SKRIPSI - digilib.uns.ac.id/Pengelolaan...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id (RUSUNAWA) OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

(RUSUNAWA) OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS

DAERAH (UPTD) RUMAH SEWA

KOTA SURAKARTA

Disusun Oleh :

Febriana Susanti

D 0107052

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai

Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Politik

Jurusan Ilmu Administrasi

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012


commit to user

ii

HALAMAN PENGESAHAN

Telah Diuji dan Disahkan oleh Panitia Penguji Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Pada Hari :

Tanggal :

Panitia Penguji :

1. Drs. Priyanto Susiloadi, M. Si ( )

NIP. 19601009 198601 1 001 Ketua Penguji

2. Drs. Suryatmojo, M.Si ( )

NIP. 19530812 198601 1 001 Sekretaris Penguji

3. Drs. H. Sakur, MS ( )

NIP. 19490205 198012 1 001 Penguji

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Prof. Drs. Pawito, Ph.D

NIP. 19540805 198503 1 002


commit to user

iii

PERSETUJUAN

Disetujui Untuk Dipertahankan di Hadapan Penguji Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Pembimbing Skripsi

Drs. H. Sakur, MS

NIP. 19490205 198012 1 001


commit to user

iv

MOTTO

Tetapi seperti ada tertulis :

“Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh

telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua

disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.”

(1 Kor 2 : 9)

Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab dari pada-Nyalah

harapanku.

(Mzm 62 : 6)

Proses hidup yang terjadi dalam setiap kehidupan memang tak selalu indah.

Terkadang kita perlu berjuang sambil mencucurkan air mata dalam

menjalaninya. Tetapi satu hal yang harus kita percaya bahwa

ada suatu maksud dalam setiap kejadian yang akan

Tuhan kerjakan buat hidup kita.

(Penulis)


commit to user

v

Karya Kecilku ini Kupersembahkan Kepada :

Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai,

memberi kekuatan dan setia tidak akan pernah

meninggalkanku.

Papa, Mama dan Ade yang selalu mendukung dan

memberikan motivasi kepadaku.

Keluarga besar PMK FISIP yang selalu ada saat

suka dan duka dan menjadi bagian dalam proses

hidupku.

Teman seperjuangan Intan Astri K. yang

senatiasa memotivasi dan menjadi sahabat dikala

susah dan senang.


commit to user

vi

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati senantiasa penulis panjatkan puji

syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan

kasih karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul

“PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)

OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) RUMAH SEWA

KOTA SURAKARTA”.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas dan

memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan program studi pada

Universitas Sebelas Maret Jurusan Administrasi Negara. Sejak dari awal hingga

akhir selesainya penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan

dari semua pihak sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. H. Sakur, MS selaku dosen pembimbing yang telah memberikan

bimbingan dan pengarahan yang sangat bermanfaat.

2. Prof. Drs. Pawito, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret.

3. Drs. Is Hadri Utomo, M. Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas

Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unversitas Sebelas Maret.

4. Drs. Wahyu Nurharjadmo, M.Si selaku pembimbing akademik penulis.


commit to user

vii

5. Toto Jayanto, S.H, M.Hum selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah

(UPTD) Rumah Sewa Kota Surakarta yang telah memberikan ijin dan

membantu dalam proses penelitian.

6. Sri Ratnartiningsih, S.H selaku Subbagian Tata Usaha UPTD Rumah Sewa

Kota Surakarta yang telah menolong dalam pengumpulan data.

7. Pegawai UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta yang bersedia membantu dalam

pengumpulan data.

8. Semua penghuni Rusunawa Kota Surakarta yang bersedia membantu dalam

pengumpulan data.

9. Mb Efi, Beta, Yohana dan Wulan yang senantiasa mendukung dalam doa.

10. Teman terkasih Yaya yang rela hati menolong dan mengantarkan dalam

penelitian.

11. Teman-teman AN angkatan’07.

12. Keluarga Kos Putri Agung yang aku kasihi, terimakasih untuk kebersamaan

selama 4, 5 tahun ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan.oleh karena itu, penulis mohon maaf apabila masih ada kesalahan

dalam skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat diterima

sebagaimana adanya dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan.

Surakarta, Januari 2012

Penulis


commit to user

viii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL………………………………………………………….

HALAMAN PENGESAHAN………………………………………………...

HALAMAN PERSETUJUAN………………………………………………..

HALAMAN MOTTO…………………………………………………………

HALAMAN PERSEMBAHAN……………………………………………....

KATA PENGANTAR………………………………………………………..

DAFTAR ISI………………………………………………………………….

DAFTAR TABEL…………………………………………………………….

DAFTAR GAMBAR……………………………………………………….....

ABSTRAK……………………………………….……………………………

BAB I PENDAHULUAN..................................................................................

A. Latar Belakang Masalah………………….………………………..

B. Perumusan Masalah…………………………….………………….

C. Tujuan Penelitian..……………………………………….…………

D. Manfaat Penelitian………………………………………….………

BAB II TINJAUAN PUSTAKA........................................................................

A. Pengelolaan Rusunawa...................……………………..................

1. Pengertian Pengelolaan................................................................

2. Pengertian Rusunawa...................................................................

3. Pengertian Pengelolaan Rusunawa..............................................

4. Hasil Penelitian Terkait Dengan Pengelolaan Rusunawa............

B. Kerangka Pikir...........………………………………………………

BAB III METODE PENELITIAN.....................................................................

A. Lokasi Penelitian..………………………………………………......

B. Jenis Penelitian.......………………………………………………...

C. Sumber Data.....................................................................................

D. Teknik Pengumpulan Data…………………………………….......

i

ii

iii

iv

v

vi

viii

x

xi

xii

1

1

9

9

10

11

11

11

20

22

24

28

32

32

32

33

35


commit to user

ix

E. Validitas Data ..…………………………………………................

F. Teknik Analisis Data...……………………………………….........

BAB IV DESKRIPSI LOKASI, HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN..................................................................................

A. Deskripsi Lokasi...............................................................................

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan....................................................

1. Perencanaan.................................................................................

2. Pengorganisasian..........................................................................

3. Penggerakkan...............................................................................

4. Pengawasan..................................................................................

C. Pencapaian Program Rusunawa........................................................

BAB V PENUTUP..............................................................................................

A. Kesimpulan………………………………………………………....

B. Saran............. ..……………………………………………………..

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………….....

LAMPIRAN

37

38

40

40

52

57

86

90

93

100

107

107

108

109


commit to user

x

DAFTAR TABEL

Halaman Judul Tabel Halaman

Tabel 1.1

Tabel 1.2

Tabel 4.1

Tabel 4.2

Tabel 4.3

Tabel 4.4

Tabel 4.5

Tabel 4.6

Tabel 4.7

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan di Tiap

Kecamatan Kota Surakarta Tahun 2010.........................................

Banyaknya Rumah Menurut Kontriksi dan Letak Rumah di Tiap

Kecamatan Kota Surakarta Tahun 2010.........................................

Jumlah Pegawai UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta...........……

Jumlah Pegawai UPTD Rumah Sewa Berdasarkan Jenjang

Pendidikan......................................................................................

Jabatan dan Nama Pegawai UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta..

Persebaran Bangunan Rusunawa di Kota Surakarta.......................

Hak dan Kewajiban Penyewa Rusunawa Kota Surakarta..............

Larangan Bagi Penyewa Rusunawa Kota Surakarta….....……….

Hak, Kewajiban dan Larangan Pengelola.......................................

6

7

48

49

50

51

75

76

81


commit to user

xi

DAFTAR GAMBAR

Halaman Judul Gambar Halaman

Gambar 2.1

Gambar 4.1

Gambar 4.2

Gambar 4.3

Gambar 4.4

Gambar 4.5

Gambar 4.6

Gambar 4.7

Gambar 4.8

Gambar 4.9

Gambar 4.10

Gambar 4.11

Gambar 4.12

Gambar 4.13

Gambar 4.14

Gambar 4.15

Skema Kerangka Berpikir.......................................................

Kondisi Lahan/Wilayah Rusunawa Begalon Kel.Panularan

Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Sebelum Tahun 2003...

Kondisi Lahan/Wilayah Rusunawa Begalon II Kel.

Panularan Kec.Laweyan Kota Surakarta Pada Tahun 2006....

Kondisi Lahan/Wilayah Rusunawa Semanggi Kel.Semanggi

Kec.Pasar Kliwon Kota Surakarta Sebelum Tahun 2010.......

Kondisi Lahan/Wilayah Rusunawa Semanggi Kel.Semanggi

Kec.Pasar Kliwon Kota Surakarta Tahun 2010......................

Rusunawa Jurug Kel.Jebres Kec.Jebres Kota Surakarta

Tahun 2011.............................................................................

Rusunawa Kerkop Kel.Purwodiningratan Kec.Jebres Kota

Surakarta Tahun 2011.............................................................

Daftar Penghuni Lantai II Rusunawa Begalon yang Tidak

Sesuai Dengan Daftar UPTD Rumah Sewa............................

Daftar Penghuni Lantai IV Rusunawa Begalon yang Tidak

Sesuai Dengan Daftar UPTD Rumah Sewa............................

Perubahan Lingkungan............................................................

Perubahan Tata Ruang............................................................

Perubahan Perilaku..................................................................

Perubahan Dalam Meletakkan Kendaraan..............................

Perubahan Dalam Area Hijau..................................................

Perubahan Dalam Membuang Sampah...................................

Perubahan Dalam Bermasyarakat...........................................

31

63

64

67

68

71

72

98

99

100

101

102

103

104

105

106


commit to user

xii

ABSTRAK

Febriana Susanti, D0107052, Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa

(Rusunawa) Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sewa

Kota Surakarta, Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012, Hal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Rumah Susun

Sederhana Sewa (Rusunawa) oleh UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta. UPTD

Rumah Sewa adalah pihak yang mempunyai kewenangan dalam melakukan

pengelolaan Rusunawa sebagai pemenuhan rumah tinggal yang bermartabat,

nyaman, aman dan sehat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah

(MBR) di Kota Surakarta.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan fenomena yang

sebenarnya terjadi di lapangan. Adapun sumber data diperoleh melalui proses

wawancara dengan informan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan

penelitian. Metode penarikan sampel yang digunakan bersifat purposif

sampling yaitu dengan memilih informan yang dianggap tahu dan dapat

dipercaya untuk menjadi sumber data. Teknik pengumpulan data yaitu dengan

cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Uji validitas data dilakukan

dengan menggunakan teknik trianggulasi data yaitu menguji data yang sejenis

dari berbagai sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik

analisis interaktif yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian

data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Rusunawa oleh

UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta dikatakan baik. Pengelolaan Rusunawa

yang dijalankan pihak UPTD Rumah Sewa sesuai dengan aturan perundang-

undangan yang berlaku dan berorientasi kepada masyarakat berpenghasilan

rendah (MBR). Hal ini dibuktikan dengan pencapaian program pembangunan

Rusunawa. Namun dalam pengelolaannya, pihak UPTD Rumah Sewa masih

banyak mengalami hambatan. Hambatan yang terjadi yaitu beberapa warga

Rusunawa seringkali menunggak dalam pembayaran uang sewa dan masalah

lain yang terjadi di Rusunawa yaitu pemindahtanganan hak sewa yang

dilakukan oleh penyewa Rusunawa kepada pihak lain yang tujuannya untuk

mencari keuntungan pribadi. Hal ini menghambat kinerja UPTD Rumah Sewa

dan sangat merugikan Pemerintah Kota. Oleh karena itu perlu pengelolaan

dalam mengatasi dan menghadapi hambatan tersebut demi tercapainya tujuan

pembangunan Rusunawa di Kota Surakarta.

Kata Kunci : Pengelolaan, Rusunawa


commit to user

xiii

ABSTRACT

Febriana Susanti, D0106032, Management of Rented Simple Mansions by

Technical Execution Local Unit (UPTD) of Rent House of Surakarta, Thesis,

Department of Administrative Sciences, Faculty of Social and Political

Sciences, Sebelas Maret University, Surakarta, 2012.

The aim of this research is to know the management of rented simple

mansions by Technical Execution Local Unit (UPTD) of rented House of

Surakarta. UPTD of Rented House has the authority in managing as the

fulfillment of dignity, cozy,secure, and healty messuage house especially for the

low income people (MBR) in Surakarta.

The research method that is used in this research is qualitative descriptive

research method which describes the real phenomenon that occured in the field.

The process of the source of data is taken by the process of interview with

informants and picking related documents. The sampling method used is

purposive sampling in which the source data is collected by selecting people

based on the particular purpose of the experiment. Observation, documentation,

and interview are the techniques of collecting data. The validity data test is done

by the using of data trianggulation technique that is tested the similiar data from

the various resource. The technique of analyzing data used is interactive analysis

which consist of three components, those are data reduction, data presentation,

and inferences.

The result of the research shows that the management of rented simple

mansions by UPTD of Rented House of Surakarta is good. Management of rented

simple mansions which is implemented by UPTD of Rented House is appropriate

with the applicable of law regulation and oriented to MBR. It is proved by the

achievment of rented simple mansions development programs. However, in the

management some members of rented simple mansions oftenly late pay the rent

and transfer the right of rent to the other member for seeking personal profit. It

impede the performance of UPTD of Rented House and inflict a financial loss for

the goverment. Therefore, it needs the management to overcome and to face the

obstacles for reaching the goal of multistorey rented simple mansions

development in Surakarta.

Key Word : Management, Rented Simple Mansions


commit to user

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk Indonesia yang pesat sejak awal

kemerdekaan, membuat kepadatan penduduk perkotaan di Indonesia juga

meningkat sangat tinggi. Dengan bertambahnya penduduk yang sangat tinggi

di daerah perkotaan mengakibatkan kebutuhan sarana dan prasarana semakin

meningkat terutama kebutuhan akan tempat tinggal. Tempat tinggal atau

rumah merupakan kebutuhan dasar yang sangat diperlukan oleh seluruh

manusia mengingat fungsi dari tempat tinggal tersebut adalah untuk

mendukung terselenggaranya pembinaan keluarga, pendidikan serta

peningkatan kualitas generasi yang akan datang yang berjati diri.

Oleh karena itu negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa

Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak

dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis dan

berkelanjutan diseluruh wilayah Indonesia.

Namun sangat disayangkan bahwa pengadaan perumahan di daerah

perkotaan dan pedesaan sangat terbatas karena luas daerah di perkotaan dan

pedesaan yang sangat terbatas dan tidak sebanding dengan kebutuhan

masyarakat yang meningkat cukup pesat akan perumahan. Sehingga

pemenuhan kebutuhan perumahan sampai saat ini masih sulit untuk

dipecahkan terutama bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah

(MBR). Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disebut MBR


commit to user

2

adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu

mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. (UU RI No.1

Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Bab 1 Pasal 1).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2011 Tentang

Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa pertumbuhan dan

pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan keseimbangan bagi

kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mengakibatkan

kesulitan masyarakat untuk memperoleh rumah yang layak dan terjangkau.

Pada tahun 2009 di Indonesia terdapat 10 kota otonom yang

merupakan kota terpadat. Menurut WHO (World Healt Organization),

kepadatan penduduk normal adalah 9.600 jiwa per km2. Sedangkan 10 kota

otonom yang merupakan kota terpadat, kepadatan penduduk melebihi standar

yang ditentukan oleh WHO. Kota otonom terpadat di Indonesia adalah

Jakarta Pusat dengan luas wilayah 47,14 km2 dengan jumlah penduduk

sebesar 926.562 jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 19.656 jiwa per km2,

Yogyakarta dengan luas wilayah 32,5 km2 dengan jumlah penduduk sebesar

516.296 jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 15.886 jiwa per km2, Bandung

dengan luas wilayah 167 km2 dengan jumlah penduduk sebesar 2.510.982

jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 15,036 jiwa per km2, Jakarta Timur

dengan luas wilayah 187,73 km2 dengan jumlah penduduk 2.614.642 jiwa

dengan kepadatan penduduk sebesar 13.888 jiwa per km2, Cimahi dengan

luas wilayah 40,25 km2 dengan jumlah penduduk 546.879 jiwa dan kepadatan

penduduk sebesar 13.587 jiwa per km2, Jakarta Barat dengan luas wilayah


commit to user

3

125,25 km2 dengan jumlah penduduk 1.635.278 jiwa dengan kepadatan

penduduk sebesar 13.056 jiwa per km2, Jakarta Selatan dengan luas wilayah

145,73 km2 dengan jumlah penduduk 1.893.959 jiwa dengan kepadatan

penduduk sebesar 12.996 jiwa per km2, Surakarta dengan luas wilayah 44,04

km2 dengan jumlah penduduk 561.509 jiwa dengan kepadatan penduduk

sebesar 12.750 jiwa per km2, Jakarta Utara dengan luas wilayah 129,69 km

2

dengan jumlah penduduk 1.421.265 jiwa dengan kepadatan sebesar 10.959

jiwa per km2, Surabaya dengan luas wilayah 274,06 km

2 dengan jumlah

penduduk 2.885.862 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 10.530 jiwa

per km2.

Kecenderungan masalah yang timbul akibat dari besarnya kepadatan

penduduk tanpa diimbangi dengan daya dukung lahan adalah

berkembangnya kawasan pemukiman kumuh dan banyaknya hunian yang tak

berijin. Keterbatasan lahan kota untuk perumahan dan pemukiman serta

keterbatasan biaya terkadang memicu masyarakat berpenghasilan rendah

(MBR) untuk membangun pemukiman diatas tanah milik pemerintah kota.

Hal ini mengakibatkan buruknya pemandangan kota akibat pemukiman

kumuh dan bangunan-bangunan yang berdiri tanpa ijin. Penghasilan yang

mereka peroleh cenderung rendah sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan

yang layak bagi dirinya sendiri termasuk kebutuhan akan pemukiman yang

bersih, rapi, sehat dan indah. Keterbatasan penghasilan yang mereka miliki

dan mendesaknya kebutuhan permukiman memicu mereka untuk


commit to user

4

membangun permukiman kumuh yang memiliki tujuan sebagai tempat

berlindung dan beristirahat bersama keluarga.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) permukiman

kumuh

di Indonesia pada tahun 2009 tercatat seluas 57 ribu hektare

sedangkan pada tahun sebelumnya jumlah pemukiman kumuh tercatat sebesar

54 ribu hektare. Hal ini memicu Indonesia bersama negara-negara di dunia

berkomitmen mengurangi pemukiman kumuh hingga setengahnya pada tahun

2015. Ini menjadi salah satu target MDGs (Millenium Development Goals),

dimana pada tahun 2015 diharapkan sudah meminimalkan sekitar 30 persen

dari total daerah kumuh yang ada di Indonesia.

Pemerintah membuat suatu kebijakan dalam penyediaan permukiman

bagi MBR. Kebijakan tersebut berupa pemberian fasilitas pembangunan

rumah susun sederhana sewa (Rusunawa). Rumah susun sederhana sewa yang

selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang

dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang

distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan

merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah,

status pengguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan

APBN/APBD dengan fungsi utamanya sebagai hunian. (Peraturan Menteri

Negara Perumahan Rakyat No.14/PERMEN/M/2007).

Rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) ini menjadi alternatif

untuk pemenuhan rumah tinggal yang bermartabat, nyaman, aman dan sehat

bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah khususnya MBR.


commit to user

5

Rusunawa merupakan bagian dari kekayaan pemerintah daerah yang

keberadaannya harus dikelola secara maksimal agar dapat berdaya guna dan

tepat sasaran. Oleh karena itu pengelolaan rumah susun sederhana sewa

diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat

No.14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana

Sewa. Dengan adanya otonomi daerah yang luas kepada daerah-daerah

otonom di Indonesia untuk mengurus rumah tangga daerah masing-masing

maka permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh daerah otonomi

menjadi tanggung jawab daerah tersebut. Adanya otonomi daerah diharapkan

dapat meningkatkan peran serta pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam

menyelenggarakan pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil

pembangunan.

Surakarta sebagai kota besar kedua di Propinsi Jawa Tengah yang

berbatasan dengan Kabupaten Boyolali (Utara), Kabupaten Karanganyar

(Timur), Kabupaten Sukoharjo (Selatan), Kabupaten Sukoharjo (Barat). Luas

wilayah Kota Surakarta mencapai 44,04 km² yang terbagi dalam lima

Kecamatan, yaitu: Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres dan

Banjarsari. Sebagian besar lahan Kota Surakarta merupakan tempat

pemukiman sebesar 61,68%. Sedangkan 20% dari luas lahan yang ada

merupakan tempat untuk kegiatan ekonomi.

Kota Surakarta atau yang akrab dengan sebutan kota Solo, terdiri dari

lima kecamatan dan memiliki lahan kota sebesar 44,04 km2 dengan tingkat


commit to user

6

kepadatan di rata-rata kecamatan sebesar 13.819 jiwa per km2 dan menjadi

urutan ke delapan daerah otonom berpenduduk terpadat.

Untuk mengetahui tingkat kepadatan penduduk tiap kecamatan di

Kota Solo, di bawah ini akan dijabarkan tingkat kepadatan penduduk di setiap

kecamatan pada tabel 1.1:

Tabel 1.1

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Dan Tingkat Kepadatan Di Tiap

Kecamatan Kota Surakarta Pada Tahun 2010

No. Kecamatan Luas Wilayah

( km2 )

Jumlah

Penduduk

(jiwa)

Tingkat

Kepadatan

(jiwa/ km²)

1. Laweyan 8,64 86.057 9.971,84

2. Serengan 3,19 43.653 13.684,33

3. Pasar Kliwon 4,82 74.269 15.408,51

4. Jebres 12,58 138.049 10.973,69

5. Banjarsari 14,81 157.309 10.621,81

Jumlah 44,04 499.337 11.340,84

Sumber : Sensus Penduduk Tahun 2010

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa dari lima kecamatan yang

berada di Kota Surakarta tingkat kepadatan di lima kecamatan tersebut berada

di atas kewajaran atau berada di atas standar dari WHO ( World Healt

Organization ). Menurut WHO kepadatan penduduk normal adalah 9.600

jiwa per km².

Dengan luas wilayah yang hanya 44,04 km² dan kepadatan penduduk

sebesar 11.340,84 jiwa/km² menimbulkan banyak permasalahan, khususnya


commit to user

7

permasalahan permukiman. Dimana luas wilayah yang terbatas tidak

diimbangi dengan jumlah penduduk yang ada sehingga tidak sedikit

masyarakat Kota Surakarta khususnya masyarakat berpenghasilan rendah

membangun permukiman di bantaran sungai maupun tempat-tempat terlarang

yang berbahaya apabila dibangun permukiman. Data dibawah ini merupakan

data perkembangan rumah menurut konstruksi dan letak pada tahun 2010

dijelaskan pada tabel 1.2 yaitu :

Tabel 1.2

Banyaknya Rumah Menurut Kontruksi Dan Letak Rumah

Di Tiap Kecamatan Kota Surakarta Pada Tahun 2010

No.

Kecamatan

Kontruksi Rumah Letak Rumah

Jumlah

(unit)

Permanen

(unit)

Non

Permanen

(unit)

Bantaran

Sungai

(unit)

Dibawah

Tegangan

Tinggi

(unit)

1. Banjarsari 27.302 5.892 732 721 34.647

2. Jebres 24.538 2.842 525 0 27.905

3. Laweyan 24.851 191 124 43 25.209

4. Pasar

Kliwon

17.679 1.781 317 0 19.777

5. Serengan 6.814 1.220 8.034 0 16.068

Jumlah 101.184 11.926 9.732 764 123.606

Sumber : BPS Kota Surakarta Tahun 2010

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terdapat 9.732 unit rumah yang

terletak di bantaran sungai dan 764 unit rumah yang terletak di bawah

tegangan tinggi dan 11.926 unit rumah merupakan rumah non permanen.


commit to user

8

Sedangkan hasil pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) kota Surakarta pada tahun 2006 terdapat sebanyak 6.612 Rumah

Tidak Layak Huni (RTLH) yang menempati kawasan kumuh seluas ± 41,607

ha. Kawasan kumuh tersebut dihuni sebanyak 3.421 KK atau 15.850 jiwa.

Dari data tersebut, prosentase rumah kumuh permanen sebesar 39,45%,

rumah kumuh semi permanen sebesar 31,6% dan rumah kumuh tidak

permanen sebesar 28,9%. Sedangkan untuk tahun 2011 data dari Badan

Perncanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rumah Tidak Layak Huni

(RTLH ) di Kota Surakarta mencapai 6.600 unit. Dari data mengenai Rumah

Tidak Layak Huni (RTLH) di atas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir hanya

terjadi penurunan 12 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Oleh karena itu untuk menata permukiman di Kota Surakarta maka

Pemerintah Kota Surakarta menyediakan rumah susun sederhana sewa bagi

MBR sebagai solusi untuk permasalahan permukiman yang terjadi di Kota

Surakarta. Agar pengelolaan Rusunawa tepat sasaran dan berdaya guna maka

Pemerintah Kota Surakarta menunjuk UPTD Rumah Sewa untuk mengelola

Rusunawa yang tersebar di Kota Surakarta. Keberadaan Rumah Susun

Sederhana Sewa (Rusunawa) ini selain bisa untuk menambah Pendapatan

Asli Daerah (PAD), juga dapat menanggulangi permukiman kumuh yang

berkembang tidak sehat dan menjembatani masyarakat untuk mendapatkan

tempat hunian yang layak dengan cara menyewa sesuai dengan kondisi atau

kemampuan mereka.


commit to user

9

Oleh karena itu untuk mencapai tujuan pemerintah kota dalam

pemenuhan kebutuhan pemukiman bagi MBR di Kota Solo, perlu adanya

pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa). Dalam penelitian ini

peneliti ingin mengetahui bagaimana pengelolaan rumah susun sederhana

sewa (Rusunawa) di Kota Surakarta oleh UPTD Rumah Sewa. Judul yang

diambil pada penelitian ini adalah Pengelolaan Rumah Susun Sederhana

Sewa (Rusunawa) oleh UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta. Penelitian ini

akan membahas mengenai pengelolaan rumah susun sederhana sewa

(Rusunawa) yang dilaksanakan oleh UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimana pengelolaan serta pencapaian program Rumah Susun

Sederhana Sewa (Rusunawa) oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah

(UPTD) Rusunawa Kota Surakarta ?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dan

pencapaian program Rusunawa di Kota Surakarta. rumah susun sederhana

sewa (Rusunawa) oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rusunawa

Kota Surakarta yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan

dan pengawasan.


commit to user

10

D. Manfaat Penelitian

1. Diperolehnya informasi dan gambaran mengenai manajemen organisasi

publik terutama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rusunawa Kota

Surakarta dalam Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa

(Rusunawa).

2. Bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rusunawa, dapat dijadikan

kritik yang bersifat membangun serta sebagai evaluasi terhadap

pencapaian hasil dan perbaikan di masa mendatang.

3. Bagi penulis, merupakan kesempatan untuk menerapkan teori yang

diperoleh selama menjalani perkuliahan ke dalam praktek nyata.

Sehingga dapat melatih cara berfikir sistematis di samping belajar

mengembangkan kemampuan profesional.

4. Bagi civitas akademika, untuk memberikan informasi dan menambah

pengetahuan mengenai pengelolaan rumah susun sederhana sewa

(Rusunawa) Kota Surakarta.


commit to user

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

1. Pengertian Pengelolaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Pusat bahasa Departemen

pendidikan nasional, 2008: 719) pengelolaan berasal dari kata dasar

kelola yang artinya mengendalikan; menyelenggarakan; menjalankan;

mengurus; menangani. Kemudian dari kata kelola, menjadi mengelola

yang memiliki arti:

a. Mengelola bagi pemerintah adalah menyelenggarakan dan

mengendalikan

b. Mengelola bagi perusahaan adalah mengurus dan menjalankan

Sedangkan pengelolaan itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) memiliki arti proses, perbuatan, dan cara mengelola

melakukan sesuatu kegiatan dengan mengerahkan orang lain, dan proses

mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.

14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa

(Rusunawa) Bab I Pasal I, yang di maksud dengan pengelolaan adalah

upaya terpadu yang dilakukan oleh badan pengelola atas barang milik

negara/daerah yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan,

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan,

pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan


commit to user

12

pengendalian. Dari beberapa istilah tersebut mengarah pada satu istilah

yang disebut dengan manajemen. Oleh karena itu penulis menggunakan

istilah manajemen untuk membahas konsep pengelolaan.

Ada banyak definisi atau batasan-batasan mengenai manajemen yang

dikemukakan oleh para ahli. Menurut Ordway Tead dalam Inu Kencana

Syafiie,dkk (Inu Kencana Syafiie dkk, 1997: 50) :

“Management is the process and agency which direct and gudes the

operations of an organization in the realizing of estabilished aims.”

(Manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta

membimbing kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan). Sedangkan menurut G.R.Terry (alih bahasa oleh Inu Kencana

Syafiie, 1997: 50), “ Manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri

dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang

dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan

melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain”.

Sedangkan menurut Siswanto (Siswanto, 2006: 2), manajemen adalah

seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,

pemotivasian, pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk

mencapai tujuan.

Malayu Hasibuan berpendapat bahwa manajemen hanya merupakan

alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen yang baik akan

memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan. Dengan manajemen, daya

guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan.

(Hasibuan, 2006: 1)


commit to user

13

Dalam Internasional Journal of Bussiness and Management,

Management and Cultural Development Vol. 5, No.11 ; November 2010,

dituliskan bahwa:

“…many different definitions on the management have been

expressed by the various researchers. Some say that: management

is a process. Some express that: management is an art. And also,

some believe that: management is a skill.

…it can be concluded that: management is a process that leads the

community’s people towards common goals and public utilities.

With such descriptions, management can play very important role

in the cultural development.”

(…banyak definisi berbeda tentang manajemen dari beberapa

peneliti. Sebagian mengatakan bahwa manajemen adalah proses.

Sebagian mengatakan manajemen sebagai seni. Dan sebagian

lainnya mengatakan manajemen adalah kemampuan.

…dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen adalah sebuah

proses untuk memimpin orang dalam suatu komunitas untuk

mencapai tujuan bersama dan mambawa kemanfaatan bagi

masyarakat. Dengan pengertian manajemen tersebut, maka

manajemen dapat memainkan peranan yang sangat penting dalam

pengembangan budaya.) (Mohammad Naji; 2010: 172)

Dalam manajemen mengandung fungsi-fungsi manajemen yang

merupakan tugas pokok yang harus dijalankan oleh pimpinan dalam

organisasi apapun agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan

efisien. Fungsi-fungsi manajemen pada hakekatnya merupakan tugas

pokok yang harus dijalankan pimpinan dalam organisasi apapun. Dalam

pembahanan mengenai fungsi manajemen terdapat banyak pendapat dari

para ahli. Walaupun demikian perbedaan pendapat tersebut pada dasarnya

adalah saling melengkapi.

G.R. Terry dalam Inu Kencana Syafiie,dkk (1997: 51)

mendeskripsikan pekerjaan manajer berdasar fungsinya sebagai berikut:


commit to user

14

1. Perencanaan (Planning)

2. Pengorganisasian (Organizing)

3. Penggerakkan (Actuating)

4. Pengendalian (Controlling)

Dalam Internasional Journal of Bussiness and Management, Study on

the Inovvation Function of the Management, Vol 4, No. 6, Juni 2009

dituliskan bahwa:

“Four function such as planning, organizing, leading and

controlling in the management are the mainline in the management

theory all along.” (Empat fungsi seperti perencanaan,

pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian adalah

merupakan inti dari teori manajemen selama ini). )Yun Zhang,

2009: 147).

Dari beberapa pendapat diatas, maka mengenai pengelolaan rumah

susun sederhana sewa (Rusunawa) di Kota Surakarta, peneliti memilih

untuk menggunakan empat fungsi manajemen menurut G.R. Terry yang

dikenal dengan POAC yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan

Controlling.

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) adalah suatu

proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian,

penggerakkan, hingga pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya

yang dimiliki. Proses pengelolaan tidak dapat dilakukan secara individual

melainkan dengan bantuan orang lain untuk mencapai tujuan yaitu

pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang memenuhi

kebutuhan masyarakat akan rumah tinggal yang bermartabat, nyaman,

aman dan sehat bagi masyarakat khusunya bagi masyarakat yang


commit to user

15

berpenghasilan rendah. Pengelolaan atau manajemen merupakan kunci

utama dalam pelaksanaan suatu kegiatan maupun program demi

tercapainya tujuan yang diharapkan.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah salah satu fungsi manajemen yang

berhubungan dengan proses penetapan tujuan dan penentuan tindakan-

tindakan apa yang harus dilakukan oleh suatu organisasi untuk

mencapainya. Dalam perencanaan ditetapkan arah dan strategi yang

diambil untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Perencanaan menurut Malayu Hasibuan (Inu Kencana Syafiie,dkk,

1997: 76) adalah sejumlah keputusan yang menjadi pedoman untuk

mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut T. Hani Handoko (2003: 79) mengatakan bahwa dalam

menetapkan perencanaan yang baik, langkah-langkah yang harus

dilakukan yaitu :

1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.

2. Merumuskan keadaan saat ini.

3. Mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan.

4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk

pencapaian tujuan.

Sondang P. Siagian (2005: 36) menyebutkan bahwa perencanaan

merupakan usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah

diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang dikerjakan dimasa


commit to user

16

depan dalam dan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan

yang ditetapkan.

Perencanaan menjadi hal yang paling mendasar karena melibatkan

pilihan-pilihan dari berbagai tindakan alternatif. Oleh karena itu

perencanaan merupakan suatu proses dasar dalam mengambil

keputusan yang menetapkan langkah-langkah yang diperlukan sebelum

kerja nyata direalisasikan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Perencanaan digunakan sebagai jembatan bagi masa mendatang dengan

menghubungkan fakta-fakta yang telah ada. Kemudian dengan adanya

fakta-fakta yang telah ada, di tentukan beberapa aktivitas yang dianggap

perlu dalam pencapaian hasil yang diinginkan oleh suatu organisasi.

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat diambil kesimpulan

mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan perencanaan, yaitu:

1. Suatu rencana lahir sebagai hasil pemikiran dari identifikasi

masalah dan analisis situasi yang telah dilakukan.

2. Orientasi dari suatu perencanaan mengarah pada masa depan atau

masa yang akan datang.

3. Dengan perencanaan maka apabila rencana tersebut dilaksanakan

akan mempermudah usaha yang dilakukan dalam pencapaian

tujuan.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan fungsi dari manajemen yang

mendukung pelaksanaan dari perencanaan. Pengorganisasian berfokus


commit to user

17

pada pengaturan tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai

tujuan dari suatu organisasi. Pengorganisasian dilakukan oleh

sekelompok orang yang tergabung dalam unit-unit satuan-satuan kerja

guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengorganisasian merupakan proses mengatur dan mengalokasikan

tugas-tugas, pekerjaan, wewenang, peran-peran termasuk koordinasi

hubungan-hubungan antar bagian baik secara vertikal maupun

horisontal dalam suatu struktur organisasi yang diperlukan untuk

mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Semakin jelas dan terpadu

tugas-tugas yang dirancang dalam suatu organisasi akan semakin efektif

organisasi itu mencapai tujuannya. ( Koontz dan Weihrich dalam Ulber

Silalahi 2002: 46).

Sedangkan menurut Siswanto (2006: 75) pengorganisasian adalah

pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota

kesatuan pekerjaan, penetapan hubungan antar pekerjaan yang efektif

diantara mereka, dan pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan

yang wajar sehingga mereka bekerja secara efisien.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian

merupakan proses mendisain struktur formal, mengatur dan

mengelompokkannya serta membagi tugas atau pekerjaan diantara

anggota organisasi sehingga tercipta organisasi yang dapat digerakkan

sebagai satu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang

telah ditetapkan secara efektif dan efisien.


commit to user

18

c. Penggerakkan

Fungsi manajemen yang ketiga adalah penggerakkan. Fungsi dari

penggerakan sangat penting karena penggerakan merupakan

pengupayaan dari fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Tanpa

adanya penggerakan maka perencanaan dan pengorganisasian yang

telah ditetapkan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Akibatnya

tujuan organisasi juga akan sulit untuk dicapai. Dalam proses

penggerakkan berkaitan dengan siapa yang harus digerakkan, mengapa

harus digerakkan, bagaimana menggerakkannya, dan kapan harus

digerakkan. Namun dalam proses penggerakkan tersebut juga

diperlukan kepemimpinan untuk mempengaruhi bawahan dan

memotivasi agar pekerjaan yang dihasilkan sesuai dengan keinginan

pemimpin dan pada akhirnya tujuan dapat tercapai dengan baik.

Menurut Terry dalam Inu Kencana (1999: 81) :

“Penggerakkan atau pelaksanaan kerja merupakan suatu

tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok

berkenan berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan

perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi.”

Hampir senada dengan pendapat Terry, menurut Sondang P.Siagian

(2005: 95) :

“Penggerakkan adalah keseluruhan usaha, teknik dan metode

untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas

bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan

organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis.”

Dengan demikian pengerakkan merupakan kegiatan pemberian

dorongan atau motivasi bekerja kepada anggota organisasi serta


commit to user

19

membimbing anggota organisasi agar memiliki keinginan, mau

berusaha, dan bekerja dengan ikhlas dalam melaksanakan tugas yang

telah ditetapkan dalam masing-masing bidang agar tujuan yang telah

ditetapkan dapat tercapai.

d. Pengawasan

Fungsi manajemen yang terakhir adalah fungsi pengawasan atau

pengendalian (controlling). Menurut pendapat George Terry dalam Inu

Kencana Syafiie, dkk (1999: 83) menyatakan bahwa :

“Controlling can be defined as the process of determining what is

to accomplished, that is the standart, what is being accomplished,

that is the performance, and if necessary applying corrective

measure so that performance takes place according to plans, that

is in conformity whith the standart”. ( Pengawasan dapat

dirumuskan sebagai proses penentuan yang harus dicapai yaitu

standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai

pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan

sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan

standar).

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Ulber Silalahi (2003: 47)

bahwa pengawasan (controlling) adalah proses pengukuran pelaksanaan

kerja atau kinerja aktual, membandingkan hasil dengan standar

organisasi dan tujuan, dan pengambilan tindakan korektif jika

dibutuhkan.

Robert J.Mockler lebih memperjelas lagi mengenai definisi

pengawasan yaitu suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar

pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem

informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan

standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur


commit to user

20

penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang

diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan

dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian

tujuan-tujuan perusahaan ( T.Hani Handoko, 2003: 360).

Dengan demikian pengawasan merupakan suatu usaha untuk

menjamin semua tindakan yang diambil sesuai dengan rencana, serta

untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi

sehingga tindakan korektif dapat diambil. Dengan pengawasan dapat

diketahui juga sampai seberapa jauh tingkat pencapaian atau tingkat

penyelesaian dari suatu kegiatan sudah terlaksana sesuai dengan

standar yang ditentukan sebelumnya atau tidak. Dengan kata lain

pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi

dan manajemen berjalan sesuai dengan yang direncanakan (tercapai).

2. Pengertian Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Menurut UU. No.16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun terkait

dengan rumah susun yang meliputi pengertian rumah susun, pengaturan

dan pembinaan rumah susun, kelengkapan rumah susun, pembangunan

rumah susun, target/sasaran penghuni rumah susun, dan komponen

pembangunan rumah susun.

Pengertian rumah susun menurut UU No.16 Tahun 1985 tentang

rumah susun yaitu rumah susun (rusun) adalah bangunan gedung

bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam

bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal


commit to user

21

maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat

dimiliki dan digunakan secara terpisah terutama untuk tempat yang

dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

Pembangunan rumah susun (rusun) bertujuan untuk memenuhi

kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat yang berpenghasilan

rendah yang menjamin kepastian hukum dan pemanfaatannya.

Pembangunan rumah susun juga meningkatkan daya guna dan hasil guna

tanah di daerah perkotaan dengan memperhatikan kelestarian sumber

daya alam dan menciptakan lingkungan pemukiman yang lengkap, serasi

dan seimbang serta untuk memenuhi kebutuhan yang berguna bagi

masyarakat.

Sedangkan pengertian Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.

14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa

(Rusunawa) Bab I Pasal I, menyatakan bahwa Rumah Susun Sederhana

Sewa, yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung

bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam

bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal

maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing

digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun

dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

dengan fungsi utamanya sebagai hunian.


commit to user

22

Pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) pada dasarnya

merupakan stimulus bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang

memerlukan tempat tinggal. Oleh karena itu fasilitas pembangunan

rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang telah terbangun perlu

segera dikelola agar tujuan pembangunan rumah susun sederhana sewa

(rusunawa) berhasil dan berdaya guna serta mencapai target dan sasaran

yang diharapkan.

3. Pengertian Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) sendiri adalah

sebuah aktivitas atau kegiatan manajemen yang meliputi perencanaan,

pengorganisasian, penggerakkan, dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Rumah Sewa Kota Surakarta selaku unsur pelaksana pemerintah daerah

Surakarta di bidang pengelolaan rumah susun sederhana sewa

(Rusunawa) yang disertai dengan tanggung jawab penuh untuk mencapai

tujuan bersama dan mendapatkan kemajuan yang lebih baik pada badan

organisasi atau pemerintah serta Rumah Susun Sederhana Sewa

(Rusunawa) sebagai obyek kebijakan.

Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.14/

PERMEN/M/2007 Tentang pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa

(Rusunawa) Bab II Pasal 3 menyatakan bahwa ruang lingkup

pengelolaan Rusunawa meliputi :


commit to user

23

a. Pemanfaatan fisik bangunan rusunawa yang mencakup pemanfaatan

ruang dan bangunan, termasuk pemeliharaan, perawatan serta

peningkatan kualitas sarana dan utilitas;

b. Kepenghunian yang mencakup kelompok sasaran penghuni, proses

penghunian, penetapan calon penghuni, perjanjian sewa menyewa

serta hak, kewajiban dan larangan penghuni;

c. Administrasi keuangan dan pemasaran yang mencakup sumber

keuangan, pemanfaatan hasil sewa, pencatatan dan pelaporan serta

persiapan dan strategi pemasaran;

d. Kelembagaan yang mencakup pembentukan struktur, tugas, hak,

kewajiban dan larangan badan pengelola serta peran pemerintah,

pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

e. Penghapusan dan pengembangan bangunan rusunawa;

f. Pendampingan, monitoring, dan evaluasi;

g. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusunawa.

Pengelolaan ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan

Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) agar dapat dimanfaatkan

secara berdaya guna. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah

Sewa merupakan unit struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola

Rusunawa dan bertanggung jawab langsung kepada Dinas Pekerjaan

Umum (DPU) Kota Surakarta. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta diatur dalam

Peraturan Walikota Surakarta No. 45 Tahun 2008.


commit to user

24

Selanjutnya pada Bab III, pasal 3 dan 4 menyatakan bahwa Rumah

Sewa merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala

Rumah Sewa yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang

Dinas di bidang penanganan kegiatan teknis di Rumah Sewa dengan

kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

4. Hasil Penelitian Terkait Dengan Pengelolaan Rumah Susun

Sederhana Sewa (Rusunawa)

Studi-studi terdahulu terkait pengelolaan Rumah Susun Sederhana

Sewa pernah dilakukan berbagai pihak. Penelitian tersebut menghasilkan

kesimpulan yang beragam sesuai dengan kajian penelitiannya, sebagai

berikut:

1. Indartoyo (Makalah Seminar Nasional Arsitektur Universitas Trisakti,

2007)

Mengadakan penelitian tentang Dampak Kehadiran Rusunawa

Bagi Penataan Bangunan Dan Infrastruktur Di Daerah Kawasan

Terbangun, berkesimpulan bahwa : Berbagai program penyediaan

Rusunawa yang telah diimplementasikan hingga saat ini pada lokasi

justru terjadi perkembangan yang kurang menguntungkan seperti

terjadinya pengembangan rumah-rumah tinggi yang tidak terkendali,

tumbuhnya fasilitas layanan yang yang tidak teratur diantaranya justru

banyak terjadi di sekitar lokasi pembangunan Rusunawa. Kehadiran


commit to user

25

Rusunawa di Indonesia diprediksi akan meningkatkan jumlah

penduduk sehingga akan menyebabkan peningkatan kebutuhan lahan,

peningkatan jumlah dan volume infrastruktur atau peningkatan

limbah, bertambah padatnya lalu lintas, perubahan iklim mikro di

daerah sekitar kawasan, berkurangnya daya serap tanah terhadap air

hujan, hadirnya komunitas baru yang secara otomatis akan

meningkatkan harga jual tanah, memperbanyak bangunan kumuh,

pengetatan aturan pembangunan dan memerlukan usaha-usaha fisik

dan sosial untuk mencapai integratif antar penduduk. Untuk itu

rencana penataan bangunan dan infrastruktur di kawasan sekitar

Rusunawa sebagai suatu konsep peremajaan permukiman perkotaan

yang integratif menangani masalah penataan lingkungan permukiman

perkotaan serta penyediaan kebutuhan perumahan kota harus dikaji

secara hati-hati, cermat dan matang.

2. Mokh Subkhan (Tesis Program Pascasarjana Magister Teknik

Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponogoro, 2008)

Mengadakan penelitian tentang Pengelolaan Rumah Susun

Sederhana Sewa Di Cengkareng Jakarta Barat yang bertujuan untuk

mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakoptimalan

pengelolaan Rusunawa. Keidakoptimalan ini disebabkan oleh :

a) Kurangnya solidaritas penghuni Rusunawa untuk menggunakan

fasilitas umum secara bersama-sama.


commit to user

26

b) Kurangnya motivasi penghuni Rusunawa untuk meningkatkan taraf

perekonomian keluarga.

c) Rusunawa mempunyai nilai ekonomi tinggi sehingga sering

disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

d) Pengelolaan Rusunawa Cengkareng menunjukkan bahwa

kurangnya peran organisasi dalam hal sosialisasi penggunaan

fasilitas umum bersama sehingga fasilitas tersebut tidak

digunakan dengan semestinya.

e) Koordinasi yang terbatas dengan pihak yang terlibat misalnya

mengenai pengaturan sewa, pemasaran Rusunawa dan sosialisasi

kepada masyarakat.

f) Tidak ada sanksi yang tegas bagi penyewa yang tidak taat

administratif.

3. Sugianto Tarigan (Tesis Program Pascasarjana Magister Teknik

Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponogoro, 2010)

Mengadakan penelitian Tentang Evaluasi Pengelolaan Sistem

Sanitasi Rumah Susun Bidaracina Jakarta Timur yang berkesimpulan

bahwa pertumbuhan pembangunan rumah susun di Jakarta tidak

diimbangi dengan kemampuan pengelolaan rumah susun itu sendiri.

Dari jumlah rumah susun yang sudah dibangun menunjukkan bahwa

operasi dan pemeliharaan sistem sanitasi rumah susun masih rendah,

hal ini mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan pelayanan

rumah susun. Hasil penelitian disimpulkan bahwa prosedur teknis dan


commit to user

27

operasional pengelolaan sistem sanitasi yang ada di rumah susun

bidaracina tidak berjalan dengan baik karena tidak sesuai dengan

petunjuk teknis operasional dan pemeliharaan. Hal ini dibuktikan

antara lain dengan kemacetan disaluran pipa masih sering terjadi,

sistem bak kontrol sudah tidak berfungsi, pembuangan lumpur tinja

dari rumah tetangga tidak melalui proses pengolahan tetapi langsung

ke badan air sungai ciliwung sehingga sering tercium bau tidak sedap

dilingkungan rumah susun. Melihat fenomena tersebut pemerintah

dalam rangka pembangunan serta penyelenggaraan pengelolaan

sistem sanitasi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sehingga

diperlukan institusi dan peraturan yang jelas serta tegas.

Hasil penelitian terdahulu di atas, dapat digunakan sebagai

pendukung data deskriptif karena memiliki relevansi dengan

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kota Surakarta yang

dikaji dalam penelitian ini, diantaranya bahwa :

a) Program penyediaan Rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)

perlu dikaji secara hati-hati, cermat dan matang karena kalau

tidak demikian akan mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah

Kota itu sendiri. Kerugian yang dapat terjadi seperti

meningkatnya jumlah penduduk sehingga akan menyebabkan

peningkatan kebutuhan lahan, peningkatan limbah,

bertambahpadatnya lalu lintas, berkurangnya daya serap tanah,

dan lain sebagainya. Pengkajian dilakukan agar masalah penataan


commit to user

28

lingkungan pemukiman serta penyediaan kebutuhan perumahan

dapat diatasi.

b) Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ketidakoptimalan

pengelolaan Rusunawa yang terdapat di Kota Surakarta.

c) Pembangunan Rumah Susun perlu diimbangi dengan kemampuan

pengelolaan Rumah Susun itu sendiri agar tidak mengalami

penurunan kualitas lingkungan dan pelayanan Rumah Susun.

B. Kerangka Pikir

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi

untuk mendukung terselenggaranya pembinaan keluarga, pendidikan serta

peningkatan kualitas generasi yang akan datang yang berjati diri. (Peraturan

Menteri Negara Perumahan Rakyat No.14/PERMEN/M 2007).

Kebutuhan akan rumah tinggal sangat meningkat khususnya di

kawasan perkotaan maka fasilitas pembangunan rumah susun sederhana sewa

menjadi alternatif untuk pemenuhan rumah tinggal yang bermartabat,

nyaman, aman dan sehat bagi seluruh masyarakat khususnya bagi MBR.

Rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) menjadi solusi bagi Kota Surakarta

untuk penataan wilayah kumuh dan meminimalkan hunian tak berijin serta

merupakan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka penyediaan

rumah sederhana dan sehat untuk MBR di Kota Surakarta. Selain itu

keberadaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) juga sebagai penambah

pendapatan asli daerah (PAD).


commit to user

29

Oleh karena itu pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)

sangat penting untuk dilakukan dalam pelaksanaan kegiatannya agar tujuan

yang diharapkan dapat tercapai. Dengan adanya pengelolaan yang baik

diharapkan akan dapat memudahkan tercapainya tujuan organisasi.

Pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) merupakan

serangkaian usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulangi lingkungan

permukiman perkotaan yang tidak sehat (kumuh), meminimalkan hunian

yang tidak berijin dan menjembatani masyarakat berpenghasilan rendah untuk

mendapatkan tempat hunian yang layak dengan cara menyewa sesuai dengan

kondisi atau kemampuan mereka.

Sesuai dengan judul penelitian yaitu pengelolaan rumah susun

sederhana sewa (Rusunawa) oleh Unit Pelaksana Teknis Rumah Sewa Kota

Surakarta, penelitian dilihat berdasarkan fungsi-fungsi manajemen yang

dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan hingga

pengawasan. Fungsi perencanaan dilihat dari bentuk-bentuk perencanaan

yang berupa mekanisme pembuatan rencana, esensi perencanaannya, serta

dasar pertimbangan dalam membuat rencana. Fungsi pengorganisasin terkait

dengan pengelompokkan serta pembagian tugas atau pekerjaan diantara para

anggota organisai sehingga organisasi dapat digerakkan dan tujuan organisasi

dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Fungsi penggerakkan berkaitan dengan pemberian motivasi atau

dorongan bekerja kepada seluruh anggota organisasi serta bimbingan tentang

pelaksanaan tugas masing-masing serta membimbing anggota organisasi agar


commit to user

30

memiliki keinginan, mau berusaha, dan bekerja dengan ikhlas untuk

mengerjakan kegiatan pengelolaan yang tertuang dalam Peraturan Menteri

Negara Perumahan Rakyat No.14/ PERMEN/M/2007 Tentang pengelolaan

Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

Pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin semua tindakan

yang diambil sesuai dengan rencana, serta untuk mengetahui penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi sehingga tindakan korektif dapat diambil. Dengan

kata lain pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi

dan manajemen berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau ditetapkan

(tercapai). Selain itu pengawasan juga berusaha mengetahui dan

menghindarkan kemungkinan kesalahan dan mencari upaya-upaya untuk

mencegahnya. Pengawasan dalam pengelolaan Rumah Susun Sederhana

Sewa (Rusunawa) merupakan upaya untuk mengetahui pelaksanaan kerja

yang dilakukan pegawai pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sewa

dalam mengelola rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) dan capaian

program Rusunawa yang terdapat di Kota Surakarta.

Skema kerangka berfikir secara lebih rinci akan digambarkan pada

gambar 2.1 dibawah ini. Kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian

ini dapat membantu penulis dalam menentukan tujuan dan arah penelitian

serta pemilihan konsep-konsep yang benar.


commit to user

31

Gambar 2.1

Skema Kerangka Berpikir

- Kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan

rendah (MBR) akan rumah tinggal yang layak huni, bermartabat,

nyaman, aman, dan sehat.

- Adanya lahan hak pakai pemkot yang belum dimanfaatkan.

- Keterbatasan lahan kota untuk permukiman.

- Penataan wilayah pemukiman kumuh dan pencegahan hunian tak

berijin.

Rumah Susun Sederhana Sewa

(Rusunawa) sebagai solusi dari

permasalahan yang ada.

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana

Sewa:

-Planning

-Organizing

-Actuating

-Controlling

Capaian Program Rusunawa di

Kota Surakarta.


commit to user

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini mengambil di wilayah Kota Surakarta,

khususnya di lingkup Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sewa

Kota Surakarta. Pertimbangan yang mendasari pemilihan lokasi penelitian ini

adalah:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sewa Kota Surakarta

merupakan unit struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola

Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota Surakarta.

2. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota Surakarta merupakan

solusi atas kebutuhan perumahan sederhana dan sehat untuk MBR.

Oleh karena pertimbangan diatas maka pengelolaan akan rumah

susun sederhana sewa (Rusunawa) menarik untuk diteliti.

2. Jenis Penelitian

Penelitian berjudul pengelolaan rumah susun sederhana sewa

(Rusunawa) oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sewa Kota

Surakarta ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan

pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk melakukan

penggambaran terhadap obyek atau variabel yang diteliti. Dalam hal ini

penulis berusaha memperoleh gambaran secara jelas mengenai suatu keadaan

yang menggambarkan secara tepat fenomena yang terjadi secara sistematis,

aktual dan akurat sesuai dengan data dan fakta. Penelitian deskriptif tidak


commit to user

33

hanya terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data tetapi juga

menjelaskan dan menganalisa data yang ada sehingga menjadi sebuah wacana

yang logis dan objektif.

Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena melalui pendekatan ini

akan didapatkan pemahaman yang mendalam dan sangat dimungkinkan

memperoleh informasi baru terkait dengan objek yang diteliti, yaitu mengenai

pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Kota Surakarta.

Penelitian deskriptif kualitatif mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan

mendalam yang dapat menggambarkan realitas keadaan atau fenomena yang

sebenarnya terjadi di lapangan.

3. Sumber Data

Data merupakan sumber utama untuk memperoleh informasi yang

jelas dari sebuah penelitian. Menurut Lofland dan Lofland (1984) dalam Lexy

J. Moleong (2010:157) sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata

dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Dalam penelitian ini untuk mengetahui berbagai hal yang berkaitan

dengan pengelolaan rusunawa maka peneliti melakukan wawancara secara

intensif dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan rumah susun

sederhana sewa (Rusunawa) di Kota Surakarta. Adapun pihak-pihak terkait

antara lain :

1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sewa Kota

Surakarta sebagai unsur pimpinan pengelola. Untuk mendapatkan

informasi tentang pengelolaan Rusunawa.


commit to user

34

2) Subbagian Tata Usaha UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta sebagai

unsur pelaksana. Untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan

pengelolaan Rusunawa.

3) Staf Teknis UPTD Rumah Sewa. Untuk mengetahui tentang kegiatan

teknis dan pemeliharaan Rusunawa.

4) Masyarakat penghuni Rusunawa.

Data tambahan yang berupa dokumen, literatur, arsip-arsip, buku-

buku serta undang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam

hal ini, penulis memperoleh data dari :

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman.

2) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor:

14/PERMEN/M/2007 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana

Sewa (Rusunawa).

3) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor:

18/PERMEN/M/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan

Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Yang Dibiayai

APBN dan APBD.

4) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 45 Tahun 2008 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas

Pekerjaan Umum Kota Surakarta.


commit to user

35

5) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20-O Tahun 2009 Tentang

Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Pada

Dinas Pekerjaan Umum.

6) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2009 tentang

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

7) Buku-buku, catatan yang berkaitan dengan penulisan.

Dalam penelitian ini sumber data selain kata-kata, tindakan dan

dokumen, sumber data diperoleh juga dari foto. Foto dapat memberikan

gambaran tentang perjalanan dan sejarah orang-orang yang ada didalamnya.

Ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif,

yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti

sendiri. (Bogdan dan Biklen dalam Lexy J. Moleong, 2010: 160).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk

memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian. Penelitian ini

menggunakan teknik pengumpulan data berupa :

a. Wawancara

Teknik ini merupakan suatu jenis pengumpulan data yang dilakukan

dengan mengadakan tanya jawab (interview) dengan informan yang diteliti

untuk mendapatkan data yang diperlukan. Untuk mempermudah dalam

proses wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara yang memuat

garis-garis pokok pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.


commit to user

36

Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab

terhadap narasumber yang dianggap mengetahui dan dapat memberi

informasi tentang pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di

Kota Surakarta, yaitu pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UTPD)

Rumah Sewa serta masyarakat penghuni Rusunawa. Wawancara

digunakan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana Unit Pelaksana

Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sewa merencanakan, mengorganisasikan,

menggerakkan, serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan

Rusunawa.

b. Observasi

Observasi merupakan metode dasar dalam pengumpulan data yang

bersifat non verbal atau teknik pengumpulan data dengan cara melakukan

pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti untuk

mengamati berbagai keadaan, kegiatan dan peristiwa yang terjadi sesuai

dengan kenyataannya. Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk

menggali data berupa dari sumber data yang berupa peristiwa tempat atau

lokasi, benda-benda serta rekaman gambar-gambar. (HB. Sutopo, 2006:

64).

Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan

pengamatan terhadap kondisi lingkungan rumah susun sederhana sewa

(Rusunawa) yang ada di Kota Surakarta disertai rekaman gambar

bangunan Rusunawa yang terdapat di Kota Surakarta.


commit to user

37

c. Pencatatan Dokumen

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan membaca dan

mempelajari sumber-sumber tertulis. Data diperoleh secara tidak langsung,

yaitu dapat berupa catatan, berita, buku-buku, peraturan perundang-

undangan, laporan-laporan dokumen resmi institusi (arsip) dan lain

sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik ini

dipergunakan sebagai pendukung dan pelengkap data yang diperlukan

dalam penelitian.

5. Validitas Data

Validitas data dimaksudkan sebagai pembuktian bahwa data yang

diperoleh sesuai kenyataan / fakta sehingga kesimpulan dapat

dipertanggungjawabkan. Untuk menguji kebenaran dan keabsahan data,

peneliti menggunakan teknik trianggulasi data. Menurut Lexy J. Moleong

(2010: 330) Trianggulasi data adalah teknik memeriksa keabsahan data

dengan memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan

atau sebagai pembanding tetap data itu. Trianggulasi yang digunakan dalam

penelitian ini adalah trianggulasi sumber, yaitu mengumpulkan data dengan

menggunakan beberapa sumber yang tersedia sehingga data yang

dikumpulkan dari satu sumber akan dikontrol oleh data yang sama dari

sumber lain sehingga saling dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.


commit to user

38

6. Teknik Analisis Data

Sebagian besar data dari penelitian ini merupakan data kualitatif,

maka penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang

tujuannya untuk memperoleh gambaran secara khusus yang bersifat

menyeluruh mengenai apa yang tercakup dalam permasalahan yang terdapat

di lapangan saat pengumpulan data. Sedangkan teknik analisis data kualitatif

dianggap relevan adalah dengan menggunakan model analisis interaktif, yaitu

model yang memerlukan tiga komponen yang berupa reduksi data, penyajian

data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi sehingga data yang

terkumpul akan berhubungan satau sama lain secara sistematis.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang diperoleh di lapangan.

Dalam hal ini, reduksi data dilakukan dengan menelaah data yang

terkumpul dari berbagai sumber, dilanjutkan dengan pemilahan data yang

terkumpul dalam penggolongan data, penentuan bagian-bagian yang

hendak dibuang, dipertajam, disederhanakan serta dikembangkan. Data

yang diperoleh dari hasil wawancara dikelompokkan sesuai inti

permasalahan. Hal tersebut dilakukan dengan mereduksi data dari

lapangan, yaitu dengan menulis secara rapi, terperinci dan sistematis untuk

memperoleh keterangan serta data-data yang dibutuhkan dalam menyusun

hasil dan analisis penelitian. Dari kegiatan tersebut dihasilkan pemikiran-

pemikiran yang selanjutnya disusun sedemikian rupa sehingga


commit to user

39

mempermudah dalam penarikan simpulan penelitian. Proses reduksi ini

berlangsung terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai disusun.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka proses selanjutnya adalah penyajian data.

Data yang telah direduksi, kemudian disusun dan digabungkan menjadi

suatu bentuk deskripsi informasi yang menarik, logis, dan jelas alur

pikirnya. Sajian ini merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara

logis dan sistematis, sehingga apabila dibaca akan mudah dipahami

tentang berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk

berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan

pemahamannya tersebut.

c. Penarikan simpulan dan verifikasi

Pada permulaan pengumpulan data, dapat dilakukan analisa atau

pernyataan yang mungkin terjadi, kemudian disusun sebab dan akibat yang

mungkin dapat muncul, serta proporsi untuk memberikan pengertian

mengenai arti dari hal-hal yang ditemui di lapangan kemudian dapat

ditarik suatu simpulan. Setiap simpulan yang ditetapkan perlu diverifikasi

terus-menerus hingga benar-benar diperoleh konklusi yang valid dan

kokoh.


commit to user

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI LOKASI

1. Sejarah Singkat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sewa

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sewa di Surakarta

sebelumnya bernama Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa.

Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Rumah Sewa dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pekerjaan Umum Kota Surakarta. Sebelum menjadi UPTD Rumah Sewa,

namanya adalah Unit Pengelola Rusunawa Kota Surakarta. Pembentukan

Unit Pengelola Rusunawa Kota Surakarta tertuang dalam Peraturan

Walikota Surakarta No. 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Unit

Pengelola Rusunawa Kota Surakarta. Susunan Organisasi pada Unit

Pengelola Rusunawa terdiri dari :

a. Tim Pembina sebagai unsur Pengawasan Umum dan Pembina

b. Kepala Unit Pengelolaan Rusunawa sebagai unsur Pimpinan

Pengelola

c. Tata Usaha dan Seksi-seksi sebagai unsur Pelaksana. Seksi-seksi

yang dimaksud adalah Seksi Administrasi Keuangan dan Pemasaran,

Seksi Penyewaan dan Penghunian, Seksi Teknis dan Pemeliharaan.

Pada tahun 2008 Unit Pengelola Rusunawa berubah nama

menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sewa. Unit

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sewa bukan hanya


commit to user

41

melaksanakan kegiatan teknis maupun penunjang tentang Rumah Susun

Sederhana Sewa (Rusunawa) saja tetapi UPTD Rusunawa Kota Surakarta

bertanggung jawab terhadap seluruh Rumah Sewa yang berada di

lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta. Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan

Umum Kota Surakarta tertuang dalam Peraturan Walikota Surakarta No.

45 tahun 2008. Dalam Peraturan Walikota No. 45 tahun 2008, Susunan

Organisasi pada UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta terdiri dari :

a. Kepala

b. Subbagian Tata Usaha

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sewa Kota

Surakarta terletak di dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (DPU)

Kota Surakarta dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kedudukan UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta

Sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 45 Tahun

2008, secara struktural kedudukan UPTD Rumah Sewa merupakan

UPT pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang dipimpin oleh Kepala

Rumah Sewa yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

b. Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Rumah Sewa


commit to user

42

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sewa Kota

Surakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan

teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang

penanganan kegiatan teknis di Rumah Sewa sesuai dengan kebijakan

teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas

pokoknya, UPTD Rumah Sewa memyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Penyusunan rencana teknis operasional bidang penanganan

kegiatan teknis di rumah sewa.

2. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang penanganan

kegiatan teknis di rumah sewa.

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanganan kegiatan

teknis di rumah sewa.

4. Pengelolaan Ketatausahaan.

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20-O Tahun

2009 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktura Unit Pelaksana

Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta. Unit Pelaksana

Teknis Rumah Sewa dipimpin oleh seorang kepala UPT, sedangkan

susunan organisasi UPT Rumah Sewa terdiri dari :

1. Kepala UPT


commit to user

43

2. Subbagian Tata Usaha

4. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20-O Tahun

2009 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana

Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta, maka uraian tugas

Unit Pelaksana Teknis Rumah Sewa Kota Surakarta adalah sebagai

berikut :

1. Kepala UPT Rumah Sewa

Kepala UPT Rumah Sewa mempunyai tugas melaksanakan sebagian

kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas

di bidang penanganan kegiatan teknis di Rumah Sewa sesuai dengan

kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Kegiatan teknis

penunjang Dinas di bidang penanganan kegiatan teknis di Rumah

Sewa adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja UPT Rumah Sewa berdasarkan rencana

strategis Dinas.

b. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada

bawahan.

c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan

Dinas sesuai dengan bidang tugas.

d. Menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan rumah sewa.


commit to user

44

e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana

kerja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD UPT Rumah Sewa.

f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan untuk

pengendalian pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja

UPT Rumah Sewa.

g. Melaksanakan evaluasi dan analisis hasil kerja guna

pengembangan rencana strategis dan rencana kerja UPT Rumah

Sewa.

h. Melaksanakan pelayanan administrasi Rumah Sewa, Rumah Susun

Sederhana Sewa dan Rumah Sosial.

i. Melaksanakan pengelolaan Rumah Sewa, Rumah Susun Sederhana

Sewa dan Rumah Sosial.

j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Rumah

Sewa, Rumah Susun Sederhana Sewa, dan Rumah Sosial.

k. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Rumah Sewa.

l. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah di bidang Rumah

Sewa.

m. Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja

penyelenggaraan Rumah Sewa.

n. Melaksanakan sosialisasi di bidang Rumah Sewa.

o. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.

p. Memberi usulan dan saran kepada atasan.


commit to user

45

q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Kepala Subbagian Tata Usaha

Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Rumah Sewa mempunyai tugas

melaksanakan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan sesuai

dengan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Kepala UPTD.

Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja berdasarkan rencana strategis UPT

Rumah Sewa.

b. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada

bawahan.

c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan

Dinas sesuai dengan bidang tugas.

d. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

penyelenggaraan Rumah Sewa.

e. Menghimpun, mengolah, menyajikan data dan informasi untuk

menyusun rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja

UPT Rumah Sewa.

f. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk

pengendalian pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja

UPT Rumah Sewa.


commit to user

46

g. Menyiapkan bahan evaluasi dan analisis hasil kerja guna

pengembangan rencana startegis dan rencana kerja UPT Rumah

Sewa.

h. Menyiapkan bahan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana

kerja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKKPD UPT Rumah Sewa.

i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dalam bentuk

Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai dengan rencana strategis

dan rencana kerja Dinas.

j. Melakukan pengawasan laporan administrasi keuangan bendehara.

k. Menyiapkan bahan usulan perubahan anggaran.

l. Menyiapkan bahan perhitungan anggaran.

m. Melakukan administrasi pembukuan, pertanggungjawaban dan

laporan keuangan.

n. Mengelola administrasi surat menyurat, peralatan dan

perlengkapan kantor, rumah tangga, dokumentasi dan informasi

hukum, kearsipan dan perpustakaan.

o. Melakukan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor.

p. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai.

q. Menyiapkan bahan usulan yang meliputi pengangkatan, kenaikan

pangkat, perpindahan, pemberhentian, pensiun, kenaikan gaji

berkala dan tunjangan.

r. Mengelola data dan dokumentasi pegawai.


commit to user

47

s. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan

pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan serta calon

peserta ujian dinas pegawai.

t. Mengusulkan permohonan izin dan tugas belajar.

u. Menyiapkan bahan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

v. Menyiapkan bahan permohonan cuti dan mengusulkan

permohonan kartu pegawai, kartu istri atau suami, kartu tabungan

asuransi pensiunan, kartu asuransi kesehatan dan tabungan

perumahan (BAPERTARUM).

w. Menyiapkan bahan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

Pegawai dan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P).

x. Menyiapkan bahan laporan perkawinan, izin perkawinan dan

perceraian.

y. Menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan atau tanda

jasa dan sanksi.

z. Mengelola presensi atau daftar hadir pegawai.

aa. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.

bb. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

cc. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai


dd. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


commit to user

48

ee. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

ff. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai


gg. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Identifikasi Pegawai

Identifikasi pegawai merupakan gambaran mengenai keadaan

personel yang dimiliki oleh UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta. Berikut

ini disajikan identifikasi pegawai menurut kepangkatan atau golongan

dan jenjang pendidikan yang dimiliki.

a. Identifikasi pegawai berdasarkan golongan/kepangkatan

Tabel 4.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

No. Golongan/Pangkat Jumlah

(orang)

1.

2.

3.

4.

5.

Golongan IV/a

Golongan III/d

Golongan III/c

Golongan III/b

Golongan II/a

1

1

1

4

2

Jumlah 9

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha UPT Rumah Sewa Kota Surakarta

Oktober 2011


commit to user

49

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah pegawai pada UPTD

Rumah Sewa Kota Surakarta sebanyak 9 orang. Sebagian besar dari

pegawai memiliki golongan/pangkat III/b yaitu sejumlah 4 orang atau

44,4% dari keseluruhan jumlah pegawai. Sedangkan golongan/pangkat

tertinggi yang dimiliki adalah IV/a dan golongan/pangkat terendah

adalah pegawai dengan golongan/pangkat II/a.

b. Identifikasi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan

Tabel 4.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No. Jenjang Pendidikan Jumlah

(orang)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

S2

S1

Sarjana Muda

D3

D2

D1

SMA

SMP

SD

1

2

-

1

-

-

5

-

-

Jumlah 9

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha UPT Rumah Sewa Kota Surakarta

Oktober 2011


commit to user

50

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari seluruh jumlah

pegawai pada UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta adalah 9 orang,

sebagian besar pegawai memiliki tingkat pendidikan SMA yaitu

sejumlah 5 orang atau 55,5% dan S1 yaitu sejumlah 2 orang atau 22,2%

dari keseluruhan jumlah pegawai. Jenjang pendidikan tertinggi adalah S2

yang hanya dimiliki oleh 1 orang pegawai yaitu kepala dari UPTD

Rumah Sewa. Jenjang pendidikan selain S2, S1, dan SMA terdapat 1

orang pegawai yang memiliki jenjang pendidikan D3. Dari semua

pegawai pada UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta ini tidak ada yang

berpendidikan D2, D1, SMP dan SD.

c. Komposisi pegawai pada UPTD Rumah Sewa

Tabel 4.3

Jabatan dan Nama Pegawai UPTD Rumah Sewa

Jabatan Nama Pegawai

1. Kepala UPTD Rumah Sewa Toto Jayanto, SH, MHum

2. Subbagian Tata Usaha Sri Ratnartiningsih, SH

3. Staff - Rr. Maretno Sapta Dewi, SH

- Sriyono Joko Mulyono

- Bambang Mulato

- Triwidodo

- Sugeng Srihananto

- Widodo

- Tomi Putranto

Sumber: Subbagian Tata Usaha UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta


commit to user

51

6. Persebaran Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota

Surakarta.

Bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota

Surakarta mulai dioperasionalkan sejak tahun 2003 dan semakin

berkembang jumlahnya sampai saat ini. Berdasarkan hasil wawancara

dengan Kepala UPTD Rumah Sewa yang dilakukan pada tanggal 6

Oktober 2011 berjumlah 7 twin block yang termasuk kategori Rusunawa.

Bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) tersebut

tersebar di 3 Kecamatan yang berada di Kota Surakarta dengan

pembagian sebagai berikut :

Tabel 4.4

Persebaran Bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota

Surakarta Tahun 2011

No. Kecamatan Jumlah

Twin Block

Jumlah Kepala

Keluarga (KK)

Kategori

1. Laweyan

(Rusunawa Begalon)

1 95 Rusunawa

2. Pasar Kliwon

(Rusunawa

Semanggi)

2 188 Rusunawa

3. Jebres

-Rusunawa Kerkop

-Rusunawa Jurug

1

3

-

169

Rusunawa

Rusunawa

Jumlah 7 452 Rusunawa

Sumber: Kepala UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta


commit to user

52

Rusunawa di Kota Surakarta sendiri sampai saat ini jumlahnya

belum mampu memenuhi kebutuhan pemukiman masyarakat

berpenghasilan rendah (MBR) yang ada di Kota Surakarta. Hal ini

dibuktikan dengan masih banyaknya daftar tunggu yang terdapat di

UPTD Rumah Sewa. Selain biaya sewa yang murah, lingkungan

rusunawa yang bersih, sehat, rapi dan indah serta lokasi yang cukup

strategis dalam arti tidak jauh dari jalan umum membuat Rusunawa

banyak diminati oleh masyarakat khususnya masyarakat Surakarta.

Apalagi ditambah dengan fasilitas yang memadai sehingga menjadi daya

tarik bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk tinggal di

Rusunawa. Fasilitas yang disediakan oleh pihak pengelola kepada

penghuni Rusunawa adalah : Satuan Unit Rumah Susun seluas 24 m²,

Ruang tamu, Dapur, Kamar Mandi / WC, Tempat Parkir, Listrik, Air

Bersih, Aula / Ruang pertemuan, dan Musholla.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kota Surakarta merupakan salah satu kota otonom yang memiliki

jumlah penduduk terpadat di Indonesia ± 13.000 jiwa di tiap-tiap kecamatan.

Namun sangat disayangkan jumlah penduduk yang terdapat di Kota Surakarta

tidak sebanding dengan Luas Wilayah yang hanya 44,04 km². Keterbatasan

lahan untuk perumahan dan pemukiman serta mahalnya harga bahan-bahan

bangunan akan sulit bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk

memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang menjadi kebutuhan utamanya.


commit to user

53

Apabila permasalahan ini dibiarkan begitu saja maka tidak sedikit dari

MBR membangun permukiman kumuh di sepanjang bantaran sungai,

sepanjang rel kereta api, bahkan tidak jarang mereka membuat bangunan liar

di lahan yang menjadi Hak Pakai Pemerintah Kota yang apabila dibiarkan

begitu saja akan sangat ironis karena merusak pemandangan kota.

Rusunawa di Kota Surakarta memiliki kontribusi yang besar terhadap

Pemerintah Kota Surakarta. Oleh karena hal tersebut maka pembangunan

Rusunawa penting untuk dikelola dengan baik. Kontribusi Rusunawa

terhadap Pemerintah Kota Surakarta menurut Kepala UPTD Rumah Sewa

terbagi dalam tiga aspek, yaitu :

Aspek Psikologis

Pembangunan Rusunawa di Kota Surakarta dilihat dari aspek psikologis

yaitu:

a. Mengangkat harkat dan martabat dalam berumah tangga.

MBR yang awalnya tinggal di tempat yang tidak layak (kumuh) seperti

bantaran sungai, sepsnjang rel kereta api maupun yang membangun di

lahan hak pakai Pemkot, tidak memiliki mutu atau nilai serta tidak

bermartabat karena dianggap sebagai perusak pemandangan kota. Tetapi

ketika MBR tersebut tinggal di Rusunawa maka secara otomatis taraf

hidup atau nilainya menjadi terangkat karena tinggal di tempat yang layak

dan tidak menjadi perusak pemandangan kota lagi.


commit to user

54

b. Meningkatkan etos hidup penyewa.

Etos berkaitan dengan etika atau dengan kata lain perilaku. MBR yang

tinggal di Rusunawa perilakunya akan lebih baik atau terkendali karena

ada aturan-aturan yang mengikat dan menolong penyewa untuk memiliki

perilaku yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

c. Menekan tindakan mengkavling tanah negara untuk hunian tidak berijin.

Dengan dibangunnya Rusunawa di Lahan Hak Pakai Pemkot berarti

meminimalisir tindakan masyarakat mengkavling tanah negara untuk

hunian tidak berijin yang akhirnya hanya menjadi perusak pemandangan

kota.

Aspek Finansial

Pembangunan Rusunawa di Kota Surakarta dilihat dari aspek finansial yaitu:

a. Memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta.

Pendapatan hasil sewa Rusunawa menambah Pendapatan Asli Daerah

Kota Surakarta.

b. Alokasi anggaran penataan perumahan dan pemukiman kumuh Kota

Surakarta dapat dihemat.

Dengan pembangunan Rusunawa dapat meminimalisir alokasi anggaran

penataan perumahan dan pemukiman kumuh dengan memanfaatkan

lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian dan distrukturkan secara

fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal. Sehingga dapat

miminimalkan lahan dan bangunan.


commit to user

55

Aspek Sosiologis

Pembangunan Rusunawa di Kota Surakarta dilihat dari aspek sosiologis yaitu:

a. Meminimalkan permukiman kumuh.

Dengan adanya pembangunan Rusunawa dapat meminimalkna

permukiman kumuh karena salah satu tujuan dari pembangunan Rusunawa

ini adalah untuk penataan wilayah kumuh sehingga wilayah kumuh di

Kota Surakarta dapat berkurang.

b. Mengubah perilaku masyarakat dalam menjalani kehidupan rumah tangga

yang lebih tertib dan teratur.

Perilaku masyarakat yang pada awalnya tinggal di daerah permukiman

kumuh memiliki pola kehidupan rumah tangga yang kurang tertib dan

teratur. Contohnya pola kehidupan rumah tangga yang tidak mengganggu

penghuni rusun lainnya seperti saling menghargai dan menghormati

penghuni rusun lainnya.

c. Meningkatkan kualitas berumah tangga.

Pembangunan Rusunawa dari aspek sosiologis dapat meningkatkan

kualitas berumah tangga karena fasilitas pribadi disediakan di dalam

sarusunawa sehingga setiap urusan dalam rumah tangga diatur sendiri dan

dapat meningkatkan kualitas berumah tangga para penghuninya.

Melihat besarnya kontribusi Rusunawa terhadap Pemerintah Kota

Surakarta maka pada bab ini akan dijelaskan hasil penelitian terkait dengan

rumusan masalah yang telah disebutkan pada bab I, yaitu mengenai

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) oleh UPTD Rumah


commit to user

56

Sewa Kota Surakarta. Pengelolaan merupakan proses atau upaya untuk

mengerahkan orang lain untuk melakukan suatu kegiatan manajerial.

Pengelolaan mengenai Rumah Susun Sederhana Sewa meliputi tahap

perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan hingga tahap pengawasan.

Semua bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota

Surakarta termasuk dalam Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

yang berupa pemakaian gedung atau bangunan pemerintah dan bersifat sewa.

Oleh sebab itu bagi setiap orang yang memperoleh pelayanan jasa untuk

menggunakan kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh dan atau dikelola

oleh Pemerintah Daerah, maka akan dipungut retribusi pemakaian kekayaan

daerah. (Bab 2 Pasal 2 Perda Surakarta No. 7 Tahun 2009).

Agar bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dapat

berdayaguna serta mencapai target dan sasaran yang diharapkan serta

memenuhi aspek yang telah ditetapkan sebagai kontribusi bagi Pemerintah

Kota Surakarta maka diperlukan pengelolaan yang baik. Pengelolaan Rumah

Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang berada di Kota Surakarta menjadi

tanggungjawab UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta. Pembahasan pada

penelitian ini dilihat berdasarkan empat fungsi manajemen yaitu perencanaan,

pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan.

1. Perencanaan (Planning)


commit to user

57

Penyusunan rencana teknis operasional di bidang penanganan

kegiatan teknis di rumah sewa yang dilaksanakan oleh UPTD Rumah

Sewa Kota Surakarta mempunyai dasar hukum yang berasal dari

Peraturan Walikota (Perwali) Surakarta No. 45 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan

Umum Kota Surakarta dan disempurnakan kembali oleh Peraturan

Walikota (Perwali) Surakarta No. 20-O Tahun 2009 Tentang Pedoman

Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas

Pekerjaan Umum. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang pada

mulanya dikelola oleh Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa

(Rusunawa) Kota Surakarta yang tertuang dalam Peraturan Walikota

Surakarta No. 12 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Unit Pengelola

Rusunawa Kota Surakarta. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh

Bapak Toto Jayanto selaku kepala UPTD Rumah sewa sebagai berikut:

“..cikal bakal lahirnya UPTD atau embrio dari UPTD berasal dari

Unit Pengelolaan Rusunawa. Dahulu waktu pembangunan rusun

yang pertama sejak tahun 2003 kan belum ada instansi yang

mengelola padahal rusun harus ada yang mengelola, karena belum

masuk SKPD dan belum ada instansi yang mengelola maka dibentuk

Unit Pengelola. ” (Wawancara 6 Oktober 2011)

Perencanaan di katakan baik apabila didalamnya mengandung

tujuan-tujuan yang akan dicapai. Karena dengan adanya tujuan atau goal

yang akan dicapai dari setiap rencana, mempermudah organisasi untuk

merealisasikan rencana tersebut. Begitu juga dengan UPTD Rumah Sewa

yang memiliki 4 tujuan dalam Pembangunan Rusunawa di Kota

Surakarta, yaitu :


commit to user

58

1. Pembangunan Rusunawa memberikan solusi atas kebutuhan

perumahan yang sederhana dan sehat.

2. Pembangunan Rusunawa merupakan kebijakan Pemerintah Kota

Surakarta dalam rangka penyediaan rumah sederhana dan sehat

untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Surakarta.

3. Pembangunan Rusunawa diperuntukkan untuk penataan wilayah

kumuh di Kota Surakarta.

4. Pembangunan Rusunawa dibuat untuk meminimalkan hunian tidak

berijin.

Sumber : Kepala UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta

Rusunawa merupakan program dari pemerintah pusat yang tujuan

pembangunannya yaitu untuk membantu masyarakat berpenghasilan

rendah (MBR) dalam hal pemenuhan akan rumah tinggal. Selain untuk

memenuhi kebutuhan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan

rumah tinggal yang layak, dengan dibangunnya Rusunawa

meminimalkan bangunan liar dan penataan pemukiman kumuh agar tidak

merusak pemandangan kota. Selain hal tersebut, Rusunawa juga

menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Oleh karena pembangunan Rusunawa memiliki banyak manfaat

maka pemerintah pusat mencanangkan kepada setiap daerah otonom

untuk berpartisipasi dalam program sejuta tower. Kota Surakarta yang

termasuk dalam daerah otonom memiliki respon yang sangat baik akan

pelaksanaan program dari pemerintah pusat ini. Proyek pembangunan


commit to user

59

rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota

Surakarta akan berlanjut sampai tahun 2015.Selain adanya program

pembangunan sejuta tower dari pemerintah pusat, dengan pembangunan

rusunawa maka lahan Hak Pakai Pemerintah Kota dapat dimanfaatkan

secara optimal serta didukung oleh besarnya minat warga Kota Surakarta

untuk tinggal di Rusunawa.

Perencanaan tujuan dari pembangunan Rusunawa bukan hanya

menjadi harapan Pemerintah Kota dan pihak UPTD Rumah Sewa saja

tetapi juga menjadi jawaban bagi seluruh masyarakat Kota Surakarta

khususnya MBR yang memerlukan rumah sebagai tempat tinggal.

Hal ini sesuai dengan yang di katakan Ibu Ipung sebagai penyewa di

Rusunawa Semanggi sebagai berikut:

“ ..Rusun ini sudah menjawab kebutuhan saya akan rumah yang

sehat mb. Air nya jernih,tidak berbau. Tempat pembuangan

sampahnya juga baik,setiap lantai disediakan tong sampah.”

(Wawancara 25 Oktober 2011)

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Yuli sebagai penyewa di

Rusunawa Jurug sebagai berikut :

“..Dibandingkan tempat tinggal saya yang dulu di bantaran sungai

gajah putih,tinggal di rusun ini lebih sehat mb. Airnya bersih dan

lingkungannya juga sehat. Kalau yang menjadi kendala untuk saat ini

dalam hal kebersihan yaitu pengelolaan sampah yang belum efektif

karena Rusun Jurug yang bangunan depan masih dalam tahap

pembangunan sehingga menyulitkan truk pengangkut sampah untuk

mengambil sampah. Itu aja mb.” (Wawancara 10 November 2011)

Melihat dari tujuan Pembangunan Rusunawa di Kota Surakarta maka

pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang dilakukan


commit to user

60

oleh UPTD Rumah Sewa yang berkaitan dengan Perencanaan dapat

dilihat dari beberapa kegiatan yaitu :

a. Perencanaan Anggaran dan Lahan

Perencanaan anggaran diperlukan untuk memperkirakan

besarnya perkiraan dana yang diperlukan dalam pembangunan

Rusunawa beserta sumber pendanaannya. Anggaran merupakan

sumber utama dalam pembangunan rusunawa. Sedangkan

perencanaan lahan berkaitan terhadap tempat atau daerah yang akan

dibangun rusunawa. Identifikasi lahan sangat penting dilakukan

karena melalui identifikasi tersebut dapat diketahui apakah lahan

tersebut layak di bangun rusunawa atau tidak, dilihat dari segi sanitasi,

akses ke jalan umum dan akses ke tempat kerja penghuni rusunawa.

Sumber pendanaan Rusunawa Kota Surakarta diperoleh dari

APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Tahun 2005- 2025

yang tertuang dalam UU No.17 Tahun 2007 Tentang Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, APBD (Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah) Propinsi Jawa Tengah, dan APBD

(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Surakarta. Pendanaan

pembanguna Rusunawa tertuang pada Undang-Undang Republik

Indonesia No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman Bab X Bagian kedua Pasal 119. Sumber pendanaan yang

berasal dari APBN diperoleh dari Kemenpera (Kementrian Perumahan

Rakyat) dan KemenPU (Kementrian Pekerjaan Umum) berupa bentuk


commit to user

61

fisik bangunan rusunawa. Pendanaan yang diperoleh dari APBD

Propinsi Jawa Tengah berupa sarana-sarana pendukung seperti pagar,

paving, taman bermain, musholla, dan sarana-sarana pendukung

lainnya. Kemudian pendanaan yang diperoleh dari APBD Pemerintah

Kota Surakarta sendiri berupa lahan, dan pemasangan listrik serta air.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Toto Jayanto

selaku kepala UPTD Rumah Sewa sebagai berikut:

“..sumber pendanaan ada 3, yang satu APBN (Kemenpera dan

KemenPU) ,trus yang kedua APBD propinsi, yang ketiga ya

Pemerintah Kota Surakarta. Pendanaan yang berasal dari APBN

berupa fisik rusun, kalo yang APBD Propinsi sarana pendukung

seperti pagar, paving dan yang lainnya berasal dari Kota

Surakarta seperti lahan, listrik, dan air.” (Wawancara 6 Oktober

2011)

Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Sri

Ratnartiningsih sebagai Subbagian Tata Usaha UPTD Rumah Sewa,

sebagai berikut :

“..sumber pendanaan dari Pemerintah kota Surakarta berupa

tanah,listrik dan air. Anggaran pendirian bangunan dari

Kemenpera dan KemenPU, terus propinsi berupa kelengkapan

berupa pagar, paving dan kelengkapan yang lain. Jadi kerja

sama antara Pusat, Daerah, dan Pemkot.” (Wawancara 11

Oktober 2011)

Untuk perencanaan lahan atau penetapan lokasi yang akan

dibangun Rusunawa melihat pada keadaan lahan Hak Pakai

Pemerintah Kota yang tersedia. Apabila masih ada lahan Hak Pakai

Pemerintah Kota Surakarta yang belum dimanfaatkan dan tanah

tersebut tidak dalam sengketa dalam arti tidak milik orang lain serta

bebas dari bangunan apapun maka Rusunawa dapat dibangun. Dalam


commit to user

62

pembangunan Rusunawa hal yang selanjutnya menjadi pertimbangan

adalah mengenai struktur tanah cocok untuk dibangun Rusunawa atau

tidak, sanitasi baik atau tidak, serta akses ke jalan umum mudah dan

tidak jauh dari tempat kerja calon penghuni.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Bapak Toto Jayanto selaku

Kepala UPTD Rumah Sewa sebagai berikut :

“..lahan yang digunakan untuk pembangunan Rusunawa apabila

masih ada lahan Hak Pakai Pemkot yang belum dimanfaatkan,

kemudian tanah tersebut tidak berada dalam sengketa dalam arti

tidak milik orang lain serta bebas dari bangunan apapun

kemudian kondisi sanitasi baik dan memungkinkan untuk

dibangun Rusunawa.” (Wawancara 6 Oktober 2011)

Apabila kriteria tersebut sudah memenuhi maka dari pihak

UPTD Rumah Sewa langsung mengajukan anggaran pembangunan

Rusunawa ke Kementrian Pekerjaan Umum dan Kementrian

Perumahan Rakyat untuk diverifikasi. Sampai tahun 2011 ini lahan

Hak Pakai Pemerintah Kota Surakarta yang telah dibangun Rusunawa

terdiri dari lahan Hak Pakai Pemkot yang berada di Begalon,

Semanggi, Jurug dan Kerkop.

Lahan yang digunakan untuk pembangunan Rusunawa di Kota

Surakarta dahulu merupakan pemukiman kumuh dan hunian tidak

berijin. Tetapi setelah dibangunnya Rusunawa saat ini menjadi

pemukiman yang layak huni, sehat dan tertata rapi. Hal ini dapat

dilihat melalui gambar 4.1 yaitu lahan Rusunawa Begalon dan

Rusunawa Semanggi :

Gambar 4.1


commit to user

63

Kondisi Lahan/Wilayah Rusunawa Begalon Kelurahan

Panularan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta

Sebelum Tahun 2003

Sumber : Dokumentasi UPTD Rumah Sewa

Gambar diatas adalah lahan atau wilayah sebelum dibangunnya

Rusunawa Begalon. Rusunawa Begalon terletak di Kelurahan

Panularan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. Lahan tempat

dibangunnya Rusunawa Begalon dahulu adalah pemukiman padat

penduduk yang kumuh dan jauh dari lingkungan hidup yang baik,

sehat, bersih, rapi dan indah. Tetapi dengan program dari Pemerintah

Pusat yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1

Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa

setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang

merupakan kebutuhan dasar manusia maka Pemerintah berperan untuk

menyediakan dan memberi kemudahan dan bantuan perumahan dan

kawasan pemukiman khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR).


commit to user

64

Untuk mendukung program Pemerintah tersebut Kota Surakarta

wajib memfasilitasi penyediaan perumahan dan pemukiman bagi

masyarakat khususnya MBR termasuk menetapkan Kasiba (Kawasan

siap bangun) dan Lisiba (Lingkungan siap bangun) sesuai dengan UU

RI No.1 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Paragraf 3

Pasal 15. Untuk mengubah wilayah tersebut menjadi pemukiman

yang layak huni maka Pemerintah Kota Surakarta membangun

Rusunawa Begalon dan Rusunawa lainnya yang tersebar di wilayah

Rurakarta Gambar dibawah ini menunjukkan Rusunawa Begalon yang

telah dibangun.

Gambar 4.2

Kondisi Lahan/Wilayah Rusunawa Begalon II Kel. Panularan

Kec. Laweyan Kota Surakarta Pada Tahun 2006

Foto 1 Foto 2

Sumber : Observasi Pribadi Peneliti (22 Oktober 2011)


commit to user

65

Foto 3 Foto 4

Foto 5 Foto 6


Gambar diatas merupakan Rusunawa Begalon yang dibangun

diatas lahan yang awalnya merupakan pemukiman kumuh. Tampak

pada gambar bahwa kondisi pemukiman saat ini lebih baik dari

sebelumnya. Kondisi pemukiman berubah menjadi rumah tinggal

yang bersih, sehat, rapi, indah dan tertata dengan baik. Lahan yang

dibangun Rusunawa Begalon bukan hanya satuan unit rumah tinggal

saja tetapi terdapat fasilitas taman bermain anak (Foto 2), tempat

menjemur pakaian (Foto 3), tempat parkir (Foto 5) dan papan baca

(Foto 6). Lahan yang sebelumnya kumuh saat ini menjadi wilayah

pemukiman yang tertata rapi, bersih, dan indah.


commit to user

66

Identifikasi Rusunawa Begalon II, yaitu :

Dibangun oleh : Kementrian Pekerjaan Umum

Sumber Dana : APBN

No. IMB : No. 601/0877.1/L-04/IMB/VII/2008

Type : 21/ 1 blok

Jumlah Unit : 96 Unit/ 21 m²

Pemilik Tanah : Pemerintah Kota Surakarta

Sertifikat Hak : Pakai HP.12

Tgl Penerbitan : 5 Desember 2006 No.11.02.01.04.4.001.2

Dihuni : Tahun 2009

Setelah pembangunan Rusunawa Begalon II kemudian pada

tahun 2010 dibangun Rusunawa Semanggi yang terletak di Kelurahan

Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta. Tidak jauh

berbeda dengan kondisi wilayah sebelum dibangunnya Rusunawa

Begalon, Rusunawa Semanggi dahulu juga merupakan wilayah kumuh

yang tidak tertata. Dapat dilihat pada Gambar 4.3 :


commit to user

67

Gambar 4.3

Kondisi Lahan/Wilayah Rusunawa Semanggi Kelurahan

Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Sebelum Tahun

2010


Sama halnya dengan Lahan Rusunawa Begalon. Dahulu lahan

Rusunawa Semanggi juga merupakan pemukiman kumuh yang

terletak di Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota

Surakarta. Lahan tempat dibangunnya Rusunawa Begalon dahulu

adalah pemukiman padat penduduk yang kumuh dan jauh dari

lingkungan hidup yang baik, sehat, bersih, rapi dan indah. Tetapi

dengan program dari Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Undang-

Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan

dan Kawasan Permukiman bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera

lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup


commit to user

68

yang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia maka

Pemerintah berperan untuk menyediakan dan memberi kemudahan

dan bantuan perumahan dan kawasan pemukiman khususnya bagi

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Untuk mendukung program Pemerintah tersebut Kota Surakarta

wajib memfasilitasi penyediaan perumahan dan pemukiman bagi

masyarakat khususnya MBR termasuk menetapkan Kasiba (Kawasan

siap bangun) dan Lisiba (Lingkungan siap bangun) sesuai dengan UU

RI No.1 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Paragraf 3

Pasal 15. Untuk mengubah wilayah tersebut menjadi pemukiman

yang layak huni maka Pemerintah Kota Surakarta membangun

Rusunawa Semanggi. Gambar dibawah ini menunjukkan Rusunawa

Begalon. Gambar dibawah ini merupakan Rusunawa Semanggi yang

telah dibangun.

Gambar 4.4

Kondisi Lahan/Wilayah Rusunawa Semanggi Kelurahan

Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Tahun 2010

Foto 7 Foto 8



commit to user

69

Foto 9 Foto 10


Gambar diatas merupakan Rusunawa Semanggi yang dibangun

diatas lahan yang awalnya merupakan pemukiman kumuh. Tampak

pada gambar bahwa kondisi pemukiman saat ini lebih baik dari

sebelumnya. Kondisi pemukiman berubah menjadi rumah tinggal

yang bersih, sehat, rapi, indah dan tertata dengan baik. Lahan yang

dibangun Rusunawa Semanggi bukan hanya satuan unit rumah tinggal

saja tetapi terdapat fasilitas taman hijau (Foto 9), tempat menjemur

pakaian yang dilindungi oleh tralis dan tempat parkir motor yang

tertata rapi. Lahan yang sebelumnya kumuh saat ini menjadi wilayah

pemukiman yang tertata rapi, bersih, dan indah.

Identifikasi Rusunawa Semanggi, yaitu :

Dibangun oleh : Kementrian Pekerjaan Umum

Sumber Dana : APBN

DIPA : Tahun Anggaran 2008 No. 0624/033-05.01-

/2007

Luas : 8.000 m²


commit to user

70

No. IMB : No. 601/0992/P.02/IMB/XII/2009

Type : 24/ 2 blok

Jumlah lantai : 5 lantai


Jumlah Difabel : 14 unit/ 24 m²



Tgl Penerbitan : 29 Agustus 2005 No.11.02.03.02.4.00036

Dihuni : Tahun 2010

Setelah Rusunawa Semanggi, pembangunan Rusunawa

selanjutnya adalah Rusunawa Jurug. Rusunawa Jurug terletak di Jl.

KH. Maskyur Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

Identifikasi Rusunawa Jurug, yaitu :

Dibangun oleh : Kementrian Negara Perumahan Rakyat

Sumber Dana : APBN

DIPA : Tahun Anggaran 2009

Luas : 4.000 m²

No. IMB : Dalam Proses

Type : 29/ 3 blok

Jumlah lantai : 5 lantai





commit to user

71

Tgl Penerbitan : -

Dihuni : Tahun 2011

Gambar 4.5

Rusunawa Jurug Jl. KH. Maskyur Kelurahan Jebres Kecamatan

Jebres Kota Surakarta Tahun 2011

Foto 11 Foto 12

Sumber : Observasi Pribadi Peneliti (10 November 2011)

Foto 13 Foto 14


Pada gambar dapat dilihat bahwa pembangunan Rusunawa

Jurug masih dalam tahap penyelesaian. Diharapkan akhir tahun 2011

ini pembangunan Rusunawa Jurug sudah selesai. Walaupun

pembangunan Rusunawa Jurug belum selesai sepenuhnya, Rusunawa

ini sudah mulai ditempati pada bulan Juli tahun 2011 lalu.


commit to user

72

Pembangunan Rusunawa selanjutnya adalah Rusunawa Kerkop

yang terletak di dekat stasiun Jebres. Rusunawa Kerkop ini akan mulai

di huni tahun 2012 mendatang.

Gambar 4.6

Rusunawa Kerkop Kelurahan Purwodiningratan Kecamatan

Jebres Kota Surakarta Tahun 2011

Foto 15 Foto 16

Foto 17 Foto 18


Pembangunan Rusunawa selanjutnya direncanakan di daerah

Mojosongo yang merupakan lahan Hak Pakai Pemerintah Kota

Surakarta Nomor 24 Mojosongo, Jebres dengan perkiraan anggaran

pembangunan sebesar 13 miliar per twin block yang dapat

menampung 90 Kepala Keluarga per twin block. Saat ini ada 500

Kepala Keluarga yang masuk kedalam daftar antrean calon penghuni.

Proyek pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan


commit to user

73

rendah (MBR) di Kota Surakarta akan berlanjut hingga tahun 2015.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Solo terus berupaya mencari lahan

kosong untuk didirikan Rusunawa sampai tahun 2015.

b. Penetapan Calon Penghuni Dan Biaya Sewa

Penetapan calon penghuni dilakukan setelah bangunan rusunawa

dianggap layak untuk dihuni oleh penghuni rusunawa yang telah lolos

seleksi di UPTD Rumah Sewa. Sasaran dari penghuni Rumah Susun

Sederhana Sewa (Rusunawa) adalah seluruh warga negara Indonesia

yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang berpenghasilan

rendah (MBR). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara

Perumahan Rakyat No. 14/PERMEN/M/2007 Tentang Pengelolaan

Rumah Susun Sederhana Sewa Bab IV Pasal 15 tentang

Kepenghunian. Sasaran penghuni Rusunawa pada Kota Surakarta

sendiri adalah penduduk Kota Surakarta yang termasuk masyarakat

berpenghasilan rendah (MBR).

Syarat bagi penyewa Rusunawa Kota Surakarta ditentukan oleh

pihak UPTD Rumah Sewa sendiri sesuai dengan Keputusan Walikota

Surakarta No. 648/125/1/2005. Adapun syarat bagi penyewa

Rusunawa Kota Surakarta yaitu: Warga Kota Surakarta dan Memiliki

KTP (Kartu Tanda Penduduk) Surakarta, Sudah Menikah, Belum

Mempunyai Rumah, Penghasilan minimal sebesar UMK antara Rp.

750.000,- s/d Rp. 2.500.000,- setiap bulannya dan di sahkan melalui

surat keterangan dari Rukun Tetangga (RT) setempat, Mengisi


commit to user

74

formulir pendaftaran beserta lampirannya (Fotokopy Kartu Keluarga,

Fotokopy Surat Nikah, Pas Foto dan Keterangan Penghasilan),

Sanggup mentaati peraturan penghunian Rusunawa dan Peraturan

Perundang-Undangan lainnya yang berlaku, Sanggup membayar uang

sewa berdasarkan tarif sebagaimana mestinya, dan Menandatangani

Perjanjian Sewa. Kemudian bagi calon penghuni yang telah lolos

seleksi, tahap selanjutnya adalah dengan mengisi surat pernyataan

untuk memenuhi tata tertib penghunian. Tata tertib untuk penghuni

Rusunawa berisikan Hak, Kewajiban dan Larangan penghuni

Rusunawa meliputi :


commit to user

75

Tabel 4.5

Hak Dan Kewajiban Penyewa Rusunawa Kota Surakarta

Hak Penyewa Kewajiban Penyewa

1. Menempati satuan unit

Rusunawa untuk keperluan

tempat tinggal.

2. Menggunakan fasilitas umum

dan fasilitas sosial dalam

lingkungan Rusunawa.

3. Mengajukan keberatan atas

pelayanan yang kurang baik

oleh pengelola Rusunawa.

4. Mendapatkan penjelasan,

pelatihan dan bimbingan

tentang pencegahan,

pengamanan dan penyelamatan

terhadap biaya kebakaran.

5. Memanfaatkan bagian bersama.

6. Memanfaatkan benda bersama.

7. Memanfaatkan tanah bersama

yang didasarkan atas luas sarana

Rusunawa.

1. Membayar sewa dan segala

yang ditetapkan pengelola.

2. Membayar pemakaian listrik

dan air bersih.

3. Membuang sampah di tempat

yang telah ditentukan atau

disediakan dengan

menggunakan pembungkus

secara rapi dan teratur, tidak

berantakan.

4. Memelihara sarana Rusunawa

yang disewa dengan sebaik-

baiknya.

5. Mematuhi ketentuan tata tertib

tinggal di sarana Rusunawa

yang ditetapkan secara bersama

antara pengelola dan penyewa.

6. Mengikuti kegiatan yang

dilakukan warga Rusunawa.

Sumber : Dokumen Tertulis UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta

Selain Hak dan Kewajiban yang harus ditaati kepada calon

penghuni Rusunawa, terdapat juga larangan bagi penyewa Rusunawa

yang juga harus ditaati oleh penghuni Rusunawa. Larangan tersebut

meliputi :


commit to user

76

Tabel 4.6

Larangan Bagi Penyewa Rusunawa Kota Surakarta

Keterangan Larangan Larangan

Bidang Administrasi a. Tidak menempati Satuan Unit

Rusunawa (SUR) yang disewa.

b. Menyewakan atau

memindahtangankan sarana

Rusunawa kepada pihak lain.

c. Menyewa lebih dari satu Satuan Unit

Rusunawa (SUR).

d. Dilarang menggunakan Satuan Unit

Rusunawa (SUR) sebagai tempat

usaha.

Fasilitas Rusunawa a. Dilarang melakukan tindakan merusak

atau melakukan tindakan yang dapat

menimbulkan pencemaran terhadap

fasilitas bersama yang ada di

lingkungan Rusunawa.

b. Dilarang memasang tambahan

instalasi listrik atau air, menggali

jalan, taman dan lain-lain tanpa seijin

pengelola.

c. Dilarang memasang alat pendingin

(AC) tanpa ijin pengelola.

d. Dilarang merusak instalasi listrik, air,

lampu taman dan lampu penerangan di

komplek Rusunawa.

e. Dilarang memasang antena rig, radio

cb, maupun alat komunikasi radio

lainnya.


commit to user

77

Kontruksi Bangunan a. Penyewa dilarang melakukan

perubahan atau perombakan bangunan

Rusunawa dalam bentuk apapun tanpa

persetujuan tertulis dari pengelola.

b. Penyewa dilarang membuat bangunan

tambahan.

c. Penyewa dilarang memaku atau

melobangi dinding.

d. Penyewa dilarang membongkar langit-

langit dan menyimpan barang-barang

di langit-langit.

e. Penyewa dilarang membawa,

melatakkan, menaruh benda atau

barang yang beratnya melampaui batas

kekuatan atau daya dukung lantai yang

ditentukan.

Ketertiban a. Penyewa dilarang memelihara

binatang peliharaan kecuali ikan hias

di dalam akuarium.

b. Penyewa dilarang membuang benda

atau sampah dari atas ke bawah.

c. Penyewa dilarang melakukan kegiatan

yang menimbulkan suara bising atau

keras, bau menyengat dan lainnya.

d. Penyewa dilarang melakukan

perbuatan yang dapat mengganggu

keamanan, ketertiban dan kesusilaan.

Perbuatan tersebut antara lain: berjudi,

menjual atau memakai narkoba,

minuman keras, berbuat maksiat, dan

lain sebagainya.


commit to user

78

e. Penyewa dilarang menyimpan,

meletakkan barang atau benda di

koridor tangga atau tempat yang dapat

mengganggu atau menghalangi

kepentingan bersama.

f. Penyewa dilarang menjemur pakaian

selain di tempat yang telah disediakan


Untuk besarnya tarif sewa Rusunawa tertuang dalam Peraturan

Mentri Perumahan Rakyat No. 18/PERMEN/M/2007 Tentang

Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun

Sederhana Sewa Yang Dibiayai APBN Dan APBD. Kota Surakarta

sendiri setiap penyewa yang menggunakan kekayaan daerah tersebut

yang dikelola dan dikuasai oleh pemerintah daerah wajib untuk

membayar sewa penggunaan setiap satu bulan sekali.

Biaya Rusunawa di Kota Surakarta tertulis dalam Peraturan

Daerah Kota Surakarta No. 7 Tahun 2009 Tentang Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah. Dalam lampiran Peraturan Daerah Kota

Surakarta No.7 Tahun 2009 Tentang Retribusi Kekayaan Daerah

tersebut, biaya satu unit Rusunawa dilihat berdasarkan Satuan Unit

Rusunawa yang di sewa. Tarif sewa Rusunawa dibagi kedalam 5

bagian. Lantai Difabel besarnya biaya sebesar Rp 100.000,-/ bulan,

Lantai I besarnya biaya sebesar Rp. 100.000,-/bulan, lantai II besarnya

biaya sebesar Rp. 90.000,-/bulan, lantai III besarnya biaya sebesar Rp.

80.000,-/bulan dan lantai IV besarnya biaya sebesar Rp. 70.000,-/bln.


commit to user

79

Biaya tersebut belum termasuk biaya listrik dan air yang dibebankan

kepada penyewa.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Nupi (Ibu Rumah

Tangga, jumlah anggota keluarga 3 orang), sebagai penyewa

Rusunawa Begalon lantai III:

“..persyaratan untuk menyewa rumah ini tidak terlalu sulit mb,

syaratnya hanya memiliki KTP Surakarta, sudah menikah, dan

tidak memiliki tempat tinggal. Pekerjaan suami sebagai buruh

dengan penghasilan tidak tentu tapi kira-kira penghasilannya

sekitar Rp. 800.000,- perbulan sudah cukup untuk membiayai

hidup dan menyewa rumah ini mb. Untuk sewa rumah yang

biasanya dikeluarkan sekitar Rp 200.000,- per bulan sudah

termasuk biaya listrik dan air. Selama 2,5 tahun tinggal di rusun

ini, kadang yang membuat sedih kalau belum bisa membayar

uang sewa. Tapi ada toleransi dari pihak UPTD untuk

membayar. Biasanya dikasih waktu tenggang.” (Wawancara 22

Oktober 2011)

Pertanyaan ini juga diungkapkan oleh Bapak Sarjono (Penjual

Hik, jum;ah anggota keluarga 3 orang) yang menyewa di Rusunawa

Semanggi lantai II, sebagai berikut:

“..persyaratan menyewa tidak sulit. Cuma KTP Solo, tidak

memiliki tempat tinggal dan sudah memiliki keluarga.

Penghasilan perbulan kira-kira Rp 800.000,- , biaya rusun

minimal Rp 200.000,-. Perbulan. Apabila belum mampu

membayar uang sewa, dari pihak UPTD ada waktu tenggang

selama 3 bulan mb.” (Wawancara 25 Oktober 2011)

Hal yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Ibu Rossi

(Ibu Rumah Tangga, jumlah anggota keluarga 3 orang) yang menyewa

di Rusunawa Jurug lantai III, sebagai berikut:

“..persyaratan menyewa tidak sulit karena ada brosur

persyaratan penyewa Rusunawa yang saya peroleh dari teman.

Kemudian saya melengkapi syarat-syarat tersebut dan tidak

lama kemudian diumumkan di DPU. Biaya Sewa Rusun ini per

bulannya sebesar Rp 170.000,- sudah termasuk biaya listrik dan


commit to user

80

air. Buat saya dengan penghasilan suami yang tidak tentu sekitar

Rp 800.000,- per bulannya, adanya Rusun ini sangat

membantu.” (Wawancara 10 November 2011)

c. Sosialisasi Rusunawa

Sosialisasi Rusunawa adalah upaya yang dilakukan oleh pihak

UPTD Rumah Sewa untuk memasyarakatkan Rusunawa agar dikenal

dan dipahami oleh masyarakat umum. Sosialisasi juga sebagai strategi

pemasaran Rusunawa, tertuang dalam Keputusan Mentri Perumahan

Rakyat No. 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun

Sederhana Sewa pasal 29.

Sosialisasi dilakukan oleh UPTD Rumah Sewa kepada penyewa

rusunawa dan kepada penghuni-penghuni liar yang memakai tanah

Hak Pakai (HP) Pemerintah Kota Surakarta. Sosialisasi terhadap

penyewa Rusunawa dilakukan secara rutin pada saat penghuni

Rusunawa menempati Rusunawa pertama kali. Sosialisasi yang

dilakukan oleh UPTD Rumah Sewa terhadap penghuni Rusunawa

untuk pertama kalinya dilakukan di Aula Rusunawa yang disediakan

di setiap Rusunawa. Selain untuk sosialisasi, aula Rusunawa

digunakan juga untuk mengakrabkan penghuni Rusun dengan

mengadakan pertemuan-pertemuan antar warga yang diadakan setiap

bulannya.

Sosialisasi yang dilakukan pihak UPTD Rumah Sewa kepada

penghuni Rusunawa yang baru mengenai hak dan kewajiban (Lihat

Tabel 4.5), larangan bagi penghuni (Lihat Tabel 4.6) dan sosialisasi


commit to user

81

mengenai hak, kewajiban dan larangan pengelola tertuang dalam

Kepitisan Menteri Perumahan Rakyat No. 14/PERMEN/M/2007 Pasal

34, 35 dan 36 yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.7

Hak, Kewajiban dan Larangan Pengelola

Hak Pengelola Kewajiban

Pengelola

Larangan

Pengelola

1. Menarik uang

sewa, rekening

air, listrik dan

biaya lain-lain

yang ditetapkan

pengelola.

2. Mengenakan

sanksi atas

pelanggaran

penghunian oleh

penyewa.

3. Melaksanakan

penertiban

penghuni.

4. Melaksanakan

pemutusan sewa

apabila penyewa

melalaikan

kewajibannya.

1. Menyediakan

fasilitas listrik,

air bersih di

setiap satuan unit

Rusunawa.

2. Melakukan

pemeriksaan,

pemeliharaan,

perbaikan secara

teratur terhadap

seluruh elemen

dan komponen

sarana

Rusunawa sesuai

dengan standar

kesehatan dan

keamanan.

3. Memberikan

informasi kepada

penyewa atas

kebijakan-

kebijakan

pengelola yang

1. Membatalkan

perjanjian sewa

menyewa secara

sepihak.

2. Memutuskan

secara sepihak

pemanfaatan

layanan suplai

listrik, air bersih

dan utilitas lain

yang digunakan

oleh penghuni

sesuai perjanjian

sewa.

3. Mencegah

informasi,

pendampingan

dan penyuluhan

yang merupakan

hak penguni.

4. Memungut biaya-

biaya lain secara

sepihak selain


commit to user

82

akan ditetapkan.

4. Memberikan

pemberitahuan

kepada penyewa

atas kegiatan-

kegiatan

berkaitan dengan

pemeliharaan dan

atau perbaikan

Rusunawa.

yang tercantum

dalam perjanjian

sewa.


Sedangkan sosialisasi terhadap penghuni-penghuni liar yang

memakai Lahan Hak Pakai Pemkot dilakukan apabila ada rencana

untuk pembangunan Rusunawa di Lahan Hak Pakai tersebut.

Sosialisasi dari pihak UPTD Rumah Sewa kepada penghuni-penghuni

liar dilakukan secara langsung yaitu mendatangi wilayah yang akan di

relokasi. Sosialisasi dilakukan setiap ada rencana pembangunan

Rusunawa dan isi dari sosialisasi yang dilakukan oleh pihak UPTD

berisi tentang pengenalan akan Rusunawa dan manfaat yang didapat

apabila tinggal di Rusunawa. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak

Toto Jayanto selaku Kepala UPTD Rumah Sewa sebagai berikut:

“..Sosialisasi Rusunawa dilakukan untuk penghuni sesuai

dengan kebutuhan. Sosialisasi dilakukan secara rutin kepada

penyewa setiap pembukaan Rusunawa baru dibuat. Sosialisasi

berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Pengelola dan Hak dan

Kewajiban Penyewa. Selain untuk penyewa rusunawa,

sosialisasi juga dilakukan kepada penghuni-penghuni liar yang

memakai tanah Hak Pakai (HP) Pemkot.” (Wawancara 6

Oktober 2011)


commit to user

83

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Ibu Sri

Ratnartiningsih selaku Subbagian Tata Usaha UPTD Rumah Sewa

sebagai berikut:

“..Sosialisasi dari pihak UPTD dilakukan secara langsung

dengan cara datang ke wilayah yang akan dibangun Rusunawa

setiap kali ada pembangunan baru, kemudian setelah ditempati

oleh penghuni dilakukan sosialisasi kembali mengenai hak dan

kewajiban pengelola maupun penghuni.” (Wawancara 11

Oktober 2011)

Hal yang kurang senada diungkapkan oleh Ibu Kasmi selaku

penghuni Rusunawa Jurug sebagai berikut:

“..dulu sebelum tinggal dirusun ini, saya tinggal di bantaran

sungai gajah putih di daerah terminal tirtonadi kemudian kena

gusuran. Lalu dari pihak UPTD melakukan sosialisasi ketempat

gusuran dan menawarkan untuk menghuni Rusunawa Jurug.

Sebelumnya saya ga paham kalau ada rusunawa, tetapi setelah

ada gusuran dan ada tawaran dari pihak UPTD, kemudian saya

langsung tertarik. Setelah 5 bulan tinggal di Rusun ini belum ada

sosialisasi dari pihak UPTD.” (Wawancara 10 November 2011)

Hal yang tidak senada diungkapkan oleh Ibu Rima Melati salah

satu penghuni Rusunawa Begalon berikut ini :

“..sosialisasi dilakukan hanya pada awal menghuni saja mb,

sekitar 3 tahun yang lalu. Kalau ada demo dari penghuni Rusun

baru pihak UPTD datang kesini untuk melakukan sosialisasi.

Tapi kalo tidak ada demo, sosialisasi jarang dilakukan.”


Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak UPTD untuk

mengenalkan Rusunawa kepada masyarakat di Kota Surakarta bukan

hanya melalui visitasi langsung ke tempat-tempat yang akan di

relokasi tetapi juga dengan cara menyiarkan di radio dan menyebarkan


commit to user

84

pamflet. Sehingga banyak masyarakat yang tertarik dan ingin tinggal

di Rusun.

d. Pemeliharaan dan Pengembangan Rusunawa

Pemeliharaan adalah perbuatan merawat dan menjaga bangunan

Rusunawa. Pemeliharaan dilakukan untuk meminimalkan kerusakan

pada Rusunawa khususnya pada satuan unit Rusunawa. Pemeliharaan

diperlukan agar bangunan pada Rusunawa tetap lestari dan dapat

digunakan dalam waktu yang lama. Pemeliharaan Rusunawa tertuang

dalam UU RI No.1 Tahun 2011 Bab VII Bagian pertama.

Pemeliharaan yang dilakukan oleh UPTD Rumah Sewa yaitu

melakukan upaya untuk mempertahankan kondisi bangunan dengan

cara memperbaikinya secepat mungkin apabila terjadi kerusakan. Hal

ini dilakukan agar kerusakan yang terjadi kondisinya tidak semakin

parah. Anggaran yang digunakan untuk pemeliharaan diperoleh dari

APBD (Anggran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Surakarta. Apabila

kerusakan yang dialami cukup parah maka pihak UPTD Rumah Sewa

mengajukan anggran kepada Pemerintah Pusat.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Ibu Sri Ratnartiningsih

selaku Subbagian UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta sebagai berikut:

“..Pemeliharaan Rusunawa dari pihak UPTD lebih ke

mempertahankan kondisi bangunan, kalau ada yang rusak

langsung melakukan perbaikan.” (Wawancara tanggal 11

Oktober 2011)

Hal yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Kirno selaku

penjaga Rusunawa Semanggi sebagai berikut:


commit to user

85

“..pemeliharaan yang dilakukan oleh pihak UPTD seperti

memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi di rusun seperti

atap bocor, lampu mati, air yang sering mati dan hal-hal yang

berkaitan dengan sampah. Selama ini pihak UPTD kurang

tanggap dan sigap dalam menyediakan kebutuhan yang

berkaitan dengan perbaikan kerusakan-kerusakan di rusun.

Pembiayaan kerusakan biasanya saya talangi sendiri dulu, baru

kemudian notanya ditukar kepada pihak UPTD. Harapan saya

untuk kedepannya semoga pihak UPTD lebih tanggap lagi

dalam menyediakan kebutuhan akan kerusakan di rusun.”


Hal ini tidak senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Eko

Hartoyo selaku penghuni di Rusunawa Begalon sebagai berikut :

“..penaganan kerusakan-kerusakan ysng terjadi di rusun ini

langsung ditangani oleh pihak UPTD. Kalau kerusakannya

ringan seperti lampu atau air mati, penanganan hanya dalam

waktu satu hari saja. Tetapi apabila kerusakannya agak parah,

itu butuh waktu yang lama. Tergantung dari kerusakannya

sendiri.” (Wawancara 22 Oktober 2011)

Pemeliharaan akan bangunan Rusunawa bukan hanya menjadi

tanggung jawab pihak UPTD Rumah Sewa saja melainkan masyarakat

penghuni Rusunawa juga bertanggung jawab akan pemeliharaan

Rusunawa. Bentuk dari tanggung jawab yang diberikan oleh

masyarakat Rusunawa yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan

di sekitar Rusunawa seperti tidak membuang sampah sembarangan

dan menjaga fasilitas umum Rusunawa dengan baik.

Selain pemeliharaan, pihak UPTD Rumah Sewa juga melakukan

perencanaan terhadap pengembangan Rusunawa di Kota Surakarta.

Pengembangan bangunan Rusunawa tertuang dalam Keputusan

Menteri Perumahan Rakyat No.14/PERMEN/M/2007 Bab VII bagian

kedua.


commit to user

86

Target pengembangan Rusunawa di Kota Surakarta sendiri

adalah apabila masih ada permintaan pasar dan apabila lahan Hak

Pakai (HP) Pemerintah Kota Surakarta masih tersedia. Apabila masih

tersedianya Lahan Hak Pakai Pemerintah Kota yang sudah lolos

kelayakan untuk dibangun Rusunawa maka badan pengelola dapat

mengusulkan untuk melakukan penambahan bangunan kepada

Kementrian Perumahan Rakyat dan Kementrian Pekerjaan Umum.

Hal ini diutarakan oleh Kepala UPTD Rumah Sewa, Bapak Toto

Jayanto sebagai berikut :

“..apabila ada lahan HP (Hak Pakai) Pemkot yang belum

dimanfaatkan dan tanah tersebut tidak dalam sengketa dalam arti

tidak milik orang lain kemudian bebas dari bangunan apapun

serta memiliki sanitasi baik, dan memungkinkan untuk dibangun

Rusun maka akan ditindaklanjuti. Karena pengembangan

Rusunawa merupakan program dari Pemerintah Pusat sampai

tahun 2014.” (Wawancara 6 Oktober 2011)

2. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian merupakan proses untuk mengelompokkan pegawai,

membagi tugas dan pekerjaan diantara anggota organisasi sehingga dapat

tercipta organisasi yang dapat digerakkan untuk bersama-sama mencapai

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dalam perencanaan.

Pengorganisasian berkaitan dengan tugas dan wewenang dari pejabat

pemerintah agar suatu program dapat berjalan dengan baik dan mencapai

sasaran yang dikehendaki. Tugas dan wewenang mengenai perumahan dan

kawasan permukiman tertuang dalam UU RI No. 1 Tahun 2011 Bab IV.

Tugas dan wewenang mengenai perumahan dan kawasan permukiman


commit to user

87

dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota

sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sewa Kota Surakarta

diberi kewenangan dan tanggung jawab oleh Pemerintah Kota untuk

mengelola Rumah Sewa yang terdapat di Kota Surakarta termasuk Rumah

Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Hal ini sesuai dengan Peraturan

Walikota Surakarta No. 45 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta.

Dalam melakukan pengelolaan Rusunawa di Kota Surakarta, pihak

UPTD Rumah Sewa tidak hanya berkoordinasi sendiri tetapi pihak UPTD

Rumah Sewa juga berkoordinasi kepada salah satu penghuni di tiap-tiap

Rusunawa yang diserahi tanggung jawab khusus oleh pihak UPTD Rumah

Sewa. Koordinasi yang biasanya dilakukan biasanya berkaitan dengan

kerusakan-kerusakan yang terjadi di Rusunawa. Hal ini sesuai dengan

yang dikatakan oleh Ibu Rima Melati sebagai Ibu Rukun Tetangga (RT) di

Rusunawa Begalon sebagai berikut:

“..apabila terjadi kerusakan-kerusakan pada rusun, warga

melaporkan kepada suami saya. Misalnya keran mati atau atap

bocor itu dilaporkan ke suami saya dulu, kalau bisa ditangani

sendiri sama suami saya maka akan ditangani secara langsung, tapi

kalau tidak bisa ditangani maka langsung dilaporkan kepada pihak

UPTD.” (Wawancara 22 Oktober 2011)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Kirno atau Bapak Gendon

yang diberi tugas untuk menjaga di Rusunawa Semanggi sebagai berikut:

“..kalau ada yang bocor, lampu mati, air sering mati, kebersihan di

Rusun ini apabila saya mampu untuk mengatasinya, saya atasi

sendiri. Tapi apabila saya tidak mampu mengatasinya maka saya


commit to user

88

langsung melaporkan kerusakan pada pihak UPTD. Contohnya

kaya kanopi yang terbang diterjang hujan kemarin, karna saya tidak

bisa menangani sendiri maka saya langsung lapor kepada Bapak

Toto. Keesokan harinya Bapak Toto langsung meninjau ke sini.”


Pembagian tugas kepada setiap anggota organisasi dilakukan sesuai

dengan tugas, pokok dan fungsi dari setiap masing-masing anggota

organisasi dan setiap anggota organisasi wajib terlibat dalam koordinasi

yang dilakukan. Pembagian tugas yang dilakukan dalam pengelolaan

Rusunawa sebagi berikut :

1. Kepala UPTD Rumah Sewa sebagai pelaksana kegiatan teknis Rumah

Sewa.

2. Subbagian Tata Usaha melasanakan administrasi umum, kepegawaian

dan keuangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh

Kepala UPTD.

3. Staff yang terdiri dari 7 orang memiliki tugas:

- Pengolah Administrasi 1 orang

- Bendahara Pembantu Pengeluaran 1 orang

- Bendahara Penerimaan 1 orang

- Pengawas di tiap-tiap Rusunawa 4 orang

4. Satu penghuni di tiap-tiap Rusunawa yang diberi tanggung jawab

khusus untuk menangani apabila terjadi kerusakan yang harus

ditangani secara langsung. Seperti Ketua RT (Rukun Tetangga) di

Begalon dan Penjaga Rusunawa di Rusunawa Semanggi dan Jurug.

Sumber: Data yang diolah


commit to user

89

Pembagian tugas yang dilakukan antara setiap pegawai di dalam tubuh

UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta berjalan dengan baik sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatannya. Setiap pegawai dalam

melaksanakan tugasnya bekerja secara tolong menolong dan saling

melengkapi antara pegawai yang satu dengan yang lainnya.

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota

Surakarta yang dilakukan oleh UPTD Rumah Sewa merupakan perintah

langsung dari Walikota Surakarta kemudian disampaikan kepada Kepala

Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta dan diteruskan lagi kepada Kepala

UPTD Rumah Sewa. UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta lebih ke

mengelola fasilitas umum yang terdapat di Rusunawa. Hal ini sesuai

dengan yang dikatakan oleh Bapak Toto Jayanto sebagai Kepala UPTD

Rumah Sewa sebagai berikut:

“untuk pembagian tugas disini sudah tidak ada masalah. Semua

pegawai bekerja sesuai dengan pembagian tugas yang terdapat pada

tupoksi. Dalam pengelolaan Rusunawa sudah tidak berkoordinasi

lagi melainkan sudah merupakan perintah langsung dari walikota

kemudian diteruskan kepada Dinas Pekerjaan Umum lalu

diteruskan lagi kepada UPTD Rumah Sewa. Koordinasi yang

sering dilakukan biasanya koordinasi antara petugas di Rusunawa

dengan UPTD Rumah Sewa yang berkaitan dengan kerusakan-

kerusakan di Rusun.” (wawancara 6 Oktober 2011)

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Sri Ratnatiningsih sebagai

Subbag Tata Usaha UPTD Rumah Sewa sebagai berikut:

“untuk pelaksanaan kerja seluruh pegawai sudah sesuai dengan

tupoksi. Kami sudah bekerja cukup maksimal dalam memberikan

pelayanan yang terbaik.” (wawancara 11 Oktober 2011)


commit to user

90

3. Penggerakkan (Actuating)

Penggerakkan dilakukan untuk memotivasi pegawai agar melaksanakan

tugasnya dan bertanggungjawab memberikan yang terbaik dalam

pengelolaan Rusunawa di Kota Surakarta. Fungsi penggerakkan berkaitan

dengan upaya yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan agar bawahan

merasa nyaman dan dihargai di lingkungan pekerjaannya sehingga bawahan

menghasilkan kinerja yang baik. Sebaliknya bawahan akan menghasilkan

kinerja yang tidak bail apabila berada di lingkungan pekerjaan yang tidak

nyaman dan tidak dihargai oleh atasan. Oleh karena itu dalam melaksanakan

pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota Surakarta,

fungsi penggerakkan harus selalu dilaksanakan. Pemberian motivasi dan

lingkungan kerja yang mendukung akan meningkatkan kinerja pegawai.

Penggerakkan yang selama ini dilakukan oleh UPTD Rumah Sewa

Kota Surakarta adalah dengan memberi bimbingan, arahan dan

menyadarkan pegawai akan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai.

Pemberian bimbingan, arahan dan menyadarkan pegawai akan tugas pokok

dan fungsinya dilakukan oleh pemimpin kepada bawahannya. Hal ini

dimaksudkan untuk memberi motivasi kepada pegawai agar mau

menjalankan tugas pengelolaan Rusunawa dengan senang hati. Bimbingan

dan pengarahan dilakukan setiap saat jika diperlukan. Bimbingan diberikan

kepada bawahan apabila terjadi kendala di lapangan.

Kendala yang sering dihadapi oleh pegawai yang bertugas di lapangan

misalnya mengenai perlakuan penyewa Rusunawa yang kurang baik ketika


commit to user

91

mereka belum mampu membayar. Namun dengan motivasi yang diberikan

oleh pihak atasan maka masalah tersebut dapat diatasi bersama. Hal ini

sesuai dengan yang dikatakan Bapak Toto Jayanto selaku Kepala UPTD

Rumah sewa sebagai berikut:

“apabila ada masalah yang terjadi dalam pengelolaan Rusunawa

misalnya banyak tunggakan, selaku atasan saya langsung

menanyakan permasalahan atau persoalan yang terjadi seperti apa

kepada bawahan saya. Hal ini sebagai wujud kepedulian terhadap

bawahan saya.” (Wawancara 6 Oktober 2011)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Tri Widodo sebagai staff

lapangan UPTD Rumah Sewa di Rusunawa Semanggi sebagai berikut:

“kendala yang terjadi di lapangan sangat macam-macam mb.

Khususnya kendala penghuni rusun yang sering menunggak.

Terkadang penghuni yang menunggak malah membentak-bentak.

Kalau banyak terjadi tunggakan, dari pihak atasan sering

menanyakan masalahnya seperti apa.Saya sering sharing kepada

Pak Toto mengenai tunggakan-tunggakan yang terjadi di Rusun,

semua keputusan ada di Pak Toto dlam menindaklanjuti tunggakan

yang terjadi asalkan penghuni yang menunggak memiliki

keterangan yang jelas” (Wawancara 11 Oktober 2011)

Dengan pemberian dorongan motivasi kepada bawahan, keberhasilan

dalam pengelolaan Rusunawa di Kota Surakarta dapat terlihat hasilnya dan

kendala yang ada dapat teratasi. Keberhasilan pengelolaan Rusunawa di

Kota Surakarta terbukti dengan pembangunan Rusunawa yang dilakukan

secara berkesinambungan dan keberhasilan Kota Solo sebagai unggulan

Field Trip APMCHUD (Asia Pacific Ministerial Confrence On Housing

and Urban Development) atau disebut juga dengan konfrensi negara-negara

bidang pemukiman dan perkotaan se-Asia Pasifik di laksanakan pada

tanggal 22-25 Juni 2010 lalu.


commit to user

92

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sewa berusaha

semaksimal mungkin dalam menyediakan Rumah Susun Sederhana Sewa

(Rusunawa) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota

Surakarta. Namun usaha tersebut tidak lepas dari kendala yang dihadapi

oleh pihak UPTD Rumah Sewa. Kendala yang dihadapi yaitu pihak UPTD

Rumah Sewa tidak tahu secara pasti berapa jumlah Rusunawa yang

dibutuhkan oleh masyarakat sehingga sulit untuk memprediksi jumlah

Rusunawa yang akan dibangun kedepannya. Tetapi pihak UPTD Rumah

Sewa memiliki keyakinan bahwa masih banyak masyarakat Surakarta yang

membutuhkan Rusunawa. Hal ini diungkapkan juga oleh Bapak Toto

Jayanto sebagai Kepala UPTD Rumah Sewa sebagai berikut:

“tingkat kebutuhan akan rusun tidak dapat dinilai secara kuantitatif

karena pihak kami sangat kesulitan dalam mengumpulkan data

untuk peminat Rusunawa. Setau kami, setiap Rusun yang selesai

dibangun yang mendaftar selalu melebihi dari kapasitas Rusun. Hal

itu yang menjadi keyakinan kami bahwa MBR di Kota Surakarta

masih banyak yang memerlukan Rusunawa.” (Wawancara 6

Oktober 2011)

Pemberian motivasi pada pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah

(UPTD) Rumah Sewa sudah berjalan dengan baik. Meskipun ada sedikit

hambatan yang terjadi yaitu adanya persoalan-persoalan yang terjadi di

lapangan yang terkadang mengakibatkan staff yang berada di lapangan

mengalami perlakukan yang tidak baik dari penghuni rusun. Namun dengan

keyakinan bahwa masih banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

yang memerlukan pemukiman menjadi motivasi tersendiri bagi pihak UPTD


commit to user

93

Rumah Sewa untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat

walaupun banyak kendala yang terjadi.

4. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan (Controlling) merupakan fungsi terakhir dalam fungsi

manajemen yang dibahas pada penelitian ini. Fungsi pengawasan pada

suatu organisasi sangat penting agar suatu kegiatan yang dikerjakan dapat

berjalan dengan lancar. Oleh karena itu pengawasan harus dilakukan

secara rutin agar kegiatan yang dikerjakan dapat lebih maksimal lagi.

Pengawasan berarti mengawasi dengan seksama apa yang terjadi di

lapangan apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan rencana atau

belum. Kemudian hasil dari pengawasan tersebut dievaluasi secara

bersama-sama oleh seluruh pegawai apakah sudah mencapai tujuan yang

diharapkan apa belum, atau malah banyak kendala sehingga tujuan yang

diharapkan sulit tercapai. Dengan pengawasan membantu kegiatan

berjalan sesuai dengan prosedur. Fungsi pengawasan pada pengelolaan

Rusunawa tertuang dalam Keputusan Menteri Perumahan Rakyat

No.14/PERMEN/M/2007 Bab IX.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sewa sendiri

melakukan pengawasan untuk menjamin bahwa pelaksanaan pengelolaan

Rusunawa yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang

ada sehingga kegiatan pengelolaan Rusunawa berjalan dengan baik dan

tidak ada penyimpangan.


commit to user

94

Pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Rumah Sewa terhadap

Rusunawa dilakukan langsung oleh pegawai UPTD Rumah Sewa yang

ditugaskan di tiap-tiap Rusunawa. Pengawasan yang dilakukan pegawai

UPTD Rumah Sewa di Rusunawa dilakukan setiap hari pada jam kerja.

Sedangkan diluar jam kerja pengawasan dilakukan oleh salah satu warga

penghuni Rusun yang diserahi tanggung jawab oleh pihak UPTD Rumah

Sewa sebagai koordinator di Rusunawa. Koordinator pada Rusunawa

merupakan penanggungjawab kemasyarakatan dalam Rusunawa.

Koordinator tersebut merupakan mitra UPTD Rumah Sewa yang diberi

tanggung jawab langsung apabila ada permasalahan-permasalan yang

terjadi di Rusunawa agar dapat ditangani sesegera mungkin. Hal ini

diungkapkan juga oleh Bapak Toto Jayanto sebagai Kepala UPTD Rumah

Sewa sebagai berikut:

“pengawasan dalam pengelolaan Rusunawa dilakukan secara

langsung oleh petugas UPTD Rumah Sewa dan pengawasan

dilakukan setiap hari. Namun dalam tiap-tiap Rusunawa ada

penanggungjawab kemasyarakatan yang kemudian menjadi mitra

UPTD dalam membantu mengelola Rusunawa. Mitra tersebut

bertanggung jawab terhadap permasalahan-permaslahan yang

terjadi di Rusun yang sifatnya harus ditangani secara sesegera

mungkin.” (Wawancara 6 Oktober 2011)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Tri Widodo selaku staff

UPTD Rumah Sewa sebagai pengawas yang mengawasi Rusunawa

Semanggi sebagai berikut:

“monitoring ke Rusunawa dilakukan setiap hari. Biasanya saya ke

Rusun Semanggi setiap sore saya selalu mengontrol kesana

sebelum pulang kerumah. Selain mengontrol keadaan di sana,

keberadaan saya disana untuk mempermudah penghuni rusun

dalam hal pembayaran sewa. Jadi penghuni yang tidak memiliki


commit to user

95

waktu untuk membayar langsung ke UPTD, bisa langsung bayar

uang sewa ke saya. Terkadang di luar jam kerja seperti hari

minggu, saya juga sering datang ke rusun siapa tau penyewa ada

yang ingin membayar.” (Wawancara 11 Oktober 2011)

Hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh petugas UPTD Rumah

Sewa ke tiap-tiap rusun, salah satunya berupa laporan mengenai tunggakan

penyewa rusunawa. Hasil tersebut kemudian di evaluasi pada evaluasi

keuangan yang dilakukan setiap bulannya berdasarkan uang sewa yang

didapat. Evaluasi keuangan melibatkan seluruh staff UPTD Rumah Sewa

dan tim ekspektorat BKP ( Badan Keuangan Pemerintah ). Setelah di

evaluasi hasil dari sewa Rusunawa langsung di setorkan ke kas daerah

setiap bulannya. Laporan pengawasan dilaporkan secara tertulis maupun

secara lisan. Laporan keuangan dilaporkan secara tertulis sedangkan

laporan diluar laporan keuangan seperti laporan kerusakan dalam Rusun

dilaporkan secara lisan.

Selain pengawasan yang dilakukan setiap hari, UPTD Rumah Sewa

juga melakukan pengawasan setiap bulannya. Pengawasan yang dilakukan

setiap bulan yaitu pengawasan air dan listrik. Pengawasan ini dilakukan

untuk menentukan besarnya pemakaian air dan listrik oleh masing-masing

penghuni Rusunawa untuk dibayarkan setiap bulannya.

Dalam melakukan pengawasan atau controlling tidak terlepas dari

kendala yang sering dihadapi oleh petugas UPTD yang mengontrol di

Rusunawa. Kendala yang sering dihadapi yaitu berkaitan dengan perilaku

penyewa Rusun yang seenaknya sendiri, khususnya dalam hal pembayaran

uang sewa Rusunawa. Oleh karena itu solusi dari kendala yang terjadi


commit to user

96

dalam penunggakan pembayaran uang sewa yaitu dengan mendelegasikan

petugas dari UPTD Rumah Sewa untuk mengawasi setiap harinya agar

tidak terjadi hal yang merugikan seperti penghuni meninggalkan rusun

secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Untuk pengawasan air, listrik dan

kerusakan-kerusakan lain dilakukan setiap satu bulan sekali pada akhir

bulan. Hal ini diungkapkan oleh Ibu (NN) penghuni Rusunawa Semanggi

sebagai berikut:

“pengecekan air, listrik dan kerusakan-kerusakan dalam Rusun

dilakukan setiap satu bulan sekali oleh pihak UPTD. Pengecekan

air dan listrik dilakukan untuk menentukan besarnya biaya sewa

yang dibayarkan setiap bulannya.” (Wawancara 25 Oktober 2011)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Eko sebagai penghuni

Rusunawa Semanggi sebagai berikut:

“dari pihak UPTD setiap bulan selalu melakukan kontrol,

khususnya kontrol terhadap penggunaan air dan listrik.”


Selain kendala diatas kendala lain yang sering terjadi dilapangan

adalah penghuni rusunawa yang tidak sesuai dengan prosedur yang

ditetapkan oleh UPTD Rumah Sewa. Ada beberapa unit satuan Rusunawa

yang diperjualbelikan kembali atau dipindahtangankan oleh penyewa-

penyewa yang ingin mencari keuntungan secara pribadi dan akhirnya

Rusunawa menjadi kurang tepat sasaran. Dalam hal ini, pengawasan

terhadap penyewa rusun yang mencari keuntungan secara pribadi masih

sangat lemah. Pengawasan yang dilakukan setiap hari tidak diimbangi

dengan pendataan penghuni Rusun. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Rima

Melati penghuni Rusunawa Begalon sebagai berikut:


commit to user

97

“pengawasan mengenai pendataan di Rusun ini masih sangat

kurang mb. Ada beberapa warga Rusun yang nakal menjual atau

menyewakan Rusun mereka untuk keuntungan pribadi.”


Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Indri penghuni Rusunawa

Jurug sebagai berikut:

“pihak UPTD mengawasi rusun setiap hari. Sedangkan untuk

pengawasan terhadap air dan listrik dilakukan setiap satu bulan

sekali pada akhir bulan. Selama saya menghuni Rusun ini,

pengawasan yang dilakukan cukup baik, tetapi pengawasan

terhadap penghuni Rusunawa sangat kurang yaitu adanya

pemindahtanganan kepenghunian. Beberapa dari penghuni rusun

ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dari pihak

UPTD. Dari antara mereka ada yang mahasiswa, ada juga yang

menggunakan mobil pribadi padahal ketentuannya yang menghuni

Rusunawa adalah yang berkeluarga dan memiliki penghasilan

rendah. Seharusnya setiap beberapa bulan sekali, pihak UPTD

melakukan survey atau pendataan terhadap penghuni Rusun,

mencocokkan data di UPTD dengan data penghuni dilapangan.”

(Wawancara 10 November 2011)

Masyarakat Rusunawa ikut berperan aktif dalam fungsi pengawasan di

Rusunawa. Masyarakat penghuni Rusunawa membantu UPTD Rumah

Sewa untuk melaporkan apabila ada penyewa Rusunawa yang tidak tertib.

Contohnya penyewa yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan

oleh UPTD Rumah Sewa. Ketidaktertiban yang terjadi yaitu Rusunawa

yang dipindahtangankan atau diperjualbelikan oleh penyewa untuk

mencari keuntungan pribadi dan akhirnya Rusunawa menjadi tidak tepat

sasaran.

Selain hal diatas peneliti juga menemukan bahwa ada beberapa satuan

unit Rusunawa yang data penghuni di lapangan tidak sesuai dengan data


commit to user

98

pihak UPTD Rumah Sewa. Hal ini dibuktikan melalui pencocokan data

yang dilakukan di Rusunawa Begalon.

Gambar 4.7

Data Pemghuni Di Lapangan Dengan Data UPTD Rumah Sewa Pada

Rusunawa Begalon Kota Surakarta Tahun 2011

Foto 19

Sumber : Observasi di Rusunawa Begalon

Pada foto 19 diatas terdata bahwa penghuni Rusunawa Begalon Lantai

II No. 16 adalah Prayitno Sumanto, No. 17 yang tertera pada data adalah

Sutimin. Namun fakta di lapangan membuktikan bahwa Prayitno Sumanto

menyewa satuan Rusunawa Begalon lantai II No. 11 sedangkan Sutimin

menyewa satuan Rusunawa Begalon lantai II No. 10.


commit to user

99

Gambar 4.8

Data Penghuni Di Lapangan Dengan Data UPTD Rumah Sewa Pada

Rusunawa Begalon Kota Surakarta Tahun 2011

Foto 20

Sumber : Observasi di Rusunawa Begalon

Pada foto 20 diatas merupakan data penghuni Rusunawa Begalon

Lantai IV. Data pihak UPTD Rumah Sewa terdapat ketidaksesuaian. Data

yang tidak sesuai terdapat pada satuan Rusunawa No.10 atas nama Agus

Tulus Suwito, namun faktanya Agus Tulus Suwito adalah penyewa satuan

Rusunawa No. 4. Data yang tidak sesuai lagi terdapat pada satuan unit

Rusunawa No. 18 atas nama penyewa Mudjiarto, tetapi faktanya penyewa

No. 18 atas nama Wito. Data yang tidak sesuai terdapat pada penyewa

satuan unit Rusunawa dengan No. 20, pada data UPTD Rumah Sewa

tertera dengan nama Munarsih. Tetapi faktanya satuan unit Rusunawa

Begalon lantai IV, No. 20 adalah atas nama Teguh.


commit to user

100

C. PENCAPAIAN PROGRAM RUSUNAWA

Pengelolaan Rusunawa di Kota Surakarta yang sudah dikemukakan

diatas menjadi dasar untuk pencapaian program Rusunawa. Pencapaian

Program Rusunawa di Kota Surakarta dapat dilihat pada Gambar di

bawah ini:

Gambar 4.9

Perubahan Lingkungan

PEMENUHAN KEBUTUHAN

TEMPAT TINGGAL YANG SEHAT

PEMENUHAN KEBUTUHAN

TEMPAT TINGGAL YANG SEHAT


Pada gambar diatas merupakan pencapaian program Rusunawa di

Kota Surakarta. Pencapaian program Rusunawa di Kota Surakarta yang

pertama adalah pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang sehat. Kondisi


commit to user

101

lahan yang semula adalah pemukiman kumuh yang tidak tertata, kumuh,

tidak sehat, tidak indah dan tidak bersih kemudian terjadi perubahan

menjadi pemukiman yang sehat, indah, tertata, rapi dan bersih.

Dokumentasi diatas merupakan Lokasi lahan Rusunawa Semanggi yang

terletak di Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta

pada saat sebelum dan sesudah dibangunnya Rusunawa Semanggi.

Gambar 4.10

Perubahan Tata

Ruang

Sumber : Dokumentasi UPTD Rumah Sewa dan Observasi Peneliti

Pencapaian program Rusunawa di Kota Surakarta yang selanjutnya

adalah tata ruang lebih sehat di bandingkan dengan tata ruang

sebelumnya. Pada pemukiman sebelumnya yang belum di bangun

Rusunawa tampak bahwa ruang yang terdapat di pemukiman tersebut

tidak tertata dengan baik dan tidak sehat karena pemukiman terbuat dari

bahan seadanya. Namun setelah di bangun Rusunawa kondisi satuan unit


commit to user

102

Rusunawa tertata rapi dan lebih sehat dibanding sebelumnya karena

terbuat dari bahan yang sesuai dengan pemukiman yang layak.

Gambar 4.11

Perubahan Perilaku


Pencapaian program selanjutnya dari Pembangunan Rusunawa

adalah MCK di dalam lebih nyaman dari sebelumnya. Kalau sebelumnya

MCK berada diluar dan penggunaannya bersama dengan masyarakat

yang lain, dengan pembangunan Rusunawa masyarakat memiliki MCK

sendiri dalam Satuan Unit Rusunawa. MCK yang terdapat di Rusunawa

lebih nyaman dan sehat. Kebersihannya juga dapat diatasi sendiri karena

merupakan tanggung jawab dari penghuni satuan unit Rusunawa.

Gambar 4.12


commit to user

103

Perubahan Dalam Meletakkan Kendaraan

Sumber : Dokumentasi UPTD Rumah Sewa dan Observasi

Peneliti

Gambar diatas merupakan pencapaian program Rusunawa pada aspek

tempat parkir. Lahan pemukiman sebelum dibangun Rusunawa berupa

pemukiman sempit yang tidak memiliki area parkir kendaraan. Tetapi

setelah dibangun Rusunawa kondisi lahan parkir berubah menjadi lebih

tertata rapi dan baik sehingga kendaraan yang di parkir lebih terlindungi

dari hujan dan panas.

Gambar 4.13

Perubahan Dalam Area Hijau


commit to user

104


Gambar dokumentasi diatas merupakan Area hijau dari Rusunawa

Semanggi yang tertata rapi. Kalau sebelum di bangunnya Rusunawa,

lahan Rusunawa semanggi adalah kampung pemukiman kumuh yang

tidak tertata dan tidak memiliki area hijau. Sekarang lahan tersebut

memiliki area hijau yang tertata rapi dan memperindah Rusunawa.

Rusunawa menjadi lebih sehat dan nyaman.

Gambar 4.14

Perubahan Dalam Membuang Sampah


commit to user

105


Pencapaian program Rusunawa di Kota Surakarta selanjutnya yaitu

tersedianya tempat pembuangan sampah yang baik dan tidak menggangu

kesehatan. Tempat pembuangan sampah dilakukan pada cerobong

sampah yang tertutup rapat. Kemudian setiap harinya ada petugas yang

mengambil sampah tersebut. Kalau sebelum masyarakat tinggal di rusun

sampah yang mereka buang tidak ada tempatnya, atau dibuang pada

saluran air kotor (got) setelah tinggal di Rusun kehidupan menjadi lebih

tertib dan teratur termasuk dalam membuang sampah.

Gambar 4.15

Perubahan Dalam Bermasyarakat


commit to user

106


Pencapaian dari program pembangunan Rusunawa di Kota Surakarta

yaitu terciptnya kerukunan antar warga Rusunawa. Karena sebelum

tinggal di Rusun rumah yang mereka tempati berbeda dengan rumah

sebelumnya. Kalau dahulu tempat tinggal cenderung sempit dan tidak

memiliki tempat yang layak untuk melakukan pertemuan antar, sekarang

setelah tinggal di Rusunawa terdapat fasilitas aula untuk melakukan

pertemuan antar warga yang gunanya untuk mempererat tali

persaudaraan antar warga yang tinggal di Rusun tersebut. Untuk menjalin

kerukunan antar warga maka setiap satu bulan sekali diadakan pertemuan

antar warga Rusunawa.


commit to user

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Permasalahan mengenai permukiman terjadi di tiap daerah termasuk

Kota Surakarta. Untuk memenuhi kebutuhan permukiman, maka pemerintah

membuat suatu kebijakan mengenai Rumah Susun Sederhaha Sewa

(Rusunawa) guna menjawab kebutuhan masyarakat akan permukiman

khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Keberadaan

Rusunawa harus dikelola dengan baik agar dapat bermanfaat dan tepat

sasaran. Pengelolaan Rusunawa tertuang dalam Peraturan Mentri Negara

Perumahan Rakyat No. 14/PERMEN/M/2007. Dari hasil penelitian

Pengelolaan Rusunawa oleh UPTD Rumah Sewa di Kota Surakarta, maka

dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Rusunawa oleh UPTD Rumah Sewa dilakukan secara terus

menerus yaitu pada saat perencanaan pembangunan Rusunawa,

pengorganisasian dalam pengelolaannya, penggerakkan orang-orang

yang terlibat didalam pengelolaan tersebut sampai dengan tahap

pengawasan Rusunawa. Dalam pelaksanaannya pengelolaan Rusunawa

di Kota Surakarta tidak terlepas dari masalah yang terjadi yaitu masalah

pembayaran sewa (nunggak) dan pemindahtanganan hak sewa yang

dilakukan oleh penghuni Rusunawa.

2. Pengelolaan Rusunawa di Kota Surakarta menjadi dasar untuk pencapaian

program Rusunawa sebagai pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang

sehat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), tata ruang lebih


commit to user

108

sehat, MCK lebih nyaman, tersedianya lahan parkir, area hijau, dan

tempat pembuangan sampah serta adanya pertemuan warga Rusunawa

yang berguna untuk menjalin kekeluargaan antar sesama warga

Rusunawa.

B. SARAN

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Rusunawa di Kota Surakarta masih

ditemukan berbagai kendala dalam penarikan uang sewa (nunggak) dan

pengawasan kepemilikan sewa satuan unit Rusunawa. Dari hal tersebut dapat

diajukan saran sebagai berikut :

1. UPTD Rumah Sewa perlu memiliki strategi khusus bagi penyewa yang

tidak tertib dalam membayar uang sewa. Strategi dapat dilakukan dengan

cara langsung memutuskan perjanjian sewa menyewa antara pihak UPTD

Rumah Sewa dengan penyewa dan memberikan hak sewa tersebut

kepada calon penghuni yang masuk ke dalam daftar tunggu (waiting list)

di UPTD Rumah Sewa.

2. Perlu adanya pencocokan data setiap bulan sekali antara data pada pihak

UPTD Rumah Sewa dengan data dilapangan untuk meminimalisir tindak

pemindahtanganan satuan unit Rusunawa oleh penyewa Rusunawa.

3. UPTD Rumah Sewa juga dapat memberikan motivasi kepada penghuni

Rusunawa agar membayar sewa tepat waktu dan menumbuhkan

semangat kerja keras kepada penghuni Rusunawa.


commit to user

109

DAFTAR PUSTAKA Buku:

Agus Slim. 2006. Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial. Edisi Kedua.

Yogyakarta: Tiara Wacana.

H. Malayu S.P. Hasibuan. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan

Kedelapan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

H.B. Siswanto. 2006. Pengantar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.

H. B. Sutopo. 2002. Metode Penelitian Kualitatif, Dasar, Teori dan Terapannya

dalam Penelitian. Surakarta: UNS Press.

Inu Kencana Syafiie,dkk. 1997. Ilmu Administrasi Publik. Cetakan Pertama.

Jakarta: PT.Rineka Cipta.

Lexy. J. Moleong. 2007. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT.

Remaja Rosdakarya.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa

Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Sondang P Siagian. 2005. Fungsi-Fungsi Manajerial. Jakarta: Bumi Aksara.

T. Hani Handoko. 2003. Manajemen Edisi 2. Cetakan Kedelapanbelas.

Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Ulber Silalahi. 2002. Pemahaman Praktis Asas-Asas Manajemen. Cetakan Kedua.

Bandung: Mandar Maju.

Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Indartoyo. Makalah Ilmiah: Dampak Kehadiran Rusunawa Bagi Penataan

Bangunan Dan Infrastruktur Di Daerah Sekitar Kawasan Terbangun.

2007.Universitas Budi Luhur.

(peneliti.budiluhur.ac.id/wp_content/uploads/2007/05/indartoyo_sna2007.

pdf)

Mohammad Naji. International Journal of Business and Management,

Management and Cultural Development. Vol. 5, No. 11, page 172;

November 2010.

(www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/download/8075/6099)

Mokh Subkhan. Tesis: Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Di

Cengkareng Jakarta Barat. 2008. Universitas Diponegoro Semarang.

(http://eprints.undip.ac.id/3578/1/mokh_subkhan.pdf)

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/download/8075/6099

http://eprints.undip.ac.id/3578/1/mokh_subkhan.pdf


commit to user

110

Sugianto Tarigan. Tesis: Evaluasi Pengelolaan Sistem Sanitasi Rumah Susun

Bidaracina Jakarta Timur.2010. Universitas Diponegoro Semarang.

(http://eprints.undip.ac.id/23691/sugianto_tarigan.pdf)

Yun Zhang. International Journal of Bussiness and Management, Study on the

Innovational Function of the Management, Vol 4, No. 6, page 147; Juni

2009. (http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/view/2331)

Dokumen dan Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.14/ PERMEN/ M / 2007

Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 18/PERMEN/M/2007

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun

Sederhana Sewa (Rusunawa) Yang Dibiayai APBN dan APBD.

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta.

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20-O Tahun 2009 Tentang Pedoman Uraian

Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan

Umum.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman.

Sumber lain:

Hamdi Blogspot. 10 Kota Otonom Terpadat di Indonesia

http://www.hamdi. blogspot. com/sebuahkebenaran/10-kota-otonom-

terpadat-di-Indonesia. html.

Dokumentasi Best Practice Kota-Kota, Jilid 4, 2008. Pemberian Bantuan atau

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kota

Surakarta.

http://eprints.undip.ac.id/23691/sugianto_tarigan.pdf

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/view/2331


commit to user

111

PEDOMAN WAWANCARA

Perencanaan

1. Apa landasan hukum dalam pengelolaan Rusunawa di Kota Surakarta?

2. Sejak kapan pembangunan Rusunawa di Kota Solo dilakukan?

3. Siapa saja pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pembangunan

Rusunawa?

4. Apa saja kegiatan yang ditetapkan dalam perencanaan?

5. Bagaimana alur atau proses perencanaan dalam pembangunan Rusunawa?

6. Siapa saja yang menjadi sasaran penghuni, bagaiman proses penghunian,

penetapan calon penghuni serta perjanjian sewa menyewa yang dilakukan?

7. Dari mana sumber anggaran diperoleh untuk pembangunan Rusunawa?

8. Bagaimana pemeliharaan dan pengembangan Rusunawa dilakukan?

9. Hal-hal apa saja yang diperhatikan dalam pembangunan Rusunawa?

10. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pembangunan Rusunawa?

11. Bagaimana sosialisasi Rusunawa dilakukan?

Pengorganisasian

1. Bagaimana proses pembentukan struktur organisasi UPTD Rumah Sewa

dan struktur organisasinya?

2. Bagaimana pembagian tugas dalam struktur organisasi tersebut?

3. Bagaimana koordinasi antara setiap anggota organisasi dalam struktur

organisasi?

4. Apakah prosedur kerja dan sistem kerja masing-masing anggota organisasi

telah berjalan sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan?

5. Bagaimana peran pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kota

dalam pengelolaan Rusunawa?

Penggerakkan

1. Bagaimana penggerakkan yang dilakukan oleh Kepala UPTD Rumah Sewa

kepada anggota organisasi?

2. Apa saja tahapan dalam penggerakkan anggota organisasi?

3. Sejauh mana keberhasilan UPTD Rumah Sewa dalam memenuhi kebutuhan

Rusunawa di Kota Surakarta?

4. Sejauh mana keberhasilan UPTD Rusunawa dalam menyediakan fasilitas

pembangunan Rusunawa?

5. Sejauh mana pemeliharaan, perawatan, peningkatan kualitas sarana dan

utilitas Rusunawa ?

Pengawasan

1. Siapa yang melakukan pengawasan dalam pengelolaan Rusunawa?

2. Bagaimana pengawasan dilakukan?

3. Apa yang dilakukan dalam pengawasan?

4. Kendala apa yang dihadapi dalam monitoring dan bagaimana cara

mengatasinya?

5. Bagaimana tahap evaluasi dilakukan serta berapa kali evaluasi dilakukan?


commit to user

112


commit to user

113

Documents

SKRIPSI - digilib.uns.ac.id/Pengelolaan...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id (RUSUNAWA) OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS