of 25 /25
Kelalaian Dokter dalam Mengatasi Kegawatdaruratan Oleh Kelompok C4: Anggia Lestari 102010170 Christian Adiputra W 102011045 Eiffel 102011058 Claudia Elleonora M. Da Lopez 102011169 Samsu Buntoro 102011194 Vania Levina 102011259 Alda Olivia Patudangan 102011357 Sri Krissattryo R Indrokusumo 102011374 Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana Jalan Arjuna Utara No.6 Jakarta Barat 11470 No. Telp (021)56942061 No. Fax (021)5631731 1

Sken 6 blok 27

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tugas

Citation preview

Page 1: Sken 6 blok 27

Kelalaian Dokter dalam Mengatasi

Kegawatdaruratan

Oleh Kelompok C4:

Anggia Lestari 102010170

Christian Adiputra W 102011045

Eiffel 102011058

Claudia Elleonora M. Da Lopez 102011169

Samsu Buntoro 102011194

Vania Levina 102011259

Alda Olivia Patudangan 102011357

Sri Krissattryo R Indrokusumo 102011374

Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana

Jalan Arjuna Utara No.6 Jakarta Barat 11470

No. Telp (021)56942061 No. Fax (021)5631731

Email: [email protected]

I.Pendahuluan

1

Page 2: Sken 6 blok 27

a.Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum.Pelanggaran terhadap hukum tidak hanya dilakukan oleh

rakyat semata namun juga oleh suatu profesi. Dewasa ini, profesi dokter sering disorot

dikarenakan terjadinya kecelakaan dalam melakukan praktik kedokterannya baik disengaja

maupun tidak disengaja hingga berakibat kerugian pada pasien. Dalam pelayanannya, dokter

dituntut agar melakukannya dengan sempurna. Apabila pelayanan yang diberikan kurang

sempurna, maka dokter dapat dituntut oleh pasiennya. Dengan kata lain, dokter dituduh

melakukan malpraktik. Malpraktik ini sendiri terjadi karena beberapa akibat dan akan dibahas

pada penulisan ini.

b.Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah agar pembaca dapat mengetahui tentang malpraktik dan

berbagai sebab yang menimbulkan malpraktik itu sendiri. Setelah membaca tulisan ini, penulis

mengharapkan pembaca dapat lebih berhati-hati khususnya para dokter agar dalam menjalankan

profesinya dapat memberikan yang terbaik untuk pasien baik dari segi pelayanan maupun

kemampuan dalam pengobatannya.

c.Kasus

Seorang dokter umum yang sedang praktek di tempat praktek pribadinya didatangi oleh

seorang pasien laki-laki muda yang mengeluh demam. Setelah memeriksa pasien tersebut, dokter

memberikan resep namun pasien minta disuntik agar cepat sembuh. Karena pasiennya tetap

memaksa maka dokter memberikan suntikan di daerah bokong pasien. Tidak lama setelah

disuntik pasien mengeluh pusing dan pandangannya gelap. Tak lama kemudian pasien tidak

sadarkan diri. Dokter lalu melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital terhadap pasien dan

didapatkan hasil tekanan darah 80/50 mmHg dengan denyut nadi lemah 150 kali/menit. Dokter

langsung menelpon ambulans, dan karena panik dokter tidak tahu apa yang harus ia perbuat.

Setibanya ambulans di tempat praktek dokter tersebut, pasien ternyata sudah meninggal.

II.Pembahasan

2

Page 3: Sken 6 blok 27

A.Malpraktek Medis

Istilah malpraktek medis tidak dikenal dalam Hukum Positif Indonesia. Secara harfiah

malpraktik berarti bad practice atau praktek buruk yang berkaitan dengan praktek penerapan

ilmu dan teknologi medik dalam menjalankan profesi medik yang mengandung ciri-ciri khusus.1

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan malpraktik, dapat terjadi kesimpangsiuran

pengertian antara malpraktek, pelanggaran kode etik atau pelanggaran hukum. Secara etimologis,

malpraktik mengandung kata mal yang artinya buruk atau salah, sehingga malpraktik diartikan

salah melakukan prosedur yang berujung pada kerugian pasien atau bahkan sampai fatal. Dalam

hal salah melakukan prosedur ini, dapat saja dikatakan malpraktik harus memenuhi unsur

kecerobohan, kekurang hati-hatian (Professional misconduct), atau kekurangmampuan yang

tidak pantas (Unreasonable lack of skill).1

Jadi, seorang dokter dikatakan telah melakukan malpraktik jika dalam menjalankan

pelayanan medik tidak memenuhi persyaratan-persyaratan atau standar-standar yang elah

ditentukan kode etik kedokteran, standar profesi, standar pelayanan medik atau operasional

prosedur, dan akibat dari tindakan tersebut pasien mengalami kerugian.

Menurut J. Guwandi, malpraktik medis dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu :

1. Dilakukan dengan sengaja, yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau dolus.

Dengan perkataan lain, malpraktik dalam arti sempit, misalnya dengan sengaja

melakukan abortus tanpa indikasi medis, melakukan euthanasia, memberi surat

keterangan medis yang isinya tidak benar, dan sebagainya.

Golongan yang pertama ini, tujuan tindakannya sudah diarahkan kepada akibat yang

hendak ditimbulkan, atau tidak perduli terhadap akibatnya, walaupun mengetahui atau

seharusnya sudah mengetahui bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum yang

berlaku (Criminal malpractice).

2. Dilakukan dengan tidak sengaja atau neglience atau culpa, atau kelalaian misalnya

menelantarkan pengobatan pasien karena lupa atau sembaranagan sehingga penyakit

pasien bertambah berat atau bahkan meninggal dunia.

3

Page 4: Sken 6 blok 27

Dalam arti umum, kelalaian tidak dianggap melanggar hukum, jika kelalaian tersebut

tidak menyebabkan orang lain menderita kerugian.1

Malpraktik yang diberi istilah Serious Professional Misconduct di Inggris, dibagi empat

kelompok, yaitu :

1. Kelalaian atau keacuhan sikap tindak dokter yang menyangkut tanggung jawab

pribadinya terhadap pasien dalam meberdayakan pelayanan pengobatan.

2. Penyalahgunaan wewenang atau kepandaian

3. Sikap tindak perorangan berupa mendeskreditkan reputasi profesi medik

4. Mengiklankan diri, mempengaruhi pasien, merendahkan kepandaian dokter lain dan

pelanggaran profesi lain.1.2

Black’s Law Dictionary mendefinisikan malpraktik sebagai “professional misconductor

unreasonable lack of skill” atau “failure of one rendering professional services to exercise

that degree of skill and learning commonly applied under all the circumstances in the

community by the average prudent reputable member of the profession with the result

of injury, loss or damage to the recipient of those services or to those entitled to rely upon

them”.2

Pengertian malpraktik di atas bukanlah monopoli bagi profesi medis, melainkan juga

berlaku bagi profesi hukum (misalnya mafia peradilan), akuntan, perbankan (misalnya kasus

BLBI), dan lain-lain.

Pengertian malpraktik medis menurut World Medical Association (1992) adalah:

“medical malpractice involves the physician’s failure to conform to the standard of care for

treatment of the patient’s condition, or lack of skill, or negligence in providing care to the

patient, which is the direct cause of an injury to the patient”.2

Menurut Azwar, suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai malpraktik dapat dilihat dari dua

aliran, yaitu aliran modern dan aliran tradisional. Menurut aliran modern malpraktek terjadi jika

memenuhi lima (5) unsur, yaitu :

4

Page 5: Sken 6 blok 27

1. Adanya kewajiban yang berhubungan dengan kerusakan

2. Adanya pengingkaran kewajiban

3. Adanya hubungan sebab akibat antara tindakan yang mengingkari kewajiban dengan

kerusakan

4. Pengingkaran kewajiban merupakan faktor penyebab yang substansial (proximate cause)

5. Kerusakan itu nyata adanya.3

Sementara pandangan tradisional melihat malpraktek terjadi jika telah ditemukan adanya:

1. Adanya pelimpahan amanah

2. Adanya pengingkaran amanah

3. Adanya musibah akibat pengingkaran amanah

Menurut Jonsen et.al, menilai suatu perbuatan sebagai malpraktek atau bukan dilihat dari

empat hal, yaitu :

1. Indikasi medis (medical indications) yang diberikan oleh dokter. Pertimbangan ini

meliputi diagnosis dan prognosis penyakit, indikasi pengobatan yang akan dilakukan dan

seberapa jauh pengaruh pengobatan terhadap penyakit yang diderita.

2. Keinginan pasien (patient preferences). Mengetahui keinginan pasien dan mengusahakan

dipenuhinya keinginan tersebut, dengan mempertimbangkan pula kemampuan

(kompetensi) psien untuk mengambil keputusan terhadap suatu tindakan medis

3. Kualitas hidup (quality of life). Pertimbangan tentang pandangan pasien terhadap

keinginan untuk hidup atau sembuh, serta mempertimbangkan pandangan dokter.

4. Keadaan sosial budaya masyarakat (contextual features). Keadaan sosial budaya

masyarakat menjadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan medis. Keadaan ini

terasuk di dalamnya nihil tidaknya dorongan masyarakat kepada pasien untuk hidup.

Dapat pula dijadikan pertimbangan, yaitu keadaan keuangan pasien.2

Menurut Mohamad, menyatakan bahwa malpraktek adalah istilah hukum. Suatu kasus

baru bisa dikatakan sebagai malpraktek jika telah diadukan korban dan dibuktikan melalui

pengadilan.

5

Page 6: Sken 6 blok 27

Kata malpraktik sendiri tidak ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Tetapi terdapat sebuah pasal yang mengatur tentang ganti rugi yang disebabkan oleh karena

kelalaian tenaga medis. Pasala 55 ayat (1) UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan : “setiap

orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan”.3

B.Jenis-Jenis Malpraktik

Penyimpangan yang dimaksud ialah beberapa jenis perbuatan malpraktik. Jenis-jenis

perbuatan malpraktik yang dimaksud , antara lain1 :

1. Malpraktek Etik

Yang dimaksud dengan malpraktek etik adalah tenaga kesehatan melakukan tindakan

yang bertentangan dengan etika profesinya sebagai tenaga kesehatan. Misalnya seorang

bidan yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika kebidanan. Etika

kebidanan yang dituangkan dalam Kode Etik Bidan merupakan seperangkat standar etis,

prinsip, aturan atau norma yang berlaku untuk seluruh bidan.

2. Malpraktek Yuridis

Soedjatmiko membedakan malpraktek yuridis ini menjadi tiga bentuk, yaitu malpraktek

perdata (civil malpractice), malpraktek pidana (criminal malpractice) dan malpraktek

administratif (administrative malpractice).

a. Malpraktek Perdata (Civil Malpractice)

Jika dokter tidak melaksanakan kewajibannya (ingkar janji), yaitu tidak

memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati.

Dikategorikan sebagai Civil Malpractice karena tidak melakukan (negative act)

apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan, melakukan (positive act) apa

yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat, melakukan apa

yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak sempurna, dan

melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan.

6

Page 7: Sken 6 blok 27

b. Malpraktek Pidana (Criminal Malpractice)

Karena suatu tindakan yang disengaja (intentional) seperti pada misconduct

tertentu (professional), tindakan kelalaian (neglience), ataupun suatu

kekurangmahiran / ketidakkompetenan yang tidak beralasan (lack of skill).4

Professional misconduct yang merupakan kesengajaan dapat dilakukan dalam

bentuk pelanggaran ketentuan etik, ketentuan disiplin profesi, hukum

administratif, serta hukum pidana dan perdata, seperti melakukan kesengajaan

yang merugikan pasien, fraud, “penahanan” pasien, pelanggaran wajib simpan

rahasia kedokteran, aborsi ilegal, euthanasia, penyerangan seksual,

misrepresentasi atau fraud, keterangan palsu, menggunakan iptekdok yang belum

teruji / diterima, berpraktek tanpa SIP, berpraktek di luar kompetensinya, dll.

Kesengajaan tersebut tidak harus berupa sengaja mengakibatkan hasil buruk bagi

pasien, namun yang penting lebih ke arah deliberate violation (berkaitan dengan

motivasi) ketimbang hanya berupa error (berkaitan dengan informasi).4

Kelalaian dapat terjadi dalam 3 bentuk, yaitu malfeasance, misfeasance dan

nonfeasance.

Malfeasance berarti melakukan tindakan yang melanggar hukum atau

tidak tepat/layak (unlawful atau improper), misalnya melakukan tindakan

medis tanpa indikasi yang memadai (pilihan tindakan medis tersebut

sudah improper). 

Misfeasance berarti melakukan pilihan tindakan medis yang tepat tetapi

dilaksanakan dengan tidak tepat (improper performance), yaitu misalnya

melakukan tindakan medis dengan menyalahi prosedur. 

Nonfeasance adalah tidak melakukan tindakan medis yang merupakan

kewajiban baginya.

Lack of skill sering menjadi penyebab error atau kelalaian.4

7

Page 8: Sken 6 blok 27

c. Malpraktek administratif (Administrative Malpractice)

Bila dokter melanggar hukum tata usaha negara, pemerintah berhak mengeluarkan

berbagai macam peraturan di bidang kesehatan, seperti tentang persyaratan bagi

tenaga kesehatan untuk menjalankan profesi medik, batas kewenangan serta

kewajibannya. Yang termasuk malpraktek administratif yaitu menjalankan praktik

kedokteran tanpa lisensi atau izin, menjalankan tindakan medis yang tidak sesuai

lisensi atau izin yang dimiliki, melakukan praktik kedokteran dengan

menggunakan lisensi atau izin yang sudah kedaluwarsa, dan tidak membuat

rekam medik.4.5

Bentuk-bentuk kelalaian di atas sejalan dengan bentuk-bentuk error (mistakes, slips and

lapses) yang telah diuraikan sebelumnya, namun pada kelalaian harus memenuhi ke-empat unsur

kelalaian dalam hukum – khususnya adanya kerugian, sedangkan error tidak selalu

mengakibatkan kerugian. Demikian pula adanya latent erroryang tidak secara langsung

menimbulkan dampak buruk. Kelalaian medik adalah salah satu bentuk dari malpraktik medis,

sekaligus merupakan bentuk malpraktik medis yang paling sering terjadi. Pada dasarnya

kelalaian terjadi apabila seseorang dengan tidak sengaja, melakukan sesuatu (komisi) yang

seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu (omisi) yang seharusnya dilakukan

oleh orang lain yang memiliki kualifikasi yang sama pada suatu keadaan dan situasi yang sama.

Perlu diingat bahwa pada umumnya kelalaian yang dilakukan orang-per-orang bukanlah

merupakan perbuatan yang dapat dihukum, kecuali apabila dilakukan oleh orang yang

seharusnya (berdasarkan sifat profesinya) bertindak hati-hati, dan telah mengakibatkan kerugian

atau cedera bagi orang lain.5

Suatu perbuatan atau sikap dokter atau dokter gigi dianggap lalai apabila memenuhi empat unsur,

yaitu :

1. Duty atau kewajiban dokter dan dokter gigi untuk melakukan sesuatu tindakan atau untuk

tidak melakukan sesuatu tindakan tertentu terhadap pasien tertentu pada situasi dan

kondisi tertentu.

2. Dereliction of the duty atau penyimpangan kewajiban tersebut

8

Page 9: Sken 6 blok 27

3. Damage atau kerugian, yaitu segala sesuatu yang dirasakan oleh pasien sebagai kerugian

akibat dari layanan kesehatan/kedokteran yang diberikan oleh pemberi layanan

4. Direct causal relationship atau hubungan sebab akibat yang nyata. Dalam hal ini harus

terdapat hubungan sebab akibat antara penyimpangan kewajiban dengan kerugian yang

setidaknya merupakan ‘proximate cause’.5

Ada hubungan kausal (langsung) antara penyebab (causal) dan kerugian (damage) yang

di derita oleh karenanya dan tidak ada peristiwa atau tindakan sela diantaranya, dan hal ini

haruslah dibuktikan dengan jelas. Seorang dokter atau dokter gigi yang menyimpang dari standar

profei dan melakukan kesalahan profesi belum tentu melakukan malpraktik medis yang dapat

dipidana , malpraktik medis yang dipidana membutuhkan pembuktian adanya unsur culpa lata

atau kelalaian berat dan pula berakibat fatal atau serius. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal

359 KUHP, pasal 360, pasal 361 KUHP yang dibutuhkan pembuktian culpa lata dari dokter atau

dokter gigi.5

Dengan demikian untuk pembuktian malpraktik secara hukum pidana meliputi unsur :

1. Telah menyimpang dari standar profesi kedokteran

2. Memenuhi unsur culpa lata atau kelalaian berat

3. Tindakan menimbulkan akibat serius, fatal, dan melanggar pasal 359 dan 360 KUHP.

Adapun unsur-unsur dari pasal 359 dan pasal 360 sebagai berikut :

1. Adanya unsur kelalaian (culpa)

2. Adanya wujud perbuatan tertentu

3. Adanya akibat luka berat atau matinya orang lain

4. Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain itu.

Cara pembuktian yang mudah bagi pasien yakni dengan mengajukan fakta-fakta yang

diderita olehnya sebagai hasil layanan/tindakan dokter (doktrin res ipsa loquitur). Doktrin res

ipsa loquitur dapat diterapkan apabila fakta-fakta yang ada memenuhi kriteria :

Fakta tidak mungkin ada/terjadi apabila dokter tidak lalai

Fakta itu terjadi memang berada dalam tanggung jawab dokter

9

Page 10: Sken 6 blok 27

Fakta itu terjadi tanpa ada kontribusi dari pasien.6

WMA mengingatkan pula bahwa tidak semua kegagalan medis adalah akibat malpraktik

medis. Suatu peristiwa buruk yang tidak dapat diduga sebelumnya (unforeseeable) yang terjadi

saat dilakukan tindakan medis yang sesuai standar tetapi mengakibatkan cidera pada pasien tidak

termasuk ke dalam pengertian malpraktik atau kelalaian medik. Dengan demikian adverse events

(hasil yang tidak diharapkan) dapat terjadi sebagai akibat dari peristiwa tanpa adanya error dan

dapat pula disebabkan oleh error. Adverse events akibat error dianggap dapat dicegah

(preventable). Apabila preventable adverse events tersebut telah menimbulkan kerugian, maka ia

memenuhi semua unsur kelalaian medis menurut hukum, sehingga disebut sebagai negligent

adverse events.6

Suatu adverse events di bidang medik sebenarnya dapat diakibatkan oleh beberapa

kemungkinan, yaitu :

Hasil dari suatu perjalanan penyakitnya sendiri, tidak berhubungan dengan tindakan

medis yang dilakukan dokter

Hasil dari suatu resiko yang tidak dapat dihindari, yaitu resiko yang tak dapat diketahui

sebelumnya (unforeseeable); atau resiko yang meskipun telah diketahui sebelumnya

(foreseeable) tetapi tidak dapat/tidak mungkin dihindari (unavoidable), karena tindakan

yang dilakukan adalah satu-satunya cara terapi. Resiko tersebut harus diinformasikan

terlebih dahulu.

Hasil dari suatu kelalaian medik

Hasil dari suatu kesengajaan

Berkaitan dengan resiko tersebut, setiap tindakan medis mengandung resiko buruk,

sehingga harus dilakukan tindakan pencegahan ataupun tindakan mereduksi resiko. Namun

demikian, sebagian besar diantaranya tetap dapat dilakukan oleh karena resiko tersebut dapat

diterima (acceptable) sesuai “state-of-the-art’ ilmu dan teknologi kedokteran. Resiko yang dapat

diterima adalah :

10

Page 11: Sken 6 blok 27

1. Resiko yang derajat probabilitas dan keparahannya cukup kecil, dapat diantisipasi,

diperhitungkan atau dapat dikendalikan, misalnya efek samping obat, perdarahan dan

infeksi pada pembedahan

2. Resiko yang derajat probabilitasnya dan keparahannya besar pada keadaan tertentu,

yaitu apabila tindakan medis yang berisiko tersebut harus dilakukan karena

merupakan satu-satunya cara yang harus ditempuh (the only way), terutama dalam

keadaan gawat darurat.6

C.Penyebab Terjadinya Malpraktik Kedokteran

Beberapa hal yang dapat menyebabkan seorang tenaga kesehatan melakukan tindakan

malpraktik medik, yaitu apabila tidak melakukan tindakan medisi sesuai dengan :

Standar Profesi Kedokteran Dalam profesi kedokteran, ada tiga hal yang harus ada

dalam standar profesinya, yaitu kewenangan, kemampuan rata-rata dan ketelitian umum.

Standar Prosedur Operasional (SOP) SOP adalah suatu perangkat instruksi/ langkah-

langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu.

Informed Consent Substansi informed consent adalah memberikan informasi tentang

metode dan jenis rawatan yang dilakukan terhadap pasien, termasuk peluang kesembuhan

dan resiko yang akan dialami oleh pasien.

Hubungan antara dokter dan pasien terjadi suatu kontrak (doktrin social-contract), yang

memberi masyarakat profesi hak untuk melakukan self-regulating (otonomi profesi) dengan

kewajiban memberikan jaminan bahwa profesional yang berpraktek hanyalah profesional yang

kompeten dan yang melaksanakan praktek profesinya sesuai dengan standar.

Sikap profesionalisme adalah sikap yang bertanggungjawab, dalam arti sikap dan

perilaku yang akuntabel kepada masyarakat, baik masyarakat profesi maupun masyarakat luas

(termasuk klien).  Beberapa ciri profesionalisme tersebut merupakan ciri profesi itu sendiri,

seperti kompetensi dan kewenangan yang selalu “sesuai dengan tempat dan waktu”, sikap yang

etis sesuai dengan etika profesinya, bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh

profesinya, dan khusus untuk profesi kesehatan ditambah dengan sikap altruis (rela berkorban).

11

Page 12: Sken 6 blok 27

Uraian dari ciri-ciri tersebutlah yang kiranya harus dapat dihayati dan diamalkan agar

profesionalisme tersebut dapat terwujud.

Undang-Undang No 29 tahun 2004

Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diundangkan untuk

mengatur praktik kedokteran dengan tujuan agar dapat memberikan perlindungan kepada

pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis dan memberikan

kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi. Pada bagian awal, Undang-

Undang No 29/2004 mengatur tentang persyaratan dokter untuk dapat berpraktik

kedokteran, yang dimulai dengan keharusan memiliki sertifikat kompetensi kedokteran

yang diperoleh dari Kolegium selain ijasah dokter yang telah dimilikinya, keharusan

memperoleh Surat Tanda Registrasi dari Konsil Kedokteran Indonesia dan kemudian

memperoleh Surat ijin Praktik dari Dinas Kesehatan Kota / Kabupaten. Dokter tersebut

juga harus telah mengucapkan sumpah dokter, sehat fisik dan mental serta menyatakan

akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Selain mengatur persyaratan

praktik kedokteran di atas, Undang-Undang No 29/2004 juga mengatur tentang

organisasi Konsil Kedokteran, Standar Pendidikan Profesi Kedokteran serta Pendidikan

dan Pelatihannya, dan proses registrasi tenaga dokter.

Pada bagian berikutnya, Undang-Undang No 29/2004 mengatur tentang penyelenggaraan

praktik kedokteran. Dalam bagian ini diatur tentang perijinan praktik kedokteran, yang

antara lain mengatur syarat memperoleh SIP (memiliki STR, tempat praktik dan

rekomendasi organisasi profesi), batas maksimal 3 tempat praktik, dan keharusan

memasang papan praktik atau mencantumkan namanya di daftar dokter bila di rumah

sakit. Dalam aturan tentang pelaksanaan praktik diatur agar dokter memberitahu apabila

berhalangan atau memperoleh pengganti yang juga memiliki SIP, keharusan memenuhi

standar pelayanan, memenuhi aturan tentang persetujuan tindakan medis, memenuhi

ketentuan tentang pembuatan rekam medis, menjaga rahasia kedokteran, serta

mengendalikan mutu dan biaya.

Pada bagian ini Undang-Undang juga mengatur tentang hak dan kewajiban dokter dan

pasien. Salah satu hak dokter yang penting adalah memperoleh perlindungan hukum

sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur

12

Page 13: Sken 6 blok 27

operasional, sedangkan hak pasien yang terpenting adalah hak memperoleh penjelasan

tentang penyakit, tindakan medis, manfaat, risiko, komplikasi dan prognosisnya dan serta

hak untuk menyetujui atau menolak tindakan medis.

Pada bagian berikutnya Undang-Undang No 29/2004 mengatur tentang disiplin profesi.

Undang-Undang mendirikan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang

bertugas menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin

dokter. Sanksi yang diberikan oleh MKDKI adalah berupa peringatan tertulis,

rekomendasi pencabutan STR dan/atau SIP, dan kewajiban mengikuti pendidikan dan

pelatihan tertentu.

Pada akhirnya Undang-Undang No 29/2004 mengancam pidana bagi mereka yang

berpraktik tanpa STR dan atau SIP, mereka yang bukan dokter tetapi bersikap atau

bertindak seolah-olah dokter, dokter yang berpraktik tanpa membuat rekam medis, tidak

memasang papan praktik atau tidak memenuhi kewajiban dokter. Pidana lebih berat

diancamkan kepada mereka yang mempekerjakan dokter yang tidak memiliki STR

dan/atau SIP.7

D.Sistem Hukum Indonesia yang Mengatur Malpraktek

Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Administrasi. Secara yuridis kasus

malpraktek medis di Indonesia dapat diselesaikan dengan bersandar pada beberapa dasar

hukum yaitu: KUHP, KUHPerdata, UU No 23 Tahun 1992, UU No 8 Tahun 1999, UU

No 29 Tahun 2004, UU No 36 Tahun 2009, UU Nomor 44 Tahun 2009, Peraturan

Menteri Kesehatan No 585/Menkes/Per/IX/1989, Peraturan Menteri Kesehatan No

512/Menkes/Per/IV/2007, Peraturan Menteri Kesehatan No 269/Menkes/Per/III/2008.

Undang-Undang yang bersangkutan, antara lain : UU No 23 Tahun 1992, UU No 29

Tahun 2004, UU No 36 Tahun 2009, UU No 44 Tahun 2009. Serta UUPK memberikan

dasar bagi pasien untuk mengajukan upaya hukum.

Peraturan yang tidak masuk dalam hierarki sistem hukum Indonesia tetapi berkaitan

dengan malpraktek medis antara lain: Peraturan Menteri Kesehatan No

269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis, Peraturan Menteri Kesehatan No

512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran,

13

Page 14: Sken 6 blok 27

Peraturan Menteri Kesehatan No: 585/Men.Kes/Per/IX/1989 Tentang Persetujuan

Tindakan Medik.

Dari pengaturan tersebut yang sudah tidak berlaku lagi yakni, UU No 23 Tahun 1992

Tentang Kesehatan yang sudah diganti dengan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Repiblik Indonesia (SEMA RI) tahun 1982, dianjurkan

agar kasus-kasus yang menyangkut dokter atau tenaga kesehatan lainnya seyogyanya

tidak langsung diproses melalui jalur hukum, tetapi dimintakan pendapat terlebih dahulu

kepada Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK).

Majelis Kehormatan Etika Kedokteran merupakan sebuah badan di dalam struktur

organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI). MKEK ini akan menentukan kasus yang

terjadi merpuakan pelanggaran etika ataukah pelanggaran hukum. Hal ini juga diperkuat

dengan UU No. 23/1992 tentang kesehatan yang menyebutkan bahwa penentuan ada atau

tidaknya  kesalahan atau kelalaian ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan

(pasal 54 ayat 2) yang dibentuk secara resmi melalui Keputusan Presiden (pasal 54 ayat

3).

Pada tanggal 10 Agustus 1995 telah ditetapkan Keputusan Presiden No. 56/1995 tentang

Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) yang bertugas menentukan ada atau

tidaknya kesalahan atau kelalaian dokter dalam menjalankan tanggung jawab profesinya.

Lembaga ini bersifat otonom, mandiri dan non structural yang keanggotaannya terdiri

dari unsur Sarjana Hukum, Ahli Kesehatan yang mewakili organisasi profesi dibidang

kesehatan, Ahli Agama, Ahli Psikologi, Ahli Sosiologi. Bila dibandingkan dengan

MKEK, ketentuan yang dilakukan oleh MDTK dapat diharapkan lebih obyektif, karena

anggota dari MKEK hanya terdiri dari para dokter yang terikat kepada sumpah

jabatannya sehingga cenderung untuk bertindak sepihak dan membela teman sejawatnya

yang seprofesi. Akibatnya pasien tidak akan merasa puas karena MKEK dianggap

melindungi kepentingan dokter saja dan kurang memikirkan kepentingan pasien.7

E.Upaya Pencegahan Malpraktik dalam Pelayanan Kesehatan

14

Page 15: Sken 6 blok 27

Dengan adanya kecenderungan masyarakat untuk menggugat tenaga medis karena adanya

malpraktek diharapkan dokter dalam menjalankan tugasnya selalu bertindak hati-hati, yakni :

1) Tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan upayanya, karena perjanjian

berbentuk daya upaya (inspaning verbintenis) bukan perjanjian akan berhasil (resultaat

verbintenis).

2) Sebelum melakukan intervensi agar selalu dilakukan informed consent.

3) Mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rekam medis

4) Apabila terjadi keragu-raguan, konsultasikan kepada senior.

5) Memperlakukan pasien secara manusiawi denga memperhatikan segala kebutuhannya.

6) Menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, serta keluarganya.7

III.Penutup

15

Page 16: Sken 6 blok 27

A.Kesimpulan

Suatu malpraktik tidak bisa dilihat hanya dengan meninggalnya pasien akibat penanganan

dokter namun harus dilihat dari medical errornya artinya perjalanan penyakit pasien sendiri dapat

mengakibatkan meninggalnya pasien tanpa atau dengan pertolongan dokter. Pada skenario 6,

dokter melakukan malpraktik tipe lack of skill dikarenakan ketidakmampuannya dia dalam hal

menangani pasien dengan kondisi kegawatdaruratan.

Daftar Pustaka

1. Guwandi, J, Pengantar Ilmu Hukum Medik & Bio-etika (Prinsip, Pedoman, Pembuktian

dan contoh kasus), Jakarta: Fakultas Kedokteran Univesitas Indonesia, 2005.

2. Achadiat, Chrisdiono M, Dinamika Etika & Hukum Kedokteran dalam Tantangan

Zaman, Jakarta: EGC, 2007.

3. Koeswadji, Hermien Hadiati, Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum

Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak).Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 1998.

4. Lumenta, Benyamin. Pelayanan Medis : Citra, Konflik dan Harapan, Tinjauan Fenomena

Sosial. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1989.

5. Samil, Ratna Suprapti, Kode Etik Kedokteran Indonesia, Jakarta: Fakultas Kedokteran

Universitas Indonesia, 1980.

6. Samil, Ratna Suprapti, Etika Kedokteran Indonesia. Jakarta : Yayasan Bina Pustaka

Sarwono Prawirohardjo, 2001.

7. Arinanto, Satya, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Jakarta : Pusat

Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

16