SKRIPSI - core.ac.uk .dan retribusi daerah memberi diskresi tarif dan memberi peluang kepada pemerintah

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SKRIPSI - core.ac.uk .dan retribusi daerah memberi diskresi tarif dan memberi peluang kepada...

  • SKRIPSI

    TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN

    PENAGIHAN PAJAK AIR PERMUKAAN YANG TERUTANG

    OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH

    PROVINSI SULAWESI SELATAN

    OLEH

    VIA MUTDMAINNAH

    B 111 10 466

    BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

    FAKULTAS HUKUM

    UNIVERSITAS HASANUDDIN

    MAKASSAR

    2014

  • i

    HALAMAN JUDUL

    TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK AIR PERMUKAAN YANG TERUTANG OLEH

    DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

    OLEH :

    VIA MUTDMAINNAH

    B 111 10 466

    Skripsi

    Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

    Universitas Hasanuddin

    F A K U L T A S H U K U M

    U N I V E R S I T A S H A S A N U D D I N

    M A K A S S A R

    2 0 1 4

  • ii

  • iii

  • iv

  • v

    ABSTRAK

    VIA MUTDMAINNAH (B111 10 466) Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Penagihan Pajak Air Permukaan Yang Terutang Oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dibimbing oleh Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H, M.H selaku pembimbing I dan Ruslan Hambali, S.H, M.H selaku pembimbing II.

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penagihan pajak air permukaan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan serta faktor penghambat dalam pelaksanaan Penagihan Pajak Air Permukaan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

    Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

    Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak air permukaan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak daerah yang pada pelaksanaannya mengacuh pada Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khusus Air Permukaan serta yang menjadi kendala utama dalam penagihan pajak air permukaan yakni tidak adanya water meter (alat pengukur penggunaan/ pemanfaatan air) yang menyulitkan pihak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menghitung penggunaan air oleh Wajib Pajak

  • vi

    KATA PENGANTAR

    Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

    Tiada kata yang patut diucapkan selain Puji syukur Alhamdulillah

    kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat

    menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul

    Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Penagihan Pajak Air

    Permukaan Yang Terutang Oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

    Sulawesi Selatan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas

    Hasanuddin.

    Dalam penyusunan skripsi ini penulis sering menghadapi tantangan

    dan rintangan, tetapi berkat ketekunan, ketabahan dan keinginan untuk

    maju meraih keberhasilan maka kesemuanya itu dapat diatasi. Meskipun

    demikian penulis sangat menyadari betul sebagai manusia biasa, skripsi

    ini masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu saran dan bimbingan dari

    berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan selanjutnya.

    Pada akhirnya skripsi yang merupakan tugas akhir ini dalam

    menyelesaikan studi strata satu ini dapat terselesaikan. Dengan segala

    keterbatasan penulis, maka perkenankan penulis mengucapkan banyak

    terima kasih kepada :

    1. Terkhusus kepada kedua orang tuaku Ir. Ishak Paturusi dan Ir. Tuty

    Wahida Syamsuri dengan segenap jiwa dan raganya mendidik dan

    membesarkan penulis dengan penuh kesabaran dan rasa kasih

  • vii

    sayang, perhatian, pegorbanan, tetesan keringat dan air mata serta

    doa yang tiada henti-hentinya. Semoga Allah SWT memberikan

    kemampuan lebih kepada penulis agar mampu membalas semua

    jasa yang telah kalian berikan.

    2. Kakek Drs. H. M. Judas Amir , MH dan H. Syamsir PS. dan Nenek

    dr. Hj. Utia Sari dan Maria Limbong terima kasih atas semua

    dukungan yang kakek dan nenek berikan.

    3. Ibu Prof. Dr. dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, selaku Rektor

    Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Pembantu Rektor

    Universitas Hasanuddin;

    4. Bapak Prof. Dr. Farida Patittingi S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas

    Hukum Universitas Hasanuddin. Beserta jajarannya, Bapak Prof.

    Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang

    Akademik; Bapak Dr. Ansyori Ilyas, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan

    Bidang Administrasi Umum dan Keuangan; dan Bapak Romi

    Librayanto, S.H., M.H., selaku Wakil Bidang Kemahasiswaan;

    5. Bapak Prof. Dr. H. M. Djafar Saidi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I

    dan H. Ruslan Hambali, S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Terima

    kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada kedua

    pembimbing sekaligus guru yang telah membimbing dan membantu

    penulis selama masa penulisan skripsi;

    6. Bapak Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Syamsul

    Bachri, S.H., M.S., dan Bapak Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H.,

  • viii

    selaku penguji yang senantiasa memberikan saran dan masukan

    dalam penyusunan skripsi penulis;

    7. Bapak Prof. Dr. H. M. Djafar Saidi, S.H., M.H selaku Ketua Bagian

    Hukum Administrasi Negara. Beserta seluruh dosen-dosen Bagian

    Hukum Administrasi Negara yang telah membuat penulis jatuh hati

    kepada Hukum Administrasi Negara. Ilmu dan pemikiran para

    dosen Hukum Administrasi Negara yang dibagikan kepada penulis

    di ruang-ruang kelas Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin telah

    mengugah hati penulis untuk memilih Hukum Administrasi Negara

    sebagai jurusan yang mampu menjadikan hukum sebagai

    instrumen dalam menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat,

    bangsa dan negara;

    8. Seluruh Dosen, Penasehat Akademik dan segenap Civitas

    Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

    9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan teman-

    teman seperjuangan, Jafar Nurdin Siradjah, S.H, Nur Utami Hadi

    Putri, Donita Aisyah, Nurul azizah, Umy Umairah Nizar, dan masih

    banyak lagi yang tak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang

    telah bersama berjuang baik suka dan duka.

    10. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung telah

    membantu hingga penulis bisa menyelesaikan studi dan skripsi ini.

  • ix

    Demikianlah kata pengantar yang penulis paparkan, atas segala

    kekurangan dalam skripsi ini penulis memohon maaf.

    Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

    Makassar, 15 Mei 2014

    Penulis

  • x

    DAFTAR ISI

    Halaman

    HALAMAN JUDUL ................................................................................ i

    HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ................................................... ii

    PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................ iii

    PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ...................... iv

    ABSTRAK ............................................................................................. v

    KATA PENGANTAR ............................................................................. vi

    DAFTAR ISI .......................................................................................... x

    BAB I PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang Masalah.............................................................. 1

    B. Rumusan Masalah ...................................................................... 6

    C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................ 6

    BAB II TINJAUAN PUSTAKA

    A. Pajak

    1. Pengertian Pajak ................................................................... 8

    2. Fungsi Pajak .......................................................................... 12

    3. Jenis-jenis Pajak .................................................................... 14

    4. Asas-asas Perpajakan ........................................................... 17

    B. Pajak Air Permukaan

    1. Pengertian Pajak Air Permukaan ........................................... 23

    2. Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan ................................ 25

    C. Penagihan Pajak Air Permukaan

    1. Penagihan secara biasa ........................................................ 28

    2. Penagihan secara seketika dan sekaligus ............................. 28

    3. Penagihan dengan surat paksa ............................................. 29

    D. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

    1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

  • xi

    Tahun 1945 ........................................................................... 30

    2. Undang-Undang .................................................................... 32

    3. Peraturan Daerah Provinsi ..................................................... 34

    4. Peraturan Gubernur ............................................................... 35

    BA