Disampaikan olehDisampaikan olehKUSOY (Auditor Madya pada Itjen)KUSOY (Auditor Madya pada Itjen)

Pada Orientasi SPIP DITJEN Pada Orientasi SPIP DITJEN PENDISPENDIS

11 Oktober 2013 di Hotel Grand 11 Oktober 2013 di Hotel Grand Inna Bali Beach SanurInna Bali Beach Sanur

2

1. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan

2. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat,

3. Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004:

Unsur-unsur Waskat adalah :

4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Apa sebenarnya SPI dan SPIP?

SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)

SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)

SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)

SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)

4

Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

5

NO URAIAN WASKAT SPIP

1 Definisi Alat Proses

2 Sifat Statis Dinamis

3 Framework 8 Unsur Sisdalmen 5 Unsur

4 Tanggungjawab Pelaksanaan

Atasan Langsung Seluruh pegawai dalam organisasi

5 Keberadaan Berdiri Sendiri Terintegrasi

6 Penekanan Pengawasan Atasan Langsung

Pengawasan Fungsional

• Lingkungan Pengendalian

• Penilaian Risiko

PERATURAN MENTERI AGAMA 24 TAHUN 2011 TENTANG: PENYELENGGARAAN SPIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

1. MENGENDALIKAN2. MENDORONGKEPADA:1. PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI2. UNIT PELKASANA TEKNISDALAM MELAKSANAKAN 1. TUGAS DAN FUNGSI2. KEWENANGANAGAR EFEKTIF DAN EFISIEN MENCAPAI TUJ

ORGANISASI

MENTERI BERWENANG :MELAKUKAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PROGRAM: TERHADAP:PEMBANGUNAN AGAMA UNTUK MENCAPAI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL MELALUI SPIP

UNIT KERJA MANDIRI (UNIT ESS I:BERTANGGUNGJAWAB:MENYELENGGARAKAN SPIPSESUAI:RUANG LINGKUP TUGAS DAN FUNGSINYAKOORDIATOR:SEKRETARIAT JENDERAL

UNSUR SPIP

PemantauanPengendalian

Intern

Informasi & Komunikasi

Kegiatan Pengendalian

Penilaian Risiko

Lingkungan Pengendalian

Identifikasi Risiko

Sarana Komunikasi

Manajemen Sistem Informasi

Pemantauan BerkelanjutanEvaluasi Terpisah

Tindak Lanjut

Pembinaan Sumber Daya ManusiaPengendalian Pengelolaan Sistem Informasi

Pengendalian Fisik atas AsetPenetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja

Pemisahan FungsiOtorisasi Transaksi dan Kejadian PentingPencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu

Pembatasan Akses atas Sumber DayaAkuntabilitas terhadap Sumber Daya

Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah

Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern

Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM

Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab

Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan

Kepemimpinan yang Kondusif

Komitmen terhadap Kompetensi

Penegakan Integritas dan Etika

Peran APIP yang Efektif

Hubungan Kerja yang Baik

Analisis Risiko

UNSUR SPIPLingkungan

Pengendalian

Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM

Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan

Kepemimpinan yang Kondusif

Komitmen terhadap Kompetensi

Penegakan Integritas dan Etika

Peran APIP yang Efektif

Hubungan Kerja yang Baik

SPIP Penilaian RisikoIdentifikasi Risiko

Analisis Risiko

SPIPKegiatan

Pengendalian

Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi

Pengendalian Fisik atas Aset

Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja

Pemisahan Fungsi

Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting

Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu

Pembatasan Akses atas Sumber Daya

Akuntabilitas terhadap Sumber Daya

Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah

Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern

SPIP Informasi & Komunikasi

Sarana Komunikasi

Manajemen Sistem Informasi

SPIP PemantauanPengendalian Intern

Pemantauan Berkelanjutan

Evaluasi Terpisah

Tindak Lanjut

PENERAPAN UNSUR SPIPPENERAPAN UNSUR SPIP PENETAPAN PENYELENGGARAAN

PENETAPAN PENYELENGGARAAN

MENYATUMENYATUBAGIAN

INTEGRALBAGIAN

INTEGRAL PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

SATUAN KE BAWAHNYA

SATUAN KE BAWAHNYA

PROGRAM KEMENTERIAN AGAMA

PROGRAM KEMENTERIAN AGAMA

Evaluasi sekurang-kurangnya satu (satu) kali setahun

Pimpinan Unit Kerja Mandiri wajib melaporkan penyelenggaraan spip kepada menteri melalui Sekjen pada setiap awal Bulan Desember

PENGAWASANUNIT KERJA

MANDIRI

KEGIATAN WAS LAINNYA

PEMANTAUAN

EVALUASI

REVIEW

AUDIT