SOSIALISASI PETUNJUK PELAKSANAAN TUNJANGAN BAGI PTK PAUD NI

  • View
    117

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SOSIALISASI PETUNJUK PELAKSANAAN TUNJANGAN BAGI PTK PAUD NI . Disampaikan Oleh: Kasubdit Program dan Evaluasi. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PAUD NI DIREKTORAT PEMBINAAN PTK PAUD NI TAHUN 2013. LATAR BELAKANG. - PowerPoint PPT Presentation

Text of SOSIALISASI PETUNJUK PELAKSANAAN TUNJANGAN BAGI PTK PAUD NI

Your Title Here

SOSIALISASI PETUNJUK PELAKSANAAN TUNJANGAN BAGI PTK PAUD NI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANDIREKTORAT JENDERAL PAUD NIDIREKTORAT PEMBINAAN PTK PAUD NITAHUN 2013

Disampaikan Oleh:Kasubdit Program dan Evaluasi1LATAR BELAKANGUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1 mengamanatkan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal. Sebagai pendidik profesional, guru diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi pendidik bagi guru, subsidi tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Diberikan kepada PTK PAUD NI sebagai penghargaan atas dedikasi dalam melaksanakan tugasmendidik, mengajar, membimbing, mengarah kan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik serta untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen antara lain mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelaja ran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.TUJUAN PEMBERIAN TUNJANGAN3BESARNYA TUNJANGAN1. Tunjangan Profesi Guru PNS = 1 x Gaji Pokok

Guru bukan PNS dan telah lulus Impassing = sesuaikan dgn golongan dan masa kerja Guru Non PNS belum Impasing = Rp 1.500.000/bulan42. Tunjangan Khusus Guru PNS = 1 x Gaji Pokok

Guru bukan PNS dan telah lulus Impassing = sesuaikan dgn golongan dan masa kerjaGuru bukan PNS belum Impassing = Rp 1.500.000/bulan

3. Tunjangan Guru Bantu = Rp. 1.000.000/bulan4. Tunjangan Kualifikasi S- 1/DIV= Rp. 3.500.000/tahun5. Tunjangan Fungsional = Rp 300.000/bulanKRITERIA PENERIMA TUNJANGANPenerimaTunjangan Profesi Guru TK

Guru Tetap Bukan PNS yang mengajar pada satuan pendidikan dibawah binaan Kemdikbud dan diangkat oleh Pemerintah daerah kecuali Guru pendidikan agamaMemiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi Nomor Registrasi Guru(NRG) oleh Badan SDMMemiliki SK Tunjangan Profesi yang dikeluarkan oleh KemdikbudMemenuhi Kewjiban mengajar minimal 24 Jam tatap muka /minggu5. Belum pensiunTaidak Beralih status dari guru atau pengawasTidak merangkap sebagai eksekutif, yudikatif atau legislatif

8B. Penerima Tunjangan Khusus1. Memiliki NUPTK2. Guru TK/TKLB yang ditugaskan di daerah Khusus oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah3. Satuan Pendidikan di daerah khusus sebagai mana dimaksud angka 1 ditetapkan oleh pemerintah daerah4. Usulan penetapan calon penerima tahun 2013 berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Kab/kota yang memenuhi kreteria5. Penugasan guru di daerah khus sebagaimana dimaksud angka 1 didasarkan pada analisis kebutuhan guru sesuai dengan perundang-undangan, maka guru berhak mendapatkan tunjangan khusus walaupun yang bersangkutan sudah menerima tunjangan profesi

9C. Kriteria Penerima Honorarium Guru Bantu1. Guru Bantu yang diangkat pada tahun 2003 dan 2004 sesuai keputusan Mendiknas No 023/U/2003 tanggal 26 Maret 20032. Surat keterangan dari Dinas Pendidikan Kab/kota dan3. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta4 Memiliki Nomor Induk Guru Bantu (NIGB)5. Aktif mengajar minimal 24 jam tatap muka/minggu6 Belum memasuki usia pensiaun7. Tidak Status sebagai CPNS8. Tidak beralih statusnya sebagai guru bantu9. Tidak Merangkap sebagai eksekutif, yudikatif, atau legeslatif

10D. KRITERIA PENERIMA TUNJANGAN FUNGSIONALMemiliki NUPTKDiperiioritaskan guru TK/TKLB Bukan PNS yang diangkat sebelum berlakunya UU No 14 Tahun 2005 tetang Guru dan DosenMemenuhi kewajiban melaksanakan tugas minimal 24 jam tatap muka/mingguDiperioritaskan bagi guru dalam jabatan yang berkualifikasi S-1/D-IV atau yng sedang mendapatkan kesempatan peningkatan kualifikasi S-1/D-IVGuru yang dimaksud angka 2 yang telah mendapatkan tunjangan fungsional dari pemerintah daerah masih memungkinkan mendapatkanyaGuru TK/TKLB yang belum mendapat tunjangan profesi

11E. Kriteri Penerima Peningkatan KualifikasiMemiliki NUPTKGuru PAUDNI PNS yang masih aktif mengajar baik negeri maupun swasta yang dibuktikan dengan SK terakhir dan pembagian tugas mengajar dari Kepala SekolahGuru PAUDNI bukan PNS yang masih aktif mengajar di swasta yang dibuktikan dengan SK terakhir dari Kepala Yayasan dan pembagian tugas dari Kepala SekolahGuru PAUDNI bukan PNS yang masih aktif mengajar di negeri yang dibuktikan dengan SK terakhir dan pembagian tugas mengajar dari Kepala SekolahGuru Bantu PAUDNI yang masih aktif mengajar dan memiliki NIGB sesuai dengan Kemendiknas nomor 34/U/2003 dan memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan yang berlakuBelum memiliki ijazah S-1/D-IV

12V. MEKANISME PENYALURAN TUNJANGANTunjangan Profesi

Gambar 2. Proses Manual Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan ProfesiPemuktahiran Data Pencairan Tunjangan per Tri Wulan (SPP/SPM) Penerbitan SP2D Penyaluran Ke Rekening Penerima SATUAN PENDIDIKAN KPPN/BANK PENYALUR PEMERINTAH PUSAT Sosialisasi Tidak MONEV Pelaksanaan Syarat Terpenuhi? Penerbitan SKTP Ya Data Penerima TP & Lulusan Baru TA 2013 PEMERINTAH KAB/KOTA Pemberkasan PEMERINTAH PROVINSI Koordinasi Pemutakhiran Data Copy SKTP Sosialisasi Ke Satuan Pemutakhiran Data Sosialisasi Ke Kab/Kota 13B. Penyaluran Tunjangan Khusus

14C. Penyaluran Honorarium Guru BantuGambar : Alur Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Guru BantuPencairan Honorarium (SPP/SPM) Penerbitan SP2D Penyaluran Ke Rekening Penerima KPPN/BANK PENYALUR PEMERINTAH PUSAT Sosialisasi MONEV Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Syarat Terpenuhi? Penerbitan SK Data Guru Bantu PEMERINTAH KAB/KOTA Pemberkasan dan verifikasi data PEMERINTAH PROVINSI Koordinasi dan rekapitulasi data Copy SK Sosialisasi Ke Satuan Pendidikan Sosialisasi Ke Kab/Kota Ya Tidak 15D. Penyaluran Peningkatan KualifikasiGambar 2: Alur Pelaksanaan Pembayaran bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV secara manualPemuktahiran Data Pencairan Bantuan (SPP/SPM) Penerbitan SP2D Penyaluran Ke Rekening Penerima SATUAN PENDIDIKAN KPPN/BANK PENYALUR PEMERINTAH PUSAT Sosialisasi Tidak MONEV Pelaksanaan Syarat Terpenuhi? Penerbitan SK Ya Data Penerima PEMERINTAH KAB/KOTA Pemberkasan PEMERINTAH PROVINSI Koordinasi Pemutakhiran Data Copy SK Sosialisasi Ke Satuan Pemutakhiran Data Sosialisasi Ke Kab/Kota 16E. Penyaluran Tunjangan FungsionalGambar 2. Alur Pelaksanaan Pembayaran Subsidi Tunjangan Fungsional secara manualPemuktahiran Data Pencairan Tunjangan (SPP/SPM) Penerbitan SP2D Penyaluran Ke Rekening Penerima SATUAN PENDIDIKAN KPPN/BANK PENYALUR PEMERINTAH PUSAT Sosialisasi Tidak MONEV Pelaksanaan Syarat Terpenuhi? Penerbitan SKSTF Ya Data Penerima STF PEMERINTAH KAB/KOTA Pemberkasan PEMERINTAH PROVINSI Koordinasi Pemutakhiran Data Copy SKSTF Sosialisasi Ke Satuan Pemutakhiran Data Sosialisasi Ke Kab/Kota 17VI. TAHAPAN PENYALURANTunjangan ProfesiTriwulan 1 pembayaran paling lambat bulan April 2013Triwulan 2 pembayaran paling lambat bulan Juli 2013Triwulan 3 pembayaran paling lambat bulan Oktober 2013Triwulan 4 pembayaran paling lambat bulan Desember 2013

B. Tunjangan KhususTriwulan 1 pembayaran paling lambat bulan April 2013Triwulan 2 pembayaran paling lambat bulan Juli 2013Triwulan 3 pembayaran paling lambat bulan Oktober 2013Triwulan 4 pembayaran paling lambat bulan Desember 2013

C. Tahapan Penyaluran Guru Bantu

- Triwulan 1 pembayaran paling lambat bulan April 2013- Triwulan 2 pembayaran paling lambat bulan Juli 2013- Triwulan 3 pembayaran paling lambat bulan Oktober 2013- Triwulan 4 pembayaran paling lambat bulan Desember 2013

D. Tahapan Penyaluran Kualifikasi Penyaluran Peningkatan Kualifikasi dilaksanakan satu kali selama satu tahun

E. Tahapan Penyaluran Tunjangan Fungsional Penyaluran Tunjangan Fungsional dilaksanakan 2 tahap, yaitu: Tahap I Pembayaran Paling lambat bulan Juli 2013 Tahap II Pembayaran paling lambat minggu ke 2 bulan Desember 2013

VII. PENGHENTIAN PEMBERIAN TUNJANGANPenghentian Tunjangan ProfesiMeninggal duniaMencapai batas usia pensiaunTidak bertugas sebagai guru pada satuan pendidikanSedang mengikuti tugas belajar Tidak memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka/mingguTidak mengampu mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidikMemiliki jabatan rangkapMutasi menjadi pejabat struktural atau fungsional lainPensiun diniAlasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Penghentian Tunjangan Khusus. Meninggal duniaMencapai batas usia pensiaunTidak bertugas sebagai guru pada satuan pendidikanSedang mengikuti tugas belajar Tidak memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka/mingguMemiliki jabatan rangkapMutasi menjadi pejabat struktural atau fungsional lainPensiun diniGuru sakit jasmani dan rohaniUntuk guru bukan PNS, telah berakhirnya perjanjian kerja atara guru dengan pihak penyelenggaraGuru dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukumAlasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganC. Penghentian Honorarium Guru Bantu. Mengajukan Permohonan berhentiTidak sehat jasmani dan rohaniTidak bertugas sebagai guru atau tidak menunjukkan kecakapan dalam tugas Menjadi anggota atau pengurus partai pokitikTidak memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka/mingguTidak menunjukkan sikap dan budipekerti baik sehingga akan mngganggu lingkunganPada saat melamar sengaja memberikan keterangan atau bukti palsuDihukum pen

Recommended

View more >