02/ TMK/ 2007
PEDOMAN PEMETAAN GAMBARAN UMUM PENGUASAAN TANAH
DIREKTORAT PEMETAAN TEMATIK DEPUTI BIDANG SURVEI, PENGUKURAN DAN
PEMETAAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2007
PEDOMAN PEMETAAN PENGUASAAN TANAH NAMA PRODUK : PETA GAMBARAN
UMUM PENGUASAAN TANAH
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Salah satu peta tematik yang penting untuk
kebijakan pertanahan dan pembangunan pada umumnya adalah peta
penguasaan tanah. Peta gambaran umum penguasaan tanah menggambarkan
pola penguasaan tanah secara sederhana. Informasi penguasaan tanah
tersebut diharapkan menjadi petunjuk tentang struktur penguasaan
tanah yang dapat berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat
setempat. Data penguasaan tanah terdiri dari tanah tanah milik baik
oleh perorangan maupun perusahaan, tanah tanah kawasan konsensi dan
kehutanan serta bentuk penguasaan tanah lainnya. Untuk memperoleh
data yang lengkap diperlukan berbagai sumber data selain dari BPN
sendiri. Mengingat dampak informasi penguasaan tanah sangat
sensitif terhadap kondisi sosial politik maka data yang disajikan
merupakan gambaran umum dan belum memberikan batas pemilikan yang
sesungguhnya. Perkembangan teknologi penginderaan dan komputer
sangat membantu dalam peningkatan kinerja dan efisiensi survei
pemetaan tematik. Teknologi yang dilibatkan pemetaan tematik
meliputi satelit dengan berbagai tingkat resolusi, alat penentu
posisi (GPS) dan komputer dengan seluruh perangkatnya. 1.2. Maksud
dan Tujuan Maksud dari penyusunan pedoman pemetaan gambaran umum
penguasaan tanah adalah memberikan standar dan acuan pemetaan
penguasaan tanah. Tujuan dari penyusunan pedoman pemetaan gambaran
umum penguasaan tanah adalah memberikan suatu rujukan teknis dalam
bentuk tata cara kerja dan klasifikasi peta penguasaan tanah. 1.3.
Norma/Dasar Hukum a. Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 Ayat
3. b. Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokokpokok Agraria c. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan. d. Undang-undang No. 4 Tahun 1967 tentang Ketentuan
Ketentuan Pokok Pertambangan e. Keppres No. 53 Tahun 1989 tentang
Kawasan Industri 1
1.4. Istilah dan Definisi Data yang diklasifikasikan pada peta
gambaran umum penguasaan tanah adalah kelompok bidang tanah
berskala kecil atau satu bidang tanah berskala besar. a. Tanah
milik (TM) adalah tanah milik adat baik yang sudah maupun belum
terdaftar serta tanah yang telah bersertifikat Hak Milik. b. Tanah
negara bersertipikat (TNS) yaitu Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,
Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. c. Tanah negara dikuasai (TND) dalah
tanah negara yang dikuasai oleh perorangan, Badan Hukum atau secara
bersama-sama tanpa dilekati oleh sesuatu hak menurut UUPA. Contoh
tanah obyek landreform, tanah reklamasi, tanah yang dikuasai oleh
instansi pemerintah pemerintah yang belum bersetifikat, tanah
kehutanan, pertambangan. d. Tanah negara belum dilekati hak (TNB)
adalah tanah negara yanag belum dilekati sesuatu hak menurut hak
UUPA maupun hak adat baik secara perorangan, Badan Hukum, maupun
bersama-sama, dan secara fisik penggunaan tanahnya dibiarkan tumbuh
secara alami atau belum pernah dimanfaatkan. Contoh tanah timbul.
e. Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang
dapat dipunyai orang atas tanah f. Hak guna-usaha adalah hak untuk
mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka
waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan
pertanian, perikanan atau peternakan. g. Hak guna-bangunan adalah
hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah
yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30
tahun. h. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut
hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah
milik orang lain
2
BAB II RUANG LINGKUP PEKERJAAN
2.1. Ruang Lingkup Pekerjaan pemetaan gambaran umum penguasaan
tanah selalu dilakukan pembaruan data. Hal tersebut karena data
penguasaan tanah berubah dalam waktu tertentu seiring dengan
perkembangan aktivitas manusia. Oleh karena itu peta gambaran umum
penguasaan tanah harus menyebutkan nama blad atau nama wilayah dan
tahun pembuatan. Peta penguasaan tanah ditampilkan dalam blad atau
wilayah administrasi. Skala peta penguasaan tanah dengan basis blad
adalah : Blad peta penguasaan tanah perkotaan : skala terkecil : 1:
10.000 Blad peta penguasaan tanah perdesaan : skala terkecil : 1:
25.000 Blad peta penguasaan tanah wilayah pesisir, pulau pulau
kecil dan wilayah khusus : skala terkecil : 1: 25.000
Peta penguasaan tanah dalam satuan wilayah administrasi
menggunakan skala yang tidak terlalu detail karena hanya bersifat
indikatif. Meskipun demikian dianjurkan menggunakan skala peta
penguasaan tanah sebagai berikut : Wilayah desa : skala terkecil :
1: 10.000 Wilayah kelurahan : skala terkecil : 1: 5.000 Wilayah
kecamatan perdesaan : skala terkecil : 1: 50.000 Wilayah kecamatan
perkotaan : skala terkecil : 1: 25.000 Wilayah kabupaten : skala
terkecil : 1: 100.000 Wilayah kota : skala terkecil : 1: 50.000
Wilayah propinsi : skala terkecil : 1: 250.000 Wilayah nasional :
skala terkecil : 1: 1.000.000
2.2. Bahan/ Input Data Pemetaan penguasaan tanah memerlukan
bahan atau input data awal sebagai dasar pekerjaan survei. Bahan
atau input data yang digunakan untuk pemetaan penguasaan tanah
adalah : Skala 1 : 25.000 atau lebih kecil : citra satelit resolusi
menengah atau rendah Skala 1 : 10.000 atau lebih besar : citra
satelit resolusi tinggi dan atau foto udara
2.3. Material Hasil Pekerjaan Hasil kegiatan utama pemetaan
penguasaan tanah adalah peta gambaran umum penguasaan tanah. Peta
peta digital dalam bentuk blad
3
disusun menjadi peta digital wilayah administrasi dimulai dari
tingkat desa/ kelurahan. 2.4. Konsep Pekerjaan Secara garis besar
tahapan pekerjaan pemetaan penguasaan tanah adalah : a. Penyiapan
peta dasar b. Delineasi/ klasifikasi awal c. Survei lapang d.
Pengolahan data/ reklasifikasi e. Digitasi Keterangan dari tahapan
pekerjaan di atas adalah sebagai berikut : Penyiapan peta dasar
adalah penyiapan bahan berupa peta foto atau citra satelit yang
telah direktifikasi (georeferenced) agar dapat digunakan sebagai
peta kerja. Delineasi / klasifikasi awal gambaran umum penguasaan
tanah adalah interpretasi secara sistematik dari peta foto atau
citra satelit berdasarkan data sekunder mengenai penguasaan tanah.
Survei lapang adalah melakukan pengambilan data berdasarkan metode
tertentu. Pengolahan data/ klasifikasi adalah membuat poligon baru
berdasarkan hasil atau data lapang sesuai kelas yang telah
ditentukan Digitasi adalah memindahkan data dari hardcopy ke dalam
format digital dengan bantuan komputer.
a.
b.
c. d. e.
2.5. Hubungan Pekerjaan Survei pemetaan gambaran umum penguasaan
tanah adalah pengambilan data sekunder dan checking lapang untuk
obyek data yang memerlukan kejelasan. Bahan atau peta kerja yang
digunakan adalah : a. Skala 1 : 25.000 : peta foto atau citra
satelit minimal dengan resolusi menengah dan peta Rupa Bumi
Indonesia (Bakosurtanal). b. Skala 1 : 10.000 atau lebih besar :
peta foto atau citra satelit dengan resolusi tinggi dan peta dasar
pendaftaran tanah. Peta foto atau citra satelit diperoleh dari
Direktorat Pemetaan Dasar dalam kondisi yang sudah dikoreksi secara
geometris (georeferenced). Sedangkan data sekunder yang digunakan
adalah peta bidang yang diperoleh dari Deputi II. Hasil yang
diperoleh yaitu peta gambaran umum penguasaan tanah merupakan bahan
analisa atau input data terutama untuk Direktorat Potensi Tanah dan
Direktorat Penatagunaan Tanah.
4
BAB III SPESIFIKASI TEKNIS
3.1. Spesifikasi Tenaga Dalam pemetaan penguasaan tanah
dibutuhkan surveyor yang mempunyai pengalaman dalam melaksanakan
kegiatan survei dan pemetaan dengan tingkat pendidikan Sarjana,
Diploma I dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang pernah mendapat
pelatihan khusus. Tenaga lapang terdiri dari surveyor dan dibantu
oleh tenaga lokal sebagai pembantu di lapangan. Sedangkan untuk
tenaga pengolahan data lapangan dibutuhkan tenaga Sarjana, Diploma
I dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang mempunyai keahlian di
bidang digitalisasi data spasial dan operasional komputer 3.2.
Spesifikasi Peralatan Software GIS : mampu mengolah, memanipulasi,
menganalisis, menampilkan serta mencetak dataset digital. Software
tersebut harus berlisensi Software Image Processing (opsional) :
mampu mengolah, memanipulasi, menganalisis, menampilkan serta
mencetak data citra satelit. Software tersebut harus berlisensi
Hardware yang mampu mengolah image dengan kapasitas hard disk
minimal 40 GB, processor setara pentium 4, memori minimal 512 MB
GPS : GPS navigasi dengan akurasi 6 meter Plotter : resolusi
minimal 1200 x 1200 dpi 3.3. Spesifikasi Metode Metoda yang
digunakan dalam pemetaan penguasaan tanah ada dua jenis yaitu
secara primer dengan cara survei sampling dan secara sekunder. Yang
dilakukan secara primer adalah pemetaan langsung ke lapangan dan
pengolahan peta citra satelit. Sedangkan pengumpulan data sekunder
adalah mengumpulkan data yang dapat menunjukkan pemilikan/
penguasaan tanah seperti peta bidang tanah, peta PBB, peta kawasan
hutan, dan sebagainya. 3.4. Spesifikasi Teknis Produk Utama 3.4.1.
Obyek peta Peta penguasaan tanah dengan skala yang telah ditentukan
menampilkan unsur unsur sebagai berikut: a. Unsur dasar terdiri
dari : Jaringan jalan. Nama jalan disebutkan pada penguasaan tanah
perkotaan skala 1 : 5.000 atau lebih besar.
5
-
Jaringan sungai, saluran air (irigasi dan drainase) Batas
administrasi : provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan. Nama
dusun/kampung disebutkan untuk peta yang lebih besar dari 1 :
25.000 Teluk, laut, selat, pulau kecil Gunung, titik ketinggian
Ibukota wilayah administrasi kecamatan, desa/ kelurahan Bendungan
Poligon penguasaan tanah Atribut jenis penguasaan tanah (lihat
tabel klasifikasi) Untuk penguasaan tanah berskala besar disebutkan
nama yang memiliki/ menguasai. Contoh : Perkebunan X, Perumahan,
dan sebagainya. Logo BPN Judul peta Nomor lembar peta Simbol arah
utara Skala angka dan garis Keterangan proyeksi dan datum Indeks
provinsi atau Indonesia Petunjuk letak peta Legenda Sumber data
Tahun pemetaan Grid dan notasi koordinat : provinsi, kabupaten,
-
Atribut nama sungai besar, wilayah administrasi, gunung
b. Unsur tematik terdiri dari :
c. Unsur layout terdiri dari : -
3.4.2. Sistem koordinat Sistem koordinat yang digunakan dalam
pemetaan penguasaan tanah tergantung dari skala yang digunakan.
Untuk skala 1 : 25.000 atau lebih kecil menggunakan sistem
koordinat UTM dan pembuatan indeks peta mengikuti standar
Bakosurtanal. Sedangkan untuk skala 1 : 10.000 atau lebih besar
menggunakan sistem koordinat TM 3 dan pembuatan indeks mengikuti
standar BPN. Seluruh koordinat baik baik dalam UTM maupun TM3
dinyatakan dalam satuan meter (satuan metrik)
6
Peta penguasaan tanah dalam satuan wilayah administrasi dari
tingkat Desa/ Kelurahan hingga Kabupaten/ Kota menggunakan
koordinat UTM. Untuk peta penguasaan tanah satuan wilayah Propinsi
dan Negara selain mencantumkan koordinat UTM juga mencantumkan
koordinat geografis. Luas minimal yang harus dipetakan adalah cm x
cm di peta, atau seluas ukuran pada tabel di bawah ini dilapang
tergantung dari sekala yang akan dibuat. Apabila kurang dari luasan
tersebut, tidak usah dicantumkan dalam peta. Khusus untuk pemetaan
permukiman atau kampung, maka tingkat ketelitiannya 2 milimeter x 2
milimeter dipeta. Hal-hal yang tidak memenuhi minimal unit namun
sangat penting artinya untuk pemetaan penguasaan tanah, dicantumkan
dalam bentuk plot titik. Contoh sumber mata air, antena stasiun
bumi, bendungan. 3.4.3. Sistem penomoran a. Sistem TM3 Nomor zone
pada sistem proyeksi TM-3o terdiri dari 3 buah nomor, yaitu dua
nomor pertama adalah nomor zone UTM dan nomor ketiga adalah nomor
zone TM-3. Kedua jenis nomor dipisahkan dengan tanda titik. Contoh
: Nomor zone UTM 48, dan blad yang digunakan adalah daerah blad
sebelah kanan, maka nomor zone adalah 48.2 (lihat lampiran) Satu
zone TM-3 dibagi dalam wilayah yang lebih kecil dengan ukuran
sebesar 60 cm x 60 cm pada peta atau 6.000 m x 6.000 m di lapangan.
Titik awal pembagian lembar ditetapkan pada koordinat x = 32.000 m
dan y = 282.000 m. Untuk pembagian lembar peta skala 1 : 10.000
maka satu zone TM-3 akan terbagi menjadi 314 baris dan 56 kolom.
Penomoran peta diambil dari nomor kolom dan baris. Sebagai misal
54.312 adalah wilayah yang berada pada kolom ke 54 dan baris ke
312. (lihat lampiran). Pembagian grid dan pencantuman koordinat
grid mengikuti seperti yang tertera dalam peta dasar BPN. b. Sistem
UTM Perhitungan garis grid didasarkan pada Garis Meridian Tengah
dengan Equator dalam satuan metrik. Titik awal perhitungan untuk
angka horizontal dimulai dari garis meridian tengah dari Pembagian
Zone yang ditetapkan, diberi nilai 500.000, dengan notasi meter
Timur (mT). Sedangkan titik awal perhitungan untuk angka vertikal
dimulai dari garis Khatulistiwa (equator). Untuk wilayah sebelah
utara equator, titik awal yaitu equator diberi nilai 0 (nol), dan
untuk wilayah sebelah selatan equator, titik awal yaitu equator
diberi nilai 10.000.000. Nomor Lembar Peta yang juga menunjukkan
tingkat sekala peta, disusun berdasarkan Hirarkhi Peta yang telah
ditetapkan melalui Sistem Bakosurtanal secara nasional, sebagai
pedoman peta dasar nasional.
7
Nomor lembar peta merupakan Identitas tunggal yang bersifat
unik, yang berarti tidak akan mungkin ada lembar peta yang
mempunyai nomor kembar. Sistem penomoran dapat dilihat pada
lampiran. Pembagian zona UTM berdasarkan skala peta dapat dilihat
pada tabel di bawah ini. No 1. 2. 3. 4. Sekala Peta 1 : 250.000 1 :
100.000 1 : 50.000 1 : 25.000 Zona UTM dalam metrik + 45cm x 67cm +
56cm x 56cm + 56cm x 56cm + 56cm x 56cm Zona UTM dalam geografis 10
x 10 30 30 x 30 15 x 15 730 x 730
Pembagian grid dan pencantuman koordinat grid mengikuti peta
rupa bumi. 3.4.4. Ukuran dan format lembar peta a. Sistem UTM
Ukuran lembar peta pada skala 1 : 25.000 dan 1 : 50.000 : 86 cm x
62 cm Ukuran muka peta adalah 58,5 cm x 58,5 cm dan ukuran bidang
gambar adalah 56 cm x 56 cm Ukuran lembar peta pada skala 1 :
10.000 dan 1 : 2.500 : 83 cm x 66 cm. Ukuran muka peta adalah 60 cm
x 60 cm dan ukuran bidang gambar adalah 60 cm x 60 cm.
b. Sistem TM3 -
8
BAB IV PROSEDUR/PROSES PEKERJAAN
4.1. Diagram Alir Proses Produksi Diagram 1. Pengolahan,
Penyusunan dan Penyajian Data Penguasaan tanah
Citra Satelit
Rektifikasi Peta/Informasi Pendukung
Klasifikasi
Survey Lapang
Inventarisasi/pengumpulan data dan informasi : Penguasaan
tanah
Quality control I Korelasi data
Re-klasifikasi
Digitasi
Quality Control II
OUTPUT
PLOTTER
9
4.2. Uraian Bagan Alir Produksi 4.2.1. Penyiapan peta citra
satelit Bahan atau peta dasar untuk pemetaan penguasaan tanah telah
disebutkan sebelumnya yaitu tergantung dari skala yang digunakan.
Secara garis besar dibedakan untuk pembuatan peta skala menengah
dan kecil serta peta skala besar. a. Peta citra satelit untuk skala
menengah dan skala kecil Data raster yang digunakan adalah citra
satelit dengan resolusi menengah hingga rendah yang telah
direktifikasi. Data vektor yang digunakan untuk menyajikan unsur
jalan dan sungai adalah peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Bakosurtanal
dengan skala 1 : 25.000 atau 1 : 50.000 dalam bentuk digital. Buat
layer peta kerja dengan memuat data raster citra satelit dan di
atasnya dimuat data vektor peta RBI untuk menghasilkan peta dasar
skala 1 : 25.000 atau lebih kecil. Batas administrasi dapat merujuk
pada peta RBI dan sumber lainnya yang akurat Data raster yang
digunakan adalah citra satelit dengan resolusi tinggi yang telah
direktifikasi. Data vektor yang digunakan untuk menyajikan unsur
jalan dan sungai adalah peta garis atau peta dasar BPN dengan skala
1 : 2.500 atau 1 : 1.000 dalam bentuk digital. Untuk pembuatan peta
dasar skala 1 : 10.000 terlebih dahulu harus memperkecil skala baik
data raster maupun data vektor yang berskala besar dengan bantuan
software. Buat layer peta kerja dengan memuat data raster citra
satelit atau foto udara dan di atasnya dimuat data vektor peta
garis atau peta dasar untuk menghasilkan peta dasar skala 1 :
10.000 atau lebih besar. Batas administrasi dapat merujuk pada peta
RBI dan sumber lainnya yang akurat
-
-
b. Peta citra satelit untuk skala besar -
-
-
-
4.2.2. Delineasi/ klasifikasi awal a. Tarik garis deliniasi
sesuai perbedaan, penampakan warna, rona, tekstur, struktur, pola,
bentuk, ukuran, bayangan, asosiasi, site (situs/tapak) pada peta
citra (hardcopy citra) dengan menampilkan identitas antara lain :
Jalan, rel Sungai, irigasi Batas Administrasi (sesuai tingkat
kedetailan survei)
10
b. Klasifikasikan hasil deliniasi berdasarkan informasi dari
peta bidang tanah, peta kawasan hutan, peta PBB. Untuk mempermudah
terlebih dahulu tarik poligon untuk tanah kawasan hutan, tanah
bersertipikat berskala besar, tanah bersertipikat lainnya dalam
satu blok persil, dan sebagainya sehingga semua wilayah terbagi
habis dalam kriteria penguasaan tanah. c. Untuk danau, sungai,
waduk, rawa didelineasi sebagai unsur alam 4.2.3. Pengamatan lapang
4.2.3.1. Persiapan a. Peta dasar untuk skala menengah dan skala
kecil Data raster yang digunakan adalah citra satelit dengan
resolusi menengah hingga rendah yang telah direktifikasi. Data
vektor yang digunakan untuk menyajikan unsur jalan dan sungai
adalah peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Bakosurtanal dengan skala 1 :
25.000 atau 1 : 50.000 dalam bentuk digital. Data sekunder yang
digunakan adalah peta bidang tanah, peta HGU, peta kawasan hutan
dan lain sebagainya yang menunjukkan kondisi penguasaan tanah. Buat
layer peta kerja dengan memuat data raster citra satelit dan di
atasnya dimuat data vektor peta RBI untuk menghasilkan peta dasar
skala 1 : 25.000 atau lebih kecil. Batas administrasi dapat merujuk
pada peta RBI dan sumber lainnya yang akurat
-
-
-
-
b. Peta dasar untuk skala besar Data raster yang digunakan
adalah citra satelit dengan resolusi tinggi yang telah
direktifikasi. Data vektor yang digunakan untuk menyajikan unsur
jalan dan sungai adalah peta garis atau peta dasar BPN dengan skala
1 : 2.500 atau 1 : 1.000 dalam bentuk digital. Data sekunder yang
digunakan adalah peta bidang tanah, peta HGU, peta kawasan hutan
dan lain sebagainya yang menunjukkan kondisi penguasaan tanah.
Untuk pembuatan peta dasar skala 1 : 10.000 terlebih dahulu harus
memperkecil skala baik data raster maupun data vektor yang berskala
besar dengan bantuan software. 11
-
-
-
Buat layer peta kerja dengan memuat data raster citra satelit
atau foto udara dan di atasnya dimuat data vektor peta garis atau
peta dasar untuk menghasilkan peta dasar skala 1 : 10.000 atau
lebih besar. Batas administrasi dapat merujuk pada peta RBI dan
sumber lainnya yang akurat
-
4.2.3.2. Pengamatan lapang Areal yang perlu dicek lapang adalah
yang tidak jelas batasnya, biasanya tanah kawasan hutan atau
kawasan lainnya. Pengecekan lapang juga diperlukan pada tanah tanah
berskala besar untuk mencari informasi apabila sudah terjadi
pemindahan hak Cantumkan dan berikan simbol klasifikasi penguasaan
tanah pada peta kerja (peta citra yang telah dideliniasi), sesuai
dengan klasifikasi yang telah ditentukan. Objek yang dipetakan
adalah : a. semua poligon penguasaan tanah yang masuk dalam tingkat
ketelitian sebagai ukuran minimal unit pemetaan. b. Jaringan jalan,
rel, yang didasarkan pada kwalitas, nilai dan fungsi dari aksesnya.
Contoh: jalan aspal, jalan berbatu, jalan tanah; jalan penghubung
kampung dengan sawah, tegalan, kebun; rel kereta api, rel lori. c.
Saluran pengairan/sungai, yang didasarkan pada kualitas, nilai dan
fungsi dari saluran. Contoh: sungai, irigasi, drainase, bendungan,
terowongan air, waduk, situ, embung dengan mencantumkan namanya
bila ada. Objek penunjang penguasaan tanah yang juga dipetakan
antara lain batas administrasi. Hal ini dilakukan bersamaan
waktunya dengan pengamatan menjelajah penguasaan tanah. Pemetaan
batas dilakukan sampai tingkat desa/kelurahan.
-
-
-
4.2.4. Korelasi data dan reklasifikasi Perjelas garis batas
poligon penguasaan tanah, simbol, notasi pada peta yang telah
disurvey (peta citra) hasil survei. Siapkan blanko peta diatas
media transparant yang berisi jaringan jalan dan jaringan
pengairan/sungai Overlaykan/tumpangkan peta tersebut diatas pada
peta yang telah disurvey (peta citra) hasil survei. 12
-
Pindahkan garis batas poligon penguasaan tanah dari peta yang
telah disurvey (peta citra) pada blanko peta media transparant yang
berisi jaringan jalan dan jaringan pengairan/sungai. Lengkapi
simbol, notasi dan informasi penguasaan tanahnya. Selanjutnya peta
media transparant ini merupakan peta konsep penguasaan tanah hasil
pemetaan lapang. Periksa dan cermati peta konsep penguasaan tanah
hasil pemetaan lapang, apabila ada perubahan mendasar pada peta
dasar. Misal : penambahan jalan, perubahan jaringan irigasi/sungai,
pemekaran wilayah yang mengakibatkan perubahan letak dan nama
ibukota, dan lain-lain. Data Sekunder yang telah diplotkan dicek
dan dikonfirmasikan kembali di lapangan sebagai bahan untuk revisi
dan penyempurnaan hasil ploting. Semua data sekunder diplotkan ke
dalam peta kerja yang telah disiapkan. Lakukan korelasi antar
blad/lembar peta dalam satu kesatuan wilayah survey, dengan tujuan
setiap unsur isi peta yang ada dalam peta, terutama isi peta bagian
tepi (kiri, kanan, atas dan bawah) berkorelasi dengan blad/lembar
lain. Unsur-unsur yang harus dikorelasi adalah : a. Poligon batas
dan jenis penguasaan tanah b. Notasi dan simbol yang dipakai,
lengkap atau tidak c. Jaringan jalan, rel d. Sungai, saluran air
(irigasi dan drainase) e. Batas Administrasi desa/kelurahan :
provinsi, kabupaten, kecamatan,
-
-
-
4.2.5. Digitasi a. Digitasi dapat dilakukan dengan dua cara
yaitu melalui meja digitasi (digitizer) dan melalui layar komputer
(monitor). Setelah digitasi dilanjutkan dengan tahap editing dan
labeling. Editing merupakan perbaikan terhadap kesalahan kesalahan
hasil digitasi sebagai akibat tidak bertemunya node dan adanya
tumpang tindih garis. Labeling merupakan pencantuman atribut teks
dan simbol lokasi tertentu pada peta. b. Satuan poligon penguasaan
tanah pada peta skala besar adalah blok bidang tanah yang memiliki
kelas penguasaan tanah yang sama. c. Seluruh wilayah administrasi
harus memiliki atribut nama. Apabila dalam satu blad masih dalam
satu kabupaten/ kota cukup menampilkan nama desa/ kelurahan dan
kecamatan. Apabila terdapat wilayah berbatasan antar kabupaten/
kota dan propinsi masing masing nama wilayah tersebut harus
disebutkan. Plot ibukota wilayah administrasi dari tingkat desa/
kelurahan hingga tingkat propinsi pada lokasi kantor kepala
wilayah. Nama nama
13
unsur yang harus dicantumkan adalah nama sungai, gunung, taman
nasional/hutan lindung, danau/situ, rawa besar, waduk dan kawasan
penting lainnya. d. Peletakan atribut teks sedapat mungkin pada
tempat yang tidak menutup persimpangan jalan atau sungai atau
tempat yang luang. Atribut pada kawasan atau badan air di tengah
poligon. Untuk sungai letak atribut di atas garis sungai, mengarah
ke kanan mengikuti arah sungai. e. Letak garis batas administrasi
harus berada di tengah badan sungai besar atau jalan besar (dalam
skala besar). f. Buat lay out kartografi sesuai dengan format
standard. Lay out peta dapat dalam bentuk blad, format administrasi
wilayah dan format wilayah tertentu. Format blad mengikuti ukuran
blad yang telah ditentukan. Format administrasi wilayah mengikuti
bentuk wilayah bersangkutan serta bergantung pada ukuran kertas
yang dikehendaki oleh penyusun layout kartografi. Sedangkan format
wilayah tertentu mengikuti stadart kartografi secara empiris. g.
Pengaturan direktori kerja dan sistem penamaan file dimaksudkan
agar lebih tertib dan mempermudah bila hendak dikembangkan menjadi
aplikasi tersendiri. h. Untuk peta tematik berbasis blad sistem
penamaan file adalah : Ox. Dimana O adalah kode peta penguasaan
tanah dan x adalah nomor blad. Nomor blad untuk skala 1 : 25.000
atau lebih kecil menggunakan sistem penomoran blad peta rupabumi.
Sedangkan untuk skala 1 : 10.000 atau lebih besar menggunakan
sistem penomoran peta dasar BPN. Contoh : O51212016 : pada blad
512.12.016 dengan skala peta 1 : 2.500 O1209411 : pada blad
1209-411 dengan skala peta 1 : 25.000 Untuk peta tematik berbasis
wilayah disebutkan nama wilayah i. Seluruh dataset yang digunakan
adalah file dengan ekstension shp atau coverage.
4.3. Indikator Keberhasilan Proses 4.3.1. Untuk kualitas hasil
survei ground check (kontrol kualitas I) Tingkat ketelitian lapang
yang harus dihasilkan dari survei ground check sesuai dengan skala
peta yang digunakan. Tabel Ukuran Tingkat Ketelitian Pemetaan
(Minimal Unit Pemetaan) No. 1. Skala peta 1 : 250.000 Ukuran
panjang cm di lapang 1250 meter Ukuran luas cm x cm di lapang
156,25 Ha
14
2. 3. 4. 5. 6. 7.
1 : 100.000 1 : 50.000 1 : 25.000 1 : 10.000 1 : 5.000 1 :
2.500
500 meter 250 meter 125 meter 50 meter 25 meter 12,5 meter
25,00 6,25 1,56 0,25
Ha Ha Ha Ha
0,0625 Ha 0,0156 Ha
4.3.2. Untuk kualitas hasil digitasi Tidak boleh ada kesalahan
dangling berupa overshoot, undershoot dan sliver. Overshoot adalah
garis satu melebihi garis lain. Undershoot adalah garis satu tidak
terhubung dengan garis lain. Sliver adalah garis ganda. Tidak boleh
ada unsur alam atau buatan yang melebihi garis pantai. Seluruh
poligon harus berwarna atau berarsir. Garis jalan atau sungai tidak
boleh melebihi garis jalan atau sungai lainnya.
-
4.3.3. Untuk kualitas hasil cetak(kontrol kualitas II) Ukuran
layout peta tidak boleh bergeser lebih dari 2 mm untuk peta skala 1
: 10.000 atau lebih kecil dan tidak boleh lebih dari 5 mm untuk
peta skala lebih besar dari 1 : 10.000 Jenis warna yang ditampilkan
harus sesuai dengan yang di monitor. Bentuk arsiran dan atribut
teks harus tampak
-
15
BAB V SPESIFIKASI AKSES DATA/PENYAJIAN/PUBLIKASI
5.1. Perolehan Data Peta penguasaan tanah dapat dicopy atau
digandakan oleh masyarakat umum berdasarkan peraturan yang berlaku
dengan prosedur yang telah ditetapkan. Peta penguasaan tanah
tersedia di tingkat pusat maupun di Kanwil BPN dan Kantor
Pertanahan. 5.2. Penyimpanan Peta digital penguasaan tanah disimpan
dalam hard disk dan CD. Sedangkan peta cetak disimpan dalam lemari
peta. Setiap CD harus dibubuhi identitas data yang tersimpan dengan
spidol dan pada casing diberi label. Seluruh CD data digital
disimpan dalam rak atau lemari khusus. Satu CD memuat peta digital
penguasaan tanah berbasis blad dalam satu kelompok kotak indeks.
Sedangkan untuk satuan wilayah pengaturan penyimpanan sebagai
berikut : Di Kanwil : tiap kabupaten minimal dalam 1 CD Di Kantor
Pertanahan : tiap kecamatan minimal dalam 1 CD
5.3. Pengiriman Hasil pekerjaan digitasi yang harus dilaporkan
atau di kirim copy hanya yang sudah berbentuk satuan wilayah dengan
ketentuan : Di Kantor Pertanahan : dilaporkan ke Kanwil untuk
satuan wilayah kecamatan dan kabupaten/ kota Di Kanwil : dilaporkan
ke Direktorat Pemetaan Tematik untuk satuan wilayah kabupaten/ kota
dan propinsi
16
BAB VI SPESIFIKASI LEGALITAS
6.1. Penanggung jawab Produk Peta tematik merupakan produk dari
Direktorat Pemetaan Tematik. Penanggung jawab peta tematik adalah
Direktorat Pemetaan Tematik. Kebenaran isi dari peta tematik bukan
merupakan kebenaran secara hukum sehingga bukan merupakan alat
bukti hukum. 6.2. Legalisasi/Keabsahan Bukti keabsahan tidak
diperlukan dalam produksi peta tematik karena bukan merupakan bukti
pembuktian hukum sehingga tidak diperlukan tanda tanda keabsahan
seperti tanda tangan, cap, tanda air dan sebagainya. Bukti
keabsahan sudah cukup berupa logo BPN dan identitas nama. 6.3.
Perjanjian/Kerjasama Apabila produk peta tematik merupakan hasil
dari kerjasama atau perjanjian maka wajib mencantumkan pihak pihak
yang diajak disertai nama program kegiatan dimana kerjasama atau
perjanjian tersebut diwujudkan. 6.4. Hak Cipta dan Lisensi Logo
yang ditampilkan adalah logo BPN dan identitas yang ditampilkan
adalah Badan Pertanahan Nasional RI.
17
Lampiran Tabel 1. Klasifikasi Peta Gambaran Umum Penguasaan
Tanah Skala 1 : 5.000 - Tanah telah bersertipikat - Tanah milik
belum bersertipikat - Tanah negara telah diperuntukkan - Tanah
negara belum diperuntukkan - Tanah digarap 1 : 10.000 - Tanah telah
bersertipikat - Tanah milik belum bersertipikat - Tanah negara
telah diperuntukkan - Tanah negara belum diperuntukkan - Tanah
digarap 1 : 25.000 - Tanah telah bersertipikat - Tanah milik belum
bersertipikat - Tanah negara telah diperuntukkan - Tanah negara
belum diperuntukkan - Tanah digarap
Tabel 2. Penggunaan Simbol dan Warna pada Klasifikasi Gambaran
Umum Penguasaan Tanah Nama kelas Simbol Atribut Warna Tanah milik
telah bersertipikat - Hak atas tanah berskala kecil - HGU - HGB
induk - HPl Tanah milik belum bersertipikat HGU HGB HPl 255, 0 , 0
255, 0 , 0
Tanah negara sudah diperuntukkan - Tanah kehutanan - Tanah
pertambangan - Tanah militer - Tanah instansi pemerintah lainnya
Tanah negara belum diperuntukkan
Ht Pt Mt Ip -
0, 255, 0
0, 255, 0
18
