33
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENERBITAN SIM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN …ntb.polri.go.id/mataram/wp-content/uploads/sites/3/...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENERBITAN SIM

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN …ntb.polri.go.id/mataram/wp-content/uploads/sites/3/...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENERBITAN SIM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DI BIDANG PENERBITAN SIM

Page 2: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN …ntb.polri.go.id/mataram/wp-content/uploads/sites/3/...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENERBITAN SIM

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

RESORT MATARAM

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESORT MATARAM

NOMOR : KEP/ 36 / X /2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG SIM

BAB I

PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

Polri sebagai instansi yang mempunyai otoritas dalam pembuatan sim

kepada seseorang sebagai bukti bahwa orang tersebut telah memenuhi

persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, mengerti dan paham tentang

peraturan lalu lintas serta harus memiliki kompetensi keterampilan mengemudi

kendaraan bermotor.

Berdasarkan peraturan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan

disebutkan bahwa untuk mengemudi kendaraan bermotor di jalan pengemudi

wajib memiliki surat ijin mengemudi, oleh sebab itu dalam rangka penerbitan sim

tersebut dibutuhkan standarisasi pelayanan puplik (SP) di dibidang sim guna

menyamakan persepsi dan sebagai pedoman satpas polres Mataram dalam

meningkatkan pelayanan penerbitan SIM.

VISI :

Menyelenggarakan administrasi surat ijin mengemudi SIM sesuai dengan

ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan prima dengan

memprioritaskan peningkatan kualitas, hilangkan praktek penyimpangan serta

transparan dan terukur.

Page 3: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN …ntb.polri.go.id/mataram/wp-content/uploads/sites/3/...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENERBITAN SIM

MISI :

1. Transparan

2. Akuntabel

3. Kesamaan pelayanan

4. Kenyamanan pelayanan

MOTTO :

Transparan dan berkualitas guna terciptanya pelayanan prima dalam penerbitan

surat ijin mengemudi.

II. DASAR

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia;

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan;

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tarif atas Jenis PNBP

yang berlaku pada Polri;

e. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi;

f. Surat Telegram Kapolri Nomor : STK/802/X/2011, tanggal 17 Oktober 2011

tentang Petunjuk dan Penekanan Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Lalu

Lintas dalam Rangka Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II (2011 – 2014);

g. Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/114/II/2014, tanggal 21 Pebruari 2014

tentang Tindak Lanjut Program Quick Wins Nasional Pelayanan Dasar Publik

Tahun 2014;

h. Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/992/V/2014, tanggal 6 Mei 2014 tentang

Laporan Hasil Pelaksanaan Quick Wins Layanan Dasar Publik;

i. Surat Telegram Kapolda NTB Nomor : ST/933/VIII/2015, tanggal 20-08-2015

tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik.

III. Maksud dan tujuan

a. Maksud

Standar pelayanan publik (SP) ini sebagai pedoman oleh para pelaksana

dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Page 4: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN …ntb.polri.go.id/mataram/wp-content/uploads/sites/3/...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENERBITAN SIM

b. Tujuan

Agar penyelenggara pelayanan publik mempunyai standar pelayanan

sehingga masyarakat dapat dilayani sesuai prosedur yang ada.

IV. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup standar pelayanan (SP) penerbitan sim ini meliputi

persyaratan, mekanisme penerbitan sim, standar operasional prosedur dan

pengarsipan.

V. TATA URUT

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KETENTUAN UMUM

BAB III TUGAS POKOK

BAB IV SARANA DAN PRASARANA

BAB V WAKTU DAN LEVEL SATPAS

BAB VI ADMINISTRASI DAN PERSYARATAN SIM

BAB VII PROSEDUR / MEKANISME PELAYANAN SIM

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

BAB IX PENGARSIPAN

BAB X PENUTUP

Page 5: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN …ntb.polri.go.id/mataram/wp-content/uploads/sites/3/...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENERBITAN SIM

BAB II

KETENTUAN UMUM

PENGERTIAN

a. Satpas adalah satuan penyelegara administrasi sim yang berkedudukan pada

satuan kewilayahan (Polres) yang menerbitkan surat ijin mengemudi (SIM).

b. Biaya pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM) adalah biaya yang dipungut

sebagai penerimaan negara bukan pajak atas penerbitan SIM berdasarkan

ketentuan Penerimaan negara Bukan Pajak (PNBP).

c. Bendahara penerimaan adalah personil yang diberi kuasa untuk melaporkan

penerimaan PNBP (dari pendaftaran SIM) yang nantinya akan di laporkan melalui

aplikasi symponi

d. Waktu kerja pelayanan sim adalah delapan jam kerja pada hari kerja terhitung

mulai pk. 08.00 s.d 14.00 wita.

e. Waktu penerbitan atau proses produksi sim selama 15 menit terhitung sejak

pemohon lulus ujian praktek pada hari itu atau 15 menit terhitung dari proses

identifikasi untuk sim perpanjang.

f. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Ranmor di jalan yang telah

memiliki SIM

g. Registrasi dan identifikasi pengemudi yang selanjutnya disebut regident

pengemudi adalah segala usaha dan kegiatan pencatatan identifikasi pemegang

SIM, Kualifikasi dan kemampuan dalam mengemudikan Ranmor sesuai dengan

golongannya

h. Surat ijin mengemudi yang selanjutnya disingkat sim adalah bukti legitimisasi

kompetensi alat kontrol data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji

pengemudi dan keterampilan untuk mengemudi ranmor di jalan sesuai dengan

persyaratan yang di tentukan berdasarkan undang-undang lalu lintas angkutan

jalan.

i. Kompetensi mengemudi adalah kemampuan mengemudi setiap individu yang

mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap mengemudi yang sesuai

dengan standar yang ditetapkan

j. Standar pelayanan (SP) adalah suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai

pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan

sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara yang berkualitas.

k. Penguji SIM adalah setiap Petugas Kepolisian Republik Indonesia yang

mempunyai otoritas dan kompotensi khusus penguji SIM bagi peserta uji SIM

baru.

l. Satpas SIM adalah unit pelayanan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang

Lalu lintas untuk penyelenggaraan penerbitan bagi perseta uji

Page 6: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN …ntb.polri.go.id/mataram/wp-content/uploads/sites/3/...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENERBITAN SIM

m. Penggolongan SIM adalah pengelompokan SIM sesuai jenis dan /atau berat

kendaraan.

n. Ujian teori adalah penilaian terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman

mengenai peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas, teknis dasar

Ranmor, cara mengemudikan Ranmor, dan tata cara berlalu lintas bagi peserta uji

o. Ujian praktik adalah penilaian terhadap tingkat kemampuan dan keterampilan

mengemudi Ranmor dan berlalu lintas di jalan bagi peserta uji

p. Ujian simulator adalah alat bantu untuk menguji keterampilan, kemampuan,

antisipasi, daya reaksi, daya konsentrasi dan sikap perilaku peserta uji

q. Sekolah mengemudi adalah lembaga non formal yang mengajarkan tentang

pengetahuan masalah lalu lintas,keamanan keselamatan,ketertiban dan

kelancaranan lalu lintas, hukum dan peraturan lalu lintas serta ke terampilan

dalam mengemudikan kendaraan bermotor.

r. AVIS adalah uji teori SIM Melalui program Audio Visual Integrated System (AVIS),

peserta tes, teori ujian SIM akan mengerjakan soal secara digital

s. Alat uji simulator adalah alat untuk mengukur kemampuan mengemudi seseorang

t. Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi (SKUKP) adalah surat keterangan

hasil uji yang diberikan oleh polri kepada seseorang pada proses pelaksanaan uji

praktek SIM dengan mempergunakan alat simulasi.

Page 7: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN …ntb.polri.go.id/mataram/wp-content/uploads/sites/3/...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENERBITAN SIM

BAB III

TUGAS POKOK

Tugas pokok Polri dalam pelayananSIM adalah :

a. Kasat Lantas Bertanggung jawab atas semua kegiatan personil pelaksana yang

ada di Satpas masing-masing.

b. Kanit regident memiliki tugas :

- Melaksanakan kegiatan administrasi yang berpedoman pada Jukminu Polri

- Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data produksi

SIM.

- Meminpin kelompok kerja penyelenggara pelayanan sim agar menjamin

terselenggaranya tugas.

- Melaksanakan tata tertib dan disiplin di lingkungan satpas melalui tindakan, apel

penampilan perorangan dan keterampilan dalam bekerja.

- Pengawasan dan pengendalian unit regident

c. Bintara pendaftaran memiliki tugas mendaftar pemohon sim dengan memasukan

di buku registrasi pemohon SIM, baik pemohon SIM baru, perpanjang atau

pengalihan golongan.

d. Bintara registrasi memiliki tugas untuk memasukan data pemohon sim (E-KTP)

yang berintegrasi dengan dukcapil pusat dan sesuai jenis permohonan SIM

kedalam aplikasi On line.

e. Bintara Identifikasi memiliki tugas untuk melakukan identifikasi diantaranya foto,

sidik jari dan tanda tangan serta verifikasi data pemohon sim agar SIM yang

dicetak sesuai dengan data pemohon dan jenis SIM yang di ajukan pemohon.

f. Bintara uji teori memiliki tugas untuk melakukan pengujian sim sesuai golongan

sim nya yang telah memiliki system On Line di pusat Korlantas Polri.

g. Bintara uji praktek memiliki tugas untuk melakukan uji praktek dengan

menggunakan kendaraan baik R2 maupun R4 di lapangan uji praktek satpas

polres dan uji simulator R2 atau R4 di ruang uji praktek simulator satpas polres.

h. Bintara cetak SIM memiliki tugas mencetak SIM yang telah lulus uji teori dan uji

praktek atau SIM yang melakukan perpanjangan dan melakukan regitrasi di buku

penerimaan SIM.

i. Bendahara penerimaan (benma) memiliki tugas mendata jumlah penerimaan

PNBP sesuai dengan jumlah pendaftar / pemohon sim dan golongan sim dan

melaporkan melalui aplikasi yang telah di tentukan (aplikasi simponi)

j. Bintara material memiliki tugas menyiapkan segala bentuk material SIM (kartu

SIM, film/rebon SIM, lembar permohonan SIM) dan mendata jumlah produk yang

di produksi setiap harinya oleh satpas.

Page 8: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN …ntb.polri.go.id/mataram/wp-content/uploads/sites/3/...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENERBITAN SIM

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana diantaranya :

a. Tempat / lokasi :

Lokasi satpas Polres Mataram bertempat di jalan Tribrata No.4 Ampenan telp.

0370-631076 dengan luas bangunan 3 Are.

b. Sarana dan prasarana

1. Sarana dan prasarana satpas Polres Mataram berada pada level III dengan

alat pendukung :

- Work station : 6 unit

- Finger capture : 3 unit

- Signature pad : 3 unit

- Poto capture : 3 unit

- ID card printer : 2 unit

- Dot matric printer : 1 unit

- Server : 1 unit

- UPS 1 Kva : 6 unit

- UPS 3 Kva : 2 unit

2. Prasarana yang ada di satpas Polres mataram :

- Ruang pelayanan BRI / teller

- Ruang registrasi

- Ruang identifikasi baru dan perpanjang

- Ruang uji teori

- Ruang uji praktek

- Ruang uji simulator

- Ruang server jaringan on line

- Ruang arsip material

- Ruang tunggu foto sim dan pengambilan sim

- Ruang pencerahan

- Ruang pelayanan informasi

- Ruang pengaduan

- Lapangan uji Praktek R2 dan R4

- Lokasi parkir bagi pemohon SIM.

Page 9: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN …ntb.polri.go.id/mataram/wp-content/uploads/sites/3/...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENERBITAN SIM

3. Kelengkapan pendukung dalam program transparansi pelayanan sim :

- Papan mekanisme pelayanan SIM berisikan petunjuk yang bersifat teknis

ataupun informasi pelayanan SIM secara transparan dan bersih tidak ada

penyimpangan.

- Papan informasi petunjuk lainnya pengurusan sim terpampang dengan

jelas khususnya di loket pendaftaran

- Papan informasi petunjuk persyaratan pemohon sim sebagai informasi

persyaratan administrasi peserta uji SIM terpampang jelas di ruang tunggu

atau di loket pendaftaran peserta uji SIM

- Papan informasi agar tidak menggunakan jasa percaloan dalam

pengurusan SIM

- Papan informasi publik komplain

- Ujian teori sim secara on line di 45 satpas

- Pemasangan papan petunjuk pada tiap-tiap loket

- Pemasangan pengeras suara informasi kegiatan pelayanan SIM

- Tersedianya layanan pengaduan/ kotak saran, pengaduan sms, facebook,

twitter, email, dan aplikasi indek kepuasan masyarakat.

- Adanya sarana hiburan di ruang tunggu berupa TV, bahan bacaan koran,

majalah kepolisian.

- Tersedianya meja dan kursi, alat tulis pada area loket pendaftaran

- Tersedianya ruang tunggu, kursi di ruang tunggu yang nyaman bersih dan

rapi.

- Tersedianya toilet

- Tersedianya mushalla

- Tersedianya ruang untuk ibu menyusui

- Tersedianya area merokok

- Tersedianya tempat praktek yang aman dan mudah untuk di awasi

- Tersedianya kursi roda bagi pemohon penyandang cacat.

Page 10: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN …ntb.polri.go.id/mataram/wp-content/uploads/sites/3/...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENERBITAN SIM

BAB V

WAKTU PELAYANAN

1. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan pada satpas SIM Polres Mataram :

a. Senin s.d kamis pk. 08.00 s.d 14.00 wita

b. Jumat s.d sabtu pk. 08.00 s.d 11.00 wita

c. Hari-hari tertentu jam pelayanan bisa bertambah

d. Hari libur (tanggal merah) tidak melakukan pelayanan

2. Waktu standar pelayanan penerbitan

a. Waktu kerja pelayanan SIM adalah delapan jam kerja, pada hari kerja

terhitung pk. 08.00 wita s.d 14.00 wita.

b. Waktu penerbitan SIM atau cetak SIM selama 15 menit terhitung setelah

pemohon lulus ujian praktek dan atau pemohon perpanjangan.

c. Waktu yang dilakukan selama proses penerbitan sim ;

KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN KET

Standar Waktu untuk Penerbitan SIM On Line

1) SIM BARU : A : 120 Menit A Umum : 120 Menit B I : 120 Menit B I Umum : 120 Menit B II : 120 Menit B II Umum : 120 Menit C : 120 Menit

2) Perpanjangan, hilang, rusak dan mutasi : A : 50 Menit A Umum : 50 Menit B I : 50 Menit B I Umum : 50 Menit B II : 50 Menit B II Umum : 50 Menit C : 50 Menit

Page 11: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN …ntb.polri.go.id/mataram/wp-content/uploads/sites/3/...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENERBITAN SIM

KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN KET

3) Waktu Penyelesaian : - Pendaftaran / pembayaran Bank : 10 Menit - pengisian formulir : 10 Menit - Registrasi : 10 Menit - Identifikasi : 10 Menit - Ujian Teori : 15 Menit - Uji Simulator : 15 Menit - Ujian Praktek : 30 Menit (hap I; 15 menit, hap II;

15 Menit) - cetak Sim : 10 Menit

3. Level satpas

Level satpas Polres Mataram berdasarkan jumlah pemohon sim menempati level

P3 dengan produksi perhari 81 – 200 SIM.

Page 12: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN …ntb.polri.go.id/mataram/wp-content/uploads/sites/3/...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENERBITAN SIM

BAB VI

ADMINISTRASI DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN SIM

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010, tarif pembuatan dan

perpanjangan SIM

a. SIM A- Baru : Rp 120.000- ; Perpanjang : Rp 80.000

b. SIM BI- Baru : Rp 120.000- ; Perpanjang : Rp 80.000

c. SIM BII- Baru : Rp 120.000- ; Perpanjang : Rp 80.000

d. SIM C- Baru : Rp 100.000- ; Perpanjang : Rp 75.000

e. SIM D (khusus penyandang cacat)- Baru : Rp 50.000- ; Perpanjang : Rp 30.000

f. SIM Internasional- Baru : Rp 250.000- ; Perpanjang : Rp 225.000

g. SKUKP sebesar 50.000,-

2. Administrasi surat ijin mengemudi (SIM)

a. Sim diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lanjutnya

disebut satpas sebagai pelaksana.

b. Spesifikasi teknis dan pengadaan material SIM ditetapkan oleh Kepolisian

Negara Republik Indonesia cq Korlantas Polri.

c. Spesifikasi teknis materiil sim terdiri dari :

1) Komponen utama :

a) ID card (dilengkapi hologram dan chip)

b) Color reebon YMCKT

2) Komponen pendukung

a) Formulir permohonan SIM

b) Stop map

c) Kwitansi pembayaran

d) Kertas printer

e) Pita dot printer

f) Buku register

g) Brosur SIM

h) Kertas printer

i) Eksternal matrix

Page 13: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN …ntb.polri.go.id/mataram/wp-content/uploads/sites/3/...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENERBITAN SIM

3. Persyaratan Penerbitan SIM :

Persyaratan pemohon SIM perseorangan berdasarkan Pasal 81 UU No. 22 Tahun

2009

a. Usia

- 17 tahun untuk SIM C dan D

- 17 tahun untuk SIM A

- 20 tahun untuk SIM B1

- 21 tahun untuk SIM B2

b. Administratif

- memiliki Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)

- mengisi formulir permohonan

- membayar administrasi di Bank (BRI)

c. Kesehatan

- sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter

- sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis

d. Lulus ujian

- ujian teori

- ujian praktek dan/atau

- ujian ketrampilan melalui simulator

- Ujian Keterampilan mengemudi (Klipeng)/ SKUKP di Polda NTB untuk jenis

Sim A umum, BI, BI umum, BII dan BII Umum

4. Persyaratan kesehatan

a. Kesehatan jasmani calon peserta uji sim berupa kesehatan :

1) Pengelihatan meliputi pemeriksaan fisik mata, buta warna

dan penglihatan jarak dekat dan jauh

2) Pendengaran meliputi pemeriksaan gendang telinga apakah dapat

mendengar dengan jelas

Page 14: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN …ntb.polri.go.id/mataram/wp-content/uploads/sites/3/...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENERBITAN SIM

3) Fisik dan perawakan meliputi pemeriksaan tensi darah kelengkapan organ

dan kelainan fisik

4) Dalam hal peserta uji mempunyai cacat fisik bawaan, kecacatannya tidak

menghalangi peserta uji sim untuk mengemudi ranmor khusus.

b. Kesehatan rohani untuk mengetahui kemampuan psikis peserta uji sim melalui

pemeriksaan psikologi bertujuan untuk mengetahui kemampuan konsentrasi

kecermatan pengendalian diri, kemampuan penyesuaian diri dan stabilitas

emosi

5. Permohonan SIM baru

a. Mengajukan permohonan tertulis

b. Dapat menulis dan membaca

c. Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai peraturan Lalu Lintas jalan dan

teknik dasar kendaraan bermotor;

d. Memenuhi batas usia;

e. Melampirkan fotokopi identitas diri (KTP);

f. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan dokter

ataupun Psykiater, Lulus ujian teori dan praktik

6. Permohonan SIM umum

a. Peningkatan Golongan dari SIM A ke SIM A Umum

- Umur minimal 20 tahun.

b. Sedikitnya mempunyai SIM A selama 1 (satu) tahun.

c. Sehat jasmani dan rohani serta lulus ujian Psikologi.

d. Membayar formulir di BRI.

e. Mengisi formulir permohonan.

f. Melampirkan KTP dan SIM yang ditingkatkan.

g. Memiliki pengetahuan yang cukup masalah kelalu-lintasan.

h. Lulus ujian teori dan praktek.

7. Persyaratan Perpanjangan SIM A dan SIM C

a. Mengajukan permohonan tertulis

b. Memiliki KTP yang sah dan masih berlaku di Foto Copy .

c. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani (Surat keterangan dari Dokter)

Page 15: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN …ntb.polri.go.id/mataram/wp-content/uploads/sites/3/...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENERBITAN SIM

d. SIM asli yang dimohon untuk diperpanjang

e. Membayar Biaya Administrasi SIM

8. Peningkatan Golongan dari SIM B I ke SIM B I Umum

a. Umur minimal 22 tahun.

b. Sedikitnya mempunyai SIM B I selama 1 (satu) tahun.

c. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan

Dokter.

d. Membayar biaya administrasi di BRI.

e. Mengisi formulir permohonan.

f. Melampirkan e-KTP dan SIM yang ditingkatkan.

g. Memiliki pengetahuan yang cukup masalah kelalu-lintasan.

h. Lulus ujian teori dan praktek.

9. Peningkatan Golongan dari SIM B II ke SIM B II Umum

a. Umur minimal 23 tahun.

b. Sedikitnya mempunyai SIM B II selama 1 (satu) tahun.

c. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan Dokter

d. Membayar biaya administrasi di BRI.

e. Mengisi formulir permohonan.

f. Melampirkan e-KTP dan SIM yang ditingkatkan.

g. Memiliki pengetahuan yang cukup masalah kelalu-lintasan.

h. Lulus ujian teori dan praktek.

10. Persyaratan SIM hilang atau rusak :

a. Sehat jasmani dan rohani dinyatakan dengan surat keterangan Dokter.

b. Laporan Polisi kehilangan SIM.

c. Membayar biaya administrasi diBRI.

d. Mengisi formulir permohonan.

e. Melampirkan e-KTP.

*apabila e-KTP ikut hilang harap diurus terlebih dahulu

Page 16: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN …ntb.polri.go.id/mataram/wp-content/uploads/sites/3/...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENERBITAN SIM

11. Persyaratan SIM untuk orang asing:

a. Terbatas pada SIM A dan C

b. Tidak diberikan SIM Umum kecuali ada surat ijin dari Depnaker.

c. Harus ada :

- KITAS (Kartu Ijin Menetap Sementara)

- STMD (Surat tanda melapor diri)

- Pasport / Visa

- Surat keterangan kependudukan

- Berbadan sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan keterangan

Dokter.

d. Bagi WNA yang menetap di Indonesia masa berlaku SIM 5 tahun.

e. Bagi staf Kedutaan / keluarga kedutaan berlaku 5 tahun.

f. Bagi WNA yang bekerja di Indonesia sebagai tenaga ahli berlaku 1 tahun.

g. Apabila pemegang kembali ke negaranya harus melapor pada Satpas yang

mengeluarkan SIM.

12. Permohonan SIM Mutasi

a. Mencabut berkas SIM di satpas asal

b. Mengajukan permohonan tertulis

c. Pengemudi harus melaporkan apabila pindah tempat tinggalnya secara tetap

keluar wilayah kekuasaan pelaksanaan penerbitan sim dalam waktu selambat-

lambatnya 2 bulan sejak kepindahan ditempat yang baru

d. Sehat jasmani dan rohani dinyatakan dengan surat keterangan dokter /

psikiater

e. Melampirkan KTP

13 .Kriteria ujian

a. Ujian teori

1) Ujian teori untuk pemohon SIM dilakukan dengan ketentuan

a) Soal-soal ujian teori di kelompokkan menurut golongan SIM (bank soal

berada di korlantas Polri)

b) Ujian teori menggunakan sistim on line dan soal ujian teori dilakukan

secara acak (diatur oleh server Korlantas Polri)

2) Materi ujian teori meliputi

a) Pengetahuan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan

b) Teknik berkendara yang baik

Page 17: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN …ntb.polri.go.id/mataram/wp-content/uploads/sites/3/...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENERBITAN SIM

c) Tata cara mengemudi

d) Perilaku berlalu lintas

e) Hak dan kewajiban pengemudi

f) Tanggung jawab pengemudi

g) Penyebab kecelakaan

h) pengetahuan rambu-rambu lalu lintas

i) syarat teknis dan laik jalan kendaraan

j) Isyarat di jalan (lampu, gerakan polisi lalu lintas)

3) Materi ujian teori golongan SIM Umum :

a) Materi ujian point (2) ditambah ;

b) Pelayanan angkutan umum

c) Fasilitas umum dan fasilitas sosial

d) Pengujian kendaraan bermotor

e) Tata cara mengangkut orang dan barang

f) Tempat-tempat penting

g) Jenis barang serbahaya

h) Pengoperasian peralatan keamanan

b. Ujian praktik

1) Ujian praktik untuk pemohon SIM dibedakan menjadi ;

a) Ujian praktik untuk golongan SIM C

b) Ujian praktik untuk golongan SIM A, BI dan BII

c) Ujian praktik untuk SIM golongan SIM A umum, BI umum, BII umum

d) Ujian praktik untuk golongan SIM D

2) Materi ujian praktik golongan SIM C

a) Keseimbangan

b) Zig zag

c) Angka delapan

d) Reaksi

e) Berbalik arah membentuk huruf U

3) Materi ujian praktik SIM A, BI dan BII sebagaimana disiapkan mengemudi

(drill kockpit) meliputi :

a) Persiapan mengemudi, pengecekan persyaratan teknis dan layak jalan

kendaraan

b) Menjalankan kendaraan posisi maju, mundur, dan lurus

c) Zig zag

d) Parkir paralel dan parkir seri

e) Tanjakan dan turunan (slip kopling)

Page 18: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN …ntb.polri.go.id/mataram/wp-content/uploads/sites/3/...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENERBITAN SIM

4) Untuk peserta ujian SIM golongan A umum, BI umum, BII umum selain

melaksanakan ujian praktik sebagaimana dimaksud pada point (3)

ditambah dengan materi ujian praktik meliputi :

a) Menaikan dan menurunkan penumpang dan barang baik di terminal

maupun ditempat tertentu lainnya

b) Tata cara mengangkut orang atau barang

c) Etika mengemudi kendaraan bermotor umum

d) Pengoperasian peralatan keamanan (penggandengan kereta tempel,

peralatan keamanan)

14. Kriteria lulus ujian teori dan praktik

a. Peserta ujian SIM diangap lulus ujian teori apabila dapat menjawab secara

benar sekurang-kurangnya 70% dari jumlah soal yang di ujikan( 21 soal dari

30 soal ujian).

b. Hasil ujian teori dapat dilihat langsung di layar monitor computer ujian setelah

selesai menjawab soal ujian secara keseluruhan (waktu ujian 15 menit).

c. Peserta ujian SIM yang lulus ujian teori dapat mengikuti ujian praktik.

d. Peserta ujian yang dinyatakan lulus ujian praktik dapat dicetak SIM nya.

e. Peserta yang tidak lulus ujian teori atau ujian praktik dapat mengikuti ujian

ulang tahap I dalam waktu 7 hari setelah ujian pertama dilaksanakan atau

dinyatakan tidak lulus.

f. Peserta yang tidak lulus ujian teori atau ujian praktik tahap I dapat mengikuti

ujian ulang tahap II dalam waktu 14 hari setelah ujian pertama dilaksanakan

atau dinyatakan tidak lulus

g. Apabila dalam waktu 30 hari peserta uji tidak mengikuti ujian ulang tahap I dan

tahap II tanpa alasan yang patut dan wajar, kesempatan mengikuti ukian ulang

tidak berlaku

h. Bagi peserta uji SIM yang dinyatakan tidak dapat melanjutkan lagi ujian SIM

maka kepada peserta uji diberikan surat keterangan tidak lulus ujian.

i. Bagi peserta uji SIM yang dinyatakan tidak lulus dapat mengambil kembali

uang yang sudah dibayarkan pada loket pembayaran / loket teller BRI dengan

menunjukan bukti pembayaran dan surat keterangan tidak lulus.

j. Bagi peserta uji SIM yang dinyatakan tidak lulus (ujian teori dan praktik) dapat

mengajukan permohonan kembali pembuatan sim setelah dalam masa

tenggang waktu yang diberikan, tahap I, tahap II dan tahap III untuk

mengulang ujian, masih juga dinyatakan tidak lulus dan mengambil uang dari

loket teller bank yang sebelumnya peserta uji di bayarkan

Page 19: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN …ntb.polri.go.id/mataram/wp-content/uploads/sites/3/...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENERBITAN SIM

15. Ujian keterampilan mengemudi melalui simulator.

a. Ujian keterampilan mengemudi melalui simulator dilaksanakan untuk semua

golongan sim

b. Materi ujian keterampilan simulator meliputi

1) Uji reaksi

2) Uji pertimbangan perkiraan

3) Uji antisipasi

4) Uji sikap mengemudi

5) Uji konsentrasi

c. Uji keterampilan mengemudi melalui simulator dinyatakan lulus apabila

mencapai minimal untuk setiap jenis materi yang di ujikan

d. Peserta ujian yang dinyatakan lulus diberikan surat keterangan klinik

mengemudi (SKUKP)

Page 20: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN …ntb.polri.go.id/mataram/wp-content/uploads/sites/3/...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENERBITAN SIM

BAB VII

PROSEDUR MEKANISME PELAYANAN SIM

1. Penerbitan surat ijin mengemudi baru golongan SIM C da SIM A perorangan :

a. Tahap I pembayaran

1) Peserta uji membayar biaya administrasi SIM memalui loket bank BRI,

dengan melampirkan foto copy e-KTP, surat keterangan sehat dari dokter

dan kesehatan rohani dari psikologi

2) Bagi peserta uji SIM A membayar dan mengikuti uji keterampilan simulator

b. Tahap II registrasi

1). Peserta uji melaksanakan :

a). Pengisian formulir pendaftaran.

b). Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) surat keterangan

kesehatan jasmani dari dokter dan rohani dari psikologi serta bukti

pembayaran administrasi SIM

2). Petugas mengentri (memasukan ).

a). Data peserta uji.

b). Rumusan 10 sidik jari, tanda tangan dan foto peserta uji.

c. Tahap III Peserta uji sim melaksanakan ujian teori.

d. Tahap IV peserta uji melaksanakan ujian simulator

c. Tahap V peserta uji melaksanakan ujian praktik

d. Tahap VI produksi SIM

- Pencetakan SIM

- Penyerahan SIM

2. Penerbitan SIM peningkatan

a. Peningkatan golongan sim BI dan golongan BII perseorangan sebagai berikut :

1) Peserta uji sim golongan BI harus memiliki sim A sekurang-kurangnya 12

(dua belas ) bulan

2) Peserta uji sim golongan BII harus memiliki sim BI sekurang-kurangnya 12

(dua belas ) bulan

Page 21: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN …ntb.polri.go.id/mataram/wp-content/uploads/sites/3/...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENERBITAN SIM

3) Tahap pelaksanaan

a. Tahap I pembayaran PNBP

1). Peserta uji membayar biaya administrasi sim memalui loket bank BRI,

dengan melampirkan foto copy e-KTP, surat keterangan sehat dari

dokter dan kesehatan rohani dari psikologi

2) membayar dan mengikuti uji keterampilan simulator

b. Tahap II registrasi

1) Peserta uji melaksanakan :

a). Peserta uji mengisi formulir pendaftaran sesuai data di e-KTP.

b). Melampirkan Kartu tanda penduduk ( e-KTP ) surat keterangan

sehat jasmani dari dokter dan rohani dari psikologi dan bukti

pembayaran biaya administrasi SIM

c. Petugas Mengentri

a). Data peserta uji.

b). Verivikasi dan validasi data, rumusan 10 sidik jari , tanda tangan dan foto

peserta uji.

c). Tahap III Peserta uji melaksanakan ujian teori.

d). Tahap IV peserta uji melaksanakan ujian simulator

e). Tahap V peserta uji melaksanakan ujian praktik

f). Tahap VI. produksi SIM

1). Pencetakan SIM.

2). Penyerahan SIM.

b. Peningkatan golongan SIM A umum, SIM BI umum, BII umum sebagai

berikut

1) Peserta uji SIM golongan A umum harus memiliki SIM golongan sim A

sekurang-kurangnya 12 ( dua belas ) bulan

2) Peserta uji SIM golongan BI umum harus memiliki SIM golongan BI atau

golongan SIM A umum sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan

Page 22: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN …ntb.polri.go.id/mataram/wp-content/uploads/sites/3/...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENERBITAN SIM

3) Peserta uji SIM BII umum harus memiliki SIM golongan BII atau BI umum

sekurang-kurangnya 12 (dua belas ) bulan

4) Tahap pelaksanaan

a) Tahap I pembayaran PNBP

1). Peserta uji membayar biaya administrasi sim memalui loket bank

BRI, dengan melampirkan foto copy e-KTP, surat keterangan

sehat dari dokter dan kesehatan rohani dari psikologi

2). Membayar dan mengikuti uji keterampilan simulator

b). Tahap II registrasi

1). Peserta uji melaksanakan :

a). Peserta uji mengisi formulir pendaftaran sesuai data di e-KTP

b). Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) surat keterangan

sehat jasmani dari dokter dan rohani dari Psikologi sertifikat

lulus pendidikan dan latihan mengemudi kendaraan bermotor

angkutan umum serta bukti pembayaran administrasi SIM

2). Petugas mengentri data ( memasukan data ).

a). Data pesrta uji

b). Verifikasi dan validasi data rumusan 10 sidik jari (sepuluh )

sidik jari, tanda tangan,dan foto peserta uji.

c). Tahap III Peserta melaksanakan ujian teori.

d). Tahap IV peserta uji melaksanakan ujian simulator

e). Tahap V peserta uji melaksanakan ujian praktik

f). Tahap VI produksi SIM

1). Pencetakan SIM.

2). Penyerahan SIM.

3. Penerbitan SIM bagi warga negara asing ( WNA )

a. Ketentuan memproleh SIM bagi warga negara asing adalah sebagai berikut :

1). Syarat usia paling rendah 17( tujuh belas ) tahun untuk SIM golongan A dan

golongan C, sedangkan batas usia untuk SIM umum adalah :

Page 23: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN …ntb.polri.go.id/mataram/wp-content/uploads/sites/3/...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENERBITAN SIM

a). Usia 20 ( dua puluh ) tahun untuk SIM golongan A umum.

b). Usia 22 ( dua puluh dua ) tahun untuk SIM golongan BI umum dan usia

23 ( dua puluh tiga ) tahun untuk SIM golongan BII umum.

2). SIM yang diberikan terbatas pada SIM golongan A dan golongan C

3). SIM golongan BI, BII dan SIM Umum hanya dapat diberikan kepada warga

negara asing yang bekerja di indonesia, harus mendapatkan surat ijin

kementrian ketenagakerjaan dan transmigrasi republik Indonesia.

4). SIM bagi turis warga Negara Asing berlaku 1 (satu) bulan serta dapat

diperpanjang kembali.

5). Apabila peserta uji sudah memiliki SIM dari negara asalnya tidak mengikuti

ujian teori dan praktik.

6). Apabila peserta uji tidak memili SIM dari Negara asal wajib mengikuti ujian

teori dan praktik.

7). Apabila warga Negara Asing pemilik SIM kembali kenegara asalnya dapat

melapor dan mengembalikan sim yang dimiliki ke satpas yang mengeluarkan

SIM

b. Tata cara mendapatkan SIM bagi warga Negara Asing antara lain :

1). Peserta uji SIM bagi warga negara asing yang berdomisili tetap mengisi

formulir pendaftaran dan dilengkapi dengan identitas diri berupa pasport dan

kartu ijin tinggal tetap (KITAP)

2). . Peserta uji bagi warga Negara Asing yang merupakan kedutaan atau

keluarga kedutaan mengisi formulir pendaftaran dan di lengkapi dengan

identitas diri berupa paspor, visa diplomatik dan kartu anggota diplomatik.

3). Peserta uji bagi warga Negara Asing sebagai tenaga ahli mengisi formulir

pendaftaran dan dilengkapi dengan identitas diri berupa paspor, visa dinas

dan surat ijin kerja dari kementrian tenaga kerja dan transmigrasi.

4). Peserta uji turis warga Negara Asing mengisi formulir pendaftaran dan

dilengkapi dengan identitas diri berupa paspor, visa dan kartu ijin menetap

sementara (KITAS).

5). Prosedur / mekanisme pelaksanaan penerbitan SIM bagi warga Negara

Asing adalah sama dengan penerbitan sim Nasional.

Page 24: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN …ntb.polri.go.id/mataram/wp-content/uploads/sites/3/...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENERBITAN SIM

4. Masa berlaku perpanjangan SIM yang habis masa berlakunya

a. Perpanjangan SIM dilakukan sebelum masa berlakunya berakhir.

b. Perpanjangan SIM yang dilakukan setelah lewat masa berlakunya harus diajukan

sim baru sesuai dengan golongan yang dimiliki dengan memenuhi persyaratan

5. Mutasi surat ijin mengemudi (SIM)

a. Pemilik SIM harus melaporkan apabila pindah tempat tinggal secara tetap keluar

wilayah kekuasaan pelaksanaan penerbitan SIM, dalam waktu paling lambat 2

(dua) bulan sejak kepindahannya ditempat yang baru

b. Pelaksanaan penerbitan sim setelah menerima laporan harus mengeluarkan surat

keterangan untuk digunakan peserta uji apa bila akan memperbagarui atau

memperpanjang SIM.

c. Pemilik SIM sebagaimana maksud pada point a dapat menggunakan SIM

ditempat tinggal yang baru sampai habis masa berlakunya

d. Pemohon perpanjangan SIM dilakukan di wilayah kekuasaan pelaksanaan

penerbitan sim pada tempat tinggal yang baru dengan menyertakan surat

keterangan sebagaimana di maksud pada point b

e. Tata cara memperoleh SIM ditempat tinggal yang baru sama dengan seperti

ketentuan perpanjangan habis masa berlakunya SIM habis dalam 3 (tiga ) bulan

6. Surat ijin mengemudi hilang atau rusak

a. Apabila SIM hilang, rudak dan / atau tidak terbaca pemiliknya dapat mengajukan

permohonan penggantian SIM baru

b. Untuk SIM hilang peserta uji membuat laporan kehilangan pada kantor kepolisian

ditempat SIM tersebut hilang.

c. Tahapan pelaksanaan :

1). Tahap I Peserta uji membayar biaya administrasi SIM memalui loket bank BRI,

atau bank yang ditunjuk dengan melampirkan foto copy e-KTP, surat

keterangan sehat dari dokter dan kesehatan rohani dari psikologi.

Page 25: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN …ntb.polri.go.id/mataram/wp-content/uploads/sites/3/...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENERBITAN SIM

2). Tahap II registrasi

a). Peserta uji mengisi formulir pendaftaran sesuai data di e-KTP

b). Mengikuti uji keterampilan simulator.

3). Tahap III Registrasi

a). Pelaksanaan :

1). Pengisian formolir pendaftaran.

2). Melampirkan Kartu Tanda penduduk (e-KTP) surat keterangan

kesehatan jasmani dari dokter dan rohani dari psikologi, surat

keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat, SIM yang rusak serta

bukti pembayaran biaya administrasi SIM sesuai PNBP.

b). Petugas mengentri dan melaksanakan :

1). Data peserta uji

2). Pengecekan data induk dan data blokir

3). Verifikasi dan validasi rumusan 10 sidik jari, tanda tangan dan foto

peserta uji.

4). Tahap IV Produksi.

a). Pencetakan SIM

b). Penyerahan SIM.

7. Surat ijin mengemudi bagi peserta uji yang telah selesai menerima sanksi

administrasi pencabutan surat ijin mengemudi berdasarkan putusan pengadilan

a. Tahap I Pembayaran

1). Peserta uji membayar biaya administrasi SIM memalui loket bank BRI atau

bank yang ditunjuk

2). Bagi peserta uji SIM Golongan A BI,BII dan SIM Umum membayar dan

melaksanakan uji keterampilan simulator

b. Tahap II registrasi

1). Peserta uji melaksanakan

a). Mengisi formulir pendaftaran sesuai data di e-KTP.

b). Melampirkan Kartu tanda Penduduk ( KTP ) surat keterangan sehat

jasmani dari dokter dan rohani dari psikologi surat keputusan pengdilan

serta bukti pembayaran biaya administrasi SIM.

Page 26: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN …ntb.polri.go.id/mataram/wp-content/uploads/sites/3/...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENERBITAN SIM

2). Petugas mengentri ( memasukan )

a). Data peserta uji

b). Verifikasi dan Validasi data rumusan 10 sidik jari, tanda tangan dan foto

sim begi pesrta Uji

c. Tahap III Peserta uji melaksanakan ujian teori sesuai yang dimohon

d. Tahap IV. Peserta uji melaksanakan ujian simulator.

e. Tahap V peserta uji melaksanakan ujian praktik

f. Tahap VI Produksi

a). Pencetakan SIM

b). Penyerahan SIM.

8. Pemblokiran surat ijin mengemudi

a. Tata cara pemblokiran sebagai berikut

1). Penyidik mengajukan permintaan pemblokiran secara resmi kepada satpas

wilayah penerbit SIM melalui direktur lalu lintas Kepolisian daerah atau

kepala lalu lintas

2). Petugas mencocokan data SIM sesuai permintaan blokir dengan data base

komputer dan register manual.

3). Berdasarkan perintah pejabat sebagai dimaksud point (1) petugas

melakukan pemblokiran di data base komputer dengan memeberikan

catatan diblokir serta mencantumkan alasan permohonan diblokir nomor

dan tanggal surat.

4). Petugas mengeluarkan surat keterangan SIM telah di blokir dan siberikan

kepada penyidik yang mengajukan permohonan blokir.

5). Petugas memegang / menyimpan arsip blokir SIM

b. Tata cara buka blokir dilaksanakan sebagai berikut :

1) Penyidik mengajukan permintaan buka blokir secara resmi kepada kepala

satuan wilayah penerbit sim melalui direktur lalu lintas Kepolisian Daerah

atau kepala lalu lintas.

2). Petugas mencocokan data SIM sesuai permintaan buka blokir dengan data

base komputer dan registrasi manual.

Page 27: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN …ntb.polri.go.id/mataram/wp-content/uploads/sites/3/...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENERBITAN SIM

3). Petugas melakukan buka blokir berdasarkan perintah pejabat sebagaimana

point (1).

4). Petugas mengeluarkan surat keterangan SIM telah buka blokir dan diberikan

kepada penyidik yang mengajukan pembukaan blokir.

Page 28: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN …ntb.polri.go.id/mataram/wp-content/uploads/sites/3/...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENERBITAN SIM
Page 29: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN …ntb.polri.go.id/mataram/wp-content/uploads/sites/3/...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENERBITAN SIM

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Pengawasan terhadap kinerja satpas dilakukan oleh 1(satu) orang yakni Kasat

Lantas dibantu perwira / bintara urusan SIM pada satpas masing-masing Polres,

termasuk pengawasan kompetensi penguji dan operator SIM.

Petugas penguji SIM kendaraan bermotor paling rendah memiliki kompetensi

antara lain :

a. Sehat jasmani dan rohani

b. Bermoral dan berkelakuan baik berdasarkan penilaian pimpinan

c. Disiplin dan bertanggung jawab

d. Ramah, sopan dan mampu berkomunikasi dengan baik

e. Menguasai bidang tugas yang akan diberikan

f. Bagi petugas operator SIM on line memiliki kemapuan mengoperasikan

komputer

g. Bagi petugas penguji SIM harus memiliki SIM golongan yang setingkat lebih

tinggi dari yang diujikan sekurang-kurangnya 3 tahun

h. Telah menikuti pelatihan / pendidikan penguji SIM dan atau pelatihan operator

sim on line yang dilakukan oleh Korlantas Polri

i. Memiliki kualifikasi dibidang pengujian SIM on line

j. Menguasai teknik dasar mengemudi kendaraan bermotor

k. Menguasai dan dapat mengoperasikan aplikasi SIM on line

l. Menguasai tata cara berlalu lintas yang benar

m. Memahami undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan

n. Dapat sebagai penguji oleh pejabat yang dikuatkan dengan surat perintah

2. Tugas yang dilaksanakan oleh petugas pemandu pelayanan dalam penerbitan SIM

a. Berikan senyum, sapa salam dengan ramah sopan kepada setiap masyarakat

yang masuk ke area pelayanan penerbitan SIM dan tanyakan kepentingannya.

b. Persilahkan dan arahkan masyarakat peserta uji SIM agar masuk keruang

pelayanan sim untuk menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan.

Page 30: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN …ntb.polri.go.id/mataram/wp-content/uploads/sites/3/...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENERBITAN SIM

c. Cegah calo atau bukan peserta uji SIM masuk ke area pelayanan SIM dan

berikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan jasa calo atau

perantara.

d. Periksa identitas ( SIM atau e-ktp) peserta uji untuk mendeteksi awal apakah

peserta uji dapat memenuhi persyaratan untuk di proses.

e. Berikan tanda bukti / kartu antrian bagi peserta uji yang telah dinyatakan

memenuhi syarat awal penerbitan sim, dengan tangan kanan

f. Berikan arahan dan penjelasan mengenai prosedur dan mekanisme penerbitan

sim kepada masyarakat peserta uji SIM

g. Awasi keluar masuk masyarakat yang melakukan proses penerbitan SIM serta

peserta uji SIM telah selesai melakukan pengurusan SIM, petugas selalu

memberikan SIM dengan tangan kanan dan mengucapkan salam terimakasih.

h. Laporkan kepada petugas piket provos atau pimpinan apabila ada hal-hal yang

menggangu pelayanan dalam penerbitan SIM.

Page 31: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN …ntb.polri.go.id/mataram/wp-content/uploads/sites/3/...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENERBITAN SIM

BAB IX

PENGARSIPAN

1. Penyimpanan arsip merupakan salah satu fungsi manajemen kearsipan dalam hal

menjamin penemuan kembali arsip dan kegunaan di masa yang akan datang

dengan melakukan :

a. Arsip di kompolir dari setiap peserta uji sim di simpan pada rak-rak penyimpanan

secara teratur dan berikan indek menurut nama pemilik SIM.

b. Penyimpanan nomor indek arsip yang terdapat pada record kedalam komputer

sehingga untuk mencari nama arsip dokumen yang diperlukan dapat dilakukan

melalui terminal komputer atau memanggil nomor SIM di komputer

c. Arsip dokumen dapat dihapus setelah 5 tahun tersimpan di gudang penyimpanan

arsip bila telah tidak digunakan lagi / kebijakan pimpinan.

2. Pengamanan penyimpanan arsip

a. Ruang arsip harus bebas dari bahaya kebakaran

b. Derajad panas atau kelembapan udara

c. Bebas dari gangguan rayap dan tikus

d. Arsip ditempatkan duruangan khusus agar tidak mudah dijangkau umum

e. Menempatkan tenaga pengawasan arsip

Page 32: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN …ntb.polri.go.id/mataram/wp-content/uploads/sites/3/...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENERBITAN SIM

BAB X

PENUTUP

Demikian standar pelayanan publik satpas Polres Mataram ditetapkan berdasarkan

kesepakatan bersama dihadapan forum lalu llintas angkutan jalan. LSM, tokoh

masyarakat, tokoh agama,Polisi Pamong Praja dan saksi dari lembaga Ombudsmen

Republik Indonesia yang dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat pemohon sim.

Mataram, Oktober 2015 KEPALA KEPOLISIAN RESORT MATARAM

HERI PRIHANTO,SIK AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72050481

Page 33: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN …ntb.polri.go.id/mataram/wp-content/uploads/sites/3/...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENERBITAN SIM

RAPAT KOORDINASI