SOSIALISASI PERATURAN LPJK NO.11 TAHUN 2006REGISTRASI USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi NasionalNational Construction Services Development Board

PERBEDAAN ISTILAHSK 75BSLN Badan Sertifikasi LPJK Nasional BSLD Badan Sertifikasi LPJK Daerah BSAP Badan Sertifikasi Asosiasi Pusat BSAD Badan Sertifikasi Asosiasi Daerah

PERLEM 11KSLN Komite Sertifikasi LPJK Nasional KSLD Komite Sertifikasi LPJK Daerah KSAN Komite Sertifikasi Asosiasi Nasional KSAD Komite Sertifikasi Asosiasi Daerah BPRU Badan Pelaksana Registrasi Badan Usaha

DRP Daftar Registrasi Perusahaan

DRBU Daftar Registrasi Badan Usaha TDUP Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

FUNGSI DAN TUGAS KSLN/KSLD DAN KSAN/KSAD

1.

KSLN/KSLD melaksanakan fungsi dan tugas BSLN/BSLD melakukan sertifikasi kepada : a. Badan usaha anggota asosiasi yang belum terakreditasi

Asosiasi Akreditasi Katagori B Asosiasi yang belum pernah mendapatkan akreditasi

b. Badan usaha anggota asosiasi yang asosiasinya bermasalah c. Badan usaha baru berdiri yang belum menjadi anggota asosiasi dengan ketentuan akta pendiriannya tidak lebih dari satu tahun pada saat mengajukan SBU. d. Usaha orang perseorangan2. KSAN/KSAD melaksanakan fungsi dan tugas BSAP/BSAD melakukan sertifikasi badan usaha anggotanya (Akreditasi Katagori A)

FUNGSI DAN TUGAS BPRU

BPRU Nasional melakukan registrasi di tingkat Nasional (pada hakekatnya melaksanakan sebagian fungsi dan tugas Badan Pelaksana LPJK Nasional Bidang Perusahaan). BPRU Daerah melakukan registrasi di tingkat Daerah (pada hakekatnya melaksanakan sebagian fungsi dan tugas Badan Pelaksana LPJK Daerah Bidang Perusahaan).

TEMPAT REGISTRASIBadan usaha anggota asosiasi yang memiliki sedikitnya satu klasifikasi dari kualifikasi Gred 7 dilakukan di BPRU Nasional. Usaha orang perseorangan Gred 1 dan badan usaha anggota asosiasi maupun badan usaha baru berdiri untuk kualifikasi Gred 2, Gred 3, Gred 4, Gred 5 dan Gred 6 dilakukan di BPRU Daerah.

PELAKSANAAN SERTIFIKASI Badan usaha yang memiliki sedikitnya satu klasifikasi dari kualifikasi Gred 7 dilakukan di tingkat Nasional : Badan usaha anggota asosiasi terakreditasi oleh KSAN Badan Usaha anggota asosiasi belum terakreditasi oleh KSLN Usaha orang perseorangan Gred 1 dan badan usaha untuk kualifikasi Gred 2, Gred 3, Gred 4, Gred 5 dan Gred 6 dilakukan di tingkat Daerah : Badan usaha anggota asosiasi terakreditasi oleh KSAD Usaha orang perseorangan, badan usaha anggota asosiasi belum terakreditasi, asosiasi bermasalah dan badan usaha baru berdiri yang belum menjadi anggota asosiasi dengan ketentuan akta pendiriannya tidak lebih dari satu tahun pada saat mengajukan SBU oleh di KSLD

KUALIFIKASISK 75K3 K2 K1 M B2 B1

PERLEM 11GRED 1 (Orang Perseorangan) GRED 2 GRED 3 GRED 4 GRED 5 GRED 6 GRED 7 (Termasuk Asing)

BATASAN MAKSIMAL SUB BIDANG / BAGIAN SUB BIDANG

SK 75K3 = 2 sub bid K2 = 4 sub bid K1 = 6 sub bid M = 8 sub bid B2 = 10 sub bid B1 tidak dibatasi

PERLEM 11GRED 1 = 2 sub bid

GRED 2 = 4 sub bid GRED 3 = 6 sub bid GRED 4 = 8 sub bid GRED 5 = 10 sub bid GRED 6 = 12 sub bid GRED 7 tidak dibatasi

KOMPETENSI USAHASK 75 PERLEM 11Gred 1 = 0 s.d Rp 100 juta

K3 = 0 s.d Rp 100 jutaK2 = Rp 100 juta s.d 400 juta K1 = Rp 400 juta s.d Rp 1 miliar M = Rp 1 miliar s.d Rp 3 miliar B2 = Rp 3 miliar s.d Rp 10 miliar

Gred 2 = 0 s.d Rp 300 jutaGred 3 = 0 s.d Rp 600 juta Gred 4 = 0 s.d Rp 1 miliar Gred 5 = > 1 miliar s.d 10 miliar Gred 6 = > 1 miliar s.d 25 miliar

B1 = Rp 10 miliar tak terbatas

Gred 7 = > 1 miliar tak terbatas

PERSYARATAN PENGALAMAN MELAKSANAKAN PEKERJAANSK 75 (8 tahun) PERLEM 11 (7 tahun) Gred 1

K3 = tidak dipersyaratkanK2 = Rp 200 juta K1 = Rp 600 juta

Gred 2 = tidak dipersyaratkanGred 3 = Rp 400 juta Gred 4 = Rp 800 juta

M = Rp 2 miliarB2 = Rp 7 miliar B1 = Rp 25 miliar

Gred 5 = Rp 2,5 miliarGred 6 = Rp 12 miliar Gred 7 = Rp 32 miliar

PEMBERIAN KODE BIDANG / SUB BIDANG / BAGIAN SUB BIDANG

SK 75Sub bidang Arsitektur = AP001 Sipil = SP001 Mekanikal = MP001 Elektrikal = EP001 Tata Lingkungan = TP001 Sub bidang

PERLEM 11Bagian sub bidang

Arsitektural = 21001

Arsitektural 21100Sipil = 22001 Sipil = 22100 Mekanikal = 23001 Mekanikal = 23100 Elektrikal = 24001 Elektrikal = 24100 Tata Lingkungan = 25001

Tata Lingkungan = 25100

SETIAP BADAN USAHA HARUS MEMILIKI GRED2 3 4

PJBU1 orang 1 orang 1 orang

PJT1 orang min SKTK pengalaman 2 tahun 1 orang min SKTK pengalaman 5 tahun 1 orang min SKTK pengalaman 10 tahun

PJBTidak dipersyaratkan Tidak dipersyaratkan Tidak dipersyaratkan

56 7

1 orang1 orang 1 orang

1 orang SKA pengalaman 2 tahun1 orang SKA pengalaman 5 tahun 1 orang SKA pengalaman 8 tahun

1 orang per bidang SKA pengalaman 2 tahun1 orang per bidang SKA pengalaman 5 tahun 1 orang per bidang SKA pengalaman 8 tahun

RISIKO, TEKNOLOGI DAN BIAYA1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Gred 2 mampu mengerjakan proyek dengan risiko kecil, teknologi sederhana dan biaya s.d Rp 300 juta Gred 3 mampu mengerjakan proyek dengan risiko kecil, teknologi sederhana dan biaya s.d Rp 600 juta Gred 4 mampu mengerjakan proyek dengan risiko sedang, teknologi madya dan biaya s.d Rp 1 miliar Gred 5 mampu mengerjakan proyek dengan risiko tinggi, teknologi tinggi dan biaya di atas Rp 1 miliar s.d Rp 10 miliar Gred 6 mampu mengerjakan proyek dengan risiko tinggi, teknologi tinggi dan biaya di atas Rp 1 miliar s.d Rp 25 miliar Gred 7 mampu mengerjakan proyek dengan risiko tinggi, teknologi tinggi dan biaya di atas Rp 1 miliar s.d tak terbatas Proyek dengan risiko sedang, teknologi madya dan biaya Rp 1 miliar ke bawah dikerjakan Gred 4 Proyek dengan risiko tinggi, teknologi tinggi dan biaya Rp 1 miliar ke bawah dikerjakan Gred 5, 6 dan 7

BIDANG/SUB BIDANG/ BAGIAN SUB BIDANG YANG DIPERBOLEHKAN UNTUK USAHA ORANG PERSEORANGANARSITEKTURAL 21001 Perumahan tunggal dan kopel 21007 Pertamanan 21101 Pekerjaan pemasangan instalasi asesori bangunan 21102 Pekerjaan dinding dan jendela kaca 21103 Pekerjaan interior 21201 Pekerjaan kayu 21202 Pekerjaan logam SIPIL 22202 22203 22204 22207 Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan pelaksana pondasi kerangka konstruksi atap atap dan kedap air pemasangan perancah pembetonan

MEKANIKAL 23001 Instalasi pemanasan, ventalasi udara, dan AC dalam bangunan 23002 Perpipaan air dalam bangunan 23003 Instalasi pipa gas dalam bangunan ELEKTRIKAL 24006 Jaringan distribusi telekomunikasi dan atau telepon 24008 Instalasi listrik gedung dan pabrik

LEGALISASI SBULegalisasi rekaman SBU dan atau rekaman turunan SBU dilakukan oleh BPRU Nasional / BPRU Daerah dimana SBU tersebut dikeluarkan, dan legalisasi dapat dilakukan tanpa melalui asosiasi. Legalisasi rekaman SBU dan atau rekaman turunan SBU dikenakan biaya administrasi legalisasi sebesar Rp. 10.000,- per lembar.

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PROSES SERTIFIKASIBadan usaha Gred 5, Gred 6 dan Gred 7 harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Kemampuan Dasar (KD) badan usaha Gred 5, Gred 6 dan Gred 7 harus ditulis kecuali Gred 5 baru dan maksimal hanya 4 (empat) sub bidang / bagian sub bidang. Batasan jumlah subbidang/bagian subbidang yang dapat diberikan.

JUKLAK & JUKNIS

Asosiasi harus membuat petunjuk pelaksanaan klasifikasi dan kualifikasi bagi anggotanya sebagai petunjuk pelaksanaan yang lebih rinci yang mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan Perlem 11. Dalam petunjuk pelaksanaan harus tercantum rincian kategori pelanggaraan dan kriteria sanksi yang dapat dikenakan kepada anggotanya. Petunjuk pelaksanaan harus diserahkan kepada LPJK.

KETENTUAN MENGENAI KONVERSI1.

BU yang telah memiliki SBU dengan klasifikasi dan kualifikasi sesuai ketentuan SK LPJKN Nomor : 75/KPTS/LPJK/D/XI/2002 untuk registrasi tahun 2007 mengikuti lampiran 28 dan 29 Perlem 11. Batasan jumlah subbidang/bagian subbidang yang dapat diberikan sesuai dengan Lampiran 3 Perlem 11. Dalam konversi bidang/subbidang/bagian subbidang, pengalaman melaksanakan pekerjaan untuk BU yang telah memiliki SBU tahun 2006 menggunakan pengalaman sesuai SK LPJKN Nomor : 75/KPTS/LPJK/D/XI/2002, dan apabila belum mempunyai pengalaman atau pengalamannya tidak memenuhi maka subbidang tersebut dapat diberikan dengan kualifikasi satu Gred dibawahnya. BU yang mengajukan registrasi dengan konversi klasifikasi dan kualifikasi usaha untuk tahun 2007 yang mengajukan penambahan atau peningkatan Gred sepenuhnya mengikuti ketentuan Perlem 11.

2.

3.

4.

CONTOH KONVERSI KLASIFIKASI BADAN USAHA Badan usaha PT. X mempunyai SBU dengan klasifikasi dan kualifikasi : 1. AP001 = K2 2. AP002 = K2 3. SP001 = K2 4. SP002 = K2 Jika di konversikan sesuai Perlem 11 maka hasilnya sebagai berikut : 1. AP001 menjadi 2 subbidang dan 9 bagian subbidang 2. AP002 menjadi 5 subbidang dan 11 bagian subbidang 3. SP001 menjadi 2 subbidang 4. SP002 menjadi 6 subbidang dan 4 bagian subbidang Hasil konversi tersebut menjadi 14 subbidang, sedangkan untuk Gred 3 maksimal hanya 6 subbidang. Badan usaha memilih 6 subbidang dari 14 subbidang hasil konversi.

CONTOH PENETAPAN KONVERSI KUALIFIKASI TANPA PENINGKATAN SEMULAKlasifikasi Penglmn Kualifikasi (Jt)

KONVERSI MENJADIKlasifikasi Penglmn (Jt) Kualifikasi

AP001 SP001 SP002

700 1100 1500

K1 K1 K1

21001 21005 22009 22011 22001 22003 22004 22005 22006 22007

700 0 600 0 600 200 700 0 0 0

K1 (Gred 4) K2 (Gred 3) K1 (Gred 4) K2 (Gred 3) K1 K2 K1 K2 K2 K2 (Gred (Gred (Gred (Gred (Gred (Gred 4) 3) 4) 3) 3) 3)

CONTOH PENETAPAN KONVERSI KUALIFIKASI DENGAN PENINGKATAN SEMULAKlasifikasi Penglmn Kualifikasi (Jt)

KONVERSI MENJADIKlasifikasi Penglmn (Jt) Kualifikasi

AP001 SP001 SP002

650 1000 1200

K2 K2 K2

21001 21005 22009 22011 22001 22003 22004 22005 22006 22007

650 0 800 200 800 200 200 0 0 0

K2 (Gred 3) K2 (Gred 3) K1 (Gred 4) K2 (Gred 3) K1 K2 K2 K2 K2 K2 (Gred (Gred (Gred (Gred (Gred (Gred 4) 3) 3) 3) 3) 3)

TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI Tim Pembina Jasa Konstruksi Nasional adalah Tim yang dibentuk Pemerintah Pusat yang melakukan pembinaan jasa konstruksi secara nasional. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah adalah Tim yang dibentuk Pemerintah Daerah yang melakukan pembinaan jasa konstruksi di daerah. Tatacara kerja Tim Pembina Jasa Konstruksi ditetapkan oleh Pemerintah.

TIM AUDITDalam sistem sertifikasi tahun 2007 akan dilakukan audit hasil Pemutus dari Komite Sertifikasi yang dilakukan oleh Tim Audit Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk oleh Pemerintah, yang beranggotakan : 1 wakil Asosiasi 1 wakil Badan Pelaksana LPJK 2 wakil Pemerintah (Pembina Konstruksi) 1 wakil Perguruan Tinggi

TERIMA KASIH