organisasi

Sumber pendanaan FKKM berasal dari :

1. Iuran anggota.

2. Usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan visi

misi FKKM.

3. Sumbangan, kerjasama, donasi dari pihak lain yang

sejalan dengan visi dan misi FKKM dan sifatnya

tidak mengikat.

13

Page 17: Statuta FKKM

Statuta FKKM

Perubahan Statuta

Perubahan statuta dilakukan melalui PERNAS atau

PERNAS luar biasa yang diselenggarakan oleh DPN.

Pembubaran Organisasi

FKKM hanya dapat dibubarkan atas usul sedikit-dikitnya

dua pertiga dari jumlah anggota yang disampaikan secara

tertulis yang disertai alasan-alasan yang jelas.

Apabila FKKM dibubarkan, maka Pengurus Nasional

berkewajiban untuk melakukan likuidasi kecuali

ditentukan lain oleh Pernas luar biasa .

Bilamana FKKM dibubarkan dan jika ada sisa kekayaan

akan diberikan kepada lembaga yang mempunyai tujuan

yang sama .

14

Page 18: Statuta FKKM

Statuta FKKM

Aturan Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur

lebih lanjut dengan peraturan-peraturan lain yang

ditetapkan oleh Pengurus Nasional.

15

Page 19: Statuta FKKM