BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap perusahaan/instansi dalam setiap kegiatannya selalu

menginginkan hasil kerja yang baik dan maksimal guna untuk mendapatkan

laba/penghargaan dari pihak lain, baik pemilik maupun pihak lain mempunyai

kepentingan.

Laporan keuangan sebagai alat ukur yang penting sebagai indikator utama

untuk menilai tingkat keberhasilan suatu perusahaan/instansi dalam melaksanakan

program kerja serta sasaran-sasaran yang disepakati bersama atau yang digariskan

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada Instansi Pemerintah, laporan keuangan sering digunakan untuk

mengukur tingkat transparansi dan akuntabilitas dari Instansi Pemerintah yang

bersangkutan. Laporan keuangan yang tidak akuntabel pada sebuah lembaga

pemerintah mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat dan lembaga penegak

hukum tidak lagi menaruh kepercayaan terhadap lembaga yang bersangkutan. Hal ini

akan mengurangi efektivitas kerja dan kegiatan lembaga pemerintah tersebut.

Setiap Instansi Pemerintah mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-

masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengukur

kinerja dan kegiatan yang dilakukan dengan mempergunakan aspek hukum dan

aturan yang ada.

1

Peraturan perundang-undangan telah mengatur bagaimana sebuah instansi,

baik di tingkat pusat maupun di daerah menjalankan tugas pokok dan fungsinya

masing-masing. Kegiatan yang dilakukan oleh setiap instansi tersebut tidak pernah

lepas dari sistem pengawasan dan pengendalian dari jajaran instansi di atasnya serta

lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan

dan pengendalian tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara

pasal 10 ayat 3 butir g yang menyebutkan bahwa kepala SKPD selaku pejabat

Pengguna Anggaran mempunyai tugas untuk menyusun dan menyampaikan laporan

keuangan SKPD yang dipimpinnya. Lebih lanjut lagi, Peraturan Menteri Dalam

Negeri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) sebagai suatu entitas akuntansi maka pada akhir tahun anggaran

wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan anggarannya berupa

Laporan Keuangan. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang

sebagai Instansi Pemerintah di Daerah tingkat Kabupaten, memiliki tugas pokok dan

fungsi sebagai pengelola keuangan di daerah. Dari tugas pokok dan fungsi tersebut,

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dinas Pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten Deli Serdang berfungsi sebagai juru bayar Pemerintah Kabupaten,

serta menjadi pusat penerimaan Pendapatan Daerah, baik pendapatan asli, maupun

pendapatan lain-lain yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Diantara tugas pokok

tersebut adalah menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang sah, yang

menunjang keberlangsungan jalannya roda pemerintahan dan juga pembangunan di

daerah, khususnya di Kabupaten Deli Serdang.

2

Sebagai pengelola keuangan daerah, sudah tentu dituntut untuk bekerja keras

menggali dan mendapatkan sumber-sumber keuangan bagi pembiayaan program-

program pemerintahan dan pembangunan yang ditujukan pada kesejahteraan

masyarakat dan daerah pada umumnya.

Seiring dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten Deli Serdang setelah melakukan tugas pokok sesuai peraturan

perundang-undangan yang ada, akan membuat dan menyajikan laporan keuangan

sebagai konsekuensi hukum dan administrasi Negara kepada lembaga-lembaga

pemeriksa dan hukum Negara yang ditunjuk juga berdasarkan undang-undang yang

berlaku. Laporan keuangan yang diberikan dan disajikan haruslah memenuhi unsur-

unsur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan

demikian akan dapat dicapai tujuan penyajian laporan keuangan yang diharapkan.

Dengan terpenuhinya aspek hukum dan administrasi Negara dari laporan keuangan

dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, amat diharapkan

akan terjaga akuntabilitas dan efektivitas dari laporan keuangan tersebut, yang pada

akhirnya akan memberikan efek pada pelaksanaan program pemerintahan dan

pembangunan di Daerah Kabupaten Deli Serdang, serta akan dapat mempercepat

tercapainya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, khususnya di

Kabupaten Deli Serdang. Hal ini akan juga akan berpengaruh pada tingkat

pertumbuhan ekonomi di tingkat regional, dan lebih luas lagi, akan mempengaruhi

tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.

3

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat pentingnya penyusunan laporan

keuangan di dalam suatu perusahaan/instansi pemerintah. Dengan demikian penulis

mengharapkan dapat mengetahui lebih lanjut mengenai hal yang berhubungan dengan

masalah penyusunan laporan keuangan, yaitu dengan cara membandingkan antara

teori dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Dengan latar belakang hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik

untuk menelitinya melalui suatu penulisan skripsi dengan judul: “Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Dinas

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang”

B. Identifikasi Masalah

Ada beberapa masalah yang sering dihadapi Dinas Pengelolaan Keuangan

Daerah dalam menyajikan laporan keuangannya. Adapun masalah-masalah yang

dapat diidentifikasi oleh penulis antara lain :

1. Apakah penyusunan laporan keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten Deli Serdang sudah sesuai dengan Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan yang berlaku?

2. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ada membantu

penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku?

3. Apakah laporan keuangan yang disajikan oleh Dinas pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten Deli Serdang berpengaruh terhadap pencapaian program

pembangunan di daerah ini?

4

C. Batasan Masalah

Dari masalah yang sudah diidentifikasi di atas dan untuk menghindari

penyimpangan pembahasan atau masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis

akan membatasi dan hanya akan mengkaji masalah penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan dalam penyajian Laporan Keuangan.

D. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari kegiatan penelitian ini adalah:

“Apakah Laporan Keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Deli Serdang sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan”

E. Tujuan Penelitian

Secara umum, maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana

pengaruh laporan keuangan berpengaruh pada peningkatan pendapatan daerah, serta

pencapaian sasaran pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah,

khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Dengan demikian dapat diperoleh tujuan

penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah penyusunan laporan keuangan pada Dinas

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang sudah sesuai dengan

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

2. Untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ada

membantu penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

5

3. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang disajikan oleh Dinas

pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang berpengaruh terhadap

pencapaian program pembangunan daerah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini penulis dapat memberikan :

1. Masukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang,

khususnya pimpinan.

2. Sebagai tambahan wawasan bagi penulis dalam bidang penyusunan laporan

keuangan instansi pemerintah.

3. Bahan peneilitian bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian

tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

G. Anggapan Dasar

Dari rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka ditetapkan anggapan

dasar sebagai berikut: “Dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan maka akan menghasilkan akuntabilitas

penyelenggaraan program pembangunan di Kabupaten Deli Serdang.”

H. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu proposisi, kondisi dan prinsip yang untuk

sementara waktu dianggap benar, agar supaya dapat ditarik suatu konsekuensi yang

logis dengan cara itu. Kemudian diadakan pengujian/testing tentang kebenarannya

6

dengan menggunakan data empiris (empirical date) melalui penelitian sesuai

permasalahan yang dirumuskan, maka dibuat hipotesa: “Laporan keuangan yang

disusun oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai dengan Standard

Akuntansi Pemerintahan”

7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Laporan Keuangan

Dalam setiap perusahaan atau instansi, baik yang bertujuan mencari

keuntungan maupun yang tidak untuk tujuan bisnis (non laba), penyusunan laporan

keuangan menjadi hal yang penting dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan

dari kegiatan operasional perusahaan/instansi yang bersangkutan.

Dalam perspertif teori, laporan keuangan adalah uraian segala kegiatan

keuangan sebuah perusahaan/instansi yang berisi hasil pendapatan dan belanja dalam

satu tahun periode akuntansi.

Didalam perkembangannya, laporan keuangan sekarang tidak saja

dipergunakan bagi kepentingan mengakhiri kegiatan operasional perusahaan/instansi

yang bersangkutan, tetapi sudah berkembang menjadi alat ukur tingkat keberhasilan

pengelola perusahaan/instansi melaksanakan kegiatan operasionalnya.

1. Ruang Lingkup Laporan Keuangan

Kegiatan laporan keuangan di dalam perusahaan/instansi dapat di

kelompokkan menjadi beberapa bagian, yang satu sama lainnya saling berhubungan.

Diantara bagian itu ada yang masuk kategori sektor publik, dan sebagian lainnya

masuk sektor swasta. Kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan oleh laporan keuangan

tersebut bertujuan akhir agar tercapainya tujuan dan sasaran yang telah disepakati

dan diprogramkan sebelumnya.

8

8

2. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada

suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja

perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur

mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas

pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai

posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas

pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi

keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara fisik, tujuan pelaporan keuangan

pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan

keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya

yang dipercayakan kepadanya, dengan:

a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan

ekuitas dana pemerintah

b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,

kewajiban, dan ekuitas dan pemerintah

c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya

ekonomi

d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya

e. Menyediakan informasi mengenaicara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya

dan memenuhi kebutuhan kasnya

f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai

penyelenggaraan kegiatan pemerintah

9

g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas

pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

Tujuan umum laporan keuangan juga mempunyai peranan prediktif dan

prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya

sumber daya yanng dibutuhkan untuk operasi yanng berkelanjutan, sumber daya yang

dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang

terkait.

Selain itu pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna

mengenai:

a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan

anggaran

b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan,

termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD

Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi

mengenai entitas pelaporan dalam hal:

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yanng dikuasai dan /atau dimiliki oleh

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi

dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah

maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya

nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan

sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

10

Aset dibedakan menjadi dua yaitu: aset tak berwujud dan aset tetap. Aset tak

berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai

wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa

digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tetap

adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk

digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

b. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

c. Ekuitas dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih

antara aset dan kewajiban pemerintah.

d. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah

yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh

pemerintah.

e. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah

yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

11

f. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelapor dari/

kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

g. Pembiayaan (financing)

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan

maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah

terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

h. Arus Kas

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada

Bendahara Umum Negara/Daerah.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan

laporan keuangan. Informasi tambahan, termasuk laporan keuangan, dapat dilaporkan

bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih

komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

3. Komponen-Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok

adalah:

a. Laporan Realisasi Anggaran

b. Neraca

c. Laporan Arus Kas

d. Catatan atas Laporan Keuangan

12

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas

pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang

mempunyai fungsi perbendaharaan. Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan

adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau

sebagai kuasa bendaharawan umum negara/daerah.

Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan

kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi

selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan

penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan

pemerintahan di masa mendatang.

Kegiatan keuangan pemerintah dibatasi dengan anggaran dalam bentuk

apropriasi atau otoritas anggaran. Laporan keuangan menyediakan informasi

mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan

anggaran yang telah ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran memuat anggaran dan

realisasi.

Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para

pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset,

seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber

daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan

outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan,

tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas

selama periode pelaporan.

13

Di samping menyajikan laporan keuangan pokok, suatu entitas pelaporan

diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan berbasis akrual dan Laporan

Perubahan Ekuitas. Ekuitas pelaporan mengungkapkan informasi tentang keuangan

terhadap anggaran.

B. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-

lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik. Sekarang

terdapat perhatian yang makin besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh

lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga

publik non pemerintah. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk

dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.

Organisasi sektor publik menghadapi tekanan untuk lebih efisien,

memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial dan manfaatnya bagi publik, serta

dampak negatif dari aktifitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut

menyebabkan akuntansi dapat diterima sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk

mengelola urusan-urusan publik. Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan

aktifitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Saat ini sektor publik

sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan.

1. Ruang Lingkup Akuntansi Publik

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan

perlakuan akuntansi pada wilayah publik. Wilayah publik sendiri memiliki wilayah

14

yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta/komersil. Secara

kelembagaan wilayah publik antara lain meliputi organisasi non laba pemerintahan

dan organisasi non laba non pemerintahan. Organisasi pemerintahan adalah badan-

badan pemerintahan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit-unit kerja

pemerintah), sedangkan organisasi nonlaba non pemerintahan meliputi organisasi

sukarelawan, rumah sakit, sekolah tinggi dan universitas, serta organisasi-organisasi

non pemerintahan lainnya (yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi

keagamaan, organisasi politik, dan lain sebagainya).

Sistem akuntansi untuk badan-badan pemerintahan (pemerintahan pusat,

kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah), harus mengikuti Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP) seperti dimaksud dalam Undang-Undang No. 17/2003

pasal 32, UU No. 1 tahun 2004 pasal 51 ayat (3), dan peraturan pemerintah no. 24

tahun 2005, sedangkan unit-unit pemrintahan yang bergerak di bidang bisnis

(BUMN/BUMD) harus Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan Ikatan

Akuntan Indonesia. Sementara organisasi publik non pemerintahan mengikuti Standar

Akuntansi Keuangan (SAK).

Untuk akuntansi pemerintahan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor

337/KMK.012/2003 tanggal 18 Juli 2003 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP).

15

2. Sifat dan Karakteristik Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, yang harus

memiliki manfaat bagi publik. Dalam beberapa hal akuntansi sektor publik berbeda

dengan sektor swasta/komersial, disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan

yang mempengaruhinya. Sifat dan karakteristik organisasi sektor publik terutama

adalah tujuan, sifat, dan sumber dananya. Sifat organisasi publik adalah organisasi

non laba, tidak mencari laba. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat, dan memberikan dan meningkatkan kesejahteraannya. Pemberi dana

tidak berkehendak untuk meminta pengembalian, bunga, ataupun memiliki

organisasi.

Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat komplek.

Komponen lingkungan yang mempengaruhi sektor publik meliputi faktor ekonomi,

politik, kultur, dan demografi, seperti :

a. Faktor ekonomi; - Pertumbuhan ekonomi

- Tingkat inflasi

- Pendapatan per kapita (GNP)

- Struktur ekonomi

- Tenaga kerja

- Arus modal

- Cadangan devisa

- Teknologi, dsb

b. Faktor politik; - Hubungan masyarakat-negara

16

- Legitimasi pemerintah

- Ideologi Negara

- Kelembagaan, dsb

c. Faktor kultural; - Agama, suku, ras, budaya, bahasa

- Historis

- Sosiologi masyarakat

- Pendidikan

d. Demografi; - Pertumbuhan penduduk

- Usia penduduk

- Migrasi

- Tingkat kesehatan

C. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (good governance),

pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Usaha reformasi keuangan negara

mencakup bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan, sistem, dan

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk dapat mencapai good governance

diharapkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan dapat berpedoman pada

sebuah standar akuntansi dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan.

17

Di bidang peraturan perundang-undangan, pemerintah dengan persetujuan

DPR-RI telah menetapkan suatu paket undang-undang di bidang keuangan negara,

yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara. Ketiga undang-undang tersebut menjadi dasar bagi institusi negara

mengubah pola administrasi keuangan (financial administration) menjadi

pengelolaan keuangan (financial management).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mewajibkan Presiden dan Gubernur,

Bupati, Walikota untuk menyajikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN

atau APBD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut setidak-tidaknya

meliputi Laporan Realisasi APBN atau APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan

Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan

negara atau daerah dan badan lainnya. Disebutkan pula bahwa bentuk dan isi laporan

keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan.

Untuk menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan diperlukan suatu komite

standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih

dahulu mendapat pertimbangan dari BPK. Untuk itu Presiden RI telah menetapkan

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi

Pemerintahan (KSAP), sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2

Tahun 2005. Walaupun penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan memerlukan

18

waktu yang lama namun KSAP telah berhasil menyusun suatu Standar Akuntansi

Pemerintahan yang ditetapkan Presiden sebagai Peraturan Pemerintah tentang Standar

Akuntansi Pemerintah (PP SAP) tertanggal 13 Juni 2005.

KSAP terdiri dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite

Konsultatif) dan Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Kerja).

Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi dan pendapat dalam rangka

perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan. Komite Kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun

konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

KSAP menyampaikan konsep Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan kepada Menteri Keuangan untuk proses penetapan menjadi Peraturan

Pemerintah.

Kedudukan KSAP adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara, SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Setiap

entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP.

Selain itu, diharapkan adanya upaya pengharmonisan berbagai peraturan baik di

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ruang lingkup SAP diterapkan di

lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan

organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah, jika menurut peraturan

perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan

keuangan.

19

Dengan ditetapkannya PP SAP maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah

telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan

sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Hal ini menandai

dimulainya suatu era baru dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau

APBD dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Diharapkan

seluruh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mengimplementasikan

SAP dengan baik sehingga laporan keuangan pemerintah dapat memberikan

informasi yang lengkap dan handal kepada berbagai pihak.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2005 terdiri dari:

1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan

2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas

4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan

5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan

6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi

7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aktiva Tetap

8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban

10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi,

dan Peristiwa Luar Biasa.

11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

20

D. Perbandingan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan

Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dan SAP memiliki pola perubahan yang

dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL I

PERBANDINGAN KEPMENDAGRI NO. 29 TAHUN 2002 DENGAN SAP

Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 SAPBasis Kas Modifikasian Basis kas untuk pengakuan pendapatan,

belanja dan pembiayaan (LRA)Aktiva tetap diakui pada akhir periode dengan menyesuaikan belanja modal yang terjadi

Aktiva/aset tetap diakui pada saat hak kepemilikannya berpindah dan atau saat diterima

Aktiva tetap selain tanah di depresiasi dengan metode garis lurus berdasarkan umur ekonomisnya

Aset tetap selain tanah dapat di depresiasi dengan metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi

Kewajiban diakui pada akhir periode akuntansi melalui penyesuaian

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau kewajiban timbul

Jenis Laporan Keuangan: Laporan Perhitungan APBD Neraca Laporan Aliran Kas Nota Perhitungan APBD

Jenis Laporan Keuangan: Laporan Realisasi Anggaran

(LRA) Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan

Belanja Dikategorikan: Belanja Administrasi Umum Belanja Operasi dan

Pemeliharaan Belanja Modal Belanja Tidak Tersangka

Masing-masing belanja dikelompokkan menjadi:

Belanja Pegawai dan Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan

Belanja dikelompokkan menurut klasifikasi yaitu:BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial

BELANJA MODALBELANJA TAK TERDUGA

Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 SAP

21

Laporan Aliran Kas Dikelompokkan dalam 3 Aktivitas yaitu:

Aktivitas Operasi Aktivitas Investasi Aktivitas Pembiayaan

Laporan Arus Kas dikelompokkan dalam 4 aktivitas yaitu:

Aktivitas Operasi Aktivitas Investasi Aktivitas Pembiayaan Aktivitas Non-Anggaran

Jadwal tahapan penyiapan dokumen APBD tidak diatur secara rinci

Jadwal tahapan penyiapan dokumen penyusunan APBD diatur secara rinci dan ketat untuk mencapai target persetujuan DPRD paling lambat 1 tahun sebelum Tahun Anggaran dilakukan

Sumber: Diolah dari Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik

Dengan terjadinya perubahan peraturan dari Kepmendagri No. 29 Tahun 2002

kepada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang SAP, terjadi perubahan

yang signifikan baik bersifat pragmatik maupun teknik operasionalnya terkait dengan

penatausahaan keuangan daerah sampai pada teknik atau sistem akuntansinya.

E. Faktor Pendukung dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah

1. Sumber Daya Manusia

Menurut Nawawi (2001: 37) “sumber daya manusia adalah orang yang

bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai,

pekerja, tenaga kerja, dan lain-lain”. Menurut Susilo (2002: 3) “sumber daya manusia

adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak organisasi dalam usaha

mewujudkan visi, misi dan tujuannya”.

Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dibutuhkan tenaga

sumber daya manusia atau pegawai untuk menjalankan perangkat pendukung yang

dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sehubungan

22

dengan aplikasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang merupakan program

tersendiri, sangat dibutuhkan pegawai yang mengerti dengan baik dan dapat

menjalankan secara benar program aplikasi tersebut.

Karena sistem aplikasi tersebut merupakan sistem yang baru, maka

pemerintah daerah mempersiapkan pegawai melalui program pelatihan. Modul

pelatihan disusun oleh Badan Akuntansi Keuangan Negara Departemen Keuangan RI

dan setiap provinsi telah ada aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah

Daerah. Pelatihan dilakukan kepada pegawai yang bekerja khusus dalam penyusunan

dan penyajian laporan keuangan tersebut.

Jumlah pegawai yang disyaratkan mengikuti pelatihan paling sedikit sesuai

dengan jumlah komputer dengan aplikasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah di

daerah yang bersangkutan. Kemampuan pegawai untuk dapat memahami program

aplikasi tersebut dan dapat menjalankannya dengan benar tergantung kepada kualitas

pegawai yang bersangkutan. Seorang pegawai akan lebih mudah dan cepat mengerti

program aplikasi tersebut jika telah mengerti dasar-dasar pengoperasian komputer

atau lebih mahir menggunakan aplikasi dalam komputer khususnya program Office.

2. Perangkat Pendukung

Perangkat pendukung utama yang dibutuhkan dalam penyusunan dan

penyajian laporan keuangan adalah perangkat pendukung teknis. Perangkat

pendukung teknis adalah perangkat keras (hardware) berupa unit komputer. Menurut

Kenneth dan Jane (2005: 18) “perangkat keras adalah perlengkapan fisik yang

digunakan untuk aktivitas input, pemrosesan, dan output dalam sebuah sistem

23

informasi”. Kenneth dan Jane (2005: 10) “perangkat lunak komputer merupakan

sekumpulan rincian instruksi program yang mengendalikan dan mengkoordinasi

perangkat keras komponen komputer di dalam sebuah sistem informasi”. Perangkat

lunak (software) yang digunakan adalah aplikasi khusus yang dinamakan program

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan selanjutnya secara otomatis

mempersiapkan Laporan Keuangan Daerah ketika laporan tersebut dibutuhkan.

Pemerintah Daerah akan menyusun Laporan Keuangan Daerah mengacu pada

Standar Akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan.

F. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Definisi dan Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005

tentang SAP adalah “merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan

dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Menurut Erlina

(2008: 18)

Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan Keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP No. 24 Tahun 2005. Laporan Keuangan Daerah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas Pemerintah Daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas Pemerintah Daerah yang memerlukannya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

24

Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah:

a. Masyarakat

b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa

c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman

d. Pemerintah

2. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Peranan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005: 7):

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Erlina (2008: 21)

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik

2) ManajemenMembantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian arus seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak

25

untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan antargenerasi (intergenerational equity)Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

b. Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Erlina (2008: 20)

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005: 7) menyatakan bahwa

pelaporan keuangan seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi

pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial,

maupun politik dengan:

1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah

2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah

3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi

4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

26

Erlina (2008: 20) menyatakan bahwa untuk memenuhi tujuan umum ini,

laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1) Aset2) Kewajiban3) Ekuitas Dana4) Pendapatan5) Belanja6) Transfer7) Pembiayaan8) Arus Kas

3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang

perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005: 10):

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:a) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi dapat dikatakan relevan jika memiliki kriteria:1) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value). Informasi

memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

2) Memiliki manfaat prediktif (predictive value). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3) Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan

4) Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam

27

laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b) Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:1) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi

serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2) Dapat diverifikasi (verifiability). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3) Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c) Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal yang dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d) Dapat dipahamiInformasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Menurut Erlina (2008: 35):

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu:

28

1) Materialitas. Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

2) Pertimbangan biaya dan manfaat. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak hanya harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

3) Keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Keseimbangan karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif merupakan masalah pertimbangan profesional.

4. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan

yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi,

oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan

kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan

keuangan yang disajikan.

Menurut Erlina (2008: 31):Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:a. Basis akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

29

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa lebih pembiayaan anggaran untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Prinsip nilai historisAset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Prinsip realisasiBagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu tahun fiscal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue principle) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

d. Prinsip substansi mengungguli bentukInformasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan

e. Prinsip periodesitasKegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menentukan Pemerintah Daerah dan SKPD diharapkan membuat laporan semester pertama dan laporan prognosis untuk satu semester ke depan.

30

f. Prinsip konsistensiPerlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan maupun entitas akuntansi (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari suatu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Prinsip pengungkapan lengkapLaporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Prinsip penyajian wajarLaporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakuidengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembungi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

5. Unsur-unsur dan Bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah

No. 24 Tahun 2005) tujuan dari Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas dua bagian,

yaitu:

31

1) Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar

penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi

tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2) Tujuan pelaporan Realisasi Anggaran adalah memberikan informasi tentang

realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding.

Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat

ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan

informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan,

yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaranya dalam satu periode (PP

No. 24 Tahun 2005).

Dalam menyusun Laporan Realisasi Anggaran minimal pos yang dilaporkan

adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan

b. Belanja

c. Transfer

d. Surplus/defisit

e. Penerimaan pembiayaan

f. Pengeluaran pembiayaan

g. Pembiayaan neto

h. Selisih lebih/kurang pembiayaan anggaaran (SILPA/ SIKPA)

32

Informasi-informasi yang disediakan oleh Laporan Realisasi Anggaran adalah

mengenai informasi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari suatu entitas

pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Laporan

Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan

tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan (PP No.

24 Tahun 2005) :

a. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat

b. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan

c. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bentuk format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten disajikan

pada tabel berikut:

TABEL II

PEMERINTAH KABUPATEN.........FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER...Dalam Rupiah

Kode UraianAnggaran

Setelah Perubahan

RealisasiLebih/

(Kurang)

1 2 3 4 51 PENDAPATAN

1.1 Pendapatan Asli Daerah1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.2 Pendapatan Transfer1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya

Alam)

33

Kode UraianAnggaran

Setelah Perubahan

RealisasiLebih/

(Kurang)

1.2.1.3 Dana Alokasi Umum1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus1.2.2.2 Dana Penyesuaian

1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah1.3.1 Pendapatan Hibah 1.3.2 Pendapatan Dana Darurat1.3.3 Pendapatan Lainnya

Jumlah

2 BELANJA2.1 Belanja Operasi

2.1.1 Belanja Pegawai2.1.2 Belanja Barang2.1.3 Belanja Bunga2.1.4 Belanja Subsidi2.1.5 Belanja Hibah2.1.6 Belanja Bantuan Sosial2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan

Jumlah

2.2 Belanja Modal2.2.1 Belanja Tanah2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya2.2.6 Belanja Aset Lainnya

2.3 Belanja Tidak Terduga 2.3.1 Belanja Tidak Terduga

Jumlah

2.4 Transfer2.4.1 Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa

2.4.1.1 Bagi Hasil Pajak2.4.1.2 Bagi Hasil Retribusi2.4.1.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Surplus/(Defisit)

34

Kode UraianAnggaran

Setelah Perubahan

RealisasiLebih/

(Kurang)

3 Pembiayaan3.1 Penerimaan Daerah

3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran3.1.2 Pencairan Dana Cadangan3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah3.1.5 Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah

Jumlah

3.2 Pengeluaran Daerah3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan3.2.2 Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah3.2.3 Pembayaran Pokok Utang3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah

JumlahPembiayaan Neto

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan AnggaranSumber: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 (SAP)

b. Neraca Daerah

Penyajian laporan keuangan berupa neraca adalah penting, sebab pemerintah

umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas

informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas

(Diamond, 2002 dalam Mulyana, 2006). Di samping itu, seiring dengan tuntutan yang

dikehendaki dalam PP No. 11 tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah, neraca pembukaan (neraca yang pertama kali dibuat) menjadi sesuatu yang

harus dimiliki oleh setiap pemerintah daerah. Sebab, bila sistem informasi keuangan

daerah (SIKD) ingin menghasilkan laporan keuangan secara lengkap pada akhir

tahun, maka perlu terlebih dahulu disusun neraca pembukaan (opening balance).

35

Apabila hal ini tidak segera diantisipasi oleh pemerintah daerah, maka bukan tidak

mungkin reformasi dalam keuangan daerah menjadi terkesan lamban dan mandul

(Halim, 2002).

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, alinea 43,

(PP No. 24 tahun 2005) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-

kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang pajak

dan bukan pajak; persediaan; investasi jangka panjang; aset tetap; kewajiban jangka

pendek; kewajiban jangka panjang; dan ekuitas dana.

Manfaat informasi keuangan yang terkandung di dalam neraca adalah:

1) Meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (kepala daerah dan para pejabat

pemda) ketika mereka menjadi bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk

dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola;

2) Meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya

mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi

ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.

3) Memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber

daya dan kewajiban.

4) Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan

keputusan. (Diamond, 2002 dalam Mulyana, 2006)

Sebaliknya, dengan tidak adanya informasi seperti yang dilaporkan dalam

neraca akan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

36

1) Pengaruh dari transaksi keuangan pada pemerintah daerah dalam suatu periode

tidak tercermin secara penuh, misalnya tidak ada pelaporan mengenai piutang

pajak, saldo aktiva persediaan, aktiva dalam konstruksi, kewajiban saat ini untuk

menyerahkan (membayar) sejumlah uang atau barang di masa yang akan datang,

dsb.

2) Akuntabilitas terbatas pada penerimaan dan penggunaan kas dan mengabaikan

transparansi dan akuntabilitas untuk pengelolaan aset dan utang;

3) Tidak memfasilitasi penilaian posisi keuangan karena tidak menunjukkan semua

sumber daya dan kewajiban.

4) Informasi yang dibutuhkan tidak memadai untuk pengambilan keputusan yang

lebih baik.

Bentuk Neraca Pemerintahan Kabupaten disajikan pada tabel dibawah ini:

TABEL III

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......NERACA

PER 31 DESEMBER 20..... DAN 20......Dalam Rupiah

No Uraian 20..... 20....1 ASET2 ASET LANCAR3 Kas di Kas Daerah4 Kas di Bendahara Pengeluaran5 Kas di Bendahara Penerimaan6 Investasi Jangka Pendek 7 Piutang Pajak8 Piutang Retribusi9 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara10 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah11 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat12 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 13 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran14 Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan

37

No Uraian 20..... 20....15 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi16 Piutang Lainnya17 Persediaan

Jumlah18 INVESTASI JANGKA PANJANG19 Investasi Nonpermanen20 Pinjaman Kepada Perusahaan Negara21 Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah22 Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya23 Investasi dalam Surat Utang Negara24 Investasi dalam Proyem Pembangunan25 Investasi Nonpermanen Lainnya

Jumlah26 Investasi Permanen27 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah28 Investasi Permanen Lainnya

JumlahJumlah

29 ASET TETAP30 Tanah 31 Peralatan dan Mesin 32 Gedung dan Bangunan33 Jalan, Irigasi dan Jaringan34 Aset Tetap Lainnya 35 Konstruksi dalam Pengerjaan36 Akumulasi Penyusutan

Jumlah37 DANA CADANGAN38 Dana Cadangan

Jumlah39 ASET LAINNYA40 Tagihan Penjualan Angsuran41 Tuntutan Perbendaharaan 42 Tuntutan Ganti Rugi43 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 44 Aset Tak Berwujud45 Aset Lain-lain

Jumlah Jumlah

46 KEWAJIBAN47 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK48 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)49 Utang Bunga 50 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat51 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Daerah52 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank53 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan

Bank

38

No Uraian 20..... 20....54 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Obligasi55 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya56 Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah 57 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG58 Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat59 Utang Dalam Negeri-Pemerintah Daerah60 Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank61 Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank62 Utang Dalam Negeri-Obligasi63 Utang Jangka Panjang Lainnya

JumlahJumlah

64 EKUITAS DANA65 EKUITAS DANA LANCAR66 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)67 Pendapatan yang Ditangguhkan68 Cadangan Piutang69 Cadangan Persediaan70 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka

PendekJumlah

71 EKUITAS DANA INVESTASI72 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang73 Diinvestasikan dalam Aset Tetap74 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 75 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka

PanjangJumlah

76 EKUITAS DANA CADANGAN77 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

JumlahJumlah

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 (SAP)

c. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menggambarkan arus masuk kas dan keluar yang terjadi

selama periode anggaran, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pihak-pihak

yang berkepentingan seperti :

1) Bagaimana pemerintah daerah memperoleh sumber dana kas dan bagaimana

menggunakan sumber dana tersebut.

39

2) Darimana pemerintah daerah mendapatkan pinjaman dan bagaimana kemampuan

daerah untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

3) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi likuiditas pemerintah daerah, yaitu

kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh

tempo atau yang harus segera dilunasi.

Financial Accounting Standard Board (FASB), yaitu pernyataan No.95

memberikan definisi Laporan Arus Kas sebagai berikut :

Laporan Arus Kas merupakan suatu laporan keuangan yang menunjukkan atau menggambarkan arus masuk kas dan arus keluar kas, dan perubahan bersih dalam kas yang berasal dari kegiatan operasi, kegiatan investasi (dalam SAKD dibatasi pada aktivitas transaksi aktiva tetap dan aset lainnya) dan kegiatan pembiayaan dari suatu entitas selama periode akuntansi tertentu (dalam SAKD adalah tahun anggaran). Dan laporan ini juga merupakan suatu media yang dapat menelusuri atau mencocokkan saldo awal kas dengan saldo kas pada akhir tahun anggaran.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2, pengertian

Laporan Arus Kas adalah memberi informasi historis mengenai perubahan kas dan

setara kas dari suatu perusahaan melalui Laporan Arus Kas yang mengklasifikasikan

arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan (financing)

selama suatu periode akuntansi. Manfaat informasi Laporan Arus Kas menurut PP No

24 Tahun 2005 adalah:

1) Sebagai indikator terhadap jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta

berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat

sebelumnya.

40

2) Alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode

pelaporan.

3) Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, Laporan Arus Kas

memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam

mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan

dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

Bentuk Laporan Arus Kas Pemerintahan Kabupaten disajikan pada tabel

dibawah ini:

TABEL IV

LAPORAN ARUS KASPEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20..... dan 20.... Metode Langsung

Dalam RupiahNo Uraian 20..... 20....

Arus Kas dari Aktivitas OperasiArus Masuk Kas

Pendapatan Pajak DaerahPendapatan Retribusi DaerahPendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DipisahkanLain-lain PAD yang SahDana Bagi Hasil PajakDana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi UmumDana Alokasi KhususDana Otonomi KhususDana PenyesuaianPendapatan Bagi Hasil PajakPendapatan Bagi Hasil LainnyaPendapatan HibahPendapatan Dana DaruratPendapatan Lainnya

JumlahArus Keluar Kas

Belanja PegawaiBelanja BarangBungaSubsidiHibah

41

No Uraian 20..... 20....Bantuan SosialBelanja Tak TerdugaBagi Hasil PajakBagi Hasil RetribusiBagi Hasil Pendapatan Lainnya

JumlahJumlah

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset NonkeuanganArus Masuk Kas

Pendapatan Penjualan atas TanahPendapatan Penjualan atas Peralatan dan MesinPendapatan Penjualan atas Gedung dan BangunanPendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan JaringanPendapatan dari Penjualan Aset TetapPendapatan dari Penjualan Aset Lainnya

JumlahArus Keluar Kas

Belanja TanahBelanja Peralatan dan MesinBelanja Gedung dan BangunanBelanja Jalan, Irigasi dan JaringanBelanja Aset Tetap LainnyaBelanja Aset Lainnya

Jumlah Jumlah

Arus Kas dari Aktivitas PembiayaanArus Kas Masuk

Pencairan Dana CadanganHasil Penjualan Kekayaan Daerah yang DipisahkanPinjaman Dalam Negeri-Pemerintah PusatPinjaman Dalam Negeri-Pemerintah DaerahPinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan BankPinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan BankPinjaman Dalam Negeri-ObligasiPinjaman Dalam Negeri-LainnyaPenerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan NegaraPenerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan DaerahPenerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Jumlah Arus Kas Keluar

Pembentukan Dana CadanganPenyertaan Modal Pemerintah DaerahPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah PusatPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah DaerahPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan BankPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan BankPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-ObligasiPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-LainnyaPemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara

42

No Uraian 20..... 20....Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan DaerahPemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

JumlahJumlah

Arus Kas dari Aktivitas NonanggaranArus Masuk Kas

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)Jumlah

Arus Keluar KasPengeluaran Perhitungan Fihak Fetiga (PFK)

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran

Kenaikan/Penurunan KasSaldo Awal Kas di BUDSaldo Akhir Kas di BUDSaldo Akhir Kas di Bendahara PengeluaranSaldo Akhir Kas di Bendahara PenerimaanSaldo Akhir Kas

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 (SAP)

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan

Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan

umum. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat

dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk tertentu ataupun

manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin

mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara

pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat

catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna

dalam memahami laporan keuangan (PP No. 24 Tahun 2005).

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau

analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan

43

Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah serta pengungkapan-pengungkapan lainya

yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban

kontinjensi dan komitmen-komitmen lainya (PP No. 24 Tahun 2005).

Selain itu dalam SAP dijelaskan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan

menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka

pengungkapan yang memadai, antara lain :

1) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro,

pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan

hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

2) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;

3) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-

kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan

kejadian-kejadian penting lainya.

4) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

5) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul

sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan

rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

6) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar,

yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

44

Bentuk Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten disajikan

pada tabel dibawah ini:

TABEL V

PEMERINTAH KABUPATEN ........FORMAT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUANBab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

2.1 Ekonomi Makro2.2 Kebijakan Keuangan2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang

Telah DitetapkanBab IV Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang

ada dalam SAP pada SKPDBab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD

5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan SKPD

5.1.1 Pendapatan5.1.2 Belanja5.1.3 Pembiayaan (khusus untuk SKPD)5.1.4 Aset5.1.5 Kewajiban5.1.6 Ekuitas Dana

5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Nonkeuangan SKPDBab VII Penutup

45

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian berfungsi untuk membantu agar dapat berjalan dengan baik.

Metode analisa data yang digunakan penulis untuk menganalisa masalah yang ada

adalah dengan metode analisa data deskriptif. Metode ini digunakan penulis untuk

mengetahui gambaran sebenarnya tentang penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan terhadap akuntabilitas dan akurasi laporan keuangan pada Dinas

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Deli Serdang Jl. Mawar No.8 Lubuk Pakam.

C. Jenis Data

Adapun data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung yang memerlukan

pengolahan lebih lanjut dan dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh

penulis.

b. Data Sekunder, yaitu data yang sudah diolah yang bersumber dari kantor

pemerintahan yang diteliti, misalnya sejarah singkat Kabupaten Deli Serdang dan

informasi yang berhubungan dengan penyajian laporan keuangan.

46

46

D. Instrumen Penelitian

Untuk memperoleh data-data mengenai “Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan dalam penyajian Laporan Keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten Deli Serdang”, penulis menggunakan alat/bahan yang disebut

instrumen penelitian. Dalam hal ini yang dijadikan sebagai instrumen penelitian

adalah studi kasus dan peninjauan langsung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini,

peneliti melakukan teknik sebagai berikut:

1. Teknik wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung secara lisan dengan

beberapa pihak yang berkompeten dan berwenang dalam memberikan data yang

dibutuhkan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang

sehubungan dengan penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten

Deli Serdang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

2. Teknik dokumentasi, yaitu melakukan penghimpunan atas data-data sekunder

untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini, seperti Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan

Keuangan.

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu

dengan mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh

sehingga memberi keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah

yang dihadapi.

47

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Deli Serdang terletak diantara 2º57 - 3º16 Lintang Utara dan 98º33

- 99º27 Bujur Timur merupakan bagian dari wilayah pada posisi silang di kawasan

palung pasifik barat. Dengan luas wilayah 2.391,62 km² (139.462 Ha) atau

merupakan 3,345 dari luas propinsi Sumatera Utara. Secara administratif terdiri dari

22 kecamatan dengan 394 desa atau kelurahan (380 desa dan 14 kelurahan).

Kabupaten Deli Serdang berbatasan dengan :

a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Langkat dan Selat Sumatera.

b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Karo.

c. Sebelah Barat dengan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Karo.

d. Sebelah Timur dengan Kabupaten Serdang Bedagai.

Daerah ini secara geografis terletak pada wilayah pengembangan pantai timur

sumatera serta memiliki topografi, kountur dan iklim yang bervariasi, berdasarkan

topografi maka wilayah kabupaten Deli Serdang dibagi menjadi tiga bahagian yaitu :

a. Dataran pantai luasnya ± 63.002 Ha (26,30%) terdiri dari 4 kecamatan (Hamparan

Perak, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan dan Pantai Labu). Jumlah desa sebanyak 64

desa atau kelurahan dengan panjang pantai ± 62 km. Potensi utama adalah

48

48

pertanian, pangan, perkebunan rakyat, perkebunan besar, perikanan laut,

pertambangan, peternakan unggas dan pariwisata.

b. Dataran rendah luasnya ± 68.965 Ha (28,80%) terdiri dari 11 kecamatan

(Sunggal, Pancur Batu, Namorambe, Deli Tua, Batang Kuis, Tanjung Morawa,

Patumbak, Lubuk Pakam, Beringin, Pagar Merbau). Jumlah desa atau kelurahan

sebanyak 197 desa atau kelurahan.

c. Dataran tinggi pegunungan luasnya ± 111.970 Ha (44,90%) terdiri dari 7

kecamatan (Kutalimbaru, Sibolangit, Sibiru-biru, STM Hilir, STM Hulu, Gunung

Meriah dan Bangun Purba). Jumlah desa sebanyak 133 desa. Potensi utama

adalah pertanian rakyat, perkebunan dan peternakan.

Di Kabupaten Deli Serdang terdapat lima daerah aliran sungai atau DAS yaitu

DAS Belawan, DAS Deli, DAS Belumai, DAS Percut dan DAS Ular dengan luas

areal 378.841 Ha, yang kesemuanya bermuara ke Selat Malaka dengan hulunya

berada di Kabupaten Simalungun dan Karo. Pada umumnya sub DAS ini

dimanfaatkan untuk mengairi areal persawahan sebagai upaya peningkatan produktif

pertanian.

Penduduk Kabupaten Deli Serdang terdiri dari beraneka ragam suku antara

lain Melayu, Toba, Karo, Simalungun, Mandailing, Jawa, Minangkabau, dan lain-lain

yang ada pada umumnya memeluk agama dengan kepercayaan seperti Islam, Kristen

Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha.

Jumlah penduduk pada akhir tahun 2004 sebesar ± 1.463.031 jiwa dan

merupakan jumlah penduduk terbesar di Sumatera Utara dengan tingkat pertumbuhan

49

penduduk 2,09% dan kepadatan rata-rata 598 jiwa/km² sedangkan komposisi mata

pencaharian penduduk adalah petani 60,22%, ABRI atau pegawai negeri atau

karyawan 21,83%, pedagang 5,40%, nelayan 2,86%, jasa-jasa 3,17%, pengrajin

0,40% dan lain-lain 6,12%. Desentralisai sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999

tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan

keuangan pusat dan daerah akan dilaksanakan mulai pada tahun 2001.

Perda Kabupaten Deli Serdang No. 8 tahun 2001 tentang rencana strategis

pembangunan kabupaten Deli Serdang tahun 2001 sampai 2005 telah ditetapkan visi

yaitu mengembangkan Kabupaten Deli Serdang sebagai pusat agribisnis, agriindustri

dan pariwisata untuk mencapai masyarakat maju, sejahtera sekaligus

berkesinambungan dan berwawasan lingkungan. Sedangkan visi misi Bupati Deli

Serdang tahun 2004-2009 yaitu ”Deli Serdang yang maju dengan masyarakatnya

yang religius, sejahtera dalam ke-Bhinekaan melalui pemerataan pembangunan,

pemanfaatan sumber daya yang adil dan penegakan hukum yang ditopang oleh tata

pemerintahan yang baik”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka dibuatlah misi

seperti di bawah ini :

a. Mendorong lahirnya masyarakat ”Civic” yang toleran, dapat menerima perbedaan

agama, etnis, orientasi politik dan status sosial lainnya serta meningkatkan

kualitas hidup rakyat.

b. Meningkatkan pembangunan yang merata di segala bidang.

c. Meningkatkan kualitas SDM Pemerintah Deli Serdang.

d. Menegakkan supremasi hukum dan meningkatkan jaminan situasi yang kondusif.

50

e. Mendorong percepatan pembangunan sarana dan prasarana daerah.

f. Meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik.

Sesuai dengan wewenang daerah Kabupaten Deli Serdang yang diatur UU No.

22 tahun 1999, maka fungsi pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada dasarnya dapat

dibagi ke dalam lima sifat yaitu :

a. Pemberian pelayanan.

b. Fungsi pengaturan.

c. Fungsi pembangunan.

d. Fungsi perwakilan atau berinteraksi dengan pemerintah propinsi atau pusat.

e. Fungsi koordinasi dan perencanaan pembangunan kota.

2. Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli

Serdang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007

tentang Pembentukan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang yang

ditetapkan di Lubuk Pakam pada tanggal 14 November 2007 maka Dinas Pengelolaan

Keuangan Daerah adalah merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daeah Kabupaten ( Pasal 85 Perda Kab.Deli

Serdang Nomor 5 Tahun 2007 ).

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan

kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan , Penganggaran dan Kebijakan

51

Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah .

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah ;

b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di bidang

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsi di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;

e. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi kesekretariatan, program,

kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan organisasi di bidang Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

f. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretaris;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas memberikan

pelayanan administrasi kepada seluruh bidang dalam lingkungan Dinas

Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi urusan Penganggaran dan

52

Kebijakan Keuangan Daerah, Pendapatan, Aset, dan Penatausahaan Keuangan

Daerah.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum

b. Sub Bagian Program

c. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Pendapatan;

Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas

melaksanakan ekstensifikasi objek pendapatan yang meliputi pengelolaan

potensi pajak dan retribusi, perencanaan, pendapatan, perimbangan keuangan

dan sumber lainnya serta melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan

dan pemungutan daerah serta pajak-pajak pusat yang dilimpahkan ke daerah.

Bidang Pendapatan terdiri dari :

a. Seksi Pendataan Pendapatan;

b. Seksi Penetapan Pendapatan;

c. Seksi Penagihan Pendapatan.

4. Bidang Penganggaran dan Kebijakan Keuangan Daerah;

Bidang Penganggaran dan Kebijakan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis

Pemerintah Daerah tentang pengelolaan dan pelaksanaan Keuangan Daerah,

menganalisa efisiensi dan efektifitas penggunaan belanja dan pembiayaan,

menghitung, mengkaji kebutuhan realisasi investasi dan pinjaman daerah,

53

menyusun kebijakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.

Bidang Penganggaran dan Kebijakan Keuangan Daerah terdiri dari :

a. Seksi Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah;

b. Seksi Perencanaan Anggaran;

c. Seksi Pengendalian Anggaran.

6. Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah;

Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan

daerah.

Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah terdiri dari :

a. Seksi Verifikasi;

b. Seksi Anggaran Kas;

c. Seksi Akuntasi dan Pelaporan.

7. Bidang Aset Daerah;

Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas

merumuskan kebijakan perencanaan, pengadaan, inventarisasi dan mutasi

barang, pengendalian penilaian dan dokumentasi pelaksanaan pengawasan serta

fasilitasi atas pengelolaan barang/aset daerah.

Bidang Aset Daerah terdiri dari:

a. Seksi Pendataan Aset Daerah;

b. Seksi Pengendalian Aset Daerah;

c. Seksi Penghapusan Aset Daerah.

54

8. Unit Pelaksana Teknis (UPT);

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Faktor Pendukung dalam Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Perangkat pendukung dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah

terdiri atas sumber daya manusia (pegawai) yang bekerja menyajikan laporan

keuangan daerah serta perangkat pendukung yang akan digunakan sehingga penyajian

laporan keuangan sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP). Untuk

mengoperasikan perangkat pendukung berupa komputer dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah dibutuhkan sejumlah pegawai

dengan kualifikasi khusus yang dapat mengoperasikan aplikasi Sistem Akuntansi

Pemerintah Daerah.

Jumlah pegawai yang terdapat pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Deli Serang sebanyak 183 orang. Berdasarkan tingkat pendidikannya yang

terdapat pada Dinas Pengelolaan Keuangan tersebut terdiri dari: 1 orang dengan

tingkat pendidikan SMP, 83 orang dengan tingkat pendidikan SMA, 3 orang dengan

pendidikan D3, 91 orang dengan tingkat pendidikan S1, dan 5 orang dengan tingkat

pendidikan S2. Dari pegawai yang ada tidak lebih dari 50% pegawai tersebut yang

mengerti dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, hal ini disebabkan karena

dalam mensosialisasikan sistem dan peraturan-peraturan baru menemui hambatan-

hambatan dan membutuhkan waktu yang lama. Salah satu penyebabnya adalah setiap

pegawai yang telah mengikuti pelatihan tidak menjamin bahwa mereka telah paham

dalam mengoperasikan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan mampu membaca

laporan keuangan. Di samping itu faktor individu atau keinginan untuk menguasai

55

tugasnya sehingga mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan sendiri

masih kurang. Oleh karena itu, dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang masih menggunakan bantuan tenaga konsultan

dan melakukan pendampingan dari BPK.

Dari 47 orang pegawai yang terdapat pada bagian keuangan, hanya 8 orang

yang mahir dalam menjalankan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selebihnya

masih belum menguasai program aplikasi tersebut dan masih memerlukan

pengawasan dan bimbingan lebih jauh dalam mengoperasikan program aplikasi

tersebut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang baik. Kondisi ini

jugalah yang sering menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam penyusunan dan

penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Perangkat pendukung yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian

laporan keuangan adalah perangkat pendukung teknis. Perangkat pendukung teknis

adalah perangkat keras (hardware) berupa unit komputer. Selain itu juga perangkat

(software) yang digunakan adalah aplikasi khusus yang dinamakan program Sistem

Akuntansi Pemerintah Daerah, yaitu suatu aplikasi yang digunakan untuk mencatat

transaksi-transaksi keuangan pemerintah daerah dan selanjutnya secara otomatis

mempersiapkan laporan keuangan ketika laporan tersebut dibutuhkan. Pemerintahan

daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah mengacu pada

Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dari 48 unit komputer dan laptop (35 unit komputer dan 13 unit laptop) yang

ada pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, hanya 8 unit

dengan program aplikasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan

56

oleh faktor pegawai sebagai pengguna kurang layak maka komputer sebagai

perangkat pendukung teknis tidak diaktifkan, hal ini menjaga agar tidak timbulnya

permasalahan baru dalam sistem. Bagi SKPD yang perangkat pendukungnya tidak

diaktifkan, maka akan menumpang pada SKPD lain yang telah aktif di dalam

membuat pengajuan anggaran pada masing-masing SKPD. Hal ini tentu akan

menghambat kelancaran dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, karena

rancangan atau usulan APBD pada setiap SKPD terlambat dikirimkan kepada Dinas

Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Ketua Tim Penyusunan Rancangan APBD.

4. Konversi Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Penyajian laporan keuangan tahun 2011 sesuai SAP dapat dilakukan dengan

teknik memetakan atau konversi ketentuan-ketentuan di Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 29 Tahun 2002 ke dalam ketentuan-ketentuan SAP. Konversi

mencakup:

a. Jenis laporan

Laporan keuangan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29

Tahun 2002 terdiri atas Laporan Perhitungan APBD, yaitu nota perhitungan APBD,

Laporan Aliran Kas, dan Neraca Daerah. Laporan keuangan menurut SAP terdiri atas

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan

Keuangan.

b. Basis akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan daerah menurut

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 adalah basis kas modifikasi.

57

Maksudnya transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dibukukan pada saat uang

diterima atau dibayar (dasar kas) dan pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk

mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau

pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian yang dimaksud belum terealisasi.

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP adalah basis

kas menuju akrual (cash toward accrual). Maksudnya basis kas untuk pendapatan

dan beban, sedangkan basis akrual untuk aktiva, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

c. Penilaian pos-pos laporan keuangan, khususnya aktiva

d. Struktur APBD, terutama struktur belanja

e. Klasifikasi anggaran pendapatan dan belanja, serta klasifikasi aset, kewajiban,

ekuitas, arus kas.

f. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang

baru yang kedudukannya menggantikan Nota Perhitungan APBD catatan atas laporan

keuangan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

(PSAP) Nomor 4 belum memperoleh porsi pengaturan secara cukup dalam

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, oleh karena itu penyusunan

Catatan atas Laporan Keuangan dapat langsung mengacu kepada PSAP Nomor 4.

Pada tabel berikut dapat dilihat perubahan struktur realisasi anggaran, perbedaan

dalam pengkodean yang lalu, struktur dasar (kode akun dan kode rekening

penganggaran) antara Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah

No. 24 Tahun 2005 (SAP).

58

TABEL VI

STRUKTUR REALISASI ANGGARAN

Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 SAPKlasifikasi belanja menurut bidang kewenangan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja.

Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja

Pemisahan secara tegas antara belanja aparatur dan pelayanan publik

Pemisahan kebutuhan belanja antara aparatur dan pelayanan publik tercermin dalam program dan kegiatan

Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 SAPPengelompokkan BAU, BOP, dan BM cenderung menimbulkan terjadinya tumpang tindih penganggaran

Belanja dikelompokkan belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga sehingga mendorong terciptanya efisiensi mulai saat penganggaran

Menggabungkan antara jenis belanja sebagai input dan kegiatan dijadikan sebagai jenis belanja

Restrukturisasi jenis-jenis belanja

Sumber: Diolah Penulis dari Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 (SAP)

TABEL VII

PERBEDAAN STRUKTUR APBD DENGAN PENGKODEAN YANG LALU

Lama BaruStrukturnya terdiri dari: pasal dan ayat Strukturnya terdiri dari rekeningStrukturnya tidak standar Strukturnya standar berbasis

Government Financial StatisticTerpisah-pisah dan berorientasi pada pos-pos belanja dan pendapatan

Integrated, meliputi Rekening Pendapatan, Belanja, Pembiayaan dan pos-pos Neraca

Numeric dan alphabetic Numeric Sumber: Diolah Penulis dari Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No. 24

Tahun 2005 (SAP)

59

TABEL VIII

TABEL AKUN

Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 SAP1. Pendapatan 2. Belanja 3. Pembiayaan4. Aktiva 5. Utang6. Ekuitas

1. Aset 2. Kewajiban3. Ekuitas Dana4. Pendapatan5. Belanja6. Pembiayaan Daerah

Sumber: Diolah Penulis dari Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 (SAP)

X XX XX XX XX XX XX XX

Gambar 1. Kode Rekening Penganggaran Menurut Kepmendagri No. 29

Tahun 2002

60

Kode rekening anggaran, pendapatan, belanja dan pembiayaan

Kode bidang pemerintahan

Kode unit organisasi

Kode rekening kelompok pendapatan, belanja dan pembiayaan

Kode rekening jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan

Kode rekening objek pendapatan, belanja dan pembiayaan

Kode rekening rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan

Kode rekening bagian belanja

X XX XX XX XX XX XX XX

Gambar 2. Kode Rekening Penganggaran Menurut Peraturan Pemerintah No.

24 Tahun 2005

Dari tabel-tabel di atas dapat dilihat bahwa dengan adanya perubahan

peraturan dari Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 ke PP Nomor 24 Tahun 2005

terjadinya perubahan struktur APBD sampai kepada kode rekening penganggarannya.

Struktur APBD yang dimaksud merupakan kesatuan yang terdiri dari pendapatan

daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Struktur ini diklasifikasikan menurut urusan

pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan

pemerintah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Begitu juga

61

Kode rekening rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan

Kode kegiatan

Kode organisasi

Kode urusan pemerintah daerah

Kode program

Kode akun

Kode rekening jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan

Kode rekening objek pendapatan, belanja dan pembiayaan

dengan kode rekening sangat dibutuhkan dalam pengklasifikasian penyusunan

rencana anggaran, penatausahaan, pembuatan laporan pertanggung jawaban, serta

penyusunan neraca dan arus kas.

Setiap jenis belanja yang dianggarkan harus memperhatikan keterkaitan

pendanaan dengan keluaran penghasilan yang diharapkan dari program dan kegiatan

yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

Belanja daerah yang diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja dibagi ke dalam

kelompok belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja operasi

adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah yang memberi

manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja

barang, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Belanja modal adalah pengeluaran

anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat dari

suatu periode akuntansi. Belanja ini antara lain belanja modal untuk perolehan tanah,

gedung, bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Belanja tak terduga adalah

pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan

berulang.

Perubahan jenis dan kelompok belanja dari Kepmendagri No. 29 Tahun 2002

ke SAP dapat digambarkan sebagai berikut:

62

JENIS DAN KELOMPOK BELANJA

KEPMENDAGRI 29/2002 SAP

Sumber: Diolah Penulis dari Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan SAP Tahun 2005

Gambar 3. Jenis dan Kelompok Belanja

63

BELANJA ADMINISTRASI UMUM

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Bunga

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Pemeliharaan

BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Pemeliharaan

BELANJA MODAL

BELANJA TAK TERSANGKA

BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Barang Pakai Habis

Belanja Pemeliharaan

Belanja Perjalanan

Bunga

Subsidi

Hibah

Bantuan Sosial

BELANJA MODAL

BELANJA TAK TERDUGA

BELANJA BAGI HASIL

NERACA

KLASIFIKASI ASET

KEPMENDAGRI 29/2002 SAP

Sumber: Diolah Penulis dari Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan SAP Tahun 2005

Gambar 4. Klasifikasi Aset

TABEL IX

TABEL POS-POS EKUITAS

Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 SAPEkuitas Dana Umum

Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas Dana Donasi

Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Cadangan

Sumber: Diolah Penulis dari Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 (SAP)

64

Aktiva Lancar

Belanja Dibayar Dimuka

Investasi

Aktiva Tetap

Dana Cadangan

Aktiva Lain-lain

Bangunan dalam Pengerjaan

Aset Lancar

Belanja Dibayar DimukaBelanja Dibayar Dimuka

Investasi Jangka Panjang

Aset Tetap

Dana Cadangan

Aset Lainnya

5. Penyajian Laporan Keuangan Daerah

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan pemerintah

pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi

Anggaran menyajikan iktisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi

yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, menunjukkan bahwa

Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan

Daerah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini dapat dilihat

dari Laporan Realisasi Anggaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten Deli Serdang (dapat dilihat pada lampiran).

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai

aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Dari hasil penelitian yang

penulis lakukan, menunjukkan bahwa Neraca yang disajikan oleh Dinas Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang telah sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan (dapat dilihat pada lampiran).

c. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan,

perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara

kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan

65

aktivitas operassi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas

diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 03 tentang Laporan

Arus Kas.

d. Catatan atas Laporan Keuangan

1) Latar Belakang Penyusunan Neraca

Sebagai perwujudan atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun

2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemerintah Kabupaten Deli

Serdang menyajikan Laporan Keuangan Daerah tahun yang berakhir per 31

Desember 2011 sebagai unsur Laporan Pertanggungjawaban Bupati Deli Serdang.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Daerah adalah untuk memberikan

gambaran keuangan yang lebih kepada masyarakat, serta dimaksudkan juga dapat

digunakan untuk:

a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam

rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui Laporan Keuangan

Pemerintah secara periodik.

b) Manajerial

Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan

pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas

seluruh aset, hutang dan ekuitas dana.

66

c) Transparansi

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam

rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

2) Kebijakan Akuntansi

a) Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang disusun dengan

mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

b) Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari dan

berakhir 31 Desember.

c) Mata uang yang digunakan adalah Rupiah, Valuta Asing dikonversi

berdasarkan nilai kurs tengah, dengan menggunakan kurs tengah Bank

Indonesia pada tanggal neraca.

d) Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang dipergunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Deli Serdang adalah:

(1) Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan

(2) Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas

e) Pendapatan

(1) Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah Kabupaten Deli

Serdang yang menambah ekuitas dana dalam periode Laporan Keuangan

yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, yang tidak perlu

dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

67

(2) Pendapatan diakui pada saat diterima pada Kas Umum Daerah Kabupaten

Deli Serdang.

(3) Pembukuan pendapatan dilaksanakan dengan menggunakan azas bruto,

yakni dengan membukukan penerimaan bruto atas pendapatan.

(4) Pengembalian/koreksi penerimaan pendapatan yang terjadi pada

penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan,

sedangkan atas penerimaan pendapatan dari periode sebelumnya

dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar.

f) Belanja

(1) Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Kabupaten Deli Serdang

yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Laporan Keuangan

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali (menjadi beban)

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

(2) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Umum Daerah

Kabupaten Deli Serdang. Khusus pengeluaran kepada Pemegang Kas

diakui pada saat dipertanggungjawabkan.

(3) Belanja dalam Laporan Keuangan diklasifikasikan ke dalam Belanja

Operasi, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja

Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Barang Modal,

Belanja Tak Terduga dan Belanja Bagi Hasil.

g) Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja, sedangkan defisit

adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja.

68

h) Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Deli

Serdang, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar kembali

atau akan diterima kembali dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau

memanfaatkan surplus anggaran.

i) Sisa lebih/kurang Perhitungan Anggaran adalah akumulasi surplus/defisit

dengan pembiayaan netto.

j) Aset dalam neraca diakui pada saat diterima atau diserahkan hak

kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

k) Persediaan

(1) Persediaan adalah barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud

untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Deli

Serdang dan barang-barang yang dimaksudkan untuk digunakan/dijual/

diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

(2) Persediaan dicatat pada akhir tahun buku berdasarkan atas hasil

inventarisasi fisik.

(3) Persediaan, dinilai dalam neraca dengan cara:

(a) Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian.

(b) Harga standar bila memperoleh dengan memproduksi sendiri.

(c) Harga wajar atau harga estimasi apabila diperoleh dengan cara lainnya

seperti Donasi.

69

l) Investasi permanen

(1) Investasi permanen dinilai berdasarkan harga perolehan (historical cost)

termasuk di dalamnya biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk

memperoleh investasi permanen.

(2) Harga perolehan dalam Valuta Asing dinyatakan dalam mata uang Rupiah

dengan menggunakan nilai tukar (kurs dengan Bank Indonesia) yang

berlaku pada saat tanggal transaksi.

m) Aset tetap

(1) Aset Tetap dinilai berdasarkan harga perolehan (historical cost) termasuk

didalamnya biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh Aset

Tetap.

(2) Harga perolehan Aset Tetap yang dibangun secara swakelola meliputi

biaya langsung untuk alat-alat angkutan, alat kantor dan rumah tangga,

alat-alat studio dan komunikasi, gedung kantor dan buku perpustakaan.

(3) Aset Tetap dalam pengerjaan dinilai dalam neraca sebesar realisasi biaya

yang telah dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut.

(4) Nilai Aset Tetap bertambah apabila terjadi penambahan dan berkurang

nilainya apabila terjadi penghapusan yang telah ditetapkan oleh Bupati

Deli Serdang.

(5) Nilai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam neraca tidak

disusutkan.

70

(6) Nilai Aset Tetap dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak

termasuk Aset Tetap yang dipisahkan (Aset Tetap BUMN/BUMD dan

Perusahaan lainnya)

n) Aset Lainnya

(1) Tagihan Penjualan Angsuran dan Piutang lain-lain dinilai sebesar nilai

nominal.

(2) Dana Cadangan dinilai sebesar akumulasi dana yang berasal dari

pembentukan dana cadangan yang tercantum dalam APBD (nominal)

ditambah dengan hasil yang diperoleh.

o) Kewajiban

(1) Hutang adalah kewajiban pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan

masa lalu

(2) Hutang dikelompokkan menjadi hutang jangka pendek dan hutang jangka

panjang

(3) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat

kewajiban timbul

(4) Kewajiban dibukukan dalam neraca sebesar nilai nominal dari kewajiban

tersebut

(5) Kewajiban dalam Valuta Asing dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah

berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal

transaksi.

71

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penyajian Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Deli

Serdang

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi

mengenai perhitungan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam satu

tahun anggaran baik pada kelompok pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Realisasi anggaran pada tahun 2011 ini disusun berdasarkan jumlah realisasi

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dibandingkan dengan masing-masing

anggarannya sesuai dengan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011. Jumlah

angka yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran ini mencakup semua

penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja serta pembiayaan yang masuk ke

dalam atau dikeluarkan dari Bendahara Umum Daerah, khusus untuk pengeluaran

pengisian kas yang diberikan kepada pemegang kas, realisasinya didasarkan atas

pengesahan pertanggungjawaban. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran adalah

menyajikan informasi mengenai kegiatan berdasarkan anggaran belanja yang

ditetapkan, dan sumber-sumber pembiayaan yang digunakan untuk mengalokasikan

surplus atau menutup defisit.

Pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

menyajikan rekening pendapatan, belanja, pembiayaan dan realisasinya. Walaupun

dalam prakteknya sering kali realisasinya jauh lebih besar atau lebih kecil dari yang

dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Dari Laporan Realisasi

Anggaran (dapat dilihat pada lampiran) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah

72

dengan anggaran sebesar Rp. 1.712.981.334.755,00 yang terdiri dari 4 (empat) jenis

pendapatan masing-masing Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp.

186.929.900.000,00, Pendapatan Retribusi sebesar Rp. 18.600.000,00, Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 10.200.000.000,00 dan

lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp. 5.382.000.000,00. Keempat

jenis pendapatan tersebut tidak mencapai target. Pencapaian anggaran (target)

tertinggi pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 99,40% berada pada

jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah dengan anggaran Rp.

5.382.000.000,00 dengan realisasinya Rp. 5.349.770.842,74.

Pada kelompok Dana Perimbangan dengan pencapaian anggaran sebesar

100% yang terdiri dari 4 (empat) jenis pendapatan, yaitu Dana Alokasi Umum

sebesar 100% dari target Rp. 888.557.680.000,00 dengan realisasinya Rp.

888.557.245.000,00.

Begitu juga dengan Rekening Belanja, jumlah belanja yang dianggarkan

sebesar Rp. 196.879.856.182,54 dengan realisasinya sebesar Rp. 183.152.488.883,65.

Hal ini menunjukkan bahwa ada kelebihan pembiayaan sebesar Rp.

13.727.367.298,89. Sedangkan Pembiayaan Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran

Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011 (selengkapnya dapat dilihat pada lampiran)

menunjukkan bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah melebihi anggaran yang telah

ditetapkan yaitu sebesar Rp. 40.906.034.387,54 dengan realisasinya sebesar Rp.

42.099.745.614,54. Dari sisi pengeluaran ditargetkan sebesar Rp. 34.772.044.417,54

terealisasi sebesar Rp. 37.370.435.626,68 atau 107.47%. Hal tersebut menunjukkan

bahwa adanya kekurangan pembiayaan sebesar Rp. 2.598.391.209,14 atau 107.47%

73

dari yang dianggarkan. Meskipun dana yang dianggarkan tidak dapat terealisasi

sepenuhnya, tetapi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sudah dapat menyajikan

Laporan Realiasi Anggaran dengan baik. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah

Kabupaten Deli Serdang telah menyajikan berupa perhitungan atau pelaksanaan dari

semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran, baik pada kelompok

pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran telah

disajikan sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 (SAP). Anggaran telah

dilaksanakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari Anggaran Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan. Pendapatan telah diakui pada saat diterima pada Rekening

Kas Umum Daerah. Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran telah

diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Belanja diakui pada saat terjadinya

pengeluaran dari Rekening Kas Daerah, Belanja sudah diklasifikasikan menurut

klasifikasi ekonomi (jenis belanja). Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima

pada Rekening Kas Umum Daerah, dan juga Pengeluaran Pembiayaan diakui pada

saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Selisih lebih/kurang antara realisasi

penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA,

dan dalam penyajian laporan sudah menggunakan Laporan Realisasi Anggaran.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Deli

Serdang pada tahun 2011 telah menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dengan baik

dan telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Realisasi

Anggaran yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang telah diaudit

dapat bermanfaat bagi semua pihak pengguna laporan tersebut.

74

b. Neraca

Neraca Daerah merupakan salah satu dari Laporan Keuangan Daerah. Neraca

Daerah menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang dan ekuitas dana pada

akhir tahun anggaran. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang

menyusun neraca dengan mengumpulkan, menganalisis, mencatat anggaran dan

realisasinya ke dalam pos-pos neraca.

Pada tahun anggaran per 31 Desember 2010 pada post aset, jumlah Aset

Lancar sebesar Rp. 38.720.254.560,54, jumlah Investasi Permanen sebesar Rp.

29.800.652.583,24, dan jumlah Aset Tetap sebesar Rp. 73.458.949.643,78. Maka

total aset Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada tahun anggaran 2010 adalah

sebesar Rp. 73.458.949.643,78. Pada pos kewajiban, jumlah Kewajiban Jangka

Pendek sebesar Rp. 275.273.654,86, jumlah Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.

304.379.140,80, jumlah Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 1.230.306.198.985,32,

jumlah Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 34.434.315.942,44. Maka total Kewajiban

dan Dana Ekuitas Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada tahun anggaran 2010

adalah sebesar Rp. 73.458.949.643,78.

Pada tahun anggaran per 31 Desember 2011 pada post aset, jumlah Aset

Lancar sebesar Rp. 2.144.483.833,79, jumlah Investasi Permanen sebesar Rp.

33.243.547.583,24, dan jumlah Aset Tetap sebesar Rp. 5.995.948.000,00. Maka total

aset Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada tahun anggaran 2011 adalah sebesar

Rp. 41.383.979.417,03. Pada pos kewajiban, jumlah Kewajiban Jangka Pendek

sebesar Rp. 202.919.427,20, jumlah Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.

101.459.713,60, jumlah Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 1.438.992.105.617,41,

75

jumlah Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 39.138.035.869,64. Maka total Kewajiban

dan Dana Ekuitas Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada tahun anggaran 2011

adalah sebesar Rp. 41.383.979.417,03.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Deli Serdang telah menyajikan informasi aktiva, kewajiban dan ekuitas

dana pada akhir tahun anggaran. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah

mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan aset tetap serta telah

mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka

panjang. Ekuitas dana telah disajikan dalam neraca yang terdiri dari ekuitas dana

lancar dan ekuitas dana investasi. Dimana dalam neraca yang disajikan Dinas

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang membandingkan antara

neraca tahun berjalan dengan tahun anggaran yang telah berlalu. Pos-pos pada neraca

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah dicantumkan sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan.

c. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang memberikan informasi arus masuk dan

arus keluarnya kas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang selama tahun

anggaran 2011. Berdasarkan hasil pemeriksaan kas oleh Dinas Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang terdapat:

- Saldo Kas per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 40.906.034.387,54

- Saldo Kas pada Pemegang Kas yang

belum disetor s/d 31 Desember 2010 Rp. -

- Saldo Akhir Kas 2011 Rp. 40.906.034.387,54

76

Arus kas diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) aktivitas antara lain:

1) Aktivitas operasi

Merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah

Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai kegiatan operasional

yang bersumber dari arus kas masuk pada tahun anggaran 2011 di luar pinjaman dan

sisa lebih perhitungan anggaran yang lalu. Besarnya arus kas masuk dari aktivitas

operasi selama tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 1.584.880.343.291,58 dan

dikeluarkan untuk membiayai aktivitas operasional sebesar Rp. 183.152.488.883,65

sehingga mendapat surplus operasional sebesar Rp. 1.401.727.854.407,93.

2) Aktivitas investasi

Menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto berkaitan dengan

perolehan atau pelepasan sumber daya ekonomi yang ada, yang bertujuan untuk

meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa

yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas investasi tahun anggaran 2011

sebesar Rp. 37.370.435.626,68. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa telah terjadi

kenaikan kas bersih selama tahun anggaran 2011, dengan perincian sebagai berikut:

- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp. 1.401.727.854.407,93

- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Rp. 37.370.435.626,68

Kenaikan Kas Rp. 1.439.098.290.034,61

Laporan arus kas pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah disajikan

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Aktivitas-aktivitas pada laporan arus

kas telah disajikan secara benar dan telah mengacu pada Standar Akuntansi

77

Pemerintahan. Kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas

operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Arus kas dari

aktivitas operasi telah disajikan dengan metode langsung. Metode langsung

mengungkapkan pengelompokkan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

Secara garis besar laporan arus kas pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang

dilakukan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang telah

menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Sebagaimana seperti teori-teori yang telah disampaikan pada bab-bab

sebelumnya, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang pada

tahun 2011 juga menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan

Keuangan yang disajikan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli

Serdang pada tahun anggaran 2011 telah berpedoman pada Standar Akuntansi

Pemerintahan. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi-informasi

tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang

memadai. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti

standar berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang

berhubungan. Catatan atas Laporan Keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten Deli Serdang telah disajikan secara sistematis. Catatan atas

Laporan Keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli

Serdang meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang

disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas.

78

Termasuk pula dalam catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi

yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang telah menyajikan

Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi dasar penyusunan Laporan Keuangan

Daerah dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas

transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya, pengungkapan informasi

untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis

akrual atas pendapatan dan belanja serta basis kas untuk pencatatan aset, kewajiban

dan ekuitas dana (neraca).

2. Strategi-strategi yang Diperlukan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Deli Serdang Terhadap Keberhasilan Menyajikan Laporan

Keuangan Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Sejak adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah, setiap pemerintah daerah diharuskan menerapkannya di dalam

penyajian Laporan Keuangan. Strategi-strategi yang diperlukan terhadap keberhasilan

dalam menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan tersebut adalah:

a. Komitmen dari Pimpinan

Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu

penerapan Peraturan Pemerintah. Dengan adanya kejelasan peraturan perundang-

undangan, mendorong penerapan akuntansi pemerintah dan memberikan dukungan

yang kuat bagi pimpinan kepala daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

79

b. Tersedianya Sumber Daya yang Kompeten

Laporan Keuangan diwajibkan untuk disusun secara tertib dan disampaikan

masing-masing oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada BPK selambat-

lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, selambat-

lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, Laporan Keuangan yang

telah diperiksa oleh BPK tadi diserahkan oleh Bupati kepada DPRD. Penyusunan dan

penyajian Laporan Keuangan tersebut memerlukan sumber daya manusia yang

menguasai dan berkompeten dalam penyajian Laporan Keuangan yang sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan.

c. Resistensi Terhadap Perubahan

Sebagaimana layaknya untuk setiap perubahan, pihak internal yang sudah

terbiasa dengan sistem yang lama, akan enggan mengikuti perubahan. Untuk itu,

penerapan berbagai kebijakan akuntansi pemerintah pada Dinas Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang perlu dilakukan melalui sosialisasi-

sosialisasi mengenai penyajian Laporan Keuangan Daerah yang sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan.

d. Lingkungan atau Masyarakat

Apresiasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan

dalam penyajian Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan. Masyarakat perlu didorong untuk mampu memahami Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga dapat mengetahui dan memahami

80

penggunaan atas penerimaan pajak yang diperoleh dari masyarakat maupun

pengalokasian sumber daya yang ada. Dengan dukungan yang positif, masyarakat

mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan

kebijakannya.

3. Pengaruh Faktor Pendukung terhadap Keberhasilan Penyajian Laporan

Keuangan Daerah Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam penyajian Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan PP Nomor 24

Tahun 2005 terdapat kendala-kendala seiring dengan penerapannya. Kendala utama

yang dihadapi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam

penerapannya adalah sumber daya manusia. Mengingat perkembangan akuntansi

pemerintahan di Indonesia tidak secepat perkembangan akuntansi komersial, sampai

dengan saat ini masih sedikit sumber daya manusia yang menguasai akuntansi

pemerintahan. Hal ini didorong oleh masih kurangnya kepedulian para pimpinan di

lingkungan Pemerintah Daerah untuk mendasarkan keputusannya pada informasi

keuangan.

Dalam menerapkan setiap peraturan baru kurang dari 50% yang mengerti

akan peraturan tersebut, sehingga dalam penyusunan dan penyajian Laporan

Keuangan sering mengalami keterlambatan. Seharusnya pada zaman reformasi saat

sekarang ini tidak semestinya lagi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Deli Serdang melakukan hal tersebut, karena tuntutan dan perubahan-perubahan

Peraturan Pemerintah yang selalu berubah akan membuat Pemerintah Daerah itu

81

sendiri agak sedikit tersendat di dalam segi pembangunan maupun segi administrasi

pemerintah.

Kendala kedua adalah perangkat pendukung. Meskipun Dinas Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang telah mengeluarkan dana sebesar Rp.

1.202.602.000,00 untuk pembelian komputer dan sistem akuntansi pemerintah

daerah. Namun dari beberapa penyajian Laporan Keuangan Daerah baik setiap ada

perubahan Peraturan Pemerintah Daerah maupun sistem akuntansi Pemerintah

Daerah selalu terlambat.

Hasil yang diharapkan dari penggunaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

dengan komputerisasi sebenarnya adalah penghematan anggaran yang berlebihan.

Selain itu dengan dilaksanakannya Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang

memenuhi tuntutan akuntabilitas keuangan yang merupakan salah satu prinsip good

governance akan tercipta peningkatan kepercayaan stakeholder seperti pihak

legislatif, dunia usaha, masyarakat, peningkatan kepercayaan dunia internasional,

investor dan lembaga-lembaga donor serta peningkatan kepercayaan dan pemberian

informasi yang handal kepada berbagai pihak akan sangat bermanfaat dalam usaha

peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.

Saat ini dorongan untuk mengembangkan akuntansi pemerintah daerah adalah

lebih pada pemenuhan tuntutan peraturan perundang-undangan, bukan karena

kebutuhan akan informasi keuangan untuk dasar pengambilan keputusan dan

peningkatan kinerja. Namun pemerintah daerah masih banyak

mempertimbangkannya mungkin karena berkaitan dengan dana untuk

82

mengembangkan sumber daya manusia maupun Sistem Akuntansi Pemerintah

Daerah. Hal ini akan mengganggu peningkatan dalam pemberian pelayanan

maksimum bagi publik sehingga timbul ketidakpercayaan publik terhadap kinerja

pemerintah daerah yang dihasilkan belum optimal. Disamping itu juga proses

desentralisasi dan otonomi daerah masih belum dapat dipisahkan secara jelas

terutama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu upaya yang

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk mengatasi kendala tersebut

adalah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan

pelatihan fungsional dan struktur, agar stabilitas yang mantap, aman, dan kondusif

dapat tercapai.

83

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal

sebagai berikut:

1. Pada tahun anggaran 2011, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli

Serdang di dalam penyajian Laporan Keuangan Daerah telah berpedoman pada

Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan

sebelumnya yaitu “Laporan keuangan yang disusun oleh Dinas Pengelolaan

Keuangan Daerah Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan” dapat

diterima kebenarannya.

2. Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang disajikan

oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang pada tahun

anggaran 2011 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas

dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini telah diaudit oleh

BPK.

3. Secara keseluruhan pada tahun anggaran 2011, kinerja Pemerintah Kabupaten

Deli Serdang secara khususnya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Deli Serdang belum optimal karena dalam berbagai kasus masih ditemukan

kurangnya rasa tanggung jawab aparatur pemerintah terhadap tugas yang

dibebankan, disamping itu proses desentralisasi dan otonomi daerah masih belum

dijalankan sepenuhnya oleh karena adanya beberapa kewenangan yang belum

dapat dipisahkan secara jelas terutama antara pemerintah pusat dan daerah.

84

83

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, penulis memberikan beberapa saran

sebagai berikut:

1. Pada tahun anggaran berikut, hendaknya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Deli Serdang dalam penyajian Laporan Keuangan Daerah telah

berpedoman sepenuhnya pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya hendaknya Dinas Pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten Deli Serdang dapat menyajikan Laporan Keuangan Daerah

tepat waktu sesuai dengan kalender anggaran tahunan yang telah ditetapkan

dalam peraturan yang berlaku dan tidak terjadi lagi keterlambatan.

3. Kualitas dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam

penyajian Laporan Keuangan lebih ditingkatkan dengan memberikan pelatihan

dan teknis maupun nonteknis mengenai penyajian Laporan Keuangan yang baik,

sehingga Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang mampu

menyajikan laporan keuangan sendiri dengan program aplikasi Sistem Akuntansi

Pemerintahan Daerah. Begitu juga kualitas atau jumlah perangkat pendukungnya

baik berupa komputer, laptop, ataupun software diperbanyak lagi, agar penyajian

Laporan Keuangan lebih cepat dan akurat.

4. Pada tahun anggaran berikutnya, hendaknya kinerja Pemerintah Kabupaten Deli

Serdang khususnya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dapat lebih baik lagi

dengan melakukan berbagai upaya untuk menjamin terpeliharanya kondisi yang

mantap, aman dan kondusif sehingga tuntutan masyarakat yang menghendaki

transparansi, akuntabilitas dan kepemerintahan yang bebas KKN dapat terwujud.

85

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Bagus Mantra Ida, 2004. Demografi Umum, Cetakan III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Badan Pemeriksa Keuangan Rpeublik Indonesia, 2007. Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), Januari 2007.

Direktur Jendral Perbendaharaan, 2004, Surat Edaran No. SE-01/Pb/2004 tanggal 21 September 2004 tentang Penyelenggaraan Tugas POkok Dan Fungsi Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara.

Earl R. Wilson and Susan C. Kattelus, 2004. Accounting for Governmental and Nonprofit Entities, McGraw Hill, 13th Edition.

Erlina, 2008. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah, Medan: USU Press.

Kenneth dan Jane, 2005. SIM: Mengelola Perusahaan Digital. Yogyakarta: Andi.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

------------, 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah

Nawawi, Hadari, 2001. Perencanaan Sumber Daya Manusia untuk Organisasi Profit yang Kompetitif. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Pemerintah Republik Indonesia, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

86

Renyowijoyo, Muindro, 2008. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sugijanto, Robert Gunardi dan Sonny Loho, 1995. Akuntansi Pemerintahan dan Organisasi Non-Laba. PPA-FE, UNIBRA.

Susilo, 2002. Audit Sumber Daya Manusia. Jakarta: Gema Amini.

87

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dimana atas berkat

rahmat dan karunia-Nya sehingga sampailah penulis kepada tugas akhir untuk

menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Medan

menyusun skripsi, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Dan pada kesempatan ini, penulis menyusun skripsi yang sangat sederhana

dengan judul: “Penerapan Standart Akuntansi Pemerintahan dalam Penyajian

Laporan Keuangan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli

Serdang”.

Dan ucapan terima kasih penulis sampaikan yang tiada ternilai kepada :

1. Bapak Drs. H. Kondar Siregar, MA sebagai Rektor Universitas Muslim Nusantara

Al-Washliyah Medan.

2. Ibu Shita Tiara, SE, M.Si, Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas

Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.

3. Ibu Sri Wardany, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan yang telah banyak

memberikan petunjuk kepada penulis sehingga selesainya skripsi ini.

4. Ibu Sri Wardany, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak

meluangkan waktu dalam mengarahkan, memotivasi serta memberi nasehat

kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

5. Ibu Shita Tiara, SE, M.Si, Ak, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak

meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk dan bimbingan hingga selesainya

skripsi ini.

88

i

6. Rekan-rekan mahasiswa dan pihak lain yang turut mendukung penyelesaian

skripsi ini.

7. Bapak Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang dan

beserta seluruh staf pegawai yang telah memberikan izin dan membantu penulis

selama pengumpulan data.

8. Seluruh dosen pengajar dan staf yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas

Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan, yang telah mendidik dan membimbing

penulis sejak di bangku kuliah.

9. Dan tak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada keluarga yang telah memberikan dorongan kepada penulis sejak penulis

pertama kuliah sampai penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Muslim

Nusantara Al-Washliyah.

10. Kepada teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih

atas kebersamaan serta persahabatan dalam suka dan duka selama ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan

semoga kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang telah membantu penulis semuanya

mendapat dari yang maha kuasa.

Medan, Desember 2013Penulis,

SRI RAHAYU ESTINPM : 103224074

89

ii

FAKULTAS EKONOMIUNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN)

AL-WASHLIYAH MEDAN

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : SRI RAHAYU ESTINpm : 103224074Jurusan : AkuntansiProgram Studi : Ekonomi AkuntansiJenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)Judul Skripsi : Penerapan Standart Akuntansi Pemerintahan dalam

Penyajian Laporan Keuangan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Pembimbing I Pembimbing II

Sri Wardany, SE, M.Si Shita Tiara, SE, M.Si, Ak

Diuji Pada Tanggal :Judisium :

Panitia Ujian

Ketua Sekretaris

Drs. H. Kondar Siregar, MA Shita Tiara, SE, M.Si, Ak

90

PENERAPAN STANDART AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

S K R I P S I

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Pada Jurusan Akuntansi

OLEH :

Sri Rahayu EstiNPM : 103224074

FAKULTAS EKONOMIUNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA

AL-WASHLIYAHM E D A N

2013

91

PENERAPAN STANDART AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

OLEH :

Sri Rahayu EstiNPM : 103224074

FAKULTAS EKONOMIUNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA

AL-WASHLIYAHM E D A N

2013ABSTRAK

92

PENERAPAN STANDART AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

OLEH :

SRI RAHAYU ESTINPM : 103224074

Seiring dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang setelah melakukan tugas pokok sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, akan membuat dan menyajikan laporan keuangan sebagai konsekuensi hukum dan administrasi Negara kepada lembaga-lembaga pemeriksa dan hukum Negara yang ditunjuk juga berdasarkan undang-undang yang berlaku. Laporan keuangan yang diberikan dan disajikan haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian akan dapat dicapai tujuan penyajian laporan keuangan yang diharapkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah Laporan Keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan”. Sedangkan tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh laporan keuangan berpengaruh pada peningkatan pendapatan daerah, serta pencapaian sasaran pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Deli Serdang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memberi keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang di dalam penyajian Laporan Keuangan Daerah telah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan sebelumnya yaitu “Laporan keuangan yang disusun oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan” dapat diterima kebenarannya. Selain itu, Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang disajikan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang pada tahun anggaran 2011 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan telah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

DAFTAR ISI

ix

93

KATA PENGANTAR................................................................................. i

DAFTAR ISI................................................................................................ iii

DAFTAR TABEL........................................................................................ vii

DAFTAR GAMBAR .................................................................................. viii

ABSTRAK................................................................................................... ix

BAB I PENDAHULUAN..................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ...................................................... 1

B. Identifikasi Masalah............................................................. 4

C. Batasan Masalah.................................................................. 5

D. Rumusan Masalah................................................................ 5

E. Tujuan Penelitian................................................................. 5

F. Manfaat Penelitian............................................................... 6

G. Anggapan Dasar................................................................... 6

H. Hipotesis .............................................................................. 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA............................................................ 8

A. Pengertian Laporan Keuangan........................................... 8

1. Ruang Lingkup Laporan Keuangan.............................. 8

2. Tujuan Laporan Keuangan............................................ 9

3. Komponen-komponen Laporan Keuangan................... 12

B. Pengertian Akuntansi Sektor Publik.................................. 14

iii

94

1. Ruang Lingkup Akuntansi Publik................................ 14

2. Sifat dan Karakteristik Sektor Publik........................... 16

C. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan....................................... 17

D. Perbandingan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan....................................... 21

E. Faktor Pendukung dalam Penyajian Laporan Keuangan

Pemerintah......................................................................... 22

1. Sumber Daya Manusia................................................. 22

2. Perangkat Pendukung................................................... 23

F. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah............................. 24

1. Definisi dan Pengguna Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah...................................................... 24

2. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Daerah......................................................................... 25

3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah...................................................... 27

4. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan................ 29

5. Unsur-unsur dan Bentuk Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah...................................................... 31

BAB III METODE PENELITIAN.......................................................... 46

iv

95

A. Desain Penelitian................................................................. 46

B. Lokasi Penelitian................................................................. 46

C. Jenis Data............................................................................ 46

D. Instrumen Penelitian............................................................ 47

E. Teknik Pengumpulan Data.................................................. 47

F. Teknik Analisis Data........................................................... 47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN........................ 48

A. Hasil Penelitian................................................................... 48

1. Gambaran Umum Kabupaten Deli Serdang................. 48

2. Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten Deli Serdang................................. 51

3. Faktor Pendukung dalam Penyajian Laporan

Keuangan Daerah........................................................ 53

4. Konversi Penyajian Laporan Keuangan Daerah.......... 56

5. Penyajian Laporan Keuangan Daerah.......................... 64

B. Pembahasan Hasil Penelitian.............................................. 71

1. Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah

Kabupaten Deli Serdang............................................. 71

2. Strategi-strategi yang Diperlukan Dinas Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang terhadap

Keberhasilan Menyajikan Laporan Keuangan Sesuai

Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.................. 78

3. Pengaruh Faktor Pendukung terhadap Keberhasilan

v

96

Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan................................ 80

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN................................................. 83

A. Kesimpulan ........................................................................ 83

B. Saran.................................................................................... 84

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 85

LAMPIRAN

vi

97

DAFTAR TABEL

Tabel I Perbandingan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dengan SAP............................................................................... 21

Tabel II Format Laporan Realisasi Anggaran......................................... 33

Tabel III Format Neraca........................................................................... 37

Tabel IV Format Laporan Arus Kas......................................................... 41

Tabel V Format Catatan atas Laporan Keuangan................................... 45

Tabel VI Struktur Realisasi Anggaran..................................................... 57

Tabel VII Perbedaan Struktur APBD dengan Pengkodean yang Lalu...... 58

Tabel VIII Tabel Akun................................................................................ 58

Tabel IX Tabel Pos-pos Ekuitas............................................................... 63

vii

98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kode Rekening Penganggaran Menurut Kepmendagri No. 29Tahun 2002................................................................................ 59

Gambar 2 Kode Rekening Penganggaran Menurut Peraturan PemerintahNo. 24 Tahun 2005.................................................................... 60

Gambar 3 Jenis dan Kelompok Belanja..................................................... 62

Gambar 4 Klasifikasi Aset......................................................................... 63

viii

99