Upload
alfian-anas
View
3.083
Download
93
Embed Size (px)
Citation preview
DISAMPAIKAN OLEH
ROHANANIP : 19650524 199303 2
003
STANDAR OPERASIONAL MANAJEMEN (SDM) KELEMBAGAAN
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI’AH (KJKS) DAN UNIT JASA
KEUANGAN SYARI’AH (UJKS)
Dasar Hukum
Peraturan Menteri Negara RI no. 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tgl 5 Oktober
2007
Tentang : Pedoman Standar Operasional Manajemen
Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi
Pengertian SDM
SDM adalah struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen dan standar kerja dalam bidang kelembagaan, usaha dan keuangan, dalam memberikan pelayanan oleh KJKS/UJKS koperasi kepada anggota dan pengguna jasa lainnya
Tujuan
Memberikan pedoman bagi pengelola dalam menjalankan pengelolaan kelembagaan, keusahaan dan keuangan melalui KJKS/UJKS koperasi
Sasaran yang diinginkan mewujudkan pengelolaan KJKS/UJKS koperasi sesuai jati diri, efektif, efisien dan terciptanya pelayanan yang prima bagi anggota koperasi lainnya ataupun anggotanya
SDM Kelembagaan
Yang mengatur standar kerja bidang kelembagaan meliputi:
- Standar pengelolaan organisasi- Standar sumber daya insani (SDI)- Standar pembagian SHU- Standar pengelola harta kekayaan- Standar pembubaran KJKS- Penutupan UJKS
Standar Pengelolaan Organisasi
Meliputi : - kelengkapan organisasi- struktur organisasi- organisasi KJKS/UJKS koperasi
Standar Sumber Daya Insani (SDI)
Meliputi:- pengelola KJKS/UJKS koperasi- pengambilan keputusan
Standar Pembagian SHU
Meliputi:- peraturan pembagian SHU- prosedur pembagian SHU
Standar Pengelolaan Harta Kekayaan
- Harta kekayaan koperasi dapat dijadikan hjaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan atau digadaikan berdasarkan keputusan rapat anggota.
- Harta kekayaan koperasi tidak boleh diatas nanakan oleh pengurus, pengawas atau pengelola dan harus dicatat atas nama koperasi yang bersangkutan.
- KJKS atau koperasi yang memiliki UJKS wajib memiliki catatan kepemilikan harta kekayaan koperasi yang menjelaskan:1. status kepemilikan tetap2. tanggal perolehan3. spesifikasi harta yang dimiliki beserta kondisi fisiknya4. harta perolehan
Standar Pembubaran KJKS
Pembubaran oleh anggota:a. KJKS dapat dibubarkan oleh anggota berdasarkan
keputusan rapat anggota sesuai dengan keputusan rapat anggota sesuai dengan ketentuan UU No.25 Th 1992 Tentang Koperasi.
b. Apabila dalam proses pembubaran KJKS oleh anggota terdapat perselisihan, maka penyesuaian dapat diajukan kepada Badan Arbitrase Syariah.
Pembubaran oleh Pemerintah:KJKS dapat dibubarkan oleh Pemerintah sesuai dengan tata cara pembubaran koperasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.17 Th 1994 Tentang Perubahan Koperasi oleh Pemerintah dan petunjuk pelaksanaannya.
Standar Penutupan KJKS Koperasi
Penutupan KJKS Koperasi oleh anggota dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut:- rapat pleno
SDM Usaha
SDM yang mengatur standar batasan layanan, perhimpunan dana, penyaluran dana oleh KJKS/UJKS - Koperasi
SDM Keuangan
Standar Operasional Manajemen (SDM) yang mengatur dibidang keuangan yang meliputi:
1. Standar manajemen Keuangan2. Penentuan keseimbangan arus kas3. Penggunaan kelebihan dana4. Standar perhimpunan dari pihak luar5. Administrasi kas, standar biaya, audit6. Akuntansi yang dapat dilakukan KJKS/UJKS
- koperasi
Standar Manajemen Keuangan
Menyangkut berbagai aktifitas yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian mengenai kegiatan keuangan yang berakibat pada perubahan aktiva, hutang, modal, pendapatan atau biaya.
Penentuan Keseimbangan Arus Kas
Pengertian likuiditas minimum, manajemen aktiva-pasiva, likuiditas KJKS/UJKS koperasi, peraturan keseimbangan arus kas, ketentuan perencanaan kas, jangka waktu perencanaan kas, pendekatan penyusunan anggaran kas dan pengendalian kas.
Penggunaan Kelebihan Dana
Giro, deposito dan tabungan pada bank Syariahatau bank lainnya jika bank Syariah setempat tidak ada.
Penghimpunan Dana dari Pihak Luar
Penghimpunan modal koperasi melalui:a. anggotab. koperasi lain dan anggotanyac. bank dan lembaga keuangan lainnyad. Sumber lain yang sah
Administrasi Kas
1. Pengurusan kas adalah kegiatan yang dilaksanakan selama jam kerja kas yang berkaitan dengan kas KJKS/UJKS koperasi, kas teller dan kas unit pelayanan kas (apabila ada).
2. Teller bertanggung jawab terhadap penerimaan dan pembayaran uang tunai dengan buktisetoran dan pembayaran yang sah dan fiat bayar simpanan besarnya ditentukan dengan SK manajer KJKS/UJKS koperasi.
3. Pada pembukaan kas, teller menghitung uang tunai, simpan uang secara tertib, teratur, serta tidak terlihat oleh mitra, sediakan uang yang sudah dibundel untuk memudahkan pembayaran, catat jumlah uang yang diterima dari teller kedalam formulir transaksi teller pada kolom debet, tanpa diberi nomor transaksi kunci cashbox dan ruangan teller apabila meninggalkan ruangan.
Administrasi Kas (lanjutan)
4. Batas maksimum dan minimum teller apabila kas ditetapkan dengan SK manajer Administrasi Kas KJKS/UJKS koperasi. Penentuan bataas maksimum kas koperasisetiap harinya berkisar 4%-8% dari posisi simpanan terakhir triwulan sebelumnya dan agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a) Saldo simpanan rata-ratab) Rata-rata pengambilan/penarikan simpanan setiap harinyac) Keamanan ruangan teller.d) Kemampuan, kejujuran dan tanggung jawab teller.e) Opname kas setiap hari kerja yaitu setelah akhir jam kerja/kas maka
sisa kas teller harus dihitung dan disetorkan kepada bagian operasional.
f) Penyimpanan kas adalah proses penyimpanan uang selama jam kerja dan diluar jam kerja dalam brankas/main vault. tanggung jawab dan wewnang dalam penyimpanan kas ada pada kepala bagian operasional dan teller.
g) Penerimaan setoran setelah tutup kas harus dicatat menggunakan tanda setoran seperti biasa (slip setoran), tanggal pembukuan adalah keesokan harinya.
Akuntansi untuk KJKS dan UJKS Koperasi
Akuntansi KJKS dan UJKS Koperasi ini mengacu kepada pedoman umum akuntansi koperasi yang diterbitkan oleh kantor Menegkop dan UKM RI pada tahun 2001. Akuntansi untuk KJKS dan UJKS Koperasi juga berpedoman pada keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah dan PSAK no.59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.
Kesimpulan
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
Koperasi jasa keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).
Unit jasa keuangan Syariah (KJKS) adalah unit usaha yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
Standar operasional manajemen bagi KJKS dan UJKS koperasi adalah struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen dan standar kerja dalam bidang kelembagaan, usaha dan keuangan yang dapat dijadikan acuan/panduan bagi pihak manajemen KJKS/UJKS koperasi dalam memberikan pelayanan prima bagi anggotanya dan pengguna jasa lainnya.