Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso

OJK dituntut untuk mengambil tanggung jawabyang lebih besar, berbagi beban membantu pelaku usaha

kecil, menengah maupun besar agar kembali produktif menggerakkan roda perekonomian dan segera pulih kembali.

OJK berkomitmen mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional serta menjaga stabilitas sektor keuangan dengan mengeluarkan kebijakan yang bersifat pre-emptive, forward looking dan extraordinary serta bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah. Semua Kebijakan OJK diarahkan untuk

menciptakan sektor keuangan yang stabil serta mampu mewujudkan quantum leap dalam proses pemulihan ekonomi.

STABILITAS SEKTOR JASA KEUANGAN TERJAGA,OJK DORONG INTERMEDIASI DI SEKTOR YANG MULAI PULIH

OJK meningkatkan pengawasan terintegrasi untuk tumbuh dan berkembangnya sektor jasa keuangan termasuk yang berskala ultra mikro, mikro dan kecil.

Perbankan

Kredit Perbankan Dana Pihak Ketiga

Okt

Sep

Agu

-0,47%(yoy)

12,12%(yoy)

Okt

Sep

Agu

5.480,27T

5.530,59T

5.521,87T

6.651T

6.620T

6.487,84T

PenghimpunanDana di Pasar

ModalNAB Reksa Dana Emiten Baru

IKNB

PiutangPembiayaan

InvestasiDana Pensiun

379,

9T

Pasar Modal

OktSepAgu

SepOkt

24Nov

391,

96T

386,

30T

287,

37T

3,89%(yoy)

OktSepAgu

286,

92T

284,

03T

13,2

4T

18,4%(yoy)

OktSepAgu

11,2

7T

12,7

1T

Rp

Rp Rp Rp

-15,7%(yoy)

84,9

T

93,4

T

100,

1T

SepOkt

20Nov

510,

15T

529,

87T

548,

76T

Sep Okt24

Nov

44 44 44

Realisasi Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan

4,87 Jt KontrakRestrukturisasi

181,33 T

Perusahaan Pembiayaan

Per 17 November 2020

Total Debitur7,53 Jt Debitur Rp932,4 TUMKM5,84Jt DebiturRp369,8 T

Perbankan

Per 26 Okt 2020

Peran restrukturisasi sangat besar dalam menekan tingkat NPL dan permodalan Bank sehingga stabilitas sektor jasa keuangan dapat terjaga dengan baik. OJK akan melanjutkan relaksasi restrukturisasi seiring dan sinergis dengan kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia.

Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Sektor

Profil Risiko Lembaga Jasa Keuangan

Profil risiko lembaga jasa keuangan pada Oktober 2020 terjaga pada level yang terkendali. Likuiditas dan permodalan perbankan berada pada level yang memadai. Alat likuid yang dimiliki perbankan terus mengalami peningkatan yang ditandai dengan pertumbuhan DPK. Rasio Solvabilitas Sektor Jasa Keuangan cukup solid. CAR perbankan, gearing ratio PP, dan RBC asuransi terjaga di atas threshold.

NPL Gross Perbankan

3,15%

NPF Gross PerusahaanPembiayaan

4,7%

157,57%AL/NCD

33,77%AL/DPK

Per 18 Nov 2020

Permodalan Sektor JasaKeuangan

23,74%

23,41%

CAR Perbankan

RBC AsuransiUmum

Gearing RatioPerusahaanPembiayaan

2,28

2,35

RBCAsuransi Jiwa

Risiko Kredit Risiko Likuiditas

337%

324,9%

539%

507%OktSep

Kinerja intermediasi sektor jasa keuangan masih sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional. Dana Pihak Ketiga (DPK) masih tumbuh double digit didorong oleh pertumbuhan DPK BUKU 4. Pertumbuhan juga terjadi pada DPK ditopang oleh kenaikan giro seiring penyaluran dana dari pemerintah. Hal ini terlihat dengan pertumbuhan DPK pada bank BUMN dan BPD yang merupakan bank-bank penerima dana dari pemerintah. OJK juga mendorong intermediasi perbankan pada beberapa sektor usaha yang mulai kembali pulih seperti asuransi dan dana pensiun, jasa penunjang perantara keuangan, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta sektor pengadaan air, Pengolahan sampah, limbah dan daur ulang. Sentimen positif juga terjadi di pasar modal yang didorong investor domestik. Penghimpunan dana di pasar modal dan NAB Reksa Dana meningkat diiringi pertumbuhan jumlah investor domestik.

Mempercepat realisasi stimulus fiskal melalui optimalisasi peran lembaga jasa keuangan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional

Mengakselerasi perekonomian daerah melalui pengembangan ekosistem pembiayaan yang terintegrasi dengan ekosistem ekonomi potensial di daerah

Peningkatan pembiayaan sektor jasa keuangan pada usaha padat karya dan konsumsi yang memiliki multiplier effect dan menyerap angkatan kerja

Percepatan transformasi digital di sektor jasa keuangan dan pengembangan ekosistem digital ekonomi yang terintegrasi

Re-shaping sektor jasa keuangan melalui reformasi pengawasan dan ketentuan di sektor jasa keuangan untuk memperkuat pondasi sektor jasa keuangan.

Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan kondisi sektor jasa keuangan stabil dan terjaga di tengah upaya yang dilakukan OJK bersama Pemerintah dan otoritas lain mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional yang tertekan dampak pandemi Covid 19. OJK terus mengoptimalkan berbagai kebijakan yang dikeluarkan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan peran sektor jasa keuangan dan siap mengeluarkan kebijakan stimulus lanjutan secara terukur dan tepat

waktu untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional

Pandemi covid-19 memunculkan berbagai risiko yang mempengaruhi sistem keuangan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit oleh OJK melalui penerbitan POJK 11/2020 dan POJK 14/2020 yang mengatur pedoman restrukturisasi kredit/pembiayaan dan berbagai kebijakan pasar modal dalam meredam volatilitas pasar modal membantu lembaga jasa keuangan memitigasi risiko dan membantu pelaku usaha melanjutkan kegiatan usahanya di tengah pandemi. Beberapa dukungan OJK jaga stabilitas sektor riil dan

jasa keuangan antara lain:

Fokus kebijakan OJK di tahun 2021 untuk membantu percepatan pemulihan sektor riil dan perekonomian serta menghadapi berbagai perkembangan dan tantangan di sektor jasa keuangan melalui:

DUKUNGAN OJK JAGA STABILITAS SEKTOR RIIL DAN JASA KEUANGAN

STRATEGI MEMACU PERTUMBUHAN SEKTOR JASA KEUANGAN DI 2021

ASESMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

HIMBARA

OJK aktif memantau pengelolaan penempatan dana pemerintah ke perbankan umum baik di kelompok bank HIMBARA, BPD maupun Bank Syariah. Berbagai stimulus pemerintah seperti penempatan dana pemerintah di industri perbankan dapat mendorong penyaluran kredit untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Penyaluran Kredit ke UMKM melalui Penempatan Dana Pemerintah pada Himbara, BPD dan Bank Syariah

Penyaluran kredit

198,85 T

BankPembangunan Daerah (BPD) Penyaluran kredit

22,79 T

Bank SyariahPenyaluranPembiayaan

5,54 T

5,85% 10,55%

3,13%4,95%

Pertanian, Perburuan & Kehutanan

Pertambangan & Penggalian Transportasi, Pergudangan& Komunikasi

Konstruksi

KreditFintech P2P

Memberikan ruang gerak bagi sektor riil dengan restrukturisasi kredit,

penilaian kualitas dengan satu pilar.

Digitalisasi UMKM dan SJK melalui penyaluran KUR secara digital, digitalisasi BWM, Laku Pandai, digitalisasi BPR dengan white labelling bersama Himbara.

Relaksasi pelaksanaan fit and proper test yaitu dapat dilakukan melalui video conference.

Relaksasi bagi Industri Keuangan Non-Bank antara lain relaksasi perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan perasuransian, relaksasi perhitungan tingkat pendanaan dana pensiun.

Menjaga stabilitas pasar keuangan melalui pelarangan short selling,

buyback saham tanpa RUPS, asymmetric auto rejection, perubahan

trading halt dan jam bursa.

Menjaga ketahanan sektor jasa keuangan melalui penundaan

penerapan standar Basel III, relaksasi batas pelaporan dan

kemudahan lainnya.

Presiden RI Joko Widodo

Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin

9 Nov2020

11 Nov2020

13 Nov2020