SOSIALISASI PETUNJUK PELAKSANAAN TUNJANGAN BAGI PTK

PAUD NI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANDIREKTORAT JENDERAL PAUD NI

DIREKTORAT PEMBINAAN PTK PAUD NITAHUN 2013

Disampaikan Oleh:Kasubdit Program dan

Evaluasi

LATAR BELAKANGUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1 mengamanatkan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal. Sebagai pendidik profesional, guru diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi pendidik bagi guru, subsidi tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Diberikan kepada PTK PAUD NI sebagai penghargaan atas dedikasi dalam melaksanakan tugasmendidik, mengajar, membimbing, mengarah kan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik serta untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen antara lain mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelaja ran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

TUJUAN PEMBERIAN TUNJANGAN

BESARNYA TUNJANGAN

1. Tunjangan Profesi Guru PNS = 1 x Gaji Pokok

Guru bukan PNS dan telah lulus Impassing = sesuaikan dgn golongan dan masa kerja

Guru Non PNS belum Impasing = Rp 1.500.000/bulan

2. Tunjangan Khusus Guru PNS = 1 x Gaji Pokok

Guru bukan PNS dan telah lulus Impassing = sesuaikan dgn golongan dan masa kerja

Guru bukan PNS belum Impassing = Rp 1.500.000/bulan

3. Tunjangan Guru Bantu = Rp. 1.000.000/bulan

4. Tunjangan Kualifikasi S- 1/DIV= Rp. 3.500.000/tahun

5. Tunjangan Fungsional = Rp 300.000/bulan

KRITERIA PENERIMA TUNJANGAN

A. PenerimaTunjangan Profesi Guru TK

1. Guru Tetap Bukan PNS yang mengajar pada satuan pendidikan dibawah binaan Kemdikbud dan diangkat oleh Pemerintah daerah kecuali Guru pendidikan agama

2. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi Nomor Registrasi Guru(NRG) oleh Badan SDM

3. Memiliki SK Tunjangan Profesi yang dikeluarkan oleh Kemdikbud

4. Memenuhi Kewjiban mengajar minimal 24 Jam tatap muka /minggu

5. Belum pensiun6. Taidak Beralih status dari guru atau pengawas7. Tidak merangkap sebagai eksekutif, yudikatif atau

legislatif

B. Penerima Tunjangan Khusus

1. Memiliki NUPTK2. Guru TK/TKLB yang ditugaskan di daerah Khusus

oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah3. Satuan Pendidikan di daerah khusus sebagai

mana dimaksud angka 1 ditetapkan oleh pemerintah daerah4. Usulan penetapan calon penerima tahun 2013

berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Kab/kota yang

memenuhi kreteria5. Penugasan guru di daerah khus sebagaimana

dimaksud angka 1 didasarkan pada analisis kebutuhan guru sesuai

dengan perundang-undangan, maka guru berhak

mendapatkan tunjangan khusus walaupun yang bersangkutan

sudah menerima tunjangan profesi

C. Kriteria Penerima Honorarium Guru Bantu

1. Guru Bantu yang diangkat pada tahun 2003 dan 2004 sesuai keputusan Mendiknas No 023/U/2003 tanggal 26 Maret 20032. Surat keterangan dari Dinas Pendidikan Kab/kota dan3. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta4 Memiliki Nomor Induk Guru Bantu (NIGB)5. Aktif mengajar minimal 24 jam tatap muka/minggu6 Belum memasuki usia pensiaun7. Tidak Status sebagai CPNS8. Tidak beralih statusnya sebagai guru bantu9. Tidak Merangkap sebagai eksekutif, yudikatif, atau legeslatif

D. KRITERIA PENERIMA TUNJANGAN FUNGSIONAL

1. Memiliki NUPTK2. Diperiioritaskan guru TK/TKLB Bukan PNS yang

diangkat sebelum berlakunya UU No 14 Tahun 2005 tetang Guru dan Dosen

3. Memenuhi kewajiban melaksanakan tugas minimal 24 jam tatap muka/minggu

4. Diperioritaskan bagi guru dalam jabatan yang berkualifikasi S-1/D-IV atau yng sedang mendapatkan kesempatan peningkatan kualifikasi S-1/D-IV

5. Guru yang dimaksud angka 2 yang telah mendapatkan tunjangan fungsional dari pemerintah daerah masih memungkinkan mendapatkanya

6. Guru TK/TKLB yang belum mendapat tunjangan profesi

E. Kriteri Penerima Peningkatan Kualifikasi

1. Memiliki NUPTK2. Guru PAUDNI PNS yang masih aktif mengajar baik

negeri maupun swasta yang dibuktikan dengan SK terakhir dan pembagian tugas mengajar dari Kepala Sekolah

3. Guru PAUDNI bukan PNS yang masih aktif mengajar di swasta yang dibuktikan dengan SK terakhir dari Kepala Yayasan dan pembagian tugas dari Kepala Sekolah

4. Guru PAUDNI bukan PNS yang masih aktif mengajar di negeri yang dibuktikan dengan SK terakhir dan pembagian tugas mengajar dari Kepala Sekolah

5. Guru Bantu PAUDNI yang masih aktif mengajar dan memiliki NIGB sesuai dengan Kemendiknas nomor 34/U/2003 dan memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan yang berlaku

6. Belum memiliki ijazah S-1/D-IV

V. MEKANISME PENYALURAN TUNJANGANA. Tunjangan Profesi

Gambar 2. Proses Manual Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi

Pemuktahiran Data

Pencairan Tunjangan per Tri Wulan (SPP/SPM)

Penerbitan SP2D

Penyaluran Ke Rekening Penerima

SATUAN PENDIDIKAN KPPN/BANK PENYALUR

PEMERINTAH PUSAT

Sosialisasi

Tidak

MONEV Pelaksanaan

Syarat Terpenuhi?

Penerbitan SKTP

Ya

Data Penerima TP & Lulusan Baru TA 2013

PEMERINTAH KAB/KOTA

Pemberkasan

PEMERINTAH PROVINSI

Koordinasi Pemutakhiran

Data

Copy SKTP

Sosialisasi Ke Satuan

Pemutakhiran Data

Sosialisasi Ke Kab/Kota

B. Penyaluran Tunjangan Khusus

C. Penyaluran Honorarium Guru BantuGambar : Alur Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Guru Bantu

Pencairan Honorarium (SPP/SPM) Penerbitan SP2D

Penyaluran Ke Rekening Penerima

KPPN/BANK PENYALUR

PEMERINTAH PUSAT

Sosialisasi

MONEV Pelaksanaan Pembayaran Honorarium

Syarat Terpenuhi?

Penerbitan SK

Data Guru Bantu

PEMERINTAH KAB/KOTA

Pemberkasan dan verifikasi data

PEMERINTAH PROVINSI

Koordinasi dan rekapitulasi data

Copy SK

Sosialisasi Ke Satuan Pendidikan

Sosialisasi Ke Kab/Kota

Ya

Tidak

D. Penyaluran Peningkatan KualifikasiGambar 2: Alur Pelaksanaan Pembayaran bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV secara manual

Pemuktahiran Data

Pencairan Bantuan (SPP/SPM)

Penerbitan SP2D

Penyaluran Ke Rekening Penerima

SATUAN PENDIDIKAN KPPN/BANK PENYALUR

PEMERINTAH PUSAT

Sosialisasi

Tidak

MONEV Pelaksanaan

Syarat Terpenuhi?

Penerbitan SK

Ya

Data Penerima

PEMERINTAH KAB/KOTA

Pemberkasan

PEMERINTAH PROVINSI

Koordinasi Pemutakhiran

Data

Copy SK

Sosialisasi Ke Satuan

Pemutakhiran Data

Sosialisasi Ke Kab/Kota

E. Penyaluran Tunjangan FungsionalGambar 2. Alur Pelaksanaan Pembayaran Subsidi Tunjangan Fungsional secara manual

Pemuktahiran Data

Pencairan Tunjangan (SPP/SPM)

Penerbitan SP2D

Penyaluran Ke Rekening Penerima

SATUAN PENDIDIKAN KPPN/BANK PENYALUR

PEMERINTAH PUSAT

Sosialisasi

Tidak

MONEV Pelaksanaan

Syarat Terpenuhi?

Penerbitan SKSTF

Ya

Data Penerima STF

PEMERINTAH KAB/KOTA

Pemberkasan

PEMERINTAH PROVINSI

Koordinasi Pemutakhiran

Data

Copy SKSTF

Sosialisasi Ke Satuan

Pemutakhiran Data

Sosialisasi Ke Kab/Kota

VI. TAHAPAN PENYALURANA. Tunjangan ProfesiTriwulan 1 pembayaran paling lambat bulan April 2013Triwulan 2 pembayaran paling lambat bulan Juli 2013Triwulan 3 pembayaran paling lambat bulan Oktober

2013Triwulan 4 pembayaran paling lambat bulan Desember

2013

B. Tunjangan Khusus Triwulan 1 pembayaran paling lambat bulan April 2013 Triwulan 2 pembayaran paling lambat bulan Juli 2013 Triwulan 3 pembayaran paling lambat bulan Oktober 2013 Triwulan 4 pembayaran paling lambat bulan Desember 2013

C. Tahapan Penyaluran Guru Bantu- Triwulan 1 pembayaran paling lambat bulan April 2013- Triwulan 2 pembayaran paling lambat bulan Juli 2013- Triwulan 3 pembayaran paling lambat bulan Oktober 2013- Triwulan 4 pembayaran paling lambat bulan Desember 2013D. Tahapan Penyaluran Kualifikasi

Penyaluran Peningkatan Kualifikasi dilaksanakan satu kali selama satu tahun

E. Tahapan Penyaluran Tunjangan Fungsional Penyaluran Tunjangan Fungsional dilaksanakan 2 tahap, yaitu:- Tahap I Pembayaran Paling lambat bulan Juli 2013- Tahap II Pembayaran paling lambat minggu ke 2 bulan Desember 2013

VII. PENGHENTIAN PEMBERIAN TUNJANGAN

A. Penghentian Tunjangan Profesi

1. Meninggal dunia2. Mencapai batas usia pensiaun3. Tidak bertugas sebagai guru pada satuan

pendidikan4. Sedang mengikuti tugas belajar 5. Tidak memenuhi beban kerja 24 jam tatap

muka/minggu6. Tidak mengampu mata pelajaran yang sesuai

dengan sertifikat pendidik7. Memiliki jabatan rangkap8. Mutasi menjadi pejabat struktural atau fungsional

lain9. Pensiun dini10. Alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan

B. Penghentian Tunjangan Khusus. 1. Meninggal dunia2. Mencapai batas usia pensiaun3. Tidak bertugas sebagai guru pada satuan

pendidikan4. Sedang mengikuti tugas belajar 5. Tidak memenuhi beban kerja 24 jam tatap

muka/minggu6. Memiliki jabatan rangkap7. Mutasi menjadi pejabat struktural atau fungsional

lain8. Pensiun dini9. Guru sakit jasmani dan rohani10. Untuk guru bukan PNS, telah berakhirnya perjanjian

kerja atara guru dengan pihak penyelenggara11. Guru dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan

memiliki kekuatan hukum12. Alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan

C. Penghentian Honorarium Guru Bantu. 1. Mengajukan Permohonan berhenti2. Tidak sehat jasmani dan rohani3. Tidak bertugas sebagai guru atau tidak menunjukkan

kecakapan dalam tugas 4. Menjadi anggota atau pengurus partai pokitik5. Tidak memenuhi beban kerja 24 jam tatap

muka/minggu6. Tidak menunjukkan sikap dan budipekerti baik

sehingga akan mngganggu lingkungan7. Pada saat melamar sengaja memberikan keterangan

atau bukti palsu8. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan

dan memiliki kekuatan hukum9. Melakukan penyelewangan terhadap Idiologi Negara10. SK Honorarium guru bantu dibatalkan oleh pejabat

yang berwenang11. Sedang mengikuti tugas belajar lebih dari 6 bulan

D. Penghentian Tunjangan Kualifikasi

1. Tidak memenuhi kreteria sebagai penerima tunjangan

2. Meninggal dunia3. Mencapai batas usia 55 tahun4. Mengundurkan diri sebagai guru5. Mutasi kejabatan struktural6. Sakit jasmani dan rohani berturut-turut selama 6

bulan7. Melanggar sumpah dan janji jabatan8. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan

dan memiliki kekuatan hukum9. Melakukan penyelewangan terhadap Idiologi Negara10. Tidak melaksanakan tugas selama 1 bulan secara

berturut-turut11. Tidak merangkap sebagai eksekutif, yudikatif dan

legeslatif

E. Penghentian Tunjangan Fungsional1. Tidak memenuhi kreteria sebagai penerima

tunjangan2. Meninggal dunia3. Mencapai batas usia pensiun4. Mengundurkan diri sebagai guru atas permintaan

sendiri5. Diangkat sebagai CPNS6. Telah mendapatkan tunjangan profesi7. Mutasi kejabatan struktural8. Sakit jasmani dan rohani berturut-turut selama 6

bulan9. Melanggar sumpah dan janji jabatan10. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan

dan memiliki kekuatan hukum11. Melakukan penyelewangan terhadap Idiologi Negara12. Tidak melaksanakan tugas selama 1 bulan secara

berturut-turut13. Tidak merangkap sebagai eksekutif, yudikatif dan

legeslatif

F. KOUTA PENERIMA TUNJANGAN KHUSUSNO PROVINSIa]] KUOTA ALOKASI1 DKI Jakarta - ORG  2 Jawa Barat 31 ORG 855.600.000 3 Jawa Tengah 30 ORG 828.000.000 4 D.I Yogyakarta 118 ORG 3.256.800.000 5 Jawa Timur 178 ORG 4.912.800.000 6 NAD 56 ORG 1.545.600.000 7 Sumatera Utara 12 ORG 331.200.000 8 Sumatera Barat 26 ORG 717.600.000 9 Riau 110 ORG 3.036.000.000

10 Jambi 34 ORG 938.400.000

11Sumatera Selatan 21

ORG 579.600.000

12 Lampung 39 ORG 1.076.400.000

13Kalimantan Barat 41

ORG 1.131.600.000

14Kalimantan Tengah 217

ORG 5.989.200.000

15Kalimantan Selatan 19

ORG 524.400.000

16Kalimantan Timur 42

ORG 1.159.200.000

17 Sulawesi Utara 19 ORG 524.400.000

F. KOUTA PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS (Lanjutan)NO PROVINSIa]] KUOTA ALOKASI18 Sulawesi Tengah 51 ORG 1.407.600.000 19 Sulawesi Selatan 129 ORG 3.560.400.000

20Sulawesi Tenggara 250

ORG 6.900.000.000

21 Maluku 17 ORG 469.200.000 22 Bali 30 ORG 828.000.000

23Nusa Tenggara Barat 62

ORG 1.711.200.000

24Nusa Tenggara Timur 60

ORG 1.656.000.000

25 Papua 43 ORG 1.186.800.000 26 Bengkulu 25 ORG 690.000.000 27 Maluku Utara 11 ORG 303.600.000 28 Banten 14 ORG 386.400.000 29 Bangka Belitung 12 ORG 331.200.000 30 Gorontalo 32 ORG 883.200.000 31 Kepulauan Riau 70 ORG 1.932.000.000 32 Papua Barat 5 ORG 138.000.000 33 Sulawesi Barat 35 ORG 966.000.000

JUMLAH 1.839 ORG 50.756.400.000

II.Kouta Penerima Tunjangan FungsionalNO PROVINSI SASARAN JUMLAH1 DKI Jakarta 5.528 ORG 19.900.800.0002 Jawa Barat 9.517 ORG 34.261.200.0003 Jawa Tengah 8.343 ORG 30.034.800.0004 D.I Yogyakarta 2.304 ORG 8.294.400.0005 Jawa Timur 20.918 ORG 75.304.800.0006 NAD 1.761 ORG 6.339.600.0007 Sumatera Utara 1.941 ORG 6.987.600.0008 Sumatera Barat 2.418 ORG 8.704.800.0009 Riau 2.163 ORG 7.786.800.000

10 Jambi 1.063 ORG 3.826.800.00011 Sumatera Selatan 1.316 ORG 4.737.600.00012 Lampung 3.095 ORG 11.142.000.00013 Kalimantan Barat 850 ORG 3.060.000.00014 Kalimantan Tengah 1.159 ORG 4.172.400.00015 Kalimantan Selatan 2.309 ORG 8.312.400.00016 Kalimantan Timur 1.666 ORG 5.997.600.00017 Sulawesi Utara 708 ORG 2.548.800.000

II.Kouta Penerima Tunjangan Fungsional (Lanjutan)

NO PROVINSI SASARAN JUMLAH18 Sulawesi Tengah 1.186 ORG 4.269.600.00019 Sulawesi Selatan 4.250 ORG 15.300.000.00020 Sulawesi Tenggara 1.553 ORG 5.590.800.00021 Maluku 135 ORG 486.000.00022 Bali 1.086 ORG 3.909.600.00023 Nusa Tenggara Barat 1.500 ORG 5.400.000.00024 Nusa Tenggara Timur 708 ORG 2.548.800.00025 Papua 253 ORG 910.800.00026 Bengkulu 616 ORG 2.217.600.00027 Maluku Utara 625 ORG 2.250.000.00028 Banten 2.100 ORG 7.560.000.00029 Bangka Belitung 320 ORG 1.152.000.00030 Gorontalo 1.024 ORG 3.686.400.00031 Kepulauan Riau 666 ORG 2.397.600.00032 Papua Barat 29 ORG 104.400.00033 Sulawesi Barat 532 ORG 1.915.200.000

TOTAL 83.642 ORG 301.111.200.000

III.Kouta Penerima Tunjangan Peningkatan Kualifikasi

NO PROVINSI SSR UNIT COST JUMLAH

1 DKI Jakarta 200 3.500.000

700.000.000

2 Jawa Barat 580 3.500.000

2.030.000.000

3 Jawa Tengah 891 3.500.000

3.118.500.000

4 D.I Yogyakarta 151 3.500.000

528.500.000

5 Jawa Timur 1.125 3.500.000

3.937.500.000

6 NAD 124 3.500.000

434.000.000

7 Sumatera Utara 232 3.500.000

812.000.000

8 Sumatera Barat 150 3.500.000

525.000.000

9 Riau 123 3.500.000

430.500.000

10 Jambi 81 3.500.000

283.500.000

11Sumatera Selatan 133

3.500.000

465.500.000

12 Lampung 228 3.500.000

798.000.000

13Kalimantan Barat 177

3.500.000

619.500.000

14Kalimantan Tengah 115

3.500.000

402.500.000

15Kalimantan Selatan 213

3.500.000

745.500.000

16Kalimantan Timur 80

3.500.000

280.000.000

17 Sulawesi Utara 113 3.500.000

395.500.000

III.Kouta Penerima Tunjangan Peningkatan Kualifikasi (Lanjutan)

NO PROVINSI SSR UNIT COST JUMLAH

18 Sulawesi Tengah 92 3.500.000

322.000.000

19 Sulawesi Selatan 242 3.500.000

847.000.000

20Sulawesi Tenggara 92

3.500.000

322.000.000

21 Maluku 43 3.500.000

150.500.000

22 Bali 129 3.500.000

451.500.000

23Nusa Tenggara Barat 130

3.500.000

455.000.000

24Nusa Tenggara Timur 150

3.500.000

525.000.000

25 Papua 43 3.500.000

150.500.000

26 Bengkulu 76 3.500.000

266.000.000

27 Maluku Utara 40 3.500.000

140.000.000

28 Banten 145 3.500.000

507.500.000

29 Bangka Belitung 34 3.500.000

119.000.000

30 Gorontalo 105 3.500.000

367.500.000

31 Kepulauan Riau 70 3.500.000

245.000.000

32 Papua Barat 5 3.500.000

17.500.000

33 Sulawesi Barat 64 3.500.000

224.000.000

  TOTAL 6.176 3.500.000

21.616.000.000

INFORMASI LEBIH LENGKAP SILAHKAN

BACA PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) TUNJANGAN BAGI PTK

PAUDNI

TERIMAKASIHDirektorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal

Email : programptkpaudni@yahoo.co.idatau

tunjangangurutk@yahoo.co.id

Website: http://pptkpaudni.kemdiknas.go.id