SPK Gedung

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe. 24301 P.O. Box 90 Telepon (0645)42670,42785 Fax 42785

SURAT PERINTAH KERJA(SPK)

SATUAN KERJA : POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

NOMOR DAN TANGGAL SPK : 414/PL20/R12/PR/2013, 25 Maret 2013Halaman 1 dari 2

PAKET PEKERJAAN :

Perencanaan Perbaikan Sarana danPrasarana (Pemeliharaan Gedung

Perpustakaan 1 Paket) pada PoliteknikNegeri Lhokseumawe

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 382/PL20/R12/PR/2013, 20 Maret 2013

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 411a/PL20/R12/PR/2013, 23 Maret 2013

SUMBER DANA : dibebankan atas DIPA APBN Tahun Anggaran 2013 untuk mata anggaran kegaiatan 2014.994.002.523199

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 13 (tiga belas) hari kalender

NILAI PEKERJAAN

No.

Komponen Biaya

Biaya Langsung Personil Biaya Langsung Non-Personil Total (Rp)

Kuantitas (Orang Hari)

Harga Satuan

(Rp)

Subtotal (Rp)

Kuantitas Harga

Satuan (Rp)Subtotal

(Rp)

A.1

B.12

3

1

2

3

Biaya Tenaga AhliTenaga Ahli Teknik Sipil

Biaya Satf PendukungJuru gambarJuru SurveyStaf Adm/Keu.

Biaya KantorBiaya KomunikasiBiaya Peralatan Kantor

Biaya PerjalananUang HarianPerjalanan Darat

Biaya LaporanLaporan PendahuluanLaporan AntaraLaporan Akhir

1 0rg/13 hr

1 0rg/2 hr1 0rg/3 hr1 Org/ 13

hr

--

--

---

950.000

287.000275.000185.000

--

--

---

12.350.000

574.000825.000

2.405.000

--

--

---

-

--

LsLs

LsLs

337

-

--

1.950.000 2.700.0

00

1.650.000710.000

165.000190.000275.000

-

--

1.950.000 2.700.0

00

1.650.000710.000

495.000570.000

1.925.000

12.350.000

574.000825.000

2.405.000

1.950.000 2.700.0

00

1.650.000710.000

495.000570.000

1.925.000

Jumlah 26.154.000

PPN 10% 2.615.400

NILAI (Dibulatkan) 28.769.000,-

Terbilang : (Dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah),-

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA KONSULTANSI : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Biaya langsung personil dihitung berdasarkan Orang Hari dengan ketentuan 1 (satu) Orang sama dengan 13 (tiga belas) hari dan 1 (satu) hari sama dengan 7 (Tujuh) jam. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama Politeknik Negeri Lhokseumawe

Pejabat Pembuat Komitmen

Jamaluddin, SE

Untuk dan atas Penyedia Jasa Konsultasi CV. HEXAGON RAYA CONSULTANT

Ir. Cut YusnizarDirektris

NIP 19720610 200501 1 001Mengetahui :

DirekturPoliteknik Negeri Lhokseumawe

Ir. H. Ridwan, MT NIP 19661231 199303 1 016

STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUMSURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAANPenyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum

Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRIPenyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan

4. HARGA SPKa. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK

sebesar harga SPK. b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya

overhead serta biaya asuransi.c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar

kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).

5. HAK KEPEMILIKANPPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia Jasa Konsultansi kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia Jasa Konsultansi. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia Jasa Konsultansi dengan penegecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. JADWALa. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau

pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK.b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum

dalam SPMK. c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai

jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

7. ASURANSIa. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal

selesainya pemeliharaan untuk:1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya

kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; danb. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam

harga SPK.

8. PEMUTUSAN Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK

dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Jasa Konsultansi.

Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa Konsultansi maka Penyedia Jasa Konsultansi berhak atas pembayaran pekerjaan secara pro rata sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK.

9. PENUGASAN PERSONIL Penyedia Jasa Konsultansi tidak diperbolehkan menugaskan personil selain personil yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKOa. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung

tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil;2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian

pihak ketiga;b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan

berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

11.PENGAWASAN DAN PEMERIKSAANPPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12.LAPORAN HASIL PEKERJAANa. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan

volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

c. Laporan harian berisi:1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;

3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang

berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

13.WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAANa. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai

pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

14.SERAH TERIMA PEKERJAAN a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan

permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima

Hasil Pekerjaan.c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil

pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus per seratus) setelah pekerjaan selesai.

15. PERPAJAKAN Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

16. HUKUM YANG BERLAKU Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

17. PENYELESAIAN PERSELISIHANPPK dan Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

18. PERUBAHAN SPKa. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:

1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;

2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau

perubahan pelaksanaan pekerjaan.c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti

Pelaksanaan SPK atas usul PPK.

19. PERPANJANGAN WAKTUa. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan

melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20.PERISTIWA KOMPENSASIa. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai

berikut:1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia; 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai

jadwal yang dibutuhkan;4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian

tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat

diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPKa) Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi

Keadaan Kahar.b) Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai

dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini.

Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;

2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;

3) biaya langsung demobilisasi personil.c) Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.d) Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak

memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;2) penyedia berada dalam keadaan pailit;3) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia

sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;

4) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;

5) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

e) Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:1) penyedia membayar denda; dan/atau2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

f) Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARANa) pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK,

dengan ketentuan:1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil

pekerjaan;2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran

secara sekaligus];3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak;

b) pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.

c) PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d) bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDAPenyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

24. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK Penyedia Jasa Konsultansi dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia Jasa Konsultansi, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI Penyedia Jasa Konsultansi menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia Jasa Konsultansi menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWEJalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe. 24301 P.O. Box 90 Telepon (0645)42670,42785 Fax 42785

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNGNomor : 411a/PL20/R12/PR/2013

Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun dua ribu tiga belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini Pokja Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya Pekerjaan Perencanaan Perbaikan Sarana dan Prasarana (Pemeliharaan GedungPerpustakaan 1 Paket) pada Politeknik Negeri Lhokseumawe, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe, Nomor : 092 Tahun 2013 tanggal 12 Januari 2013, telah mengadakan Evaluasi penawaran dilakukan dengan metoda evaluasi kualitas yang meliputi :a. Evaluasi Administrasib. Evaluasi Teknisc. Evaluasi Biayad. Evaluasi Klarifikasi dan Negosiasi

I. Setelah melalui proses penelitian tersebut diatas Pokja Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya bersepakat untuk mengambil kesimpulan, sebagai berikut :

No Nama PerusahaanHarga

Penawaran (Rp.)

Harga Negosiasi

(Rp.)

Hasil EvaluasiHasi

lAdm

Teknis

Biaya

1.CV. HEXAGON RAYA CONSULTANT

28.897.000,-

28.769.000,-

MNS

MNS DDJ DDJ

KeteranganMNS = Memenuhi Syarat TMNS = Tidak Memenuhi SyaratDDJ = Dapat Dipertanggung Jawabkan TDDJ = Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan

II. Berdasarkan hasil Evaluasi dan Negosiasi di atas (Lampiran Hasil Negosiasi terlampir), maka Pokja Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya berkesimpulan dan memutuskan, serta menetapkan rekanan yang tersebut di bawah ini sebagai pelaksana, yaitu :

Nama Perusahaan : CV. HEXAGON RAYA CONSULTANTAlamat : Jl. Darussalam Gg. Damai No. 8 Kp. JawaNo. N.P.W.P : 02.177.557.2-102.000Harga Negosiasi : Rp. 28.769.000,-

(Dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Demikianlah Berita Acara ini diperbuat dengan sebenarnya dalam rangkap 8 (delapan), untuk dipergunakan seperlunya.

CV. HEXAGON RAYA CONSULTANT


Pokja Jasa Konsultasi dan Jasa LainnyaPoliteknik Negeri LhokseumaweKetua,

Fajri, ST ., MT NIP 19730831 199903 2 002

Anggota :

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe. 24301 P.O. Box 90 Telepon (0645)42670,42785 Fax 42785

1.

Muliyadi, SSTSekretaris

1………………………….

2.

Aiyub, ST., MTAnggota

2………………………….

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARANNomor : 411/PL20/R12/PR/2013

Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun dua ribu tiga belas, Kami yang bertanda tangan dibawah ini Pokja Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya Pekerjaan Perencanaan Perbaikan Sarana dan Prasarana (Pemeliharaan GedungPerpustakaan 1 Paket) pada Politeknik Negeri Lhokseumawe, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe, Nomor : : 092 Tahun 2013 tanggal 12 Januari 2013, telah mengadakan evaluasi teknis dan harga terhadap CV.HEXAGON RAYA CONSULTANT yang beralamat di Jl. Darussalam Gg. Damai No. 8 Kp.JawaI. Uraian evaluasi ini mencakup :

a. Penelitian lanjutan mengenai administrasi meliputi pengalaman dan kualifikasi tenaga ahli.

b. Penelitian teknis meliputi pendekatan dan metodelogic. Penilaian Biaya

II. Setelah melalui proses penelitian tersebut diatas Pokja Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya bersepakat untuk mengambil kesimpulan sebagai berikut :

No Nama KonsultanHarga

Penawaran(Rp)

Hasil EvaluasiHasi

lAdmTekni

sBiaya

1. CV. HEXAGON RAYA CONSULTANT

28.897.000,- MNH MNH DDJ DDJ

Keterangan :MNH = Memenuhi SyaratTMNH = Tidak Memenuhi SyaratDDJ = Dapat Dipertanggung JawabkanTDDJ = Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan

III. Berdasarkan hasil evaluasi di atas, maka Pokja Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya berkesimpulan dan memutuskan penawaran CV. HEXAGON RAYA CONSULTANT tersebut mengenai kewajaran dan dapat dipertanggung jawabkan serta menguntungkan negara.

Demikian Berita Acara ini kami perbuat dengan penuh rasa tanggung jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Fajri, ST., MTNIP 19730831 199903 2 002

Anggota :1 Muliyadi, SST 1 …………………………. Sekretaris 2 Aiyub, ST., MT 2 …………………………. Anggota

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN Nomor : 410/PL20/R12/PR/2013

Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun dua ribu tiga belas, Kami yang bertanda tangan dibawah ini Pokja Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya Pekerjaan Perencanaan Perbaikan Sarana dan Prasarana (Pemeliharaan GedungPerpustakaan 1 Paket) pada Politeknik Negeri Lhokseumawe, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe, Nomor : 092 Tahun 2013 tanggal 12 Januari 2013, telah menyelenggarakan Pembukaan Penawaran Pekerjaan tersebut di atas yang dilakukan dengan proses Pengadaan Langsung, yang dihadiri oleh konsultan.

1. Rekanan yang diundang untuk mengikuti Pengadaan Langsung sebanyak 1 (Satu) konsultan yaitu CV. HEXAGON RAYA CONSULTANT.

2. Setelah dilakukan Evaluasi Kualifikasi dan terhadap dokumen penawaran, maka rekanan CV. HEXAGON RAYA CONSULTANT dinyatakan lulus.

3. Berdasarkan penelitian diatas Pengadaan Langsung ini dinyatakan sah.4. Hadir dalam rapat :

a. Pokja Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya Perencanaan pada Politeknik Negeri Lhokseumawe

b. Wakil dari konsultan.



Fajri, ST., MTNIP 19730831 199903 2 002

Anggota :

1 Muliyadi, SST 1 …………………………. Sekretaris 2 Aiyub, ST., MT 2 …………………………. Anggota

Saksi oleh Wakil Rekanan :

N a m a : ........................................................................

Perusahaan : ........................................................................

Jabatan : ........................................................................

Tanda Tangan : ........................................................................

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARANNomor : 410/PL20/R12/PR/2013 Tanggal 23 Maret 2013

No

Nama PerusahaanHarga

Penawaran (Rp.)

KelengkapanHasil

AdmTekni

sBiaya

1.CV. HEXAGON RAYA CONSULTANT

Keterangan :MNH = Memenuhi syaratTMNH = Tidak memenuhi syaratDDJ = Dapat dipertanggung jawabkanTDDJ = Tidak dapat dipertanggung jawabkan

Pokja Jasa Konsultasi dan Jasa LainnyaPoliteknik Negeri LhokseumaweK e t u a, Sekretaris

Fajri, ST., MT Muliyadi, SST NIP 19730831 199903 2 002 NIP 19761027 200112 1 002

ANGGOTA POKJA JASA KONSULTASI DAN JASA LAINNYA :


1, Aiyub, ST., MT : 1. ….………………

DISAKSIKAN OLEH KONSULTAN PERENCANA

N0. Nama Perusahaan Nama/ Jabatan

Tanda Tangan

1.

BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN (AANWIJZING)Nomor : 398/PL20/R12/PR/2013

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu tiga belas, Kami yang bertanda tangan dibawah ini Pokja Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya Pekerjaan Perencanaan Perbaikan Sarana dan Prasarana (Pemeliharaan GedungPerpustakaan 1 Paket) pada Politeknik Negeri Lhokseumawe, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe, Nomor : 092 Tahun 2013 tanggal 12 Januari 2013, telah menyelengarakan Rapat Penjelasan Pekerjaan tersebut diatas.

1. Rapat Penjelasan dimulai tepat jam 16.00 0 WIB.2. Pada Rapat Penjelasan Pekerjaan tersebut hadir : Pengelola teknis Politeknik

Negeri Lhokseumawe, Pokja Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya serta Konsultan yang diundang.

3. Rapat dipimpin oleh Ketua Pokja Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya.4. Rapat Penjelasan Pekerjaan ini ditutup pukul 18.00 WIB, sekaligus

menandatangani Berita Acara Penjelasan Pekerjaan.


Pokja Jasa Konsultasi dan Jasa LainnyaPoliteknik Negeri Lhokseumawe Ketua,

Fajri, ST., MTNIP 19730831 199903 2 002

Anggota :1. Muliyadi, SST 1 …………………………. Sekretaris

2. Aiyub, ST., MT 2 …………………………. Anggota

Saksi oleh Wakil Rekanan :

N a m a : ........................................................................

Perusahaan : ........................................................................

Jabatan : ........................................................................

Tanda Tangan : ........................................................................

LAMPIRAN : BERITA ACARA PENJELASAN (AANWIJZING) pekerjaan Perencanaan Perbaikan Sarana dan Prasarana (Pemeliharaan Gedung Perpustakaan 1 Paket) pada Politeknik Negeri LhokseumaweNOMOR : 398/PL20/R12/PR/2013TANGGAL : 22 Maret 2013

1. Pemasukan Penawaran untuk paket Pekerjaan Perencanaan Perbaikan Sarana danPrasarana (Pemeliharaan Gedung Perpustakaan 1 Paket) pada Politeknik NegeriLhokseumawe Paling Lambat tanggal 23 Maret 2013 jam 12.00 WIB (Jam Pokja).

2. Pembukaan Penawaran untuk paket Pekerjaan Perencanaan Perbaikan Sarana danPrasarana (Pemeliharaan Gedung Perpustakaan 1 Paket) pada Politeknik NegeriLhokseumawe pada jam 16.00 WIB s/d selesai tanggal 23 Maret 2013 .

3. Isi Amplop :

No Dokumen Keterangan

1.2.3.4.5.6.

Surat Penawaran Surat Kuasa / Akte Kuasa (Jika ada)Data Teknis Rekapitulasi Penawaran Biaya Rincian Biaya Langsung Personil Rincian Biaya Langsung Non-Personil

4. Metode Evaluasi Penawaran dengan sistem Biaya Terendah sesuai dengan tercantum pada Dokumen Pengadaan Langsung.

5. Ketentuan lain yang tidak tercantum pada resume penjelasan ini, berlaku dalam ketentuan

dalam Dokumen Pemilihan.

Saksi – saksi Pokja Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya Politeknik Negeri Lhokseumawe

1…………..………. (……………..) 1. Fajri, ST., MT (…………………)

2. Muliyadi, SST (…………………)

3. Aiyub, ST., MT (…………………)

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

DAFTAR HADIR REKANAN PADA PENGAMBILAN

DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

Pekerjaan :Perencanaan Perbaikan Sarana dan Prasarana(Pemeliharaan Gedung Perpustakaan 1 Paket)

pada Politeknik Negeri Lhokseumawe

Hari/Tgl : Rabu/20 Maret 2013Tempat : Lobby Politeknik

NegeriLhokseumawe Pukul : 10.00 s/d 01.00 WIB

No.

Nama Perusahaan Nama/ Jabatan

Tanda Tangan

1. CV. HEXAGON RAYA CONSULTANT

Ir. Cut Yusnizar/ Direktris 1. .............................


Fajri, ST., MTNIP 19730831 199903 2 002


Nomor : 382/PL20/R12/PR/2013 Lhokseumawe, 20 Maret 2013Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth. Sdr. DirektrisCV. HEXAGON RAYA CONSULTANTdi Jl. Darussalam Gg. Damai No. 8 Kp. Jawa

Perihal : Pengadaan Langsung Penyedia Jasa Konsultansi pada Politeknik Negeri Lhokseumawe

Dengan ini CV. HEXAGON RAYA CONSULTANT Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket pekerjaan Jasa Konsultansi sebagai berikut:

1. Paket PekerjaanNama paket pekerjaan : Perencanaan Perbaikan Sarana dan Prasarana

(Pemeliharaan Gedung Perpustakaan 1 Paket) padaPoliteknik Negeri Lhokseumawe

Lingkup pekerjaan : Perawatan dan PerbaikanNilai total HPS : Rp 28.979.000,- (Dua puluh delapan juta sembilan

ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)Sumber pendanaan : DIPA APBN Tahun Anggaran 2013

2. Pelaksanaan PengadaanTempat dan alamat : Ruang Pejabat Pembuat Komitmen pada Politeknik

Negeri Lhokseumawe Telepon/Fax : (0645)42670, 42785/ Fax : 42785Website : www.pnl.ac.id

Saudara diminta untuk memasukkan penawaran administrasi, teknis dan biaya, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

No Kegiatan Hari/Tanggal Waktua.

Pemasukan Dokumen Penawaran

Kamis/21 Maret2013s.d

Sabtu/23 Maret

08.30 s.d 12.00 WIB

b. Pembukaan Dokumen, Penawaran, Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Biaya

Sabtu/23 Maret2013

16.00 WIB

c. Penandatanganan SPK Senin/25 Maret2013

Apabila Saudara butuh keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Pokja Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pokja Jasa Konsultasi dan Jasa LainnyaPoliteknik Negeri Lhokseumawe

Fajri, ST., MTNIP 19730831 199903 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) DAN PERSONIL/FASILITAS PENDUKUNG

PEKERJAAN : Perencanaan Perbaikan Sarana dan Prasarana (Pemeliharaan Gedung Perpustakaan 1 Paket) pada Politeknik Negeri Lhokseumawe

LOKASI : Politeknik Negeri Lhokseumawe

a. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA

A. TANGGAPAN

1. Tanggapan yang diminta dari Konsultan Perencana berdasarkan Pengarahan Penugasan ini adalah :

1. Gambar Perencanaan 10 set2. Rencana Kerja dan Syarat-syarat 10 set3. Rencana Anggaran Biaya, Daftar Analisa dan Daftar upah/bahan masing-

masing 10 set4. Gambar asli mencakup :

a. Site plan keseluruhanb. Gambar bentuk Pekerjaan (denah dan detail-detail)c. Perhitungan Volume, jenis bahan dan mutu bahan.

Dalam menghasilkan tanggapan yang diminta seperti tersebut diatas, konsultan harus memperhatikan proses hasil Perencanaan sesuai dengan tahapan sebagai berikut :1. Untuk Perencana

Hasil survey berupa data lapangan dan lingkungan Gambar-gambar perencanaan, foto-foto lokasi

2. Tahapan Peningkatan Rencanaa. Untuk Pemberi Tugas

Gambar-gambar rencana (Arsitektur, struktur dan utilitas) Rencana Anggran Biaya kasaran

b. Untuk Pemerintah Daerah setempat. Sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan yang ada.

3. Pada tahap pembuatan gambar kerja/dokumen pelelangan Gambar-gambar rencana (Arsitektur, struktur dan utilitas) Rencana Kerja dan Syarat-syaratnya Form-form anggaran biaya Dan lain-lain yang dianggap perlu

Seluruh dokumen diatas diserahkan kepada Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe

2. Ketentuan untuk keseluruhan di atas dapat dilihat pada standar hasil biaya perencanaan untuk program yang dibiayai dana APBN

3. Kelancaran Pelaksanaan program yang berhubungan dengan perencanaan, seluruhnya menjadi tanggung jawab Konsultan Perencana.

II. SARANa. Untuk melaksanakan tugas konsultan harus mempertimbangkan informasi

yang diberikan Pemberi Tugas dalam pengarahan penugasan ini.b. Konsultan perencana harus memeriksa informasi yang digunakan dalam

pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pemberi Tugas maupun yang dicari sendiri. Kesalahan perencanaan akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab konsultan perencana.

c. Dalam hal ini informasi perencanaan memuat hal-hal sebagai berikut :1. Informasi tentang lahan meliputi :

a. Lokasi pekerjaanb. Luas lahanc. Batas-batasd. Kondisi fisik bangunan

2. Pemakaian bangunan3. Kebutuhan bangunan 4. Keinginan-keinginan tentang utilitas bangunan

III. K R I T E R I A

A. KRITERIA UMUM.Dalam Perencanaan Perbaikan Sarana dan Prasarana (Pemeliharaan Gedung Perpustakaan 1 Paket) pada Politeknik Negeri Lhokseumawe, tersebut ini konsultan perencana harus memperhatikan kriteria umum bangunan yaitu : 1. Persyaratan keandalan yang ditinjau dari segi :

a. Ketentuan terhadap kelesuan dan kehausan baik karena penggunaan bahan maupun cuaca.

b. Keselamatan pemakai pada waktu terjadinya, bencana baik ulah manusia, alam maupun pencemaran kesehatan.

c. Pembangunan yang direncanakan harus memberi manfaat hemat energi dalam pengoperasiannya.

1. Persyaratan guna yaitu Bangunan dapat menampung kegiatan secara

efisien sesuai dengan fungsinya.Selain ketentuan diatas berlaku pula ketentuan-ketentuan lain :a. Keputusan Presiden No. 6 tanggal 11 Januari 1999b. Keputusan Presiden No. 80 tanggal 3 Nopember 2003c. Peraturan Presiden No. 54 2010d. Peraturan standarisasi, normalisasi yang berlaku di Indonesia antara lain :

Peraturan umum AV 1994 Peraturan Muatan Indonesia (PMI)

Peraturan Beton Indonesia (PBI) 1971-NI.2 Peraturan Standarisasi Industri Indonesia (SII) Peraturan Konstruksi kayu Indonesia (PKKI) Dan sebagainya

e. SK SNI T-15-1991-03 dan SK SNI 2002 serta SK SNI 2007 tentang tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung.

B. KRITERIA KHUSUS1. Sejak tidak bertentangan dengan persyaratan khusus bangunan yang akan

dibangun, harus digunakan potensi alam (pencahayaan dan tata udara) sesuai dengan perencanaan untuk daerah tropis.

2. Pengelompokan fungsi dalam bangunan hendaknya dilakukan sesuai dengan sifat hirarkinya, namun masih merupakan satu kesatuan yang utuh.

3. Jaringan sirkulasi manusia atau barang baik vertikal maupun horizontal hendaknya disusun seefisien mungkin dan tidak saling mengganggu fungsi bangunan.

IV. AZAS-AZAS

Selain dari kriteria diatas dalam melaksanakan tugas konsultan perencana hendaknya memperhatikan azas-azas sebagai berikut :1. Sebagai bangunan Pemerintah, desain bangunan hendaknya fungsional,

efisien, menarik dan tidak berlebihan.2. Kriteria desain hendaknya tidak ditekankan pada kemewahan material, tetapi

pada kemampuan mengadakan sublimasi antara fungsi teknik dan fungsi sosial bangunan.

3. Dengan batasan tidak mengganggu kenyamanan pemakaian, serta investasi dan pemeliharaan bangunan sepanjang umurnya diusahakan serendah mungkin.

4. Desain bangunan hendaknya dibuat sedemikian rupa, sehingga bangunan dapat dilaksanakan dalam waktu yang pendek dan dapat dimanfaatkan secepatnya.

5. Bangunan yang direncanakan hendaknya dikembalikan sesuai dengan kondisi awal bangunan tersebut pada saat pertama dibangun.

V. PROSES PERENCANAAN

a. Dalam proses perencanaan untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang diminta, konsultan perencana harus berkonsultasi dengan Pemberi Tugas/Tim Pengelola Program .

b. Dalam pertemuan konsultasi tersebut ditentukan produk yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan pengarahan Pemberi Tugas/Tim Pengelola Program berdasarkan standar hasil karya perencanaan.

c. Dalam pelaksanaan tugas konsultan harus selalu memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan tugas adalah mengikat.

b. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP PERSONIL/FASILITAS PENDUKUNG

I. LATAR BELAKANG1. Dalam rangka meningkatkan peran pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam dan memenuhi kebutuhan sekolah yang semakin hari semakin meningkat sesuai dengan pertumbuhan penduduk, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut Pemerintah Republik Indonesia melalui bagian Politeknik Negeri Lhokseumawe tersedia dana DIPA Pekerjaan Perencanaan Perbaikan Sarana dan Prasarana berupa :

Pekerjaan Perencanaan Perbaikan Sarana dan Prasarana (PemeliharaanGedung Perpustakaan 1 Paket) pada Politeknik Negeri Lhokseumawe

Pemegang mata anggaran adalah Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah Pendidikan dan Kebudayaan.

Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Lhokseumawe :

Nama : Jamaluddin, SEN I P : 19720610 200501 1 001Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri

LhokseumaweAlamat : Buketrata – Lhokseumawe

II. LINGKUP PROGRAM DAN LINGKUNGAN TUGAS1. Pekerjaan utama dari Konsultan adalah Perencanaan lengkap dan

bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Lhokseumawe yang dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Staf Teknis dan Pengelola Teknis yang ditunjuk.

2. Lingkup tugas bagi Konsultan adalah :Pekerjaan : 1. Perencanaan gambar dan detailnya

2. Rencana Kerja dan Syarat-syarat

III. BIAYA1. Biaya Pekerjaan Perencanaan

Biaya Perencanaan untuk Konsultan Perencana ditentukan berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor : 295/KPTS/CK/1997 tanggal, 1 MARET 1997, tentang pedoman dan pelaksanaan Proyek Gedung Pemerintah dan Perumahan Dinas.

2. Sumber Biaya Biaya dari keseluruhan pekerjaan dibebankan :Pada : Politeknik Negeri LhokseumaweDIPA Nomor : 023.04.2.576693/2013 tanggal 5 Desember 2012DIPA REVISI KE-1 Nomor : 023.04.2.576693/2013 tanggal 19 Maret 2012

Setelah pengarahan ini diterima konsultan hendaknya memeriksa bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan.

Lhokseumawe, 20 Maret 2013

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,

JAMALUDDIN, SENIP. 19720610 200501 1 001

Nomor : 09/HRC/III/2013 Lhokseumawe, 23 Maret 2013Lampiran : -

Kepada Yth.:Pokja Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya Politeknik Negeri Lhokseumawedi Lhokseumawe

Perihal : Penawaran Pekerjaan Perencanaan Perbaikan Sarana dan Prasarana (Pemeliharaan Gedung Perpustakaan 1 Paket) pada Politeknik Negeri Lhokseumawe

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor : 382/PL20/R12/PR/2013 tanggal 20 Maret 2013 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Perencanaan Perbaikan Sarana danPrasarana (Pemeliharaan Gedung Perpustakaan 1 Paket) pada Politeknik NegeriLhokseumawe sebesar Rp. 28.897.000,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus sembilanpuluh tujuh ribu rupiah),-

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 13 (tiga belas) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 40 (Empat puluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan: 1. Pakta Integritas;2. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :

a. Data Pengalaman Perusahaan, terdiri dari :1) Data Organisasi Perusahaan;2) Daftar Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir;3) Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir;

b. Pendekatan dan Metodologi, terdiri dari:1) Tanggapan dan saran terhadap Kerangka Acuan Kerja;2) Uraian pendekatan, metodologi, dan program kerja;3) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;4) Komposisi tim dan penugasan;5) Jadwal penugasan tenaga ahli;

c. Kualifikasi Tenaga Ahli, terdiri dari:a. Daftar Riwayat Hidup personil yang diusulkan;b. Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan dari personil yang diusulkan;

3. Dokumen Penawaran Biaya,yang terdiri dari :a. Rekapitulasi Penawaran Biayab. Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration)c. Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimburseable cost).

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

CV. HEXAGON RAYA CONSULTANT


SURAT PERNYATAAN MINATUNTUK MENGIKUTI PENGADAAN JASA KONSULTANSI

PERENCANAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Cut YusnizarJabatan : DirektrisBertindak untuk : CV. HEXAGON RAYA CONSULTANTdan atas nama Alamat : Jl. Darussalam Gg. Damai No. 8 Kp. Jawa Telepon/Fax : 08126465425Email : -

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh proyek/satuan kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe, Tahun Anggaran 2013, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan paket/pekerjaan : ”Perencanaan Perbaikan Sarana dan Prasarana (PemeliharaanGedung Perpustakaan 1 Paket) pada Politeknik Negeri Lhokseumawe” sampai selesai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Lhokseumawe, 23 Maret 2013CV. HEXAGON RAYA CONSULTANT


SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Cut YusnizarJabatan : DirektrisBertindak untuk : CV. HEXAGON RAYA CONSULTANTdan atas nama Alamat : Jl. Darussalam Gg. Damai No. 8 Kp. JawaTelepon/Fax : 08126465425

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Segala dokumen diberikan adalah benar.2. Apabila di kemudian hari bahwa dokumen-dokumen yang kami berikan

tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi dan dimasukkan pada daftar sanksi/daftar hitam perusahaan atau dikeluarkan dari registrasi perusahaan dan sanggup dituntut di depan pengadilan.

3. Kami bersedia memberikan data apabila sewaktu-waktu panitia meminta/memerlukan dokumen asli untuk keperluan kualifikasi.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Cut Yusnizar

Jabatan : Direktris

Bertindak untuk dan atas nama

: CV. HEXAGON RAYA CONSULTANT

dalam rangka pengadaan Perencanaan Perbaikan Sarana dan Prasarana(Pemeliharaan Gedung Perpustakaan 1 Paket) pada Politeknik NegeriLhokseumawe dengan ini menyatakan bahwa :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 2. akan melaporkan kepada APIP Politeknik Negeri Lhokseumawe yang

bersangkutan dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;

3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan

profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini,

bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.



Documents

SPK Gedung