Skenario C

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Blok Kedokteran Komunitas dan Kesehatan Masyarakat adalah blok

kedelapan belas dari Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Dokter Fakultas

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada kesempatan ini dilaksanakan tutorial studi kasus skenario C yang

memaparkan tentang administrasi kesehatan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari materi tutorial ini, yaitu :

1. Sebagai laporan tugas kelompok yang merupakan bagian dari sistem

pembelajaran KBK di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah

palembang

2. Dapat menyelesaikan kasus yang diberikan pada skenario mengenai

administrasi kesehatan dengan metode analisis dan diskusi kelompok

3. Tercapainya tujuan dari metode pembelajaran

1

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Data Tutorial

Tutor : dr. Tamzil Burmawi, MPH

Tanggal : 14 dan 16 Mei 2013

Waktu : 13.00 s.d selesai

Moderator : Heni Ayu Purnama

Sekretaris meja : Wika Hindria Ramadhani

Sekretaris papan : Anggrian Iba

Peraturan dalam Tutorial :

1. Alat komunikasi dinonaktifkan

2. Semua anggota tutorial aktif dalam diskusi kelompok

3. Semua peserta menyampaikan pendapat dengan sopan

2.2 Skenario C Blok XVII

Dokter Budiman adalah pimpinan baru Puskesmas “Melati”. Pada saat

membaca laporan PWS KIA Puskesmas “Melati” tahun 2012, didapatkan cakupan

K1,K4, Pn rendah.

Hari ini, dr. Budiman sedang melakukan supervisi diruang KIA. Ia

mendapati bidan Puskesmas sedang memeriksa ibu Tini, 41 tahun, mengandung

anak ke 6, datang ke Puskesmas “Melati” untuk melakukan ANC pertama kali di

usia kehamilan 22 minggu. Kelahiran 5 anak sebelumnya dilakukan di rumah dan

dibantu oleh dukun sehingga untuk rencana persalinan anak ke 6, ibu Tini ingin

melakukan hal yang serupa karena kelima anaknya lahir dengan selamat.

Dari pemeriksaan Bidan Puskesmas didapatkan data - data sebagai berikut:

BB 45kg, lingkar lengan atas 23cm, TD 130/80 mmHg, TFU 20 cm, taksiran berat

janin 1240 gram, DJJ 140x/menit, Hb sahli 9 g/dl. Bidan Puskesmas melakukan

penyuntikan imunisasi TT pada ibu Tini. Bidan hanya mencatat data-data tersebut

pada kartu pasien.

2

Dokter Budiman selaku pimpinan Puskesmas “Melati” akan merencanakan

lokakarya mini bulanan untuk membahas PWS KIA. Dokter Budiman akan

menentukan langkah untuk menindaklanjuti rendahya cakupan PWS KIA dengan

pendekatan Administrasi Kesehatan.

2.3 Data Seven Jumps

2.3.1 Klarifikasi Istilah

1. PWS KIA : (pemantauan wilayah setempat

kesehatan ibu dan anak) alat manajemen untuk

pemantauan program KIA disuatu wilayah kerja

secara terus menerus.

2. Cakupan K1 : kunjungan pertama yang dilakukan

ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan antenatal

sesuai standar pada masa kehamilan.

3. Cakupan K4 : kunjungan keempat yang dilakukan

ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan antenatal

sesuai standar pada masa kehamilan.

4. Cakupan Pn rendah : cakupan persalinan yang ditolong

tenaga medis.

5. Supervisi : pengontrolan tertinggi /

pengawasan.

6. ANC : pengawasan/ pemeriksaan pada ibu hamil

yang dilakukan sebelum persalinan.

7. Administrasi kesehatan: suatu proses yang

menyangkut perencanaan, pengkoordinasian, dan

penilaian terhadap sumber, tata carandan

kesanggupan yang tersedia untuk memenuhi

tuntutan terhadap kesehatan.

8. Lokakarya mini bulanan: rapat rutin bulanan

untuk menyususn rencana kerja bulanan

puskesmas.

3

9. Imunisasi TT : usaha menjadikan kebal

terhadap penyakit tetanus.

2.3.2 Identifikasi Masalah

1. Dokter Budiman membaca laporan PWS KIA Puskesmas Melati

tahun 2012 didapatkan K1, K4, Pn rendah.

2. Dr. Budiman melakukan supervisi KIA dan mendapati bidan

memeriksa ibu Tini, 41 tahun, melakukan ANC pertama kali diusia

kehamilan 22 minggu dan berencana melakukan persalinan anak ke-6

didukun karena ke-5 anak lahir dengan selamat didukun.

3. Dari pemeriksaan bidan didapatkan data-data sebagai berikut: BB

45kg, lingkar lengan atas 23cm, TD 130/80 mmHg, TFU 20cm,

taksiran berat janin 1240 gram, DJJ 140x/menit, Hb sahli 9 g/dl,

Bidan Puskesmas melakukan penyuntikan imunisasi TT pada ibu Tini

dan mencatat data-data tersebut pada kartu pasien.

4. Dokter Budiman selaku pimpinan Puskesmas “Melati” akan

merencanakan lokakarya mini bulanan untuk membahas PWS KIA

dan akan menentukan langkah untuk menindaklanjuti rendahya

cakupan PWS KIA dengan pendekatan Administrasi Kesehatan.

2.3.3 Analisis Masalah


tahun 2012 didapatkan K1,K4, Pn rendah.

a. Apa yg dimaksud dengan PWS KIA ?

b. Apa tujuan dan manfaat PWS KIA ?

c. Bagaimana prinsip pengelolaan program KIA ?

d. Bagaimana indiKator pemantauan PWS KIA ?

e. Bagaimana alur pencatatan, pengolahan dan pemanfaatan data PWS

KIA ?

4

f. Apa makna cakupan K1, K4, Pn rendah ?

g. Bagaimana cara menentukan cakupan K1, K4, Pn rendah ?

h. Bagaimana cara meningkatan cakupan K1, K4, Pn rendah ?


memeriksa ibu Tini 41 tahun melakukan ANC pertama diusia



a. Apa yang dimaksud dengan supervisi KIA ?

b. Apa tujuan dan manfaat supervisi KIA ?

c. Bagaimana cara melakukan supervisi KIA ?

d. Siapa saja yang dapat melakukan supervisi KIA ?

e. Bagaimana cara mengubah pola pikir ibu Tini yg tidak ingin melakukan

persalinan di Puskesmas ?

f. Apa dampak jika ibu Tini tetap melahirkan dengan bantuan dukun pada

saat usia 41 tahun ?

g. Apa yg harus dilakukan nakes jika ibu tini bersikeras untuk melakukan

persalinan dengan bantuan dukun ?

h. Apa dampak baru melakukan ANC yang pertama pada trimester ke 2 ?






a. Bagaimana interpretasi pemeriksaan ibu tini ?

b. Berapa kali penyuntikan imunisasi TT pada bumil ?

c. Apa saja standar pelayanan kebidanan pada ANC ?

d. Bagaimana alur pencatatan pelayanan ibu hamil oleh bidan di

puskesmas ?

5





a. Apa tujuan dan manfaat lokakarya mini bulanan ?

b. Siapa saja peseta lokakarya mini bulanan ?

c. Bagaimana proses lokakarya mini bulanan ?

d. Apa hasil dari lokakarya mini bulanan ?

e. Bagaimana pendekatan administrasi kesehatan untuk meningkatkan

PWS KIA ?

5. Bagaimana pandangan islam pada kasus ini ?

2.3.4 Hipotesis

Dokter Budiman melakukan pendekatan administrasi kesehatan untuk

meningkatkan cakupan PWS KIA karena didapatkan cakupan K1, K4 dan Pn

rendah.

2.3.5 Kerangka Konsep

6

K1, K4, dan Pn rendah

- Supervisi KIA

- Lokakarya mini

- Membahas rendahnya cakupan K1, K4, Pn

- Membuat POA

Peningkatan cakupan K1,K4, Pn

Input Proses

Pendekatan administrasi kesehatan

Output

2.3.6 Sintesis


tahun 2012 didapatkan K1,K4, Pn rendah.

a. Apa yg dimaksud dengan PWS KIA ?

Pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak (PWS KIA)

adalah alat manajemen untuk melakukan pemantauan program KIA di

suatu wilayah kerja secara terus-menerus, agar dapat dilakukan tindak

lanjut yang cepat dan tepat. Program KIA yang dimaksud meliputi

program pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan

komplikasi kebidanan, dan keluarga berencana, bayi baru lahir, bayi baru

lahir dengan komplikasi, bayi, dan balita. Kegiatan PWS KIA terdiri dari

pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data serta

penyebarluasan informasi ke penyelenggara program dan pihak/instansi

terkait dan tindak lanjut.

Definisi dan kegiatan PWS tersebut sama dengan definisi

Surveilens. Menurut WHO, Surveilens adalah suatu kegiatan sistematis

berkesinambungan, mulai dari kegiatan mengumpulkan, menganalisis dan

menginterpretasikan data yang untuk selanjutnya dijadikan landasan yang

esensial dalam membuat rencana, implementasi dan evaluasi suatu

kebijakan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan surveilens

dalam kesehatan ibu dan anak adalah dengan melaksanakan PWS KIA.

Dengan PWS KIA diharapkan cakupan pelayanan dapat

ditingkatkan dengan menjangkau seluruh sasaran di suatu wilayah kerja.

Dengan terjangkaunya seluruh sasaran maka diharapkan seluruh kasus

dengan faktor risiko atau komplikasi dapat ditemukan sedini mungkin agar

dapat memperoleh penanganan yang memadai.

7

Penyajian PWS KIA juga dapat dipakai sebagai alat advokasi,

informasi dan komunikasi kepada sektor terkait, khususnya lintas sektor

setempat yang berperan dalam pendataan dan penggerakan sasaran.

Dengan demikian PWS KIA dapat digunakan untuk memecahkan masalah

teknis dan non teknis. Pelaksanaan PWS KIA harus ditindaklanjuti dengan

upaya perbaikan dalam pelaksanaan pelayanan KIA, intensifikasi

manajemen program, penggerakan sasaran dan sumber daya yang

diperlukan dalam rangka meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan

KIA. Hasil analisis PWS KIA di tingkat puskesmas dan kabupaten/kota

dapat digunakan untuk menentukan puskesmas dan desa/kelurahan yang

rawan. Demikian pula hasil analisis PWS KIA di tingkat propinsi dapat

digunakan untuk menentukan kabupaten/kota yang rawan.

b. Apa tujuan dan manfaat PWS KIA?

Tujuan umum :

Terpantaunya cakupan dan mutu pelayanan KIA secara terus-menerus di

setiap wilayah kerja.

Tujuan Khusus :

1. Memantau pelayanan KIA secara Individu melalui Kohort

2. Memantau kemajuan pelayanan KIA dan cakupan indikator KIA

secara teratur (bulanan) dan terus menerus.

3. Menilai kesenjangan pelayanan KIA terhadap standar pelayanan KIA.

4. Menilai kesenjangan pencapaian cakupan indikator KIA terhadap

target yang ditetapkan.

5. Menentukan sasaran individu dan wilayah prioritas yang akan

ditangani secara intensif berdasarkan besarnya kesenjangan.

6. Merencanakan tindak lanjut dengan menggunakan sumber daya yang

tersedia dan yang potensial untuk digunakan.

7. Meningkatkan peran lintas sektor setempat dalam penggerakan sasaran

dan mobilisasi sumber daya.

8

8. Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat untuk

memanfaatkan pelayanan KIA.

Manfaat

- Menurunkan angka kematian ibu dan anak

- alat pemantauan sederhana di bagian kesehatan ibu dan anak

c. Bagaimana prinsip pengelolaan program KIA ?

Pengelolaan program KIA bertujuan memantapkan dan meningkatkan

jangkauan serta mutu pelayanan KIA secara efektif dan efisien.

Pemantapan pelayanan KIA dewasa ini diutamakan pada kegiatan pokok

sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan antenatal sesuai standar bagi seluruh ibu hamil

di semua fasilitas kesehatan.

2. Peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan kompeten

diarahkan ke fasilitas kesehatan.

3. Peningkatan pelayanan bagi seluruh ibu nifas sesuai standar di semua

fasilitas kesehatan.

4. Peningkatan pelayanan bagi seluruh neonatus sesuai standar di semua

fasilitas kesehatan ataupun melalui kunjungan rumah.

5. Peningkatan deteksi dini faktor risiko dan komplikasi kebidanan dan

neonatus oleh tenaga kesehatan maupun masyarakat.

6. Peningkatan penanganan komplikasi kebidanan dan neonatus secara

adekuat dan pengamatan secara terus-menerus oleh tenaga kesehatan di

fasilitas kesehatan.

7. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh bayi sesuai standar di

semua fasilitas kesehatan.

8. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh anak balita sesuai

standar di semua fasilitas kesehatan.

9

9. Peningkatan pelayanan KB sesuai standar.

d. Bagaimana indikator pemantauan PWS KIA?

Indikator pemantauan program KIA yang dipakai untuk PWS KIA

meliputi indikator yang dapat menggambarkan keadaan kegiatan pokok

dalam program KIA. Sasaran yang digunakan dalam PWS KIA

berdasarkan kurun waktu 1 tahun dengan prinsip konsep wilayah

(misalnya: Untuk provinsi memakai sasaran provinsi, untuk kabupaten

memakai sasaran kabupaten).

1. Akses pelayanan antenatal (cakupan K1)

Adalah cakupan ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan

antenatal oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu

tertentu. Indikator akses ini digunakan untuk mengetahui jangkauan

pelayanan antenatal serta kemampuan program dalam menggerakkan

masyarakat.

2. Cakupan pelayanan ibu hamil (cakupan K4)

Adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal

sesuai dengan standar, paling sedikit empat kali dengan distribusi waktu 1

kali pada trimester ke-1, 1 kali pada trimester ke-2 dan 2 kali pada

trimester ke-3 disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Dengan indikator ini dapat diketahui cakupan pelayanan antenatal secara

lengkap (memenuhi standar pelayanan dan menepati waktu yang

ditetapkan), yang menggambarkan tingkat perlindungan ibu hamil di suatu

wilayah, di samping menggambarkan kemampuan manajemen ataupun

kelangsungan program KIA.

3. Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan (Pn)

10

Adalah cakupan ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh

tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, di suatu wilayah

kerja dalam kurun waktu tertentu.

Dengan indikator ini dapat diperkirakan proporsi persalinan yang ditangani

oleh tenaga kesehatan dan ini menggambarkan kemampuan manajemen

program KIA dalam pertolongan persalinan sesuai standar.

4. Cakupan pelayanan nifas oleh tenaga kesehatan (KF3)

Adalah cakupan pelayanan kepada ibu pada masa 6 jam sampai dengan 42

hari pasca bersalin sesuai standar paling sedikit 3 kali dengan distribusi

waktu 6 jam – 3 hari, 8 – 14 hari dan 36 – 42 hari setelah bersalin di suatu

wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Dengan indikator ini dapat diketahui cakupan pelayanan nifas secara

lengkap (memenuhi standar pelayanan dan menepati waktu yang

ditetapkan), yang menggambarkan jangkauan dan kualitas pelayanan

kesehatan ibu nifas, di samping menggambarkan kemampuan manajemen

ataupun kelangsungan program KIA.

5. Cakupan pelayanan neonatus pertama (KN 1)

Adalah cakupan neonatus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar

pada 6 – 48 jam setelah lahir di suatu wilayah kerja pada kurun waktu

tertentu. Dengan indikator ini dapat diketahui akses/jangkauan pelayanan

kesehatan neonatal.

6. Cakupan pelayanan neonatus Lengkap (KN Lengkap).

11

Adalah cakupan neonatus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar

sedikitnya tiga kali yaitu 1 kali pada 6 – 48 jam, 1 kali pada hari ke 3 –

hari ke 7 dan 1 kali pada hari ke 8 – hari ke 28 setelah lahir disuatu

wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Dengan indikator ini dapat

diketahui efektifitas dan kualitas pelayanan kesehatan neonatal.

7. Deteksi faktor risiko dan komplikasi oleh Masyarakat

Adalah cakupan ibu hamil dengan faktor risiko atau komplikasi yang

ditemukan oleh kader atau dukun bayi atau masyarakat serta dirujuk ke

tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Masyarakat disini, bisa keluarga ataupun ibu hamil, bersalin, nifas itu

sendiri. Indikator ini menggambarkan peran serta dan keterlibatan

masyarakat dalam mendukung upaya peningkatan kesehatan ibu hamil,

bersalin dan nifas.

8. Cakupan Penanganan komplikasi Obstetri (PK)

Adalah cakupan Ibu dengan komplikasi kebidanan di suatu wilayah kerja

pada kurun waktu tertentu yang ditangani secara definitif sesuai dengan

standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan

rujukan. Penanganan definitif adalah penanganan/pemberian tindakan

terakhir untuk menyelesaikan permasalahan setiap kasus komplikasi

kebidanan.

Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam

menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada ibu

hamil bersalin dan nifas dengan komplikasi.

9. Neonatus dengan komplikasi yang ditangani

Adalah cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani secara

definitif oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan

12

rujukan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Penanganan

definitif adalah pemberian tindakan akhir pada setiap kasus komplikasi

neonatus yang pelaporannya dihitung 1 kali pada masa neonatal. Kasus

komplikasi yang ditangani adalah seluruh kasus yang ditangani tanpa

melihat hasilnya hidup atau mati.

Indikator ini menunjukkan kemampuan sarana pelayanan kesehatan dalam

menangani kasus – kasus kegawatdaruratan neonatal, yang kemudian

ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya, atau dapat dirujuk ke

tingkat pelayanan yang lebih tinggi.

10. Cakupan kunjungan bayi (29 hari – 11 bulan)

Adalah cakupan bayi yang mendapatkan pelayanan paripurna minimal 4

kali yaitu 1 kali pada umur 29 hari – 2 bulan, 1 kali pada umur 3 – 5 bulan,

dan satu kali pada umur 6 – 8 bulan dan 1 kali pada umur 9 – 11 bulan

sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Dengan

indikator ini dapat diketahui efektifitas, continuum of care dan kualitas

pelayanan kesehatan bayi.

11. Cakupan pelayanan anak balita (12 – 59 bulan).

Adalah cakupan anak balita (12 – 59 bulan) yang memperoleh pelayanan

sesuai standar, meliputi pemantauan pertumbuhan minimal 8x setahun,

pemantauan perkembangan minimal 2 x setahun, pemberian vitamin A 2 x

setahun

12. Cakupan Pelayanan kesehatan anak balita sakit yang dilayani dengan

MTBS

Adalah cakupan anak balita (umur 12 – 59 bulan) yang berobat ke

Puskesmas dan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (MTBS)

di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

13

13. Cakupan Peserta KB aktif (Contraceptive Prevalence Rate)

Adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif

menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan

jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu

tertentu.

Indikator ini menunjukkan jumlah peserta KB baru dan lama yang masih

aktif memakai alokon terus-menerus hingga saat ini untuk menunda,

menjarangkan kehamilan atau yang mengakhiri kesuburan.

e. Bagaimana alur pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan

pemanfaatan data PWS KIA?

DTPS

14

DTPS Tindak lanjut

Tindak lanjutPertemuan bulanan PWS (DINKES-PKM)

Pertemuan RS, DINKES, Dokter ahli, dokter PKM

Rencana aksi & tindak

Hasil analisis dan diskusi dikirim ke DINKES

Didiskusikan pada pertemuan bulanan

Hasil pendataan di analisis

Pembuatan grafik PWS

Pendataan dan pencatatan cakupan program serta kematian ibu dan bayi

Hasil analisis dan diskusi dikirim ke camat

Tindak lanjut

Pertemuan kades – camat bulanan

Data PWS KIA harus dimanfaatkan secara terus-menerus pada semua

siklus pengambilan keputusan untuk memantau penyelenggaraan program

KIA di semua tingkatan administrasi pemerintahan, baik yang bersifat

teknis program maupun yang bersifat koordinatif non teknis dan lintas

sektoral.

Pemanfaatan PWS KIA pada forum lintas program :

Menginformasikan hasil yang telah dicapai

Mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi

Merencanakan perbaikan dan rencana tindak lanjut bagi kegiatan

selanjutnya, termasuk intervensi keterpaduan dari lintas program.

Pemanfaatan PWS KIA pada forum lintas sector :

Menginformasikan hasil yang telah dicapai sebagai masukan bagi

lintas sector

Mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi,

khususnya yang terkait dengan lintas sector

Mendapatkan dukungan lintas sektor dalam pemecahan masalah

Pembagian tugas dan peran masing-masing sektor dalam

pemecahan masalah

f. Apa makna cakupan K1, K4, Pn rendah?

Standar Pelayanan Minimal K1 adalah: 90%

Standar Pelayanan Minimal K4 adalah: 85%

Standar Pelayanan Minimal Pn adalah: 90%

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003

tentang standar pelayanan kesehatan minimal di bidang kesehatan di

15

kabupaten atau kota khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan

target tahun 2010 yaitu berupa cakupan kunjungan ibu hamil K1 dan K4.

K1 yaitu kunjungan ibu hamil yang pertama kali pada masa kehamilan.

Cakupan Kl di bawah 70% (dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil dalam

kurun waktu satu tahun) menunjukkan keterjangkauan pelayanan antenatal

yang rendah, yang mungkin disebabkan oleh pola pelayanan yang belum

cukup aktif. Rendahnya K1 menunjukkan bahwa akses petugas kepada ibu

masih perlu ditingkatkan. Sedangkan K4 yaitu Kontak minimal 4 kali

selama masa kehamilan untuk mendapatkan pelayanan antenatal, yang

terdiri atas minimal 1 kali kontak pada trimester pertama, satu kali pada

trimester kedua, dan dua kali pada trimester ketiga. Cakupan K4 di bawah

60% (dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil dalam kurun waktu satu

tahun) menunjukkan kualitas pelayanan antenatal yang belum memadai .

Rendahnya K4 menunjukkan rendahnya kesempatan untuk menjaring dan

menangani risiko tinggi obstetrik.

g. bagaimana cara menentukan cakupan K1, K4, Pn rendah?

Cakupan K1 = X x 100

Y

X = Jumlah ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal

oleh tenaga kesehatan disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Y = Jumlah sasaran ibu hamil disuatu wilayah kerja dalam 1 tahun

Y = 1,10 x angka kelahiran kasar (CBR) x jumlah penduduk

Angka kelahiran kasar (CBR) yang digunakan adalah angka terakhir CBR

kabupaten/kota yang diperoleh dari kantor perwakilan Badan Pusat

Statistik (BPS) di kabupaten/kota. Bila angka CBR kabupaten/kota tidak

ada maka dapat digunakan angka terakhir CBR propinsi. CBR propinsi

dapat diperoleh juga dari buku Data Penduduk Sasaran Program

Pembangunan Kesehatan 2007 – 2011 (Pusat Data Kesehatan Depkes RI,

tahun 2007).

Cakupan K4 = X x 100

16

Y

X = Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4

kali sesuai standar oleh tenaga kesehatan disuatu wilayah kerja pada

kurun waktu tertentu

Y = Jumlah sasaran ibu hamil disuatu wilayah dalam 1 tahun

Cakupan Pn = X x 100

Y

X = Jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan kompeten

disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Y = Jumlah sasaran ibu bersalin disuatu wilayah kerja dalam 1 tahun

Y = 1,05 X angka kelahiran kasar (CBR) X jumlah penduduk

h. Bagaimana cara meningkatan cakupan K1, K4, Pn rendah?

- melakukan promosi kesehatan dalam bentuk informasi, komunikasi

- melakukan penerangan kesehatan


memeriksa ibu Tini, 41 tahun melakukan ANC terutama diusia



a. apa yang dimaksud dengan supervisi KIA ?

Supervisi adalah bimbingan teknis yang teratur, terus-menrus dan

berkesinambungan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini dokter

Budiman memberikan bimbingan kepada bidan untuk meningkatkan

cakupan K1, K4, Pn yang tadinya rendah.

b. apa tujuan dan manfaat supervisi KIA ?

Menjaga, mempertahankan dan meningkatkan keterampilan unit

pelaksana (Bidan) terutama untuk merawat ibu hamil, menolong

persalinan, serta merawat ibu dan bayi selama masa nifas.

17

Menjaga, mempertahankan dan meningkatkan cakupan dan hasil

kegiatan unit pelaksana dalam merawat ibu hamil, menolong

persalinan, serta merawat ibu dan bayi selama masa nifas.

Sebagai bahan masukan dalam penyusunan laporan kegiatan

petugas puskesmas.

c. bagaimana cara melakukan supervisi KIA ?

Tahap persiapan

a. Dukungan administratif : data lengkap

b. Dukungan sarana : pelayanan kesehatan yang memadai dan

terjangkau bagi masyarakat, tenaga kesehatan yang memadai.

c. Rencana kegiatan supervisi yang jelas

Tahap pelaksanaan

Mengadakan pertemuan antara dokter, bidan dan tenaga kesehatan

dipuskesmas kemudian melakukan bimbingan kepada bidan mengenai

kesehatan ibu dan anak.

d. Siapa saja yang dapat melakukan supervisi KIA ?

pelaksana supervisi adalah dokter spesialis obstetrik ginekologi, dokter,

bidan senior (bidan dari dinas kesehatan).

e. Bagaimana cara mengubah pola pikir ibu Tini yg tidak ingin

melakukan persalinan di Puskesmas ?

Jadi, Upaya yang dapat dilakukan dr. Budiman untuk mengubah pola pikir

ibu Tini yaitu dengan melakukan promosi kesehatan untuk menambah

pengetahuan dari masyarakat dan beralih kepada tenaga kesehatan.

Dengan menggunakan strategi promosi kesehatan (WHO) :

1) Advokasi

Kegiatan untuk meyakinkan orang lain, agar orang lain tersebut membantu

atau mendukung terhadap apa yang diinginkan. Kegiatan ini ditujukan

18

pada pembuat keputusan atau penentu kebijakan, baik dibidang kesehatan

maupun sektor lain diluar kesehatan yang mempunyai pengaruh terhadap

publik.

Tujuannya adalah agar para pembuat keputusan mengeluarkan kebijakan-

kebijakan antara lain dalam bentuk peraturan, undang-undang, instruksi,

dan sebagainya yang menguntungkan kesehatan publik.

2) Dukungan Sosial

Suatu kegiatan untuk mencari dukungan sosial melalui tokoh-tokoh

masyarakat (toma),tokoh agama (toma), baik tokoh masyarakat formal

maupun informal. Selanjutnya toma dan toga dapat menjembatani antar

pengelola program kesehatan dengan masyarakat. Apabila toma dan toga

sudah mempunyai perilaku sehat, akan mudah ditiru oleh anggota

masyarakat lain.

3) Pemberdayaan Masyarakat

Mewujudkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan

meningkatkan kesehatan mereka sendiri (visi promosi kesehatan). Bentuk

kegiatan pemberdayaan ini dapat diwujudkan dengan berbagai kegiatan,

antara lain: penyuluhan kesehatan, pengorganisasian dan pengembangan

masyarakat dalam bentuk misalnya koperasi, pelatihan-pelatihan untuk

kemampuan peningkatan pendapatan keluarga (income generating skill).

f. Apa dampak jika ibu Tini tetap melahirkan dengan bantuan dukun

pada saan usia 41 tahun ?

- Perdarahan post partum

- Infeksi

- Persalinan macet

- Resiko kematian ibu atau janin lebih tinggi

19

g. Apa yg harus dilakukan tenaga kesehatan jika ibu Tini bersikeras

untuk melakukan persalinan dengan bantuan dukun?

Tenaga kesehatan melakukan pendekatan dengan cara menjadikan dukun

bayi sebagai mitra serta mendampingi proses persalinan yang dibantu

dukun bayi.

h. Apa dampak melakukan ANC yang pertama pada trimester ke2 ?

- Tidak bisa mendeteksi dini kelainan yang diderita ibu dan janin

- Tidak bisa memantau perkembangan janin

- Sulit untuk melakukan perbaikan kondisi ibu atau janin lebih dini

jika terjadi kelainan.

- Meningkatkan angka kematian dan kecacatan ibu dan janin






a. Bagaimana interpretasi pemeriksaan ibu Tini ?

- BB : 45 kg

Interpretasi : Karena Tinggi badan tidak ada pada data,

sehingga berat badan Ibu Tini tidak bisa

diinterpretasikan dengan indeks massa tubuh

(IMT) dan tidak diketahui berat badan sebelum

hamil.

- Lingkar lengan atas : 23 cm

Normalnya : > 24 cm

Interpretasi : Kurang energi kronis (KEK)

- TD : 130/80mmHg

Interpretasi : Normal

- Tinggi Fundus Uteri : 20 cm

20

Normalnya : untuk 22-28 minggu yaitu 24-25 cm

Interpretasi : TFU lebih rendah

- Taksiran berat Janin : 1240 gr

Normalnya :2500 - 4000 g

Interpretasi : berat janin rendah

- DJJ : 124x/menit

Normalnya : 120-160x/menit

Interpretasi : Normal

- Hb Sahli : 9 g/dl

Normalnya :12-16 g/dl

Interpretasi : Anemia ringan

b. Berapa kali penyuntikan imunisasi TT pada bumil ?

Minimal 2x jaraknya 4 minggu, imunisasi TT dilakukan sebelum usia

kehamilan 8 bulan, dosis 0.5 cc IM dan IV.

c. Apa saja standar pelayanan kebidanan pada ANC ?

Pelayanan antenatal sesuai standar meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik

(umum dan kebidanan), pemeriksaan laboratorium rutin dan khusus, serta

intervensi umum dan khusus (sesuai risiko yang ditemukan dalam

pemeriksaan). Dalam penerapannya terdiri atas:

1. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan.

2. Ukur tekanan darah.

3. Nilai Status Gizi (ukur lingkar lengan atas).

4. Ukur tinggi fundus uteri.

5. Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ).

6. Skrining status imunisasi Tetanus dan berikan imunisasi Tetanus

Toksoid (TT) bila diperlukan.

7. Pemberian Tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan.

8. Test laboratorium (rutin dan khusus).

21

9. Tatalaksana kasus

10. Temu wicara (konseling), termasuk Perencanaan Persalinan dan

Pencegahan Komplikasi (P4K) serta KB pasca persalinan.

Pemeriksaan laboratorium rutin mencakup pemeriksaan golongan

darah, hemoglobin, protein urine dan gula darah puasa. Pemeriksaan

khusus dilakukan di daerah prevalensi tinggi dan atau kelompok ber-

risiko, pemeriksaan yang dilakukan adalah hepatitis B, HIV, Sifilis,

malaria, tuberkulosis, kecacingan dan thalasemia.

Dengan demikian maka secara operasional, pelayanan antenatal disebut

lengkap apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan serta memenuhi standar

tersebut. Ditetapkan pula bahwa frekuensi pelayanan antenatal adalah

minimal 4 kali selama kehamilan, dengan ketentuan waktu pemberian

pelayanan yang dianjurkan sebagai berikut :

- Minimal 1 kali pada triwulan pertama.

- Minimal 1 kali pada triwulan kedua.

- Minimal 2 kali pada triwulan ketiga.

Standar waktu pelayanan antenatal tersebut dianjurkan untuk menjamin

perlindungan kepada ibu hamil, berupa deteksi dini faktor risiko,

pencegahan dan penanganan komplikasi.

Tenaga kesehatan yang berkompeten memberikan pelayanan antenatal

kepada Ibu hamil adalah dokter spesialis kebidanan, dokter, bidan dan

perawat.

d. Bagaimana alur pencatatan pelayanan ibu hamil oleh bidan

dipuskesmas ?

22





a. apa tujuan dan manfaat lokakarya mini bulanan ?

Tujuan umum

Terselenggaranya lokakarya bulanan intern puskesmas dalam rangaka

pemantauan hasil kerja petugas puskesmas dengan cara membandingkan

rencana kerja bulan lalu dari setiap petugas dengan hasil kegiatannya dan

membandingkan cakupan kegiatan dan daerah binaan dengan targetnya

serta tersusunnya rencana kerja bulan berikutnya.

Tujuan khusus

- Diketahuinya hasil kegiatan puskesmas bulan lalu

- Disampaikannya hasil rapat dari kabupaten/kota, kecamatan dan

berbagai kebijakan serta program

- Diketahuinya hambatan/masalah dalam pelaksanaan bulan lalu

23

- Dirumuskannya cara pemecahan masalah

- Disusunnya rencana kerja bulan baru

b. Siapa saja peseta lokakarya mini bulanan ?

Peserta Lokakarya mini bulanan yaitu seluruh petugas puskesmas,

termasuk petugas pustu & bidan di desa

c. Bagaimana proses lokakarya mini bulanan ?

Proses lokakarya mini bulanan yang pertama :

1. Inventarisasi kegiatan puskesmas termasuk kegiatan lapangan/ daerah

binaan.

2. Analisis beban kerja tiap petugas.

3. Pembagian tugas baru termasuk pembagian tanggung jawab daerah

binaan.

4. Penyusunan rencana kegiatan (plan of action/POA) puskesmas tahunan

berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan puskesmas (RPK).

Proses lokakarya mini bulanan rutin :

1. Analisis hambatan dan masalah, antara lain dengan mempergunakan

PWS.

2. Analisis sebab masalah, khusus untuk mutu dikaitkan dengan

kepatuhan terhadap standar pelayanan.

3. Merumuskan alternatif pemecahan masalah.

d. Apa hasil dari lokakarya mini bulanan ?

Hasil lokakarya mini bulanan yang pertama :

1. Rencana kegiatan puskesmas tahunan.

2. Kesepakatan bersama untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

POA, dalam kasus ini peningkatan cakupan KIA.

3. Matriks pembagian tugas dan daerah binaan.

Hasil lokakarya mini bulanan rutin :

24

1. Kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan dalam kasus ini

peningkatan cakupan KIA.

2. Rencana kerja bulan yang baru.

e. Bagaimana pendekatan administrasi kesehatan untuk

meningkatkan PWS KIA ?

unsur pokok administrasi kesehatan

1. Masukan

Yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan

pekerjaan administrasi. Masukan ini dikenal pula dengan nama

perangkat admistrasi (tools of administration). Masukan/ input dalam

kasus ini yaitu cakupan K1, K4, dan Pn rendah.

Macam-macam masukan/ perangkat administrasi :

a. Komisi pendidikan administrasi kesehatan Amerika Serikat

- Sumber

Adalah segala sesuatu yang dapat dipakai untuk menghasilkan

barang atau jasa. Macam-macam sumber:

o Sumber tenaga

Sumber tenaga dibedakan atas 2 macam yaitu tenaga

ahli seperti dokter, dokter gigi, bidan, perawat serta

tenaga tidak ahli seperti pesuruh, penjaga malam dan

pekerja kasar lainnya.

o Sumber modal

Sumber modal banyak macamnya. Jika disederhanakan

dapat dibedakan atas 2 macam yakni modal bergerak

seperti uang dan giro serta modal tidak bergerak seperti

bangunan, tanah, dan saran kesehatan.

o Sumber alamiah

Adalah segala sesuatu yang terdapat dialam yang tidak

termasuk sumber tenaga dan sumber modal.

- Tata cara25

Adalah berbagai kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran yang

dimiliki dan diterapkan.

- Kesanggupan

Adalah keadaan fisik, mental dan biologis tenaga pelaksana.

b. Koontz dan Donnells

- 4 M untuk organisasi yang tidak mencari keuntungan ( man/

manusia, money/ uang, material/ sarana, method/ metoda )

- 6 M untuk organisasi yang mencari keuntungan ( man, money,

material, method, market/pasar, machinery/mesin)

2. Proses

Proses yang dimaksud dengan proses dalam administrasi adalah

langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan. Pada umumnya proses ataupun fungsi administrasi

merupakan tanggung jawab pimpinan. Proses dalam kasus ini upaya

untuk memperbaiki/ meningkatkan cakupan K1, K4, dan Pn.

Pembagian proses/ fungsi administrasi kesehatan :

a. Komisi Pendidikan Administrasi Kesehatan Amerika Serikat :

perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing),

pengarahan, (directing), pengawasan (controlling),

pengkoordinasian (coordinating) dan penilaian (evaluation).

b. Freeman : perencanaan (planning), penggerakan (actuating),

pengkoordinasian (coordinating), bimbingan (guidance),

membebaskan (freedom), dan pertanggung jawaban (responsibility)

c. George R. Terry : perencanaan (planning), pengorganisasian

(organizing), penggerakkan (actuating), pengawasan (controlling).

Terkenal dengan singkatan POAC

d. Barton : perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing),

penyusunan staf (staffing), penyusunan anggaran belanja

(budgeting), pelaksanaan (implementing), pengkoordinasian

(coordinating), pelaporan (reporting) dan penilaian (evaluation).

26

e. Luther M. Gullick : perencanaan (planning), pengorganisasian

(organizing), penyusunan staf (staffing), pengarahan (directing),

pengkoordinasian (coordinating), pelaporan (reporting),

penyusunan anggaran belanja(budgeting). Terkenal dengan

singkatan POSDCORB.

f. Hendry Fayol : perencanaan (planning), pengorganisasian

(organizing), perintah (commanding), pengkoordinasian

(coordinating), dan pengawasan controlling).

3. Keluaran

Yaitu hasil dari suatu pekerjaan administrasi. Untuk administrasi

kesehatan, keluaran tersebut dikenal dengan nama pelayanan

kesehatan. Secara umum pelayanan kesehatan dibedakan atas 2 macam

yaitu pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat.

4. Sasaran

Yaitu kepada siapa keluaran yang dihasilkan, yakni upaya kesehatan

tersebut ditujukan. Untuk administrasi kesehatan, sasaran dibedakan

atas 4 macam yaitu perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Dapat bersifat langsung (direct target group) atau sasaran tidak

langsung (indirect target group).

5. Dampak

Yaitu akibat yang ditimbulkan oleh keluaran. Dampak yang

diharapkan adalah makin meningkatnya derajat kesehatan. Peningkatan

derajat kesehatan ini hanya akan dapat dicapai apabila kebutuhan dan

tuntutan perseorangan. Keluarga, kelompok dan masyarakat terhadap

kesehatan, pelayanan kedokteran serta lingkungan yang sehat dapat

terpenuhi. Kebutuhan dan tuntutan ini adalah sesuatu yang terdapat

pada pihak pemakai jasa pelayanan kesehatan.

5. Bagaimana pandangan islam pada kasus ini ?

27

Sampaikanlah walau hanya satu ayat (HR. Bukhori Muslim).

2.3.7 Kesimpulan

Didapatkan cakupan K1, K4, dan Pn rendah di Puskesmas Melati maka

diadakan supervisi KIA dan lokakarya mini bulanan agar cakupan K1, K4,

dan Pn dapat ditingkatkan dengan melakukan pendekatan administrasi

kesehatan.

Daftar PustakaAzwar, Azrul. 2010. Pengantar Administrasi Kesehatan. Jakarta: Binarupa

Aksara.

Departemen Kesehatan RI. 2006. Pedoman Lokakarya Mini Puskesmas. Jakarta.

Departemen Kesehatan RI. 2009. Pedoman Pemantauan Wilayah Setempat

Kesehatan Ibu dan Anak. Jakarta.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2010. Rencana Operasional Promosi

Kesehatan Ibu dan Anak. Jakarta.

28

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

128/MENKES/SK/II/2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan

Masyarakat.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

828/MENKES/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan

Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota.

Mubarak, W.I dan Nurul Chayatin. 2009. Ilmu Kesehatan Masyarakat : Teori dan

Aplikasi. Jakarta : Salemba Merdeka

Mubarak, Wahid Iqbal. 2007. Promosi Kesehatan. Jogjakarta : Graha Ilmu.

Notoatmodjo, Soekidjo. 2012. Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan.

Jakarta : Rineka Cipta.

Notoatmodjo, Soekidjo. 2011. Kesehatan Masyarakat Ilmu & Seni. Jakarta:

Rineka Cipta.

Saifudin, Abdul B. 2002. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal

& Neonatal. Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.

Soegianto, Benny. 2007. Kebijakan Dasar Puskesmas Kepmenkes No 128 Tahun

2004.

29

Documents

Skenario C