Sosialisasi IMD Dan ASI Eksklusif Kabupaten Sambas

DDAATTAABBAASSEE GGOOOODD PPRRAACCTTIICCEE

Sosialisasi IMD dan ASI Eksklusif Kabupaten Sambas

Sektor Kesehatan

Sub-sektor ASI Eksklusif

Provinsi Kalimantan Barat

Kota/Kabupaten Sambas

Institusi Pelaksana Dinas Kesehatan

Kategori Institusi Pemerintah Kabupaten

Kontak Dinas Kesehatan Kebupaten Sambas Jl. Gusti Hamzah No.108 (0561)391691/393069

Mitra Dinas Kesehatan, USAID, PKBI, GOW, perwakilan warga, PUSKESMAS, Bidan dan dukun bayi

Peneliti Sanantya Whida Habsari ([email protected])

Mengapa program/kebijakan tersebut muncul?

Kebijakan tersebut muncul karena jumlah gizi kurang pada balita di Kabupaten Sambas masih tinggi serta tingkat IPM di Kabupaten Sambas masih rendah yaitu menduduki urutan ke-14 dari 14 Kabupaten

Apa tujuan program/kebijakan tersebut?

Mewujudkan Kabupaten Sambas Sehat, Meningkatkan IPM di Kabupaten Sambas, Mengurangi AKI dan AKB

Bagaimana gagasan tersebut bekerja?

Melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh mitra baik GOW, Ibu PKK, instansi pendidikan serta organisasi profesi lainnya. Selain itu juga melalui draft kebijakan yang disahkan dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang petunjuk teknis dan standar pelayanan khususnya Kematian Ibu dan Anak, PA, IMD dan ASI Eksklusif.

Siapa inisiatornya? Siapa saja pihak-pihak utama yang terlibat?

Pemerintah Daerah difasilitasi oleh Dinas Kesehatan. Pihak- Pihak utama yang terlibat adalah: Dinas Kesehatan, USAID, PKBI, Puskesmas, Perwakilan warga, GOW serta Instansi pendidikan SMA/SMK

University Network for Governance Innovation

merupakan jaringan beberapa universitas di

Indonesia sebagai wujud kepedulian civitas

akademika terhadap upaya pengembangan inovasi tata

pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. Saat

ini terdapat lima institusi yang tergabung yakni

FISIPOL UGM, FISIP UNSYIAH, FISIP UNTAN, FISIP

UNAIR, DAN FISIP UNHAS.

Sekretriat

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio-Justisia Bulaksumur

Yogyakarta 55281

email: [email protected]

igi.fisipol.ugm.ac.id

Sosialisasi IMD dan ASI Eksklusif Kabupaten Sambas 2 http://igi.fisipol.ugm.ac.id

Apa perubahan utama yang dihasilkan?

Peningkatan pelayanan kesehatan terutama Puskesmas yang terikat sebagai mitra dalam perjanjian perbaikan pelayanan.

Siapa yang paling memperoleh manfaat?

Ibu dan bayi.

Deskripsi Ringkas

Masih banyak kekurangan di dalam tubuh pelayanan publik Indonesia. Untuk memperbaiki kekurangan tersebut, beberapa daerah dari segala penjuru berusaha untuk menciptakan inovasi di daerahnya. Salah satunya adalah Kabupaten Sambas. Kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat ini menciptakan inovasi di bidang pelayanan kesehatan berupa Program Sosialisasi Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Eksklusif yang dicantumkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) sebagai payung hukum kebijakan tersebut pada tahun 2012. Inovasi tersebut muncul karena di Kabupaten Sambas dalam kurun waktu tahun 2006 sampai tahun 2010, jumlah gizi buruk dan antusiasme masyarakat terhadap IMD dan ASI Eksklusif masih sangat minim. Hal tersebut mempengaruhi kualitas IPM, yang mana IPM Kabupaten Sambas menduduki peringkat terendah dari 14 kabupaten di Kalimantan Barat.

Tujuan inovasi tersebut adalah terwujudnya Kabupatan Sambas Sehat dan mewujudkan kinerja pelayanan pemerintah yang transparan, akuntabel serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pemerintahan. Pemerintah juga bertekad menurunkan angka gizi buruk, meningkatkan kesehatan para ibu dan bayi yang nantinya dapat menumbuhkan IPM di Kabupaten Sambas.

Mula-mula inisiasi tersebut dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas yang membentuk tim sebagai perumus draft kebijakan bersama USAID dan PKBI sebagai mitra. Selanjutnya, draft kebijakan tersebut akan disahkan oleh Bupati Sambas menjadi Perbup. Tim perumus draft kebijakan, termasuk Pemkab Sambas, menyediakan forum bagi para stakeholder terutama masyarakat yang dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan. Forum tersebut terdiri dari perwakilan warga dan Kepala Puskesmas yang

berfungsi sebagai evaluator proses pelaksanaan program IMD dan ASI Eksklusif. Sebelumnya, tim perumus draft kebijakan tersebut juga membentuk mitra kerja dengan berbagai stakeholder untuk mensosialisasikan program. Stakeholder tersebut di antaranya puskesmas, instansi pendidikan, rumah sakit, ibu-ibu anggota PKK, organisasi wanita serta bidan dan dukun bayi. Puskesmas merupakan salah satu sasaran sekaligus sarana bagi proses untuk mengimplementasikan Program IMD dan ASI Ekslusif. Sedangkan bidan dan dukun bayi merupakan tenaga yang dianggap paling dekat dengan masyarakat terutama para ibu hamil. Ibu hamil perlu diberi penyuluhan tentang tata cara yang benar dalam memberikan ASI dari ibu kepada bayinya. Sedangkan instansi pendidikan dan organisasi wanita, membantu dalam mensosialisasikan pentingnya ASI kepada masyarakat, seperti yang tercantum dalam Program IMD dan ASI Ekslusif.

Perubahan yang dihasilkan dari implementasi program tersebut adalah meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap proses pemerintahan. Selain itu, masyarakat menyadari pentingnya Program IMD dan ASI Eksklusif dalamrangka meningkatkan kualitas kesejahteraan kesehatan dan pelayanan kesehatan. Manfaat dari adanya inovasi tersebut dapat dirasakan oleh semua kalangan, baik pemerintah, masyarakat serta pihak lainnya. Namun yang paling merasakan manfaatnya adalah masyarakat Kabupaten Sambas. Inovasi tersebut dapat memberikan inspirasi bagi daerah lain. Meskipun demikian, belum mendapatkan penghargaan karena pemerintah pusat belum sepenuhnya meninjau ke daerah tersebut. Disamping itu, inovasi tersebut juga baru tersebar di wilayah Kabupaten Sambas. Sifat program yang tergolong baru sehingga belum teridentifikasi daerah lain yang telah mencontoh inovasi tersebut.


Rincian Inovasi

Latar Belakang

Di Indonesia, kesadaran masyarakat akan ASI ekslusif serta gizi bagi ibu hamil dan bayi masih sangat kurang. Menurut Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Anak Kementerian Kesehatan Slamet Riyadi Yuwono, berdasarkan data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) tahun 2010, baru ada 33,6 persen bayi berumur 0-6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Bahkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010, menyebutkan hanya 15,3 persen bayi berumur kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif.

1 Apabila tidak

ditangani secara tepat, bayi yang kurang mendapatkan asupan ASI beresiko terkena gizi buruk hingga menyebabkan kematian. ASI juga berpengaruh terhadap perkembangan anak di masa mendatang untuk menentukan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kurangnya pemberian ASI kepada bayi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya kesadaran ibu tentang pentingnya ASI terhadap kebutuhan nutrisi anak.

2

Faktor tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang manfaat ASI terhadap tumbuh kembang anak. Sebab, beberapa ibu memiliki pemahaman bahwa anak akan tumbuh dengan baik asalkan diberi makan cukup tanpa memperhatikan kandungan nutrisinya. Faktor lainnya seperti tidak dilakukannya inisiasi menyusu dini. Inisiasi menyusu dini dilakukan dengan cara bayi yang baru lahir diletakkan di dada ibunya untuk mencari puting susu ibunya. Rendahnya tingkat perekonomian masyarakat juga menjadi penyebab rendahnya pemberian ASI kepada anak. ASI berasal dari nutrisi yang dikonsumsi oleh ibu kemudian disalurkan kepada bayinya. Masih banyak daerah-daerah dengan tingkat pemberian ASI eksklusif rendah sehingga bayi rentan menderita gizi buruk.

Di Indonesia, provinsi dengan tingkat gizi buruk tinggi antara lain Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Gorontalo. Di Provinsi Kalimantan Barat, kasus gizi buruk pada tahun 2010 mencapai 9,5 persen, menduduki peringkat tiga tertinggi kasus gizi buruk di Indonesia.

3 Salah satu daerah di Kalimantan

Barat yang tingkat gizi buruknya masih tinggi adalah

1 Mikail, Candra. 2012. www.health.kompas.com. Diakses

tanggal 22 Desember 2012, pukul 09.10 WIB. 2 Candra. 2012. www.kompas.com. Diakses tanggal 22

Desember 2012, pukul 03.53 WIB. 3 Anonymous. tt. www.depkes.go.id. Data/Informasi Kesehatan

Provinsi Papua Barat 2010. Hal: 14.

Kabupaten Sambas. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan IPM di Kabupaten Sambas yang masih tergolong rendah, yaitu menduduki urutan ke 14 dari 14 Kabupaten di Kalimantan Barat.

4

Rendahnya IPM tersebut didukung oleh data tingkat kemiskinan di Kabupaten Sambas, sebagai berikut

5:

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2010

Kabupaten Persentase

Penduduk Miskin

Kabupaten Sambas 12,49

Kabupaten Bengkayang 4,20

Kabupaten Landak 11,62

Kabupaten Pontianak 3, 75

Kabupaten Sanggau 5, 12

Kabupaten Ketapang 14, 62

Kabupaten Sintang 8, 87

Kabupaten Kapuas Hulu 6, 32

Kabupaten Sekadau 3, 07

Kabupaten Melawi 6, 17

Kabupaten Kayong Utara 2, 80

Kabupaten Kubu Raya 8, 97

Kabupaten Pontianak 9, 15

Kabupaten Singkawang 2, 85

Sumber: Kalimantan Barat dalam Angka 2011

Kabupaten Sambas menduduki tingkat kemiskinan kedua setelah Kabupaten Ketapang. Persoalan tersebut diatasi dengan melaksanakan Program ASI Eksklusif dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Namun demikian, program tersebut belum dilaksanakan secara optimal karena kurangnya sosialisasi dan terbatasnya pemahaman masyarakat tentang ASI eksklusif. Hambatan pelaksanaan program tersebut adalah kuatnya kepercayaan masyarakat akan mitos di lingkungannya.

6 Contohnya adalah

pemahaman para ibu tentang bayi baru lahir yang menangis dianggap sebagai lapar, kemudian diberikan makanan seperti pisang. Faktor lainnya adalah semakin banyaknya peredaran susu formula

4 Pemda Sambas. 2012. PKK Promo Gencar Sosialisasikan ASI

Eksklusif . www.sambas.go.id. Diakses tanggal 25 Desember 2012, pukul 12.47 WIB. 5 Anonymous. tt. Kalimantan Barat dalam Angka 2011.

www.kalbarprov.go.id. Hal: 424. 6 Anonymous. 2012. http://indonesiachildhealthnow.org. Diakses

tanggal 23 Desember 2012, pukul 08.55 WIB.


anak. Hal ini membuat masyarakat lebih memilih susu formula karena lebih praktis. Ditambah lagi dengan kurangnya sarana dan prasarana yang memadahi. Perkantoran belum menyediakan ruang laktasi bagi para ibu yang bekerja.

Inisiasi Sosialisasi IMD dan ASI Eksklusif di Kabupaten Sambas

Minimnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya ASI merupakan pokok permasalahan yang harus diatasi sebagai salah satu langkah untuk mencapai kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Rendahnya IPM di Kabupaten Sambas mendorong pemerintah daerah melakukan perbaikan kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah dengan mewujudkan Program IMD dan ASI Eksklusif. Program tersebut diharapkan dapat mewujudkan SDM yang baik dan berkualitas. Untuk itu, perlu mendapatkan dukungan khusus agar program tersebut dapat dimplementasikan secara maksimal. Selain itu, rendahnya kesadaran akan pentingnya ASI bagi tumbuh kembang anak, mendorong inisiasi inovasi sosialisasi IMD dan ASI eksklusif melalui draft kebijakan. Draft kebijakan tersebut diharapkan dapat disahkan menjadi Peraturan Bupati (Perbup) yang mendukung kebijakan Program IMD dan ASI Eksklusif. Hal ini dikarenakan masih tingginya jumlah kematian bayi pada tahun 2006 sampai 2010, yaitu meningkat dari 37 kasus menjadi 57 kasus pada tahun 2010 per seribu kelahiran hidup.

7 Perbup tersebut merupakan

payung hukum sebagai landasan yang memperkuat implementasi pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif.

7 www.humassambas.com, Karakteristik Sosio Demografis,

anonymous, 2011:70-71, diakses tanggal 24 Desember 2012, pukul 11.09 WIB.

Pemerintah Kabupaten Sambas bertekad mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan memberikan pelayanan kesehatan. Upaya tersebut didukung sepenuhnya oleh Bupati Kabupaten Sambas, dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, MPH., Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, USAID serta PKBI. Pihak-pihak tersebut merumuskan kebijakan yang mendukung Program Sosialisasi IMD dan ASI Eksklusif. Selanjutnya program tersebut dirumuskan dalam bentuk Perbup yang terdiri dari 7 bab dan 11 pasal.

8 Inisiasi ASI

Eksksklusif dan IMD dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dengan melibatkan berbagai mitra muncul pada tahun 2012. Adapun tujuannya adalah dibentuknya Perbup untuk melembagakan draft kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang aman kepada masyarakat serta mencapai target MDGs di bidang kesehatan.

9 Selain itu, juga untuk

mengurangi angka kematian bayi dan angka kematian ibu serta meningkatan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) di Kabupaten Sambas. Jika pelayanan kesehatan dapat diimplementasikan secara maksimal dan dengan tujuan yang jelas, harapannya dapat menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap ASI. Dengan demikian tingkat kematian bayi akibat gizi buruk semakin menurun sedangkan kualitas SDM semakin meningkat. Salah satu faktor pendorong dilaksanakannya sosialisasi IMD dan ASI eksklusif adalah tingginya kasus gizi buruk di Kabupaten Sambas. Hal tersebut didukung oleh data Grafik 1.

10

8 www.health.kompas.com, Mikail, Candra, 2012:1, diakses

tanggal 22 Desember 2012, pukul 09.10 WIB. 9 www.pontianak.tribunnews.com, Yusri, 2012: 1, diakses tanggal

23 Desember 2012, pukul 08.38 WIB. 10

www.dinkes.kalbarprov.go.id, Profil Kesehatan Kalimantan Barat 2010, anonymous, 2010:39, diakses tanggal 31 Maret 2012, pukul 11.03 WIB.

Grafik 1. Kasus Gizi Buruk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010

Sumber: Profil Kesehatan Kalimantan Barat Tahun 2010


Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa Kabupaten Sambas berada pada 4 besar daerah dengan gizi buruk yang tinggi yang ditunjukkan dengan angka 87 kasus gizi buruk. Dengan demikian, sosialisasi tentang kesehatan kepada masyarakat sangat perlu dilakukan. Pemerintah Kabupaten Sambas, dalam hal ini tim perumus draft kebijakan, yaitu Dinas Kesehatan dan USAID didukung oleh Bupati sebagai inisiator program, memiliki sumberdaya yang kuat. Sebagai inisiator program, dengan latar belakang profesi dokter, Bupati Kabupaten Sambas telah memahami hal-hal yang diperlukan untuk meningkatkan gizi anak. Tidak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Sambas membentuk jaringan mitra multi stakeholder untuk memudahkan dalam mensosialisasikan program. Disamping itu, Peraturan Bupati sebagai payung hukum akan lebih memudahkan masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada. Jika inisiasi tersebut hanya berbentuk suatu ulasan tanpa adanya peraturan yang jelas, akan sangat sulit membuat masyarakat mengetahui, mempercayai, dan mengikuti arahan yang diberikan. Sementara itu, sarana dan prasarana di bidang kesehatan yang tersedia di Kabupaten Sambas masih relatif kurang, dapat dilihat pada tabel 2.

11

Beberapa sarana dan prasarana kesehatan seperti puskesmas mengalami penurunan jumlah karena rusak. Kabupaten Sambas sendiri ingin mewujudkan Kabupaten Sambas Sehat.

12 Untuk

mewujudkannya harus didukung sarana dan prasarana yang cukup. Meskipun Perbup tidak mengarah pada perbaikan sarana fisik, namun peningkatan mutu pelayanan kesehatan harus melihat segala aspek, baik melalui proses cepat maupun lambat. Tidak hanya infrastrukturnya yang

11

Anonymous, 2011. Karakteristik Sosio Demografis. www. humassambas.com. Diakses tanggal 24 Desember 2012, pukul 11.09 WIB. www. 12

Ibid.

kurang, akantetapi Kabupaten Sambas juga membutuhkan tenaga medis yang mencukupi. Pada tahun 2011, tenaga medis di Kabupaten Sambas meliputi 6 dokter spesialis, 35 dokter umum, 7 dokter gigi, 244 bidan, dan 341 perawat 341 di tahun 2011. Jumlah tenaga medis tersebut masih sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah dukun anak yang mencapai 761 orang.

13

Tujuan dari inisiasi Program IMD dan ASI Eksklusif adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan IPM Kabupaten Sambas. Perumusan tujuan tersebut berdasarkan pada data kesehatan di Kabupaten Sambas. Inisiasi dilakukan secara partisipatif karena di dalam perumusannya melibatkan berbagai elemen, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat. Persoalan utamanya adalah banyaknya masyarakat yang tidak mengerti tentang cara pemberian ASI yang benar. Adanya inisiasi Program IMD dan ASI Eksklusif dapat membantu mensosialisasikan pemberian ASI yang selama ini masih minim dilakukan.

IMPLEMENTASI SOSIALISASI IMD dan ASI Eksklusif

Proses sosialisasi Program IMD dan ASI Eksklusif dilakukan melalui menjalin peran para stakeholder dengan membentuk mitra kerja di 6 puskesmas, posyandu serta kegiatan sosialisasi lainnya.

14 Selain

itu, juga didukung oleh bidang pendidikan melalui sosialisasi ASI eksklusif kepada Guru SMP dan SMA/SMK sederajat di Kabupaten Sambas yang kemudian disampaikan kepada murid-muridnya. Harapannya, masyarakat mendapatkan pengetahuan tersebut pada waktu yang tepat, tidak terlalu cepat dan tidak terlambat guna mencegah kesalahpahaman tentang ASI. Kegiatan sosialisasi

13

Ibid. 14

Mustain, tth. www.kinerja.or.id. Diakses tanggal 23 Desember 2012, pukul 08.37 WIB.

Tabel 2. Sarana Kesehatan di Kabupaten Sambas

Sarana Kesehatan 2009 2010 2011 Satuan

1. Posyandu 503 508 513 Unit

2. Polindes 164 182 - Unit

3. Puskesmas

- Induk 25 27 27 Unit

- Pembantu 95 95 95 Unit

- Keliling 39 39 25 Unit

4. Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C 2 2 2 Unit

5. Rumah Sakit Umum Swasta Tipe D 1 1 1 Tipe D

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Oktober 2011.


dilaksanakan melalui workshop kepada masyarakat maupun langsung di instansi-instansi pendidikan serta melalui GOW PKK. GOW PKK merupakan kumpulan dari organisasi wanita dan ibu-ibu PKK di Kabupaten Sambas yang mendukung pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif yang didasarkan pada Perbup.

15

Pertama-tama program tersebut dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas difasilitasi oleh Dinas Kesehatan. Selanjutnya, membentuk tim perumus draft kebijakan bersama USAID dan PKBI yang didukung oleh Bupati Sambas. Program tersebut merupakan bentuk formulasi kebijakan yang kemudian akan disahkan menjadi Peraturan Bupati pada Oktober tahun 2012. Draft kebijakan tersebut kemudian disahkan menjadi Perbup, terdiri dari 7 bab dan 11 pasal yang mengatur tentang petunjuk teknis dan standar pelayanan khususnya Kematian Ibu dan Anak (KIA), PA, IMD dan ASI Ekslusif.

16 Peraturan Bupati tersebut berlaku pasca

disahkannya Perbup melalui penandatanganan oleh Bupati Sambas serta penandatanganan kemitraan bidan dan dukun melahirkan pada tanggal 31 Oktober 2012. Sebelumnya pada saat proses perumusan draft kebijakan, Kepala Dinas Kesehatan beserta tim juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Samahalnya dengan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan beserta Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas secara bersama-sama mengadakan workshop tersebut.

17

Adanya integrasi dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program tersebut didesain tidak hanya diintegrasikan dengan pemerintah ataupun dinas-dinas terkait tetapi juga dari semua kalangan. Dalam hal ini masyarakat melalui perwakilan warga dilibatkan dalam perumusan kebijakan melalui perangkat survey. Harapannya semua pihak terkait benar-benar mengerti nutrisi yang dibutuhkan oleh sang ibu dan bayi. Tidak hanya melalui penggiatan program sosialisasi saja akan tetapi juga dilakukan melalui rumah sakit, puskesmas, bidan, dukun serta kegiatan posyandu.

Perumusan dilakukan bersama Bupati, Dinas Kesehatan bersama USAID, PKBI, perwakilan warga serta Kepala Puskesmas perangkat survey.

15

Pemda Sambas. 2012. www.sambas.go.id. GOW PKK Promo dan Sosialisasikan IMD-Asi Eksklusif. Diakses tanggal 25 Sesember 2012, pukul 12.47 WIB. 16

Hasil data wawancara tertulis dengan Bapak Mustain (Local Public Service Specialist) Kinerja USAID, tanggal 24 April 2013. 17

Pemda Sambas, 201. GOW PKK Promo dan Sosialisasikan IMD-Asi Eksklusif. www.sambas.go.id. Diakses tanggal 25 Sesember 2012, pukul 12.47 WIB.

Mereka melakukan survey tentang keluhan-keluhan pelayanan kesehatan terutama berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak secara regular paska diresmikannya Perbup.

18 Perbub tersebut baru

diresmikan pada Oktober 2012 yang mengatur tentang persalinan aman dan IMD ASI ekslusif. Dari hasil survey yang dilakukan kemudian dianalis serta dirumuskan kebijakan-kebijakan berdasarkan fakta yang terjadi di lingkungan masyarakat sesuai dengan kesepakatan bersama. Pemerintah membentuk mitra kerja antara lain Puskesmas, bidan, dukun dan masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk membangun suatu komunikasi yang baik agar berbagai pihak mengerti dan memahami tujuan dari perumusan kebijakan tersebut. Manfaat dari dibentuknya kebijakan tersebut tidak hanya untuk pemerintah saja dalam bentuk meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) tetapi yang paling utama adalah manfaat untuk masyarakat yaitu meningkatnya pelayanan kesehatan agar masyarakat merasa aman dan nyaman serta terciptanya kesehatan Ibu dan anak yang terjamin.

Untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi program, dibutuhkan persiapan yang matang dalah hal sarana prasarana, sumber daya manusia, dan ketersediaan anggaran untuk membangun fasilitas pendukung. Anggaran tersebut sudah disediakan oleh pemerintah melalui Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp. 75.000.000,00 hingga Rp 250.000.000,00 di setiap Puskesmas per tahunnya.

19 Meskipun demikian, ketersediaan dana

tidak menjamin keberhasilan program. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting. Sumber daya manusia terutama dalam bidang kesehatan di Kabupaten Sambas dinilai masih kurang padahal tenaga medis sangat dibutuhkan.

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan. Berdasarkan data, upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan kegiatan pelatihan kepada masyarakat melalui Pusdiklates. Pusdiklates adalah program yang sudah tersedia dari pusat yang penyelenggaraannya diperuntukkan untuk peningkatan SDM bidang kesehatan di kabupaten/kota berdasarkan hubungan kemitraan dan asas manfaat. Model pelatihan yang diterapkan di Kabupaten Sambas adalah model unit diklat Kepanitiaan Tetap, ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas yang berlaku selama 1

18

Mustain. Tt. www.kinerja.or.id. Diakses tanggal 23 Desember 2012, pukul 08.37, hal: 1-2. 19

Pemda Sambas. 2012. Hari Kesehatan Stakeholder Tingkatkan Komitmen. www.sambas.go.id. Diakses tanggal 24 Desember 2012, pukul 10.57 WIB.


tahun.20

Menurut inisiator, program tersebut akan semakin memperkuat landasan pemerintah untuk implementasi program IMD dan ASI Eksklusif di Kabupaten Sambas meskipun jumlah tenaga medis masih sangat kurang. Walaupun jumlah tenaga medis yang resmi tercatat sebagai ahli dalam penanganan kesehatan masih kurang, namun masyarakat Kabupaten Sambas memiliki pengetahuan kesehatan yang diperoleh dari pelatihan kesehatan. Dengan demikian, dapat membantu pemerintah untuk mencapai keberhasilan pelayanan kesehatan sehingga dapat mengantisipasi gizi buruk di Kabupaten Sambas.

Proses sosialisasi dan implementasi Program IMD dan ASI Ekslusif secara keseluruhan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah serta stakeholder lainnya. Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi dan implementasi program tersebut sangat tinggi dikarenakan masyarakat memang merasa butuh akan perubahan pelayanan kesehatan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri.

21 Tidak ada paksaan dari pemerintah

kepada masyarakat. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pembuatan kebijakan IMD dan ASI Eksklusif yang termasuk dalam program perbaikan pelayanan kesehatan merupakan hasil dari kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan berbagai hal. Ternyata masyarakat menyambut perubahan tersebut dengan tangan terbuka. Sedangkan hal-hal yang menghambat proses implementasi terkait dengan penyampaian informasi tentang hak-hak pasien kepada masyarakat dan rendahnya pelayanan mutu SDM di Puskesmas yang kurang memberikan rasa nyaman kepada pasien.

22 Apabila informasi tidak

disampaikan kepada pasien, semangat masyarakat untuk melakukan perubahan akan percuma karena tidak didukung oleh pelayanan internal. Masyarakat mengalami kesulitan dalam memahami kualitas layanan yang diberikan. Ditambah dengan ketidakramahan pegawai terutama pegawai puskesmas kepada pasien.

23 Hendaknya pegawai

puskesmas menjalin hubungan baik dengan pasien agar pasien merasa nyaman sehingga pasien bisa dengan mudah menyampaikan keluhan tentang penyakit yang diderita ataupun kebutuhan gizi pada ibu hamil dan anaknya. Persoalan lain adalah puskesmas tertentu masih memberikan susu formula kepada bayi yang baru lahir. Padahal nutrisi

20

Anonymous. tt. Pengembangan Model Unit Diklat Kesehatan. www.lrckesehatan.net. Diakses tanggal 25 Desember 2012, pukul 01.11 WIB. 21

Anonymous. tt. www.kinerja.or.id. Diakes tanggal 23 Desember, pukul 02.37 WIB. 22

Ibid. 23

Ibid.

pertama kali bagi bayi baru lahir adalah ASI dengan cara meletakkan bayi di dada ibunya sehingga bayi mencari puting susu ibunya untuk menyusu.

Perlu adanya pengawasan dalam setiap pelaksanaan kegiatan agar proses yang ada tidak menyimpang seperti masih adanya pegawai puskesmas yang lebih mementingkan keuntungan pribadinya.

24 Pegawai puskesmas perlu memahami

bahwa pasien adalah raja yang harus mendapatkan pelayanan maksimal. Semua stakeholder harus memahami hak dan kewajibannya masing-masing secara seimbang hingga mewujudkan kepercayaan antara pasien dengan pemberi layanan. Implementasi program yang dilakukan oleh pemerintah bersama para stakeholder hendaknya tidak hanya sebatas didukung formalitas kemitraan akan tetapi harus ada tindakan nyata. Di Kabupaten Sambas, pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sudah dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di puskesmas seperti petugas yang kurang ramah, pemberian susu formula, serta perawatan masa nifas yang masih ditarik biaya.

25 Proses evaluasi

Program IMD dan ASI Eksklusif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak yaitu pemerintah daerah, pihak internal puskesmas dan Dinas Kesehatan, organisasi serta masyarakat itu sendiri.

Proses evaluasi juga mengacu pada janji perbaikan layanan kesehatan sebagai salah satu pendukung IMD dan ASI Eksklusif. Pembuatan janji pelayanan kesehatan khususnya ditujukan untuk puskesmas. Informasi sebagai bahan pembuatan janji pelayanan kesehatan pada awalnya dihimpun melalui perangkat survey yang dibuat oleh perwakilan warga bersama Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Perangkat survey tersebut digunakan untuk menjaring keluhan pelayanan di puskesmas. Hasil survey kemudian disepakati oleh Pimpinan Puskesmas dan perwakilan warga. Perjanjian tersebut akan menjadi acuan bagi puskesmas untuk memperbaiki layanannya. Pemerintah Daerah, Kepala Puskesmas, forum masyarakat serta organisasi lainnya memantau proses pelaksanaan kegiatan tersebut secara rutin untuk mengatasi kekurangan yang terjadi di dalam proses implementasi Program IMD dan ASI Eksklusif di Kabupaten Sambas. Jika di dalam hasil pemantauan tersebut ditemukan beberapa masalah ataupun ketidaksesuaian dengan janji pelayanan

24

Hasil dari wawancara tertulis dengan Bapak Mustain (Local Public Service Specialist) Kinerja USAID, tanggal 24 April 2013. 25

Mustain. tt. www.kinerja.or.id, Mustain. Diakses tanggal 23 Desember 2012, pukul 08.37 WIB.


perbaikan, maka permasalahan tersebut akan diselesaikan secara bersama oleh pihak-pihak terkait. Oleh sebab itu, survey yang dilakukan untuk mengetahui keluhan pelayanan menjadi penting bagi pelaksanaan program.

Dampak Sosialisasi IMD dan ASI Ekslusif

Alasan Program IMD dan ASI Ekslusif tersebut dibentuk sebenarnya sudah memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Sebagaimana ketentuan peningkatan pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan bidang kesehatan sebagai kebutuhan dasar.

26 Adanya sosialisasi yang

telah disahkan dalam Peraturan Bupati Tahun 2012 memperkuat kegiatan pelayanan di bidang kesehatan terutama untuk Program IMD dan ASI Eksklusif sehingga membuat masyarakat menjadi lebih antusias untuk membantu pemerintah dengan mensosialisasikan pentingnya IMD dan ASI eksklusif. Sosialisasi dilakukan melalui ibu-ibu PKK , organisasi wanita, instansi pendidikan, dan instansi kesehatan. Sosialisasi IMD dan ASI ekslusif mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat, terutama para ibu hamil. Mereka menjadi lebih mengerti dan lebih percaya akan pentingnya ASI bagi bayi mereka. Meskipun demikian, pengesahan program tersebut menjadi Peraturan Bupati pada Oktober 2012, melalui proses pembentukan yang cukup lama dan dilakukan langkah-langkah untuk memaksimalkan terlaksananya program IMD dan ASI Eksklusif.

Langkah-langkah tersebut lebih banyak dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi program kepada masyarakat serta lembaga terkait yang membantu mensukseskan program. Harapan Pemerintah Kabupaten Sambas atas terbentuknya kebijakan kesehatan dalam bentuk payung hukum tersebut adalah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mana posisi IPM di Kabupaten Sambas masih berada pada urutan ke 14 dari 14 kabupaten di Kalimantan Barat pada tahun 2010.

27

Perlu usaha esktra keras untuk memperbaiki IPM Kabupaten Sambas. Tak hanya itu, sebenarnya Pemerintah Kabupaten Sambas ingin memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat, mewujudkan pemerintahan yang transparan, bertanggungjawab serta meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan.

26

Hardiyansya. 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Gava Media: Yogyakarta. Hal: 20. 27

Pemda Sambas. 2012. PKK Promo gencar sosialisasikan ASI Eksklusif. www.sambas.go.id. Diakses tanggal 25 Desember 2012, pukul 12.47 WIB.

Dampak langsung terhadap kelompok sasaran (masyarakat) adalah meningkatnya partisipasi masyarakat pada sektor pemerintahan. Hal itu ditunjukkan dengan tingginya antusiasme masyarakat untuk ikut serta merumuskan kebijakan inovasi kesehatan. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa mereka dilibatkan secara rutin dalam proses monitoring, terutama pada puskesmas yang tergabung dalam mitra kerja pemerintah untuk mensukseskan inisiasi program.

28

Penilaian akan dilakukan oleh puskesmas mitra pemerintah bersama Kepala Puskesmas. Penilaian dilakukan terhadap kekurangan-kekurangan yang ada di puskesmas di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercipta kepercayaan (trust) di antara keduanya. Kepercayaan menjadi faktor penting untuk mencapai tujuan.

Dampak inisiasi kebijakan terhadap lembaga kesehatan seperti puskesmas, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketut selaku Kepala Dinas Kesehatan, bahwa puskesmas yang dulu kualitas pelayanan kesehatannya masih kurang, kini mau dan berjanji untuk memperbaiki pelayanannya.

29 Meskipun Perbup tersebut baru

berjalan kurang lebih selama empat bulan terhitung dari akhir tahun 2012 namun dampak ditimbulkan memberikan sumbangan bagi kemajuan pelayanan kesehatan. Meskipun belum terdapat data statistic, akan tetapi berdasarkan kajian hasil diskusi informal bersama stakeholder dan multi stakeholder forum yang ada di kecamatan menunjukkan bahwa telah ada perubahan positif baik dari sisi supply maupun sisi demand. Perbub mengatur petunjuk teknis dan standar layanan kesehatan khususnya KIA (PA, IMD dan ASI Ekslusif).

Sementara itu, dampak positif yang muncul adalah semakin baiknya jam masuk pegawai, jam pelayanan, dan penangan pengaduan. Perubahan juga terjadi pada meningkatnya kedisiplinan petugas puskesmas sesuai dengan apa yang tertuang dalam janji layanan puskesmas yang dibuat bersama-sama dengan masyarakat. Dilihat dari aspek sarana fisik, atas inisiatif sendiri, puskesmas secara mandiri menyediakan ruang bersalin, ruang bermain anak, serta tersedianya pojok ASI.

30 Pasien yang

membawa anak dapat menitipkan anaknya di ruang bermain yang sudah dilengkapi dengan mainan. Selain itu, berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemkab Sambas untuk menangani kasus gizi buruk telah memberikan dampak positif bagi balita. Dari

28

Anonymous. tt. www.kinerja.or.id. Diaskes tanggal 23 Desember 2013, pukul 02.37 WIB. 29

Ibid. 30

Hasil data wawancara tertulis dengan Bapak Mustain (Local Public Service Specialist), tanggal 24 April 2013.


Pemantauan Status Gizi (PSG) gizi buruk yang dilakukan setiap tahun, dapat diketahui pemenuhan protein total mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 berikut

31:

Tabel 3. Pemenuhan Kebutuhan Protein Total

No. Tahun Protein Total

1. 2008 27,4%

2. 2009 25,95%

3. 2010 24,84%

4. 2011 19,38%

5. 2012 18,82%

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 2008 hingga 2012 telah terjadi penurunan gizi buruk. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui sosialisasi IMD dan ASI Eksklusif telah memberikan dampak perbaikan. Banyaknya anak yang kekurangan protein pada tahun 2008 sebesar 27,4% sedangkan pada tahun 2012 jumlah anak yang kekurangan protein sebesar 18,82%. Upaya yang dilakukan tidak hanya semata-maa oleh pemerintah akan tetapi juga dukungan ibu yang memberikan ASI kepada anaknya serta rajin datang memeriksakan anaknya ke posyandu selama 6 bulan. Perbaikan gizi buruk juga dapat dilihat berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2010, bahwa terdapat 604 gizi buruk dengan 10 kematian, tahun 2011 terdapat 324 dengan 16 kematian, dan tahun 2012 terdapat 346 kasus dengan 7 kematian.

32 Meskipun

kasus gizi buruk di tahun 2012 mengalami kenaikan, namun tingkat kematian mengalami penurunan. Dibandingkan dengan tahun 2010, kasus gizi buruk pada tahun 2011 dan 2012 mengalami kondisi yang jauh lebih baik.

Peran lembaga terkait dalam mengimplementasikan program sudah terintegrasikan dengan baik atas dasar tujuan yang sama. Bupati sangat mendukung Program IMD dan ASI Eksklusif. Bahkan Bupati Kabupaten Sambas selalu berusaha untuk mengingatkan kepada masyarakatnya dan para lembaga terkait untuk memperbaiki pelayanan kesehatan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga paling utama dalam mengimplementasikan program tersebut adalah Dinas Kesehatan. Namun demikian, Dinas Kesehatan tidak hanya berdiri sendiri tetapi dibantu oleh instansi lainnya seperti instansi pendidikan,

31

Ridho. 2013. Harian Rakyat Kalbar: Jumlah Penduduk Jadi Alasan Gizi Buruk Terbanya. www.equator-news.com. Diakses tanggal 6 Juni 2013, pukul 10.35 WIB. 32

Ibid.

organisasi wanita yaitu PKK, USAID bersama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) cabang Sambas. Dampak terhadap stakeholder adalah stakeholder menjadi lebih mengerti tentang hak-hak dan kewajibannya masing-masing. Sementara itu, performa pelayanan lembaga pemerintah kepada masyarakat menjadi lebih transparan. Adanya transparansi diharapkan dapat menciptakan pelayanan yang jujur dan optimal.

Institusionalisasi dan Tantangan

Inovasi kebijakan IMD dan ASI Eksklusif di Kabupaten Sambas berupa perumusan draft yang dituangkan dalam regulasi Peraturan Bupati (Perbup). Hal ini dilakukan supaya program dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Sebenarnya kebijakan IMD dan ASI Ekslusif sudah tertera dalam perencanaan pemerintah setiap tahun dan melekat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, namun program tersebut diperkuat dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

33 Perumusan draft supaya

dapat disahkan menjadi Perbup membutuhkan waktu berbulan-bulan, yang pada akhirnya disyahkan menjadi Perbub pada bulan Oktober 2012.

Dalam proses pelembagaan, pemerintah terutama Dinas Kesehatan dibantu oleh USAID berupaya untuk menguatkan pelaksanaan program tersebut bersama masyarakat. Pada saat ini pemerintah telah melibatkan organisasi-organisasi profesi (IDI, IBI, dan IPI) dan organisasi kemasyarakatan (MABM, PKK, NU, FKUB, dan FOKET) untuk menyalurkan berbagai informasi tentang ASI ekslusif. Penyaluran informasi juga dilakukan dengan cara membuka forum warga. Forum tersebut terdiri dari multi-stakeholder, masyarakat, dan stakeholder lain yang bertugas menginformasikan kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak di dalam forum tersebut. Dari forum itulah nantinya Dinas Kesehatan dan USAID menganalisis informasi yang tersedia untuk dijadikan landasan dalam merumuskan kebijakan kesehatan. Tidak hanya sekedar memberikan informasi saja, fungsi dari forum tersebut adalah mengawasi dan mengevaluasi kinerja yang ada di puskesmas sebagai mitra maupun wadah pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif.

Dirumuskannya draft kebijakan yang disahkan dalam bentuk Perbup mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya ASI. Kesadaran

33

Hasil data wawancara tertulis dengan Bapak Mustain ( Local Public Service Specialist (LPSS) Kinerja USAID, tanggal 23 Desember 2012.


masyarakat tersebut salah satunya dilakukan dengan kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi seperti kampanye ASI yang dilakukan oleh para stakeholders melalui organisasi wanita serta instansi pendidikan sangat berperan untuk memberikan informasi yang tepat bagi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa sosialisasi menjadi salah satu kunci terpenting untuk mencapai keberhasilan program. Pada saat ini masyarakat sangat antusias dengan program tersebut karena mereka memang merasa butuh untuk mendapatkan kesehatan yang layak. Disamping itu, masyarakat akan mudah menerima informasi yang tepat apabila puskesmas maupun rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Hal tersebut akan semakin memudahkan masyarakat untuk percaya kepada pihak puskesmas maupun rumah sakit atas informasi yang diberikan. Hanya saja perlu adanya pengawasan dari berbagai pihak terutama pemerintah daerah terhadap produsen susu formula agar produsen yang tidak bertanggung jawab tidak dapat melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri.

Dengan adanya sosialisasi IMD dan ASI Eksklusif, masyarakat tidak lagi mengawang-awang tentang apa yang harus dilakukan dalam menjaga kesehatan. Para ibu hamil jadi lebih mengerti dan lebih siap dalam mempersiapkan persalinannya, melakukan inisiasi menyusu dini 1 jam setelah kelahiran serta kebutuhan nutrisi yang harus dipenuhi agar buah hatinya dapat tumbuh dengan sehat dari ASI yang diminum. Dalam hal ini masyarakat bukan berarti hanya pasien akan tetapi juga dukun. Mengingat tidak semua masyarakat mau pergi ke rumah sakit atau puskesmas. Dukun merupakan tenaga medis yang bukan berasal dari

instansi kesehatan formal namun dapat menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang jauh dari akses rumah sakit maupun puskesmas serta masyarakat mengalami kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, dukun bayi perlu untuk diikat melalui kerjasama. Seperti yang tercantum pada perjanjian pelayanan kesehatan yang melibatkan kemitraan bidan dan dukun bayi.

34 Tujuannya adalah supaya

dukun tersebut dapat membantu para ibu yang melahirkan serta memberikan arahan pada pasiennya yang baru melahirkan sesuai dengan ketentuan medis yang benar.

Pada awalnya, inovasi ini dibentuk karena jumlah anak penderita gizi buruk di Kabupaten Sambas masih tinggi, terutama pada tahun 2006-2010. Tidak mudah untuk menerapkan kebijakan tersebut secara cepat. Adapun tantangan yang menjadi pekerjaan rumah Pemkab Sambas diantaranya adalah minimnya SDM tenaga medis. Dalam data karakteristik demografi bahwa pada Oktober 2011, dokter spesialis sebanyak 6 orang, dokter umum sebanyak 35 orang, dokter gigi sebanyak 7 orang, bidan sebanyak 244 orang, dan perawat sebanyak 341 orang. Sedangkan pada tahun 2010, tenaga apoteker berjumlah 3 orang, ahli kesehatan masyarakat sebanyak 8 orang, tenaga ahli gizi sebanyak 42 orang, analis laboratorium sebanyak 41 orang, ahli rontgen sebanyak 8 orang, dan ahli penyehatan lingkungan sebanyak 46 orang.

35

Dengan demikian, masih perlu adanya tambahan tenaga medis di Kabupaten Sambas. Untuk itu, perlu adanya kerjasama dengan instansi pendidikan

34

Mustain. tt. www.kinerja.or.id. Diakses tanggal 23 Desember 2012, pukul 08.37 WIB. 35

Pemda Sambas. 2012. www.sambas.go.id. Diakses tanggal 23 Desember 2012, pukul 08.40 WIB.

Grafik 2. Cakupan Kunjungan Bayi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010

Sumber: Profil Kesehatan Kalimantan Barat Tahun 2010


agar nantinya dapat menghasilkan SDM pada bidang kesehatan sehingga dapat membantu kabupaten Sambas mewujudkan Kabupaten Sambas Sehat. Peningkatan tenaga medis hendaknya diikuti dengan peningkatan standar kompetensinya. Sehingga para ibu dan bayi mendapatkan standar pelayanan kesehatan yang layak. Seperti pelayanan cakupan kunjungan bayi, dimana bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar tenaga medis yang memiliki kompetensi klinis kesehatan. Angka cakupan kunjungan bayi di Kalimantan Barat pada tahun 2010 ditunjukkan pada Grafik 2.

36

Pada tahun 2010, cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Sambas belum mencapai target seperti yang telah ditentukan oleh Permenkes No. 741/MENKES/PER/VII/2008, yaitu sebesar 90%. Sedangkan Kabupaten Sambas baru mencapai target sebesar 67,6%. Selain itu, tantangan yang harus dihadapi adalah rendahnya tingkat perekonomian masyarakat. ASI adalah asupan yang paling penting bagi bayi, ibu hamil maupun ibu menyusui perlu mengkonsumsi makanan yang bergizi agar nutrisi ASI tercukupi. Apabila sang ibu tidak mengkonsumsi makanan yang bergizi, ASI yang dihasilkan kurang memberikan cakupan nutrisi pada anak sehingga anak rentan terkena gizi buruk.

36

Anonymous. 2010. Profil Kesehatan Kalimantan Barat 2010. www.dinkes.kalbarprov.go.id. Diakses tanggal 31 Maret 2013, pukul 11.03 WIB.

Ibu hamil yang terkendala masalah ekonomi tidak mampu membeli bahan makanan pokok, 4 sehat 5 sempurna. Bahkan sangat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada akhirnya mereka lebih memilih untuk memberikan susu formula kepada anaknya, itu pun belum tentu diberikan secara rutin.

Tidak hanya dari segi perekonomian saja yang mendorong para ibu memberikan susu formula pada anaknya, juga dari pihak produsen. Belum ada sanksi tegas kepada produsen susu formula atau promotornya (bidan nakal). Dalam Perbub tidak boleh mencantumkan klausul sangsi pidana, namun sanksi itu merujuk ke peraturan di atasnya seperti Perda, Permen atau UU Kesehatan. Saat ini tantangan yang paling berat adalah produsen memberikan reward kepada bidan dengan reward berupa menaikkan haji, umroh bahkan uang cash melalui rekening bidan. Untuk terbebas dari sangsi, pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut menyediakan form inform concern yang ditandatangani ibu melahirkan atas kehendak sendiri dengan alasan bahwa ibu tersebut tidak bisa menyusui dengan alasan penyakit tertentu, misalnya HIV AIDS, serta alasan lainnya. Tantangan lainnya adalah mitos, adanya kepercayaan bahwa ibu yang mempunyai tahi lalat di puting susunya akan mengalami nasib sial bila menyusui anaknya sehingga dia dirujuk untuk menggunakan susu

Grafik 3. Capaian Indikator K1 per November 2012

Sumber: Indikator MDGs Kalbar Sehat 2013.


formula.37

Hal tersebut perlu diatasi agar kepercayaan yang tumbuh di masyarakat tidak menimbulkan kerugian bagi para ibu dan bayinya.

Pemerintah hendaknya menindak tegas penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab supaya Program IMD dan ASI Ekslusif dapat memberikan kemajuan yang signifikan bagi pembangunan kesehatan. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta memberikan informasi yang berkelanjutan kepada para ibu tentang ASI ekslusif agar para ibu tidak terjebak pada informasi yang belum diketahui kebenarannya. Sosialisasi dan perbaikan layanan tidak cukup untuk mewujudkan IMD dan ASI eksklusif yang maksimal. Sementara itu, fasilitas kesehatan di Kabupaten Sambas seperti puskesmas dan rumah sakit sudah cukup menunjang, sudah terdapat 27 puskesmas dan jumlah tersebut paling banyak dibandingkan kabupaten di Kalimantan Barat lainnya.

38

Disamping itu, peran ibu hamil juga sangat penting. Jika pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan cakupan kunjungan posyandu, maka ibu hamil juga perlu untuk menjaga kesehatannya dengan mendapatkan pelayanan antenatal (KI dan K4).Pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional. KI digunakan untuk mengukur akses pelayanan ibu hamil, mengambarkan besaran ibu hamil yang

37

Hasil data wawancara tertulis dengan Bapak Mustain (Local Public Service Specialist) Kinerja USAID, tanggal 24 April 2013 WIB. 38

www.kinerja.or.id. Diakes tanggal 23 Desember 2012, pukul 02.37 WIB.

melakukan kunjungan pertama untuk mendapatkan pelayanan antenatal. Sedangkan K4 untuk melihat gambaran besaran ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar, minimal empat kali kunjungan selama masa kehamilan.

39 Pencapaian cakupan K1 Kabupaten

Sambas dapat dilihat pada Grafik 3.40

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa capaian indikator K4 Kabupaten Sambas mencapai 99,00 persen. Angka tersebut sudah melampaui batas target Bulan November yaitu sebesar 88,92 persen. Grafik 4 adalah capaian K4.

41

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat capaian K4 Kabupaten Sambas sebesar 80,67 persen. Capaian K4 kabupaten Sambas sudah mencapai target yang telah ditentukan, yaitu sebesar 80,67 persen. Bahkan Kabupaten Sambas menduduki peringkat tertinggi ke tiga dari 14 Kabupaten yang telah mencapai target. Meskipun capaian K1 dan K4 Kabupaten Sambas telah mencapai target yang ditetukan, namun bagaimanapun juga upaya-upaya dalam meningkatkan IMD dan ASI Eksklusif dan mengurangi gizi buruk tetap harus ditingkatkan. Lesson Learned

Inovasi Kabupaten Sambas untuk mensukseskan IMD dan ASI Eksklusif dalam bentuk Perbup dapat menjadi inspirasi bagi daerah lainnya.

42 Menurut

39

Anonymous. 2012. www.sambas.go.id. Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat: Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi, Diakses tanggal 3 Juni 2013, pukul 10.55 WIB. 40

Data Terkait Indikator MDGS, Kalbar Sehat 2013, hal: 5. 41

Data Terkait Indikator MDGS, Kalbar Sehat 2013, hal: 7. 42

Mikail, Candra. 2012. www.health.kompas.com. Diakses tanggal 22 Desember 2012, pukul 09.10 WIB.

Grafik 4. Capaian Indikator K4 per November 2012

Sumber: Indikator MDGs Kalbar Sehat 2013.


penulis, hal-hal yang dapat menjadi poin pembelajaran di antaranya adalah inovasi yang terbentuk atas inisiatif pemerintah untuk memperbaiki pelayanannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama IPM. Hal tersebut menunjukkan bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Sambas kepada masyarakat yang sadar akan tanggungjawabnya sebagai pelayan masyarakat, bukan sebaliknya. Kabupaten Sambas merupakan salah satu dari 4 kabupaten yang dapat dijadikan contoh sebagai daerah yang mampu dalam hal mekanisme penemuan gizi buruk hingga pemulihan kesehatan di masyarakat.

43

Empat Kabupaten tersebut di ntaranya adalah Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Sambas.

Pada proses implementasi, pemerintah berusaha untuk mengintegrasikan seluruh elemen stakeholder ke dalam bentuk kemitraan. Kemitraan tersebut dapat menumbuhkan kepercayaan satu dengan yang lainnya. Tidak hanya itu, kemitraan juga dapat menumbuhkan kinerja yang transparan antar-stakeholder. Mereka tidak berdiri sendiri namun saling membantu karena miliki suatu tujuan bersama, demi masyarakat. Inilah yang perlu diperhatikan daerah lain yang pelayanan publiknya belum maksimal. Berbgai kendala dalam hal SDM diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dengan berbagai cara. Pusdiklates yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat di setiap daerah dapat menjadi salah satu solusi. Tinggal bagaimana daerah tersebut mengelolanya. Dukungan masyarakat juga sangat penting , seperti halnya di Kabupaten Sambas.

Sedangkan dalam proses evaluasi, tim perumus kebijakan memberikan wewenangnya kepada perwakilan warga dan kepala puskesmas untuk mengevaluasi proses kinerja pelayanan IMD dan ASI eksklusif di setiap puskesmas. Hal ini dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lainnya untuk sepenuhnya memberikan kepercayaan pada masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Karena selama ini banyak pemerintahan yang bersifat tertutup sehingga menimbulkan rasa curiga dari masyarakat pada pemerintah. Pelibatan masyarakat dapat melalui organisasi wanita, Ibu-ibu PKK, lembaga pendidikan yaitu siswa-siswi SMK maupun SMA, serta perwakilan-perwakilan warga dalam mengawasi pelayanan kesehatan yang diberikan. Institusionalisasi sendiri didukung oleh Bupati sebagai kepala pemerintahan Kabupaten Sambas. Dari draft kebijakan tersebut pada

43

Andewi, 2011. CFC Penatalaksanaan Gizi Buruk di Masyarakat. www.gizikia.depkes.go.id. Diakses tanggal 31 Maret 2013, pukul 11.32 WIB.

akhirnya ditandatangani oleh Bupati untuk menjadi Perbup. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan langsung dari pemimpin daerah.

Peluang Replikasi

Daerah lain dapat menerapkan inovasi Program IMD dan ASI Eksklusif menjadi Perbup sebagai payung hukum karena peraturan tentang IMD dan ASI eksklusif sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Ekslusif, tinggal bagaimana pemerintah daerah itu sendiri mau mengubah kekurangan dalam hal pelayanan kesehatan.

44 Tentunya Perbup ini

berpeluang untuk dapat diterapkan di daerah lain karena seperti yang diketahui pada data yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa baru sejumlah 15.3 persen bayi yang mendapatkan ASI eksklusif. Untuk mereplikasikan inovasi tersebut setiap daerah tidak perlu mempersiapkan syarat yang rumit. Hanya dibutuhkan SDM tenaga medis, sarana prasarana yang memadahi, pemerintah terutama Dinas Kesehatan yang didukung oleh pimpinan daerah serta antusiasme masyarakat itu sendiri.

Pemerintah daerah harus lebih peka terhadap kondisi bidang kesehatan yang fleksibel. Pemerintah sebagai agen pembaharu harus mampu mendesain strategi yang tepat untuk mereplikasi program tersebut.

45 Sementara itu, masyarakat

diharapkan bersifat terbuka dalam menerima perubahan karena akan sangat sulit jika perubahan tersebut hanya diupayakan oleh pemerintah. Jika daerah lain ingin menginisiasikan Program IMD dan ASI Eksklusif, dapat dilakukan dari hal yang paling kecil. Meskipun hal tersebut mudah untuk dilakukan tetapi dapat memberikan dampak yang luar biasa. Pemerintah bersama para stakeholder harus giat memberikan sosialisasi tentang pentingnya IMD dan ASI eksklusif kepada masyarakat, terutama kepada para ibu hamil dan menyusui serta para suaminya. Sebab, masih banyak masyarakat di daerah yang tidak memiliki pengetahuan akan IMD dan ASI eksklusif tersebut akibat kurangnya informasi yang didapat. Berbeda dengan masyarakat kota yang dapat mengakses informasi melalui berbagai media cetak maupun elektronik. Sedangkan bagi masyarakat yang jauh dari akses tersebut hanya mengandalkan instansi kesehatan dan pemerintah daerah.

44

Anonymous. tt. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012. Pipimm.or.id. Diakses tanggal 6 Januari 2013, pukul 05.20 WIB. 45

Sinambela. 2006. Reformasi Pelayanan Publik. PT Bui Aksara: Jakarta, hal: 66-67.


DAFTAR PUSTAKA

Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Gava Media: Yogyakarta.

Sinambela. 2006. Reformasi Pelayanan Publik. PT Bui Aksara: Jakarta.

Data Terkait Indikator MDGS. Kalbar Sehat 2013.

Website

Andewi. 2011. CFC Penatalaksanaan Gizi Buruk di Masyarakat. www.gizikia.depkes.go.id Diakses tanggal 31 Maret 2013, pukul 11.32 WIB.

Candra. 2012. www.kompas.com. Diakses tanggal 22 Desember, pukul 03.53 WIB.

Anonymous. tt. Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012. Pipimm.or.id. Diakses tanggal 6 Januari 2013, pukul 05.20 WIB.

Anonymous. 2012. http://indonesiachildhealthnow.org. Diakses tanggal 23 Desember 2012, pukul 08.55 WIB.

Anonymous. 2011. Karakteristik Sosio Demografis. www.humassambas.com. Diakses tanggal 24 Desember 2012, pukul 11.09 WIB.

Anonymous. 2010. Profil Kesehatan Kalimantan Barat 2010. www.dinkes.kalbarprov.go.id. Diakses tanggal 31 Maret, pukul 11.03 WIB.

Anonymous. tt. Pengembangan Model Unit Diklat Kesehatan. www.lrckesehatan.net. Diakses tanggal 25 Desember 2012, pukul 01.11 WIB.

Anonymous. tt. www.kinerja.or.id. Diaskes tanggal 23 Desember 2012, pukul 02.37 WIB.

Depkes. Data/Informasi Kesehatan Provinsi Papua Barat 2010. www.depkes.go.id.

Kalimantan Barat dalam Angka 2011. www.kalbarprov.go.id. Diakses tanggal 26 Desember 2012, pukul 10.31WIB.

Mikail, Candra. 2012. www.health.kompas.com. Diakses tanggal 22 Desember 2012, pukul 09.10 WIB.

Mustain. tt. www.kinerja.or.id. Diakses tanggal 23 Desember 2012, pukul 08.37 WIB.

Pemda Sambas. 2012. GOW PKK Promo dan Sosialisasikan IMD-ASI Eksklusif. www.sambas.go.id. Diakses tanggal 25 Sesember 2012, pukul 12.47 WIB.

Pemda Sambas. 2012. Hari Kesehatan Stakeholder Tingkatkan Komitmen. www.sambas.go.id. Diakses tanggal 24 Desember 2012, pukul 10.57 WIB.

Pemda Sambas. 2012. PKK Promo Gencar Sosialisasikan ASI Eksklusif. www.sambas.go.id. Diakses tanggal 25 Desember 2012, pukul 12.47 WIB.

Pemda Sambas. 2012. www.sambas.go.id. Diakses tanggal 23 Desember, pukul 08.40 WIB.

Ridho. 2013. Harian Rakyat Kalbar: Jumlah Penduduk Jadi Alasan Gizi Buruk Terbanyak. www.equator-news.com. Diakses tanggal 6 Juni 2013, pukul 10.35 WIB.

Yusri. 2012. www.pontianak.tribunnews.com. Diakses tanggal 23 Desember 20112. pukul 08.38 WIB.

Hasil Wawancara

Hasil data wawancara tertulis dengan Bapak Mustain (Local Public Service Specialist (LPSS) Kinerja USAID.

Documents

Sosialisasi IMD Dan ASI Eksklusif Kabupaten Sambas