SKRIPSI TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN · PDF fileBadan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana Toraja. ... dicantumkan asas-asas umum Penyelenggaraan Negara

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

TATA USAHA NEGARA NOMOR: 19/G.TUN/2010/PTUN.Mks

TENTANG PERKARA NOMOR: 810-2109/BKPPD/XII/2009

OLEH

CHICA MUSTIKA BAAN

B 111 10 406

BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2014

i

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

TATA USAHA NEGARA NOMOR: 19/G.TUN/2010/PTUN.Mks

TENTANG PERKARA NOMOR: 810-2109/BKPPD/XII/2009

OLEH

CHICA MUSTIKA BAAN

B 111 10 406

SKRIPSI

Diajukan sebagaiTugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi Sarjana dalam bagian Hukum Administrasi Negara

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2014

ii

iii

iv

v

ABSTRAK

CHICA MUSTIKA BAAN (B 111 10 406), Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 19/G.TUN/2010/PTUN.Mks Tentang Perkara Nomor: 810-2019/BKPPD/XII/2009( dibimbing oleh Abdul Razak dan Romi Librayanto).

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tana Toraja pada Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana Toraja. Disamping studi lapangan (Field Search) yaitu wawancara dengan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana Toraja dan beberapa Pegawai Negeri Sipil, juga dilakukan studi kepustakaan (Library Search) dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait, buku-buku yang relevan, jurnal, dan artikel yang diperoleh melalui internet.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap Pengumuman yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor: 810-2109/BKPPD/XII/2009 dan bagaimana implikasi Yuridis terhadap pengumuman yang diterbitkan oleh BKPPD tersebut..

Hasil penelitian yang didapatkan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pertimbangan hakim terhadap pengumuman yang diterbitkan BKPPD yang menyatakan bahwa BKPPD melanggar Asas Kecermatan dan Asas Kepercayaan dan Pengharapan yang Layak dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Implikasi Yuridis terhadap pengumuman Nomor: 810-2109/BKPPD/XII/2009 yang diterbitkan BKPPD tersebut setelah putusan hakim dibacakan adalah keabsahan pengumuman tersebut, dimana pengumuman tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

vi

ABSRACT

CHICA MUSTIKA BAAN (B 111 10 406) Judicial Observation concerning the National Administration Court decision (No: 19/G.TUN/2010/PTUN. Mks) relating to the case (No: 810-2019/BKPPD/XII/2009) (advised by Abdul Razak and Romi Librayanto).

The research was carried out in Tana Toraja by the office of the Regional Personnel, Education and Training Agency (BKPPD), Tana Toraja. Besides the field study, which comprised interviews with the Head of BKPPD and a number of civil servants, a literature search was also carried out of relevant laws and regulations in books, journals andarticles found on the internet.

This research was carried out with the aim of discovering the judge’s opinion relating to the notification, wich was published by BKPPD, Tana Toraja (No: 810-2019/BKPPD/XII/2009) and what the judicial implications are relating to this.

It is hoped that the results of the study obtained will give a description of how; in the course of the judge’s deliberations concerning the notifications that was published by BKPPD, Tana Toraja, BKPPD contravened the basis of trust and prudence which conform to the general principles of good governance.

The judicial implications, relating to notification (No: 810-2019/BKPPD/XII/2009) published by BKPPD, after the judge’s decision had been read, concerning the validity of this notifications, were that the notification is declared invalid and is not legally binding.

vii

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan rasa syukur yang tak terhingga Penulis ucapkan

atas kebesaran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala

nikmat sehingga Penulis mampu merampungkan penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan utama Penulis

sampaikan kepada Pakiding Karaeng Baan dan kepada Mintje Simon

selaku orang tua Penulis yang telah memenuhi segala kebutuhan Penulis,

baik kebutuhan jiwa maupun raga. Serta tidak henti-hentinya menyanggupi

berbagai keinginan yang diajukan oleh Penulis. Penulis juga menyadari

bahwa tanpa doa dan dukungan yang diberikan oleh mereka, Penulis tidak

akan mampu menjadi pribadi yang lebih baik. Penulis juga ingin

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-

saudara kesayangan Penulis yaitu Kakak Yulius Simon, Kakak Chici

Permata Sari Baan, Adik Three Putri Ayu, Adik Viola Mawar Putri, dan adik

Hotma Putra Permana yang tidak henti-hentinya memberikan support

untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan selalu bersedia memberikan

bantuan untuk penyelesaian skripsi ini. Penulis juga tidak lupa

mengucapkan terima kasih kepada Nenek Oppong, paman, bibi, dan

saudara sepupu Penulis yang juga selalu memberikan support dan

bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan rampung tanpa adanya

bantuan, baik materiil maupun non-materiil yang telah diberikan oleh

viii

berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini, Penulis ingin

mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof.Dr.Dwia Aries Tina pulubuhu,MA selaku Rektor Universitas

Hasanuddin beserta staf dan segenap jajarannya.

2. Ibu Prof.Dr.Farida, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum dan

Pembantu Dekan I,II,II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Prof. Dr. Abdul Razak ,S.H., M.H. dan Bapak Romi

Librayanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II

yang sangat membantu, kooperatif, memudahkan, dan memberikan

saran-saran yang membangun untuk menyelesaikan dan

menyempurnakan skripsi ini. Sungguh Penulis sangat bersyukur

memiliki pembimbing seperti mereka.

4. Bapak Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Muh.

Djafar Saidi, S.H., M.H., dan Bapak Ruslan Hambali, S.H., M.H.

sebagai tim penguji yang telah memberikan masukan, kritik, serta

pengalaman berharga dalam proses penyelesaian dan

penyempurnaan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Abd. Maasba Magassing , S.H., selaku Penasehat

Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu bagi Penulis

untuk konsultasi selama pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).

6. Seluruh tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

yang telah bersedia memberikan ilmunya kepada Penulis. Semoga

Tuhan membalas jasa Ibu dan Bapak sekalian.

ix

7. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

atas arahan, bantuan, dan kesabarannya dalam menghadapi

Penulis.

8. Bapak Pakiding Karaeng B selaku Kepala Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Tergugat), Brendina Kasmar

dan Lenny (PNS yang telah diangkat) yang telah meluangkan

waktunya untuk melakukan wawancara untuk kelengkapan data

penulis, diucapkan terima kasih.

9. Teman tersayang Penulis, Gideon Banga, S.H, atas dukungan dan

bantuannya terhadap pembuatan skripsi ini, terimakasih banyak dan

juga teman-teman Bakutumbu Yolanda Mouw, S.H, Fenni Pratama

Bassi, Krisda Megaraya Batara, S.H, Melita Arruan Dawa,

Palantunan R. Lande, Seprianus Kassa, Samuel Pirade,S.H , Cesar

Nugraha, James Senduk, Kurniawan Rante Bombang, I Gusti

Agung, dan Dimas Tegar . Sahabat dalam berbagai suka dan duka,

baik di dalam maupun luar dunia perkuliahan, memiliki banyak

perbedaan dalam berbagai hal. Penulis juga berterima kasih kepada

teman seperjuangan Penulis Putri, Arkham, dan Andika yang selalu

bersedia memberikan bantuannya, berbagi pengalaman dan

informasi untuk penyelesaian skripsi ini.

10. Keluarga besar Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin (PMK FH-UH) yang tidak dapat saya

x

sebutkan satu persatu. Terimakasih karena telah menerima saya

menjadi bagian dari keluarga ini.

11. Anggota Crenbes Makassar,winda, Windi, Ayu, Widi, Wiwin , Tum,

Kati’, poyyok, cindy, Rian , Kentung, Karjo, Parabang, Ipan. Terima

Kasih buat dukungannya kawang-kawang.

12. Keluarga Besar Karate-Do Gojukai Fakultas Unhas atas

pengalaman-pengalaman latihan dan kegiatan lainnya selama

Penulis bergabung. Terima Kasih.

13. Rekan-rekan seperjuangan KKN UNHAS Gelombang 85

Kecamatan Malangke, Luwu Utara , terlebih khusus desa Tokke..

Sungguh pengalaman yang tidak terlupakan, terimakasih. Sukses

selalu!

Demikian yang dapat Penulis sampaikan Mohon maaf yang yang terdalam

jika penulisan nama dan gelar tidak sesuai. Terima kasih atas segala

bantuan yang telah diberikan. Semoga Tuhan YME membalasnya.

CHICA MUSTIKA BAAN

xi

DAFTAR ISI

halaman HALAMAN JUDUL ............................................................................ i

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................ ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................................... iii

PERSETUJUAN MENEMPU UJIAN SKRIPSI .................................... iv

ABSTRAK. .......................................................................................... v

ABSTRACT ........................................................................................ vi

UCAPAN TERIMA KASIH .................................................................. vii

DAFTAR ISI ........................................................................................ xi

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... 1

A. Latar belakang .............................................................. 1

B. Rumusan Masalah ....................................................... 11

C. Tujuan Penelitian .......................................................... 11

D. Manfaat Penelitian ........................................................ 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................ 13

A. Pengertian Tata Usaha Negara dan Kepegawaian ....... 13

1. Tata Usaha Negara ................................................. 13

2. Kepegawaian........................................................... 17

B. Sengketa Tata Usaha Negara dan Kepegawaian ......... 28

1. Sengketa Tata Usaha Negara ................................. 28

2. Sengketa Kepegawaian .......................................... 30

C. Instrumen Pemerintahan .............................................. 34

1. Peraturan Perundang-undangan ............................. 34

2. Keputusan Tata Usaha Negara ............................... 37

3. Peraturan Kebijakan ................................................ 42

D. Putusan dan Pelaksanaan putusan PTUN .................... 47

xii

BAB III METODE PENELITIAN .......................................................... 50

A. Lokasi Penelitian .......................................................... 50

B. Jenis dan Sumber Data ................................................ 50

C. Teknik Pengumpulan Data ........................................... 50

D. Analisis Data ................................................................ 51

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN ........................ 52

A. Sejarah Singkat Kabupaten Tana Toraja ...................... 52

B. Kondisi Geografis ......................................................... 53

C. Keadaan Penduduk ...................................................... 54

D. Keadaan Wilayah Administrasi ..................................... 54

BAB V KASUS POSISI DAN INTISARI PUTUSAN ............................ 56

A. Kasus Posisi yang menjadi Obyek Penelitian (Perkara

Nomor : 810-2109/BKPPD/XII/2009) dalam Putusan

PTUN Nomor: 19/G.TUN/2010/PTUN.Mks ................... 56

B. Intisari dalam Putusan .................................................. 59

BAB VI PEMBAHASAN ...................................................................... 66

A. Pertimbangan hakim terhadap pengumuman nomor:

810-2109/BKPPD/XII/2009 yang dikeluarkan oleh

BKPPD kabupaten Tana Toraja ................................... 66

B. Implikasi yuridis terhadap Pengumuman Nomor :810-

2109/BKPPD/XII/2009 setelah dibacakannya Putusan

Nomor: 19/G.TUN/2010/PTUN.Mks .............................. 70

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.................................................. 77

A. Kesimpulan................................................................... 77

B. Saran ............................................................................ 78

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................... 79

LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terselenggaranya Good Goverment yang bagi kebanyakan

penulis istilah ini diterjemahkan sebagai kepemerintahan yang baik,

merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan

aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa.

Dalam rangka itulah diperlukan pengembangan dan penerapan

sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legimate,

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sejalan dengan itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagai negara hukum ( rechtsstaat ) telah mengeluarkan beberapa

peraturan perundang-undangan sekaitan dengan penyelenggaraan

kepemerintahan yang baik antara lain Tap MPR RI Nomor

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan

bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang kemudian

2

ditindaklanjuti dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam hubungan ini pula,

pemerintah telah berupaya mendorong terbitnya Instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah sebagai penjabaran lebih lanjut atas peraturan tersebut di

atas.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,

dicantumkan asas-asas umum Penyelenggaraan Negara yaitu asas

kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas

kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas

profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas kepastian hukum berarti

bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara

negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ,yang

berarti pula harus ada dasar hukumnya. Kemudian asas akuntabilitas

berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

rakyat atau masyarakat sebagai pemegang kadaulatan tertinggi

negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945

3

dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Selanjutnya

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tersebut di atas mewajibkan setiap

Instansi Pemerintah mulai Pejabat Eselon II ke atas untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang

dipercayakan kepadanya berdasarkan tolak ukur Perencanaan

Stratejik ( Renstra ).

Bertolak dari itulah maka untuk mewujudkan Good

Government dibutuhkan aparatur pemerintah yang kompeten dan

profesional dalam mengelola pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan aparatur

pemerintah yang kompeten dan profesional tersebut diawali dengan

pengadaan / rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) yang

dikelola secara cermat dan profesional oleh aparatur pemerintah

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadaan

CPNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan

administrasi dan/atau jabatan fungsional dalam suatu instansi

pemerintah, yang dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang

ditetapkan oleh Menteri PAN-RB.Hal ini ditegaskan dalam Undang-

4

Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian,. dalam UU ini

dijelaskan bahwa setiap instansi Pemerintah mengumumkan secara

terbuka kepada masyarakat adanya kebutuhan jabatan untuk diisi

dari calon PNS, dan setiap Warga Negara Indonesia mempunyai

kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah

memenuhi persyaratan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh

setiap pelamar telah diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, yang akan

dibahas lebih lanjut pada tinjauan pustaka.

Di samping syarat-syarat tersebut di atas juga harus sesuai

dengan prinsip-prinsip pengadaan dan pengangkatan CPNS,

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Prinsip ini

diberlakukan baik terhadap pengangkatan tenaga honorer menjadi

5

CPNS, maupun pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari pelamar

umum, yaitu berdasarkan prinsip netral, obyektif, akuntabel, bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan transparan.

Sebagai penyelenggara negara, pejabat pemerintahan di

bidang kepegawaian perlu mencermati secara saksama semua

ketentuan dan aturan kepegawaian, termasuk syarat dan prinsip

pengadaan CPNS tersebut di atas. Hal ini penting agar terhindar

kemungkinan adanya keputusan yang merugikan bagi masyarakat

yang pada gilirannya akan menimbulkan sengketa kepegawaian.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan kepemerintahan yang

baik, aparatur pemerintah harus mampu melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya dengan sebaik-

baiknya sesuai dengan konsep negara hukum. Pemerintah sebagai

penyelenggara negara tidak diperkenankan menyalahgunakan

kewenangan yang mereka milikinya. Jika hal tersebut terjadi maka,

penegakan hukum bagi pemerintah yang menyalahgunakan

kewenangan harus dilakukan dengan memberi sanksi setimpal

dengan pelanggaran yang dilakukan.

Pentingnya penegakan hukum bagi aparatur pemerintah ini

agar masyarakat dapat ikut serta dalam mengontrol birokrasi

pemerintah secara maksimal. Sehingga pola pikir pemerintah dalam

6

menitik beratkan kekuasaan pada tangan penguasa birokrasi

pemerintah tidak terjadi.

Sudikno Mertokusumo dalam Titik Triwulan T

mengemukakan bahwa hukum dalam hakikatnya adalah

perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman

tentang bagaimana sepatutnya orang harus berindak.”1

Pelaksanaan hukum dalam sehari-hari sangatlah penting,

karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada

pelaksanaan hukum itu.2

Penegakkan hukum ini berlaku bagi setiap aparatur negara.

Bukan hanya masyarakatnya saja yang tunduk terhadap hukum,

tetapi pemerintah juga harus bisa tunduk pada hukumi.

Penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur pemerintahan

dapat menghambat jalannya pembangunan nasional, juga dapat

mengganggu kepentingan bagi masyarakatnya. Salah satu bentuk

penyalahgunaan kewenangan adalah keputusan tata usaha negara

yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan yang menimbulkan

kerugian bagi masyarakat.

1 Titik Triwulan T, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata

Usaha Negara Indonesia (Jakarta: Kencana, 2011)hlm, 399 2 ibid

7

Oleh karena itu, untuk mengatasi penyalahgunaan

wewenang oleh aparatur yang tidak bertanggung jawab, salah satu

upaya pemerintah adalah dengan menetapkan Undang-Undang

Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (

PERATUN ).

Perintisan terbentuknya PERATUN sebenarnya sudah

sejak lama dimulai, dengan diumumkannya Undang-Undang No. 19

Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan

Kehakiman dan Kejaksaan pada tanggal 8 Juni 1948. Dalam

Undang-Undang itu dikenal 3 (tiga) lingkungan peradilan , yakni a.

Peradilan Umum; b. Peradilan Tata Usaha Pemerintahan; dan c.

Peradilan Tentara.3

Tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara ini, selain

diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi setiap

warga negara yang kepentingannya terganggu oleh tindakan

pemerintah yang tidak bertanggung jawab, juga menjadikan

pemerintah dan warga negara mempunyai kedudukan yang sama di

mata hukum.

Badan atau pejabat pemerintahan harusnya lebih waspada

setelah terbentunya PERATUN ini. Dalam hal ini, pemerintah harus

3 Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993

8

melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya agar tidak

menimbulkan sengketa.

Kesadaran dan pemahaman sangatlah diperlukan oleh

pemerintah, tanpa adanya hal tersebut, maka akan sangat sulit bagi

pemerintah untuk mematuhi aturan-aturan yang ditegakkan di dalam

sistem pemerintahan.

Salah satu sengketa yang sangat sering menimbulkan

gugatan atau tuntutan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha

Negara adalah sengketa kepegawaian. Penyelresaian sengketa

kepegawaian telah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang

No. 43 Tahun 1999 bahwa sengketa kepegawaian diselesaikan

melalui PTUN. Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa termasuk dalam

sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa kepegawaian.

Sengketa kepegawaian dapat timbul dari tindakan- tindakan

pemerintah dalam mengeluarkan suatu keputusan atau kebijakan

yang memberikan dampak merugikan. Pemerintah dalam

mengeluarkan hal tersebut mestinya mempunyai pertimbangan yang

kuat jika keputusan atau kebijakan yang berdampak langsung

kepada warga negara sehingga dapat menghindari sengketa yang

kemungkinan akan timbul.

9

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat

pemerintahan sepatutnya dapat menimbulkan keadaan yang lebih

baik bagi masyarakat. Sebaliknya bukan untuk menimbulkan

perselisihan antara masyarakat dan pemerintah. Sehingga

masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama dalam

pembangunan nasional dalam sebuah negara. Di saat hal seperti ini

terjadi, maka disitulah sangat dibutuhkan perlindungan hukum bagi

masyarakat yang dirugikan.

Philipus M. Hadjon dalam Ridwan HR mengemukakan:

“Perlindungan hukum bagi masyarakat sangat penting untuk mempertahankan hak-hak yang seharusnya mereka miliki. Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan reprensif. Pada perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.”4

Warga negara harus mendapat perlindungan hukum dari

tindakan pemerintah karena beberapa alasan menurut Ridwan HR ,

yaitu : Pertama, karena dalam berbagai hal warga negara dan badan

hukum perdata tergantung pada keputusan-keputusan dan

penetapan-penetapan pemerintah, seperti kebutuhan terhadap izin

4 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2006) hlm. 292

10

yang diperlukan untuk usaha perdagangan, perusahaan atau

bangunan. Kedua, hubungan antara pemerintah dengan warga

negara tidak berjalan dalam posisi sejajar. Warga negara merupakan

pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan pemerintah. Ketiga,

berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah itu

berkenaan dengan keputusan dan penetapan, sebagai instrument

pemerintah yang bersifat sepihak dalam melakukan intervensi

terhadap kehidupan warga negaranya.5

Berkaitan dengan uraian-uraian tersebut di atas di

Kabupaten Tana Toraja, telah terjadi sebuah sengketa kepegawaian

yang melibatkan beberapa masyarakat dan Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Daerah ( BKPPD ). Sengketa ini timbul

karena BKPPD tersebut mengeluarkan sebuah pengumuman

mengenai pelamar yang diterima sebagai calon pegawai negeri sipil.

Para penggugat disini adalah pelamar untuk menjadi pegawai negeri

sipil yang merasa di rugikan lalu mengajukan gugatan ke PTUN

dengan tuntutan untuk membatalkan pengumuman yang dikeluarkan

BKPPD tersebut.

Pengumuman yang dikeluarkan oleh BKPPD ini merupakan

pengumuman klarifikasi dari pengumuman yang dikeluarkan oleh

Bupati Tana Toraja. Para penggugat ini adalah pelamar yang

dinyatakan lulus pada pengumuman yang dikeluarkan bupati, tetapi

5 Ibid., hlm. 292-293

11

terdapat kesalahan materil di dalam pengumuman tersebut.

Kemudian BKPPD ini mengeluarkan pengumuman klarifikasi

terhadap pengumuman bupati tersebut. Maka dari itu, penggugat

mengajukan gugatan untuk membatalkan pengumuman klarifikasi

tersebut atas dasar BKPPD tidak berwenang untuk mengeluarkan

pengumuman tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian terhadap sengketa yang terjadi di Kabupaten

Tana Toraja tersebut dengan mengangkat judul “Tinjauan Yuridis

terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor :

19/G.TUN/2010/P.TUN.Mks tentang Perkara Nomor : 810-

2109/BKPPD/XII/2009

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pemaparan yang tertuang dalam latar

belakang masalah , maka penulis merumuskan masalah sebagai

berikut:

1) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pengumuman

klarifikasi/revisi yang dikeluarkan oleh BKPPD kabupaten Tana

Toraja tersebut?

2) Bagaimana Impilikasi Yuridis terhadap pengumuman nomor: 810-

2109/BKPPD/XII/2009 setelah dibacakakannya Putusan PTUN

nomor: 19/G.TUN/2010/P.TUN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

12

Bertitik tolak pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Agar dapat mengetahui pertimbangan hakim terhadap

pengumuman pengumuman klarifikasi/revisi yang dikeluarkan oleh

BKPPD kabupaten Tana Toraja tersebut.

2. Agar dapat mengetahui Impilikasi Yuridis terhadap pengumuman

nomor: 810-2109/BKPPD/XII/2009 setelah dibacakakannya

Putusan PTUN nomor: 19/G.TUN/2010/P.TUN.Mks

3. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

manfaat sebagai berikut:

1. Dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait khususnya bagi

Pembina dan pengelola kepegawaian dalam penanganan proses

penyelesaian sengketa kepegawaian.

2. Dapat menjadi dapat menjadi acuan atau referensi bagi

mahasiswa dan akademisi yang ingin mendalami lebih jauh

mengenai proses penyelesaian sengketa kepegawaian.

13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tata Usaha Negara dan Kepegawaian

1. Tata Usaha (Administrasi) Negara

Untuk memahami pengertian dari Tata Usaha Negara atau

Administrasi Negara, para ahli menyebutkannya dalam istilah

Administrasi Negara.

Administrasi (Administrare), mempunyai dua arti, pertama,

kegiatan catat-mencatat. Kedua, mereka atau kompleks jabatan yang

menyelenggarakan kegiatan pencatatan termaksud pada poin

pertama. 6

Dimock dan Koenig, membagi pengertian administrasi

dalam arti luas dan sempit. Pengertian yang luas administrasi negara

didefinisikan sebagai “kegiatan daripada negara dalam

melaksanakan kekuatan politiknya,” sedangkan pengertian sempit,

“administrasi negara didfinisikan sebagai suatu kegiatan daripada

badan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan.”7

Leanord D. white dalam bukunya “Introduction on the Study

of Public Administration” mendefebisikan administrasi sebagai suatu

proses yang umumnya terdapat pada semua usaha kelompok,

6 Willy D.S. Voll, Dasar-dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara (Jakarta : Sinar

Grafika, 2013) hlm, 4 7 Titik Triwulan T, op.cit,. hlm 1-2

14

negara atau swasta sipil atau militer, usaha yang besar atau yang

kecil.8

Dalam KBBI, administrasi diartikan sebagai; pertama, usaha

dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-

cara penyelenggaraan pembinaan organisasi; kedua, usaha dan

kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan

serta mencapai tujuan; ketiga, kegiatan yang berkaitan dengan

penyelenggaraan pemerintahan; keempat, kegiatan kantor dan tata

usaha .9

Prajudi Atmosudirdjo dalam Titik Triwulan, memperincikan

pengertian dari administrasi, yaitu tugas dan kegiatan:

1) Melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak (strategy,

policy) serta keputusan pemerintah secara nyata (implementasi);

2) Menyelenggarakan undang-undang (menurut pasal-pasalnya)

sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan. 10

Selanjutnya Prajudi Atmosudirdjo, membagi pengertian

administrasi dalam kategori: Pertama, administrasi dalam arti sebagai

aparatur/alat (instrumen) negara, aparatur pemerintah, atau institusi

politik (kenegaraan). Kedua, administrasi sebagai fungsi negara atau

8 SF.Marbun, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara(Yogyakarta: Liberty,

1987)hlm,7 9 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, ed. Revisi (Jakarta: Rajawali Pers,

2011), hlm 28 10 Titik Triwulan T, op.cit., hlm. 2

15

sebagai aktivitas melayani pemerintah yakni sebagai kegiatan

“pemerintah operasional”. Ketiga, administrasi sebagai proses teknis

penyelenggaraan undang-undang.11

Liang Gie dalam Titik Triwulan, menyebutkan bahwa

administrasi, adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh

sekelompok orang dalam bentuk kerja sama untuk mencapai tujuan

tertentu.”12

Kemudian administrasi negara menurut Ridwan HR

adalah keseluruhan aparatur pemerintah yang melakukan berbagai

aktivitas atau tugas-tugas negara selain tugas pembuatan undang-

undang dan pengadilan.”13

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo mengemukakan

administrasi negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia-

manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan

pemerintah.14

Sondang P. Sigian mengemukakan administrasi negara

sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur

11 ibid 12 ibid 13 Ridwan HR, op.cit., hlm 27 14Ibid,hlm 26

16

pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan

negara.15

Felix A. Negro mengatakan bahwa Administrasi Negara adalah :

1) Kerjasama dalam lingkungan pemerintahan;

2) Meliputi ketiga cabang pemerintahan, yaitu : legislative, eksekutif

dan yudisial; mempunyai peranan penting dalam perumusan

kebijaksanaan negara dan oleh karenanya merupakan sebagian

dari proses politik;

3) Dalam beberapa hal berbeda dengan administrasi privat;

4) Sangat erat berkaitan dengan berbagai kelompok swasta dan

perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.16

E Utrecht mengemukakan pengertian administrasi negara

dengan menyebutkan, bahwa administrasi negara adalah gabungan

jabatan-jabatan, aparat (alat) administrasi yang di bawah pimpinan

pemerintah melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah”.

Bahsan Mustafa mengartikan administrasi negara sebagai

gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara

bertingkat yang diserahi tugas melakukan sebagian dari pekerjaan

15 Ibid,hlm. 26-27 16 Philipus M. Hadjon. et. al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia

(Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 4-5

17

pemerintah dalam arti luas, yang tidak diserahkan kepada badan-

badan pembuat undang-undang dan badan-badan kehakiman.17

Dwight Waldo mengatakan bahwa Administrasi negara

adalah organisasi dan management dari manusia dan benda, guna

mencapai tujuan-tujuan pemerintahan.18

Istilah Administrasi Negara dan Tata Usaha Negara

mempunyai pengertian yang sama. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, berbunyi : “Tata

Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi

untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun

di daerah.” Pasal 144 dari Undang-Undang tersebut juga ditegaskan

bahwa “Undang-Undang ini dapat disebut Undang-Undang tentang

Peradilan Administrasi Negara.”

2. Kepegawaian

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah memiliki

wewenang dalam sistem pemerintahan. Pegawai Negeri mempunyai

otoritas dan wewenang secara hukum. Pihak pemerintah mempunyai

tugas-tugas tertentu terhadap masyarakat seperti melindungi

masyarakat terhadap ancaman luar negeri atau melaksanakan suatu

kebijakan lingkungan. Untuk dapat melaksanakan sepenuhnya tugas-

17 Ibid, 18 SF.Marbun., op,.cit hlm 7

18

tugas itu, pemerintah mempunyai wewenang, yaitukekuasaan yuridis

akan orang-orang pribadi, badan-badan hukum, dan memberikan

kepada pegawai negeri bawahan hak-hak atau kewajiban-kewajiban

yang dapat dan boleh mereka pegang sesuai dengan/menurut

hukum.19 Untuk mencapai tujuan tersebut, alat yang digunakan

negara adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai subjek dari hukum

kepegawaian.20

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun

2009 menyatakan bahwa termasuk dalam sengketa Tata Usaha

Negara adalah sengketa kepegawaian.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang

Kepegawaian adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Kepegawaian, dan peraturan-peraturan yang dituangkan dalam

bentuk Peraturan Pemerintah.

Sementara itu, ayat (2) dalam pasal ini membagi pegawai

negeri sipil menjadi dua jenis, yaitu;

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat; adalah Pegawai Negeri Sipil yang

gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah

Nondepartemen, Kesekretariatan Lembaga Negara, Instansi

Vertikal di Daerah Provinsi Kabupaten/Kota, Kepaniteraan

19 Philipus M. Hadjon, et., al., op. cit., hlm 39 20 Sri Hartini dkk, Hukum Kepegawaian Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

hlm.15

19

Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas

negara lainnya.21

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah, adalah Pegawai Negeri Sipil

daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada

Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.22

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa

apapun jenis kepegawaian dari seorang pegawai negeri sipil,

apakah itu PNS pusat, PNS daerah, Anggota Tentara Indonesia,

Anggota Kepolisian, atau sebagai pegawai tidak tetap (tenaga

honorer) sekalipun, kesemuanya itu, diadakan dengan tujuan dalam

rangka kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan

pembangunan nasional. 23

1. Larangan Pegawai Negeri

Adapun Larangan Pegawai Negeri diatur dalam pasal 4

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang menyatakan

bahwa : setiap pegawai negeri sipil dilarang:

a. Menyalahgunakan wewenang;

b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi/ dan

atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

c. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk

negara lain dan/ atau lembaga atau organisasi internasional;

21 Sri Hartini dkk, op. cit, hlm 36 22 Ibid, hlm. 37 23 Faisal Abdullah, op. cit hlm. 9

20

d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga

swadaya masyarakat asing;

e. Memiliki, menjual, membeli,menggadaikan, menyewakan, atau

meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak,

dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat,

bawahan, atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan

kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan,

atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung

merugikan negara;

g. Memberikan atau menyanggupi akan member sesuatu kepada

siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan

dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;

h. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun

juga yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaannya;

i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

j. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukansuatu tindakan

yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak

yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang

dilayani;

k. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

21

l. Memberikan dukungan kepada calon presiden/ wakil presiden,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

a) Ikut serta sebagai pelaksana kampanye

b) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut

partai atau atribut PNS

c) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS

lain;dan/ atau

d) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas

negara

m. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden

dengan cara:

a) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan

atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa

kampanye;dan/ atau

b) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan

terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu

sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi

pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian

barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota

keluarga, dan masyarakat

n. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan

Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala

22

Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto

kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda

Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan

o. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah, dengan cara:

a) Terlibat dalam kegiatan kampanyeuntuk mendukung calon

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

b) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam

kegiatan kampanye;

c) Membuat keputusan dan/ atau tindakan yang

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon

selama masa kampanye; dan/ atau

d) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan

terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu

sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi

pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian

barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota

keluarga, dan masyarakat.24

2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Pegadaan Pegawai Negeri Sipil adalah proses kegiatan

untuk mengisi formasi yang lowong. Lowongan formasi dalam

suatu satuan organisasi Negara pada umumnya disebabkan

24 Faisal Abdullah, op. cit hlm. 105-107

23

adanya Pegawai Negeri Sipil yang berhenti, meninggal dunia,

mutasi jabatan, dan adanya pengembangan organisasi. 25

Ada beberapa hal yang menjadi pokok bahasan dalam

proses pengadaan pegawai negeri sipil antara lain sebagai

berikut :

1) Perencanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil antara lain

meliputi:

a. Penjadwalan kegiatan yang meliputi invent tarisasi

lowongan jabatan, pengumuman, penyiapan materi ujian,

penyiapan penyaringan, dan proses pengangkatan

menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan

pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

b. Penghitungan biaya mulai dari memperhitungkan

penyediaan anggaran gajinya sampai memperhitungkan

biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan

pengadaan Pegawai Negeri Sipil.26

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil hanya diperkenankan

dalam batas formasi yang telah ditetapkan dengan

memprioritaskan :

a. Pegawai Pelimpahan/penarikan dari Departemen/

Lembaga Pemerintah Non departemen/ Pemerintah

Daerah yang kelebihan pegawai.

25 Faisal Abdullah, op. cit, hlm 46 26 Ibid, hlm 47

24

b. Siswa/ mahasiswa ikatan dinas, setelah lulus dari

pendidikannya.

c. Tenaga medis dan para medis yang telah selesai

melaksanakan masa bakti sebagai pegawai tidak tetap.27

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus diumumkan seluas-

luasnya melalui media massa yang tersedia dan/atau bentuk

lainnya yang mungkin digunakan, sehingga diketahui oleh

umum dan pengumumantersebut harus dilakukan paling

lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan

lamaran. Dalam pengumuman tersebut juga harus

dicantumkan antara lain:

a. Jumlah dan jenis jabatan yang lowong.

b. Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.

c. Syarat yang harus dipenuhi setiap pelamar.

d. Alamat dan lamaran yang ditujukan.

e. Batas waktu pengajuan lamaran.

f. Waktu dan tempat seleksi dan lain-lain yang dianggap

perlu.28

2) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar sesuai

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang

27 ibid 28 Ibid, hlm 47-48

25

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun

2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah:

a. Warga Negara Indonesia

b. Berusia serendah-rendahnya 18 ( delapan belas) tahun

dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun.

c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu

tindak pidan kejahatan (tidak termasuk bagi mereka yang

dijatuhi hukuman percobaan).

d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai

PNS/Anggota TNI/ Anggota Kepolisian Negara, atau

diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai

swasta.

e. Tidak berkedudukan sebagai Calon/ Pegawai Negeri.

f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan

keterampilan yang diperlukan,.

g. Berkelakuan baik.

h. Sehat jasmani rohani.

i. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh

Pemerintah .

26

j. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan,

termasuk syarat khusus yang ditentukan oleh instansi

yang bersangkutan.29

3) Prinsip pengadaan CPNS.

Selain prinsip pengadaan CPNS yang diatur dalam

Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri

Sipi yaitu prinsip netral, obyektif, akuntabel, bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme dan transparan sebagaimana

telah dipaparkan pada Bab I, juga akan disajikan prinsip

pengadaan CPNS yang telah diperbaharui oleh Peraturan

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012,

baik pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS maupun

pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari pelamar umum

diuraikan secara lengkap sebagai berikut :

(1) Prinsip Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS

a. Obyektif , dalam arti dalam proses pendataan , seleksi dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil ujian/tes sesuai keadaan yang sesungguhnya.

b. Transparan , dalam arti proses pendataan, pelamaran, pelaksanaan ujian, pengolahan hasil ujian serta

29 ibid

27

pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka.

c. Kompetitif, dalam arti semua tenaga honorer yang memenuhi syarat bersaing secara sehat dan penentuaqn hasil seleksi didasarkan pada nilai ambang batas tertentu ( passing grade ) dan atau nilai terbaik dari seluruh peserta.

d. Akuntabel , dalam arti seluruh proses pengadaan CPNS dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder maupun masyarakat.

e. Bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme ( KKN ) dalam arti seluruh proses pengadaan CPNS harus terhindar dari unsur KKN.

f. Tidak diskriminatif, dalam arti dalam proses pengadaan tidak boleh membedakan tenaga honorer berdasar suku, agama , ras, jenis kelamin, dan golongan.

g. Tidak dipungut biaya , dalam arti semua tenaga honorer tidak dibebankan biaya apapun dalam proses pengadaan CPNS .

h. Efektif, dalam arti pengadaan CPNS dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

b. Efesien, dalam arti penyelenggaraan pengadaan CPNS dilakukan dengan biaya seminimal mungkin.

(2) Prinsip Pengadaan CPNS dari Pelamar Umum:

a. Obyektif , dalam arti dalam proses pendaftaran , seleksi dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil ujian/tes sesuai keadaan yang sesungguhnya.

b. Transparan , dalam arti proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan ujian, pengolahan hasil ujian serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka.

c. Kompetitif, dalam arti semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada nilai ambang batas tertentu ( passing grade ) dan atau nilai terbaik dari seluruh peserta.

d. Akuntabel , dalam arti seluruh proses pengadaan CPNS dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder maupun masyarakat.

e. Bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme ( KKN ) dalam arti seluruh proses pengadaan CPNS harus terhindar dari unsur KKN.

28

f. Tidak diskriminatif, dalam arti dalam proses pengadaan tidak boleh membedakan pelamar berdasar suku, agama , ras, jenis kelamin, dan golongan.

g. Tidak dipungut biaya , dalam arti pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses pengadaan CPNS .

h. Efektif, dalam arti pengadaan CPNS dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

i. Efesien, dalam arti penyelenggaraan pengadaan CPNS dilakukan dengan biaya seminimal mungkin

B. Sengketa Tata Usaha Negara dan Sengketa Kepegawaian

1. Sengketa Tata Usaha Negara

Dalam sengketa Tata Usaha Negara, yang menjadi subjek

sengketa adalah orang atau badan hukum perdata dengan badan

atau pejabat tata usaha negara. Sebagaimana yang disebutkan

dalam pasal 1 ayat 4 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa Sengketa tata usaha

negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha

negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan

atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah,

sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara,

termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

29

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa tentang sah

tidaknya suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan

oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara. 30

Tolak ukur pangkal sengketa, yaitu sengketa administrasi

yang diakibatkan oleh ketetapan sebagai hasil perbuatan

penetapan administrasi negara.31

Sengketa Tata Usaha Negara bukan hanya karena

dikeluarkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara, tetapi

apabila seseorang terganggu kepentingannya akibat tidak

dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, maka dapat

mengajukan gugatan. Seperti yang disebutkan dalamPasal 3 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

bahwa : “Apabila Badan atau pejabat tata usaha negara tidak

mengeluarkan keputusan, sedang hal itu menjadi kewajibannya,

maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha

negara”.

Pada pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimohon”.

30 Rosali Abdullah , Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 1991) hlm.5 31 Martiman Prodjohamidjojo, op.cit . hlm 38

30

Karena dianggap menolak mengeluarkan keputusan seperti

yang dimohon, maka keputusan tersebut memang tidak ada dan

itu tidak dapat digugat.

Kemudian dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:

“Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan”.

Karena telah mengeluarkan keputusan penolakan, maka

berarti telah mengeluarkan keputusan yaitu penolakan. Sehingga

ini dapat memunculkan sengketa tata usaha negara.

2. Sengketa Kepegawaian.

Sengketa kepegawaian termasuk sengketa tata usaha

negara seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Maka sengketa

kepegawaian ini dapat diadili melalui PTUN.

Pengertian sengketa kepegawaian tidak jelas diatur dalam

Undang-Undang tersebut diatas. Tetapi kita dapat mengartikan

31

dari apa yang dimaksud kepegawaian pada Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999 bahwa sengketa kepegawaian adalah

sengketa yang timbul dari hal-hal mengenai kedudukan,

kewajiban, hak dan pembinaan PNS sebagai akibat

dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara di bidang

Kepegawaian oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara.

Pada pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Kepegawaian, menyebutkan bahwa: “sengketa kepegawaian

sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai

negeri Sipil diselesaikan melalui upaya administratif kepada

Badan Pertimbangan Kepegawaian”.

Dari rumusan diatas disebutkan bahwa sengketa

kepegawaian diselesaikan melalui upaya administratif kepada

Badan Pertimbangan Kepegawaian. Upaya administratif adalah

prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas

terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa

keberatan atau banding administratif.32 Keberatan adalah upaya

administratifyang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas

terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang

32 Faisal Abdullah, op. cit. hlm 204

32

berwenang menhukum.33 Banding administratif adalah upaya

administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas

terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan

hormattidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak

dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang

berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan

Kepegawaian.

Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Bapek mempunyai tugas:

a. Memberikan pertimbangan kepada Presiden atas usul

penjatuhan hukuman disiplin berupa pemindahan dalam

rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah,

pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat

tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian tidak

dengan hormat sebagai PNS, bagi PNS yang menduduki

jabatan structural eselon I dan pejabat lain yang

pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden.

b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas banding

administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

33 ibid

33

atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh

pejabat Pembina kepegawaian/Gubernur selaku wakil

Pemerintah.34

Apabila seluruh prosedur telah ditempuh serta pihak yang

bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka baru

persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan Tata

Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 Undang-

Undang No 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004,

yaitu35:

1. Orang atau badan hukum perdata yang merasa

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha

Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada

pengadilan berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan

tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal

atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi

dan/atau rehabilitasi.

2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

34 Ibid hlm. 34 35 Sri Hartini , dkk, Op. cit hlm. 153

34

b. Keputusan Tata usaha Negara yang digugat itu

bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang

baik.36

Penegasan terhadap pasal diatas bahwa setiap orang atau

Badan hukum perdata yang berhak mengajukan gugatan itu yang

kepentingannya terkena akibat hukum Keputusan Tata Usaha

Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan

dirugikan.37

C. Instrumen Yuridis Pemerintahan

1. Peraturan Perundang-undangan

Maria Farida mengemukakan secara teoretik, istilah

“perundang-undangan”(legislation, wetgeving, atau gesetzgebung)

mempunyai dua pengertian, yaitu; pertama, perundang-undangan

merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-

peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;

kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara,

yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di

tingkat pusat maupun di tingkat daerah.38

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan

perundang-undangan adalah :

36 Hlm. 153 37 Ibid. hlm. 154 38 Ridwan HR ,Ed. Revisi, op cit. hlm.129

35

“semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga mengikat umum”.39

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud

dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang

tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang

berwenang dan mengikat secara umum.40

Berdasarkan kualifikasi norma hukum di atas, peraturan

perundang-undangan itu bersifat mum-abstrak. Perkataan bersifat

umum-abstrak dicirikan oleh unsure-unsur sebagai berikut:41

1. Tijd (een regel geldt niet slechts op een moment); Waktu

(tidak hanya hanya berlaku pada saat tertentu);

2. Plaats (een regel geldt niet slechts op een plaats);

Tempat (tidak hanya berlaku pada tempat tertentu);

3. Person (een regel geldt niet slechts voor bepaalde

person); Orang (tidak hanya berlaku pada orang

tertentu); dan

39 Ibid. hlm 131 40 ibid 41 ibid

36

4. Rechtsfeit ( een regel geldt niet voor een enkel

rechtsfeit, maar voor rechtsfeiten die herhaalbaar zijn,

dat wil zeggen zich telkens voor kunnen doen). Fakta

hukum (tidak hanya ditujukan pada fakta hukum tertentu,

tetapi untuk bebagai fakta hukum yang dapat berulang-

ulang, dengan kata lain untuk perbuatan yang berulang-

ulang).

Hasil penelitian dari De Commissie

Wetgevingsvraagstukken menyebutkan bahwa:

“om algemeen verbindend voorschrift te zijn moet een regel een algemeen karakter hebben. Een voorschrift dat slecht voor eenof enkele concrete gevallen geldt of tot met naam en toenaam genoemde personen gericht is, voldoet aan die voorwaarde niet. Of een voorschrift algemeen is, laat zich aan de hand van een aantal gezichtspunten beoordelen (peraturan yang mengikat umum haruslah suatu peraturan yang memiliki sifat umum. Peraturan yang hanya berlaku untuk peristiwa konkret atau yang ditujukan pada orang-orang yang disebutkan satu per satu, tidak memenuhi syarat sebagai peraturan perundang-undangan, atau peraturan umum, yang lahir, atas dasar sudut pandang penilaian {peraturan kebijakan, pen.}).42

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan semua keputusan yang bersifat

mengatur diberi nama peraturan. Artinya setelah berlaku UU

No.10 Tahun 2004 semua instrumen hukum yang bersifat

mengatur itu dinamakan peraturan. Adapun keputusan-keputusan

yang bersifat mengatur yang masih ada dan berlaku harus dibaca

42 ibid

37

sebagai peraturan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 UU

No 10 Tahun 2004;43

“Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur , Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 yang sifatnya mengatur,yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku, harus dibaca peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”44

2. Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah

beschikking yang dikperkenalkan oleh van Vollenhoven dan C.W.

van der Pot. Sedangkan di Indonesia , istilah beschikking

diperkenalkan pertama kali oleh WF. Prins sebagai keputusan.

Menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, beschikking

merupakan keputusan pemerintahan untuk hal yang bersifat

konkret dan individual (tidak ditujukan untuk umum) dan sejak dulu

telah dijadikan instrumen yuridis pemerintahan yang utama.45

Sjahran Basah mengemukakan, beschikking adalah keputusan

tertulis dari administrasi negara yang mempunyai akibat hukum. 46

E. Utrecht menjelaskan bahwa beschikking adalah perbuatan

hukum public bersegi satu (yang dilakukan alat-alat pemerintahan

43 Ibid, hlm 139 44 ibid 45 Ridwan HR ,Ed. Revisi, op cit. hlm.141 46 Ibid, hlm. 143

38

berdasarkan suatu kekuatan istimewa). 47 Dan W.F Prins

mengemukakan beschikking adalah suatu tindakan hukum sepihak

dalam lapangan bestuur (pemerintah dalam arti sempit), dilakukan

oleh bidang pemerintahan yang dilakukan oleh overhead

(pemerintah dalam arti luas) berdasarkan wewenangnya yang

istimewa)48.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan tersebut, mengandung

beberapa unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara . yaitu:

a. Bentuk tertulis

Bentuk tertulis yang disyaratkan tertulis bukan menunjuk

kepada bentuk format (formaliteiten), seperti surat

pengangkatan atau pemberhentian pegawai negeri, akan

tetapi kepada isi (materi) yang menunjuk kepada hubungan

hukum.49

b. Materi berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara

c. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

e. Bersifat individual, konkret dan final

47 Ibid, 48 Titik Triwulan, op. cit hlm 317 49 Martiman Prodjohamidjojo, op. cit hlm. 39

39

Bersifat Individual artinya keputusan tata usaha negara itu

tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat

maupun hal yang dituju .50

Bersifat Konkret artinya objek yang diputuskan dalam

Keputusan tata Usaha Negara itu, tidak bersifat abstrak,

tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan .misalnya

keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B,

pemberhentian si C sebagai Pegawai Negeri.51

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat

menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih

memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain

belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan

suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Misalnya kepuusan pengangkatan pegawai negeri

memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi

Kepegawaian Negara.52

f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan

hukum perdata.

Keputusan Tata Usaha Negara yang tertuju kepada orang

atau badan hukum perdata tertentu, menimbulkan akibat hukum,

50 Ibid. hlm 41 51 Ibid, 52 Ibid,

40

artinya menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan

hukum yang telah ada.53

Badan Peradilan yang diberi wewenang oleh undang-

undang untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata

usaha negara adalah Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004.54

Bahwa secara umum syarat-syarat untuk sahnya suatu

keputusan tata usaha negara adalah sebagai berikut:

Syarat Materil:

a. Keputusan harus dibuat oleh alat negara (organ) yang

berwenang.

b. Karena keputusan itu suatu pernyataan kehendak

(wilsverklaring) maka pembentukan kehendak itu tidak boleh

memuat kekurangan yuridis.

c. Keputusan harus diberi bentuk (vorm) yang ditetapkan dalam

peraturan dasarnya dan pembuatnya harus memerhatikan cara

(prosedur) membuat keputusan itu, bilamana hal ini ditetapkan

dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut.

53 Ibid, hlm. 42 54Ibid, hlm 322

41

d. Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan

peraturan dasar.

Syarat Formil:

a. Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan

dibuatnya keputusan harus dipenuhi.

b. Keputusan harus diberi bentuk yang ditentukan.

c. Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan dilakukannya

keputusan harus dipenuhi.

d. Jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hal-hal yang

menyebabkan dibuatnya keputusan dan diumumkannya

keputusan itu tidak boleh dilewati.55

Keputusan yang tidak berdarkan syarat-syarat yang ada,

dinyatakan tidak sah, dan jika ada yang dirugikan atas keluarnya

keputusan tersebut maka dapat menjadi sengketa tata usaha

negara.

Pengembangan praktik peradilan mengenai keputusan tata

usaha negara (KTUN) sebagai objek gugatan di pengadilan tata

usaha negara (PTUN) yang beberapa tahun ini marak digugat, yaitu

berupa produk-produk hukum berupa surat keputusan, dimana

55 Ibid, hlm. 322-323

42

pejabat yang menerbitkannya secara formal berada diluar lingkup

TUN, tetapi substansinya merupakan unsur pemerintahan.56

3. Peraturan Kebijakan

A. Freies Ermessen

Secara bahasa freies Ermessen berasal dari kata frei

artinya bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka. Freies

artinya orang yang bebas, tidak terikat, dan merdeka.

Sedangkan Ermessen berarti mempertimbangkan, menilai,

menduga, dan memperkirakan. Freis Ermessen berarti orang

yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan

mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian secara

khas digunakan dalam bidang pemerintahan, sehingga freies

Ermessen (diskresionare power) diartikan sebagai salah satu

sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau

badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan

tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.57

Defenisi senada diberikan oleh Nata Saputra, yakni

“suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yaitu kebebasan yang pada asasnya memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan (=doelmatigheid) daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum.”58

56 Paulus Effendi Lotulung, Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan (Jakarta:

Salemba Humanika, 2013) hlm 27 57 Ridwan HR, ed.rev., op.cit., hlm. 169 58 Ibid , hlm 170

43

Bachsan Mustafa menyebutkan bahwa, freies Ermessen

diberikan kepada pemerintah mengingat fungsi pemerintah

atau administrasi negarayaitu menyelenggarakan

kesejahteraan umum yang berbeda dengan fungsi

kehakiman untuk menyelesaikan sengketa antarpenduduk.59

Menurut Laica Marzuki, freies Ermessen merupakan

kebebasan yang diberikan kepada tata usaha negara dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan, sejalan dengan

meningkatnya tuntutan pelayanan publikyang harus diberikan

tata usaha negara terhadap kehidupan social ekonomi para

warga yang kian kompleks. 60

Penggunaan freies Ermessen tidak boleh bertentangan

dengan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun

hukum tidak tertulis. Menurut Muchsan pembatasan

penggunaan freies Ermessen adalah sebagai berikut:

a. Penggunaan freies Ermessen tidak boleh bertentangan

dengan sistem hukum yang berlaku (kaidah hukum positif).

b. Penggunaan freies Ermessen hanya ditujukan demi

kepentingan umum.61

Dalam ilmu Hukum Administrasi Negara, freies Ermessen

ini diberikan hanya kepada pemerintah atau administrasi

negara baik untuk melakukan tindakan-tindakan biasa

59 ibid 60 ibid 61 Ibid., hlm. 173

44

maupun tindakan hukum, dan ketika freies Ermessen ini

diwujudkan dalam instrumen yuridis yang tertulis, jadilah ia

sebagai peraturan kebijakan.62

B. Pengertian, Ciri-ciri, Fungsi, dan Penormaan Peraturan

Kebijakan

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah

sangat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap suatu

badan pemerintahan. Di dalam penyelenggaraan tugas-tugas

administrasi negara, pemerintah banyak mengeluarkan

kebijakan yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti

beleidslijnen (garis-garis kebijakan), het beleid (kebijakan),

voorschriften (peraturan-peraturan), richtlijnen (pedoman-

pedoman), regelingen (petunjuk-petunjuk), circulaires (surat

edaran), resoluties (resolusi-resolusi), aanschrijvingen

(instruksi-instruksi), beleidsnota’s (nota kebijakan), reglemen

(ministriele) (peraturan-peraturan menteri), beschikkingen

(keputusan-keputusan), en bekenmakingen (pengumuman-

pengumuman)63

J.B.J.M ten Berge dalam tulisannya mengemukakan:

“peraturan kebijakan diartikan sebagai suatu keputusan, dengan isi aturan tertulis yang mengikat umum, yang memberikan aturan umum berkenaan dengan pertimbangan kepentingan, penetapan fakta-fakta atau penjelasan

62 Ibid., hlm. 174 63 ibid

45

peraturan tertulis dalam penggunaan suatu wewenang organ pemerintahan. Peraturan kebijakan juga mengenal ketentuan umum sebagai elemen penentuan konsep. Perbedaan utama peraturan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan adalah bahwa pembuat aturan umum-peraturan kebijakan-ini tanpa kewenangan pembuat peraturan perundang-undangan.”64

Ciri-ciri peraturan kebijakan menurut Bagir Manan sebagai

berikut:

a. Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan

perundang-undangan.

b. Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan

perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada

peraturan kebijakan.

c. Peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara wetmatigheid,

karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-

undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijakan

tersebut.

d. Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan freies Ermessen

dan ketiadaan wewengan administrasi bersangkutan

membuat peraturan perundang-undangan.

e. Pengujian terhadap peraturan kebijakan lebih diserahkan

pada doelmatigheid dan karena itu batu ujinya adalah

asas-asas umum pemerintahan yang baik.

64 Ibid., hlm. 176

46

f. Dalam praktik diberi format dalam berbagai bentuk dan

jenis aturan, yakni keputusan, instruksi, surat edaran,

pengumuman dan lain-lain, bahkan dapat dijumpai dalam

bentuk peraturan.65

Menurut Marcus Lukman, peraturan kebijakan dapat

difungsikan secara tepatguna dan berdayaguna sebagai

berikut:

a. Tepatguna dan berdayaguna sebagai sarana pengaturan

yang melengkapi, menyempurnakan dan mengisi

kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan

perundang-undangan;

b. Tepatguna dan berdayaguna sebagai sarana pengaturan

bagi vacuum peraturan perundang-undangan;

c. Tepatguna dan berdayaguna sebagai sarana pengaturan

bagi kepentingan-kepentingan yang belum terakomodasi

secara patut, layak, benar, dan adil dalam peraturan

perundang-undangan ;

d. Tepatguna dan berdayaguna sebagai sarana pengaturan

untuk mengatasi kondisi peraturan perundang-undangan

yang sudah ketinggalan zaman;

e. Tepatguna dan berdayaguna bagi kelancaran pelaksanaan

tugas dan fungsi administrasi di bidang pemerintahan dan

65 Ibid., hlm. 182

47

pembangunan yang bersifat cepat berubah atau

memerlukan pembaharuan sesuai dengan situasi dan

kondisi yang dihadapi.66

D. Putusan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan PTUN yang diambil setelah kedua belah pihak telah

mengemukakan kesimpulannya masing-masing. Majelis hakim memiliki

wewenang bermusyawarah untuk mempertimbangkan segala sesuatu

agar mendapatkan putusan untuk sengketa tersebut.

Menurut sifatnya, amar atau dictum putusan dapat dibedakan

atas 2 macam, yaitu:

1. Putusan condamnator, yaitu amarnya berbunyi sebagai

berikut: Menghukum dan seterusnya…..

2. Putusan yang konstitutif, yaitu yang amarnya menimbulkan

suatu keadaan hukum baru atau meniadakan keadaan

hukum.67

Isi putusan PTUN diatur dalam Pasal 97 ayat 7 UU No 5 Tahun

1986. Maka dapat diketahui bahwa isi putusan PTUN dapat berupa ;

gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, atau

gugatan gugur.68

a. Gugatan ditolak

66 Ibid., hlm. 183 67 A. Siti Soetamin, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Bandung: PT

Refika Aditama, 2009)hlm. 49 68 Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Ed.Rev. (Jakarta:

Rajawali Pers, 2014)hlm. 167

48

Apabila isi putusan pengadilan TUN adalah berupa

penolakan terhada[p gugatan penggugat berarti memperkuat

KTUN yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang

bersangkutan.69

b. Gugatan dikabulkan

Mengabulkan gugatan berarti tidak membenarkan Keputusan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik seluruhnya

maupun sebagian. Bilamana gugatan dikabulkan

(seluruhnya) dan dikaitkandengan isipetitum penggugat,

maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berkewajiban

melakukan :

1. Pencabutan keputusan itu, atau,

2. Pencabutan dan menerbitkan keputusan baru, atau

3. Penerbitan keputusan karena sebelumnya tidak ada.70

c. Gugatan tidak diterima

Tidak menerima gugatan berarti gugatan tidak memenuhi

syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam hal ini penggugat

dapat memasukkan gugatan baru.71

d. Gugatan gugur

Gugatan gugur apabila (para) pihak atau para kuasanya tidak

hadir pada persidangan yang telah ditentukan meskipun

telah dipanggil secara patut.72

69 ibid 70 A. Siti Soetamin, op. cit. hlm. 50 71 ibid

49

Untuk pelaksanaan putusan (eksekusi), diatur dalam Pasal

115 UU No 5 Tahun 1986. Dimana pada pasal ini disebutkan bahwa

hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap yang dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan yang belum

memperoleh kekuatan hukum tetap tidak memiliki kekuatan eksekusi

atau dengan kata lain putusan pengadilan yang masih mempunyai

upaya hukum tidak dapat dimintakan eksekusinya.

Dengan demikian, yang dapat dieksekusi hanya putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara yang memperoleh kekuatan hukum tetap saja, yaitu jika:

1. Penggugat dan Tergugat telah menyatakan menerima

terhadap putusan pengadilan, padahal Penggugat dan

Tergugat tidak mengajukan permohonan pemeriksaan di

tingkat banding;

2. sampai lewatnya tenggang waktu yang telah ditentukan,

Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan permohonan

pemeriksaan di tingkat banding atau kasasi.73

72 Ibid 73 R.Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Jakarta: Sinar Grafika,

2010) hlm.232

50

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Pelitian

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dan informasi

yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis akan melakukan

penelitian di Kota Makassar pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan

di Kabupaten Tana Toraja . Adapun alasan memilih lokasi tersebut

karena yang menjadi objek sengketa berasal dari putusan Tata Usaha

Negara, dan di Kabupaten Tana Toraja mempunyai data yang relevan

dengan subjek permasalahan yang hendak diteliti.

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua (2) jenis dan sumber data,

yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang

diperoleh secara langsung di lapangan dengan menggunakan teknik

wawancara terhadap responden yang dipilih, sedangkan data

sekunder adalah data yang diperoleh melalui hasil penelaan, study

kepustakaan, dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan

yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan untuk memperoleh

data dan informasi adalah sebagai berikut:

51

1. Penelitian lapangan (Field Research) yakni penelitian yang dilakukan

dengan menggunakan teknik pengumpulan data yakni melalui

wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan

penelitian yang dilakukan.

2. Penelitian kepustakaan (Library Research) yakni penelitian yang

dilakukan dengan menelaah buku-buku, peraturan Perundang-

undangan, karya tulis, serta data yang didapatkan dari penulisan

melalui media internet atau media lain yang ada hubungannya

dengan penelitian yang dilakukan.

D. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh akan diolah dan dianalisis

untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif,

guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil

penelitian nantinya.

52

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Tana Toraja

Pembentukan Kabupaten Tana Toraja melalui proses sejarah

yang cukup panjang. Pada awalnya daerah ini dikenal dengan

sebutan “Tondok Lepongan Bulan Tana Matarik Allo” yang dalam

arti harafiahnya digambarkan sebagai suatu negeri yang bentuknya

bulat bagaikan matahari dan bulan. Secara filosofis diartikan

sebagai sebuah negeri yang bentuk pemerintahan dan

masyarakatnya merupakan satu kesatuan yang bulat, utuh dan tak

dapat dipisahkan sepanjang masa bagaikan matahari di siang hari

dan bulan di malam hari.

Pada jaman penjajahan Belanda sekitar tahun 1926, Tana

Toraja dijadikan Onder Afdeeling Makale-Rantepao di bawah

Selfbestuur Luwu, yang terdiri dari 32 Lanschap dan 410 Kampung.

Setahun setelah Indonesia merdeka, Onder Afdeeling Makale-

Rantepao dipisahkan dari daerah Swapraja Luwu berdasarkan

Besluit Lanschap Nomor 105 tanggal 8 Oktober 1946 menjadi

swapraja yang berdiri sendiri dan di bawah pemerintahan yang

disebut “Tongkonan Ada” . Pada tanggal 31 Agustus tahun 1957

status swapraja berubah menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II

Tana Toraja dengan ibu kotanya Makale sesuai Undang-Undang

53

Darurat Nomor 3 tahun 1957. Setelah diberlakukannya Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Daerah Tingkat II

Tana Toraja berubah menjadi Kabupaten Tana Toraja.

Dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 28 tahun 2008

kabupaten tana Toraja dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu

Kabupaten Tana Toraja sebagai Kabupaten Induk dan Kabupaten

Toraja Utara sebagai Daerah Otonomi Baru.

B. Kondisi Geografis

Letak geografis Kabupaten Tana Toraja diantara 119°, dan

120° Bujur Timur, 2° dan 3° Lintang Selatan dengan batas-batas

wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan Kabupaten Toraja Utara dan provinsi

Sulawesi Barat

Sebelah Timur dengan Kota Palopo

Sebelah Selatan dengan Kabupaten Enrekang dan Pinrang

Sebelah Barat dengan Provinsi Sulawesai Barat

Luas wilayah Kabupaten Tana Toraja adalah 2.054,30

kilometer persegi, berada di atas ketinggian antara 300 m – 1889 m

di atas permukaan laut dengan rupa bumi bergelombang dan

bergunung-gunung.

Iklim Tana Toraja termasuk iklim tropis dengan suhu berkisar

antara 14° - 26° celcius dengan kelembaban udara antara 82 % - 86

54

%. Curah hujan tahunan berkisar antara 1.500-3.500mm, bulan

basah umumnya terjadi pada bulan Maret, April, dan Mei serta

terendah pada bulan Agustus, September dan Oktober setiap

tahun.

C. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tana Toraja berdasarkan hasil

regitrasi penduduk akhir tahun 2012 tercatat sebanyak 224.852 jiwa

yang terdiri dari laki-laki 114.256 dan perempuan 110.596 jiwa.

Jumlah penduduk tersebut tersebar di 19 Kecamatan di Kabupaten

Tana Toraja, Kecamatan Makale adalah Kecamatan yang terbesar

jumlah penduduknya yaitu 34.070 jiwa dan jumlah penduduk terkecil

adalah Kecamatan Bonggakaradeng yaitu 7.001 jiwa.

Kepadatan penduduk Kabupaten Tana Toraja pada tahun

2012 telah mencapai angka 109 jiwa per kilometer persegi,

Kecamatan Makale adalah kecamatan terpadat dengan tingkat

kepadatannya mencapai angka 857 jiwa per kilometer persegi.

Sedangkan Kecamatan Bonggakaradeng adalah kecamatan paling

rendah tingkat kepadatan penduduknya yaitu hanya mencapai

angka 34 jiwa per kilometer persegi.74

D. Keadaan Wilayah Administrasi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten

tahun 2012, Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja terdiri dari

74 Data Statistik, Toraja dalam angka 2013

55

19 Kecamatan, 47 Kelurahan dan 112 Lembang ( Desa).

Kecamatan Malimbong Balepe merupakan Kecamatan terluas di

Kabupaten Tana Toraja yaitu 211,47 kilometer persegi dan yang

paling kecil wilayahnya adalah Kecamatan Makale Utara yaitu

hanya 26,80 kilo meter persegi.75

75 ibid

56

BAB V

KASUS POSISI DAN INTISARI DALAM PUTUSAN

A. Kasus Posisi Perkara Nomor : 810-2109/BKPPD/XII/2009 dalam

Putusan PTUN Nomor: 19/G.TUN/2010/PTUN.Mks

1. Pihak-pihak yang berperkara dalam PTUN

a. Identitas Penggugat

1) ELVIANTI SA’BULOMPO,Warga Negara Indonesi,

pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Tandung,

Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana

Toraja

2) NANI SIMA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Tidak Ada,

bertempat tinggal di Salubarani, Kecamatan Gandang Batu

Sillanan, Kabupaten Tana Toraja.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama

AHMAD BAIKONI, S.H . Warga Negara Indonesia,

pekerjaan Advokat pada Kantor “Advokat dan Konsultan

Hukum AHMAD BAIKONI, S.H & ASSOCIATES”, beralamat

di Jalan Banda No.99, Kota Makassar, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2010. Selanjutnya disebut

Penggugat

57

b. Identitas Tergugat

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH TANA TORAJA, berkedudukan di jalan

Pongtiku No. 120 Pantan-Makale kabupaten tana Toraja

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

1) MARTHEN BAWAN SIRENDEN, S.H, Kepala Bagian

Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Tana

Toraja;

2) JIMIN ANDANG, S.H, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum

dan HAM pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan

Setda Kabupaten Tana Toraja;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor; 800-

477/BKPPD/IV/2010, tanggal 19 April 2010. Selanjutnya

disebut sebagai Tergugat.

2. Objek Sengketa

Objek sengketa dalam Perkara ini adalah Pengumman yang

dikeluarkan oleh BKPPD Tana Toraja Nomor : 810-

2109/BKPPD/XII/2009, tanggal 30 Desember 2009 tentang

klarifikasi dari pengumuman yang dikeluarkan oleh Bupati Tana

Toraja Nomor: 810-1202/BKPPD/XII/2009 tentang Pelamar

Umum yang dinyatakan lulus dan diterima untuk diangkat

menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi tahun 2009.

58

3. Posisi Kasus

Berawal dari terbitnya pengumuman yang dikeluarkan oleh

Bupati Tana Toraja Nomor: 810-1202/BKPPD/XII/2009 tentang

Pelamar Umum yang dinyatakan lulus dan diterima untuk

diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi tahun

2009. Dari pengumuman bupati tersebut Nama-nama Penggugat

tercantum didalam pengumuman tersebut akan tetapi nomor test

Para Penggugat dalam Pengumuman tersebut berbeda dengan

nomor test yang mereka miliki. Dari pengumuman tersebut Para

Penggugat melapor ke BKPPD Kabupaten Tana Toraja dan

Panitia menyampaikan untuk melengkapi berkas lamaran.

Kemudian para Penggugat kembali ke BKPPD untuk menyetor

kelengkapan tersebut tetapi oleh panitia Penerimaan menolak

berkas Para Penggugat atas dasar Para penggugat tidak lulus.

Kemudian Para Penggugat menolak dikatakan tidak lulus oleh

karena nama-nama Penggugat tercantum di dalam pengumuman

yang dikeluarkan oleh Bupati Tana Toraja, tetapi panitia tetap

menolak berkas Para Penggugat. Berdasarkan silang pendapat

antara Para Penggugat dengan Panitian penerimaan CPNS,

Bupati Tana Toraja menyurati Ketua Tim Pemeriksa LJK CPNS

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 untuk segera

mengklarifikasi kekeliruan nama dan nomor peserta yang

dinyatakan lulus khususnya dari jabatan Perawat Ahli kualifikasi

59

pendidikan S1 Keperawatan. Kemudian Panitia Pemeriksa LJK

CPNS membalas surat tersebut yang menyatakan bahwa yang

dijadikan patokan adalah nomor test peserta.

Bertolak dari surat tersebut, maka pada tanggal 30

Desember 2009, BKPPD kemudian menerbitkan Pengumuman

Nomor: 810-2109/BKPPD/XII/2009. Pengumuman ini berisi

klarifikasi jabatan Perawat Ahli Pendidikan Keperawatan yang

dinyatakan lulus dan diterima untuk diangkat menjadi Calon

Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2009, dimana dicantumkan

nomor dan nama peserta yang lulus.

Para Penggugat tidak menerima terbitnya pengumuman

tersebut dengan alasan BKPPD tidak berwenang mengeluarkan

pengumuman tersebut. Oleh karenanya itu, Parab Penggugat

mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata usaha Negara di

Makassar.

B. Intisari Putusan

Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Maret

2010 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar dengan registrasi Nomor : 19/G.TUN/2010/P.TUN.Mks.

dengan objek sengketa Pengumuman Nomor: 810-

2019/BKPPD/XII/2009 mengajukan gugatannya dengan dalil-dalil

bahwa :

60

1. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan pengumuman

terdapat cacad-cacad materil dengan penggantian nama-

nama para penggugat pada pengumuman yang dikeluarkan

oleh Bupati tana Toraja Nomor: 810-1202/BKPPD/XII/2009

2. Bahwa Tergugat tidak mempunyai hak dan wewenang untuk

mengeluarkan/menerbitkan objek perkara,yang berhak

adalah Bupati Tana Toraja oleh karena lamaran penerimaan

CPNS dan pengumuman kelulusan juga diterbitkan oleh

Bupati Tana Toraja.

3. Bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas umum

pemerintahan yang baik, khususnya asas ketelitian

Dari dalil-dalil tersebut, Para Penggugat memohon ke hadapan

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar memutus

sengketa ini dengan amar putusan:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ,

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha

Negara dari Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

pelatihan Daerah tana Toraja berupa Pengumuman Nomor:

810-2019/BKPPD/XII/2009, tanggal 30 Desember 2009,

3. Mewajibkan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Tana Toraja untuk mencabut

Pengumuman Nomor: 810-2019/BKPPD/XII/2009, tanggal 30

Desember 2009,

61

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Atas gugatan Para penggugat tersebut, Tergugat mengajukan

jawabannya tertanggal 26 Mei 2010 yang isinya:

Mengenai Eksepsi:

1. Bahwa Objek sengketa dalam perkara ini tidak memenuhi

criteria sebagai suatu keputusan Tata Usaha negara karena

belum bersifat final , dimana nama-nama dalam

Pengumuman (objek sengketa) masih memerlukan

persetujuan dari instansi lain yaitu Kepala Badan

Kepegawaian Negara,

2. Bahwa apa yang disebut oleh Penggugat dengan asas

ketelitian dalam gugatan sama sekali tidak dikenal sebagai

salah satu asas dari 6(enam) asas-asas umum pemerintahan

yang baik,

3. Bahwa syarat untuk pengajuan suatu gugatan Tata usaha

Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi

dalam gugatan Penggugat yaitu adanya kepentingan

Penggugat yang terganggu. Dan jika Pengumuman Nomor

810-2019/BKPPD/XII/2009 yang dikeluarkan Tergugat

dijadikan alasan adanya kepentingan Para Penggugat yang

dirugikan adalah alasan yang tidak beralasan hukum karena

pengumuman tersebut masih memerlukan tindak lanjut yaitu

persetujuan dari Kepala Kepegawaian Negara.

62

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang dikemukakan pada bagian eksepsi tersebut

dianggap termuat pula dan merupakan yang tidak

terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini,

2. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dan membantah

dengan keras seluruh dalil-dalil Para Penggugat.

3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Para Penggugat

lulus dalam pengumuman yang dikeluarkan oleh Bupati Tana

Toraja Nomor: 810-1202/BKPPD/XII/2009 tanggal 23

Desember 2014 adalah dalil yang tidak benar karena dalam

pengumuman tersebut menyebutkan nama dan nomor

peserta. Di dalam pengumuman Bupati Tana Toraja

mencantumkan nama dan nomor peserta yang dinyatakan

lulus adalah:

a. Nomor :06100484 atas nama Elviyanti Sa’bulompo,

S.Kep,

b. Nomor: 06100487 atas nama Nani Sima, S.Kep,

c. Nomor :06100489 atas nama Yuliana Mita Illa, S.Kep

Dari nama dan nomor peserta diatas terdapat

ketidaksesuaian nama dan nomor . Dimana nomor tersebut

diatas adalah nomor tes peserta lain, yaitu:

a. Nomor :06100484 atas nama Brendina Kasmar,

63

b. Nomor: 06100487 atas nama Verawati

c. Nomor :06100489 atas nama Lenny Sulastri.

Dari Panitia pembuat soal menjelaskan bahwa “Jika terjadi

ketidaksesuaian antara nomor tes dengan nama peserta,

maka yang dijadikan patokan adalah nomor tes peserta”.

Oleh karenanya itu Para Penggugat tidak lulus dan tidak

dapat diterima untuk diangkat menjadi CPNS.

4. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan pengumuman

(objek sengketa) yang dikeluarkan oleh tergugat terdapat

cacad material dengan penggantian nama-nama Penggugat

yang dinyatakan lulus pada pengumuman Bupati Tana

Toraja, adalah dalil yang tidak cukup beralasan hukum ,

karena penggantian nama tersebut dikarenakan nomor tes

yang tercantum di pengumuman Bupati Tana Toraja bukan

nomor test Penggugat.

5. Dalil Penggugat yang menyatakan tergugat tidak mempunyai

wewenang mengeluarkan objek perkara adalah dalil yang

tidak benar karena tindakan tergugat yang mengeluarkan

pengumuman(objek perkara) adalah sesuai wewenang

dimana membantu Bupati Tana Toraja dalam

penyelenggaraan urusan pemerint6ahan di bidang

manajemen Pegawai Negeri Sipil.

64

6. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dan membantah dalil

gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dari gugatan penggugat dan jawaban tergugat, Majelis Hakim

mempunyai pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa BKPPD dalam melakukakan pendataan yang

terdapat dalam softcopy database (bukti Ad-informandum-3)

peserta ujian (khususnya Para Penggugat) terdapat

kesalahan sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian

hukum terhadap kelulusan para peserta ujian, maka dari itu

tindakan Tergugat dalam mempersiapkan dan perencanaan

terhadap proses terbitnya objek perkara bertentangan

dengan Asas Kecermatan. Dimana Tergugat tidak meneliti

semua fakta yang relevan dan memasukkan kepentingan

relevan yang dalam pertimbangannya.

2. Bahwa Tergugat telah memberikan suatu harapan-harapan

kepada Para Penggugat sebagai warga negara,

sebagaimana dimaksud Asas kepercayaan dan

Pengharapan yang layak, karena Para Penggugat dalam

Pengumuman Nomor: 810-1202/BKPPD/XII/2009 telah

dinyatakan lulus dan diterima untuk diangkat menjadi CPNS

formasi tahun 2009 (Bukti T-2).

Dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut, disimpulkan bahwa

Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

65

(AAUPB) yaitu Asas Kecermatan dan Asas Kepercayaan yang Layak,

sehingga Gugatan Para Penggugat beralasan hukum dan harus

dikabulkan.

66

BAB VI

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hakim terhadap pengumuman nomor: 810-

2109/BKPPD/XII/2009 yang dikeluarkan oleh BKPPD kabupaten

Tana Toraja

Sebelum hakim memutuskan Putusan terhadap Pengumuman

Nomor: 810-2109/BKPPD/XII/2009 (objek sengketa), terlebih dulu

hakim menimbang mengenai pengumuman yang dikeluarkan oleh

Tergugat tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dari eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa Surat Keputusan

objek sengketa belum bersifat final karena masih memerlukan

persetujuan dari instansi lain yaitu kepala Badan Kepegawaian Negara,

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

menerangkan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat

Tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara

yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

bersifat konkret, indifidual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum

bagi seseorang atau badan hukum perdata.

67

Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan tata Usaha Negara

adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau

pejabat tata usaha negara yang berdasrkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, indifidual dan final;

diamana dikatakan Konkret karena objek sengketa diputuskan dalam

KTUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan,

dan indifidual karena KTUN tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu

baik alamat maupun hal yang dituju adalah telah jelas sebagaimana

disebutkan dalam objek sengketa, dan serta dikatakan Final karena

dengan terbitnya objek sengketa adalah telah menimbulkan akibat

hukum yang difinitif.

Bahwa memperhatikan lebih lanjut penjelasan ketentuan Pasal1

angka 3 menjelaskan bahwa istilah penetapan tertulis terutama

menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang

dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata Usaha negara, keputusan itu

memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah

bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan

sebagainya, asalkan telah mengenai unsur:

1. Badan atau pejabat tata usaha mana yang

mengeluarkannya;

2. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;

3. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di

dalamnya;

68

4. Serta menimbulkan suatu akibat hukum bagi seseorang atau

suatu badan hukum perdata.

Bahwa menimbulkan akibat hukum dalam hal ini berarti

menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang

telah ada, karena penetapan tertulis itu merupakan suatu tindakan

hukum, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk

menimbulkan akibat hukum yang telah ada, menetapkan suatu status,

dan sebagainya.

Dari pertimbangan hukum oleh Majelis hakim tersebut, menurut

Penulis Hakim berpendapat bahwa bentuk dari Pengumuman yang

dikeluarkan oleh BKPPD tidak menjadi suatu persoalan bahwa bentuk

Pengumuman tersebut salah dan tidak termasuk dalam Keputusan

Tata usaha Negara demikian juga pengumuman yang telah dikeluarkan

oleh Bupati Tana Toraja karena menurut hakim seperti yang diuraikan

diatas bahwa penetapan tertulis menunjuk kepada isi dan bukan

kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat

tata usaha negara.

Rozalli Abdullah menyatakan bahwa pengertian tertulis bukanlah

dalam arti bentuk formalnya, melainkan cukup tertulis asal saja:

1. Jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

mengeluarkan ketetapan atau keputusan tersebut.

69

2. Jelas isi dan maksud tulisan tersebut yang menimbulkan hak

dan kewajiban.

3. Jelas kepada siapa tulisan itu ditujukan.

Kemudian dari Tergugat bahwa bentuk daripada kedua

pengumuman tersebut dibentuk berdasarkan prosedur yang

dicantumkan dalam prosedur pengadaan calon pegawai negeri sipil. 76

Masalah bentuk dari suatu pengumuman tidak menjadi

persoalan, yang terpenting dari pengumuman tersebut seperti yang

dijelaskan dari Hakim, Rozalli Abdullah dan Tergugat bahwa siapa

yang mengeluarkan, isi dan maksud, kepada siapa pengumuman itu,

pengumuman tersebut menimbulkan akibat hukum serta dikeluarkan

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa BKPPD telah

melanggar Asas Kecermatan dan Asas Kepercayaan dan Pengharapan

yang Layak dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

(AAUPB). Dimana dinyatakan melanggar Asas Kecermatan karena

BKPPD dalam mengeluarkan pengumuman (objek sengketa) tidak

mempertimbangkan terlebih dahulu secara cermat dan teliti semua

faktor dan kepentingan serta keadaan yang berkaitan dengan faktor

materiil keputusannya. Kemudian dinyatakan melanggar Asas

Kepercayaan dan Pengharapan yang Layak karena dalam

76 Wawancara dengan Bapak Pakiding Karaeng B, Kepala BKPPD Kabupaten Tana

Toraja, 13 November 2014

70

Pengumuman yang dikeluarkan BKPPD (objek sengketa) Para

Penggugat telah dinyatakan lulus dan diterima untuk diangkat menjadi

Calon Pegawai negeri Sipil. BKPPD telah memberikan suatu harapan-

harapan kepada Para penggugat sebagai warga negara, sebagaimana

dimaksud Asas Kepercayaan dan Pengharapan yang Layak, Asas ini

menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah

harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Oleh karena

itu aparat Pemerintah harus memperhatikan asas ini sehingga jika

suatu harapan sudah diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik

kembali meskipun tidak menguntungkan bagi Pemerintah.

BKPPD dalam mengeluarkan sebuah pengumuman sebaiknya

mencantumkan alamat serta tanggal lahir dari peserta yang lulus ,

sehingga jika terjadi kesalahan pada nomor atau nama peserta, alamat

dan tanggal lahir tersebut bisa menjadi patokan lain dari pengumuman

tersebut.

B. Implikasi yuridis terhadap Pengumuman Nomor: 810-

2109/BKPPD/XII/2009 setelah dibacakannya Putusan Nomor:

19/G.TUN/2010/PTUN.Mks

1. Amar Putusan

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah

dipertimbangkan oleh majelis Hakim dengan memperhatikan

ketentuan Undang-Undang Nomor Tahun 1986 Juncto Undang-

Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

71

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara

dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ini,

maka majelis hakim memutuskan :

1. Menolak Eksepsi tergugat Seluruhnya,

2. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya,

3. Menyatakan batal Keputusan tata usaha negara Kepala

Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan daerah

(BKPPD) Tana Toraja berupa Pengumuman Nomor: 810-

2109/BKPPD/XII/2009, tanggal 30 Desember 2009,

4. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Pengumuman Nomor:

810-2109/BKPPD/XII/2009, tanggal 30 Desember 2009,

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 58.500,- (Lima puluh delapan ribu lima ratus

rupiah).

2. Implikasi Yuridis terhadap Pengumuman Nomor: 810-

2109/BKPPD/XII/2009 dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah kabupaten Tana Toraja pasca putusan PTUN

Implikasi Yuridis terhadap Pengumuman yang dikeluarkan

oleh Tergugat yakni pengumuman Nomor: 810-

2109/BKPPD/XII/2009 tergantung pelaksanaan dari putusan Majelis

hakim PTUN Makassar. Dari Tergugat sendiri belum ada

pelaksanaan terhadap putusan tersebut dikarenakan keadaan yang

terjadi setelah pembacaan putusan tersebut telah berubah.

72

Keadaan yang dimaksudkan disini adalah Pelamar yang dinyatakan

lulus dalam Pengumuman (objek sengketa) telah diangkat menjadi

PNS dan keadaan yang lain dimana sengketa tersebut muncul pada

saat Bupati sebelumnya dan kepala BKPPD sebelumnya

menjabat.Tetapi, sengketa ini tetap menjadi tanggung jawab Bupati

dan Kepala BKPPD yang saat ini menjabat.77

Seperti yang kita ketahui bahwa sebelum ada putusan akhir

dari Majelis Hakim terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang

disengketakan, maka KTUN tersebut masih berjalan sesuai dengan

tujuannya. Oleh karena hal tersebut, sebelum majelis hakim

memutuskan pencabutan atau tidak sahnya KTUN tersebut,

pelamar yang dinyatakan lulus dalam pengumuman tersebut telah

diangkat menjadi PNS, bahkan setelah Putusan Kasasi telah naik

pangkat dari golongan III/a ke golongan III/b.

Kepala BKPPD sampai sekarang belum mencabut

pengumuman (objek sengketa) tersebut, sampai akhirnya PTUN

telah mengeluarkan Surat Penetapan tentang pencabutan KTUN

yang diterbitkan oleh BKPPD.78

Adapun surat dimaksud adalah Surat Penetapan Nomor :

19/PEN/G.TUN/2010/P.TUN.Mks. tentang pencabutan KTUN yang

diterbitkan oleh BKPPD (Tergugat) yakni Pengumuman Nomor


Toraja, 13 November 2014 78 Wawancara dengan Bapak Pakiding Karaeng B, Kepala BKPPD Kabupaten Tana

Toraja, 13 November 2014

73

810-2109/BKPPD/XII/2009 menjadi pernyataan dari Hakim dalam

pencabutan KTUN tersebut. Di dalam surat penetapan tersebut,

hakim menetapkan sebagai berikut :

1. Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang

diterbitkan oleh Tergugat berupa Pengumuman Nomor

:810-2109/BKPPD/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009

yang menjadi obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan

hukum lagi.

2. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Tata Usaha

Negara Makassar untuk menyampaikan salinan resmi

penetapan Nomor /PEN/G.TUN/2010/P.TUN.Mks. tanggal

28 Agustus 2014 kepada para pihak yang bersengketa.

3. Membebankan biaya pengiriman penetapan ini terhadap

biaya pelaksanaan eksekusi.

Hakim mengeluarkan surat penetapan tersebut oleh karena

Tergugat (Kepala BKPPD) tidak melaksanakan Putusan PTUN

Nomor : 19/G.TUN/2010/P.TUN.Mks , PTUN juga melakukan

pemanggilan untuk dimintai keterangan pelaksaan eksekusi , tetapi

Kepala BKPPD menyatakan bahwa sampai saat ini belum dilakukan

tindakan terhadap putusan pengadilan tersebut yang telah

berkekuatan hukum tetap, karena kepala BKPPD masih dalam

tahap konsultasi dengan pihak Kementerian PAN dan RB dan pihak

BKN di Jakarta. Setelah konsultasi tersebut lalu membuat telaahan

74

staf kepada Bupati untuk memohon pertimbangan, namun telaahan

itu belum turun, PTUN mengeluarkan Surat penetapan tentang

Pencabutan obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas.

Pada Putusan PTUN Nomor : 19/G.TUN/2010/P.TUN.Mks

mempunyai akibat hukum terhadap KTUN (objek sengketa) yaitu

tidak sahnya pengumuman tersebut menurut hukum dan

pencabutan pengumuman tersebut menandakan semua nama-

nama yang tercantum di dalam pengumuman tersebut yang telah

diangkat menjadi PNS tidak mempunyai dasar hukum lagi .Karena

mereka yang diangkat menjadi PNS berdasar pada pengumuman

yang dikeluarkan BKPPD. Dan juga tidak sahnya KTUN tersebut

memberikan peluang bagi Para Penggugat untuk menjadi PNS.

Bupati selaku Pembina kepegawaian daerah yang berwenang

mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS belum

mengeluarkan surat pemberhentian terhadap Para PNS yang telah

diangkat berdasarkan pengumuman yang diterbitkan BKPPD.

Kepala BKPPD berpendapat bahwa pemberhentian terhadap PNS

tersebut sama saja mencari sengketa baru, karena jika mereka

mengajukan gugatan lagi ke PTUN terkait dengan pemberhentian

mereka, sudah pasti gugatan mereka akan diterima/ dimenangkan

75

karena bukan kesalahan mereka dan mereka hanya mengikuti

pengumuman yang dikeluarkan oleh BKPPD.79

Ketiga PNS yang telah diangkat,pada saa dimintai

pendapatnya mengatakan bahwa mereka tidak salah karena hanya

mengikuti prosedur yang ada. Dimana mereka melapor ke BKPPD

selaku panitia pengadaan CPNS terkait dengan perbedaan nama

dan nomor test yang tercantum pada pengumuman yang

dikeluarkan oleh Bupati Tana Toraja, dan panitia menyuruh mereka

untuk menunggu hasil dari tim pembuat soal dan pemeriksa ujian.

Setelah mereka mendapat informasi bahwa klarifikasi dari

pengumuman Bupati telah keluar dan mereka dinyatakan lulus,

mereka langsung menyetor kelengkapan berkas mereka. 80

Bupati Tana Toraja juga belum merespon mengenai Putusan

PTUN dan Surat Penetapan dari PTUN . BKPPD berencana akan

melapor ke Pusat bahwa mereka tidak bisa melaksanakan Putusan

Pengadilan PTUN tersebut dikarenakan keadaannya telah berubah

sebagaimana telah diungkapkan dalam pembahasan sebelumnya.

Mengenai tuntutan ganti rugi yang diharapkan tetap mengacu pada

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti rugi,

besarnya ganti rugi adalah minimal sejumlah Rp. 250.000,- (dua

ratus lima puluh ribu rupiah) dan maksimal sejumlah Rp.


Toraja, 16 Oktober 2014 80Wawancara dengan Brendina Kasmar dan Lenny Sulastri, peserta test CPNS yang dinyatakan lulus dan diangkat menjadi CPNS, 18 Oktober 2014

76

5.000.000,- (lima juta rupiah). Khusus untuk kompensasi akibat

tidak dapat terlaksananya Putusan PTUN dibidang kepegawaian ,

nilainya ditentukan minimal jumlahnya Rp. 100.000,- (seratus ribu

rupiah) dan maksimal sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Dan di dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan

bahwa tidak ada bunga yang diberlakukan bila jumlah ini terlambat

dibayarkan.81

Apabila pembayaran ganti rugi tidak dapat

dilaksanakan oleh Badan Tata Usaha Negara dalam tahun

anggaran yang sedang berjalan, maka pembayaran ganti rugi

dimasukkan dan dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya.

Dampak hukum bagi Penggugat sendiri terhadap Putusan

PTUN tidak terjadi sampai sekarang. Selain karena pihak Tergugat

belum melaksanakan Putusan, dalam gugatan Penggugat juga tidak

memohon agar Tergugat menerbitkan KTUN baru yang isinya

mengangkat Penggugat menjadi PNS.Oleh karena itu dengan

adanya Putusan PTUN dan Surat Penetapan belum berdampak

kepada Penggugat saat dilakukan penelitian. Menurut informasi

lisan dari salah seorang keluarga Penggugat melalui Kepala Bidang

Mutasi Kepegawaian pada BKPPD Kabupaten Tana Toraja

menyatakan bahwa Para Penggugat sudah mendapat pekerjaan di

luar Kabupaten Tana Toraja.

81 Adrian W. Bedner, Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia (Jakarta:

Huma,2010)hlm, 173

77

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, maka

kedua permasalahan yang terdapat dalam penelitian , dapat

disimpilkan sebagai berikut:

1. Penilaian hakim terhadap pengumuman yang dikeluarkan oleh

Bupati Tana Toraja tentang Pelamar yang lulus dan diangkat

menjadi CPNS Formasi Tahun 2009 dan pengumuman yang

dikeluarkan oleh BKPPD tentang revisi dari pengumuman yang

dikeluarkan oleh Bupati Tana Toraja adalah bahwa BKPPD telah

melanggar Asas Kecermatan dan Asas Kepercayaan dan

Pengharapan yang Layak dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan

Yang Baik..

2. Implikasi Yuridis terhadap pengumuman (objek sengketa) dan

kepada BKPPD setelah dibacakannya Putusan PTUN Nomor:

19/G.TUN/2010/P.TUN.Mks adalah status pengumuman yang

dikeluarkan oleh BKPPD tersebut telah dinyatakan tidak sah,

sehingga nama-nama yang tercantum di dalam pengumuman

tersebut yang telah diangkat menjadi PNS tidak mempunyai dasar

hukum lagi setelah pencabutan Pengumuman tersebut, namun

karena BKPPD tidak dapat melaksanakan Putusan tersebut maka

BKPPD membuat laporan tertulis ke PTUN Makassar yang

78

menyatakan bahwa BKPPD tidak melaksanakan Putusan tersebut

dengan alasan keadaannya telah berubah.

B. Saran

Bedasarkan uraian kesimpulan tersebut, dapat dikemukakan

saran sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Daerah (BKPPD) Kabupaten Tana Toraja didalam mengeluarkan

suatu keputusan yang ditujukan langsung kepada masyarakat agar

dapat memperhatikan dengan cermat isi dari keputusan tersebut

sehingga tidak terdapat cacad-cacad material di dalamnya .

2. Kepada Bupati Tana Toraja untuk mengeluarkan pengumuman baru

mengganti pengumuman yang dikeluarkan oleh BKPPD..

3. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor :

19/G.TUN/2010/P.TUN.Mks yang menyatakan tidak sahnya

Pengumuman Nomor: 810-2109/BKPPD/XII/2009 tentang

Pengumuman revisi tentang Pelamar yang dinyatakan lulus dan

diangkat menjadi CPNS, hendaknya dihormati dan dijalankan oleh

pihak tergugat.

79

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Faisal. 2012. Hukum Kepegawaian Indonesia. Yogyakarta:

Rangkang Education.

Abdullah, Rozali. 1991. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Bedner, Adrian W. 2010. Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia.

Jakarta: HuMa; Van Vollenhoven Institute; KITLV-Jakarta

Hadjon, Philipus M, et. al. 1993. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.

Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers.

Hartini, Sri., dkk. 2010. Hukum Kepegawaian Indonesia. Jakarta: Sinar

Grafika.

HR, Ridwan. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada.

-------------- 2011. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta:

Rajawali Pers.

Lotulung, P.E. 2013. Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan. Jakarta:

Salemba Humanika.

Marbun, SF, Mahfud. 1987. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara.

Yogyakarta: Liberty

80

Prodjohamidjojo, Martiman. 1993. Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha

negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soetami, A. Siti. 2009. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

Bandung: PT Refika Aditama.

Triwulan T, Titik. 2011. Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara

Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. Jakarta: Kencana.

Voll, Willy D.S. 2013. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara.

Jakarta: Sinar Grafika.

Documents

SKRIPSI TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN · PDF fileBadan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana Toraja. ... dicantumkan asas-asas umum Penyelenggaraan Negara