NOMOR SOP 01.20.05.01/BPKAD/001TGL. PEMBUATAN 24 Desember 2014TGL. REVISITGL. EFEKTIF 2 Januari 2015

LAMPIRAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DISAHKAN OLEH: Kepala BPKAD Kabupaten Blitar

Drs. MAHADHIN CU, MMNIP. 19621201 199003 1 009

NAMA SOP VERIFIKASI RKA DAN RKAP

1.

2. 4. Kepala Sub Bidang Anggaran 5. Staf Bidang Anggaran

3.

4.

5.

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH NAMA SOP VERIFIKASI RKA DAN RKAP

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA:Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubahterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 TentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

1. SKPD

2. Kepala BPKAD3. Kepala Bidang Anggaran

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman PenyusunanStandart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Bupati Blitar Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17 Tahun 2012 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis DaerahKabupaten Blitar Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas danFungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar

5.

1.2.

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Peraturan Bupati Blitar Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman PenyusunanStandart Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di LingkunganPemerintah Kabupaten Blitar

SOP Verifikasi DPA dan DPPA 1. RKA/RKAP SKPD, Pagu Anggaran SKPDSOP Pembuatan Surat Penyediaan Dana 2. Komputer, printer

3. Telepon, alat tulis kantorPERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:Apabila tidak dilakukan verifikasi RKA dan RKAP maka akan menyebabkan kesalahan penganggaran dalam proses penyusunan APBD

Dokumen checklist dan hasil verifikasi RKA dan RKAP

SKPD Kepala BPKADKepala Bidang

Anggaran

Kasubid Penyusuna

n Anggaran

Staf Bidang Anggaran Kelengkapan Waktu Output

1 Kepada BPKAD selaku PPKD menerinma Konsep RKA atau RKAP dari SKPD

Konsep RKA atau RKAP 10 menit Diserahkannya konsep RKA atau RKAP

2 Kepala BPKAD memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Anggaran

Konsep RKA atau RKAP, buku disposisi,alat tulis.

10 menit Disposisi Kepala BPKAD

KetNo. Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

kepada Kepala Bidang Anggaran buku disposisi,alat tulis.

3 Kepala Bidang Anggaran menerima RKA/RKAP SKPD serta disposisi dari Kepala BPKAD

RKA/RKAP SKPD,lembar disposisi Kepala BPKAD

5 menit Disposisi Kepala BPKAD, RKA/RKAP SKPD diterima

4 Melakukan pengecekan RKA agar sesuai dengan pagu anggaran KUA/PPAS

RKA/RKAP SKPD,Pagu Anggaran SKPD, lembar verifikasi,

2 jam RKA/RKAP SKPD sesuai dengan pagu anggaran SKPD

5 Apabila diperlukan untuk penjelasan, Kepala Bidang Anggaran dan /atau Kasub Bidang Penyusunan Anggaran bersama TAPD mengundang SKPD terkait untuk diverifikasi

Alat komunikasi, RKA/RKAP SKPD,Pagu Anggaran SKPD, lembar verifikasi

1 jam Klarifikasi RKA/RKAP SKPD

6 SKPD melakukan revisi RKA / RKAP Konsep RKA/RKAP yang tidak lolos verifikasi

1 hari Revisi RKA/RKAP

Tidak lolos verifikasi

Lolos verifikasi

tidak lolos verifikasi

7 SKPD menyerahkan RKA/RKAP revisi kepada Kepala BPKAD

Revisi RKA/RKAP 10 menit Revisi RKA/RKAP diterima Kepala BPKAD

8 Kepala BPKAD memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Anggaran untuk input RKA/RKAP

Dokumen Revisi RKA/RKAP

10 menit Disposisi revisi RKA/RKAP

9 Fasilitasi entry / input RKA/RKAP semua SKPD ke dalam aplikasi komputer oleh staff Bidang Anggaran

RKA/RKAP SKPD,Pagu Anggaran SKPD, lembar verifikasi, komputer

1 hari Data RKA/RKAP semua SKPD

10 RKA SKPD yang sudah diinput Dokumen RKA / RKAP Dokumen RKA/RKAP 10 RKA SKPD yang sudah diinput selanjutnya dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Perubahan APBD

Dokumen RKA / RKAP Komputer, printer

Dokumen RKA/RKAP semua SKPD