SKRIPSI - repository.unair.ac.idrepository.unair.ac.id/224/2/gdlhub-gdl-s1-2013-soewanditi-25683-1... · skripsi tini ekasari soewandi penggunaan prosedur audit alternatif di dalam

SKRIPSI

TINI EKASARI SOEWANDI

PENGGUNAAN PROSEDUR AUDIT ALTERNATIF DI DALAM PEMERIKSAAN KEWAJARAN

PERKIRAAN KREDIT PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR (KPKB)PADA BANK ” X ” SURABAYA

A W f y c

Z7-

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A

19900 1 AL'G 1r ?2 >

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGGUNAAN PROSEDUR AUDIT ... TINI EKASARI

Surabaya , A . h >. 1 C$ D

Disetujui untuk diuji

Oleh :

Dosen Pembimbing :



Surabaya, ..............

Disetujui dan diterima baik.

Oleh :

Dosen Pembimbing, Ketua Jurusan,

(Drs. Hanny Wurangian, Ak) (Drs. Arsono Laksmono, Ak)



KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Pengasih, penulis

berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan

skripsi ini diajukan untuk memperlengkapi salah satu

syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan

Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas. Airlangga.

Untuk memenuhi syarat tersebut, penulis telah mengada-

kan survei pada Bank "X" Surabaya.

Untuk menjaga rahasia perusahaan, angka-angka

yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

angka-angka fiktif. Walaupun demikian inti persoalan

tetap tidak akan menyimpang dari maksud penulisan

skripsi ini.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan

banyak terima kasih kepada Bapak Drs. Hanny Wurangian,

Ak., yang telah membimbing dan mengarahkan penulisan

skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih

pada staf dan karyawan Bank "X" Surabaya yang telah

memberikan data, keterangan dan informasi-informasi

yang sangat berguna bagi penulisan skripsi ini.

i



Juga tidak lupa penulis ucapkan banyak terima

kasih kepada keluarga dan teman-teman yang telah banyak

membantu hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Semoga maksud penulisan skripsi ini dapat me-

menuhi syarat seperti yang dikehendaki oleh pimpinan

Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.

Surabaya, 3 0 Juli 1990

Penulis,

ii



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ................................ i

DAFTAR ISI .................................... iii

DAFTAR GAMBAR, ................................. vi

DAFTAR LAMPIRAN ............................... vii

BAB I : PENDAHULUAN ......................... 1

1 . Pandangan Umum .................. 1

2. Penjelasan Judul ................ 4

3. Alasan Pemiiihan Judul .......... 6

4. Tujuan Penyusunan Skripsi ....... 7

5. Sistematika Pembahasan .......... 8

6. Metodologi Kerja................. 9

6.1. Permasalahan ........ ....... 9

6.2. Hipotesa Kerja ............ . 9

6.3. Skope Analisa .............. 10

6.4. Prosedur Pengumpulan dan Peng- olahan Data ................. 11

BAB IX : PEMBAHASAN SECARA TEORITIS TENTANG PIUTANG DITINJAU DARI SEGI AKUNTANSI DANAUDITING ............................ 13

1. Tinjauan Mengenai Piutang Dari SegiAkuntansi ..................... 13

1.1. Pengertian Piutang ......... 13

iii



1.2. Klasifikasi Piutang ......... 14

1.3. Penilaian Piutang .......... 16

2. Tinjauan Mengenai Piutang dari SegiAuditing ......................... 20

2.1. Tujuan Pemeriksaan Piutang .. 20

2.2. Pengendalian Intern ........ 21

2.3. Evaluasi Internal Control atas Piutang ........... ......... 26

2.4. Compliance Test ............ 29

2.5. Substantive Test ........... 30

2.6. Program Pemeriksaan Piutang . 31

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG BANK "X" DANSISTEM PENGENDALIAN INTERNNYA ...... 36

1. Gambaran Umum Tentang Bank "X" ... 36

2. Struktur Organisasi dan Job Description ................. . 39

3. Gambaran Faktual atas Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor, Pencatatan Piutang Serta Tindakan Bila Kredit Tersebut Menunggak .......................... 42

3.1. Flow Chart (Bagan Arus-) Dokumen 42

Halaman

iv



Halaman

3.2. Internal Control Questionaires Tentang Sistem Pengendalian Intern yang Berhubungan Dengan Pemberian Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor (KPKB), Pencatatan Piutang serta Tindakan Bila Kredit Menunggak ....... 54

BAB IV : TINJAUAN TERHADAP PENGGUNAAN PROSEDUR AUDIT ALTERNATIF DI DALAM PEMERIKSAAN KEWAJARAN PERKIRAAN KREDIT PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR PADA BANK "X", SURABAYA ............................. 58

1. Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Intern ......................... 58

2. Compliance Test ................... 61

3. Substantive Test .................. 66

4. Hasil Pemeriksaan ............ . 69

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN ................ 73

1 . Kesimpulan ........................ 73

2. Saran .............. .......... . 75DAFTAR KEPUSTAKAAN

v



DAFTAR GAMBAR

Gambar : Halaman

1. Struktur Organisasi Bank "X", Cabang Surabaya 40

2. Bagan Arus Dokumen ......................... 43

- Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor (KPKB) ................... 43

- Prosedur Pencatatan Piutang ............. 50

- Prosedur Pemrosesan Kredit yang Menunggak 51

vi



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Sample Dokumen yang Diuji Ketaatan (Compliatfce Test)

2. Kertas Kerja Pemeriksaan Piutang

3. Kertas Kerja Pemeriksaan BPKB

4. Kertas Kerja Pemeriksaan Tagihan/Angsuran Piutang yang Menunggak



M I L I IPESPUSTAXA.V I

"UN1VERS1TAS A1KLAKOUA- I

SU R A B A Y A |

1 . Pandangan Umum

Seiring dengan berkembangnya dunia usaha dan

adanya deregulasi dari pemerintah, maka semakin banyak

bermuncalan bank-bank baru, baik yang merupakan cabang

ataupun bank yang benar-benar baru didirikan. Hal itu

mengakibatkan persaingan antara bank-bank semakin

kompetitif, sehingga bank-bank tersebut semakin ber-

lomba untuk memuaskan kliennya dengan memberikan

berbagai macam kemadahan dan menawarkan jasa perbankan

yang baru, di samping berusaha untuk semakin efisien

dalam beroperasi. Salah satu bentu.k dari jasa perbank

an yang diberikan oleh Bank "X" adalah pemberian Kredit

Pemilikan Kendaraan Bermotor (KPKB).

Dalam memberikan kredit tersebut, Bank "X" harus

benar-benar memperoleh keyakinan bahwa kredit yang di-

bsrikannya benar-benar dapat tertagih; Karena bila

kredit tersebut macet/tidak dapat ditagih, tentunya

akan merugikan Bank "X" sendiri, di samping pihak-pihak

lain yang berkepentingan antara lain : deposan,

pemerintah, dan nasabah.

BAB I

PENDAHULUAN

1



2

Dengan kedudukannya yang demikian, pihak-pihak

yang mempunyai kepentingan finansial di dalam perusaha-

an perlu memperoleh media yang layak untuk mengambil

keputusan sehubungan dengan kepentingannya terhadap

perusahaan. Salah satu media yang layak adalah laporan

keuangan. Agar laporan keuangan tersebut dapat me-

menuhi kebutuhan pemakainya dan dapat diintepretasikan

sama oleh masyarakat pemakai yang barkeduduka.n di luar

perusahaan, maka laporan keuangan perlu disusun sesuai

dengan prinsip akuntansi yang diterima umum (PAI).

Untuk menjamin bahwa laporan keuangan telah di

susun sesuai dengan PAI maka diparlukan se.seorang yang

profesional dan independen untuk menilai kewajaran

laporan keuangan secara obyektif. Oleh karena itu di-

tunjuk seorang akuntan publik untuk melakukan pe

meriksaan terhadap laporan keuangan untuk menentukan

kewajaran laporan keuangan terssbut. Dalam kaitannya

dengan hal tersebut, salah satu prosedur yang harus

diterapkan adalah konfirmasi piutang (sesuai dengan

Standard Auditing Procedures) bahwa :

"Confirmation of receivables are generally accepted

auditing procedures. The Independent auditor who issues

on opinion must bear in mind that he has the burden of



justifiying the opinion expressed".^

Tetapi mengingat bahwa piutang, dalam hal ini

adalah Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor (KPKB) yang

diberikan oleh 3ank "XM kepada banyak debitur yang

masing-masing jumlah individualnya relatif kecil, se-

dangkan jumlah keseluruhannya sangat material (60% dari

seluruh kredit yang diberikan oleh Bank "X"), maka

sangat tidak efisien dan »fektif untuk menerapkan

prosedur konfirmasi.

Hal ini mengingat bahwa diperlukan biaya dan

waktu yang banyak, di samping belum tentunya konfirmasi

tersebut dijawab, dan juga auditor bslum cukup memper-

oleh keyakinan mengenai collectibility Kredit Pemilikan

Kendaraan Bermotor tersebut, sehingga auditor belum

memperoleh keyakinan bahwa Kredit Pemilikan Kendaraan

Bermotor disajikan secara wajar dalam laporan keuangan.

Oleh karena itu dalam skripsi ini, penulis mem-

bahas mengenai prosedur alternatif yang dapat dilakukan

untuk memperoleh keyakinan akaa kewajaran perkiraan

Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor dalam laporan ke

uangan.

^Jercy D. Sullivan, SPA., Montgomery's Auditing, Tenth Edition, A. Ronald Press Publication, John Willeys & Sons, In?, 1985, hal. 527.

3



4

2. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul "Penggunaan Prosedur Audit

Alternatif di dalam Pemeriksaan Kewajaran Perkiraan

Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor (KPKB) pada Bank

"X"f Surabaya". Dari judul di atas penulis dapat men-

jelaskan sebagai berikut :

1. Penggunaan adalah aplikasi atau panerapan teori di

dalam praktek dengan memperhatikan situasi dan kon-

disi yang ada.

2. Prosedur audit alternatif adalah langkah lain yang

^ harus diambil oleh auditor sehubungan dengan tidak

dapat dilakukannya salah satu prosedur audit yang

utama atau tidak memuaskannya hasil penerapan suatu

prosedur audit yang utama.

3. Pemeriksaan atau auditing, menurut Alvin A. Arreas

adalah :

Auditing is the process of accumulating and evaluating evidence by a competent independent person about quantifiable information of a specific economic entity for the purpose of determining and reporting upon the degree of correspondence between quantifiable information and established criteria.

Alvin A. Arens/James K. Loebbecke, Auditing An Integrated Approach, Seco.id Edition, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, i-Iew Jersey, U.S.A., 1981, hal. 3.



5

4. Kewajaran artinya tidak terdapat kekeliruan atau

penyelewengan yang mempunyai pengaruh yang material

terhadap laporan keuangan.

5. Perkiraan adalah suatu pos atau chart of account di

dalam neraca.

6. Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor adalah salah

satu bentuk pinjaman yang diberikan oleh Bank "X"

kepada masyarakat. Dalam hal ini Bank "X" mengadakan

perjanjian dengan showroom Kendaraan Bermotor yang

akan menjadi penanggung (Avalist) dari konsumen yang

membeli kendaraan bermotor secara kredit, kemudian

showroom tersebut menghubungkan konsumen pembeli

kendaraan bermotor tersebut dengan Bank "X". Selain

itu bank "X" juga memberikan KPKB kepada nasabah

(non avalist).

7. Bank "X" adalah obyek penelitian yang dilakukan pe

nulis .

Dengan demikian, dari judul skripsi ini secara

keseluruhan terkandung maksud untuk membahas tentang

langkah-langkah yang harus dilakukan oleh auditor untuk

sampai pada keyakinannya akan kewajaran penyajian per

kiraan Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor sehubungan

dengan tidak dilakukannya prosedur audit yang utama dan

umum dilakukan dalam rangka pemeriksaan atas perkiraan



6

Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor yaitu konfirmasi

piutang.

3. Alasan Pemilihan Judul

Bank memperoleh pendapatan/income dari selisih

bunga antara pemberian pinjaman kepada masyarakat

dengan deposito dari masyarakat. Salah satu bentuk pem

berian pinjaman dari Bank "X" kepada masyarakat adalah

dengan memberikan Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor

(KPKB).

Oleh karena itu pemeriksaan (audit) yang ter-

penting terhadap perkiraan Kredit Pemilikan Kendaraan

Bermotor harus ditujukan kepada collectibility dari

Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor tersebut, di

samping untuk menentukan existensi, accuracy of amount valuation dan rightsnya.

Dalam pemeriksaan terhadap perkiraan Kredit Pe

milikan Kendaraan Bermotor ini, penulis menganggap

bahwa prosedur konfirmasi yang merupakan prosedur yang

harus dilakukan pada pemeriksaan piutang kurang tepat

untuk digunakan. Hal ini mengingat bahwa jumlah debitur

sangat banyak, sedangkan jumlah pinjaman individualnya

relatif kecil. Di samping itu auditor juga harus mem

peroleh keyakinan bahwa para debitur akan dapat me-



7

lunasi kewajibannya. Hal ini menyababkan penulis ber-

keinginan untuk menggunakan prosedur audit alternatif

dalam pemeriksaan perkiraan Kredit Pemilikan Kendaraan

Bermotor (KPKB) yang lebih efektif dan efisien dalam

waktu dan biaya, tanpa mengurangi kompetensi daripada

bukti-bukti yang dikumpulkan untuk mendukung pendapat

yang diberikan auditor atas pemeriksaan terhadap

laporan keuangan. Oleh sebab itu penulis memilih judul

"Penggunaan Prosedur Audit Alternatif di dalam Pe

meriksaan Kewajaran Perkiraan Kredit Pemilikan Kendara

an Bermotor Pada Bank "X", Surabaya".

4. Tuiuan Penyusunan Skripsi

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberi

kan gambaran tentang bagaimana seorang auditor me-

rencanakan suatu pemeriksaan, khususnya di dalam pe

meriksaan perkiraan Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor

pada Bank "X", Surabaya bila prosedur yang utama yaitu

konfirmasi tidak dilaksanakan, tanpa mengurangi kom

petensi bukti-bukti yang diperlukan untuk mendukung

pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan,

khususnya terhadap parkiraan Kredit Pemilikan Kendaraan

Bermotor.



8

Untuk itu penulis ingin rnenerapkan teori-teori

audit yang diperoleh dalam memeriksa perkiraan Kredit

Pemilikan Kendaraan Bermotor mengingat bahwa kredit

tersebut mempunyai keunikan tersendiri yaitu jumlah

debiturnya banyak dengan piutang individualnya yang

relatif kecil, sehingga penulis dapat menarik kesimpul

an mengenai hubungan antara teori dan praktek.

5. Sistematika Pembahasan

Bab I : Memberikan gambaran umum mengenai pokok

permasalahan yang akan dibahas.

Bab XI : Menfirangkan berdasarkan literatur mengenai

Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor yang

lazim disebut sebagai piutang ditinjau

dari segi akuntansi dan auditing.

Bab III : Memberikan gambaran umum tentang Bank "XM

Bab XV : Berisi tinjauan terhadap prosedur pe

meriksaan alternatif terhadap perkiraan

Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor se-

hubungan dengan tidak dilaksanakannya

prosedur yang utama yaitu konfirmasi di

dalam rangka pemeriksaan umum terhadap

Laporan Keuangan Bank "X", Surabaya.



9

Bab V : Berisi kesimpulan dari analisa data dan

saran yang dapat dipergunakan sebagai per-

timbangan dalam pemeriksaan.

6. Metodologi Kerja

6.1. Permasalahan.

Perkiraan Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor

merupakan perkiraan yang sangat penting dalam laporan

keuangan Bank "X", karena merupakan 60% dari total

pinjaman yang diberikan Bank "X" kepada masyarakat.

Oleh karena itu kelangsungan hidup Bank "X" sangat ter-

gantung dari collectibility Kredit Pemilikan Kendaraan

Bermotor tersebut. Mengingat jumlah debiturnya sangat

banyak sedangkan jumlah piutang individualnya relatif

kecil, sehingga bila prosedur konfirmasi sebagai

prosedur yang harus dilakukan tersebut dilaksanakan,

maka akan memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit di samping belum tentu konfirmasi tersebut memperoleh

jawaban yang memuaskan, sehingga auditor tidak memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung pendapat yang

diberikannya atas kewajaran laporan keuangan.

6.2. Hipotesa Kerja*

Karena tujuan utama pemeriksaan terhadap per-



10

kiraan Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor adalah untuk

memperoleh keyakinan bahwa kredit tersebut wajar

{existence, accuracy valuation, rights) dan dapat

diterima kembali pembayarannya (collectibility), maka

prosedur konfirmasi sebagai prosedur yang utama yang

harus dilaksanakan dapat digantikan dengan prosedur alternatif yang meliputi :

- Pemeriksaan terhadap kemampuan membayar debitur yang

ditunjukkan oleh referensi gaji dari perusahaan di

mana debitur bekerja/rekening koran bila debitur seorang wiraswasta.

- Subsequent collection (jumlah pembayaran dan ketepatan waktu pembayaran).

- Pemeriksaan terhadap BPKB dan kecukupan asuransi ken

daraan bermotor yang dibeli oleh debitur.

Ketiga prosedur tersebut harus dilaksanakan secara ber-

samaan.

6.3. Ruang Lingkup.

Bank "X" memberikan berbagai macam jenis

pinjaman kepada masyarakat antara lain : Kredit Pe

milikan Kendaraan Bermotor dan berbagai macam penarikan

dana dari masyarakat, dalam usahanya untuk memperoleh

income.



Dalam skripsi ini, pembahasan dibatasi pada pe

meriksaan terhadap perkiraan Kredit Pemilikan Kendaraan

Bermotor. Hal ini mengingat kemampuan penulis yang ter-

batas dan juga waktu yang diberikan untuk menyelesaikan

skripsi ini, serta mengingat bahwa pemeriksaan terhadap

perkiraan Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor sangat

penting karena sebagian besar (60%) dari pinjaman yang

diberikan oleh Bank "x" merupakan Kredit Pemilikan Ken

daraan Bermotor sehingga auditor harus memperoleh ke

yakinan bahwa Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor Ler-

sebut akan dapat ditagih (collectible) karena hal ini

sangat mempengaruhi kelangsungan hidup/kesehatan Bank

"X", yang pada akhirnya juga mempengaruhi pendapat

auditor terhadap kewajaran laporan keuangan Bank "X".

6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.

- Library Research

Mengumpulkan dan mempelajari literatur dan karya

ilmiah yang ada hubungannya dengan pembahasan

skripsi ini, terutama yang menyangkut pembahasan

dari segi teoritis.

- Field Research

Mengadakan observasi pada Bank "X11, mengadakan

wawancara dengan staf/karyawan yang ada hubung-



M I L I KPERPUST AK.AAN

’UNIVERS1TAS AIKLAWOOA"

S U R A B A Y A 12

annya dengan pembahasan skripsi ini.

Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisa,

dan dihubungkan dengan teori yang telah di-

kemukakan untuk kemudian ditarik kesimpulan dan

saran.



BAB II

PEMBAHASAN SECARA TEORITIS TENTANG PIUTANG DITINJAU DARI SEGI AKUNTANSI DAN AUDITING

1. Tiniauan Mengenai Piutang dari Segi Akuntansi

Bank "X" memberikan pinjaman kepada masyarakat

dalam bentuk pemberian Kredit Pemilikan Kendaraan

Bermotor (KPKB). Dalam hal ini KPKB tersebut dapatlah

kita sebut sebagai piutang Bank "X" kepada masyarakat.

Oleh karena itu penulis akan menggunakan istilah

piutang untuk membahas landasan teori.

Piutang merupakan hal yang penting, bagi banyak

perusahaan, terutama bagi bank, karena merupakan se-

bagian besar aktiva Bank. Oleh karena itu sangatlah

penting untuk menciptakan kebijaksanaan kredit dan

prosedur penagihan yang efektif untuk memastikan

pelunasan piutang secara teratur dan untuk mengurangi

kerugian dari piutang tak tertagih. Pengendalian intern

yang memadai dan akuntansi yang tepat untuk piutang

mempunyai psngaruh yang besar bagi kemampuan perusahaan

untuk menghasilkan laba.

1.1. Pengertian Piutang.

Pengertian piutang dari segi akuntansi adalah

hak terhadap pihak lain yang diharapkan akan dipenuhi

13



dengan penerimaan kas. Dalam hal ini Smith and Skousen

mendefinisikan piutang sebagai berikut :

In its broadest sense, the term receivables is applicable to all claims against others for money, goods or services. For accounting purposes, however, the term is generally employed in a narrower sense to designate claims expected to be settled by the receipt of cash.

1.2. Klasifikasi Piutang.

Piutang dapat diklasifikasikan menurut berbagai

cara antara lain :

1.2.1. Klasifikasi piutang berdasarkan cara perolehan

piutang.

- Piutang dagang.

Piutang yang terjadi karena transaksi pen

jualan barang dan jasa secara kredit.

- Piutang lain-lain (piutang non dagang).

Piutang yang terjadi karena transaksi lain-

lain, misalnya penjualan surat-surat berharga,

atau aktiva selain barang dan jasa, pinjaman

yang diberikan- kepada pemegang saham, kar-

yawan, direktur dan perusahaan cabang, dari

pembelian dibayar di muka dari restitusi pajak

*Jay M. Smith Jr. and Fred Skousen, Intermediate Accountingt Eight Edition, South - Western Publishing Co, Cincinnati 1984, hal. 204.

1 4



15

yang belum dibayarkan dari piutang bunga dan

deviden, dari piutang pesanan saham dan se-

bagainya.

1.2.2. Klasifikasi piutang berdasarkan jangka waktu

jatuh temponya.

- Piutang jangka pendek.

Piutang yang diharapkan untuk dapat tertagih

dan jangka waktu satu tahun atau kurang.

Semua piutang usaha diklasifikasikan sebagai

piutang jangka pendek dan tiap-tiap piutang

bukan usaha memerlukan analisa tersendiri

untuk menentukan apakah piutang itu akan dapat

dilunasi dalam waktu satu tahun atau tidak.

- Piutang jangka panjang.

Piutang yang diharapkan untuk dapat tertagih

dalam waktu lebih dari satu tahun.

1.2.3. Klasifikasi piutang berdasarkan debiturnya :

- Piutang individual.

Piutang yang umumnya besar dan langganan tidak

banyak.

- Piutang kolektif, piutang yang umumnya jumlah-

nya kecil dan langganannya banyak, mis :

pelanggan PLN, pelanggan PAM.



16

1.3. Penilaian Piutang.

Mengenai penilaian piutang, Eldon S. Hendriksen

mengemukakan bahwa :

Receivables and monetary securities should be valued in term of the cash to be received in the future. Since the cash is not availabe until after a waiting period, the receivable is not worth its maturity value (the amount finally due under the contract).^

Jadi nilai piutang adalah nilai dari kas yang akan

diterima di masa yang akan datang yang dinilai

sekarang. Piutang tidak dicatat sebesar nilai jatuh

temponya. Ini berlaku untuk piutang yang di dalamnya

terkandung unsur bunga.

Adanya penjualan sebuah mesin dengan term loan

harga Rp. 2.500.000,- dengan syarat pembayaran 2 tahun,

bunga 10%/tahun flat, maka piutang dicatat sebesar

Rp. 2.500.000,- bukan Rp. 3.000.000,- (Rp.2.500.000,~ +

(2 x 0,1 x 2.500.000).

Selain itu, piutang yang terjadi dari penjualan

barang atau jasa harus dilaporkan sebesar nilai reali-

sasi bersihnya atau nilai kas yang diharapkan. Ini berarti piutang harus dicatat sebesar jumlah penjualan

kredit bersih.

Eldon S. Henriksen, Accounting Theory, Third Editionf Richard D. Irwin Inc., Illinois, 1 987, hal. 298.



17

Faktor lain dari penilaian piutang adalah per-

lakuan terhadap ketidakpastian tertagihnya piutang.

Tidak seluruh piutang perusahaan akan dapat tertagih.

Jumlah yang tidak tertagih tersebut harus diantisipasi-

kan terhadap piutang dalam periode penjualan yang

bersangkutan. Jumlah piutang yang diperkirakan tidak

tertagih dicatat sebagai debit pada perkiraan biaya dan

kredit pada perkiraan penyisihan. Bila terdapat bukti

yang pasti bahwa sebagian dari suatu piutang atau

seluruh piutang tersebut tidak dapat ditagih, piutang

tersebut harus dihapus dengan mendebit perkiraan pe

nyisihan dan mengkredit perkiraan piutang.

Prinsip Akuntansi Indonesia menyatakan sebagai berikut:

Piutang dinyatakan sebesar jumlah bruto tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat diterima. Jumlah bruto piutang harus tetap disajikan pada neraca diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang diragukan atau taksiran jumlah yang tidak dapat diterima.^

Estimasi tidak tertagihnya piutang dapat di-

dasarkan pada persentase tertentu dari penjualan suatu

periode atau pada persentase tertentu dari jumlah

piutang pada akhir suatu periode. Bila didasarkan pada

penjualan, saldo yang ada pada perkiraan penyisihan

Ikatan Akuntan Indonesia 1984, Prinsip Akuntansi Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 33.



18

yang diakibatkan oleh periode yang lalu diabaikan.

Misalnya ditetapkan bahwa estimasi piutang yang tidak

tertagih adalah satu persen dari penjualan periode ter

sebut yang berjumlah Rp. 1.000.000,00, maka yang di-

bebankan ke perkiraan biaya piutang tidak tertagih

adalah satu persen dari Rp. 1.000.000,00 tanpa memper-

hitungkan saldo yang ada pada perkiraan penyisihan

untuk piutang tidak tertagih. Sebaliknya bila didasar-

kan pada jumlah piutang, maka saldo permulaan penyisih

an yang ada disesuaikan atau dikoreksi untuk mencapai

saldo baru sesuai dengan persentase tertentu yang

ditetapkan terhadap piutang.

Ada dua macam cara yang dapat dilakukan bila

besarnya penyisihan untuk piutang tak tertagih didasar-

kan pada saldo piutang, yaitu penyisihan tersebut di

sesuaikan sehingga saldonya menjadi sebesar persentase

tertentu terhadap piutang atau penyisihan tersebut

disesuaikan menjadi suatu jumlah yang ditentukan dengan

menganalisa umur piutang.

Bila penyisihan untuk piutang tak tertagih

didasarkan pada analisa terhadap umur piutang, maka

masing-masing piutang dianalisa untuk menetapkan apakah

piutang tersebut belum jatuh tempo atau telah jatuh

tempo. Piutang-piutang yang telah jatuh tempo diklasi-



19

fikasikan menurut lamanya piutang tersebut telah mele-

wati saat jatuh tempo yang telah ditetapkan.

Selain metode-metode penyisihan untuk piutang

tak tertagih, yang telah disebutkan di atas, terdapat

metode penghapusan secara langsung, yaitu menghapus

secara langsung suatu piutang bila telah ditetapkan

bahwa piutang tersebut tidak akan dapat ditagih, misal-

nya debitur telah meninggal tanpa ahli waris yang

jelas. Penghapusan piutang tak tertagih dan mengkredit

perkiraan piutang. Karena kerugian akibat tak tertagih

nya piutang telah dapat ditentukan dengan pasti, maka

banyak perusahaan menganggap bahwa metode ini lebih

sederhana dan mudah untuk diterapkan.

Walaupun metode ini sederhana dan mudah diterap

kan tetapi metode ini bertentangan dengan teori

akuntansi mengenai mempertemukan pendapatan dan biaya

yang digunakan untuk memperoleh pendapatan tersebut

dalam periode yang sama. Dengan metode ini dapat

terjadi pendapatan telah diakui pada periode yang lalu,

yaitu dalam periode terjadinya piutang, sedangkan biaya

diakui pada tahun berikutnya, yaitu bila ternyata

piutang tersebut tidak bisa tertagih. Oleh karena itu

metode ini tidak dianjurkan untuk diterapkan.



2 0

2. Tinjauan Mengenai Piutang dari Segi Auditing

Tujuan pemeriksaan umum atas laporan keuangan

yang dilakukan oleh akuntan publik adalah untuk me-

nyatakan pendapat apakah posisi keuangan dan hasil

usaha serta perubahan posisi keuangan perusahaan telah

disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip

akuntansi yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan tersebut harus diperoleh

bukti-bukti atas pembukuan perusahaan dan dilakukan

evaluasi terhadap bukti-bukti serta catatan-catatan

perusahaan selama proses pemeriksaan.

Adapun proses pemeriksaan atas perkiraan piutang

adalah serangkaian kegiatan yang saling berkaitan untuk

sampai pada suatu kesimpulan mengenai kelayakan per

kiraan piutang yang tercantum pada laporan keuangan.

2.1. Tujuan Pemeriksaan Piutang.

2.1.1. Untuk menentukan ketelitian jumlah piutang yang

dibukukan (accuracy of amount).

2.1.2. Untuk menentukan bahwa piutang-piutang yang ada

memang ada dan tidak fiktif/valid (existence).

2.1.3. Untuk menentukan bahwa piutang-piutang yang ada

memang dapat ditagih (collectible) karena walau-

pun debitur itu tidak fiktif tetapi jika piutang



21

dari debitur tersebut tidak dapat ditagih, pi

utang tersebut sebenarnya dicantumkan terlalu

besar dalam neraca/overstated (valuation).

2.1.4. Untuk menentukan ketepatan penyajian di neraca

(proper presentation in the balance sheet) pada

jumlah kas yang diharapkan untuk diterima (cash

collectible amounts). Piutang harus disajikan

sebesar jumlah kas yang diharapkan atau sebesar

nilai realisasi bersihnya, yaitu setelah di-

kurangi potongan penjualan dan retur penjualan

atau penyisihan untuk retur tersebut.

2.1.5. Untuk menentukan secara simultan ketepatan pen

catatan pendapatan, potongan-potongan penjualan

dan kerugian atas piutang tak tertagih.

2.2. Pengendalian Intern.

Definisi pengendalian intern atau internal

control menurut Statement of Auditing Procedure (SAP)

No. 33 adalah sebagai berikut :

Internal Control Comprises the plan of organization and all of the coordinate methods and measures adopted within a business to safeguard its assets, check the accuracy and reability of its accounting data, promote operational efficiency and encourage



adherence to prescribed managerial policies.^

Dari definisi tersebut dapat diuraikan lebih

lanjut bahwa internal control meliputi pengendalian

akuntansi (accounting control) dan pengendalian admi-

nistratif (administrative control), yang masing-masing

pengertiannya adalah sebagai berikut :

a. Pengendalian akuntansi (accounting control) meliputi

rencana organisasi dan semua prosedur serta metode

yang terutama menyangkut dan berkaitan langsung

dengan pengamanan aktiva dan dapat dipercayainya

catatan akuntansi. Dalam pengendalian ini terutama

meliputi sistem otorisasi dan persetujuan

(approval), pemisahan fungsi dalam hal pembukuan dan

pelaporan akuntansi mengenai operasi serta penyim-

panan aktiva, pengendalian secara fisik atas aktiva

dan pemeriksaan intern (internal audit).

b. Adapun pengendalian administratif (administrative

control) meliputi rencana organisasi dan semua pro

sedur serta metode yang terutama menyangkut dan

berkaitan dengan efisiensi operasi serta ketaatan

terhadap kebijaksanaan manajemen. Pengendalian ini

AArthur W. Holmes and David C. Burns, Auditing Standards and Procedures, Ninth Edition, Richard D. Irwins Inc., Illinois, 1979, hal. 110.

2 2



M I L I is:FEK1"USTA!L \a n

"UNIVERS1TAS AiALANUUA"

SU R A B A Y A

berhubungan secara tidak langsung dengan catatan

akuntansi. Dalam kontrol ini lazimnya termasuk

laporan pelaksanaan (performance report), analisa

statistik, penelitian waktu dan gerak (time and

motion study), program latihan pegawai dan kontrol

atas kualitas (quality control).

Setiap perusahaan menghadapi risiko di dalam

usaha untuk mencapai tujuannya, dan untuk menanggula-

nginya dibutuhkan suatu sistem pengeidalian intern yang

baik. Secara umum, suatu sistem pengendalian intern

dikatakan baik jika tidak seorang pun dalam suatu per-

asahaan b-arada dalam kedudukan sedemikian rupa sehingga

orang tersebut dapat membuat kesalahan dan terus me-

lakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan tanpa diketahul dalam waktu yang lama.

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa sistem

internal control yang baik meniliki karakteristik-

karakteristik tertentu sebagai berikut :

a. Suatu rencana organisasi yang memungkinkan adanya pemisahan partanggungjawaban fungsi secara tepat.

b. Suatu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang tepat untuk memungkinkan accounting control yang memadai terhadap hutang, aktiva, pendapatan, dan biaya.

c. Praktek yang sehat yang harus diikuti dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari setiap bagian organisasi.



24

d. Klasifikasi dan kualitas pegawai yang cocok dengan tanggung jawabnya.-'

Sehubungan. dengan karakteristik-karakteristik di

atas, maka untuk sistem pengendalian intern yang baik

atas piutang harus dipenuhi syarat-syarat antara lain

sebagai berikut :

1. Fungsi penjualan harus dipisahkan dari fungsi pem

bukuan.

2. Pembukuan atas penjualan dipisahkan dari fungsi pe-

nerimaan kas sebagai hasil penagihan piutang.

3. Retur, potongan harga dan penghapusan piutang harus

disetujui oleh pejabat yang berwena.ig, yang terpisah

dari fungsi penerimaan uang.

4. Pejabat yang berwenang memutuskan penjualan kredit

harus terpisah dari bagian penjualan.

5. Pembukuan pada kartu piutang harus langsung dari

dokumen-dokumen dasar.

6. Kartu piutang harus diverifikasi secara periodik

oleh petugas indepeaden. Saldo piutang harus dikon-

firmasi langsung kepada debitur.

7. Daftar analisa umur piutang dibuat secara periodik.

Ikatan Akuntan Indonesia, Norma Pemeriksaan Akuntan, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta 1936, hal. 34.



25

8. Faktur penjualan, konosemen, dan nota-nota harus

bernomor tercetak dan pemakaiannya dipertanggung- jawabka:*! dengan baik.

Adapun penjabaran dari syarat-syarat di atas

pada perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Saldo buku tambahan piutang secara teratur dicocok-

kan dengan saldo menurut buku besar.

2. Secara periodik dibuat daftar analisa umur piutang.

3. Piutang yang sukar ditagih secara periodik diteliti

oleh pejabat yang berwenang.

4. Dibentuk pehyisihan untuk piutang yang meragukan

dalam jumlah yang tepat.

5. Piutang yang tidak tertagih disetujui dahulu oleh

yang barwenang.

6. Piutang yang telah dihapus tetap diawasi dalam hal

penagihan di kemudian hari.

7. Dokumen-dokumen pendukung terjadinya piutang diberi

nomor urut tercetak.

8. Rekening koran dikirimkan kepada semua langganan

secara teratur.

9. Rekening koran disiapkan oleh orang yang tidak

melakukan pembukuan atas kas/bank dan tidak ber-

tugas membukukan piutang.



26

10. Rekening koran dikirimkaa kepada langganan oleh

orang yang tidak menyelenggarakan pembukuan piutang.

11. Perbedaan-perbedaan dan jumlah yang masih diperde-

batkan menurut surat langganai diselesaikan o h ih

personil yang bukan kasir dan pemegang buku

piutang.

12. Potongan harga dan penghapusan piutang disetujui

oleh pejabat yang berwenang.

13. Terdapat pemisahan fungsi antara yang menyelenggarakan pembukuan piutang dan kasir.

14. Petugas yang membukukan piutang diganti secara bergilir.

15. Untuk semua psngiriman barang dikirimkan fakturnya.

16. Batas penjualan kredit kepada tiap-tiap langganan

dipatuhi.

2.3. Evaluasi Internal Control atas Piutang.

Perlunya dilakukan evaluasi atas internal

control oleh akuntan publik disebabkan karena diharus-

kan oleh Norma Pemeriksaan Akuntan, norma pelaksanaan

pemeriksaan yang kedua,yang berbunyi sebagai berikut :

Sistem pengendalian intern yang ada harus di- pelajarl dan dinilai secukupnya untuk menentukan dapat atau tidaknya sistem tersebut diandalkan



27

sebagai dasar untuk menetapkan luasnya pengujian yang harus dilakukari serta prosedur pemeriksaan yang akan digunakan. °

Sehubungan dengan norma tersebut di atas, dalam hal pe

ngendalian intern atas piutang auditor terutama berke-

pentingan terhadap akuntansi (accounting control),

yaitu pengendalian yang menyebabkan dapat dipercayainya

data akuntansi dan adanya perlindungan terhadap aktiva

serta catatan-catatan perusahaan. Hal ini disebabkan

karena tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan

terhadap piutang terutama adalah untuk menilai kewajar

an dari perkiraan piutang tersebut, dalam hubungannya

dengan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusaha

an.

Ada beberapa media yang dapat digunakan oleh

auditor untuk mengevaluasi sistem internal control.

Media-media tersebut adalah :

1. Daftar pertanyaan (^uestionaire).

Suatu rangkaian daftar pertanyaan yang telah distan-

dardisasi sebagai alat untuk mengumpulkan informasi

/nengenai sistem internal control perusahaan.

2. Uraian tertulis (narrative record).

Yaitu suatu uraian tertulis yang lengkap dari sistem

6Ibid., hal. 12.



28

internal control perusahaan.

3. Checklist.

Suatu rangkaian instruksi yang harus diikuti oleh

auditor dalam rangka mengevaluasi sistem internal

control perusahaan.

4. Bagan alur (flowchart).

Suatu penyajian bagan alur dari bagian-bagian yang

ada di perusahaan. Bagan alur ini memberikan gambar

an mengenai prosedur-prosedur yang terkoordinasi

dari suatu perusahaan.

Dalam pelaksanaan tugas auditor, bantuan yang

diberikan oleh hasil pemeriksaan terhadap sistem pe

ngendalian intern perusahaan besar artinya. Auditor

menaruh perhatian yang besar terhadap sistem pengen

dalian intern perusahaan, karena melalui pemeriksaan

terhadap sistem pengendalian intern dapat ditentukan

luasnya ruang lingkup pemeriksaan. Bila sistem pengen

dalian intern perusahaan adalah baik, maka suatu ke-

salahan atau penyelewengan akan dapat ditemukan dalam

waktu yang singkat. Jadi adanya sistem pengendalian

intern yang baik dapat menimbulkan keyakinan atas dapat

dipercayainya catatan keuangan perusahaan. Dengan

demikian luasnya ruang lingkup pemeriksaan dapat

dibatasi.



29

Arthur W. Holmes, dalam bukunya "Auditing

Standards and procedures" menyebutkan bahwa tujuan

auditor mempelajari dan mengevaluasi sistem pengendali

an intern yang ada, terutama dalam pengendalian

akuntansi (accounting control) adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengukur memadai tidaknya sistem internal control sebagai salah satu dasar untuk memberikan pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan.

b. Untuk membantu sebagai dasar bukti adanya kelemahan atau kekuatan (strength) operasi (pelaksanaan) internal control.

c. Untuk membantu sebagai pegangan/petunjuk mengenai scope pemeriksaan apakah perlu -xiendetail atau tidak.

d. Untuk membantu sebagai dasar bagi rekomendasi yang mungkin diperlukan, supaya sistem internal control lebih sempurna.

2.4. Compliance Test.

Compliance test dilakukan untuk memperoleh ke

yakinan bahwa internal control yang telah dinilai cukup

kuat oleh auditor berjalan seperti yang digariskan.

Apabila sistem internal control perusahaan tidak dapat

diandalkan atau sistem internal control dapat diandalkan namun lebih efisien untuk langsung mengadakan

substantif tsst, maka auditor memilih untuk tidak

menjalani tahap compliance test. Apabila dari hasil

Ruchyat Kosasih, Auditing Prinsip dan Prosedur, Edisi Ketiga, Yogyakarta, 1977, hal. 34.



30

compliance test, prosedur internal control yang telah

diyakini semula ternyata berjalan dengan baik, maka

substantive test dapat dibatasi sehingga pemeriksaan

akan lebih efisien tanpa mengurangi mutu keprofesian.

Namun bila hasil compliance test tidak memuaskan, maka

keuntungan ini tidak dapat diraih, namun ia dapat

memberikan tambahan informasi berupa ikhtisar kelemahan

pengawasan sebagai dasar untuk memberikan usulan per-

baikan serta dapat menyerahkan auditor dalam mendisa.in

prosedur pemeriksaan substantif.

2.5. Substantive Test.

Substantive test dilakukan untuk memperoleh

bukti keabsahan, kelayakan perlakuan akuntansi atas

transaksi dan saldo rekening. Kesalahan dalam jumlah

uang merupakan salah satu indikasi yang jelas tentang

penyajian yang salah atas rekeningnya. Luasnya prosedur

pemeriksaan yang akan diterapkan bergantung pada per-

timbangan mengenai sistem internal control, pengaruh

rekening terhadap laporan keuangan secara keseluruhan,

sifat dan materialitas rekening, hubungan antar tran

saksi atau rekening, dan perluasan atas kesalahan.

Substantive test meliputi proses analisa terperinci

atas transaksi dan saldo, termasuk pengiriman konfir-



31

masi, penghitungan kembali, dan lain-lain. Keseluruhan-

nya disusun untuk rnengidentifikasikan kesalahan dalam

jumlah uang yang mempunyai pengaruh besar dalam

penyajian laporan keuangan, serta temuan-temuan baru

atas kelemahan sistem internal control.

2.6. Program Pemeriksaan Piutang.

Program Pemeriksaan atas Piutang yang lazim

dilakukan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Dapatkah dari langganan daftar yang memuat perinci-

an saldo piutang, lebih baik bila daftar saldo

piutang tersebut juga mengelompokkan piutang ber

dasarkan umurnya, sehingga daftar saldo ini sekali-

gus menjadi aging schedule. Pada dasarnya daftar

ini merupakan daftar yang saldo-saldonya diambil

dari kartu-kartu piutang atau disebut juga buku

besar pembantu (subsidiary ledger).

2. Periksa kebenaran penjumlahan pada daftar saldo

tersebut.

3. Cocokkan aaldo-saldo piutang yang tercantum pada

daftdr saldo tersebut dengan saldo menurut saldo

buku besar pembantu.

4. Cocokkan saldo total piutang pada daftar dengan

saldo piutang menurut buku besar.



32

5. Pilih debitur-debitur yang aka.i dikirimi surat pdr-

mintaan pengukuhan saldo (confirmation request).

6. Periksa secara sampling pe.igelompokan piutang me-

nurut umurnya. Hal ini dilakukan dengan memeriksa

tanggal jatuh tempo faktur dan mencocokkan jumlah

yang terdapat dalam kolom umur tertentu pada aging

schedule yang bersangkutan. Beri perhatian khusus

kepada piutang yang sudah lama jatuh tempo dan

saldonya makin lama makin meningkat, Ini mungkin

berarti bahwa pemberian kredit kepadanya harus

dihentikan, atau mungkin juga debitur sudah

melunasi hutangnya tetapi pelunasan tersebut tidak

dicata-’: dalam buku perusahaan dan uangnya disele-

wengkan oleh karyawan perusahaan.

7. Hubungkan pemeriksaan terhadap piutang dengan pe

meriksaan terhadap penjualan, yaitu dengan jalan

menentukan cut off yang tepat. Hal ini dilakukan

untuk memastikan bahwa penjualan dalam tahun

berjalan tela.n dicatat semuanya, sedangkan

penjualan yang dilakukan pada tahun sebelumnya dan

sasjdahnya tidak dibukukaa dalam tahun berjalan.

8. Melakukan pemeriksaan atas penerimaan hasil tagihan

setelah tanggal neraca (subsequent collection)

terutama bila hasil konfirmasi tidak memuaskan.



33

Howard F. Stettier dalam bukunya "Auditing

Principles" mengatakan sebagai berikut :

if no reply can be secured from a major confirmation request, or if confirmation is not practicable or reasonable from some other reason, alternative procedures may be employed to determine the validity of the accounts. Reference to subsequent payment of an account ordinarily constitutes the best alternative indication of validity.

Should the nonresponce customer have made no subsequent payment, the auditor may refer to other evidence to ascertain whether a valid receivable exists. Such evidence would include the shipping departement's notice of shipment, accompanied possibly by a receipted copy of the bill of lading, the customer's purchase order

Jadi apabila hasil konfirmasi piutang tidak

memuaskan, harus dilakukan prosedur audit alter-

natip yang berupa penelitian terhadap hasil tagihan

atas piutang setelah tanggal neraca, beserta bukti

pendukungnya, misalnya bukti penyetoran bank yang

telah disetujui oleh bank yang bersangkutan. Bukti

ini adalah kuat karena bank tidak akan mengesahkan

bukti tersebut bila jumlah yang tercantum padanya

tidak cocok dengan jumlah yang disetor. Bila

debitur tidak melakukan pembayaran sesudah tanggal

8Howard F. Stettier, Auditing Principles, Fourth Edition, Prentice-Hall, Inc New Yersey, 1977, hal. 171.



34

neraca, harus dilakukan penelitian yang lebih

kritis terhadap dokumen-dokumen pendukung terjadi-

nya piutang dari debitur tersebut.

9. Menentukan besarnya penyisihan untuk menampung

kemungkinan tidak tertagihnya suatu piutang. Per

kiraan penyisihan untuk piutang meragukan merupakan

perkiraan penilai aktiva (asset valuation account).

Dengan adanya perkiraan ini, diharapkan piutang

yang tercantum dalam neraca dapat menunjukkan

gambaran yang wajar.

10. Periksa secara teliti piutang-piutang yang bersaldo

kredit. Piutang yang bersaldo kredit dapat terjadi

antara lain karena hal-hal sebagai berikut :

a. Terjadi kesalahan pembukuan.

b. Perkiraan tersebut merupakan perkiraan kompen-

sasi antara hutang dan piutang. Misalnya jika

perusahaan menjual produknya kepada perusahaan

B, tetapi perusahaan juga membeli produk per

usahaan B. Hutang terhadap perusahaan B menjadi

pengurang saldo piutang B. Pada suatu saat saldo

perkiraan tersebut dapat menunjukkan saldo

debet, pada saat lain saldo kredit.

c. Debitur mungkin melakukan kelebihan pembayaran

yang akan diperhitungkan dengan penjualan kredit



35

berikutnya.

d. Debitur membayar dalam jumlah tepat, tetapi se

telah pembayaran dilakukan ternyata barang yang

dibeli tidak sesuai dengan purchase order,

sehingga barang tersebut dikembalikan.

11. Periksa apakah ada piutang yang dijadikan jaminan

di bank atau dijual kepada Bank. Jaminan atau

syarat penjualan harus diteliti dari perjanjian

kredit dan hal ini harus diungkapkan pada catatan

atas laporan keuangan.



GAMBARAN UMUM TENTANG BANK "X"

BAB III

1. Gambaran Umum tentang Bank MXM

Dari riwayat cikal bakalnya, Bank "X" dilahirkan

tiga puluh tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 22

Januari 1957 dengan nama "Indonesian Agricultural Bank

ing Corporation PT" dengan singkatan Indabank. Nama

ini berganti menjadi "PT Bank Pengayoman" (19 Desember

1963) dan diubah lagi menjadi "Bank X" (20 Pebruari

1970). Sementara itu merger dengan Bank Surabaya Putra

dengan tetap mempertahankan nama Bank "X". Karena ter-

jadinya salah urus (mismanagement) di Bank "X" pada

tahun 1984, maka sejak itu Bank Indonesia mengambil

alih sementara kepengurusan Bank "X", sambil mencari

sponsor baru guna menggantikan kepemilikan yang lama.

Pada tanggal 20 Desember 1985 terjadi pemindahan kepemilikan bank yaitu oleh PT Prahabima yang diikuti oleh

perubahan kepengurusan bank dan perbantuan tenaga dari

Bank Indonesia ditarik secara bertahap. Pada akhir

tahun 1986, berdasarkan akta notaris oleh notaris

Hendra Karyadi S.H., tertanggal 31-12-1986, disahkan

penambahan modal yang ditempatkan dan modal yang di-

setor.

36



37

Sarana pemasaran Bank "X" yang terutama, adalah

meningkatkan, baik kuantitas maupun kualitas layanan

jasa perbankan kepada nasabah. Dari tahun ke tahun ke-

percayaan masyarakat dalam menggunakan jasa layanan

Bank "x" semakin meningkat. Untuk menjaga kualitas

layanan tersebut dan juga untuk tidak mengecewakan

nasabah, Bank "X" merasa perlu melakukan perluasan

usaha dengan membuka cabang-cabang baru. Diharapkan

dengan dibukanya cabang-cabang baru tersebut, dapat me-

menuhi semua kebutuhan nasabah Bank "X" dan memudahkan

nasabah mencapai lokasi terdekat, karena memang

semboyan Bank "XM adalah mengutamakan layanan pribadi

untuk kepuasan nasabah.

Jasa layanan Bank "X" yang telah mendapat keper-

cayaan masyarakat antara lain : Rekening koran, depo-

sito berjangka dan tabungan. Selain itu Bank "X" juga

telah mengembangkan berbagai jenis pelayanan jasa

perbankan pribadi misalnya kartu kredit, ATM (Automatic Teller Maschine), jasa pembayaran listrik dan jasa-jasa

lain yang memudahkan keperluan rumah tangga nasabah.

Sebagai Bank Umum Swasta Nasional, Bank "X"

menyadari kev/ajiban utamanya dalam mengisi pembangunan

ekonomi Indonesia. Hal tersebut terlihat dari kegiatan

Bank "X" dalam membantu para pengusaha industri jenis



38

apapun dari industri, hulu sampai hilir yaitu dengan

memberikan berbagai macam jenis kredit langsung se-

perti, Pinjaman Revolving Regular (PRR), Pinjaman

Rekening Koran {PRK), Pinjaman Tetap dengan Cicilan

(PTC), Pinjaman Tetap Transaksi Khusus (PTK) maupun

kredit yang tidak langsung seperti Bank Garansi.

Selain itu Bank "X" juga menyediakan berbagai

jenis kredit untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya antara

lain : kredit personal dan profesi yang membantu

melengkapi sarana pribadi, profesi dan keperluan rumah

tangga lainnya, kredit pemilikan rumah yang membantu

mempercepat rencana untuk memiliki rumah pribadi dalam

waktu singkat, Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor yang

memudahkan pemilikan kendaraan bermotor (KPKB).

Di samping berbagai jenis kredit tersebut, Bank

"X" juga sedang mengembangkan beberapa jenis kredit

baru untuk lebih memenuhi kebutuhan nasabah.

Bank "X" mengalami perkembangan yang pesat ter-

utama sejak tahun 1987, di mana Bank "X" telah meng

alami pertambahan modal. Hal ini ditunjukkan dengan

semakin meningkatnya jumlah asset, jumlah realisasi

pinjaman serta jumlah pengerahan dana masyarakat (giro,

tabungan, deposito).



2. Struktur Organisasi dan Job Description

Struktur organisasi Bank "X", cabang Surabaya

ditunjukkan pada halaman berikut. Dari bagan struktur

organisasi tersebut dapat dilihat bahwa pada struktur

organisasi Bank "X" telah terdapat pemisahan fungsi

antara bagian marketing, kredit dan bagian operasi.

Bagian marketing dikepalai oleh seorang manajer

marketing yang membawahi tiga divisi yaitu divisi

corporate yang memberikan layanan jasa kepada perusaha-

an-perusahaan besar, divisi retail yang memberikan

layanan kepada perusahaan-perusahaan kecil dan divisi

consumer yang melayani konsumen perseorangan masing-

masing divisi ini membawahi beberapa orang account

officer.

Bagian administrasi kredit dikepalai oleh se

orang manajer administrasi kredit yang bertanggung

jawab mengenai kelengkapan persyaratan kredit yang akan

diberikan serta membawahi :

- Petugas bagian legal/hukum yang bertugas memeriksa

apakah setiap peraturan terhadap kredit yang diberi

kan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku.

- Petugas administrasi kredit : yang melaksanakan

administration filling dan administration reporting.

39



40

x

Sumber

: Intern

Peru

saha

an.



41

- Petugas investigator (analis) yang bertugas untuk

mengadakan penyelidikan lapangan dan analisa nasabah,

memperoleh informasi dari Bank Indonesia dan bank

lainnya tentang character nasabah serta memperoleh

informasi pasar.

- Bagian administration consumer, bertugas untuk mem-

buat filling per customer dan menangani dokumentasi

per customer.

- Bagian appraisal, bertugas menilai jaminan dari

nasabah untuk memperoleh kredit, menilai jaminan yang

disita Bank "X" dan hal-hal lain yang berhubungan

dengan penilaian terhadap aktiva dan passiva nasabah.

Bagian operasi dikepalai oleh seorang manajer

operasi yang bertanggung jawab terhadap operasional

Bank "X". Manajer operasi membawahi dua divisi yang

masing-masing mempunyai tugas untuk membuat rencana

operasi, mengkoordinasi pelaksanaan rencana, mengarah-

kan serta mengevaluasi rencana. Kadiv I membawahi pe

tugas bagian kas dan petugas bagian sundries : Kadiv II

membawahi petugas bagian loan (pinjaman), deposito,

giro, accounting dan umum. Bagian loan (pinjaman) di

kepalai oleh seorang kepala bagian yang bertugas untuk

membuat suatu perencanaan yang berhubungan dengan

pinjaman, mengkoordinasikan pelaksanaan rencana dan

mengevaluasi rencana dan membawahi :



42

- Petugas KPDK yang bertugas memasukkan data-data

fasilitas yang diberikan Bank "X" kepada nasabah ke

dalam kartu pinjaman diberikan (KPDK).

- Petugas administrasi yang bertugas mencatat KPDK ke

dalam tiap-tiap kartu fasilitas per customer (Kartu

Pinjaman yang Diberikan/KPD) serta mencatat pelunasan

angsuran pinjaman.

- Petugas journal keeper bertugas untuk membukukan

jurnal-jurnal yang dibuat oleh petugas processor.

- Petugas processor : bertugas membuat ticket-ticket

journal, membantu petugas journal keeper.-

- Petugas utility, petugas ini dapat berfungsi untuk

melaksanakan tugas petugas-petugas lainnya, termasuk

tugas kepala bagian pinjaman bila salah seorang dari

petugas tersebut berhalangan. Dalam kegiatan sehari-

harinya petugas utility ini membantu kepala bagian

pinjaman.

3. Gambaran Faktual atas Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor, Pencatatan Piutang serta Tindakan Bila Kredit Tersebut Menunggak

3.1. Flow Chart (Bagan Arus) Dokumen :

Bank "X" telah membuat bagan arus dokumen yang

harus dilaksanakan oleh setiap petugas yang berhubungan

dengan pemberian kredit pemilikan kendaraan bermotor,

pencatatan serta pelunasannya sebagai berikut :



GAMUAR 2

DAGAN ARUS DOKUHI’N43

Perusahaan ; PT Dank X

Disiapkann Oleh PT Dank X

Tgl. Mei 1900

B^gan A r u s Dckumen : P e b e r i a n QPKB

Bagan A r u s Dokumen No . 1

l l a l aman 1 t l o r i 7

UraianNo.

Qperasi

Petugas Account officer mcwawancarai

Calon debitur yang datang dengan mem-

bawa dokumen persyaratan kredit yang

terdin dari (OPK).

Untuk keterangan :

1. KTP/SIH Pemohon

2. K T P / S I H Istri/Suami

3. Kartu Keluarga

4. Akte Pendirian

r>. SlUP

6. Tanda daftar usahu

7. NPWP

8. U/K 3 bulan

0. Rcfcrensi gaji d a n perusahaan

tcmpiit bekcrja

0. Pcrsetujuan lstri/Suami

ntuk Uadan Hukum

. Aktc Pendirian

. SIUP % *

. KTP/SIM DitckUir

. KTP/S1M Komisaris

. NPWP

. Tanda daftar Usaha

. R/K 3 bulan

. Data Keuangan

. Persetujuan Komisaris

etugas Account Officer juga nenyuruh

alon debitur untuk mengisi aplikosi

.rcdit U ’ermohonan Kredit Kendaraan

lermotor ) -

Marketing

Petugas Account Officer

Ke h

Ke ha 1 . 5



DAGAN AIUJS DOKUHHN 44Perusahaan : l»T Bank X

Disiapkan oleh : PT Dank X

Tanggal : Mei 1990

Bagan Arus Dokumen Pemberian KPKB

Bagan Arus Dokumen : no. 1

llalaman : 2 dari 7

Urainn

Petugas account officer memeriksa ke-

Lengkapon dokumen dan memutuskan apakah

KP K0 dapat diberikan atau tidfik, bila

KPKD dapat diberikan, ia akan membuat

Tanda Terima Dokuincn (TTD) untuk di

berikan kepada debitur dan menyiapkan

wpp dan PPK ran

45

DAGAN ARUS DOKUMRN

Perusahaan : PT Dank X

Disiapkan oleh : PT Oank X

Tanggal : Moi lOUO

Bagan Arus Dokumen : Pemberian KPKB

Bagan Arus Dokumen : no. 1

llalaman : 3 Oari 7

Uraian

Seksi administasi kredit

menerima DPK, DPKJ, WPF

don PPK dan mcnyiapkan

data untuk kcpentingan

surveyor

No. Operasi

Dokumen-dokumen pengikat-

an diperiksa oleh manajer

Credit dan mcmoriksa dan ,

mcmbc r i c.i la t.i n-ea tatan

pada WI’F ilan I’PK

dari hal 3

kr

46

DAGAN AIMIS DOKUMKN

Perusahaan : PT Dank X Baqan Arus Dokumen : Pemberian KPKU

Disiapkan oleh : PT Dank X Dayan Arus Dokumen : no. 1

Tanggal : Mei 1990 llalaman : 4 dari 7



47

UAGAN AltUii DOKUMKN

Perusahaan

Disiapkan oleh

Tanygal

l»T Bank X

PT Dank X

Mei I9y0

------- 1Uraian

Manajer krod it monyetujui

wcwcnang penyodi.i.in fasi

litas (WPF) dan I’orintah

Peinbukuan (PPK)

wri' dan ITK d i m m b a k n n

pcrscbujuan konubc sesuai

dungjn Lirujkat kcwcnangnn*

nya

No. Operas

10

IVigan Anus IX>ktin»:n : I’miljoi' mm KI’KD

Dayan Arus [lokuir-n : no. 1

l la laman : 4 d a r i 7

dari ha I. 4

l idak

koillJ lit' sou ioi

ya

kumitc? yunior

[fursetu juan poryclujuan

komi.be komi to



48

13AGAN Al

49

DAGAN AllUS DOKUMEN

Perusahaan • p*r Dank X li^gan Arus UokujMcn : Pcrobcrian KJ’KD

Disiapkan oleh : PT Dank X Uagan Arus Dokurccn : no. 1

Tanggal : Mci 1990 Ilalamnn : 7 dari 7



50

UAGAN AI DOKUMKN

Perusahaan

Disiapkan oleh

.Tnngga I

PT Dank X

PT Dank X

Mci 1030

Uraian

Derdasarkan WPF, PPK dan

T1UN, petugas adminis-

trasi, mencatat Kartu

Pinjaman diberikan (KI’P),

membuat tile

Gila ada pelimasan, maka

processor akan menyini-

kan dalam KPD

N o . operasi

16

Bagan A r u s Dokumen : P e n c a t a t a n p iu ta 'n g

Bagan A r u s Dokumen : n o . 2

Ha laman : I d a r i 1

dari hal 7

Pinjaman/1pan

Petugas administrasi



51

DAGAN ARUS DOKUMEN

Perusahaan : PT Dank X

Disiapkan oleh : PT Dank X

Tanggal : Mei 1990

Dagan Arus Dokumen : pQrroscsa'n kredit >

52

Pi?rusahaan- s PT Bank X

Disiapkan oleh s PT. Bank X

Tanggal ; Moi 1TJ0

HAGAN AllUS DOKUMRN

Dagan Arus dokumen : Pomrosonan kredit ynng momin^'

Hagan Arus Dokumen : no. 3

llalaman : 2 dari 2

Uraian No.Ol.crasj

Petugas coll''cl:oi* akan

menarik kendaraan bcir-

motor debitui' yang me-

nunggak liga kali

Col lector

Pennriknn

kendoraan



53

Untuk KPKB yang dijamin oleh avalist, proses lebih

sederhana, karena Bank "X" tidak perlu mengadakan

survey lapangan (sudah dilakukan oleh dealer).

Bagan arus dokumen untuk pemberian kredit dan

akuntansinya sama dengan bagan arus dokumen untuk KPKB

yang tidak dijamin oleh avails dengan pengecualian pada

tahap operasi 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 dan 9 (lihat bagan

arus dokumen). Jadi untuk KPKB yang dijamin oleh

avalist, mempunyai tahap 1 yang lebih kompleks. Pe

tugas account officer setelah menerima dokumen persya-

ratan kredit dari dealer memeriksa kelengkapan dokumen

persyaratan kredit, membuat WPF, PPK dan TTD serta

mengisi dokumen pengikatan kredit dan jaminan yang ke-

mudian ditandatangani oleh debitur. Setelah tahap 1 ini

selesai, operasi selanjutnya langsung tahap 1 0 yaitu

meminta pendapat dari komite kredit apakah kredit dapat

diberikan atau tidak. Tahapan selanjutnya baik untuk

KPKB yang dijamin oleh avalist maupun yang non avalist adalah sama.



54

3.2. Internal Control Qaestionaires Ten tang Sistem Pengendalian Internyang Berhubungan dengan Pemberian Kredit Pemilikan Kendaraan Bar- motor (KPKB Pencatatan Piutang Serta Tindakan Bila Kredit Me- nunggak.

Ya ridak Kcmentar

1. Apakah setiap panberian kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor telah disetujui oleh pejabat yang berwenang?

V

2. Apakah setiap debitur yang meminta KPKB diperiksa referensi gajinya atau rekening korannya?

V

3. Apakah ada Avalist/penjamin untuk tiap debitur?

V ada debitur yang tidak dijamin oleh avalist (jumlahnya kecil).

4. Apakah untuk pemberian KPKB, setiap BPKP debitur ditahan?

V

5. Apakah untuk kendaraan bermotor yang dimiliki oleh debitur melalui KPKB diasuransikan dalam

i jumlah yang cukup?i

V ada master agreement dengan perusahaan asuransi

6. Apakah petugas bagian kredit, dalam memberikan KPKB mempunyai hubungan dengan :a. Bagian pemasaran?b. Bagian pencatatan piutang?

VV

I

|7. Apakah untuk tiap debitur ter- sedia kartu piutang?

V dengan kartu pinjaman program.

j8. Apakah kartu-kartu piutang tersebut selalu cocok dengan general ledger?

V



55

’ — 11 - "■ • — 1 ------ Ya Tidak Kdmentar

9. Apakah klien selalu membuat daftar piutang, beserta bagian piutang yang jatuh tempo?

V

10. Apakah petugas yang menangani pemberian KPKB berbeda dengan petugas yang melakukan pencatatan piutang?

V

11. Apakah ada pemisahan fungsi an tar a petugas pencatatan piutang dan petugas penerimaan/ pengeluaran kas?

V

»1

12. Apakah petugas yang menangani pencatatan piutang dirotasi pada saat-saat tertentu?

| IV petugas yang menangani

pencatatan piutang i (dalam hal ini petugasi

! achunistrasi) hanya j mencatat berdasarkan | dokumen-dokumen saja. I

13. Apakah setiap pembayaran yang terlambat dari jadwal yang di tentukan dikontrol?

_____ _____________ __________

V terlambat satu minggu bagian pinjaman mengirimkan Surat Peri- ngatan I kepada debitor, terlambat duai minggu, bagian pinjaman mengirimkan Surat Peringatan XI terlambat tiga minggu, bagian pinjaman mengirimkan Surat Peringatan III, terlambat empat minggu, bagian pinjaman menegur dealer dan meminta pembayaran dari dealer.



56

Ya |Tidak' i

Komentar 1

14. Apakah ada sanksi terhadap pembayaran yang terlambat? V

i

i j Ii 1

Pembayaran yang terlambat kurang dari empat hari, tidak dikenakan sanksi, keter- lambatan lebih dari empat hari dikenakan denda 2/00 (dua promil per hari) dari jumlah cicilan. Hal ini tercantum dalam perjanjian kredit.

15. Apakah ada pencatatan/kontrol terhadap debitur yang menunggak? v i

Pencatatan /daf tar debitur yang menunggak, sebagai warning kepada dealer/avalist.

V Menunggak satu kali,meminta pelunasan dari avalist, menunggak dua kali meminta pelunasan dari avalist. Apabila menunggak tiga kali dan avalist tidak dapat membayar, maka

1 dilakukan penyitaan i kendaraan bermotor. Tercantum dalam perjanjian kredit.

17. Apakah sanksi/tindakan yang dj V ■ Ya, ada policynyaberikan kepada debitur yang !terlambat membayar atau me inunggak telah mendapat otori-sasi dari petugas yang berwenang?

16. Apakah tindakan debitur yang menunggak diberikan sanksi atau tindakan-tindakan lain?



57

Ya ridak Kanentar

18. Apakah klien mempunyai hubung- V Karena sebagian besarj an dengan kepolisian untuk KPKB dijamin oleh ava

memperoleh informasi bahwa list, tetapi sekarangBPKB debitur adalah sah (asli)̂ sedang diusahakan se-

I bab perusahaan sedang! ! irenggiatkan KPKB non

avalist dalam mengha-dapi persaingan.

Bank "X" memperoleh jaminan dari avalist

| bahwa BPKB kendaraan i bermotor akan diserah- ! kan kepada Bank "X".Untuk itu Bank "X"

' memberikan waktu empat j fculan kepada dealer/] avalist untuk mengurus BPKB, apabila dalam waktu empat bulan BPKB

1 belum selesai, maka : pencairan dana dihentikan, lima bulan BPKB

j belum selesai diurus, dealer harus rrBmbayar; hutangnya kepada Bank: "X".

19. Apakah klien selalu memonitor adanya BPKB yang hilang?

V



BAB IV

TINJAUAN TERHADAP PENGGUNAAN PROSEDUR AUDIT ALTERNATIF DI DALAM PEMERIKSAAN KEWAJARAN PERKIRAAN KREDIT

PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR PADA BANK "X", SURABAYA

1. Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan struktur organisasi dan job des-

criptionnya, serta operasi yang computerized, maka

dapat dikatakan bahwa pada Bank "X" telah terdapat :

1 . Pemisahan pertanggungjawaban dan fungsi secara

tepat.

2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang tepat

untuk memungkinkan accounting control.

3. Praktek yang sehat yang harus diikuti dalam pe-

laksanaan tugas dan fungsi dari setiap bagian orga

nisasi.

4. Klasifikasi dan kualitas pegawai yang cocok dengan

tanggung j awabnya.

Yang berarti bahwa secara garis besar, sistem pengen

dalian intern pada Bank "X" cukup memadai.

Karena penulis membahas tentang pemeriksaan

kewajaran perkiraan Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor

(KPKB), maka penulis akan mengadakan evaluasi lanjutan

terhadap pengendalian intern yang berhubungan dengan

53



proses pemberian Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor

(KPKB), pencatatan serta pelunasannya. Untuk itu pe-

nulis telah memperoleh bagan arus dokumen dari Bank "X"

yang berhubungan dengan pemberian Kredit Pemilikan

Kendaraan Bermotor seperti yang telah penulis sajikan

pada bab III skripsi ini. Selain itu penulis juga telah

membuat internal control questionaire seperti yang

penulis sajikan pada bab III skripsi ini.

Evaluasi terhadap bagan arus dokumen dan inter

nal control questionaires yang berhubungan dengan pem

berian Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor di Bank "X",

Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Setiap petugas mempunyai fungsi dan tanggung jawab

yang jelas. Tidak ada tumpang tindih pekerjaan se-

hingga pertanggungjawaban tiap petugas jelas.

2. Adanya otorisasi dan prosedur pencatatan yang tepat

untuk memungkinkan internal control. Dalam pemberian

KPKB, ada prosedur yang harus dilalui mulai dari pe-

nerimaan calon debitur oleh bagian marketing hingga

pencatatan piutang oleh petugas bagian pinjaman, di

mana dalam melaksanakan tiap prosedur, setiap pe

tugas harus mendapat otorisasi dari pihak yang ber-

wenang dan dalam melaksanakan tugasnya terdapat

check dan recheck antar petugas.



(SO

3. Adanya dokumen dan catatan yang memadai setiap

transaksi selalu didukung oleh dokumen yang memadai

dan petugas selalu mengadakan pencatatan berdasarkan

dokumen yang ada. Dalam mengadakan pencatatan Bank

"X" telah mempergunakan "computerized system" yang

memungkinkan ketepatan dan kecepatan dalam mengolah

data.

4. Adanya perlindungan fisik terhadap harta dan catatan

perusahaan. Pada Bank "X", setiap kendaraan ber

motor yang dijaminkan, harus diasuransikan dengan

jumlah yang memadai. BPKB kendaraan bermotor di-

simpan dalam lemari tahan api. Catatan-catatan di-

susun dalam filling cabinet. Hal ini memungkinkan

terjadinya perlindungan maksimum terhadap kehilangan

dan kerusakan harta dan catatan perusahaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis

berkesimpulan bahwa tidak ada hal-hal yang dapat me-

lemahkan internal control Bank "XM atas pemberian Kredit Kendaraan Bermotor, pencatatan piutang, pelunas-

an piutang dan tindak lanjut bila terjadi piutang

(angsuran) yang menunggak.



6 1

2. Compliance Test

Setelah mempelajari sistem pengendalian intern

Bank "X", dan penulis berkesimpulan bahwa sistem pe

ngendalian intern Bank "X" baik, dan dapat diandalkan,

maka penulis mengadakan compliance test yang bertujuan

untuk menguji efektivitas pengendalian intern, hal ini

dapat dilihat pada halaman 72.

Pada compliance test ini, penulis memeriksa

beberapa sample dari perjanjian kredit dan dokumen-

dokumen pendukungnya. Penulis hanya mereproduksi sebuah

sample saja, yang lainnya tidak direproduksi di dalam

skripsi ini, mengingat keterbatasan waktu, dan dalam

semua sample yang diperiksa, menunjukkan hasil yang

sama dengan sample yang direproduksi dalam skripsi ini.

Compliance test untuk sample yang penulis arsip-

kan ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Petugas account officer (Anita) menerima dokumen per-

syaratan kredit yang terdiri dari aplikasi/permohonan

Kredit Kendaraan Bermotor, KTP/SIM pemohon, Kartu

Keluarga dan Referensi gaji atas nama debitur (Heru

Pratomo) dari dealer Karunia Motor. Dalam hal ini

Karunia Motor telah mengevaluasi bahwa Heru Pratomo

layak diberi Kredit Kendaraan Bermotor. Pada formulir

aplikasi kredit telah tercantum bahwa Heru Pratomo



62

Daftar pertanyaan untuk compliance test yang berhubungan dengan pemberian

Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor (KPKB), pencatatan piutang, pelunasan

dan tindakan bila angsuran menunggak.

Ada Tidak Komentar

1. Pilih sample dari perjanjian kredit KPKB, periksa apakah :1.1. Dalam dokumen pemberian KPKB

terdapat persetujuan (tanda tangan) dari pejabat yang berwenang ?

V

Terdapat tanda tangan manajer administrasi kredit

1.2. Apakah dalam perjanjian kredit KPKB dicantumkan mengenai jumlah piutang, jangka v/aktu pembayaran, dan tingkat bonga ?

V

1.3, Apakah dalam pemberian KPKB, terdapat persetujuan dari avalist ten tang jaminan untuk melunasi hutangnya di kemudian hari ?

V

Terdapat dalam master agreement yang meliputi :- jumlah fasilitas- tingkat bunga- ketentuan bila terjadi kredit/angsuran yang menunggak

1.4. Apakah ada perjanjian dengan perusahaan asuransi ten tang pertanggungj awaban kendaraan bermotor ?

V

Debitur harus meng- asuransikan kendaraan bermotor dengan kla- usula minimal "Total loss” yang disertai dengan Banker’s Clause



63

Ada Tidak Kanentar

1.5. Apakah klien mempunyai referensi gaji yang disahkan oleh perusahaan dimana debitur bekerja, atau surat konfirmasi dengan pihak bank lain bahwa debitur mempunyai rekening di bank tersebut ?

V

1.6. Apakah klien memeriksa ke- aslian BPKB dan memperoleh keyakinan dari kepolisian bahwa BPKB tersebut sah ? V

Bila BPKB belum selesai, maka dealer harus membuat surat pemyataan bahwa dealer akan menyerahkan langsung ke Bank "X" bila BPKB telah selesai. Pengikatan jaminan dengan FDO atas kendaraan bermotor yang dibeli.

2. Pilih sample dari bukti pembayaran (kwitansi), periksa apakah 2.1. Apakah dalam kwitansi/bukti

pembayaran angsuran terdapat persetujuandari pihak yang berwenang dan tanda tangan dari debitur ?

V

2.2. Apakah jumlah yang tercantum dalam kwitansi sama dengan jumlah yang tercantum dalam "proof of cash" ?

V

3. Pilih sample dari kartu pinjarran program periksa apakah :3.1. Dalam kartu pinjaman program

tercantum jumlah pokok pinjaman, jangka waktu pembayaran, tingkat bunga dan sebagai- nya yang sama dengan yang tercantum dalam dokumen pemberian KPKB ?

V



64

Ada Tidak Kanentar

3.2. Pembayaran angsuran piutang beserta pembayaran bunganya telah dicatat dengan benar (verifikasi) oleh petugas tertentu dan disetujui oleh pejabat yang berwenang ?

V

Pada kartu pinjaman program, setiap pen- debetan/pengkreditan selalu ditandatangani oleh petugas yang mencatat dan petugas yang memeriksa.

3.3. Apakah jumlah pembayaran yang tercantum dalam kartu pinjaman program sama dengan yang tercantum dalam kwitansi pembayaran ?

V

3.4. Apakah pembayaran yang terlambat dan dikenakan denda telah dicatat oleh petugas tertentu dan disetujui oleh pejabat yang berwenang ?

VPada kartu pinjaman program, setiap pen- debetan/pengkreditan selalu ditandatangani oleh petugas yang mencatat dan petugas yang memeriksa.

3.5. Daftar debitur yang menunggak telah diketahui dan disetujui oleh pejabat yang berwenang ?

VDaftar debitur yang menunggak merupakan warning kepada dealer

3.6. Tindakan/sanksi tertentu terhadap debitur yang menunggak telah disetujui oleh pejabat yang berwenang ?

Terdapat dalam perjanjian kredit



65

telah diwawancarai oleh staf dari Karunia Motor (ada

tanda tangan dari Susi) dan disetujui oleh Adi Suwiji,

Direktur Karunia Motor (ada tanda tangan Adi Suwiji dan

cap perusahaan. Setelah memeriksa kelengkapan dokumen

persyaratan kredit tersebut, maka Anita membuat Tanda

Terima Dokumen (TTD) yang diberikan kepada dealer dan

menyiapkan formulir Wewenang Penyediaan Fasilitas (WPF)

dan Perintah Pembukuan (PPK) rangkap 3. WPF dan PPK

diberikan kepada komite kredit untuk dimintakan per-

setujuan (karena kredit untuk Bapak Heru Pratomo ter

sebut kurang dari Rp. 50.000.000,- maka cukup disetujui

oleh komite kredit yunior saja). Setelah komite kredit

menyetujui pemberian kredit, maka bagian administrasi

consumer membuatkan costomer file untuk Bapak Heru

Pratomo, dan memasukkan data register aplikasi kredit

dan register BPKB yang belum diterima ke dalam

komputer. Costumer file kemudian diperiksa oleh petugas

administrasi consumer lainnya untuk menentukan ke-

sesuaiannya dengan program yang telah diatur dalam

policy pemberian Kredit Kendaraan Bermotor. Karena per-

mintaan kredit untuk Bapak Heru Pratomo ini tidak

sesuai dengan program dalam hal tingkat bunga 10

(lebih rendah daripada policy) dan tidak dikenakan

provisi (policy dikenakan provisi), maka perlu diminta-



kan persetujuan dari komite kredit (WPF dan PPK di-

tandatangani oleh komite kredit). Setelah mendapat per

setujuan dari komite kredit, maka manajer kredit mem-

bubuhkan tanda tangan pada WPF dan PPK serta mencairkan kredit (Bapak Heru Pratomo menandatangani Tanda Terima

Uang oleh Nasabah/TTUN). Berdasarkan WPF dan PPK serta

TTUN, bagian pinjaman (petugas administrasi) membukukan

dalam Kartu Pinjaman Diberikan (KPD), dan petugas

processor akan memproses data-data tersebut menurut

siklus akuntansinya. Bila ada pelunasan, maka petugas

administrasi akan membukukan dalam Kartu Pinjaman Di

berikan (KPD).

Berdasarkan urut-urutan dalam proses pemberian

Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor (KPKB) tersebut

dapatlah disimpulkan bahwa pengendalian intern pada

Bank "X" telah dilaksanakan dengan baik. Dokumen pen-

dukung yang akan diuji ketaatan (compliance test) terdapat di dalam lampiran.

3. Substantive Test

Berdasarkan hasil compliance test, penulis ber-

kesimpulan bahwa pengendalian intern telah ditaati dan

telah berjalan dengan efektif. Oleh karena itu penulis

dapat mengurangi substantive test tanpa harus me-

66



67

ngurangi kompetensi dari bukti-bukti yang dikumpulkan

untuk mendukung pendapat yang diberikan atas laporan

keuangan Bank "X".

Mengingat bahwa jumlah debitur sangat banyak

(^ 2 . 0 0 0 debitur) dengan jumlah pinjaman individual

relatif kecil (antara Rp. 5.000.000,- hingga

Rp. 20.000.000,-), maka penulis tidak melakukan pro

sedur konfirmasi. Dalam hal ini penulis beranggapan

bahwa prosedur konfirmasi kurang tepat untuk diterapkan

karena akan menghabiskan waktu dan biaya, di samping

belum tentunya permintaan konfirmasi dijawab. Selain

itu dalam pemeriksaan terhadap KPKB ini penulis juga

lebih menekankan pada .collectibilitynya.

Program pemeriksaan yang dilaksanakan pada pe

meriksaan perkiraan KPKB adalah sebagai berikut :

1. Minta daftar pinjaman program kendaraan bermotor

(Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor/KPKB) yang

berisi perincian nama debitur, dan jumlah piutang.

Karena jumlah debitur sangat banyak sedangkan jumlah

piutang individualnya kecil, maka Daftar Pinjaman

Program Kendaraan Bermotor ini tidak direproduksi

dalam skripsi ini.

2. Periksa kebenaran penjumlahan pada daftar saldo

tersebut. Dalam hal ini Bank "x" telah menerapkan



68

computerized system.

3. Cocokkan saldo-saldo piutang yang tercantum dalam

kartu pinjaman program per customer dengan saldo

menurut Daftar Pinjaman Program Kendaraan Bermotor

{Sampling).

4. Cocokkan saldo piutang pada daftar Pinjaman Program

Kendaraan Bermotor dengan saldo piutang menurut buku

besar.

5. Cocokkan/periksa Kartu Pinjaman Program per customer

dengan perjanjian kredit (sampling).

6 . Untuk perjanjian kredit yang diperiksa, mintalah

BPKB nya dan periksa apakah BPKB tersebut sesuai

dengan yang tercantum pada perjanjian kredit.

7. Periksalah daftar piutang yang menunggak. Piutang

yang menunggak untuk Kredit Pemilikan Kendaraan

Bermotor yang dijamin oleh avalist, periksa bukti

pembayaran oleh avalist. Pemeriksaan terhadap

piutang yang menunggak, agar auditor dapat memberi

kan "management letter" sehubungan dengan warning

terhadap dealer, perubahan pemberian fasilitas

kepada dealer, perubahan policy pemberian Kredit

Pemilikan Kendaraan Bermotor.

8 . Periksa daftar BPKB yang belum diterima per dealer

(berisi nama nasabah, nomor BPKB, jenis kendaraan



bermotor yang dibeli, harga on the road) dan

cocokkan saldonya dengan daftar BPKB yang belum di-

terima. Pemeriksaan ini dilakukan agar auditor

dapat memberikan "management letter" sehubungan

dengan warning kepada dealer dan tindakan-tindakan

yang perlu diambil oleh Bank "X".

9. Hubungkan pemeriksaan terhadap piutang (Kredit Pe

milikan Kendaraan Bermotor) dengan pemeriksaan ter

hadap pendapatan bunga, dan bunga yang akan di-

terima.

1 0 . Melakukan pemeriksaan atas penerimaan hasil tagihan

setelah tanggal neraca (subsequent payment).

4. Hasil Pemeriksaan

Dalam pemeriksaan atas laporan keuangan Bank "X"

yang berakhir pada tanggal 31 Des-ember 1 989, dan ter-

utama untuk perkiraan Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor (KPKB) penulis menemukan hal-hal sebagai ber-

ikut :

- Untuk KPKB melaui avalist, tunggakan-tungg&kan seperti

yang tercantum dalam daftar tunggakan, telah penulis

telusuri pembayarannya oleh avalist dalam bulan

Januari, Pebruari dan Maret 1990. Pemeriksaan tersebut

menunjukkan bahwa tunggakan-tunggakan pada:'31 Desember

69



70

1969 tela

Documents

SKRIPSI - repository.unair.ac.idrepository.unair.ac.id/224/2/gdlhub-gdl-s1-2013-soewanditi-25683-1... · skripsi tini ekasari soewandi penggunaan prosedur audit alternatif di dalam