131
SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.596k/Pdt.Sus/2011) Disusun Oleh: Alinda Yani 109048000007 KONSENTRASI HUKUM BISNIS PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1434 H/2013M

SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKIS

(Analisis Putusan Mahkamah Agung No.596k/Pdt.Sus/2011)

Disusun Oleh:

Alinda Yani

109048000007

K O N S E N T R A S I H U K U M B I S N I S

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1434 H/2013M

Page 2: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKIS (Analisis

Putusan Mahkamah Agung No. 596K/Pdt.Sus/2011)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Alinda YaniNIM. 109048000007

7bl9

KONSENTRASI HUKUM BISNISPROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUMUNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAHJAKARTA

1434 HJ20t3 M

Pembimbing

Page 3: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENILIKIS (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.596K/Pdt.Sus/2011)" telah diajukandalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu HukumUniversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarla pada tanggal 25 September2013. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelarSarjana Program Strata Satu (S-l) pada Prograrn Studi Ilmu Hukum.

Jakafia, 25 September 2073

1. Ketua

2. Sekretaris

3. Pembimbing:

rWt

PANITIA UJIAN:

Dr. Djawahir Hejazzielu. S.H..M.A.NIP. 1 95 5 1 0 I 5197 903 1 002

Drs. Abu Tarnrin. S.H..M.Hum.NrP. 1 9650908 1 99s03 1 001

Dr. Djawahir Hejazziey. S.H..lVI.A.NIP. 1 9ss 101 51979031002

4. Penguji 1

NIP. 195505051 98201012

: H. Syafrudin Makmur, SH.,MH.

Ar,&t-_ -& ii*7€,"fi n $ d

mmad Amin Suma51982031012

5. Penguji 2

Page 4: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

n

LEMBAR PERIYYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi

salah satu syarat memperoleh gelar Strata 1 (Sl) di Universitas Islam Negeri

(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri rurN)

Syarif HidayatuI lah Jakarta.

3. Jika dikemudian hari terbukti hasil karya ini bukan hasil karya asli saya atau

merupakan hasil jiplakan orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi

yang berlaku di universitas Islam Negeri rur$ Syarif Hidayatullah Jakarta.

2013

Yani

ilt

Page 5: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

iv

ABSTRAK

ALINDA YANI. NIM 109048000007. Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Seni

Lukis (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011). Program Studi Ilmu Hukum,

Konsentrasi Hukum Bisnis, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta, 1434 H / 2013 M. ix + 74 halaman + 4 halaman daftar

pustaka + 34 halaman lampiran.

Menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah

merupakan hak ekseklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk

mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, yang timbul secara otomatis setelah

suatu ciptaanya dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undang

yang berlaku. Tujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun

2002 tentang Hak Cipta serta sejauh mana undang-undang tersebut memberi

perlindungan hukum terhadap Lukisan Dua Ikan pada CV. Asian Pasific Aquatics

Mahkamah Agung No.596K/Pdt.Sus/2011.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan

perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual.

Informasi didapatkan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan

hukum tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan melakukan perbandingan

antara undang-undang Hak Cipta dan putusan Mahkamah Agung

No.596K/Pdt.Sus/20.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berlaku maka dapat disimpulkan:

Putusan kasasi Mahkamah Agung No.596K/Pdt.Sus/2011 dalam sengketa hak cipta

cipta seni lukis „Dua Ikan‟ pada merek makanan ikan , tidak sesuai dengan Undang-

Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 6 dan 7. Mahkamah Agung

mengedepankan ketentuan Pasal 8 (3) sebagai legal standing dalam membuat amar

putusannya.

Kata Kunci: analisis yuridis sengketa Hak Cipta, seni lukis, gambar “Dua Ikan”.

Pembimbing : Dr. Djawahir Hejazziey, S.H.,M.A.

Daftar Pustaka : Tahun 1983 sampai Tahun 2013

Page 6: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

v

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang hanya dengan hidayah dan

nikmat dari-Nyalah skripsi Penulis “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA

CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)” dapat

terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam tercurahlimpahkan pada Nabi

Muhammad saw yang dengan kemuliaan akhlaknya menuntut kita pada agama yang

diridhoi oleh Allah.

Tentunya masih banyak terdapat kekurangan dalam penelitian ini. Namun

demikian Penulis tetap berusaha menyelesaikannya dengan kesungguhan dan kerja

keras. Selesainya penelitian ini tidak terlepas dari elaborasi keilmuan yang Penulis

dapatkan dari kontribusi banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini ingin

Penulis sampaikan setulus hati ucapan terima kasih kepada Yang Terhormat:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM., Dekan Fakultas Syariah

dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. Djawahir Hejazziey, SH., MA., Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Drs.

Abu Tamrin, SH., M.Hum., Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

3. Dr. Djawahir Hejazziey, SH., MA., MM., yang juga Dosen Pembimbing yang

telah mengajarkan Penulis lebih mengenal Hukum Bisnis. Semoga beliau selalu

mendapat rizki yang berlimpah dan dikaruniai anak-anak yang sholeh dan

segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membagi ilmunya dan

mengajarkan akhlak dalam hukum, semoga Penulis bisa membalas jasa-jasa

beliau dengan menjadi anak didik yang dapat dibanggakan kelak.

Page 7: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

vi

4. Bapak (Ahmad Yani) dan Ibu (Elim Nurlaelah) yang telah berjuang keras

membesarkan, mendidik Penulis menjadi seorang Warga Negara Indonesia,

menjadi seorang muslimah, membiayai Penulis, berkorban untuk penulis.

Semoga segala amal ibadah Penulis dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan

mereka di Hari Yaumul Hisab nanti dan Adik (Muhamad Rizqi Nurrobani) yang

telah bersabar mengahadapi penulis.

5. Keluarga Besarku yang telah memberikan pengarahan, motivasi, doa , dan kasih

sayangnya yang begitu besar kepada penulis. Semoga Allah selalu melimpahkan

kebahagian dan melindunggi kita semua.

6. Keluarga besar Ilmu Hukum, Khususnya Hukum Bisnis, teman seperjuangan

yang banyak sekalin kisah kasih yang tidak bisa diceritakan oleh penulis.

Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi agama dan

negara.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat menjadi rujukan untuk adik-adik kelas

selanjutnya dan bermanfaat untuk setiap pembaca. Sekian terima kasih.

Jakarta, Agustus 2013

Alinda Yani

Page 8: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

vii

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................. ............ i

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ..................................................... ii

LEMBAR PERNYATAAN ............................................................ ............ iii

ABSTRAK ....................................................................................... ............ iv

KATA PENGANTAR .................................................................... ............ v

DAFTAR ISI ............................................................................................... vii

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................... ............ ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1

B. Batasan dan Rumusan Masalah ............................................... 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................... 7

D. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu ...................................... 8

E. Kerangka Konseptual .............................................................. 9

F. Metode Penelitian ................................................................... 10

G. Sistematika Penulisan ............................................................. 14

BAB II TINJAUAN TEORI

A. Perlindungan Hukum Hak Cipta.............................................. 16

1. Pengertian Perlindungan Hukum...................................... 16

2. Bentuk Perlindungan Hukum............................................. 18

3. Pengertian Hak Cipta ........................................................ 20

4. Ciptaan Yang Dilindungi ..................................................... 26

5. Pemegang Hak Cipta................ .......................................... 28

Page 9: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

viii

6. Sistem Pendaftaran Hak Cipta............................................... 34

7. Masa Berlaku Hak Cipta......................................................... 35

8. Dewan Hak Cipta.................................................................... 37

BAB III GAMBARAN UMUM MAHKAMAH AGUNG

A. Sejarah ...................................................................................... 39

B. Profil............................................................................................ 54

C. Jumlah Hakim Agung................................................................... 55

D. Tugas Dan Wewenang Mahkamah Agung................................. 56

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKIS

A. Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Seni Lukis Analisis Putusan

MA No.596K/Pdt.Sus/2011 .................................................... 60

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hakim Dalam Memberikan

Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011........................................... ... 62

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan MA

No.596K/Pdt.Sus/2011..................................................................... 64

D. Analisis Penulis................................................................................ 65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................................. 69

B. Saran ........................................................................................... 72

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 74

LAMPIRAN ..................................................................................................... 76

Page 10: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

ix

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

2. Putusan Mahkamah Agung No.596k/Pdt.Sus/2011.

3. Putusan Pengadilan Niaga No. 35/Hak Cipta/2011/PN. Niaga. Jkt. Pst.

Page 11: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses globalisasi membawa akibat tolak ukur utama hubungan antar

bangsa atau negara tidak lagi ideologi, melainkan ekonomi yakni keuntungan1

atau hasil nyata apa yang dapat diperoleh dari adanya hubungan tersebut.

Pengaruh luar dapat cepat sekali masuk ke Indonesia sebagai implikasi

terciptanya sistem ekonomi yang terbuka. Aspek dari sistem ekonomi adalah

masalah produk yang pemasarannya tidak lagi terbatas pada satu negara

melainkan juga mengglobal. Hal ini menuntut standar kualitas dan persaingan

yang fair, serta terhindarnya produk industri palsu, berdasarkan pada

kesepakatan-kesepakatan dunia internasional.

Globalisasi mengandung makna yang dalam dan terjadi di segala aspek

kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial budaya, IPTEK, dan sebagainya.

Globalisasi, dalam dunia bisnis misalnya, tidak hanya sekedar berdagang di

seluruh dunia dengan cara baru, yang menjaga keseimbangan antara kualitas

global hasil produksi dengan kebutuhan khas yang bersifat lokal dari konsumen.

Cara baru ini dipengaruhi oleh saling ketergantungan antar bangsa yang semakin

meningkat, berlakunya standar-standar dan kualitas baku internasional,

melemahnya ikatan ikatan etnosentrik yang sempit, peningkatan peran swasta

1Rahmadi Usman, Hukum Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya

di Indonesia. (Bandung:alumni,2008) h. 158

Page 12: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

2

dalam bentuk korporasi internasional, melemahnya ikatan-ikatan nasional di

bidang ekonomi, peranan informasi sebagai kekuatan meningkat, munculnya

kebutuhan akan manusia-manusia brilyan tanpa melihat kebangsaannya dan

sebagainya.

Ekspansi perdagangan dunia dan juga dilakukannya rasionalisasi tarif

tercakup dalam GATT (the General Agreement on Tarif and Trade). GATT

sebenarnya merupakan kontrak antar partner dagang untuk tidak memperlakukan

secara diskriminatif, proteksionis atas dasar law of the jungle dalam perdagangan

dunia. Kesepakatan-kesepakatan dilaksanakan pada kegiatan putaran-putaran,

sejak 19472hingga putaran Uruguay (1986) yang menarik karena berhasilnya

dibentuk WTO (World Trade Organization) yang mulai 1 Januari 1995.WTO

tercakup pula Persetujuan TRIPs3 (Agreement on Trade Related Aspect of

Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods) atau

Persetujuan Perdagangan mengenai aspek hak kekayaan intelektual (HKI)

termasuk perdagangan barang palsu), dan Indonesia telah meratifikasinya dengan

UU No. 7 Tahun 1994, yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2000.

Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar

manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. HKI

juga merupakan sesuatu yang given dan inheren dalam sebuah masyarakat

2 Suyud Maryono, Hukum Hak Cipta Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)

3 H. OK.Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta:Raja Grafindo

Persada,2007)h. 27

Page 13: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

3

industri atau yang sedang mengarah ke sana. 4Keberadaannya senantiasa

mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Begitu pula halnya

dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan

terlibat langsung dengan masalah HKI.

Secara umum Hak Kekayaan Intelektual dapat terbagi dalam dua kategori

yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri.5 Sedangkan Hak Kekayaan Industri

meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,

Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman. HKI telah diatur dengan berbagai

peraturan‐perundang‐undangan sesuai dengan tuntutan TRIPs, yaitu UU No. 29

Tahun 2000 (Perlindungan Varietas Tanaman), UU No. 30 Tahun 2000 (Rahasia

Dagang), UU No. 31 Tahun 2000 (Desain Industri), UU No. 32 Tahun 2000

(Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu), UU No. 14 Tahun 2001 (Paten),UU No. 15

Tahun 2001 (Merek),dan UU No. 19 Tahun 2002 (Hak Cipta).6UUHC ini lahir

karena adanya kebutuhan untuk mengakui atau melindungi dan memberi

penghargaan terhadap pengarang, artis, pencipta perangkat lunak (software)

dan ciptaan lain serta akses atas hasil karya mereka demi kepentingan manusia

yang mulai dirasakan di Indonesia.

HKI terkait dengan kreativitas manusia, dan daya cipta manusia dalam

memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah kehidupannya, baik dalam seni,

4 Tim Lindsey, dkk, Hak Kekayaan Intelektual(suatu Pengantar),(Bandung: Pt Alumni,

2006)h.71 5Moerdino, Hak Milik Intelektual dan Alih Teknologi, Jakarta: Prisma,LP3ES, April 1987, h.

68 6 Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar ,(Bandung:Alumni, 2004) h. 190

Page 14: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

4

ilmu pengetehuan dan teknologi maupun produk unggulan suatu masyarakat.

Oleh karena itu, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai dengan

eksistensi HKI sangat penting. Dimana kegiatan penelitian ini tidak dapat

menghindar dari masalah HKI apabila menginginkan suatu penghormatan hak

maupun inovasi baru, dan orisinalitasnya.

Permasalahan mengenai Hak Kekayaan Intelektual akan menyentuh

berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai

aspek lainnya. Akan tetapi, aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya

perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan

mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak

Kekayaan Intelektual tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan

bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat

yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Kekayaan

Intelektual.

Di Indonesia, permasalahan hak cipta merupakan permasalah yang banyak

dijumpai dan menjadi sorotan masyarakat. Salah satunya adalah sengketa hak

cipta karya seni lukis antara CV.Asian Fasific Aquatics melawan seseorang yang

menjipalak lukisan dua ikan yaitu dengan nama “kiki pets”. Dalam sengketa

tersebut, gugatan dilakukan oleh perusahaan asian Fasific Aquatics yang menggap

bahwa lukisan kiki pets telah melakukan pelanggaran hak-hak ekonomi yaitu hak

eksekutif dan hak moral milik pencipta dengan memperjual-belikan, mengambil,

memperbanyak hak cipta. Dalam kasus tersebut berakhir di Peradilan Kasasi

Page 15: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

5

Mahkamah Agung No.596k/Pdt.Sus/2011. Dalam putusan MA yang

dimenangkan Cv.Asian Aquatics sebagai pemilik hak cipta, itu bermakna lukisan

“kiki Pets” melanggar hak cipta.

Dalam putusan MA No.596k/Pdt.Sus/2011 terdapat permasalahan yang

muncul meliputi: pertama, Putusan MA yang memenangkan Cv.Asian Aquatics

kurang memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik

lukisan “kiki Pets”. Padahal secara umum melanggar tentang merek dagang

dimana pada mempermasalahkan merek dagang pada makanan ikan. Berdasarkan

uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti masalah tentang

perlindungan hukum bagi pemegang dan pemilik hak cipta dengan menyusun

skripsi yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKIS (Analisis

Putusan Mahkamah Agung No.596k/Pdt.Sus/2011).

Penulis memberi judul diatas, karena menurut penulis judul di atas telah

sesuai pada permasalahan yang telah diuraikan diatas yaitu tentang permasalahan

hak cipta seni lukis yang dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum

bagi pemilik hak cipta seni lukis pada putusan Mahkamah Agung

No.596K/Pdt.Sus/2011.

Pertimbangan hukum itu seperti dogma, pendapat-pendapat hakim, atau

Undang-undang yang dijadikan acuan dalam menganalisis suatu permasalahan.

Dan pertimbangan hukum ini digunakan juga pada skripsi penulis yang dimana

melihat dari pertimbangan hakim dalam memberikan putusan Mahkamah Agung

No.596K/Pdt.Sus/2011 yaitu melihat dari ketentuan peraturan perundang-undang

Page 16: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

6

yang berlaku diindonesia. yaitu Undang-undang tentang Hak Cipta No. 19 Tahun

2002. Dan dilihat dari pengetahuan hakim dalam memberikan purtusan ini. Yang

dimana dalam pertimbangan hukum diatas dapat menghasilkan perlindungan

hukum bagi pemegang hak cipta.

Maksud dan tujuan perlindungan hukum bila dikaitkan dengan hak cipta

seni lukis yaitu untuk merangsang aktivitas untuk melahirkan karya cipta karena

tujuan akhir dari perlindungan hak cipta adalah untuk memberikan penghargaan

dan insentif kepada pemilik hak cipta dan untuk melindungi dan memberikan

jaminan yang pasti terhadap Hak Cipta kepada si pencipta atau pemegang hak,

agar aparat penegak hukum melakukan penyidikan secara tuntas setiap hasil

penindakan kasus pembajakan/jiplakan agar terjadi image positif terhadap

penegak hukum oleh polri maupun hakin dalam memberi putusanya dan sekaligus

sebagai daya cegah bagi pelaku lain.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi hak

cipta, paten, merek ,Varietas Tanaman, Rahasia Dagang ,Desain Industri, Desain

Tata Letak Sirkuit Terpadu. maka penelitian ini difokuskan hanya pada masalah

pengaturan perlindungan hukum atas karya cipta seni lukis.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Page 17: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

7

a. Bagaimana perlindungan hukum atas karya cipta seni lukis dalam analisis

putusan Mahkamah Agung No.596 k/Pdt.Sus/2011?

b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan

MA No.596k/Pdt.Sus/20011?

c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan MA No.

596K/Pdt.Sus/2011?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui tentang

perlindungan hukum atas karya cipta seni lukis bagi menurut ketentuan Undang-

Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sedangkan secara khusus

penelitian ini bertujuan:

a. Untuk mengetahui perlindungan hukum atas karya cipta seni lukis dalam

analisis putusan MA. No.596k/Pdt.Sus/2011.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hakim dalam

memberikan putusan MA. No.596k/Pdt.Sus/2011.

c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan MA.No.

596K/Pdt.Sus/2011.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

1) Penelitian ini digunakan untuk sumber data dan informasi yang dipercaya

Page 18: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

8

dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah sebagai bahan

menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum khususnya Hukum

Perdata dan Hukum Bisnis.

2) Sebagai acuan untuk pembelajaran dan pembuatan karya ilmiah

khususnya yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual terutama Hak

Cipta.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumber

kajian bagian yang berkepentingan, terutama bagi praktisi hukum. dan

juga diharapkan dapat berguna sebagai jawaban dari berbagai persoalan

yang terjadi dalam lingkup hak cipta terutama karya cipta seni lukis.

D. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu

Pernah ada penelitian mengenai Hak Cipta pada skripsi yang berjudul “

Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kesenia

Tradisional Di Indonesia” yang disusun oleh Agnes Vira Radian, fakultas Hukum

Universita Diponogoro Tahun 2008,yang membahas tentang perlindungan hukum

hak kekayaan intelektual dalam kesenian tradisional di Indonesia, dan untuk

mengetahui dan menganalisis mengenai prospek hukum hak kekayaan intelektual

di Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan bagi kesenian tradisional

dari pembajakkan oleh negara lain.Yang membedakan skripsi ini dengan

penelitian yang diangkat oleh penulis adalah pada skripsi tersebut menulis tentang

Page 19: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

9

perlindungan hukum Atas karya cipta seni lukis,sedangkan yang akan diteliti oleh

penulis adalah tentang bagaimana perlindungan Hukum atas karya cipta seni lukis

terkait dengan putusan MA No.596k/Pdt.Sus/2011.

Skripsi selanjutnya yang terkait dengan Hak Cipta adalah Skripsi yang

berjudul “ Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Independen ” yang disusun oleh

Wahyu Andika Putra, fakultas hukum universitas sebelas maret,

Surakarta,2009,yang membahas mengenai tujuan untuk mengetahui hubungan

hukum antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan PT Musikita,

pelaksanaan perlindungan hak cipta karya ”musik independen” dan hambatan-

hambatan yang dihadapi oleh PT Musikita Solo-Indonesia. Yang membedakan

skripsi ini dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah pada skripsi

tersebut perlindungan hukum atas musik independen dan untuk mengetuhui

hubungan hukum antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan PT musikita,

sedangkan yang akan diteliti oleh penulis tentang perlindungan hukum terhadap

hak cipta seni lukis dan mengetahui faktor-faktor apasaja yang jadi pertimbangan

hakim dalam memberikan putusan.

E. Kerangka Konsep

Dalam pembahasan kerangka konseptual, akan diuraikan beberapa konsep

– konsep terkait terhadap beberapa istilah yang akan sering digunakan dalam

penelitian ini, yaitu:

Page 20: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

10

1. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal atau bersumber dari hasil

pemikiran seseorang atau seseorang yang memiliki ide7, baik dalam bidang

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, industri atau kesemuanya, yang hasilnya

berupa sebuah karya yang dapat dikategorikan karya intelektual dan memiliki

nilai komersial.

2. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksekusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang

hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan,seni, dan sastra untuk

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya sesuai dengan UU yang

terkait.

3. Pencipta

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang memiliki kemampuan

pikiran, keterampilan, kecekatan,8 atau keahlain untuk menghasilkan suatu

karya yang baru dan dalam bentuk yang khas.

4. Pemegang Hak Cipta

Pemegang Hak Cipta adalah pemilik dari hak cipta itu sendiri atau pihak yang

diberikan hak lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut.

5. Merek

Merak adalah berupa tanda, huruf, tulisan, warna, kata, angka-angka, yang

7Brian Martin, Against Intellectual Property, http:// WWW.Gogle.com, Departement of

Science And Thecnology, University of wollongong, Australia, h.1 8 Rooseno Harjowidigdo,s.h, Mengenal Hak Cipta Di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar

Harapan,1992.

Page 21: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

11

dikombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dari

kompetitornya9 dan dapat digunakan kegiatan perdagangan barang atau jasa.

6. Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pencipta atau pemegang hak cipta kepada

orang lain untuk menggumumkan dan/memperbanyak ciptaannnya dengan

persyaratan tertentu.

F. Metode Penelitan

1. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan salah satu cara yang tepat untuk memecahkan

masalah. Selain itu penelitian juga dapat digunakan untuk menemukan,

mengembangkan dan menguji kebenaran. Dilaksanakan untuk mengumpulkan

data guna memperoleh pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban atas

pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan dalam bab I Pendahuluan,

sehingga diperlukan rencana yang sistematis, metodelogi merupakan suatu

logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah.10

Oleh karenanya pada saat

melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang

menjadi induknya.

Pada penelitian hukum ini, peneliti menjadikan bidang ilmu hukum

sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. Oleh karena itu maka penelitian

yang digunakan adalah penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto yang

9 HKInet,( Wacana Kekayaan Intelektual Indonesia) , Regulasi Bidang HKI, http://

WWW.Gogle.com, Lembaga Kajian Hukum Teknologi , FH UI,h.1 10

Ronny Hanintijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, (Jakarta:Ghalia

Indonesia,1998),h.9

Page 22: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

12

dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan

pada metode, sistematika,11

dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk

mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.

Tipe penelitian yang di gunakan dalam Penulis skripsi ini adalah

metode yuridis normatif,12

yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan

hanya meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup

bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Tujuan dari penelitian hukum

normatif mencakup penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap

sistematika hukum,13

penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian

sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

perundang-undangan (statue approach).14

Karena analisi kasus hukum dalam

skripsi ini tentang analisi putusan Ma No.596/k/Pdt.Sus/ 2011 yang sudah

pasti mengacu pada pendekatan tentang perundang-undangan. Selain

pendekatan perundang-undangan, skripsi ini juga menggunakan Pendekatan

Kasus (case approach), dipergunakan untuk menggambarkan dan menunjang

suatu pendapat atau dalil. Pendekatan ini digunakan untuk memecahkan suatu

problema melalui pengumpulan data dalam bentuk beberapa case yang

11

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI,1986), h.43 12

Soerjono soekanto dan marmudji,Pengertian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 14 13

Ibid, h.61 14

Ronny Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimentri, (Jakarta: Ghalia

Indonesia, 1994) h. 11

Page 23: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

13

kongkret dan terperinci.pendekatan konsep (conceptual approach), yang

dimana untuk memahami konsep dalam skrisi ini dalam konsep-konsep hak

cipta terutama hak cipta dalam seni lukis, sehingga tidak terjadi pelanggaran

hak cipta.

3. Sumber Hukum

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data,

karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk

selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang

mengikat berupa peraturan perundang-undangan, beberapa putusan

pengadilan yang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan Hak Cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa,

memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Yang termasuk dalam

bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan

Page 24: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

14

merupakan dokumen-dokumen resmi.15

sebagai contoh buku-buku, jurnal,

majalah, buleti dan internet.

c. Bahan Non-Hukum (Tersier)

Bahan Non-Hukum adalah yang merupakan bahan-bahan hukum

yang primer dan sekunder, serperti : Kamus Inggris-Indonesia, Kamus

Hukum Belanda-Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4.Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang

terkumpul adalah analisis kualitatif.16

Maksud dari penggunaan metode tersebut

adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada didalam Bab I

dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.

Pada metode ini data-data yang diperoleh yaitu data sekunder, akan

diinventarisasi dan disistematiskan dalam uraian yang bersifat deskriptifanalisis.17

Setelah dilakukan proses inventarisasi dan penyusunan data secara sistematis

maka langkah selanjutnya ialah menganalisa data-data tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun berdasarkan buku “Petunjuk Penulisan Skripsi Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2011” dengan

15

Peter, Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

2010), cetakan keenam, h. 141. 16

Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 104 17

Soerjono soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali

Press, 1998) h. 35

Page 25: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

15

sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa

subbab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti. Adapun perinciannya sebagai

berikut:

BAB I Pendahuluan, memuat: Latar Belakang, dilanjutkan dengan Batasan

dan RumusanMasalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan

(Review) kajian Terdahulu, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian,

dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Teori ,Dalam Bab ini berisi uraian materi hasil penelitian

kepustakaan yang meliputi: landasan teori, bab ini menguraikan materi-

materi dan teori-teori yang berhubungan dengan masalah perlindungan

hukum dan hak cipta, materi-materi ini merupakan landasan untuk

menganalisis putusan Mahkamah Agung No.596k/Pdt.Sus/2011.

BAB III Gambaran Umum Tentang Mahkamah Agung No.596k/Pdt.Sus/2011,

yang dimana didalamnya membahas tentang sejarah MA.

BAB IV Hasil Putusab Ma No.596k/Pdt.Sus/2011, yang dimana pada bab ini

membahas tentang perlindungan hukum bagi hak cipta,faktor-faktor

yang mempengaruhi hakim dalam memberiakan putusan, dasar

pertimbangan hakim dalam memberikan putusan, analisis penulis.

BAB V Penutup yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran. Pada bab ini

merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, untuk itu penulis

menari beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, disamping itu penulis

menengahkan beberapa saran yang dianggap perlu.

Page 26: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

16

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Perlindungan Hukum Hak Cipta

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan

dan mengkoordinasikan kepentingan- kepentingan yang bisa bertentangan

satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu

mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat

ditekan sekecil-kecilnya. Dimana perlindungan terhadap kepentingan-

kepentingan tertentu, dalam suatu lalu lintas kepentingan, hanya dapat

dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain.

Menurut pendapat Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta1 tentang fungsi

hukum untuk memberi perlindungan adalah bahwa hukum itu ditimbulkan dan

dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk

menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta

untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan

martabatnya.

Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang

salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap

Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-

1 Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi, (Bandung : PT.

Remaja Rosda Karya, 1994), h. 64

Page 27: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

17

undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), untuk itu setiap

produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan

jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mau

menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di

masyarakat. Hal tersebut, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang

adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia

tanpa terkecuali.

Ada beberapa pendapat yang dapat dikutip sebagai suatu patokan

mengenai perlindungan hukum:

a. Menurut Satjipto Rahardjo,2 Perlindungan Hukum adalah adanya upaya

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya

tersebut.

b. Menurut Setiono,3 Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa

yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati

martabatnya sebagai manusia.

c. Menurut Muchsin,4 Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau

2 Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta : Kompas, 2003), h. 121

3 Setiono, Rule of Law, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas

Sebelas Maret, 2004), h. 3 4 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta :

Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 14

Page 28: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

18

kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama

manusia.

d. Menurut Hetty Hasanah,5 Perlindungan Hukum yaitu merupakan segala

upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat

memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan

atau yang melakukan tindakan hukum.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-

subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu saksi. Perlindungan hukum dapat

dibedakan menjadi dua,6 yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk

mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam

peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam

melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa

5 Hetty Hasanah, Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas

Kendaraan Bermotor dengan Fidusia. (http//jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html, 2004) h, 1

6 Musrihah, 2002, h. 30

Page 29: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

19

sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan

apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan darii hukum adalah

memberikan perlindungan ( Pengayoman) kepada masyarakat. Oleh

karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus

diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.7 Sehigga dalam

penulisan ini, perlindungan hukum diberi batasan sebagai salah satu upaya

yang dilakukan dibidang hukum dengan maksud dan tujuan memberi hasil

karya cipta khususnya di bidang kesenian tradisional/Folklore demi

mewujudkan kepastian hukum.

3. Pengertian Hak Cipta

Istilah Hak cipta mula-mula diusulkan oleh St. Moh. Syah pada Tahun

1951 di Bandung8 dalam kongres kebudayaan (yang kemudian diterima oleh

kongres tersebut) sebagai pengganti istilah Hak Pengarang yang dapat

dianggap kurang luas lingkup pengertiannya. Istilah Hak Penggarang itu

sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda Auteursrecht.

Dinyatakan kurang luas karena istilah Hak Penggarang itu

memberikan kesan penyempitan arti, seolah-olah yang dicakup oleh Hak

Pengarang itu hanyalah berasal dari Hak Pengarang saja. Sedangkan istilah

7 Shidarta, Krakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an, Disertasi,

(Bandung: Program Dokter Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2004), h. 112 8 Naning Ramdlon, Perihal Hak Cipta Indonesia, Tinjauan Terhadap Auteursrecht 1912 Dan

Undang-undang Hak Cipta 1997, Yogyakarta, Liberty, 1997.

Page 30: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

20

hak cipta adalah luas, dan mencangkup juga tentang karang-mengarang.

Untuk lebih jelasnya batasab pengertian hak cipta dan pencipta ini dapat

dilihat pada Pasal 1 Undang-undang Hak Cipta Tahun 2002, yaitu:

Hak Cipta merupakan hak ekseklusif bagi pencipta atau pemegang hak

cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, yang timbul secara

otomatis setelah suatu ciptaanya dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan

menurut perundang-undang yang berlaku.

Pencipta atau pemegang hak cipta atas karya Sinema fotografi dan

Program Komputer (Software) memiliki hak untuk memberikan izin atau

melarang orang lain yang tanpa persetujuan menyewakan ciptaan tersebut

untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Sebagai perbandingan, penulis juga menguraikan beberapa

pengertian Hak Cipta menurut Auteurswet 1912 dan Universal Copyright

Convention.

Menurut Auteurswet 1912 Pasal 1 menyebutkan:

“Hak Cipta adalah Hak tunggal dari pada pencipta, atau hak dari pada yang

mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan,

pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyaknya

dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-

undang.

Selanjutnya oleh Universal Copyright Convention dalam Pasal 5

Page 31: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

21

menyebutkan bahwa: Hak Cipta meliputi Hak Tunggal dari si pencipta untuk

membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari

pada karya yang dilindungi perjanjian ini.

Jika dibandingkan batasan pengertian yang diberikan oleh ketentuan

tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa semuanya memberikan

pengertian yang sama.

Dalam Auteurswet 19129 maupun Universal Copyright Convention

menggunakan “Hak Tunggal” sedangkan Undang-undang Hak Cipta Nomor

19 Tahun 2002 menggunakan istilah “Hak Eksklusif” bagi pencipta.

Jika dilihat penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta No.

19 Tahun 2002, yang dimaksud Hak Eksklusif dari pencipta ialah tidak ada

orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.

Perkataan “tidak ada orang lain” mempunyai pengertian yang sama dengan

hak tunggal, yang menunjukkan bahwa pencipta yang boleh melakukan hak

itu.

Sebagai Hak Khusus (Exclusive Rights), Hak Cipta mengandung 2

(dua) esensi hak, yaitu Hak Ekonomi (Economic Rights) dan Hak Moral

(Moral Right). Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan

dan hak untuk memperbanyak ciptaan tersebut. Kandungan hak moral

meliputi hak untuk menuntut agar nama pencipta tetap dicantumkan dalam

9 Sophar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan dan Perananya dalam Pembangunan,

(Jakarta: Sinar Grafika) h. 143

Page 32: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

22

ciptaannya, hak untuk melarang perubahan suatu ciptaan tersebut.

Menurut M. Hutauruk ada 2 (dua) unsur penting yang terkandung dari

rumusan pengertian Hak Cipta,10

yakni:

a. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.

b. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun

tidak dapat ditinggalkan dari padanya (mengumumkan karyanya,

menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atas nama

samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

Dibandingkan dengan Auteurswet 1912 Universal Copyright

Convention mencakup pengertian yang lebih luas,11

karena disana memuat

kata-kata menerbitkan terjemahan. Yang pada akhirnya tidak saja melibatkan

pencipta tetapi juga pihak penerbit dan pencetak. Menurut Ajip Rosidi

mengandung sifat economic interest (kepentingan atau arti ekonomi).

Bagian akhir Pasal 2 Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun

2002, menyebutkan bahwa dalam penggunaan hak tersebut diberikan

ketentuan harus sesuai dan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak mengurangi hak-

hak orang lain dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.

Dalam konsep Hak Cipta, tersimpul 3 (tiga) jenis hak khusus yang

dilindungi undang-undang. Ketiga hak khusus itu adalah hak untuk

mengumumkan ciptaan, hak untuk memperbanyak ciptaan, hak untuk

10

M. Hutauruk, Pengaturan Hak Cipta Nasional, (Jakarta : Erlangga, 1997) h. 40 11

Ajip Rosidi, Undang-Undang Hak Cipta 1982. Pandangan seorang awam Djambatan.

Jakarta. 1984, h. 40

Page 33: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

23

memberi izin mengumumkan dan memperbanyak ciptaan, tanpa mengurangi

pembatasan-pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan Hak Cipta.

a. Hak Untuk Mengumumkan Ciptaan

Yang dimaksud dengan "mengumumkan" adalah membacakan,

menyuarakan, menyiarkan, atau menyebarkan ciptaan dengan

menggunakan alat apa pun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga

ciptaan itu dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. Termasuk

hak mengumumkan adalah distribution right, public performance right,

broadcasting right, cable-casting right.

b. Hak Untuk Memperbanyak Ciptaan

Yang dimaksud dengan "memperbanyak" adalah menambah jumlah suatu

ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai

ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun

tidak sama, termasuk mengalihwujudkan suatu ciptaan. Termasuk hak

memperbanyak adalah printing right, copying right.

c. Hak Untuk Memberi Izin

Yang dimaksud dengan “memberi izin” adalah memberi lisensi kepada

pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan

perbuatan mengumumkan atau memperbanyak ciptaan. Perbuatan hak

khusus ini harus dilaksanakan dengan perjanjian tertulis dalam bentuk akta

otentik atau tidak otentik. Perbuatan yang diizinkan untuk dilaksanakan

Page 34: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

24

adalah perbuatan yang secara tegas disebutkan di dalam akta.

Setiap ciptaan seseorang atau badan hukum dilindungi oleh undang-

undang karena pada ciptaan itu melekat Hak Cipta. Setiap pencipta atau

pemegang Hak Cipta bebas menggunakan Hak Ciptanya, tetapi undang-

undang menentukan pula pembatasan terhadap kebebasan penggunaan Hak

Cipta yaitu Karena sudah ditentukan pembatasannya, maka kebebasan

menggunakan Hak Cipta tidak boleh melanggar pembatasan tersebut.

Pembatasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Kesusilaan Dan Ketertiban Umum

Kebebasan penggunaan Hak Cipta tidak boleh melanggar kesusilaan dan

ketertiban umum. Termasuk contoh melanggar kesusilaan adalah

penggunaan hak untuk mengumumkan atau memperbanyak VCD

kebebasan seks. Termasuk melanggar ketertiban umum adalah

memperbanyak dan menyabarkan buku yang berisi ajaran yang

memperbolehkan wanita bersuami lebih dari 1 (satu) poliandri.

b. Fungsi Sosial Hak Cipta

Kebebasan penggunaan Hak Cipta tidak boleh meniadakan atau

mengurangi, fungsi sosial Hak Cipta memberi kesempatan kepada

masyarakat memanfaatkan ciptaan seseorang untuk kepentingan

pendidikan dan ilmu pengetahuan, bahan pemecahan masalah, pembelaan

perkara di pengadilan, bahan ceramah, tetapi harus disebutkan sumbernya

secara lengkap.

c. Pemberi Lisensi Wajib

Page 35: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

25

Pemegang Hak Cipta memberi lisensi (Compulsory Licensing) kepada

pihak lain untuk menerjemahkan atau memperbanyak ciptaannya dengan

imbalan yang wajar. Pemberian lisensi wajib didasari pertimbangan bila

negara memandang perlu atau menilai suatu ciptaan sangat penting artinya

bagi kehidupan masyarakat dan negara, misalnya untuk kepentingan

pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian, keamanan dan ketertiban.

Mengenai Hak Turunan yang merupakan terjemahan dari

Neighbouring Right diartikan sama dengan Hak Salinan berpangkal pada atau

berasal dari Hak Cipta yang bersifat asal (origin).

Hak Turunan ini dilindungi

karena banyak berhubungan dengan perangkat teknologi, yaitu fasilitas

rekaman, fasilitas pertunjukan, dan fasifitas penyiaran. Perlindungan Hak

Turunan terutama ditujukan kepada orang yang berprofesi di bidang

pertunjukan, perekaman dan penyiaran

4. Ciptaan Yang Dilindungi

Yang menjadi objek pengaturan Hak Cipta adalah karya-karya cipta

dibidang ilmu pengetahuan, sastra dan di bidang seni. Karya apa saja yang

jelasnya dilindungi Hak Cipta, ditentukan dalam Pasal 12 Undang-undang

Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.

Jenis ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu

pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya:

a. Buku, Program Komputer (Software), pamflet, perwajahan (layout) karya

tulis yang diterbitkan dan semua karya tulis lain.

b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.

Page 36: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

26

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu

pengetahuan.

d. Lagu atau musik dengan teks atau tanpa teks.

e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomin.

f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni

kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan.

g. Arsitek

h. Peta

i. Seni Batik

j. Fotografi

k. Sinematografi.

l. Terjemahaan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari

hasil pengalihwujudan.

Jika diperhatikan rincian yang diberikan menurut huruf a hingga k ini

dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan asli. Sedangkan ciptaan pada huruf 1

merupakan pengolahan selanjutnya dari ciptaan-ciptaan asli.

Ciptaan karya hasil pengolahan tersebut juga dilindungi sebagai Hak

Cipta, sebab bentuk pengolahan itu merupakan suatu ciptaan yang baru dan

tersendiri pula. Pemberian perlindungan dimaksud selanjutnya ditentukan

tidak mengurangi Hak Cipta atau ciptaan aslinya.

Untuk pengolahan dari ciptaan asli ini sering disebut dengan istilah

Page 37: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

27

tweedehandse auteursrecht (Hak Cipta saduran), untuk membedakan dari Hak

Cipta asli. Istilah ini diterjemahkan dengan istilah Hak Cipta saduran,

dinamakan demikian karena seolah-oleh disadur dari ciptaan asli.

Perlindungan Hak Cipta adalah sebagai salah satu tujuan dari Undang-

undang No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta diatur dalam Pasal 12 ayat (2)

oleh karena adalah wajar perlindungan yang diberikan terhadap pengolahan

dari ciptaan asli kepada si pengelola, dengan memperhatikan hak-hak si

pencipta asli itu, si pengelola diharuskan pula mendapatkan izin lebih dahulu

dari pengarang Hak Cipta asli atau si penerima haknya. Demikianlah halnya

jika hendak menterjemahkan karya orang lain, si penerjemah harus terlebih

dahulu menerima izin dari pemegang hak cipta asli.

Selanjutnya perlindungan juga diberikan terhadap ciptaan yang sudah

merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan

perbanyakan karya itu, tetapi belum diumumkan dalam bahasa asing ciptaan

semacam itu disebut unpublished works (karya cipta yang belum

diumumkan), dan ini diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Hak

Cipta Nornor 19 Tahun 2002. Pasal tersebut berbunyi dalam perlindungan

sebagaimana yang dimaksud termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau

belum diumumkan, akan tetapi sudah merupakan bentuk kesatuan yang nyata,

yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu.

Page 38: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

28

5. Pemegang Hak Cipta

Yang dimaksud dengan pemegang Hak Cipta adalah, pencipta sebagai

pemilik Hak Cipta atau orang lain yang menerima hak tersebut dari pencipta,

atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas,

sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Hak

Cipta Nomor 19 Tahun 2002 bahwa Pemegang Hak Cipta adalah pencipta

sebagai pemilik Hak Cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari

Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang

menerima hak tersebut.

Jika dikaitkan dengan Hak Cipta, maka yang menjadi subjeknya

sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 3 Undang-undang Hak Cipta ialah

pemegang hak yaitu pencipta atau orang atau badan hukum yang secara sah

memperoleh hak untuk itu. Yaitu dengan jalan pewarisan, hibah, wasiat,

dijadikan milik negara atau dengan perjanjian, sedangkan yang menjadi objek

ialah benda yang dalam hal ini adalah Hak Cipta, sebagai benda immateril.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan pencipta dalam hal ini, Pasal 5

sampai dengan Pasal 9 Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002

memberikan penjelasan sebagai berikut:

Pasal 5 (1)

Kecuali ada bukti tentang hal sebaliknya, maka yang dianggap sebagai

pencipta adalah orang yang untuk ciptaan itu namanya terdaftar sebagai

pencipta menurut ketentuan Pasal 29 atau jika ciptaannya itu didaftarkan,

Page 39: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

29

orang yang dalam atau pada ciptaannya itu disebut atau dinyatakan sebagai

pencipta, atau orang yang pada pengumuman sesuatu ciptaan diumumkan

sebagai penciptanya.

Pasal 5 (2)

Jika pada ceramah yang tidak tertulis tidak ada pemberitahuan siapa yang

menjadi penciptanya, maka orang yang berceramah dianggap sebagai

penciptanya.

Pasal 6

Jika suatu ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan dua

orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang

memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau jika tidak

ada orang itu, orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak

Cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.

Pasal 7

Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang, diwujudkan dan dikerjakan oleh

orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka

penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.

Pasal 8 (1)

Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam

lingkungan pekerjaannya, maka pihak lain untuk dan dalam dinasnya ciptaan

itu dikerjakan adalah pemegang hak cipta kecuali ada perjanjian lain antara

kedua pihak, dengan tidak mengurangi hak si pembuat sebagai penciptanya

apabila penggunaan ciptaan itu diperluas keluar hubungan dinas.

Page 40: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

30

Pasal 8 (2)

Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja dengan pihak lain dalam

lingkungan pekerjaannya, maka pihak yang membuat karya cipta itu sebagai

pencipta adalah pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara

kedua pihak.

Penjelasan Pasal 8

Yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian negeri

dengan instansinya, sedangkan yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah

hubungan karyawan dengan pemberi kerja di lembaga swasta.

Pasal 9

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya

dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya maka badan hukum

tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika dibuktikan sebaliknya.

Demikian dapat dilihat siapa-siapa yang dianggap sebagai pencipta

menurut Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Selanjutnya

mengenai Negara sebagai pemegang Hak Cipta, dalam hal ini menurut

ketentuan Pasal 3 ayat (2) menyatakan: "Hak Cipta dapat beralih atau

dialihkan karena menjadi milik Negara. Dalam hal ini dipertegas oleh Pasal 10

ayat (3) yang menyebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang

dipegang oleh negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini, diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Hak Cipta sebagai Hak Milik dalam penggunaannya harus pula

dilandaskan atas fungsi sosial. Hal ini dinyatakan dalam penjelasan umum

Page 41: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

31

Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, menyebutkan bahwa

undang-undang ini selain dimasukkan unsur baru mengingat perkembangan

teknologi, diletakkan juga unsur kepribadian Indonesia yang mengayomi baik

kepentingan individu maupun masyarakat, sehingga terdapat keseimbangan

yang serasi antara kedua kepentingan dimaksud.

Atas pertimbangan inilah negara dapat sewaktu-sewaktu menjadi

pemegang Hak Cipta. Tidak semua jenis Hak Cipta dapat dijadikan milik

negara, hal ini tergantung pada fungsi kegunaan bagi negara.

Dalam hal ini Ali Said ketika memberi keterangan pemerintah

dihadapan sidang paripurna DPR, dalam pembahasan RUU Hak Cipta Nomor

7 Tahun 1987 mengatakan:

… Pelaksanaan pengambilalihan Hak Cipta oleh negara tidaklah semudah

diduga orang, karena yang dapat diambilalih negara hanyalah apabila

dianggap perlu atas dasar kepentingan nasional. Dengan demikian berarti

hanya dengan pertimbangan nasional semata-mata. Selanjutnya beliau

memberi contoh bahwa Hak Cipta yang dapat diambilalih adalah:

1. Hak cipta atas suatu lagu yang dijadikan lagu kebangsaan.

2. Hak cipta atas lambang yang dijadikan lambang negara.

3. Hak cipta atas rumusan Pancasila yang dijadikan dasar negara.

Demikian contoh yang dimaksudkan Ali Said tentang Hak Cipta yang

dapat diambilalih oleh negara.

Page 42: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

32

Menurut JCT. Simorangkir, bahwa:

Istilah dapat dijadikan milik negara yang dipakai oleh Undang-Undang

Hak Cipta, memberikan arti bahwa peralihan hak kepada negara itu hanya

merupakan suatu kemungkinan saja. Bukan suatu kekhususan dan untuk itu

harus dipenuhi beberapa syarat, yaitu:

a. Demi kepentingan negara.

b. Dengan sepengetahuan pengarangnya.

c. Dengan keputusan Presiden.

d. Atas dasar pertimbangan Dewan Hak Cipta.

e. Kepada pemegang Hak Cipta diberi imbalan penghargaan yang ditetapkan

oleh Presiden.

Selanjutnya menurut beliau,12

dengan dijadikan Hak Cipta suatu karya

menjadi milik negara setelah memenuhi segala macam persyaratan itu.

Atas dasar ini istilah yang digunakan Ali Said dengan mengatakan

diambilalih, walaupun sebenarnya ada pihak yang keberatan dengan istilah

itu. Keberatan itu dari pihak pengarang sendiri.

Demikian halnya dengan Hak Cipta, jika digunakan kata persetujuan,

si pencipta akan mempersulit persoalan jika ternyata si pencipta tidak

memberikan persetujuan. Oleh karena itu undang-undang telah menetapkan

syarat-syarat tertentu, misalnya atas dasar pertimbangan Dewan Hak Cipta

Nasional sebagai wakil si pencipta.

12

JTC Simorangkir, Hak Cipta, Jakarta, Djambatan. 1987. H. 37

Page 43: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

33

6. Sistem Pendaftaran Hak Cipta

Salah satu perbedaan yang dianggap cukup penting antara Auteurswet

dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 adalah tentang Pendaftaran

Hak Cipta. Auteurswet 1912 tidak ada memberi ketentuan tentang pendaftaran

Hak Cipta ini. Menurut KoIIewijn sebagaimana yang dikutip oleh Widya

Pramono menyebutkan, Ada 2 (dua) jenis pendaftaran atau stelsel

pendaftaran,13

yaitu stelsel konstitutif dan stelsel deklaratif.

Stelsel konstitutif berarti bahwa hak atas ciptaan baru terbit karena

pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan hukum. Stelsel deklaratif bahwa

pendaftaran itu, bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan

dugaan atau prasangka saja bahwa menurut undang-undang orang yang

ciptaannya terdaftar itu adalah yang berhak atas ciptaannya.

Dalam stelsel konstitutif letak titik beratnya guna memperoleh hak atas

ciptaan dalam pendaftarannya, sedangkan pada stelsel deklaratif titik beratnya

diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu,

hingga orang lain dapat membuktikan sebaliknya.

Selama orang lain tidak dapat membuktikan sebagaimana yang

diisyaratkan oleh Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Pasal 11,

maka pendaftar dianggap satu-satunya orang yang berhak atas ciptaan yang

terdaftar, dan setiap pihak ketiga harus menghormati haknya dengan mutlak.

13

Widyo Pramono. Tindak Pidana Hak Cipta. Sinar Grafika. Jakarta. 1997, h. 72

Page 44: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

34

Dalam penjelasan umum Undang-undang Hak Cipta disebutkan bahwa

pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan

pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian hak

pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran Hak Cipta.

Sikap pasif ini membuktikan bahwa pendaftaran ciptaan dalam daftar

umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti atau

bentuk dari ciptaan yang didaftarkan.

7. Masa Berlaku Hak Cipta

Sejarah perkembagan Hak Cipta di Indonesia, pada umumnya sama

dengan negara-negara yang tumbuh dan berkembang, sangat terkait dengan

perkembangan ilmu dan teknologi. Namun landasan dasarnya tetap tidak

berubah. Demikianlah jika dilihat dalam Auteurswet 1912 mengenai

pembatasan jangka waktu Hak Cipta sampai 50 (lima puluh) tahun, tetapi hal

itu pada Undang-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 menjadi 25 (dua

puluh lima) tahun, dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 mengenai

hal ini kembali mengalami perubahan, dan jangka waktu yang dipakai

kembali menjadi 50 (lima puluh) tahun.

Jadi yang dikatakan dengan landasan dasarnya yang tidak berubah itu,

jika dilihat dalam konsepsi hak milik yang dalam hal ini di Indonesia

didasarkan atas fungsi sosial. Sehingga dengan diberikannya pembatasan

jangka waktu pemilikan Hak Cipta maka diharapkan Hak Cipta itu tidak

tertahan lama ditangan si pencipta yang sekaligus sebagai pemiliknya.

Page 45: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

35

Sehingga dengan demikian dapat dinikmati oleh rakyat atau masyarakat luas,

Selama ini Hak Cipta yang telah berakhir masa berlakunya hanya

menguntungkan pihak tertentu, khususnya pihak produser dalam hal karya

cipta lagu dan bagi penerbit dalam hal karya cipta buku.

Hak Cipta jika dilihat sepintas lalu adalah merupakan hak milik

absolut dari si pencipta atau si pemegang hak, namun sifat kemutlakannya itu

berkurang setelah adanya pembatasan terhadap pemilikan Hak Cipta.

Dalam hal ini dapat dilihat apa yang dikatakan oleh Mahadi:

Hak Cipta,14

jika dibandingkan dengan hak milik lainnya, kalah kuatnya dan

kalah penuhnya. Hal ini karena Hak Cipta berlaku hanya selama hidup si

pencipta ditambah dengan beberapa tahun setelah meninggalnya si pencipta

sesuai dengan ketentuan di masing-masing negara.

Pendapat yang dikemukakan oleh Mahadi di atas, sebenarnya cukup

beralasan, sebab hanya beberapa negara saja di dunia ini yang tidak

membatasi pemilikan Hak Cipta.

Sebenarnya mengenai pembatasan jangka waktu Hak Cipta adalah

merupakan penjelamaan dari pandangan tentang hakekat pemilikan dikaitkan

dengan kedudukan manusia sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk

bermasyarakat, dimana hak milik itu dianggap mempunyai fungsi sosial.

Sampai pada batas tertentu memang Hak Cipta itu dimaksudkan untuk

memperhatikan keseimbangan umum (masyarakat luas). Dua kepentingan ini

14

Mahabi. Hak Milik Immateril BPHN. Jakarta, 1985, h. 15.

Page 46: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

36

tidak dipisahkan, oleh hukum pengakuan milik perorangan dan milik umum

diakui, karena itu dapatlah dimengerti bahwa pembatasan jangka waktu Hak

Cipta itu merupakan pertimbangan atas milik umum dan milik individu

(perorangan), antara kepentingan individu dan masyarakat tidak dapat

dipisahkan atau dengan lainnya.

Ketentuan mengenai jangka waktu perlindungan bagi hak cipta atas

ciptaan segala bentuk rupa terutama seni lukis berlaku selama hidup pencipta

dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta

meninggal dunia. Banyak yang berpandangan dengan perpanjangan waktu itu

Undang-undang Hak Cipta yang sekarang ini semakin individualis, namun

disisi lain perlu untuk menjamin atau melindungi kepentingan pencipta.

8. Dewan Hak Cipta

Di dalam Pasal 39 dan Pasal 40 UU No.6 Tahun 1982 terdapat

ketentuan-ketentuan mengenai Dewan Hak Cipta, ketentuan mana tidak

mendapat perubahan, dalam arti tetap seperti yang diatur dalam UU No.6

Tahun 1982.

Ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)

menyatakan sebagai berikut:

a. Untuk membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan

bimbingan, serta untuk pembinaan hak cipta, dibentuk dewan hak cipta.

b. Anggota Dewan Hak Cipta terdiri dari wakil departement atau instansi

pemerintah yang bersangkutan, serta wakil dari organisasi menurut bidang

Page 47: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

37

keahlian dan profesi yang bersangkutan.

c. Syarat organisasi pencipta yang dapat mengirimkan wakilnya dalam

Dewan Hak Cipta, jumlah wakil dan syaratnya, ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah.

d. Penetapan anggota ahli atau wakil profesi dalam bidang hak cipta dan

tambahan keanggotaan diputuskan oleh pemerintah bersama-sama dengan

anggota yang mewakili anggotanya.

Pada Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam ketentuannya berbunyi:

a. Ketua, wakil ketua, sekertaris, wakil sekertaris dan anggota Dewan Hak

Cipta lainya diangkat dan diberentikan oleh presiden atas usul Menteri

Kehakiman.

b. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata kerja,

pembiayaan dan tatacara penggantian lowongan dalam Dewan Hak Cipta

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

c. Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

dibebankan kepada Anggaran Belanja Departement Kehakiman.

Page 48: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

38

BAB III

GAMBARAN UMUM MAHKAMAH AGUNG

A. Sejarah

Sejarah berdirinya Mahkamah Agung RI tidak dapat dilepaskan dari masa

penjajahan atau sejarah penjajahan di bumi Indonesia ini.1Hal mana terbukti

dengan adanya kurun-kurun waktu, dimana bumi Indonesia sebagian waktunya

dijajah oleh Belanda dan sebagian lagi oleh Pemerintah Inggris dan terakhir oleh

Pemerintah Jepang. Oleh karenanya perkembangan peradilan di Indonesia pun

tidak luput dari pengaruh kurun waktu tersebut.

1. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda

Pada tahun 1807 Mr. Herman Willem Deandels diangkat

menjadi Gubernur Jenderal oleh Lodewijk Napoleon untuk mempertahankan

jajahan-jajahan Belanda di Indonesia terhadap serangan-serangan pihak

Inggris. Deandels banyak sekali mengadakan perubahan-perubahan di

lapangan peradilan terhadap apa yang diciptakan oleh Kompeni, diantaranya

pada tahun 1798 telah merubah Raad van Justitie menjadi Hooge Raad.

Kemudian tahun 1804 Betaafse Republiek telah menetapkan suatu Charter

atau Regeringsreglement buat daerah-daerah jajahan di Asia. Dalam Pasal 86

Charter tersebut, yang merupakan perubahan-perubahan nyata dari jaman

Pemerintahan Daendels terhadap peradilan di bumi Indonesia, ditentukan

sebagai berikut :

1Zamroni, 2009. Sejarah Mahkamah Agung: (Online), (http/www.zamroni.com/40-sejarah-

Mahkamah-Agung.html, diakses tanggal 13 Mei 2013).

Page 49: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

39

“Susunan pengadilan untuk bangsa Bumiputera akan tetap tinggal menurut

hukum serta adat mereka. Pemerintah Hindia Belanda akan menjaga dengan

alat-alat yang seharusnya, supaya dalam daerah-daerah yang langsung ada

dibawah kekuasaan Pemerintahan Hindia Belanda sedapat-dapatnya

dibersihkan segala kecurangan-kecurangan, yang masuk dengan tidak

diketahui, yang bertentangan dengan tidak diketahui, yang bertentangan

degan hukum serta adat anak negeri, lagi pula supaya diusahakan agar

terdapat keadilan dengan jalan yang cepat dan baik, dengan menambah

jumlah pengadilan-pengadilan negeri ataupun dengan mangadakan

pengadilan-pengadilan pembantu, begitu pula mengadakan pembersihan dan

pengenyahan segala pengaruh-pengaruh buruk dari kekuasaan politik apapun

juga”;

Charter tersebut tidak pernah berlaku, oleh karena Betaafse Republiek

segera diganti oleh Pemerintah Kerajaan , akan tetapi ketentuan didalam

“Charter” tidak sedikit mempengaruhi Deandels di dalam menjalankan

tugasnya.

2. Masa Pemerintahan Inggris

Sir Thomas Stamford Raffles, yang pada tahun 19811 diangkat

menjadi Letnan Gubernur untuk pulau Jawa dan wilayah di bawahnya,

mengadakan perubahan-perubahan antara lain :

Di kota-kota Batavia, Semarang dan Surabaya dimana dulu ada Raad

van Justitie, didirikan Court Of Justitice, yang mengadili perkara sipil maupun

Page 50: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

40

kriminil. Court of Justitice yang ada di Batavia merupakan juga Supreme

Court of Justitice, pengadilan appel terhadap putusan-putusan Court

onvoeldoende gemotiveerd Justitice yang ada di Semarang dan Surabaya.

3. Masa kembalinya Pemerintahan Hindia Belanda (1816-1942)

Setelah peperangan di Eropa berakhir dengan jatuhnya Kaisar Napoleon,

maka menurut Conventie London 1814, semua daerah-daerah jajahan Belanda

yang diduduki oleh Inggris, dikembalikan kepada negeri Belanda. Penyerahan

kembali Pemerintahan Belanda tersebut di atur dalam St.1816 No.5, yang

berisi ketetapan bahwa akan dibuat Reglement yang mengatur acara pidana

dan acara perdata yang berlaku bagi seluruh Jawa dan Madura, kecuali

Jakarta, Semarang dan Surabaya dengan daerah sekitarnya. Bagi Jakarta,

Semarang dan Surabaya dengan daerah sekitarnya untuk perkara pidana dan

sipil tetap menjadi kekuasaan Raad van Justitie. Dengan demikian ada

perbedaan dalam susunan pengadilan buat Bangsa Indonesia yang bertempat

tinggal di kota-kota dan sekitarnya dan bangsa Indonesia yang bertempat

tinggal di “desa-desa” (di pedalaman).

Untuk bangsa Eropa, berlaku susunan Pengadilan sebagai berikut:

Hooggerechtshof di Jakarta dengan Raad van Justitie yaitu masing-masing di

Jakarta, Semarang dan Surabaya.

Dengan Keputusuan Gubernur Jenderal tanggal 3 Desember 1847

No.2a (St.1847 No.23 yo No.57) yang diperlakukan tanggal 1 Mei 1948 (R.O)

ditetapkan bahwa Susunan Peradilan di Jawa dan Madura sebagai berikut :

Page 51: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

41

a. districtgerecht

b. regentschapsgerecht

c. landraad

d. rechtbank van omgang

e. raad van Justitie

f. hooggerechtshof

Dalam fungsi judisialnya, Hooggrechtshof memutus perkara-perkara

banding mengenai putusan–putusan pengadilan wasit tingkat pertama di

seluruh Indonesia, jikalau nilai harganya lebih dari £.500 dan mengenai

putusan-putusan residentiegerechten – di luar Jawa dan Madura.

4. Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)

Setelah pulau Jawa diduduki dan dikuasai sepenuhnya oleh Bala

tentara Jepang, maka dikeluarkanlah Undang-Undang No.1 tanggal 8 Maret

1942, yang menentukan bahwa buat sementara segala Undang-Undang da

peraturan-peraturan dari Pemerintahan Hindia Belanda dahulu terus berlaku,

asal tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan Balatentara Jepang.

Mengenai peradilan sipil, maka dengan Undang-Undang 1942 No.14

ditetapkan “Peraturan Pengadilan Pemerintah Balatentera Dai Nippon”. Atas

dasar peraturan ini didirikan pengadilan-pengadilan sipil yang akan mengadili

perkara-perkara pidana dan perdata. Disamping itu dibentuk juga

Kejaksaan.Pengadilan-pengadilan bentukan Dai Nippon adalah sebagai

berikut :

Page 52: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

42

a. Gun Hooin (Pengadilan Kewedanaan) lanjutan districtsgerecht dahulu.

b. Ken Hooi (Pengadilan Kabupaten) lanjutan regentschapgerecht dahulu.

c. Keizai Hooin (Pengadilan Kepolisian) lanjutan landgerecht dahulu.

d. Tihoo Hooin (Pengadilan Negeri) lanjutan Landraad dahulu, akan tetapi hanya

dengan seorang hakim saja (tidak lagi majelis ), kecuali terhadap perkara

tertentu apabila Pengadilan Tinggi menentukan harus diadili dengan 3 orang

Hakim.

Dengan dicabutnya Undang-Undang 1942 No.14 dan diganti dengan

Undang-Undang 1942 No.34, maka ada penambahan badan pengadilan

diantaranya Kootoo Hooin (Pengadilan Tinggi), lanjutan dari Raad van

Justitie dahulu dan Saikoo Hooin (Mahkamah Agung) , lanjutan dari

Hooggerechtshof dahulu.

5. Masa setelah Republik Indonesia

Pada saat berlakunya Undang-undang Dasar 1945 di Indonesia tidak

ada badan Kehakiman yang tertinggi. Satu satunya ketentuan yang menunjuk

kearah badan Kehakiman yang tertinggi adalah pasal 24 ayat 1 Undang-

Undang Dasar 1945. Maka dengan keluamya Penetapan Pemerintah No.

9/S.D. tahun 1946 ditunjuk kota Jakarta Raya sebagai kedudukan Mahkamah

Agung Republik Indonesia. Peraturan tersebut hanya penunjukan tempatnya

saja. Penetapan Pemerintah tersebut pada alinea II berbunyi sebagai berikut:

Menunjukkan sebagai tempat kedudukan Mahkamah Agung tersebut ibu-kota

DJAKARTA-RAJA:

Page 53: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

43

Baru dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1947 ditetapkan tentang

susunan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaaan Agung yang mulai

berlaku pada tanggal 3 Maret 1947.Pada tahun 1948, Undang-Undang No. 7

tahun 1947 diganti dengan Undang-Undang No. 19 tahun 1948 yang dalam

pasal 50 ayat 1 mengandung : Mahkamah Agung Indonesia ialah pengadilan

federal tertinggi.

Pengadilan-pengadilan federal yang lain dapat diadakan dengan

Undang-Undang federal, dengan pengertian, bahwa dalam Distrik Federal

Jakarta akan dibentuk sekurang-kurangnya satu pengadilan federal yang

mengadili dalam tingkat pertama, dan sekurankurangnya satu pengadilan

federal yang mengadili dalam tingkat apel.

Oleh karena kita telah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan

tidak sesuai dengan keadaan, maka pada tahun 1965 dibuat UndangUndang

yang mencabut Undang-Undang No. 19 tahun 1948 dan Undang-Undang No.

1 tahun 1950 dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965 tentang

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum den Mahkamah Agung.

6. Masa Republik Indonesia

Di jaman pendudukan Jepang pernah Badan Kehakiman tertinggi

dihapuskan (Saikoo Hooin) pada tahun 1944 dengan Undang-Undang (Osamu

Seirei) No. 2.tahun 1944, yang melimpahkan segala tugasnya yaitu kekuasaan

melakukan pengawasan tertinggi atas jalannya peradilan kepada Kooto Hooin

(Pengadilan Tinggi). Meskipun demikian kekuasaan kehakiman tidak pernah

mengalami kekosongan.

Page 54: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

44

Namun sejak Proklamasi Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945

dari sejak diundangkannya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

tanggal 18 Agustus 1945, 2semakin mantaplah kedudukan Mahkamah Agung

sebagai badan tertinggi bidang Yudikatif (peradilan) dengan kewenangan

yang diberikan oleh pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, dimana Mahkamah

Agung diberi kepercayaan sebagai pemegang kekuasaan Kehakiman tertinggi.

Mahkamah Agung pernah berkedudukan di luar Jakarta yaitu pada

bulan Juli 1946 di Jogyakarta dan kembali ke Jakarta pada tanggal 1 Januari

1950, setelah selesainya KMB dan pemulihan Kedaulatan. Dengan demikian

Mahkamah Agung berada dalam pengungsian selama 3 1/2 (tiga setengah)

tahun.

Susunan Mahkamah Agung sewaktu di Jogyakarta :

K e t u a : Mr. Dr. Kusumah Atmadja.

WakilKetua : Mr. R. Satochid Kartanegara.

Anggota-anggota:

1. Mr. Husen Tirtasmidjaja.

2. Mr. WWono Prodjodikoro.

3. Sutan Kali Malikul Add.

Panitera : Mr. Soebekti.

Kepala Tara Usaha : Ranuatmadja.

2 Moh. Kusnadi, dan Marmaly Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat

Studi Hukum Tata Negara, Fak. Hukum UI, Cet Ketujuh, hlm. 145.

Page 55: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

45

Mulai pertama kali berdirinya Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung

itu berada dibawah satu atap dengan Mahkamah Agung, bahkan: bersama

dibawah satu departemen, yaitu: Departemen Kehakiman. Dulu namanya:

Kehakiman Agung pada Mahkamah Agung, seperti Kejaksaan Negeri dulu

namanya: Kejaksaan Pengadilan Negeri.

Kejaksaan Agung mulai memisahkan diri dari Mahkamah Agung yaitu

sejak lahirnya Undang-Undang Pokok Kejaksaan (Undang-Undang No. 15

tahun 1961) dibawah Jaksa Agung Gunawan, SH yang telah menjadi Menteri

Jaksa Agung.

Para pejabat Mahkamah Agung.(Ketua, Wakil Ketua, Hakim Anggota

dan Panitera) mulai diberikan pangkat militer tutiler adalah dengan Peraturan

Pemerintah 1946 No. 7 tanggal 1 Agustus 1946, sebagai pelaksanaan pasal 21

Undang-Undang No. 7 tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara.

7. Masa menjelang pengakuan Kedaulatan (tanggal 12 Desember 1947)

Pemerintah Belanda Federal yang mengusai daerah-daerah yang

dibentuk oleh Belanda sebagai negara-negara Bagian seperti Pasundan, Jawa

Timur, Sumatera Timur, Indonesia Timur, mendirikan Pengadilan Tertinggi

yang dinamakan Hoogierechtshof yang beralamat di Jl. Lapangan Banteng

Timur 1 Jakarta, disamping Istana Gubemur Jenderal yang sekarang adalah

gedung Departemen Keuangan.

Susunan Hooggerechtshof terdiri atas:Ketua : Mr. G. Wijers.Anggota

:2 orang Indonesia : Mr. Notosubagio dan Mr. Oeanoen, 2 orang Belanda :

Page 56: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

46

Mr. Peter, Procursur General (Jaksa Agung) : Mr. Bruyns, Procureur General

(Jaksa Agung): Mr. Oerip Kartodirdjo.

Hooggerechtshof juga menjadi instansi banding terhadap putusan Raad

no Justitie. Mr. G. Wjjers adalah Ketua Hooggerechtshof terakhir, yang

sebelum perang dunia ke II terkenal sebagai Ketua dari Derde kamar Read

van Instills Jakarta yang memutusi perkara-perkara banding yang mengenai

Hukum Adat (kamar ketiga, hanya terdapat di Road van Justitie Jakarta).

Pada saat itu Mahkamah Agung masih tetap berkuasa di daerahdaerah

Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta. Dengan dipulihkan

kembali kedaulatan Republik Indonesia area seluruh wilayah Indonesia

(kecuali Irian Barat) maka pekerjaan Hooggerechtshof harus diserahkan

kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tanggal 1 Januari 1950 Mr. Dr. Kusumah Atmadja mengoper

gedung dan personil serta pekerjaan Hooggerechtshof. Dengan demikian

maka para anggota Hooggerechtshof dan Procurer Genera meletakkan jabatan

masing-masing dan selanjutnya pekerjaannya diserahkan pada Mahkamah

Agung Republik Indonesia Serikat.

Pada waktu ini Mahkamah Agung terdiri dari:Ketua : Dr. Mr.

Kusumah Atmadja, Wakil : Mr. Satochid Kartanegara, Anggota : 1. Mr.

Husen Tirteamidjaja.2. Mr. Wiijono Prodjodikoro.3. Sutan Kali Malikul

Adil.Panitera : Mr. Soebekti.Jaksa Agung : Mr. Tirtawinata.

Mahkamah Agung pada saat itu tidak terbagi dalam majelis-majelis.

Semua Hakim Agung ikut memeriksa dan memutus baik perkara-perkara

Page 57: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

47

Perdata maupun perkara-perkara Pidana. Hanya penyelesaian perkara pidana

diserahkan kepada Wakil Ketua.

8. Masa Republik Indonesia Serkat (RIS) 27 Desember 1949 sampai dengan

17 Agustus 1950

Sebagaimana lazimnya dalam suatu negara yang berbentuk suatu

Federasi atau Serikat, maka demikian pula dalam negara Republik Indonesia

Serikat diadakan 2 macam Pengadilan;3 yaitu Pengadilan dari masing-masing

negara Bagian disatu pihak.

Pengadilan dari Federasi yang berkuasa disemua negara-negara Bagian

dilain pihak untuk seluruh wilayah Republik Indonesia Serikat (RIS) ada satu

Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat sebagai Pengadilan Tertinggi,

sedang lain Badan-Badan pengadilan menjadi urusan. masing-masing negara

Bagian. Undang-Undang yang mengatur Mahkamah Agung Republik

Indonesia Serikat adalah Undang-Undang No. 1 tahun 1950 tanggal 6 Mei

1950 (I-N. tahun 1950 No. 30) yaitu tentang Susunan dan Kekuasaan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat yang mulai berlaku tanggal 9

Mei 1950.

Undang-Undang tersebut adalah hasil pemikiran Mr. Supomo yang

waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat,

yang pertama (Menteri Kehakiman dari negara Bagian Republik Indonesia di

Yogya adalah Mr. Abdul Gafar Pringgodigdo menggantikan Mr. Susanto

3 Padmo Wahyono. Negara RI. Cet.Pertama. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

Page 58: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

48

Tirtoprodjo - lihat halaman 34. “Kenang-kenangan sebagai Hakim selama 40

tahun mengalami tiga jaman” Oleh Mr. Wirjono Prodjodikoro - terbitan tahun

1974). Menurut Undang-Undang Dasar RIS pasal 148 ayat 1 Mahkamah

Agung merupakan forum privilegiatum bagi pejabat-pejabat tertinggi negara.

Fungsi ini telah dihapuskan sewaktu kita kembali kepada Undang-Undang

Dasar 1945.

Beruntunglah dengan keluarnya Undang-Undang No. 1 tahun 1950

(I.N. tahun 1950 No. 30) lembaga kasasi diatur lebih lanjut yang terbatas pada

lingkungan peradilan umum saja. Pada tahun 1965 diundangkan sebuah

Undang-Undang No. 13 tahun 1965 yang mengatur tentang: Pengadilan dalam

lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Sayang sekali bahwa

Undang-Undang tersebut tidak memikirkan lebih jauh mengenai akibat

hukum yang timbul setelah diundangkannya tanggal 6 Juni 1965, terbukti

pasal 70 Undang-Undang tersebut menyatakan Undang-Undang Mahkamah

Agung No. 1 tahun 1950 tidak berlaku lagi. Sedangkan acara berkasasi di

Mahkamah Agung diatur secara lengkap dalam Undang-Undang No. 1 tahun

1950 tersebut. Timbullah suatu problema hukum yaitu adanya kekosongan

hukum acara kasasi. Jalan keluar yang diambil oleh Mahkamah Agung untuk

mengatasi kekosongan tersebut adalah menafsirkan pasal 70” tersebut sebagai

berikut:

“Oleh karena Undang-Undang No. 1 tahun 1950 tersebut disamping

mengatur tentang susunan, kekuasaan Mahkamah Agung, mengatur

Page 59: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

49

pula tentang jalannya pengadilan di Mahkamah Agung, sedangkan

Undang-Undang No. 13 tahun 1965 tersebut hanya mengatur tentang

susunan, kedudukan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum

dan Mahkamah Agung, dan, tidak mengatur tentang bagaimana

beracara di Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung menganggap

pasal 70 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 hanya menghapus

Undang-Undang No. 1 tahun 1950 sepanjang mengenai dan

kedudukan Mahkamah Agung saja, sedangkan bagaimana jalan

peradilan di Mahkamah Agung masih tetap memperlakukan Undang-

Undang No. 1 tahun 1950”.

Pendapat Mahkamah Agung tersebut dikukuhkan lebih lanjut dalam

Jurisprudensi Mahkamah Agung yaitu dengan berpijak pada pasal 131

Undang-Undang tersebut.

Perkembangan selanjutnya dengan Undang-Undng No. 14 tahun 1970

tentang; “Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman” tanggal 17

Desember 1970, antara lain dalam pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa

Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara tertinggi dalam arti Mahkamah

Agung sebagai badan pengadilan kasasi (terakhir) bagi putusan-putusan yang

berasal dari Pengadilan-pengadilan lain yaitu yang meliputi keempat

lingkungan peradilan yang masing-masing terdiri dari:1) Peradilan Umum; 2)

Peradilan Agama; 3) Peradilan Militer; 4) Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahkan Mahkamah Agung sebagai pula pengawas tertinggi atas

perbuatan Hakim dari semua lingkungan peradilan. Sejak tahun 1970 tersebut

Page 60: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

50

Mahkamah Agung mempunyai Organisasi, administrasi dan keuangan sendiri.

Mahkamah Agung menjalankan tugasnya dengan melakukan 5 fungsi yang

sebenarnya sudah dimiliki sejak Hooggerechtshof, sebagai berikut: 1)Fungsi

Paradilan; 2)Fungsi Pengawasan; 3) Fungsi Pengaturan; 4)Fungsi Memberi

Nasehat; 5)Fungsi Administrasi.

SUSUNAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIAKURUN

WAKTU TAHUN 1950 - 1952.

Ketua:Mr. Dr. Kusumah Atmadja(beliau mengoper gedung dan personil

beserta pakerjaan Hooggerechtshof pada bulan Januari 1950 setelah

Mahkamah Agung kembali dari pengungsiannya di Jogyakarta selama 3 1/2

tahun)

Wakil Ketua : Mr. Satochid Kartanegara

Hakim Agung : Mr. Wirjono Prodjodikoro

:Mr. Husen Tirtamidjaja

Panitera : Mr. Soebekt

Wakil Panitera : Ranoeatmadja

Bulan September 1952 Dr. Mr. Kusumah Atmadja Meninggal dunia.

Sejak itu kedudukan Ketua Mahkamah Agung menjadi lowong. Dr. Mr.

Kusumah Atmadja Ketua Mahkamah Agung Pertama. Periode Juli 1946 –

Januari 1950 adalah, Ketua: Mr. Satochid Kertanegara, Wakil Ketua

Mahkamah Agung.

Periode Juli 1946 – Januari 1950:Mr. Wijono ProdjodikoroHakim

Agung Mahkamah Agung. Periode Juli 1946 – Januari 1950 :Mr.

Page 61: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

51

SoebektiPanitera Mahkamah Agung. Periode Juli 1946 – Januari 1950 dan

Kurun Waktu Tahun 1952 – 1966 anatara lain Untuk jabatan Ketua

Mahkamah Agung diminta calon 2 orang atau lebih yang diajukan oleh

Dewan Perwakilan Rakyat, demikian pula untuk jabatan Wakil Ketua

Mahkamah Agung. Untuk Jabatan Katua Mahkamah Agung yang dicalonkan

oleh DPR adalah 2 orang yaitu: Mr. Wirjono Prodjodikoro dan Mr.

Tirtawinata bekas Jaksa Agung. Sedang untuk Wakil Ketua Mahkamah

Agung DPR mencalonkan: Mr. R. Satochid Kartanegara sebagai satu-satunya

calon.

Kemudian dengan keputusan Presiden Republik Indonesia pada

tanggal 13 Oktober 1952 diangkatKetua : Mr. Wiijono Prodjodikoro, Wakil

Ketua : Mr. R. Satochid Kartanegara, Hakim Agung :Prof. Mr. R.

Soekardono.Sutan Kali Mahkul Adil.Mr. Husen Tirtamidjaja. Mr. R.

Surjopokro. Mr. Sutan Abdul Hakim. Mr. Wirjono Kusumo. Mr. A.

Abdurrachman.Panitera:R. Ranuatmadja.J. TamaraMoeh. Ishak

Soemosmidjojo, SH, Susunan Majelis:hanya ada satu majelis.

Di samping perkara yang masuk tidak terlalu padat, pula duduk

sebagai Ketua Majelis dimungkinkan bergantian antara Ketua dan Wakil

Ketua Mahkamah Agung. Untuk memperlancar penyelesaian perkara pada

waktu itu, Mahkamah Agung sudah mengenal pembidangan tanggungjawab,

seperti bidang Perdata dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung sendiri, dan

bidang Pidana dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan sekaligus

Page 62: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

52

mengetuai sidang-sidang yang bersangkutan. Sedangkan para Hakim Agung

tetap memeriksa baik perkara perdata maupun perkara pidana. Adanya Forum

"Privilegiatum" yang dimungkinkan oleh Undang. undang yang berlaku pada

waktu itu, Mahkamah Agung mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir.

Tokoh politik: Sultan Abdul Hamid yang mengaku terus terang ingin

menggunakan tenaga Westerling untuk mempersiapkan pembarontakan

terhadap Pemerintah Republik Indonesia, yaitu akan membunuh: Sri Sultan

Hamengku Buwono ke IX, Kol. Simatupang dan Ali Budihardjo, SH Pada

tanggal 8 April 1953 dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.

B. Profil

Mahkamah agung adalah lembaga tertinggi dalam system ketatanegaraan

Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama

dengan Mahkamah Konstitusi. 4Mahkamah agung membawahi badan peradilan

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara.

Saat ini lembaga Mahkamah Agung berdasarkan pada UU. No. 48 Tahun

2009 tentang kekuasaan kehakiman UU ini juga telah mencabut dan membatalkan

berlakunya UU No. 4 tahun 2004.5 Undang-undang ini di susun karena UU No.4

Tahun 2004 secara substansi dinilai kurang mengakomodir masalah kekuasaan

4 http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/beranda.html, diunduh Pada Tanggal 20 mei

2013. Jam: 17:30 5 www. Mahkamah Agung. Co. Id.

Page 63: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

53

kehakiman yang cakupannya cukup luas, selain itu juga karena adanya judicial

review ke Mahkamah Konstitusi atas pasal 34 UU No.4 Tahun 2004, karena

setelah pasal dalam undang-undang yang di-review tersebut diputus bertentangan

dengan UUD, maka saat itu juga pasal dalam undang-undang tersebut tidak

berlaku, sehingga untuk mengisi kekosongan aturan/hukum, maka perlu segera

melakukan perubahan pada undang-undang dimaksud.

Baik Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 maupun 2 jo. Pasal 10 UU No.4/2004,

tetap mengikuti pola dan sistem MA yang digariskan Pasal 10 ayat (1) UU No.14

Tahun 1970, yakni dalam menyelengarakan kekuasaan Kehakiman,

pelaksanaanya dilakukan oleh MA beserta badan lingkungan peradilan yang ada

dibawahnya. Pola dan sistem MA dengan lingkungan peradilan yang sudah ada

sebelumnya tidak mengalami perubahan.

Keberadaan MA bukan satu-satunya penyelenggaraan kekuasaan

Kehakiman, ditegaskan juga pada Pasal 1 UU No. 14 Tahun 1985, sebagaimana

diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 (UU MA), yang berbunyi:

“Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945”

Jadi, menurut Pasal 1 UU MA ini pun:

1. MA bukan lagi satu-satunya pelaku dan penyelenggaraan kekuasaan

Kehakiman,

2. Akan tetapi, MA hanya salah satu dari pelaku dan penyelenggaraan kekuasaan

Kehakiman menurut UUD 1945.

Page 64: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

54

C. Jumlah Hakim Agung

Pasal 4 ayat (3) MA berbunyi:

“jumlah Hakim Agung paling banyak 60 (enam puluh) orang”.

Baru sekarang undang-undang sendiri menentukan jumlah maksimal

Hakim Agung ( selanjutnya ditulis HA), 6yakni paling banyak 60 orang. Berarti

kurang dari 60 orang, boleh. Sebaliknya, lebih dari 60 orang dilarang undang-

undang.

Pengaturan yang demikian mengandung untung dan rugi. Keuntungannya,

sudah ada batas tertentu yang tidak boleh dilampaui. Kapan saja dibutuhkan dapat

diangkat HA, asal belum sampai batas 60 orang. Kerugiannya, apabila keadaan

membutuhkan jumlah HA harus melebihi 60 orang,tuntutan ini tidak terlaksana

segera sebeum ketentuan Pasal 4 ayat (3) diamandemen melalui DPR, sehingga

kebutuhan yang mendesak tidak bisa direalisasi selama DPR melakukan

perubahan atas ketentuan tersebut.

D. Tugas Dan Wewenang Mahkamah Agung

Menurut Undang-undang Dasar 1945, wewenang Mahkamah Agung

adalah:

1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat

terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah

Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;

6 M. Yahya Harahap, S.H., Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan

Peninjauan Kembali Perkara Perdata, ( Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama 2008).

Page 65: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

55

2. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap

undang-undang; dan

3. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Sedangkan Fungsi

Mahkamah Agung menurut UUD 1945 ada 5, yaitu:

a. Fungsi Peradilan

1) Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi,7 Mahkamah Agung merupakan

pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam

penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali

menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah

negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.

2) Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung

berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan

terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili. permohonan

peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang

Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985) dan semua sengketa yang

timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal

perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal

33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun

1985)

7 M. Yahya Harahap. 1997. Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan

Penyelesaian Sengketa. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Page 66: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

56

3) Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu

wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan

dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau

dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat

yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor

14 Tahun 1985).

b. Fungsi Pengawasan

1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya

peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan

yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan

seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang

sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan

Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal

10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun

1970).

2) Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan :Terhadap pekerjaan

Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat

Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan

pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal

menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikansetiap perkara

yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal

yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan,

Page 67: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

57

teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan

Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun

1985).Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang

menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung

Nomor 14 Tahun 1985).

c. Fungsi Mengatur8

1) Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan

bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal

yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah

Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan

hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan

(Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-

undang No.14 Tahun 1985).

2) Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana

dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur

Undang-undang.

d. Fungsi Nasehat

1) Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-

pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara

lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985).

8 HP Pangabean, Fungsi MA Bersifat Pengaturan, Tahun 1966-2003,Liberty Yogyakarta

2005.

Page 68: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

58

Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala

Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35

Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya

Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk

memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara

selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan

pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada

peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

2) Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi

petunjuk kepada pengadilan disemua lingkunga peradilan dalam

rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun

1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

(Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung).

e. Fungsi Adminstratif

1) Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan

Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud

Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara

organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih

berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut

Page 69: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

59

Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan

dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

2) Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab,

susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-

undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang

No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan

Kehakiman).

Page 70: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

60

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKIS

A. Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Seni Lukis Dalam Analisis Putusan

MA No.596 K/Pdt.Sus/2011.

Menurut Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011 Perlindungan Hukum Atas

Karya Cipta Seni Lukis itu terdapat dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 48 Tahun 20091 dan Undang-Undang

No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5

Tahun 20042 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak

Cipta yang Berbunyi :

“Hak Cipta merupakan hak eksekutif bagi pencipta atau pemegang hak cipta

untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara

otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat an-Nissa ayat 59:3

1 Lampiran Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

2 Perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan di Ubah menjadi No. 3 Tahun 2009

3 Departemen Agama Republik Indonesia. Al-qur’an dan Terjemahnya. Bandung: CV

Diponegoro, 2009.

Page 71: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

61

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil

amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu,

Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika

kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS: An Nisa/4:59)

Didalam Surat An-Nisa ayat 59 ada konsep ketaatan terhadap ulil amri, dimana

ulil amri yang diyakini dalam hal ini adalah pemerintah atau juga DPR yang telah

sepakat menetapkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta,

Yang diantara Pasalnya Menyebutkan Mengenai Pencipta dalam Undang-Undang

Hak Cipta mempunyai hak eksekutif.

Yang dimana dalam Putusan Ini yang terkait menurutut pasal 2 ayat (1)

Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak cipta diatas pada dasarnya

perlindungan terhadap ciptaan hanya diberikan kepada pihak pertama kali

mengumumkan ciptaannya kepada masyarakat.yang dimana terkait dalam putusan

ini yaitu yang pertama kali mengumumkan ciptaanya dan memperbanyak yaitu

perusahaan “Astic-Pets” jadi perlindungan ini diberikan kepada pertama kali yang

memperbanyak dan yg memgumumkan pertama kali.

Menurut Pasal 42 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

yang berbunyi:

“Dalam hal ciptaan yang didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta

Pasal 39, Pihak lain menurut Pasal 2 berhak atas hak cipta dapat mengajuan

pembatalan melalui pengadilan niaga”.

Perlindungan Hukum dalam Pasal ini sudah jelas yang dimana dalam Perkara

Perdata yang dimana Perusahaan “Astic-Pets” yang pertamakali yang

Page 72: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

62

memperbanyak dan mengumumkan hasil ciptaanya yang memiliki hak seksekutif

yang dimaksud dalam pasal (2) ,menempuh jalur hukum melalui pengadilan niaga

Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengajukan

GUGATAN PEMBATALAN PENDAFTARAN HAK CIPTA, Nomor 031961,

milik tergugat yaitu pada lukisan “Kiki-Pets.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hakim Dalam Memberikan Putusan

MA No..596k/Pdt.Sus/2011.

Hakim adalah manusia biasa, banyak faktor yang dapat mempengaruhi hakim

dalam membuat putusan.4 Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hakim dalam

membuat putusan terdiri dari :

1. Faktor Internal:

a. Iman dan kepercayaan.

b. Pengalaman.

c. Pengetahuan.

d. Kebutuhan dan perilaku hakim.

2. Faktor Eksternal.

a. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b. Kemauan politik penguasa.

c. Tekanan dari masyarakat.

d. Suap dan keadaan lingkungan.

4 http://www.saurasi.com/pedoman-membuat-putusan/, Tanggal 12 Juni 2013, Jam 15:35

Page 73: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

63

Bagi hakim faktor-faktor tersebut ibarat pisau bermata dua, pada satu sisi

dapat menjadi faktor yang mempengaruhi hakim membuat putusan yang tidak

baik dan tidak bermutu, pada sisi yang lain dapat menjadi faktor pendukung bagi

hakim untuk membuat putusan yang baik dan bermutu. Dengan demikian sudah

seharusnya faktor-faktor tersebut dipahami dan dikelola dengan baik hingga

menjadi faktor pendukung untuk membuat putusan yang baik dan bermutu.

Dari uraian diatas dari faktor-faktor hakim dalam memutuskan suatu putusan

Ada 2 Faktor yaitu Faktor ekternal dan faktor internal. maka pada intinya Faktor-

faktor yang mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan MA

No.596K/Pdt.Sus/2011. Itu tidak jauh beda dari faktor eksternal dan internal.

Misalnya dalam putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011faktor yang mempengaruhi

hakim dalam meberikan putusan itu melihat dari segi undang-undang dan hukum

yang terkait yaitu pada Undang-undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 tentang

Hak Cipta.

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan MA

No.596K/Pdt.Sus/2011

Pertimbangan hakim terhadap perkara perdata khususnya dalam kasus HAKI

dimulai dari tahap-tahap pemeriksaan yang meliputi: gugatan penggugat, jawaban

tergugat, replik penggugat, duplik penggugat, dan pembuktian adalah sebagai

duduk perkaranya yaitu segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Pertimbangan

hakim dalam putusanya adalah berdasarkan pada pembuktian yaitu berdasarkan

Page 74: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

64

pada pembuktian yaitu berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi dan bukti

surat. Putusan hakim berdasarkan pada gugatan yang berdasarkan hukum, dengan

pembuktian kepemilikan hak cipta apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang

No.19 Tahun 2002 tentang hak cipta? Alasan-alasan Penggugat benar atau tidak

harus dibuktikan dengan bukti surat. Sehingga hakim yakin kalau alasan

penggugat benar dan perkara tersebut dapat diutus.

Bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat dijatuhkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 6 juli 2011 kemudian

terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, 5berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 25 juli 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan

pada tanggal 25 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Permohonan

Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Pembatalan Hak Cipta Nomor

25K/HaKI/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo Nomor 35/Hak Cipta/2011/PN.

Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 04 Agustus 2011;

Bahwa permohonan kasasi tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 juli 2011, sedangkan

putusan yang dimohon kasasi i.c. putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat No. 35/Hak Cipta/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., dijatuhkan pada

5 Lampiran Putusan Mahkamah Agung No.596k/Pdt.Sus/2011. Hal. 15

Page 75: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

65

tanggal 06 Juli 2011, dengan demikian pengajuan permohonan kasasi tersebut

telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 62 Undang-undang

No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka oleh karena itu permohonan kasasi

tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan

tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara

dalam tingkat kasasi.

D. Analisis Penulis

Setelah mengikuti duduk perkara dan pertimbangan perlindungan hukum

perkara tentang hak cipta dalam putusan Mahkamah Agung No.

596K/Pdt.Sus/2011, ada beberapa hal yang menjadi perhatian penulis untuk

dianalisis. Di bawah ini penulis akan memaparkan hasil pandangan penulis

terhadap kasus tersebut.

Pertama,kasus dalam putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011 yang dimana

penggugat rekonvensi adalah pemegang hak eksklusif atas lukisan yang

menggambarkan 7 (tujuh) ekor ikan dan 1 (satu) ekor kura-kura, dimana 2(dua)

ekor ikan diantaranya 7 (tujuh) ekor ikan tersebut digambar lebih besar dari

5(lima) ekor ikan lainya, sehingga pemakaian gambar/seni lukisan yang dimana

penggugat selalu menyampaikan rumusan-rumusan yang justru lazim

dipergunakan dalam hukum merek dan paten. Yaitu tentang “kemasan makanan

ikan”. Serta kata “TUBIFEX WORMS” pada kemasan ikan tersebut, padahal

Page 76: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

66

antara hukum hak cipta, terdapat perbedaan yang mendasar dengan hukum merek

maupun paten.

Kedua, pada putusan ini penggugat juga mendalilkan bahwa hak cipta

penggugat dipakai dalam bidang perdagangan barang yang secara konkrit

dijadikan pula sebagai merek dagang dengan cara melekatnya hak cipta pada

produk barang yang diproduksi oleh pengugat, sehingga selain terdapat

kekacauan dalil-dalil serta rumusan-rumusan hukum pengugat dalam gugatannya.

Hal ini juga menunjukan bahwa pengugat adalah pemegang hak cipta yang

beritikad tidak baik dengan mempergunakan karya cipta untuk keperluan merek

dagang.

Ketiga, dalam undang-undang Hak Cipta tidak dikenal adanya batal atau

pembatalan hak cipta; namun yang ada adalah “hapus atau penghapusan”,

sehingga menjadi jelas bahwa semakin kabur, sehingga sudah seharusnyalah

gugatan tergugat tidak diterima.

Dari pemaparan penulis diatas maka sudah jelas penulis tidak setuju tentang

Putusan Mahkamah Agung No. 596K/Pdt.Sus/2011 tentang kasus pendaftaran

Hak cipta yang dimana hakim melihat dari segi Hukum yang berlaku yaitu

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. yang dimana pada kasus

ini memenangkan pemegang hak cipta dan yang pertama kali mengumumkan

hasil ciptaanya kepada masyarakat yaitu lukisan “DUA IKAN” milik perusahaan

CV. ASIAN PASIFIC AQUATICS, berdasarkan SURAT IZIN USAHA

Page 77: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

67

PERDAGANGAN.

Padahal hakim harusnya melihat dari Faktor-faktor lain yaitu dari faktor

undang-undang lain yang berlaku di indonesia seperti dalam permasalahan diatas

yaitu Undang-undang Merek. Yang menurut penulis dalam Kasus ini harusnya

masuk kedalam kasus HAKI juga tapi dalam pelanggaran merek dagang yaitu

dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 pasal (1)6 yaitu Merek adalah tanda

yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau

kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan

dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.dan juga berlanjut dalam ayat (2)

Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan

oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum

untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Nah dalam UU di atas

sudah jelas bahwa dalam kasus di putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011 itu masuk

dalam pelanggaran merek dagang yang dimana selalu dibahas gambar pada

makanan merek ikan.

Kasus yang terjadi Dalam Putusan Mahkamah Agung No.

596K/Pdt.Sus/2011 tentang pendaftaran Hak Cipta, sudah sesuai dengan firman

Allah SWT;surat Al-Baqarah, ayat: 194.

6 Lampiran No. 15 Tahun 2001 Tentrang Merek

Page 78: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

68

Bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati,

Berlaku hukum qishaash. oleh sebab itu Barangsiapa yang menyerang kamu,

Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah

kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

(QS. Al-Baqarah/2: 194)

Tafsir ayat ini mengungkapkan bahwa jika orang lain melakukan aniaya

kepada kita hendaklah dibalas dengan perlakuan yang sama, dan tidak melampaui

batas dari padanya,7 dengan kata lain, jika orang lain melakukan kerugian maka

mintalah kerugian itu sesuai dengan kadarnya dan janganlah berlebihan, karena

hal akan berakiba riba. Dalam Hal ini Allah menggungkap kan bahwa orang-

orang yang bertakwa kepada-Nya hendaknya dapat berlaku adil dan menghin

dari hal-hal yang menimbulkan ketidak halalan seperti riba. Sesuai dengan

Firman-Nya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan

tinggalkan riba ( yang belum dipungut ) jika kamu orang beriman”. Yang dimana

dalam Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011 Menghukum permohon Kasasi yang

Telah terbukti Meniru secara kasat mata jelas lukisan “Dua Ikan” yang harus

membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5000.000,- (lima

juta rupiah).

7 M.Quraish Shihab, Tafsir al-Mishab: Pesan, Kesan, dan Keseharian al-Quran, h. 433

Page 79: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

70

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan

pada bab sebelumnya mengenai pokok permasalahan yang diajukan oleh

penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UUHC No. 19 Tahun 2002

terhadap Karya Cipta Seni Lukis pada gambar dua ikan adalah untuk

merangsang aktivitas dan kreativitas agar para pencipta memiliki

gairah dan semangat untuk melahirkan karya cipta karena tujuan akhir

dari perlindungan hak cipta adalah untuk memberikan penghargaan

dan insentif kepada pemilik hak cipta.

Perlindungan hukum berlangsung selama jangka waktu yang

ditentukan menurut bidang dan klasifikasinya. Apabila seseorang ingin

menikmati manfaat ekonomi dari hasil ciptaan orang lain maka wajib

memperoleh izin dari orang yang berhak. Penggunaan hasil karya seni

lukis orang lain tanpa izin dari pemiliknya atau pemalsuan atau

menyerupai gambar seni lukis yang sama persis, hal ini merupakan

suatu pelanggaran hukum.

Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut harus diproses

secara hukum dan bila terbukti melakukan pelanggaran akan dijatuhi

hukuman sesuai dengan ketentuan UUHC mengatur jenis perbuatan

Page 80: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

71

serta ancaman hukumannya, baik secara Perdata maupun secara

Pidana.

a. Akibat hukum secara Perdata.

Yaitu upaya hukum yang mengajukan gugatan ganti rugi yang intinya

dapat meminta penyitaan atas barang yang dibajak.

b. Akibat hukum secara Pidana.

Yaitu dapat diPidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta) rupiah.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan

MA No.596K/Pdt.Sus/2011 secara umum dilihat dari pandangan

umum yaitu: a. Faktor Internal : 1) iman dan kepercayaan, 2)

pengalaman, 3) pengetahuan, 4) kebutuhan dan prilaku hakim. b.

Faktor Ekternal : 1) ketentuan peraturan perundang-undangan, 2)

kemauan politik penguasa, 3) tekanan dari masyarakat, 4) suap dan

keadaan lingkungan.

Dari faktor-faktor umum diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya

faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan

MA No. 596K/Pdt.Sus/2011. Tidak jauh dari faktor-faktor internal dan

eksternal yaitu dilahat dari faktor peraturan perundang-undangan yaitu

Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.

3. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan Ma

No.596K/Pdt.Sus/2011 secara umum pertimbangan hakim terhadap

perkara perdata khususnya dalam kasus HAKI dimulai dari tahap-

Page 81: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

72

tahap pemeriksaan yang meliputi: gugatan penggugat, jawaban

tergugat, replik penggugat, duplik penggugat, dan pembuktian adalah

sebagai duduk perkaranya yaitu segala sesuatu yang terjadi di

persidangan. Pertimbangan hakim dalam putusanya adalah

berdasarkan pada pembuktian yaitu berdasarkan pada pembuktian

yaitu berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi dan bukti surat.

Putusan hakim berdasarkan pada gugatan yang berdasarkan hukum,

dengan pembuktian kepemilikan hak cipta apakah sudah sesuai dengan

Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang hak cipta? Alasan-alasan

Penggugat benar atau tidak harus dibuktikan dengan bukti surat.

Sehingga hakim yakin kalau alasan penggugat benar dan perkara

tersebut dapat diutus.

Dari uraian secara umum diatas maka sudah jelas bahwa pertimbangan

hakim dalam memberikan putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011 antara

lain: 1) Bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat dijatuhkan dengan hadirnya Tergugat pada

tanggal 6 juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan

perantaraan kuasanya, 1berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25

juli 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Juli

2011 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Permohonan Kasasi

Terhadap Putusan Gugatan Pembatalan Hak Cipta Nomor

25K/HaKI/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo Nomor 35/Hak Cipta/2011/PN.

1 Lampiran Putusan Mahkamah Agung No.596k/Pdt.Sus/2011. Hal. 15

Page 82: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

73

Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada

tanggal 04 Agustus 2011; 2) Bahwa permohonan kasasi tersebut

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat pada tanggal 25 juli 2011, sedangkan putusan yang

dimohon kasasi i.c. putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat No. 35/Hak Cipta/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., dijatuhkan

pada tanggal 06 Juli 2011, dengan demikian pengajuan permohonan

kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan

dalam Pasal 62 Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,

maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan

tidak dapat diterima; 3) Bahwa oleh karena permohonan kasasi dari

Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon

Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

B. Saran

1. Kepada para pembaca agar dapat kiranya memberikan penghargaan

yang layak dan sewajarnya atas Hak Cipta seni lukis. Sikap

menghargai dan melindungi hak milik orang lain ini selain tidak

langsung dapat menunjukkan etika dalam melakukan suatu usaha. Di

sisi lain akan menghindari resiko adanya tuntutan-tuntutan hukum

Page 83: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

74

yang dapat dilakukan oleh pemilik Hak Cipta karena adanya suatu

pelanggaran.

2. Untuk melindungi dan memberikan jaminan yang pasti terhadap Hak

Cipta kepada si pencipta atau pemegang hak, agar aparat penegak

hukum melakukan penyidikan secara tuntas setiap hasil penindakan

kasus pembajakan agar terjadi image positif terhadap penegak hukum

oleh Polri maupun Hakim dalam memberi putusannya dan sekaligus

sebagai daya cegah bagi pelaku lain.

Page 84: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

75

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-qur’an dan Terjemahnya. Bandung:

CV Diponegoro, 2009.

Buku-Buku

Ashshofa, Burhan Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

HP Pangabean, Fungsi MA Bersifat Pengaturan, (Tahun 1966-2003, Liberty

Yogyakarta 2005)

Hutagalung, Sophar, Maru, Hak Cipta Kedudukan dan Perananya dalam

Pembangunan, (Jakarta: sinar Grafika)

JTC Simorangkir. Hak Cipta, (Jakarta, Djambatan. 1987)

Kusnadi, Moh, dan Ibrahim, Marmaly, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,

Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fak. Hukum UI, Cet Ketujuh.

Lindsey, Tim, dkk, Hak Kekayaan Intelektual(suatu Pengantar), (Bandung: Pt

Alumni, 2006)

Lindsey, Tim, Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar ,(Bandung: Alumni,

2004)

Marzuki, Mahmud Peter, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2010), cetakan keenam.

Mahadi. Hak Milik Immateril BPHN.( Jakarta, 1985)

M. Hutauruk, Pengaturan Hak Cipta Nasional, Erlangga,( Jakarta, 1997)

Shihab, M Quraish,Tafsir al-Mishab: Pesan, Kesan, dan Keseharian al-Quran.

Naning, Ramdlon, Perihal Hak Cipta Indonesia, Tinjauan Terhadap Auteursrecht

1912 Dan Undang-undang Hak Cipta 1997, (Yogyakarta, Liberty, 1997)

Page 85: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

76

Pramono, Widyo, Tindak Pidana Hak Cipta, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Rasjidi, Lili dan B Arief Sidharta, Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi,

(Bandung : PT. RemajaRosda Karya, 1994)

Rosidi, Ajip, Undang-Undang Hak Cipta 1982. Pandangan Seorang Awam

Djambatan. ( Jakarta. 1984)

Etiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), (Surakarta : Magister Ilmu Hukum

ProgramPascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004)

Soemitro, Hanitijo, Ronny, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, (Jakarta:

Ghalia Indonesia, 1998)

Soekanto, Soerjono Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI, 1986)

Soekanto, Soerjono dan Marmudji, Pengertian Hukum Normatif Suatu Tinjauan

Singkat, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004)

Soekanto, Soerjono, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,

(Jakarta: Rajawali Press, 1998)

Saidin, OK, H, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2007)

Usman, Rahmadi, Hukum Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi

Hukumnya di Indonesi. (Bandung: alumni, 2008)

Wahyono, Padmo, Negara RI. Cet.Pertama. (Jakarta: Rajawali Pers, 1982)

Yahya, Harahap, M, S.H., Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi

dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, ( Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan

Pertama 2008).

Page 86: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

77

Yahya, Harahap, M, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan

Penyelesaian Sengketa. (Bandung: Citra Aditya Bakti,1997)

Penelitian

Hasanah, Hetty Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan

Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia,

(http//jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html, 2004)

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia,

(Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas

Maret, 2003)

Rahardjo, Satjipto, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta : Kompas,

2003)

Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an,

Disertasi, (Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik

Parahyangan, 2004)

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. ( Burgerlijk Wetboek ).

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Lampiran Putusan Mahkamah Agung No.596k/Pdt.Sus/2011.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Page 87: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

78

Internet

www. Mahkamah Agung. co. id

HKInet, ( Wacana Kekayaan Intelektual Indonesia) , Regulasi Bidang HKI,

http://WWW.Gogle.com, Lembaga Kajian Hukum Teknologi , FH UI, h. 1

Martin, Brian, Against Intellectual Property, http:// WWW.Gogle.com,

Departement of Science And Thecnology, University of wollongong, Australia.

Zamroni, 2009. Sejarah Mahkamah Agung: (Online).

(http/www.zamroni.com/40-sejarah-Mahkamah-Agung. html, diakses tanggal 13

Mei 2013).

http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/beranda.html, diunduh Pada Tanggal

20 mei 2013. Jam: 17:30

http://www.saurasi.com/pedoman-membuat-putusan/, Tanggal 12 Juni 2013, Jam

15:35

Page 88: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 596 K/Pdt .Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memer iksa perkara perda ta khusus Hak atas Kekayaan

In te l e k t ua l (hak c ip ta ) da lam t i ngka t kasas i te l ah

mengambi l putusan sebaga i ber i ku t da lam perkara anta ra :

H A R L I , bertempat t inggal di Taman Grisenda Blok

B2 No. 2, RT. 007/02 , Kapuk Muara, Penjar ingan,

Jakarta Utara , dalam ha l in i member i kuasa kepada

RYNALDO P. BATUBARA, SH. , MH., dan ARIFIN

SINUHAJI , SH. , para Advokat , berkan to r d i Plaza

Tendean, Lanta i 3, Ruang Sadewa, Ja lan Kapten P.

Tendean No. 45, Jakar t a Sela tan , berdasarkan

Sura t Kuasa Khusus te r t angga l 25 Ju l i 2011 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

T E R H A D A P

THEDY GUNARDI TEGUH, bera lamat di Ja lan Lapangan

Roos Raya No. 34 RT. 002/RW. 06, Kelu rahan Buki t

Dur i , Kecamatan Tebet , Kotamadya Jakar ta Sela tan ,

Prov ins i DKI Jakar ta , dalam ha l in i member i kuasa

kepada PALTAK SIBURIAN, SH. , Advokat , berkan to r d i

Ja lan Dewi Sar t i ka No. 357 Graha Sar t i ka , Lanta i 3,

Ruang 306, Cawang, Jakar ta Timur , berdasarkan Surat

Kuasa Khusus te r t angga l 9 Agustus 2011 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

D A N

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

INDONESIA (dahulu DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI

MANUSIA REPUBLIK INDONESIA) u.b . DIREKTORAT JENDERAL

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL u.b . Direktur Jendera l Hak

Kekayaan In te lek tua l (HKI ) u.b . Direktur Hak Cipta ,

bera lamat di Jl . Daan Mogot Km. 24, Tangerang ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat ;

Mahkamah Agung te rsebu t ;

Membaca sura t - sura t yang bersangku tan ;

Menimbang, bahwa dar i sura t - sura t te rsebu t te rnya ta

Hal . 1 dar i 16 hal . Put . No. 596 K/Pdt .Sus /2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Page 89: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sekarang Termohon Kasas i dahulu sebaga i Penggugat

te l ah mengajukan gugatan te rhadap sekarang Pemohon Kasas i

dahu lu sebaga i Terguga t d i muka pers i dangan Pengad i l an

Niaga pada Pengad i l an Neger i Jakar ta Pusat pada pokoknya

atas da l i l - da l i l :

I . LUKISAN "DUA IKAN" ADALAH HAK CIPTA PENGGUGAT.

1. Bahwa PENGGUGAT ada lah pemi l i k / p enanggung jawab perusahaan

CV. ASIA PASIFIC AQUATICS, berdasarkan SURAT IZ IN USAHA

PERDAGANGAN (S IUP) , Depar temen Perdagangan Republ i k

Indones ia Nomor 2212/P /1331 /09 - 04/PM/87 te r t angga l 23 Jun i

1987, untuk jen i s keg ia tan usaha EXPORT, PENYALUR dan

IMPORT, berupa perdagangan has i l - has i l per i kanan , makanan

ikan dan udang yang bera lamat d i Ja lan Raya Lapangan Roos

No. 34, RT. 002/06 , Kelu rahan Buki t Dur i , Kecamatan Tebet ,

Jakar ta Sela tan (Buk t i P1) ;

2. Bahwa PENGGUGAT sebaga i pemi l i k / p enanggung jawab perusahaan

CV. ASIA PASIFIC AQUATICS te rsebu t , te l ah mendaf ta r kan

perusahaan CV. ASIA PASIFIC AQUATICS te rsebu t pada

Depar temen Perdagangan Republ i k Indones ia dengan Nomor

Pendaf ta ran 09033600164, te r t angga l 30 November 1990 (Buk t i

P2) ;

3. Bahwa PENGGUGAT sebaga i pemi l i k / p enanggung jawab perusahaan

CV. ASIA PASIFIC AQUATICS te rsebu t , te l ah melakukan

pendaf ta ran kembal i iz i n tempat usaha, berdasarkan Undang-

Undang Gangguan, Nomor 696/3 / JB /X /1994 , pada Kanto r

Keten t r aman dan Keter t i b an DKI Jakar ta , te r t angga l 13

November 1994 (Buk t i P3) ;

4. Bahwa jen i s barang dagangan utama PENGGUGAT ada lah has i l -

has i l per i kanan , makanan ikan dan udang (Buk t i P1) ;

5. Bahwa makanan ikan produks i PENGGUGAT yang d iperdagangkan

oleh PENGGUGAT mempergunakan kemasan makanan ikan dengan

kata TUBIFEX WORMS, produks i "As t i c - Pets" s ingka tan dar i

ASIA PASIFIC AQUATICS (pe rusahaan mi l i k PENGGUGAT) yang

dise r t a i dengan gambar sen i luk i s DUA IKAN dalam 4 (empat )

perseg i dengan aneka hewan lau t , yang d i l uk i s dengan warna

bi ru , merah, h i j au dan abu- abu. (Buk t i P4) ;

6. Bahwa perdagangan makanan ikan dengan menggunakan kemasan

dengan kata TUBIFEX WORMS, produks i "As t i c - Pets" s ingka tan

dar i ASIA PASIFIC AQUATICS (perusahaan mi l i k PENGGUGAT)

Hal . 2 dar i 16 hal . Put . No. 596 K/Pdt .Sus /2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

Page 90: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

yang dise r t a i dengan gambar sen i luk i s DUA IKAN da lam 4

(empat ) perseg i dengan aneka hewan lau t , yang d i l uk i s

dengan warna b i ru , merah, h i j au dan abu- abu te rsebu t , te l ah

di l akukan o leh PENGGUGAT sebaga i pemi l i k / penanggung jawab

CV. ASIA PASIFIC AQUATICS se jak tahun 1995;

7. Bahwa di dalam perdagangan makanan ikan dalam kemasan

te rsebu t , PENGGUGAT te l ah melakukan pembuatan kemasan

makanan ikan dengan nama TUBIFEX WORMS, produks i "Ast i c -

Pets" s ingka tan dar i ASIA PASIFIC AQUATICS (perusahaan

mi l i k PENGGUGAT) yang d ise r t a i dengan gambar sen i luk i s DUA

IKAN dalam 4 (empat ) perseg i dengan aneka hewan lau t , yang

di l uk i s dengan warna b i ru , merah, h i j au dan abu- abu

te rsebu t , d i perusahaan :

a. PT. SUPER INDAH MAKMUR, J l . Gedong Panjang Ujung No.

12B, (Muara Baru) , Jakar ta 14440 - Indones ia , Sales

Cont rac t No. 00309/S IM, te r t angga l 13- 10- 1995, nama

barang TUBIFEX WORMS 10 gram dan TUBIFEX WORMS 5 gram

(Buk t i P5) ;

b. PT. COMETA CAN CORP., bera lamat Blok S No. 1, Kawasan

Indus t r i Plu i t , Jakar ta 14450, Indones ia , jen i s barang

ka leng bundar untuk makanan ikan , des ign dan warna

TUBIFEX WORMS 60 gram, te r t angga l 28- 11- 1995 (Buk t i P6) .

Dan TUBIFEX WORMS 110 gram, te r t angga l 28- 11- 1995 (Buk t i

P7) ;

c . KWITANSI bukt i pembayaran dar i CV. ASIA PASIFIC

AQUATICS, sebesar Rp. 300.000 , - ( t iga ra tus r i bu

rup iah ) , untuk pembayaran co lou r separas i 4 (empat ) f i lm

TUBIFEX WORMS, te r t angga l 27- 07- 1995 (Bukt i P8);

d. KWITANSI bukt i pembayaran dar i CV. ASIA PASIFIC

AQUATICS, sebesar Rp. 300.000 , - ( t i ga ra tus r i bu

rup iah ) , untuk pembayaran f i lm separas i TUBIFEX WORMS 60

gram , te r t angga l 30- 09- 1995 (Bukt i P9);

e. INVOICE ( fak tu r ) Nomor 009937 te r t angga l 30- 11- 1995, PT.

SUPER INDAH MAKMUR, J l . Gedong Panjang Ujung Nomor 12B

(Muara Baru) Jakar t a Utara kepada CV. ASIA PASIFIC

AQUATICS untuk pen jua lan 134.400 pcs Polyce l l o bag

pr in t i n g TUBIFEX WORMS 5 gram 5 co lou rs dengan to ta l

harga Rp. 3.843 .840 , - ( t i ga ju ta delapan ra tus empat

pu luh t i ga r i bu delapan ra tus empat pu luh rup iah ) (Buk t i

P10) ;

Hal . 3 dar i 16 hal . Put . No. 596 K/Pdt .Sus /2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

Page 91: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

f . INVOICE ( fak t u r ) Nomor 009940 te r t angga l 01- 12- 1995, PT.

SUPER INDAH MAKMUR, J l . Gedong Panjang Ujung Nomor 12B

(Muara Baru) , Jakar ta Utara kepada CV. ASIA PASIFIC

AQUATICS untuk pen jua lan 153.600 pcs Polyce l l o bag

pr in t i n g TUBIFEX WORMS 10 gram 5 co lours dengan to ta l

harga Rp. 5.913 .600 , - ( l ima ju t a sembi l an ra tus t i ga

be las r i bu enam ra tus rup iah ) . (Bukt i P10) ;

g. INVOICE ( fak t u r ) Nomor 009991 te r t angga l 30- 11- 1995, PT.

SUPER INDAH MAKMUR, J l . Gedong Panjang Ujung Nomor 12B

(Muara Baru) , Jakar ta Utara kepada CV. ASIA PASIFIC

AQUATICS untuk pen jua lan 84.000 pcs Polyce l l o bag

pr in t i n g TUBIFEX WORMS 5 gram 5 co lou rs dan 38.800 pcs

TUBIFEX WORMS 10 gram, dengan to ta l harga Rp.

3.896 .200 , - ( t i ga ju ta delapan ra tus sembi l an pu luh enam

r i bu dua ra tus rup iah ) (Bukt i P12) ;

h. INVOICE ( fak t u r ) Nomor 009957 te r t angga l 02- 12- 1995, PT.

SUPER INDAH MAKMUR, J l . Gedong Panjang Ujung Nomor 12B

(Muara Baru) , Jakar ta Utara kepada CV. ASIA PASIFIC

AQUATICS untuk pen jua lan 60.000 pcs Polyce l l o bag

pr in t i n g TUBIFEX WORMS 10 gram 5 co lou rs dan 51.000 pcs

TUBIFEX WORMS 5 gram dengan to ta l harga Rp. 3.768 .600 , -

( t i ga ju ta tu juh ra tus enam puluh delapan r i bu enam

ra tus rup iah ) (Bukt i P13) ;

i . INVOICE ( fak t u r ) Nomor 010001 te r t angga l 06- 12- 1995, PT.

SUPER INDAH MAKMUR, J l . Gedong Panjang Ujung Nomor 12B

(Muara Baru) , Jakar ta Utara kepada CV. ASIA PASIFIC

AQUATICS untuk pen jua lan 13.600 pcs Polyce l l o bag

pr in t i n g TUBIFEX WORMS 5 gram 5 co lou rs dengan to ta l

harga Rp. 388.960 , - ( t i ga ra tus de lapan pu luh de lapan

r i bu sembi l an ra tus enam puluh rup iah ) . (Buk t i P- 14) ;

j . INVOICE ( fak t u r ) Nomor 010068 te r t angga l 12- 12-

1995, PT. SUPER INDAH MAKMUR, J l . Gedong Panjang Ujung

Nomor 12B (Muara Baru) , Jakar ta Utara kepada CV. ASIA

PASIFIC AQUATICS untuk pen jua lan 12.000 pcs Polyce l l o

bag pr i n t i n g TUBIFEX WORMS 5 gram 5 co lou rs dan 13.000

pcs TUBIFEX WORMS 10 gram dengan to ta l harga Rp.

849.420 , - (de lapan ra tus empat puluh sembi l an r i bu empat

ra tus dua puluh rup iah ) (Buk t i P15) ;

8. Bahwa makanan ikan dengan kata TUBIFEX WORMS produks i

Ast i cs - Pets te rsebu t te lah dipamerkan atau d iper t un j ukkan

Hal . 4 dar i 16 hal . Put . No. 596 K/Pdt .Sus /2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

Page 92: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

oleh PENGGUGAT dida lam Pameran INTER ZOO '98 , pada tangga l

14- 17 Mei 1998 d i NURNBERG, GERMANY, dan menempat i Stand

ASIA PASIFIC AQUATICS Hal l : 3 Stand . 6- 46 (Bukt i P16) ;

9. Bahwa dengan demik ian PENGGUGAT sebaga i pemi l i k / penanggung-

jawab CV. ASIA PASIFIC AQUATICS di dalam usaha perdagangan

makanan ikan , te lah menggunakan kemasan makanan ikan dengan

kata TUBIFEX WORMS, produks i "As t i c - Pets" s ingka tan dar i

ASIA PASIFIC AQUATICS (perusahaan mi l i k PENGGUGAT) te rsebu t

se jak tahun 1995 (Bukt i P4) , dan te lah membukt i kan bahwa

PENGGUGAT sebaga i pihak yang pertama kal i yang mengumumkan

( to make pub l i c ) atau menggunakan kemasan makanan ikan

dengan kata TUBIFEX WORMS, produks i "As t i c - Pets" s ingka tan

dar i ASIA PASIFIC AQUATICS (perusahaan mi l i k PENGGUGAT)

yang dise r t a i dengan gambar sen i luk i s DUA IKAN da lam 4

(empat ) perseg i dengan aneka hewan lau t , yang d i l uk i s

dengan warna b i ru , merah, h i j au dan abu- abu te rsebu t , d i

da lam usaha perdagangan makanan ikan dan juga te lah

di tun j ukkan atau d ipamerkan di dalam Pameran INTER ZOO '98 .

(Buk t i P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 , P12, P13, P14, P15,

P16) ;

10. Bahwa pada dasarnya per l i n dungan te rhadap c ip taan hanya

diber i kan kepada p ihak yang per tama ka l i mengumumkan

c ip taannya kepada masyaraka t atau dengan demik ian berar t i

kemasan makanan ikan dengan kata TUBIFEX WORMS, produks i

"As t i c - Pets" s ingka tan dar i ASIA PASIFIC AQUATICS

(perusahaan mi l i k PENGGUGAT) yang d ise r t a i dengan gambar

sen i luk i s DUA IKAN da lam 4 (empat ) perseg i dengan aneka

hewan lau t , yang d i l uk i s dengan warna b i ru , merah, h i j au

dan abu- abu te rsebu t , yang per tama ka l i mempubl i kas i kan

atau yang mengumumkan ada lah PENGGUGAT sebaga i

pemi l i k / p enanggung- jawab CV. ASIA PASIFIC AQUATICS se jak

tahun 1995 (Bukt i P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13,

P14, P15, P16) dan membawa ak iba t hukum (secara otomat i s )

kepada PENGGUGAT yang merupakan penc ip ta seka l i gus Pemegang

Hak Cip ta atas kemasan makanan ikan dengan kata TUBIFEX

WORMS, produks i "As t i c - Pets" s ingka tan dar i ASIA PASIFIC

AQUATICS (pe rusahaan mi l i k PENGGUGAT) yang d ise r t a i dengan

gambar sen i luk i s DUA IKAN dalam 4 (empat ) perseg i dengan

aneka hewan lau t , yang d i l uk i s dengan warna bi ru , merah,

hi j au dan abu- abu, sebaga imana dimaksud di dalam ketentuan

Hal . 5 dar i 16 hal . Put . No. 596 K/Pdt .Sus /2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

Page 93: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 19 Tahun 2002 tentang

Hak Cipta , yang berbunyi :

"Hak c ip ta merupakan hak eksklus i f bagi penc ip ta atau

pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak

c ip taannya, yang t imbu l secara otomat i s sete l ah suatu

ciptaan di l ah i r k an tanpa mengurang i pembatasan menurut

pera tu ran perundang - undangan yang ber laku" .

11. Bahwa dika renakan PENGGUGAT menyadar i kemasan makanan ikan

dengan kata TUBIFEX WORMS, produks i "As t i c - Pets" s ingka tan

dar i ASIA PASIFIC AQUATICS (perusahaan mi l i k PENGGUGAT)

yang dise r t a i dengan gambar sen i luk i s DUA IKAN da lam 4

(empat ) perseg i dengan aneka hewan lau t , yang d i l uk i s

dengan warna b i ru , merah, h i j au dan abu- abu, be lum

dida f t a r kan pada Depar temen Hukum dan Hak Asas i Manusia

Republ i k Indones ia (TURUT TERGUGAT), maka dengan i t i k ad

baik PENGGUGAT mendaf ta r kan c ip taannya yang ada d i kemasan

makanan ikan dengan kata TUBIFEX WORMS, produks i "Ast i c -

Pets" s ingka tan dar i ASIA PASIFIC AQUATICS (perusahaan

mi l i k PENGGUGAT) yang d ise r t a i dengan gambar sen i luk i s DUA

IKAN dalam 4 (empat ) perseg i dengan aneka hewan lau t , yang

di l uk i s dengan warna b i ru , merah, h i j au dan abu- abu

te rsebu t pada Depar temen Hukum dan Hak Asas i Manusia

Republ i k Indones ia (TURUT TERGUGAT) pada tangga l 10 Apr i l

2007 (Bukt i P17) , dan te rda f t a r di dalam Sura t Pendaf ta ran

Cip taan Depar temen Hukum dan Hak Asas i Manusia Republ i k

Indones ia Nomor 033488, te r t angga l 06 Jun i 2007 (Bukt i

P18) ;

12. Bahwa PENGGUGAT pada saat mendaf ta r c ip taannya te rsebu t

pada Depar temen Hukum dan Hak Asas i Manusia Republ i k

Indones ia (TURUT TERGUGAT), PENGGUGAT t i dak menger t i atau

t i dak memahami maksud dar i ar t i tangga l dan tempat

diumumkan untuk per tama ka l i d i wi layah Indones ia atau di

lua r wi layah Indones ia , karena t i dak menger t i dan t i dak

memahami maksud dar i ar t i tangga l dan tempat diumumkan

untuk per tama ka l i d i wi layah Indones ia atau d i lua r

wi layah Indones ia , maka PENGGUGAT menganggap tangga l dan

tempat d iumumkan untuk per tama ka l i d i wi layah Indones ia

atau d i lua r wi layah Indones ia has i l c ip taan PENGGUGAT yang

ada d i kemasan makanan ikan dengan kata TUBIFEX WORMS,

Hal . 6 dar i 16 hal . Put . No. 596 K/Pdt .Sus /2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

Page 94: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

produks i "As t i c - Pets " s ingka tan dar i ASIA PASIFIC AQUATICS

(perusahaan mi l i k PENGGUGAT) yang d ise r t a i dengan gambar

sen i luk i s DUA IKAN da lam 4 (empat ) perseg i dengan aneka

hewan lau t , yang d i l uk i s dengan warna b i ru , merah, h i j au

dan abu- abu te rsebu t , ada lah pada tangga l 10 Apr i l 2007,

walaupun PENGGUGAT te lah mengumumkannya mela lu i usaha

perdagangan makanan ikan dengan kata TUBIFEX WORMS yang

dip roduks i o leh " Ast i c - Pets " te rsebu t , se jak tahun 1995 dan

te l ah dipamerkan atau d i tun j ukkan d i dalam Pameran INTER

ZOO '98 di lua r neger i , sebagaimana te rbuk t i dengan ala t

bukt i P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15,

P16;

I I . TERGUGAT MENDAFTARKAN HAK CIPTA ATAS SENI LUKISAN "Kik i -

Pets"

13. Bahwa tanpa sepengetahuan PENGGUGAT sebaga i pemi l i k /

penanggung jawab CV. ASIA PASIFIC AQUATICS yang mempunyai

usaha perdagangan makanan ikan yang menggunakan kemasan

makanan ikan dengan kata TUBIFEX WORMS, produks i "Ast i c -

Pets" s ingka tan dar i ASIA PASIFIC AQUATICS (perusahaan

mi l i k PENGGUGAT) yang bergambar sen i luk i s DUA IKAN da lam 4

(empat ) perseg i dengan aneka hewan lau t , yang d i l uk i s

dengan warna b i ru , merah, h i j au dan abu- abu, dan yang te lah

melakukan usaha perdagangan makanan ikan se jak tahun 1995

dan ser ta te lah d ipamerkan d i pameran INTER ZOO '98 di lua r

neger i (Bukt i P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 , P12, P13, P14,

P15, P16) . Ternya ta , di pasaran perdagangan makanan ikan

te l ah beredar makanan ikan dengan nama "K ik i - Pets" mi l i k

TERGUGAT (Bukt i P19) , yang gambar kemasannya sangat mir i p

dengan gambar kemasan makanan ikan dengan kata TUBIFEX

WORMS, produks i "As t i c - Pets" s ingka tan dar i ASIA PASIFIC

AQUATICS (pe rusahaan mi l i k PENGGUGAT) yang bergambar sen i

luk i s DUA IKAN dalam 4 (empat ) perseg i dengan aneka hewan

lau t , yang di l uk i s dengan warna b i ru , merah, h i j au dan abu-

abu, dan yang te lah lama diumumkan oleh PENGGUGAT sebaga i

Pemi l i k mela lu i perdagangan makanan ikan se jak tahun 1995

dan juga te lah d iumumkan atau dipamerkan dalam pameran

INTER ZOO '98 di lua r neger i (Bukt i P5, P6, P7, P8, P9,

P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16) ;

14. Bahwa sete l ah PENGGUGAT mengetahu i adanya perdagangan

makanan ikan dengan nama "K ik i - Pets " mi l i k TERGUGAT (Bukt i

Hal . 7 dar i 16 hal . Put . No. 596 K/Pdt .Sus /2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

Page 95: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P19) , yang gambar kemasannya sangat mir i p dengan gambar

kemasan makanan ikan dengan kata TUBIFEX WORMS, produks i

"As t i c - Pets" s ingka tan dar i ASIA PASIFIC AQUATICS

(perusahaan mi l i k PENGGUGAT) te rsebu t , maka PENGGUGAT

melaporkan perkara pe langgaran hak c ip ta te rsebu t yang

te l ah di l akukan TERGUGAT di Kepo l i s i an Negara Republ i k

Indones ia Daerah Metro Jaya, Tanda Bukt i Lapor Nomor

TBL/611 / I I / 2 011 /PMJ/D i t r e sk r imsus , te r t angga l 19 Februar i

2011 (Bukt i P20) ;

15. Bahwa sete l ah PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT di Kepol i s i a n

Negara Republ i k Indones ia Daerah Metro Jaya (Buk t i P20) ,

PENGGUGAT baru mengetahu i te rnya ta TERGUGAT dengan i t i k ad

t i dak baik , ya i t u tanpa iz i n atau perse tu j uan maupun tanpa

sepengetahuan PENGGUGAT, TERGUGAT te lah mendaf ta r kan pada

Depar temen Hukum dan Hak Asas i Manusia Republ i k Indones ia

(TURUT TERGUGAT) sen i luk i s DUA IKAN dalam 4 (empat )

perseg i dengan aneka hewan lau t dengan kata TUBIFEX WORMS,

yang d i l uk i s dengan warna b i ru , merah, hi j au dan abu- abu

c ip taan mi l i k PENGGUGAT sebaga imana dimaksud d i da lam Bukt i

P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 , P12, P13, P14, P15, P16

te rsebu t , dan te lah di rubah atau d igan t i judu l c ip taannya

dengan judu l sen i luk i san "K ik i - Pets " o leh TERGUGAT, pada

tangga l 9 November 2006. (Bukt i P21) , dan Depar temen Hukum

dan Hak Asas i Manusia Republ i k Indones ia (TURUT TERGUGAT)

te l ah menerb i t kan Surat Pendaf ta ran Cip taan , Depar temen

Hukum dan Hak Asas i Manusia Republ i k Indones ia , Nomor

031961, te r t angga l 18 Desember 2006 mi l i k TERGUGAT (Bukt i

P22) ;

16. Bahwa bukt i pendaf ta ran hak c ip ta TERGUGAT te rsebu t d i

atas menunjukkan adanya i t i k ad t i dak baik dan melawan hukum

dar i TERGUGAT yang mempunya i maksud dan tu j uan untuk

menguasa i gambar sen i luk i s DUA IKAN dalam 4 (empat )

perseg i dengan aneka hewan lau t dengan kata TUBIFEX WORMS,

yang di l uk i s dengan warna b i ru , merah, hi j au dan abu- abu,

c ip taan mi l i k PENGGUGAT yang te lah PENGGUGAT umumkan atau

pamerkan mela lu i usaha perdagangan makanan ikan dengan kata

TUBIFEX WORMS, produks i "Ast i c - Pets " s ingka tan dar i ASIA

PASIFIC AQUATICS (perusahaan mi l i k PENGGUGAT) se jak tahun

1995 dan d ipamerkan atau d i tun j ukkan mela lu i pameran INTER

ZOO '98 d i lua r neger i (Buk t i P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11,

Hal . 8 dar i 16 hal . Put . No. 596 K/Pdt .Sus /2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

Page 96: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P12, P13, P14, P15, P16) , dan o leh karena i t u TERGUGAT

te l ah te rbuk t i dengan nyata - nyata dan dengan senga ja te l ah

menj ip l a k has i l karya c ip ta PENGGUGAT;

17. Bahwa perbua tan TERGUGAT yang te l ah mendaf ta r kan has i l

karya c ip ta JIPLAKAN sen i luk i s "K ik i - Pets " pada Depar temen

Hukum dan Hak Asas i Manusia Republ i k Indones ia (TURUT

TERGUGAT) dengan Nomor Pendaf ta ran : 031961, ada lah

perbua tan melawan hukum, karena sen i luk i s "K ik i - Pets "

te rsebu t sangat mir i p dengan sen i luk i s DUA IKAN dalam 4

(empat ) perseg i dengan aneka hewan lau t dengan kata

TUBIFEX WORMS, yang d i l uk i s dengan warna b i ru , merah, h i j au

dan abu- abu, ada lah c ip taan mi l i k PENGGUGAT yang sudah

diumumkan da lam perdagangan makanan ikan dengan kata

TUBIFEX WORMS, produks i "Ast i c - Pets " s ingka tan dar i ASIA

PASIFIC AQUATICS (perusahaan mi l i k PENGGUGAT) se jak tahun

1995 dan te lah d ipamerkan atau d i tun j ukkan dalam pameran

INTER ZOO '98 d i lua r neger i (Buk t i P5, P6, P7, P8, P9,

P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16) ;

18. Bahwa dika renakan PENGGUGAT sebaga i

pemi l i k / p enanggung jawab perusahaan CV. ASIA PASIFIC

AQUATICS dan yang te lah memperdagangkan makanan ikan dengan

kata TUBIFEX WORMS, produks i "As t i c - Pets" s ingka tan dar i

ASIA PASIFIC AQUATICS (perusahaan mi l i k PENGGUGAT) se jak

tahun 1995 dan juga te l ah d ipamerkan atau d i tun j ukkan dalam

pameran INTER ZOO '98 d i lua r neger i , maka PENGGUGAT

sebaga i penc ip ta atau pemegang hak c ip ta yang memi l i k i hak

eksk lus i f sebaga imana d imaksud di dalam Pasa l 2 Undang-

Undang No. 19 Tahun 2002 ten tang Hak Cip ta , menempuh ja lu r

hukum mela lu i Pengadi l an Niaga Jakar ta Pusat pada

Pengadi l an Neger i Jakar ta Pusat untuk mengajukan GUGATAN

PEMBATALAN PENDAFTARAN HAK CIPTA, Nomor 031961, mi l i k

TERGUGAT, sebaga imana d imaksud d i dalam Pasal 42 Undang-

Undang No. 19 Tahun 2002 ten tang Hak Cip ta , yang berbuny i :

"Da lam hal c ip taan yang dida f t a r menurut Pasa l 37 ayat (1)

dan ayat (2 ) ser ta Pasal 39, p ihak la i n menuru t Pasa l 2

berhak atas hak c ip ta dapat mengajukan pembata lan mela lu i

pengadi l an niaga" .

19. Bahwa dengan adanya dasar dan alasan- alasan hukum te rsebu t

di atas , maka dapat dis impu lkan bahwa Surat Pendaf ta ran

Cip taan dengan Nomor Pendaf ta ran 031961, mi l i k

Hal . 9 dar i 16 hal . Put . No. 596 K/Pdt .Sus /2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

Page 97: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT,yang te lah d i l akukan oleh TERGUGAT pada Depar temen

Hukum dan Hak Asas i Manusia Republ i k Indones ia (TURUT

TERGUGAT) (Buk t i P22) ada lah t i dak sah dan melawan hukum,

karena pendaf ta ran "K ik i - Pets " dengan Nomor Pendaf ta ran

031961 mi l i k TERGUGAT ada lah tanpa hak dan melawan hukum

ser ta ber ten tangan dengan Undang- Undang No. 19 Tahun 2002

ten tang Hak Cip ta , d ika renakan TERGUGAT t i dak mempunya i

iz i n dar i PENGGUGAT sebaga i pemi l i k hak c ip ta untuk membuat

atau memperbanyak sen i luk i s DUA IKAN da lam 4 (empat )

perseg i dengan aneka hewan lau t dengan kata TUBIFEX WORMS,

yang di l uk i s dengan warna b i ru , merah, hi j au dan abu- abu,

dan o leh karenanya pendaf ta ran c ip taan atas sen i lu l us

"K ik i - Pets" yang d ida f t a r kan o leh TERGUGAT pada Depar temen

Hukum dan Hak Asas i Manusia Republ i k Indones ia (TURUT

TERGUGAT) dengan Nomor Pendaf ta ran 031961, harus lah

dinya takan bata l dan d ico re t dar i daf ta r umum c ip taan ;

Bahwa berdasarkan hal - ha l te rsebu t d i atas Penggugat

mohon kepada Pengadi l an Niaga pada Pengad i l an Neger i

Jakar t a Pusat supaya member ikan putusan sebaga i ber i ku t :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan PENGGUGAT sebagai pencipta dan atau pemegang hak

cipta atas kemasan makanan ikan dengan kata TUBIFEX WORMS,

produksi "Ast ic - Pets" singkatan dar i ASIA PASIFIC AQUATICS

(perusahaan mil ik PENGGUGAT) yang diser ta i gambar seni Iuk is

DUA IKAN dalam 4 (empat ) persegi dengan aneka hewan laut ,

yang di luk is dengan warna biru , merah, hi jau dan abu- abu;

3. Menyatakan pendaf ta ran hak cipta dengan Nomor Pendaf ta ran

033488, mil ik PENGGUGAT adalah sah;

4. Menyatakan TERGUGAT te lah melakukan i t i kad t idak baik dan

melawan hukum dalam mendaftarkan seni luk is "Kik i - Pets";

5. Membatalkan atau set idak- t idaknya menyatakan bata l pendaf taran

hak cipta seni luk is "Kik i - Pets" dengan Nomor Pendaf ta ran

031961, mil ik TERGUGAT;

6. Menghukum dan memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk mencoret

pendaf ta ran hak cipta seni luk is "Kik i - Pets" dengan Nomor

Pendaf ta ran 031961 mil ik TERGUGAT dar i Daftar Umum Ciptaan;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Apabi la Ketua Pengadi lan Niaga pada Pengadi lan Neger i Jakar ta

Pusat cq. Ketua Maje l is Hakim yang memeriksa dan memutus perkara

Hal . 10 dar i 16 hal . Put . No. 596 K/Pdt .Sus /2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

Page 98: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

in i berpendapat la in , mohon putusan yang seadi l - adi lnya (ex aequo

et bono) ;

Menimbang, bahwa te rhadap gugatan te rsebu t Tergugat

mengajukan ekseps i dan gugatan bal i k ( rekonvens i ) pada

pokoknya atas da l i l - da l i l sebaga i ber i ku t :

DALAM EKSEPSI:

Gugatan Penggugat Obscuur Libel ;

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan te rhadap Tergugat , pada in t i n ya

dengan alasan adanya pelanggaran hak c ip ta Penggugat o leh Tergugat ,

ser ta permohonan pembata lan Sura t Pendaf ta ran Cip taan Nomor 031961

tangga l 9 November 2006 yang dimi l i k i o leh Tergugat ;

2. Bahwa walau demik ian , da lam dal i l - dal i l n ya , Penggugat se la l u

menyampai - kan rumusan- rumusan yang jus t r u laz im dipergunakan dalam

hukum merk maupun paten , ya i t u ten tang "kemasan makanan ikan " , ser ta

kata " TUBIFEX WORMS" pada kemasan makanan ikan te rsebu t , padaha l

anta ra hukum hak c ip ta , te rdapa t perbedaan yang mendasar dengan

hukum merk maupun paten ;

3. Bahwa se la i n i t u , Penggugat juga mendal i l k an bahwa hak c ip ta

Penggugat d ipaka i da lam bidang perdagangan barang yang secara

konkr i t d i j ad i kan pu la sebaga i merek dagang dengan cara meleka tkan

hak c ip ta pada produk barang yang d ip roduks i o leh Penggugat ,

seh ingga se la i n te rdapa t kekacauan da l i l - da l i l ser ta rumusan- rumusan

hukum Penggugat da lam gugatannya , hal in i juga menunjukkan bahwa

Penggugat ada lah pemegang hak c ip ta yang ber i t i k a d t i dak baik dengan

mempergunakan karya c ip ta untuk keper l uan merek dagang;

4. Lebih jauh dar i i t u pu la , dalam Undang- undang Hak Cip ta t i dak

dikena l i s t i l a h bata l atau pembata lan hak c ip ta ; namun yang ada

adalah "hapus atau penghapusan" , seh ingga gugatan Penggugat menjad i

t i dak je l as bahkan semakin kabur , seh ingga sudah seharusnya lah

gugatan Penggugat d inya takan t i dak dapat d i t e r ima ;

DALAM REKONVENSI:

Bahwa hal - ha l yang te rmuat da lam konvens i , mohon dimasukkan pula

secara mutat i s mutand is da lam gugatan rekonvens i in i ;

Bahwa Penggugat Rekonvens i , ada lah pemegang hak c ip ta Nomor

031961 tangga l 9 November 2006, atas jen i s c ip taan sen i luk i s ber judu l

"K ik i - Pets " , yang menggambarkan 7 ( tu j uh ) ekor ikan dan 1 (sa tu ) ekor

kura - kura , d imana 2 (dua) ekor ikan dian ta ra 7 ( tu j uh ) ekor ikan

te rsebu t d igambarkan leb ih besar dar i 5 ( l ima ) ekor ikan la i nnya ;

Bahwa hak c ip ta Nomor 031961 tangga l 9 November 2006 yang

dimi l i k i o leh Penggugat Rekonvens i , menyebutkan bahwa jen i s c ip taan

sen i luk i s ber judu l "K ik i - Pets " te rsebu t te l ah diumumkan UNTUK PERTAMA

KALINYA di Jakar ta , pada tangga l 9 November 2006 dan per i l n dungan

kepada Penggugat Rekonvens i yang diber i kan oleh Depar temen Hukum dan

Hal . 11 dar i 16 hal . Put . No. 596 K/Pdt .Sus /2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

Page 99: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

HAM RI kepada Penggugat Rekonvens i ada lah se lama Penggugat Rekonvens i

h idup dan te rus ber langsung hingga 50 ( l ima puluh ) tahun sete lah

penc ip ta ( i n ca s u Penggugat Rekonvens i ) meningga l dun ia ;

Bahwa hingga har i in i , Penggugat Rekonvens i masih h idup ;

Bahwa se lan ju t nya , sekonyong- konyong Penggugat Rekonvens i

mendapat gugatan dar i Tergugat Rekonvens i sebaga imana gugatan konvens i

d isebu tkan sebe lumnya, dan baru pada saat adanya pangg i l an s idang

te rsebu t - lah Penggugat Rekonvens i mengetahu i adanya pengumuman dan

pendaf ta ran yang di l akukan oleh Tergugat Rekonvens i pada tangga l 10

Apr i l 2007 atas sen i luk i s ber judu l "Dua Ikan" , yang secara kasat mata

mir i p dengan luk i san ber j udu l "K ik i - Pets " yang diumumkan dan

dida f t a r kan oleh Penggugat Rekonvens i pada tangga l 9 November 2006;

Bahwa sebaga i pemegang hak c ip ta Nomor 031961 tangga l 9 November

2006, Penggugat Rekonvens i ada lah pemegang hak eksk lus i f atas luk i san

yang menggambarkan 7 ( tu j uh ) ekor ikan dan 1 (sa tu ) ekor kura - kura ,

d imana 2 (dua) ekor ikan dian ta ra 7 ( tu j uh ) ekor ikan te rsebu t

d igambarkan leb ih besar dar i 5 ( l ima ) ekor ikan Ia innya , seh ingga

pemakaian gambar /sen i luk i s te rsebu t o leh pihak la i n tanpa

sepengetahuan dan perse tu j uan Penggugat Rekonvens i nyata adalah

perbua tan yang t i dak menunjukkan adanya i t i k ad ba ik dar i pemakai

gambar /sen i luk i s te rsebu t ;

Bahwa dengan adanya gugatan dar i Tergugat Rekonvens i da lam

pos is i n ya sebaga i Penggugat Konvens i pada gugatan konvens inya , nyata

te rdapa t pengakuan- pengakuan t i dak te rban tahkan dar i Tergugat

Rekonvens i bahwa Tergugat Rekonvens i te l ah menggunakan/memakai

gambar /sen i luk i s yang hak c ip tanya te rsebu t d imi l i k i o leh Penggugat

Rekonvens i untuk produk makanan ikan yang dip roduks inya , SECARA TANPA

HAK dalam per iode tangga l 9 November 2006 sampai dengan tangga l 10

Apr i l 2007, ya i t u dan per iode se jak Penggugat Rekonvens i mendapat Sura t

Pendaf ta ran Cip taan Nomor 031961 sampai dengan Tergugat Rekonvens i

mendapatkan Sura t Pendaf ta ran Cip taan Nomor 033488;

Bahwa kemudian , karena Tergugat Rekonvens i akh i rnya menyadar i

res i ko hukum ak iba t perbua tannya , Tergugat Rekonvens i akh i rnya baru

mendaf ta r kan gambar /sen i luk i s ber judu l "Dua Ikan" yang dida l i l k a n

merupakan c ip taannya pada tangga l 10 Apr i l 2007, seh ingga SEOLAH-OLAH

se jak tangga l 10 Apr i l 2007 te r sebu t Tergugat Rekonvens i te lah

te r l eg i t imas i sebaga i pemegang hak c ip ta atas sen i luk i s ber judu l "Dua

Ikan" yang notabene gambarnya secara kasat mata mempunyai kemi r i pan

dengan gambar /sen i luk i s ber judu l "K ik i - Pets" yang te l ah diumumkan jauh

har i sebe lumnya, dan te lah pu la melah i r kan Sura t Pendaf ta ran Cip taan

Nomor 031961 tangga l 9 November 2006;

Bahwa karena Tergugat Rekopens i te l ah menggunakan sen i luk i s yang

te l ah dic i p t a kan da lam per iode tangga l 9 November 2006 sampai dengan

tangga l 10 Apr i l 2007, maka je l as perbua tan Tergugat Rekonvens i

Hal . 12 dar i 16 hal . Put . No. 596 K/Pdt .Sus /2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

Page 100: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

te rsebu t ada lah perbua tan yang t i dak ber i t i k ad ba ik bahkan merupakan

suatu perbua tan yang ber ten tangan dengan hukum;

Bahwa se lan ju t nya , karena nyata bahwa Penggugat Rekonvens i te l ah

mengumumkan dan mendaf ta r kan sen i luk i s ber judu l "K ik i - Pets " yang

menggambarkan 7 ( tu j uh ) ekor ikan dan 1 (sa tu ) ekor kura - kura , d imana 2

(dua) ekor ikan dian ta ra 7 ( tu j uh ) ekor ikan te rsebu t d igambarkan leb ih

besar dan 5 ( l ima ) ekor ikan la i nnya pada tangga l 9 November 2006

sebaga imana Sura t Pendaf ta ran Cip taan Nomor 031961; sedangkan Tergugat

Rekonvens i mengumumkan dan mendaf ta r kan sen i luk i s ber judu l "Dua Ikan"

yang secara kasat mata mempunya i kemi r i pan dengan seni luk i s c ip taan

Penggugat Rekonvens i , maka je l as l ah pendaf ta ran yang di l akukan o leh

Tergugat Rekonvens i mempunyai kecaca tan hukum karena t i dak bersesua ian

dengan keten tuan Undang- undang Nomor 19 Tahun 2002 ten tang Hak Cip ta ;

Bahwa karena pendaf ta ran yang di l akukan oleh Tergugat Rekonvens i

patu t d iduga te lah di l akukan mela lu i proses yang di t e t apkan oleh Turu t

Tergugat Rekonvens i , sedangkan Turu t Tergugat Rekonvens i te l ah la l a i

da lam memer iksa s ta tus pemegang hak c ip ta yang menyebabkan te lah te rb i t

Sura t Pendaf ta ran Cip taan Nomor 033488 tangga l 10 Apr i l 2007 secara

cacat hukum, maka sudah seharusnya lah Sura t Pendaf ta ran Cip taan Nomor

033488 tangga l 10 Apr i l 2007 te rsebu t dinyatakan harus, atau set idak-

t idaknya t idak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa karena Turu t Tergugat Rekonvens i ada lah p ihak yang

menerb i t kan Sura t Pendaf ta ran Cip taan Nomor 033488 tangga i 10 Apr i l

2007 atas sen i luk i s ber judu l "Dua Ikan" yang secara kasa t mata

mempunyai kesamaan dengan sen i luk i s ber judu l "K ik i - Pets " yang

dic i p t a kan oleh Penggugat Rekonvens i dan diumukan per tama ka l i pada

tangga l 9 November 2006, maka sudah sepatu tnya l ah Turu t Tergugat

Rekonvens i d ihukum untuk menghapus Sura t Pendaf ta ran Cip taan Nomor

033488 tangga l 10 Apr i l 2007 yang dike lua rkan atas nama Tergugat

Rekonvens i , segera sete lah yang te rho rmat Maje l i s Hakim yang memer iksa

dan mengadi l i perkara in i , menja tuhkan putusan dan memer in tahkan Turu t

Tergugat Rekonvens i melaksanakan penghapusan te rsebu t ;

Bahwa berdasarkan hal - ha l te rsebu t d i atas Penggugat

Rekonvens i mohon kepada Pengad i l an Niaga pada Pengad i l an

Neger i Jakar ta Pusat supaya member ikan putusan sebaga i

ber i ku t :

1. Mener ima gugatan Penggugat Rekonvens i untuk se lu ruhnya ;

2. Menyatakan bahwa Sura t Pendaf ta ran Cip taan Nomor 031961 tangga l 9

November 2006 mi l i k Penggugat Rekonvens i ada lah sah dan berkekua tan

hukum;

3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvens i te l ah melakukan i t i k ad t i dak

ba ik da lam menggunakan dan melakukan pendaf ta ran sen i luk i s mi l i k

Hal . 13 dar i 16 hal . Put . No. 596 K/Pdt .Sus /2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

Page 101: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvens i sebaga imana Sura t Pendaf ta ran Nomor 031961

seh ingga te rb i t pula Sura t Pendaf ta ran Cip taan Nomor 033488 tangga l

10 Apr i l 2007 atas nama Tergugat Rekonvens i ;

4. Menyatakan bahwa Sura t Pendaf ta ran Cip taan Nomor 033488 tangga l 10

Apr i l 2007 atas nama Tergugat Rekonvens i ada lah hapus atau set i dak -

t i daknya t i dak mempunyai kekuatan hukum;

5. Memer in tahkan Turu t Tergugat Rekonvens i untuk menghapus Sura t

Pendaf ta ran Cip taan Nomor 033488 tangga l 10 Apr i l 2007 atas nama

Tergugat Rekonvens i dar i Daf ta r Umum Cip taan , segera sete lah putusan

perkara in i d i j a t uhkan ;

6. Membebankan biaya - biaya kepada Tergugat Rekonvens i ;

Apabi l a yang te rho rmat Maje l i s Hakim yang memer iksa dan mengadi l i

perkara in i berpendapat la i n , mohon putusan yang sead i l - ad i l n ya ( ex

aequo e t bono ) ;

Bahwa te rhadap gugatan te rsebu t Pengadi l an Niaga pada

Pengad i l an Neger i Jakar ta Pusat te l ah mengambi l putusan ,

ya i t u putusan No. 35/Hak Cip ta /2011 /PN.N iaga . Jk t .Ps t .

tangga l 6 Ju l i 2011 yang amarnya sebaga i ber i ku t :

DALAM KONVENSI :

Dalam Ekseps i :

- Menyatakan ekseps i Terguga t t i dak dapat d i te r ima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk se lu ruhnya ;

2. Menetapkan Penggugat sebaga i penc ip ta atau pemegang

hak c ip ta atas gambar sen i luk i s dua ikan da lam empat

perseg i dengan aneka hewan lau t yang menggunakan warna

bi ru , merah, h i j au dan abu- abu;

3. Menyatakan pendaf t a ran hak c ip ta yang te lah di l akukan

oleh Penggugat dengan No. Pendaf ta ran 033488, tangga l

10 Apr i l 2007 ada lah sah menuru t hukum;

4. Menyatakan perbua tan Tergugat yang mendaf ta r kan gambar

dua ikan dalam empat perseg i dengan aneka hewan lau t

yang menggunakan warna b i ru , merah, h i j au dan abu- abu

yang te rda f t a r d ida lam Daf ta r Umum Cip taan No. 031961,

9 November 2006 adalah perbuatan melawan hukum dan

t i dak ber i t i k a d baik ;

5. Menyatakan pendaf ta r an c ip taan a quo yang te lah

di l akukan oleh Tergugat dengan No. Pendaf ta ran 031961

Hal . 14 dar i 16 hal . Put . No. 596 K/Pdt .Sus /2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

Page 102: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

t i dak mempunyai kekuatan hukum;

6. Memer in tahkan agar Turu t Tergugat menghapus atau

mencore t No. Pendaf ta ran 0311961 te rsebu t dar i Daf ta r

Umum Cip taan ;

7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp.

491.000 , - (empat ra tus sembi lan puluh satu r i bu

rup iah ) ;

DALAM REKONVENSI :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan rekonvens i ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadi l an Niaga pada

Pengad i l an Neger i Jakar ta Pusat d i j a t uhkan dengan had i rnya

Tergugat pada tangga l 6 Ju l i 2011 kemudian te rhadapnya oleh

Tergugat dengan peran ta raan kuasanya, berdasarkan Sura t

Kuasa Khusus te r t angga l 25 Ju l i 2011 dia j ukan permohonan

kasas i secara l i s an pada tangga l 25 Ju l i 2011 sebaga imana

te rnya ta dar i Tanda Ter ima Permohonan Kasas i Terhadap

Putusan Gugatan Pembata lan Hak Cip ta Nomor 25

K/HaKI /2011 /PN.N iaga .Jk t .Ps t . , jo Nomor 35/Hak

Cip ta /2011 /PN. Niaga.Jk t .Ps t . , yang dibua t o leh Pani te ra

Pengad i l an Niaga pada Pengad i l an Neger i Jakar t a Pusat ,

permohonan mana dise r t a i dengan memor i kasas i yang memuat

alasan- alasan yang di te r ima di Kepani t e r aan Pengad i l an

Niaga pada Pengad i l an Neger i te r sebu t pada tangga l 04

Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasas i te rsebu t d i te r ima

di Kepan i t e raan Pengad i l an Niaga pada Pengadi l an Neger i

Jakar t a Pusat pada tangga l 25 Ju l i 2011, sedangkan putusan

yang dimohonkan kasas i i . c . putusan Pengad i l an Niaga pada

Pengad i l an Neger i Jakar ta Pusat No. 35/Hak

Cip ta /2011 /PN.N iaga . Jk t . Ps t . , d i j a t uhkan pada tangga l 06

Ju l i 2011, dengan demik ian penga juan permohonan kasas i

te rsebu t te lah melampaui tenggang waktu yang di ten tukan

dalam Pasa l 62 Undang- Undang No. 19 Tahun 2002 ten tang Hak

Cip ta , maka oleh karena i t u permohonan kasas i te rsebu t

harus d inya takan t i dak dapat d i te r ima ;

Hal . 15 dar i 16 hal . Put . No. 596 K/Pdt .Sus /2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

Page 103: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa o leh karena permohonan kasas i dar i

Pemohon Kasas i d inya takan t i dak dapat d i te r ima , maka

Pemohon Kasas i d ihukum membayar biaya perkara da lam t i ngka t

kasas i in i ;

Memperhat i kan , Undang- Undang No. 19 Tahun 2002,

Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang- Undang No. 14

Tahun 1985 sebaga imana te lah diubah dengan Undang- Undang

No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang

No. 3 Tahun 2009 dan pera tu ran la i n yang bersangku tan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan kasas i dar i Pemohon Kasas i : H A

R L I te rsebu t t i dak dapat d i t e r ima ;

Menghukum Pemohon Kasas i untuk membayar biaya perkara

dalam t i ngka t kasas i in i sebesar Rp. 5.000 .000 , - ( l ima

ju ta rup iah ) ;

Demik ian lah d ipu tuskan dalam rapa t permusyawara tan

Mahkamah Agung pada har i Rabu tangga l 28 September 2011

oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH. , MH., Hakim Agung yang

di te t apkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebaga i Ketua Maje l i s ,

H. MUHAMMAD TAUFIK, SH. , MH., dan I MADE TARA, SH. , Hakim-

hak im Agung sebaga i Anggota dan diucapkan dalam s idang

te rbuka untuk umum pada har i i t u juga oleh Ketua Maje l i s

dengan dihad i r i Anggota - anggota te rsebu t dan diban tu oleh

PRI PAMBUDI TEGUH, SH. , MH., Pani te ra Penggant i dengan

t i dak d ihad i r i o leh para pihak .

Anggota - anggota ,

K e t u a,

Ttd . / H. MUHAMMAD TAUFIK, SH. , MH., Ttd . /

Ttd . / I MADE TARA, SH. , DR. HARIFIN A. TUMPA,

SH. , MH.,

Biaya- biaya :

Pani te ra Penggant i ,

1. M e t e r a i ………. Rp. 6.000 , -

Ttd . /

Hal . 16 dar i 16 hal . Put . No. 596 K/Pdt .Sus /2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16

Page 104: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

2. R e d a k s i ……… Rp. 5.000 , - PRI

PAMBUDI TEGUH, SH. , MH.,

3. Admin is t r a s i kasas i Rp. 4.989 .000 , -

J u m l a h … Rp. 5.000 .000 , -

Untuk Sal inanMAHKAMAH AGUNG R. I .

A.N. PANITERAPANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

( RAHMI MULYATI , SH.MH. )NIP : 040049629

Hal . 17 dar i 16 hal . Put . No. 596 K/Pdt .Sus /2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17

Page 105: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa

dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut;

b. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konyensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya;

c. bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan inyestasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;

d. bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1997;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dibutuhkan Undang-undang tentang Hak Cipta.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing

the World Trade Organization (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3564).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Page 106: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yangmenerima hak tersebut.

5. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.

6. Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

7. Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang didptakan dengan cara dan alat apa pun.

8. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.

9. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk rnemperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.

10. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, foIklor, atau karya seni lainnya.

11. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suaraatau perekaman bunyi lainnya.

12. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.

13. Permohonan adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal.

14. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

15. Kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang ini.

16. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak Cipta.

17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

BAB II

LINGKUP HAK CIPTA Bagian Pertama

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 2

(1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah

Page 107: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pasal 3

(1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak. (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:

a. Pewarisan; b. Hibah; c. Wasiat; d. Perjanjian tertulis; atau e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

(2) Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat,dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hakitu diperoleh secara melawan hukum.

Bagian Kedua

Pencipta Pasal 5

(1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah: a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat

Jenderal ; atau b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta

pada suatu Ciptaan. (2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak rnenggunakan bahan tertulis

dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.

Pasal 6

Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu.

Pasal 7 Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.

Pasal 8 (1) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan

pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ber1aku pula bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.

Page 108: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

(3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal 9 Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Bagian Ketiga Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

Pasal 10 (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda

budaya nasional lainnya. (2) Negara memegang Hak Cipta atas folklordan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi

milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

(3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

(1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

(2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, Penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

(3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau Penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.

Bagian Keempat

Ciptaan yang Dilindungi Pasal 12

(1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: a. buku, Program Komputer, pamf1et, perwajahan (layout) karya tulis yang

diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang, sejenis dengan itu; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi,

seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; g. arsitektur; h. peta; i. seni batik; j. fotografi; k. sinematografi; l. tejemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil

pengalihwujudan.. (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri

dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli. (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua

Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyakan hasil karya itu.

Page 109: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

Pasal 13 Tidak ada Hak Cipta atas: a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara; b. peraturan perundang-undangan; c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah; d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Bagian Kelima Pembatasan Hak Cipta

Pasal 14 Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta: a. Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut

sifatnya yang asli; b. Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau

diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pemyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau

c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Pasal 15

Dengan syarat bahwa sumbemya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta: a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;

b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;

c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan: (i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau (ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak

merugikan kepentingan yang wajar dari Pendpta; d. Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf

braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakan itu bersifat komersial; e. Perbanyakan suatu Ciptaan selain program Komputer, secara terbatas dengan cara

atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusatdokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktiyitasnya;

f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;

g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Pasal 16

(1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat: a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan

dan/atau Perbanyakan Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;

Page 110: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

(2) Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

(3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewatjangka waktu: a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu

pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;

b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkanya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pemah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;

c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.

(4) Penerjemahan atau Perbanyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 17

Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.

Pasal 18 (1) Pengumuman suatu Ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk

kepentingan nasional melalui radio, teleyisi dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak.

(2) Lembaga Penyiaran yang mengumumkan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengabadikan Ciptaan itu semata-mata untuk Lembaga Penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang layak kepada Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Hak Cipta atas Potret Pasal 19

(1) Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal.

(2) Jika suatu Potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk Perbanyakan atau Pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila Pengumuman atau Perbanyakan itu memuat juga orang lain dalam Potret itu, Pemegang Hak Cipta harus ter1ebih dahulu

Page 111: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

mendapatkan izin dari setiap orang dalam Potret itu, atau izin ahli waris masing- masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia.

(3) Ketentuan dalam Pasal ini hanya ber1aku terhadap Potret yang dibuat: a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret; b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau c. untuk kepentingan orang, yang dipotret.

Pasal 20

Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat: a. tanpa persetujuan dari orang yang dipotret; b. tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau c. tidak untuk kepentingan yang dipotret, apabila Pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia.

Pasal 21 Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, pemotretan untuk diumumkan atas seorang Pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum walaupun yang bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan.

Pasal 22 Untuk kepentingan keamanan umum dan/atau untuk keperluan proses peradilan pidana, Potret seseorang dalam keadaan bagaimanapun juga dapat diperbanyak dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 23 Kecuali terdapat persetujuan lain antara Pemegang Hak Cipta dan pemilik Ciptaan fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat dan/atau hasil seni lain, pemilik berhak tanpa persetujuan Pemegang Hak Cipta untuk mempertunjukkan Ciptaan di dalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyaknya dalam satu katalog tanpa mengurangi ketentuan Pasal19 dan Pasal 20 apabila hasil karya seni tersebut berupa Potret.

Bagian Ketujuh Hak Moral Pasal 24

(1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.

(2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.

(4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Pasal 25

(1) Infomrasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah.

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

Page 112: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

(1) Hak Cipta atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama kepada pembeli Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Cipta dari Pencipta itu.

(2) Hak Cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama;

(3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta itu.

Bagian Kedelapan

Sarana Kontrol Teknologi Pasal 27

Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencipta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi.

Pasal 28 (1) Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya

di bidang cakram optik (optica/ disc), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III

MASA BERLAKU HAK CIPTA Pasal 29

(1) Hak Cipta atas Ciptaan: a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain; b. drama atau drama musikal, tari, koreografi; c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung; d. seni batik; e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; f. arsitektur; g. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain; h. alat peraga; i. p e t a; j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 5O (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

(2) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

Pasal 30

(1) Hak Cipta atas Ciptaan: a. Program Komputer; b. sinematografi; c. fotografi; d. database; dan e. karya hasil pengalihwujudan, berlaku selama So (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

(2) Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama ka'iditerbitkan.

(3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Pasal 31

Page 113: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

(1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan: a. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu; b. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan

tersebut pertama kali diketahui umum. (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh Penerbit berdasarkan Pasal11 ayat (2)

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

Pasal 32 (1) Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang diumumkan bagian demi

bagian dihitung mulai tanggal Pengumuman bagian yang terakhir. (2) Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas

2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Pasal 33

Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana dimaksud dalam: a. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu; b. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta

atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya.

Pasal 34

Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang dilindungi : a. selama 50 (lima puluh) tahun; b. selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah

Pencipta meninggal dunia, dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta meninggal dunia.

BAB IY

PENDAFTARAN CIPTAAN Pasal 35

(1) Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan.

(2) Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang, tanpa dikenai biaya. (3) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum

Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya. (4) Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan

kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

Pasal 36 Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar.

Pasal 37 (1) Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan yang

diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa. (2) Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang

ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya.

(3) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap.

Page 114: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

(4) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.

(5) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 38

Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan, Permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut.

Pasal 39 Dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat, antara lain: a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta; b. tanggal penerimaan surat Permohonan; c. tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37; dan d. nomor pendaftaran Ciptaan.

Pasal 40 (1) Pendaftaran Ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya Permohonan

oleh Direktorat Jenderal dengan lengkap menurut Pasal 37, atau pada saat diterimanya Permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 jika Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau satu badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 41

(1) Pemindahan hak atas pendaftaran Ciptaan, yang terdaftar menurut Pasal 39 yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh Ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak.

(2) Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya.

(3) Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 42

Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasa139, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.

Pasal 43 (1) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang namanya

tercatat dalam daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permintaan tertulis Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mempunyai nama dan alamat itu dengan dikenai biaya.

(2) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 44

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena: a. penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat

sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; b. lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan, Pasal 31 dengan

mengingat Pasal 32;

Page 115: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

c. dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB Y LISENSI Pasal 45

(1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

(3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.

(4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Pasal 46

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 47 (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang

merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.

(3) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

BAB YI

DEWAN HAK CIPTA Pasal 48

(1) Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta, dibentuk Dewan Hak Cipta.

(2) Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakatyang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata kerja, pembiayaan, masa bakti Dewan Hak Cipta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada anggaran belanja departemen yang melakukan pembinaan di bidang Hak Cipta Kekayaan Intelektual.

BAB YII

HAK TERKAIT Pasal 49

Page 116: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

(1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar petunjukannya.

(2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau

melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.

(3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektro-magnetik lain.

Pasal 50

(1) Jangka waktu perlindungan bagi : a. Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali

dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audioyisual; b. Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya

tersebut selesai direkam; c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran

tersebut pertama kali disiarkan. (2) Penghitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah: a. karya pertunjukan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio

atau media audioyisual; b. karya rekaman suara selesai direkam; c. karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.

Pasal 51

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 huruf b dan huruf c, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 berlaku mutatis mutandis terhadap Hak Terkait.

BAB YIII PENGELOLAAN HAK CIPTA

Pasal 52 Penyelenggaraan administrasi Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 53 Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Hak Cipta yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Hak Cipta seluas mungkin kepada masyarakat.

BAB IX BIAYA Pasal 54

(1) Untuk setiap pengajuan Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum Ciptaan, pencatatan pengalihan Hak Cipta, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, pencatatan perjanjian Lisensi pencatatan Lisensi wajib, serta lain-lain yang ditentukan dalam Undang- undang ini dikenai biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Page 117: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

(3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 55 Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya. a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu; b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptannya; c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau d. mengubah isi Ciptaan.

Pasal 56 (1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan

Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.

(2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh.atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

(3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelariggaran Hak Cipta.

Pasal 57

Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.

Pasal 58 Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 59 Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan.

Pasal 60

(1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. (2) Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada tanggal gugatan diajukan

dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

(3) Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan.

(4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.

(5) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Pasal 61

Page 118: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

(1) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.

(2) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

(3) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan teriebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut dijukan suatu upaya hukum.

(4) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

Pasal 62

(1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi.

(2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut.

(3) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pasal 63

(1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).

(2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.

(3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.

(4) Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewatjangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 64

(1) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan paling lama 60 (enam puluh)hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

(5) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan atas permohonan kasasi diucapkan.

(6) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi diterima oleh panitera.

Page 119: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

Pasal 65

Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 66 Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.

BAB XI

PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN Pasal 67

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk: a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya

barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;

b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;

b. meminta kepadapihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkaitf dan hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Pasal 68

Dalam hal penetapan sementara pengadilan tersebut telah dilakukan para pihak harus segera diberitahukan mengenai hal itu, termasuk hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut.

Pasal 69 (1) Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan penetapan sementara

pengadilan, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dan huruf b dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara pengadilan tersebut.

(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 70

Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara tersebut.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 71 (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri

Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelaktual diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud Dada ayat (1) berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan

dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta; b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga

melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;

Page 120: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

c. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;

f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta; dan

g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA Pasal 72

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp l.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp l50.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp l50.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp l50.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp l.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 73

(1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

Page 121: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

BAB XIY KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74 Dengan ber1akunya Undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta yang telah ada pada tanggal ber1akunya Undang-undang ini, tetap ber1aku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 75 Terhadap Surat Pendaftaran Ciptaan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1997, masih berlaku pada saat diundangkan Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku untuk selama sisa jangka waktu perlindungannya.

BAB XY KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76 Undang-undang ini ber1aku terhadap : a. semua Ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia; b. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan

badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia; c. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan

badan hukum Indonesia dengan ketentuan : (i) negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta

dengan Negara Republik Indonesia; atau (ii) negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam

perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.

Pasal 77 Dengan ber1akunya Undang-undang ini, Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1997 dinyatakan tidak ber1aku.

Pasal 78 Undang-undang ini mulai ber1aku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan . pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2002 , PRESIDEN RI, ttd. MEGAWAT1 SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2002 SEKRETARIS NEGARA RI, ttd. BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 85

Page 122: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG HAK CIPTA

I. UMUM

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keaneka-ragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para Penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia ) yang mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-undang No.7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden No.18 Tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO), selanjutnya disebut WCT; melalui Keputusan Presiden No.19 Tahun 1997.

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang No.7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1997 yang selanjutnya disebut Undang-undang Hak Cipta. Walaupun perubahan itu telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIPs, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tersebut di atas. Dari beberapa konvensi di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang disebut di atas, masih terdapat beberapa ketentuan yang sudah sepatutnya dimanfaatkan. Selain itu, kita perlu menegaskan dan memilah kedudukan Hak Cipta di satu pihak dan Hak Terkait di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas dipandang perlu untuk mengganti Undang-undang Hak Cipta dengan yang baru. Hal itu disadari karena kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (economic right) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak apta atau Hak Terkait telah dialihkan.

Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keasliannya sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Undang-undang ini memuat beberapa ketentuan baru, antara lain, mengenai : 1. database merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi;

Page 123: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

2. penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (optical disc) melalui media radio, media audio yisual dan/ atau sarana telekomunikasi;

3. penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;

4. penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi Pemegang hak;

5. batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;

6. pencantuman hak informasi menajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi; 7. pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk

yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi; 8. ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait; 9. ancaman pidana dan denda minimal; 10. ancaman pidana tetap terhadap perbanyakan penggunaan Program Komputer untuk

kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

Dalam pengertian "mengumumkan atau memperbanyak", termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)

Beralih atau dialihkannya Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notariil. Huruf a s.d. d Cukup jelas Huruf e Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 4 Ayat (1) Karena manunggal dengan Penciptanya dan bersifat tidak berwujud, Hak Cipta pada prinsipnya tidak dapat disita, kecuali Hak Cipta tersebut diperoleh secara melawan hukum. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai Ciptaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar

Page 124: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan Pencipta yang sebenamya berdasarkan pembuktian tersebut. Pasal 6 Yang dimaksud dengan bagian tersendiri, misalnya suatu Ciptaan berupa film serial, yang isi setiap seri dapat lepas dari isi seri yang lain, demikian juga dengan buku, yang untuk isi setiap bagian dapat dipisahkan dari isi bagian yang lain. Pasal 7 Rancangan yang dimaksud adalah gagasan berupa gambar atau kata atau gabungan keduanya, yang akan diwujudkan dalam bentuk yang dikehendaki pemilik rancangan. Oleh karena itu, perancang disebut Pencipta, apabila rancangannya itu dikerjakan secara detail menurut desain yang sudah ditentukannya dan tidak sekadar gagasan atau ide saja. Yang dimaksud dengan di bawah pimpinan dan pengawasan adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari orang yang memiliki rancangan tersebut. Pasal 8 Ayat (1) Yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara pegawai negeri dengan instansinya. Ayat (2) Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Hak Cipta yang dibuat oleh seseorang berdasarkan pesanan dari instansi Pemerintah tetap dipegang oleh instansi Pemerintah tersebut selaku pemesan, kecuali diperjanjikan lain. Ayat (3) Yang dimaksud dengan hubungan kerja atau berdasarkan pesanan di sini adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain. Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)

Dalam rangka melindungi fo/k/or dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.

Folkor sebagai sekumpulan Ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun, termasuk: a. cerita rakyat, puisi rakyat; b. lagu-Iagu rakyat dan musik instrumen tradisional; c. tari-tarian rakyat, perrnainan tradisional; d. hasil seni antara lain berupa; lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik,

perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional. Ayat (3) dan Ayat (4) Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan status Hak Cipta dalam hal suatu karya yang Penciptanya tidak diketahui dan tidak atau belum diterbitkan, sebagaimana layaknya Ciptaan itu diwujudkan. Misalnya, dalam hal karya tulis atau karya musik Ciptaan tersebut belum diterbitkan dalam bentuk buku atau belum direkam. Dalam hal demikian, Hak Cipta atas Karya tersebut dipegang oleh Negara untuk melindungi Hak

Page 125: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

bagi kepentingan Penciptanya, sedangkan apabila karya tersebut berupa karya tulis dan telah diterbitkan Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan dipegang oleh Penerbit. Ayat (2) Penerbit dianggap Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang diterbitkan dengan menggunakan nama samaran Penciptanya. Dengan demikian suatu Ciptaan yang diterbitkan tetapi tidak diketahui siapa Penciptanya atau terhadap Ciptaan yang hanya tertera nama samaran Penciptanya, Penerbit yang namanya tertera di dalam aptaan dan dapat membuktikan sebagai Penerbit yang pertama kali menerbitkan aptaan tersebut dianggap sebagai Pemegang Hak Cipta. Hal ini tidak berlaku apabila Pencipta di kemudian hari menyatakan indentitasnya dan ia dapat membuktikan bahwa Ciptaan tersebut adalah Ciptaannya. Ayat (3) Penerbit dianggap Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertara nama samaran Penciptanya, Penerbit yang pertama kali menerbitkan Ciptaan tersebut dianggap mewakili Pencipta. Hal ini tidak ber1aku apabila Pencipta dikemudian hari menyatakan identitasnya dan ia dapat membuktikan bahwa Ciptaan tersebut adalah Ciptaannya. Pasal 12 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "typholographical arrangement", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna dan susunan ataL tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas. Huruf b Yang dimaksud dengan aptaan lain yang sejenis adalah Ciptaan-ciptaan yang belum disebutkan, tetapi dapat disamakan dengan Ciptaan-ciptaan seperti ceramah, kuliah, dan pidato. Huruf c Yang dimaksud dengan alat peraga adalah Ciptaan yang berbentuk dua ataupun tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur; biologi atau.ilmu pengetahuan lain. Huruf d

Lagu atau musik dalam Undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi.

Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta. Huruf e Cukup jelas Huruf f Yang dimaksud dengan gambar antara lain meliputi: motif; diagram, sketsa, logo dan bentuk huruf indah, dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri. Yang dimaksud dengan kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, kayu) yang ditempelkan pada permukaan gambar. Seni terapan yang berupa kerajinan tangan sejauh tujuan pembuatannya bukan untuk diproduksi secara massal merupakan suatu Ciptaan. Huruf g Yang dimaksud dengan arsitektur antara lain meliputi: seni gambar bangunan, seni gambar miniatur dan seni gambar maket bangunan. Huruf h Yang dimaksud dengan peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Huruf i Batik yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam Undang-undang ini sebagai bentuk Ciptaan tersendiri. Karya-karya sepertii itu memperoleh perlindungan karena

Page 126: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

mempunyai nilai seni, baik pada aptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat, dan lain-Iain yang dewasa ini terus dikembangkan. Huruf j Cukup jelas Huruf k Kaya sinematografi merupakan media komunikasi massa gambar gerak (moving images) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, repartase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkin untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan. Huruf l

Yang dimaksud dengan bunga rampai meliputi : Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kumpulan karya tulis pilihan, himpunan lagu-lagu pilihan yang direkam dalam satu kaset, cakram optik atau media lain, serta komposisi berbagai karya tari pilihan.

Yang dimaksud dengan database adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oieh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu meupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap database dibelikan dengan tidak mengurangi hak Pencipta lain yang Ciptaannya dimasukkan dalam database tersebut.

Yang dimaksud dengan pengalihwujudan adalah pengubahan bentuk, misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama menjadi sandiwara radio, dan novel menjadi film. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Ciptaan yang belum diumumkan, sebagai contoh sketsa, manuskrip, cetak biru (blue print), dan yang sejenisnya dianggap Ciptaan yang sudah merupakan suatu kesatuan yang lengkap. Pasal 13 Huruf a s.d. Huruf d Cukup jelas Huruf e Yang dimaksud dengan keputusan badan-badan sejenis lain, misalnya keputusan-keputusan yang memutuskan suatu sengketa, termasuk keputusan-keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, dan Mahkamah Pelayaran. Pasal 14 Huruf a Cukup jelas Huruf b Contoh dari Pengumuman dan Perbanyakan atas nama Pemerintah adalah Pengumuman dan Perbanyakan mengenai suatu hasil riset yang dilakukan dengan biaya negara. Huruf c Yang dimaksud dengan berita aktual adalah berita yang diumumkan dalam waktu 1 x 24 jam sejak pertama kali diumumkan. Pasal 15

Pembatasan ini perlu dilakukan karena ukuldn kuantitatif untuk menentukan pelanggaran Hak Cipta sulit diterapkan. Dalam hal ini akan lebih tepat apabila penentuan pelanggaran Hak Cipta didasarkan pada ukuran kualitatif. Misalnya, pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10%. Pemakaian seperti itu secara substantif merupakan pelanggaran Hak Cipta, Pemakaian Ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial. Misalnya, kegiatan

Page 127: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Penciptanya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan Ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulls, penyebutan atau pencantuman sumber Ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama Pencipta, judul atau nama Ciptaan, dan nama Penerbit jika ada.

Yang dmaksud dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan. Huruf b s.d Huruf f Cukup jelas Huruf g Seorang pemilik (bukan Pemegang Hak Cipta) Program Komputer dibolehkan membuat salinan atas Program Komputer yang dimilikinya, untuk djjadikan cadangan semata-mata untuk digunakan sendiri Pembuatan salinan cadangan seperti di atas tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah beredarnya Ciptaan yang apabila diumumkan dapat merendahkan nilai-nilai keagamaan, ataupun menimbulkan masalah kesukuan atau ras, dapat menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan keamanan negara, bertentangan dengan norma kesusilaan umum yang berlaku dalam masyarakat, dan ketertiban umum. Misalnya buku-buku atau karya- karya sastra atau karya-karya fotografi. Pasal 18 Ayat (1) Maksud ketentuan ini adalah Pengumuman suatu Penciptaan melalui penyiaran radio, televisi dan sarana lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah haruslah diutamakan untuk kepentingan publik yang secara nyata dibutuhkan oleh masyarakat umum. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1) Tidak selalu orang yang dipotret akan setuju bahwa potretnya diumumkan tanpa diminta persetujuannya. Oleh karena itu ditentukan bahwa harus dimintakan persetujuan yang bersangkutan atau ahli warisnya. Ayat (2) dan Ayat (3) Cukup jelas Pasal 20 Dalam suatu pemotretan dapat terjadi bahwa seseorang telah dipotret tanpa diketahuinya dalam keadaan yang dapat merugikan dirinya. Pasal 21 Misalnya, seorang penyanyi dalam suatu pertunjukan musik dapat berkeberatan jika diambil potretnya untuk diumumkan. Pasal 22 dan Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Dengan hak moral, Pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk : a. dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam Ciptaannya ataupun salinannya

dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;

Page 128: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

b. mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi Pencipta.

Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama Penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat Pendpta berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) dan Ayat (4) Cukup jelas Pasal 25 Ayat (1) Yang dimaksud dengan informasi manajemen hak Pencipta adalah informasi yang melekat secara elektronik pada suatu Ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman yang menerangkan tentang suatu Ciptaan, Pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode informasi. Siapa pun dilarang mendistribusikan, mengimpor, menyiarkan, mengkomunikasikan kepada publik karya-karya pertunjukan, rekaman suara atau siaran yang diketahui bahwa perangkat informasi manajemen hak Pencipta telah ditiadakan, dirusak, atau diubah tanpa izin pemegang hak. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 26 Ayat (1) Pembelian hasil Ciptaan tidak berarti bahwa status Hak Ciptanya berpindah kepada pembeli, akan tetapi Hak Cipta atas suatu Ciptaan tersebut tetap ada di tangan Penciptanya. Misalnya, pembelian buku, kaset dan lukisan. Ayat (2) dan Ayat (3) Cukup jelas Pasal 27

Yang dimaksud dengan sarana kontrol teknologi adalah instrumen teknologi dalam bentuk antara lain kode rahasia, password, bar code, serial number, teknologi dekripsi (decryption) dan enkripsi (en- cryption)yang digunakan untuk melindungi Ciptaan.

Semua tindakan yang dianggap pelanggaran hukum meliputi: memproduksi atau mengimpor atau menyewakan peralatan apa pun yang dirancang khusus untuk meniadakan sarana kontrol teknologi atau untuk mencegah, membatasi Perbanyakan dari suatu Ciptaan. Pasal 28 Ayat (1) Yang dimaksud dengan ketentuan persyaratan sarana produksi berteknologi tinggi, misalnya, izin lokasi produksi, kewajiban membuat pembukuan produksi, membubuhkan tanda pengenal produsen pada produknya, pajak atau cukai serta memenuhi syarat inspeksi oleh pihak yang berwenang. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 29 s.d. Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggal 1 Januari sebagai dasar perhitungan jangka waktu perlindungan Hak Cipta, dimaksudkan semata-mata untuk memudahkan perhitungan berakhirnya jangka perlindungan. Titik tolaknya adalah tanggal 1 Januarj tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan atau Penciptanya meninggal dunia. Cara perhitungan seperti itu tetap tidak mengurangi prinsip perhitungan jangka waktu perlindungan yang didasarkan pada saat dihasilkannya suatu Ciptaan apabila tanggal tersebut diketahui secara jelas Pasal 35 Ayat (1) s.d. ayat (3) Cukup jelas

Page 129: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

Ayat (4) Pendaftaran Ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan timbulnya perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Cjptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar tetap dilindungi. Pasal 36 Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang terdaftar. Pasal 37 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yaitu orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa mengurus permohonan Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektuallain dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal. Ayat (2) Yang dimaksud dengan pengganti Ciptaan adalah contoh Ciptaan yang dilampirkan karena Ciptaan itu sendiri secara teknis tidak mungkin untuk dilampirkan dalam Permohonan, misalnya, patung yang berukuran besar diganti dengan miniatur atau fotonya. Ayat (3) Jangka waktu proses permohonan dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada Pemohon. Ayat (4) s.d. ayat (6) Cukup jelas Pasal 38 s.d. Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Ayat (1) Yang dimaksud dengan menyiarkan termasuk menyewakan, melakukan pertunjukan umum (public performance}, mengkomunikasikan pertunjukan langsung (life performance}, dan mengkomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman Pelaku. Ayat (2) dan Ayat (3) Cukup jelas Pasal 50 s.d Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Ayat (1) dan ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan menggunakan penerimaan adalah penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku. Dalam hal ini seluruh penerimaan disetorkan langsung ke kas negara sebagai PNBP. Kemudian, Direktorat Jenderal melalui Menteri mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk menggunakan sebagian PNBP sesuai dengan keperluan yang dibenarkan oleh Undang-undang, yang saat ini diatur dengan Undang-undang No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (LN RI Tahun 1997 No.43, TLN RI No.3687). Pasal 55 s.d. Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Ketua Pengadilan Niaga adalah Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga. Ayat (2) s.d. Ayat (5) Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas

Page 130: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

Pasal 62 Ayat (1) dan Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan "panitera" pada ayat ini adalah panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga. Pasal 63 dan Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Yang dimaksud dengan altematif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Huruf a Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar;sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi. Pasal 68 s.d. Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah pegawai yang diangkat sebagai penyidik berdasarkan Keputusan Menteri. Ayat (2) dan ayat (3) Cukup jelas Pasal 72 Ayat (1) dan ayat (2) Cukup jelas Ayat (3)

Yang dimaksud dengan memperbanyak penggunaan adalah menggandakan, atau menyalin Program Komputer dalam bentuk kode sumber (source code) atau program aplikasinya.

Yang dimaksud dengan kode sumber adalah sebuah arsip (file) program yang berisi pernyataan-pernyataan (statements) pemrograman, kode-kode instruksi/perintah, fungsi, prosedur dan objek yang dibuat oleh seorang pemrogram (programmer).

Misalnya: A membeli Program Komputer dnegan hak Lisensi untuk digunakan pada suatu unit komputer; atau B mengadakan pelianjian Lisensi untuk penggunaan aplikasi Program Komputer pada 10 (sepuluh) unit komputer. Apabila A atau B menggandakan atau menyalin aplikasi Program Komputer di atas untuk lebih dari yang telah ditentukan atau diPelianjikan, tindakan itu merupakan pelanggaran, kecuali untuk arsip. Ayat (4) s.d. Ayat (9) Cukup jelas Pasal 73 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan "bersifat unik" adalah bersifat lain dari pada yang lain, tidak ada persamaan dengan yang lain, atau yang bersifat khusus. Pasal 74 s.d Pasal 77 Cukup jelas

Page 131: SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA SENI LUKISrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24971/1/ALINDA... · CIPTA SENI LUKIS (Analisis Putusan MA No.596K/Pdt.Sus/2011)”

Pasal 78 Diberlakukan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan dimaksudkan agar Undang-undang ini dapat disosialisasikan terutama kepada pihak-pihak yang terkait dengan Hak Cipta, misalnya, perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi di bidang Hak Cipta, dan lain-lain.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4220