SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP …repository.unair.ac.id/30899/1/1. HALAMAN DEPAN.pdfSKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN TENAGA KERJA WANITA INDONESIA DI LUAR

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN

TENAGA KERJA WANITA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Oleh:

WORO AISYAH ESTU PUTRI ANANTO

031211131034

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2016

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERISTAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ... WORO AISYAH ESTU PUTRI ANANTO

ii



iii



iv

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Woro Aisyah Estu Putri Ananto

NIM : 031211131034

Bidang minat : Peradilan

Judul Skripsi : Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan tenaga

kerja wanita indonesia di luar negeri

Menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa skripsi ini tidak mempunyai

persamaan dengan skripsi lain

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila

pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan Fakultas.



v

Skripsi ini dipersembahkan kepada seluruh civitas

hukum Universitas Airlangga yang telah

bersedia menimba banyak ilmu



vi

“I TELL YOU, IF YOU FEEL SMART YOU

CAN TRY FOR GOOD BEHAVIOR”

Woro Aisyah,



vii

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan atas nikmat dan karunia yang telah

diberikan oleh Allah SWT, sehingga proses penulisan skripsi ini yang berjudul

‘’PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN TENAGA

KERJA WANITA DI LUAR NEGERI’’, dapat terselesikan. Penulisan skripsi ini

selain merupaan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum,

Universitas Airlangga, juga diharapkan bermanfaat bagi pembaca.

Penyelesaian skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari

berbagai pihak. Maka pada kesempata ini dengan penuh kerendahan hati saya

ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Orangtua, ibu dan ayah

Yang telah mengorbankan banyak hal mendidik dan membesarkan penulis

hingga sampai saat ini, skripsi yang telah dibuat oleh penulis ini adalah

sebagai bentuk pengabdian dan bentuk terimakasih yang sedalam-

dalamnya untuk mereka.

2. Kedua saudaraku, yang selalu memberikan semangat dan motivasi

3. Ibu Dr. Sarwirini selaku dosen pembimbing, yang telah bersedia

meluangkan waktu untuk dapat membantu dan membimbing hingga

puncak penyelesaian skripsi ini, termasuk memberikan motivasi dan

nasehat-nasehat agar menjadi pribadi yang baik.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA


viii

4. Seluruh dosen di departemen hukum pidana yang telah memberikan

support selama penulis kuliah, dan memberikan banyak ilmu hingga

penyelesaian skripsi ini, serta pak Wayan dari departemen hukum

internasional, atas bantuan pengetahuan mengenai hukum internasional

yangcsaya dapatkan untuk penulisan skripsi ini. Segala ucapan

terimakasih penulis berikan.

5. Teman-teman sahabat peradilan, yang jatuh bangun kita hadapi bersama,

doaku selalu menyertai kesuksesan kalian.

6. My hero partner, terimakasih telah memberikan banyak waktu, dan

bantuannya hingga skripsi ini bisa tertata di rak fakutas hukum.

7. Teman-teman semuan termasuk Koli, Farah, Taza, Rike, serta teman-

teman kos ’’ida’’, hingga kalian-kalian yang tidak bisa kusebutkan satu

persatu yang telah membantu baik dari hal-hal kecil sekalipun.

8. Seluruh pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya penulisan

skripsi ini.

Surabaya, 4 Januari 2016

WORO AISYAH ESTU PUTRI ANANTO

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA


ix

ABSTRAK

Dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan

(Statute Approach), serta pendekatan konseptual (conceptual approach), untuk

membahas dan penjawab kasus hukum yang di ulas dalam skripsi ini, yaitu mengenai

perlindungan hukum terhadap korban perkosaan tenaga kerja wanita indonesia di luar

negeri.

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah aturan didalam Pasal 285 KUHP

KUHP yang sudah menjadi aturan paten penerapan sanksi tindak pidana perkosaan di

Indonesia. Tapi penggunaan BAB I KUHP yang telah mengatur mengenai locus

delicti tindak pidana yang terjadi, tentu saja kejahatan perkosaan TKWI diluar negeri

yang mana pelakunya yaitu WNI akan sulit diterapkan aturan KUHP, yang

berwenang adalah masing-masing negara yang bersangkutan untuk memberikan

sanksi terhadap pelakunya.

Dalam penulisan ini dikemukakan bahwa pemerintah Indonesia dapat

melindungi warga negaranya yang menjadi korban perkosaan di luar negeri dengan

berbagai cra, salah satunya adalah pembuatan regulasi dalam bentuk undang-undang

maupun perda, dan perlindungan yang lain dituangkan dalam bentuk bantuan hukum

bagi para korban.

Kata kunci: Tindak Pidana Perkosaan TKWI, Locus Delicti, Bantuan hukum.



x

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undnag-Undang Huum Pidana, (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 1)

Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445 Tahun 2004);

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 )



xi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ......................................................................................................... i

LEBAR PENGESAHAN .................................................................................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................................... iii

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPS ................................................................... iv

HALAMAN PERSEMBAHAN…………………………………………………….…...v

MOTTO ............................................................................................................................. vi

KATA PENGANTAR ....................................................................................................... vii

ABSTRAKSI ..................................................................................................................... ix

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ................................................................ x

DAFTAR ISI...................................................................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ................................................................................................ 1

1.2. Rumusan Masalah .......................................................................................... 7

1.3 Metode Penelitian ........................................................................................... 8

1.3.1 Tipe Penelitian Hukum ......................................................................... 8



xii

1.3.2 Pendekatan .............................................................................................. 8

1.3.3 Sumber Bahan Hukum ............................................................................ 9

a. Bahan Hukum Primer ......................................................................... 9

b. Bahan Hukum Sekunder .................................................................... 10

1.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum ........................................................... 10

BAB II LANDASAN HUKUM YANG DITERAPKAN TERHADAP PELAKU

PERKOSAAN TKW DI LUAR NEGERI

2.1. Peraturan Hukum Nasional Negara Indonesia yang Berkaitan dengan Tindak

Pidana Perkosaan ........................................................................................... 11

2.2. Landasan Hukum Bagi Pelaku Perkosaan Di Indonesia Sesuai dengan Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana .................................................................... 12

2.3 Landasan Hukum yang Dapat Diterapkan Bagi Pelaku Perkosaan Tenaga Kerja

Wanita ............................................................................................................ 15

BAB II UPAYA YANG DITEMPUH PEMERINTAH INDONESIA UNTUK

MELINDUNGI KORBAN PERKOSAAN TENAGA KERJA WANITA

INDONESIA DI LUAR NEGERI



xiii

3.1 Kasus Perkosaan TKW Indonesia di Luar Negeri ......................................... 30

3.2 Perlindungan Hukum Pemerintah Indonesia Bagi Korban Perkosaan TKW

Indonesia Diluar Negeri ................................................................................ 37

3.3 Perlindungan Hukum yang diberikan Pemerintah Indonesia untuk TKW

Korban Perkosaan Diluar Negeri oleh Peraturan Perundang-

Undangan………………………………………………………… ............... 40

3.2.2 Perlindungan Hukum Pemerintah Indonesia Terhadap Korban Perkosaan

TKW Dengan Upaya Bantuan Hukum ................................................ 43

BAB IV PENUTUP

4.1Kesimpulan ...................................................................................................... 53

4.2 Saran ............................................................................................................... 54



Documents

SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP …repository.unair.ac.id/30899/1/1. HALAMAN DEPAN.pdfSKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN TENAGA KERJA WANITA INDONESIA DI LUAR