Laporan Keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) dibuat untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan keuangan (terutama creditor dan investor).Karena pengguna laporan keuangan beragam dengan berbagai kepentingan yang berbeda satu sama lain, maka laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berterima umum.Penyusun Standar tidak mungkin untuk menjelaskan kepada pihak eksternal tentang cara, asumsi dan konsep dasar penyusunan laporan keuangan. Pemakai laporan keuangan perlu untuk membandingkan kinerja antarentitas, sehingga keseragaman dalam penyusunan dan penyajian laporan dapat memudahkan pemakai dalam membaca dan menganalisis laporan keuangan entitas.

Standar akuntansi memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan antar entitas menjadi lebih seagam. Manajemen lebih mudah menyusun laporan keuangan karena SAK memberikan pedoman dan ketentuan cara penyusunan laporan keuangan terebut.Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terdiri atas kerangka konseptual tentang penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).Saat ini hanya ada dua yang banyak dijadikan referensi atau di adopsi didunia yaitu: (1). International Financial Reporting Standard-IFRS, dan (2). United States Generally Accepted Accounting Principles-US GAAP.

IFRS disusun oleh International Accounting Standard Board (IASB ) sedangkan US-GAAP disusun oleh Financial Accounting Standar (FASB). Perkembangan terakhir menunjukkan adanya suatu keinginan untuk menyusun satu standar akuntansi yang berkualitas secara internasional semakin menguat. Banyak negara melakukan adopsi penuh (full adoption) IFRS untuk dijadikan standar lokal yang akan diberlakukan di negaranya. Saat ini, sedang terjadi proses penyesuaian antara IFRS dan US- GAAP sehingga semakin sedikit perbedaan antara keduanya.

Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia terdiri dari empat (4) standar yang sering disebut 4 Pilar Standar Akuntansi, yaitu:Standar Akuntansi Keuangan (SAK),Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP),Standar Akuntansi Syariah,Standar Akuntansi Pemerintahan.Keempat pilar tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

SAK digunakan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik yaitu entitas yang terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia (yang menggunakan dana masyrakat seperti perbankan, asuransi dan dana pensiun). SAK mengadopsi IFRS mengingat Indonesia melalui Ikatan Akuntan (IAI), telah menetapkan untuk melakukan adopsi penuh (Full Adoption) mulai tahun 2012. Adopsi penuh IFRS bukan berarti Indonesia tidak memiliki sendiri dan menggunakan secara langsung IFRS. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) tetap melakukan proses penerjemahan IFRS ke dalam bahasa Indonesia. DSAK juga melakukan analisis apakah IFRS dapat diterapkan di Indonesia dan sesuai dengan kondisi hukum dan bisnis yang ada di Indonesia.

Jika diperlukan, DSAK akan membuat pengecualian penerapan IFRS atau sebaliknya menambahkan aturan dalam standar teresbut. Penjelasan tambahan dan pengurangan dari IFRS dari tiap standar yang diadopsi dapat dilihat di bagian depan PSAK yang diterbitkan. Informasi ini penting untuk pemakai sehingga dengan cepat dapat mengetahui perbedaan antara IFRS dan PSAK.IFRS sebagai standar Internasional mempunyai tiga ciri utama, yaitu:Principles-Based. Nilai Wajar (Fair Value).Pengungkapan (disclosure).

Principles-Based.Standar yang menggunakan prinsiples-based hanya mengatur hal-hal yang pokok dalam standar sedangkan prosedur dan kebijakan detail diserahkan kepada pemakai. Standar mengatur prinsip pengakuan sesuai dengan substandi ekonomi, tidak didasarkan pada ketentuan detail dalam atribut kontrak perjanjian. Sedangkan standar-standar yang rule-base memuat tentang pengakuan akuntansi secara detail. Keunggulan pendekatan ini akan dihindari dibuatnya perjanjian atau transaksi mengikuti peraturan dalam konsep pengakuan.

Penyusunan Laporan Keuangan dapat merancang suatu transaksi sehingga dapat diakui secara akuntansidan bukan melihat dari substansi ekonomi dari transaksi tersebut.Namun, standar yang paling bersifat principles-based mengharuskan pemakaiannya untuk membuat penilaian (judgment) yang tepat atas suatu transaski untuk menentukan substani ekonominya dan menentukan standar yang tepat untuk transaksi tersebut.

Nilai Wajar (Fair Value).Standar Akuntansi banyak menggunakan konsep nilai wajar (fair value). Penggunaan nilai wajar untuk meningkatkan relevansi untuk pengambilan keputusan.Informasi nilai wajar lebih relevan karena menunjukkan nilai terkini. Hal ini sangat bertolak belakang dengan biaya perolehan (acquisition cost) yang mendasarkan penilaian pada nilai perolehan awalnya. Banyak pengakuan akuntansi saat ini didasarkan pada biaya historis (historical cost).IFRS membuka peluang penggunaan nilai wajar yang lebih luas untuk beberapa item, misalnya aset tetap dan aset tidak berwujud properti investasi, dan aset keuangan dibuka opsi penggunaan niali wajar selain biaya perolehan. Nilai wajar lebih relevan, namun biaya perlehan diyakini lebih dapat diandalkan (reliable).

Pengungkapan (disclosure).Mengharuskan lebih banyak pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengungkapan diperlukan agar pengguna laporan keuangan dapat mempertimbangkan informasi yang relevan dan perlu diketahui terkait dengan apa yang dicantumkan dalam laporan keuangan dan kejadian-kejadian penting yang terkait dengan item tersebut.Pengungkaoan dapat berupa: (a). Kebijakan akuntansi (accounting policy), (b). komitmen dan kontijensi (commitment and contingency) (c). Situasi Kontrak (contract situation), (d) rincian dan penjelasan.

SAK ETAP digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum. SAK ETAP mengadopsi IFRS untuk Small Medium Enterprise (SME) dengan beberapa penyederhanaan.SAK ETAP lebih sederhana dan tdak banyak perubahan dari praktik akuntansi yang saat ini berjalan. Contoh penyederha-naan dalam SAK ETAP, yaitu:Tidak ada laporan laba rugi komprehensif (comprehensive income statement). Pengaruh laba komprehensif disajikan dalam laporan perubahan ekuitas atau komponen ekuitas dalam neraca.

Penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujud dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan biaya perolehan, tidak ada pilihan menggu-nakan nilai revaluasi atau nilai wajar.Tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan, beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan perpajakan yang berlaku.Entitas yang menggunakan SAK ETAP dalam laporan auditnya menyebutkan laporan keuangan entitas telah disajikan sesuai dengan SAK ETAP. Penggunaan SAK ETAP akan memudahkan antitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik siginifikan menyusun laporan keuangan karena SAK ETAP lebih mudah dan sederhana.

Namun, beberapa pihak berpendapat penggunaan istilah ETAP memberikan kesan bahwa entitas tidak memiliki akuntabilitas. Padahal secara entitas pasti memiliki akuntabilitas kepada publik namun tingkat akuntabilitasnya yang berbeda. Standar ini efektif dapat diginakan untuk laporan keuangan tahun 2009. Entitas yang memenuhi kriteria menggunakan ETAP pada tahun 2011 harus memilih menggunakan SAK ETAP atau PSAK. Jika pada tahun 2011 tetap menggunakan PSAK maka pada tahun berikutnya harus konsesten menggunakan PSAK dan tidak boleh berubah menggunakan SAK ETAP.

Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) adalah standar akuntansi yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas berbasis syariah.SAK Syariah terdiri atas:Kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, Standar penyajian laporan keuangan,Standar khusus transaski syariah, seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan istishma.Standar ini merupakan strandar yang dikekmbang oleh DSAK syariah.Bank syriah menggunakan dua standar dalam meyusun laporan keuangan, yaitu sebagai entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifkan menggunakan SAK sedangkan untuk transaksi syariahnya menggunakan SAK syariah.

SAP adalah standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.SAP berbasis akrual (accrual basis) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) no,71 tahun 2010. PP ini sudah berlaku namun instansi pemerintah masih diperkenankan menggunakan PP No.24 tahun 2005 berbasis kas (cash basis) menuju berbasis akrual sampai dengan tahun 2014. SAP berbasis kas menuju akrual, menggnakan basis kas untuk penyusunan laporan realisasi anggaran dan menggunakan basis akrual untuk penyusunan neraca.Dalam SAP berbasis akrual, laporan raelisasi anggaran tetap menggunakan basis kas karena akan dibandingkan dengan

Anggaran yang disusun dengan menggunakan basis kas. Laporan operasional yang melaporkan kinerja entitas disusun dengan menggunakan basis akrual. Untuk usaha yang dimiliki pemerintah baik dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum (BLU) sebagai entitas milik pemerintah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum.Laporan Keuangan BLU digabung dengan laporan keuangan instansi terkait.Laporan Keuangan BUMN atau BUMD tidak digabungkan dan tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemerintah hanya mencatat dalam BUMN/BUMD dalam laporan keuangannya.