12
1 | P a g e STANDAR PELAYANAN REGISTRASI OBAT BARU DAN PRODUK BIOLOGI BAGIAN KESATU PENDAHULUAN A. Dasar Hukum 1. HK.00.05.3.1950 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1010/MenKes/Per/V/2008 tentang Registrasi 3. PerMenKes RI No. 1120/MenKes/PER/XII/2008 tentang Perubahan atas PerMenKes RI No. 1010/MenKes/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat 4. Keputusan Kepala Badan POM No.02001/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Tata Laksana Uji Klinik 5. SK MenKes RI No. 068/Menkes/SK/II/2006 tentang Pedoman Pencantuman Nama Generik pada Label Obat 6. SK MenKes RI No. 069/Menkes/SK/II/2006 tentang Pedoman Pencantuman Harga Eceran Tertinggi pada Label Obat 7. Peraturan Ka BPOM No. HK.00.05.3.1818 tentang Pedoman Uji Bioekivalensi 8. Pedoman Penilaian Efikasi dan Keamanan Antihipertensi 9. Pedoman Penilaian Efikasi dan Keamanan Antibakteri 10. ASEAN Guideline for Validation of Analytical Procedures and Guideline on Submission of Manufacturing Process Validation Data for Drug Registration 11. ACTD/ACTR guidelines B. Latar Belakang Diisi dengan uraian hal-hal yang melatarbelakangi harus dilakukannya pelayanan publik ini. ........ C. Maksud dan Tujuan Maksud penetapan standar pelayanan ini adalah sebagai panduan bagi unit pelaksana di lingkungan Sub Direktorat Registrasi Baru Obat dan Produk Biologi......... memberikan pelayanan registrasi baru obat dan produk biologi Tujuan standar pelayanan ini adalah terselenggaranya kinerja pelayanan registrasi obat dan produk biologi yang tepat jenis, tepat jumlah, tepat sasaran dan tep

Standar Pelayanan Registrasi Obat Baru Dan Produk Biologi Print

Embed Size (px)

Citation preview

STANDAR PELAYANAN REGISTRASI OBAT BARU DAN PRODUK BIOLOGIBAGIAN KESATU PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum 1. HK.00.05.3.1950 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1010/MenKes/Per/V/2008 tentang Registrasi Obat 3. PerMenKes RI No. 1120/MenKes/PER/XII/2008 tentang Perubahan atas PerMenKes RI No. 1010/MenKes/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat 4. Keputusan Kepala Badan POM No.02001/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Tata Laksana Uji Klinik 5. SK MenKes RI No. 068/Menkes/SK/II/2006 tentang Pedoman Pencantuman Nama Generik pada Label Obat 6. SK MenKes RI No. 069/Menkes/SK/II/2006 tentang Pedoman Pencantuman Harga Eceran Tertinggi pada Label Obat 7. Peraturan Ka BPOM No. HK.00.05.3.1818 tentang Pedoman Uji Bioekivalensi 8. Pedoman Penilaian Efikasi dan Keamanan Antihipertensi 9. Pedoman Penilaian Efikasi dan Keamanan Antibakteri 10. ASEAN Guideline for Validation of Analytical Procedures and Guideline on Submission of Manufacturing Process Validation Data for Drug Registration 11. ACTD/ACTR guidelines B. Latar BelakangDiisi dengan uraian hal-hal yang melatarbelakangi harus dilakukannya pelayanan publik ini.

........ C. Maksud dan Tujuan Maksud penetapan standar pelayanan ini adalah sebagai panduan bagi unit pelaksana di lingkungan Sub Direktorat Registrasi Baru Obat dan Produk Biologi........... dalam memberikan pelayanan registrasi baru obat dan produk biologi

Tujuan standar pelayanan ini adalah terselenggaranya kinerja pelayanan registrasi baru obat dan produk biologi yang tepat jenis, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat mutu.1|Page

D. Definisi/Pengertian Umum 1. Dit. POPB adalah Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi. 2. Pra registrasi adalah prosedur registrasi yang dilakukan untuk penapisan registrasi obat, penentuan kategori registrasi, penentuan jalur evaluasi, penentuan biaya evaluasi, dan penentuan dokumen registrasi obat. 3. Registrasi adalah prosedur pendaftaran dan evaluasi obat untuk mendapat izin edar. 4. Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. 5. Registrasi Baru adalah registrasi obat yang belum mendapat izin edar di Indonesia. 6. Obat Baru adalah obat dengan zat aktif baru, atau zat tambahan baru, atau bentuk sediaan/cara pemberian, atau kekuatan baru, atau kombinasi baru yang belum pernah disetujui di Indonesia. 7. Produk Biologi adalah obat yang berasal dari makhluk hidup, seperti vaksin, imunosera, antigen, hormon, enzim, produk darah, dan produk hasil fermentasi lainnya (termasuk antibodi monoklonal dan produk yang berasal dari teknologi rekombinan DNA) yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan, tetapi tidak termasuk obat herbal dan antibiotik. 8. Obat copy adalah obat yang mengandung zat aktif dengan komposisi, kekuatan, bentuk sediaan, rute pemberian, indikasi dan posologi sama dengan obat yang sudah terdaftar. 9. Registrasi baru adalah registrasi obat yang belum mendapat izin edar di Indonesia. 10. Registrasi variasi adalah registrasi perubahan aspek apapun pada obat yang telah memiliki izin edar di Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan formulasi, metoda, manufaktur, spesifikasi untuk obat dan bahan baku, wadah, kemasan dan penandaan. 11. Registrasi Variasi Mayor adalah registrasi variasi yang berpengaruh bermakna terhadap aspek mutu, khasiat dan/atau keamanan obat jadi 12. Registrasi Variasi Minor dengan Notifikasi (VaMi-IB) adalah registrasi variasi yang berpengaruh minimal atau tidak berpengaruh sama sekali terhadap aspek mutu, khasiat dan/atau keamanan obat jadi, serta tidak merubah informasi pada sertifikat izin edar

2|Page

13. Registrasi Variasi Minor yang Memerlukan Persetujuan adalah registrasi variasi yang tidak termasuk kategori registrasi variasi minor dengan notifikasi maupun variasi mayor 14. Registrasi ulang adalah registrasi perpanjangan masa berlaku izin edar. 15. Regulator adalah database registrasi obat dan produk biologi 16. FERO adalah aplikasi untuk pendataan proses registrasi 17. Formulir adalah formulir registrasi obat 18. Site Master File (SMF) atau dokumen induk industri farmasi, selanjutnya disingkat SMF adalah dokumen yang berisi informasi spesifik tentang pemastian mutu, produksi, dan/atau pengawasan mutu dari proses pembuatan obat yang dilaksanakan pada lokasi tersebut dan kegiatan terkait pada bangunan disekitarnya. 19. Rapat pra KOMNAS POJ adalah rapat yang diadakan untuk membahas hasil penilaian khasiat dan keamanan obat sebelum rapat KOMNAS POJ. 20. Rapat KOMNAS POJ adalah rapat yang diadakan dan dihadiri oleh anggota KOMNAS POJ dalam rangka pembahasan hasil penilaian khasiat, keamanan dan/atau mutu. 21. Tim Ahli adalah pakar berbagai bidang (Farmakologi Klinik, Farmasi, Biologi, dan klinisi terkait) yang direkrut dari Universitas dan Institusi terkait lainnya untuk membahas hasil Evaluasi, Khasiat, Keamanan dan Mutu Obat dan Produk Biologi. 22. Evaluator Eksternal adalah evaluator dengan keahlian farmakologi klinik dan/atau farmasi yang direkrut dari beberapa Universitas dan Unit Kerja lain di Badan POM untuk membantu melakukan evaluasi khasiat, keamanan dan mutu obat dan produk biologi. 23. Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. 24. Lisensi adalah pelimpahan hak dan wewenang penggunaan hasil penelitian dan pengembangan yang menyangkut alih teknologi dalam pembuatan, penggunaan hasil penelitian dan pengembangan mengenai khasiat, keamanan, mutu dan penggunaan nama dagang serta penjualan suatu obat. Obat impor adalah obat yang dibuat oleh industri farmasi luar negeri dalam bentuk produk jadi atau produk ruahan dalam kemasan primer yang akan diedarkan di Indonesia. 25. Penandaan adalah keterangan lengkap mengenai obat, khasiat, keamanan, cara penggunaannya serta informasi lain yang dianggap perlu yang dicantumkan pada etiket, brosur dan kotak yang disertakan pada obat. 26. Mutu adalah informasi lengkap mengenai proses produksi sesuai Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), spesifikasi dan metoda pengujian terhadap semua bahan yang digunakan dalam suatu produk jadi.3|Page

27. Kartu Kendali adalah kartu untuk pencatatan setiap tahap proses registrasi. 28. Kartu Status adalah kartu yang memuat informasi mengenai status registrasi obat dan produk biologi. 29. Tanda terima berkas adalah formulir penerimaan berkas oleh penilai yang berisi daftar/rincian berkas penilaian yang diterima. 30. Hasil Penilaian Berkas Registrasi Obat adalah formulir pengiriman berkas acc dari SubDit Penilaian Obat Baru atau SubDit Penilaian Obat Copy dan Produk Biologi kepada bagian penerbitan Nomor Izin Edar. 31. Laporan Hasil Penilaian Khasiat dan Keamanan adalah rangkuman hasil penilaian khasiat dan/atau keamanan. 32. Laporan Hasil Penilaian Mutu adalah rangkuman hasil penilaian mutu. 33. Rapat dengar pendapat (Hearing) adalah rapat yang diadakan antara anggota KOMNAS POJ dengan pendaftar berdasarkan rekomendasi KOMNAS POJ untuk mendapatkan klarifikasi dan/atau penjelasan teknis secara rinci dari dokumen yang diserahkan atau dalam rangka pengajuan keberatan pendaftar terhadap hasil penilaian khasiat, keamanan, dan/atau mutu. 34. Appeal adalah pengajuan keberatan secara tertulis atas keputusan penolakan terhadap registrasi obat jadi dengan memberikan justifikasi dan/atau data. 35. Dokumen ACC adalah dokumen registrasi yang telah memenuhi syarat dan siap dikirim ke Bagian Penerbitan sertifikat Izin Edar. 36. Hari adalah Hari Kerja.

4|Page

BAGIAN KEDUA KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

A. Kerangka Prosedur No 1A. 1 2 B. 1

Uraian Pekerjaan REGISTRASI OBAT DAN PRODUK BIOLOGIPenerimaan dan Distribusi Berkas Registrasi Penerimaan berkas Pendistribusian berkas Proses Evaluasi Terhadap Dokumen Registrasi Registrasi Baru a. Penilaian dokumen Registrasi Baru b. Pembahasan hasil penilaian c. Membuat surat Keputusan 2 Registrasi Variasi a. Penilaian dokumen. b. Pembahasan hasil penilaian. c. Mengevaluasi penandaan dan informasi produk. d. Penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) 3 Registrasi Ulang a. Penilaian dokumen Registrasi Ulang. b. Penerbitan perpanjangan Nomor Izin Edar (NIE) PENERBITAN NOMOR IZIN EDAR (NIE) 1 Mengeluarkan keputusan berupa NIE, surat persetujuan, atau surat penolakan. 2 Mengirimkan data persetujuan registrasi Obat dan Produk Biologi ke : 1. PIOM untuk di-upload di webiste Badan POM 2. Ditwas Dist 3. Ditwas NAPZA

Waktu

Keterangan

2

B. Prosedur Pelayanan (Sistem, Mekanisme, Prosedur)Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, sesuai SOP terkait.

1. Registrasi Obat Dan Produk Biologi a. Penerimaan dan Distribusi Berkas Registrasi 1) Menerima berkas permohonan Registrasi Baru, Variasi atau Registrasi Ulang dari pendaftar di loket registrasi dan memeriksa kelengkapan dokumen dengan mengisi form Checklist sesuai dengan kategori registrasi, sebagai berikut : a) Checklist Dokumen Registrasi Obat Baru b) Checklist Dokumen Registrasi Obat Copy5|Page

c) Checklist Dokumen Registrasi Produk Biologi) d) Checklist Dokumen Registrasi Variasi Obat Baru dan Obat Copy e) Checklist Dokumen Registrasi Variasi Produk Biologi f) Checklist Dokumen Registrasi Ulang g) Checklist Dokumen Registrasi Obat Copy Khusus Ekspor Jika berkas lengkap akan dikeluarkan Surat Perintah Bayar dan diberi tanda bukti dokumen lengkap pada surat pengantar. Jika dokumen tidak lengkap dikembalikan ke pendaftar dengan memberikan lembar konsultasi terkait kekurangan dokumen registrasi. 2) Mendistribusikan berkas pendaftaran sesuai dengan kategori pendaftarannya ke unit terkait. b. Proses Evaluasi Terhadap Dokumen Registrasi 1) Registrasi Baru a) Melakukan penilaian terhadap dokumen administratif Registrasi Baru. b) Melakukan penilaian terhadap aspek mutu c) Melakukan penilaian terhadap khasiat dan keamanan (Khusus Obat Baru dan Produk Biologi) dan melakukan evaluasi Uji BE (Khusus Obat Copy) d) Melakukan pembahasan hasil penilaian dalam rapat Pra KOMNAS POJ. e) Melakukan pembahasan hasil penilaian dalam rapat KOMNAS POJ bersama dengan : Tim ahli, yang disahkan oleh Surat Tugas dari Pimpinan Badan POM Evaluator Eksternal, yang disahkan oleh Surat Tugas dari Pimpinan Badan POM Ditwas Prod Dit Standardisasi PT dan PKRT Diwas NAPZA PPOMN Kemenkes BKKBN, dll f) Melaksanakan tindak lanjut hasil Rapat dengan membuat surat Keputusan yang disahkan oleh Pimpinan Badan POM g) Pendaftar yang keberatan dengan hasil Keputusan Rapat KOMNAS POJ, dapat mengajukan Appeal (Peninjauan Kembali) dengan mengajukan surat permohonan Peninjauan Kembali kepada Badan POM, dengan menyerahkan : Alasan keberatan yang didukung dengan data dan dapat disampaikan dalam bentuk hearing (Rapat dengar Pendapat) dalam rapat KOMNAS POJ. h) Melaksanakan tindak lanjut hasil Rapat Peninjauan Kembali dengan membuat surat Keputusan yang disahkan oleh Pimpinan Badan POM i) Melakukan evaluasi terhadap aspek Penandaan dan Informasi Produk. Jika hasil penilaian belum memenuhi syarat, maka dikeluarkan surat permintaan tambahan Data atau Lembar konsultasi.6|Page

Jika hasil penilaian telah memenuhi syarat, maka dilanjutkan ke proses Finalisasi Penerbitan Nomor Izin Edar (NIE). 2) Registrasi Variasi a) Penilaian terhadap : dokumen administratif, mutu, khasiat dan keamanan, penandaan dan Informasi Produk, sesuai dengan jenis perubahan yang diajukan. b) pembahasan dalam rapat Pra KOMNAS POJ dan KOMNAS POJ untuk registrasi variasi tertentu, seperti : Perubahan indikasi, penambahan indikasi dan/atau posologi baru; Perubahan penandaan yang mempengaruhi khasiat dan/atau keamanan yang memerlukan uji klinik; atau Perubahan penandaan yang mempengaruhi mutu yang memerlukan uji klinik c) melakukan proses evaluasi penandaan dan informasi produk untuk registrasi variasi, sebagaimana yang tercantum pada butir 2. Jika hasil penilaian belum memenuhi syarat, maka dikeluarkan surat permintaan tambahan Data atau Lembar konsultasi. Jika hasil penilaian telah memenuhi syarat, maka dilanjutkan ke proses Finalisasi Penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) atau Surat Persetujuan Perubahan 3) Registrasi Ulang a) penilaian terhadap dokumen administratif Registrasi Ulang Jika hasil penilaian belum memenuhi syarat, maka dikeluarkan surat permintaan tambahan Data atau Lembar konsultasi. Jika hasil penilaian telah memenuhi syarat, maka dilanjutkan ke proses Finalisasi Penerbitan perpanjangan Nomor Izin Edar (NIE) 2. Penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) a. Mengeluarkan keputusan berupa NIE, surat persetujuan, atau surat penolakan. b. Mengirimkan data persetujuan registrasi Obat dan Produk Biologi ke : 1. PIOM untuk di-upload di webiste Badan POM 2. Ditwas Dist 3. Ditwas NAPZA

C. Jadwal pelayanan dan Jangka waktu penyelesaianJangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

1. Pembukaan loket pendaftaran Pendaftaran PMA : Hari ..... dan...... Jam ......s/d ..... Pendaftaran PMDN : Hari ..... dan ...... Jam .... s/d .... 2. Pelayanan jam konsultasi ......7|Page

3. Waktu PenyelesaianJangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

Produk ....... : 100 Hari Kerja, Produk ........: 150 Hari Kerja, Produk ........: 300 Hari Kerja.

D. Biaya Pelayanan Sesuai Peraturan Pemerintah No.48 th 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Badan POM dan peraturan pelaksananya.

E. Produk Pelayanan Prosedur ini mencakup proses registrasi obat dan produk biologi, mulai dari penanganan permohonan hingga penerbitan persetujuan registrasi. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian obat baru. Keluaran Pelayanan registrasi obat baru dan produk biologi adalah ..........

F. Sarana dan Prasarana PelayananPeralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan (manula, penderita cacat, ibu hamil dan menyusui, dll).

Ruang kerja (luas ruang kerja, penerangan, layout ruangan) Meja pelayanan; Alat pengolah data; Ruang tunggu (kursi, pendingin udara, televisi, hiasan, dll) Sistem antrian (manual, elektronik); Lift; Toilet (termasuk untuk kelompok rentan); Ruang/Lemari arsip (Arsip mampu telusur dan aman); Tempat Parkir Dll.

G. Persyaratan 1. Administratif Apa saja? Tercakup dalam SOP POM-02.SOP.02 ..........

8|Page

2. Teknis Apa saja? .........

H. Kompetensi Pelaksana Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman. a. Skill/Ketrampilan Komprehensif mampu menterjemahkan, merubah, mengatur kembali, mengekspresikan, memberi contoh, mengilustrasikan, menggeneralis, dan mampu menyimpulkan Aplikasi Mampu mengaplikasikan, mengorganisasikan, memecahkan, menggunakan, mengklasifikasikan, memilih, menangani, dan mampu mengkalkulasi. Analisis Mampu menganalisa, membedakan, memilahkan, membandingkan, menjelaskan, mengkategorikan, memeriksa, menguji dan mampu melakukan eksperimen. Sintesa Mampu memadukan, mengkomposisi, mengkonstruksi, merencanakan, memodifikasi dan mampu memformulasi Evaluasi Mampu menyimpulkan, menjustifikasi, merangking, mendukung, mengradasi, menjelaskan, mengapresiasi, membobot dan mampu merevisi Artikulasi Mampu mengkoordinasikan beberapa kemampuan dengan akurat, urutan yang benar, kecepatan yang tepat, selaras, stabil, lancar dan terkoordiasi b. Knowledge/Pengetahuan Pendidikan (D3,S1,S2) Mampu mendefinisi, mencocokkan, mengingat, mengulang, mengidentifikasi, melabel, menghubungkan dan mampu mencatat. c. Attitude/Perilaku (UU 25 th 2009 pasal 34) Adil dan tidak diskriminatif; Cermat; Santun dan Ramah; Tegas, andal dan tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut; Profesional; Tidak mempersulit; Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar; Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas penyelenggara;9|Page

institusi

Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan; Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik; Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat; Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki; Sesuai dengan kepantasan; dan Tidak menyimpang dari prosedur.

I. Jumlah pelaksanaTersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja.

Petugas pelaksana pelayanan registrasi baru obat dan produk biologi terdiri dari: 1. Penjaga loket : ........orang, maksimal menerima ...... pelanggan atau berkas/hari 2. Evaluator : ........orang, maksimal menerima ...... pelanggan atau berkas/hari 3. Pengarsip : ........orang, maksimal menerima ...... pelanggan atau berkas/hari 4. Dll.

J. Pengawasan Internal1. Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui : Pengawasan oleh atasan langsung pelaksana atau pimpinan satuan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu ....... Pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu ...... (Aparat Pengawas Internal Pemerintah=APIP) 2. Dilaksanakan secara berkala ..... kali dalam.....bulan/tahun.

3. Mekanisme pengawasan internal berupa ......

K. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayananMenetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan sebagaimana terkait (sesuai UU No.25 th 2010 pasal 22).

L. Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayananDalam bentuk komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguraguan.

Komitmen Unit teknis pelayanan .......... berupa ........ (pakta integritas/surat komitmen) dan didukung sarana dan prasarana pendukung yaitu:10 | P a g e

1. 2. 3. 4. 5.

Tersedia Satpam tiap gedung pelayanan dan lahan parkir Tersedia CCTV Tersedia jaminan keamanan terhadap dokumen2 registrasi (kerahasiaan), berupa ....... Tersedia perlengkapan K3 (resiko kebakaran) Tersedia tangga darurat (resiko gempa)

M. Tempat Pelayanan Jl. Percetakan Negara No.23 Gedung B lantai 1, Jakarta Pusat.

N. PeringatanContoh: 1. Ketidaktepatan pelaksanaan prosedur persuratan akan mengakibatkan kesalahan pemrosesan surat. 2. Ketidaktepatan pengamanan arsip surat/dokumen akan menyebabkan terjadinya kebocoran dokumen negara.

.................

O. Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukanTata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut

Penanganan pengaduan dan tindak lanjut atas masukan/keluhan dari pengguna pelayanan. Pengaduan/masukan berkaitan dengan pelayanan disampaikan kepada ......../Kotak saran, dan selanjutnya secara berjenjang dapat menugaskan kepada pejabat dibawahnya untuk menindaklanjuti pengaduan/masukan dimaksud.

BAGIAN KETIGA PENUTUP Evaluasi Kinerja PelaksanaPenilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Evaluasi terhadap Standar Pelayanan Registrasi baru obat dan produk biologi ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

11 | P a g e