SISTEM LALU LINTAS DEVISA-KELOMPOK.pptx

Embed Size (px)

Text of SISTEM LALU LINTAS DEVISA-KELOMPOK.pptx

Adapun macam-macam sistem devisa yang akan diuraikan sebagai berikut:

SISTEM LALU LINTAS DEVISAAlexander Abimanyu AC1A011077Rizki Kartika PutriC1A011078Kurniadi Kartugu WC1A011079Pangesti SekretarianiC1A011080Ade FerdiansyahC1A011081Fanny AfridaC1A011082Rieska Kurniasih C1A011083Hasanah FitrianiC1A011084Eva MaemunahC1A011085Rizka YustianiC1A011086Akbar FauziantoC1A011087Ria RistianC1A011088Atria Ghita MayasariC1A011089Alfina Juwita MaharaniC1A011090Tharadipta Aziz NC1A011091

1PEMBAHASANPengertian Devisa, Lalu Lintas Devisa, Sistem Lalu Lintas DevisaMacam macam Sistem DevisaPembayaran Ekspor ImporKebijakan Sistem Lalu Lintas Devisa oleh BI

Pengertian Devisa adalah asset dan kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi internasional Lalu lintas devisa adalah perpindahan asset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindahan asset dan kewajiban finansial luar negeri antar pendudukSistem nilai tukar adalah sistem yang digunakan untuk pembentukan harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing

MACAM-MACAM SISTEM DEVISA

A. Sistem Standar EmasMeskipun sistem standar emas bentuknya mengenal beberapa variasi, namun pada dasarnya dalam sistem standar emas pemerintah (dengan sendirinya yang biasanya melaksanakan ialah bank sentral) berkewajiban untuk selalu bersedia menjual-belikan, atau lebih tepatnya menukarkan emas kepada siapa saja yang menghendakinya dengan harga tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketentuan-ketentuan tersebut diatas menyebabkan dalam sistem emas dikenal emas macam kurs valuta asing:Kurs paritas artayasa atau mint parity: menunjukan perbandingan berat emas yang diperoleh dengan menukarkan satu satuan uang negara yang satu dengan berat emas yang diperoleh dengan menukarkan satu satuan uang negara lain.2. Kurs titik impor emas atau gols import point. Kurs titik impor emas merupakan kurs valuta asing terendah yang dapat terjadi dalam sistem standar emas3. Kurs titik ekspor emas atau gold export point Kurs titik emas merupakan kurs tertinggi yang dapat terjadi dalam sistem standar emas4. Kurs valuta asing yang terjadi. Kurs valuta asing yang terjadi mempunyai tendesi naik turun di sekitar kurs paritas arta yasa, tergantung pada permintaan dan penawaran akan valuta asing yang terjadi.Gambar 1. KURVA DEVISA DALAM SISTEM STANDAR EMAS: SEBUAH CONTOH REKAYASA

B. Sistem kurs mengambang negara-negara besar(a). Clean float(b). Dirty float

Banyak istilah yang dapat digunakan untuk menggunakan sistem kurs mengambang. Diantaranya yang populer ialah freely fluctuating exchange rates system atau sistem kurs bebas dan flexible exchange rates system. Akan tetapi istilah yang sekarang paling banyak digunakan ialah sistem kurs mengambang atau floating rates system. Sistem kurs mengambang dimana pemerintah tidak melaksanakan usaha stabilisasi kurs valuta asing disebut clean float, sedangkan sistem kurs mengambang di mana pemerintah secara aktif melaksanakan usaha untuk menstabilkan kurs valuta asing biasa disebut dirty float.

Sebuah sistem devisa dapat disebut sebagai sistem kurs bebas ialah apabila dipenuhi syarat-syarat pokok sebagai berikut ini:1. Mata uang yang beredar tidak konvertibel terhadap emas.2. Kurs valuta asing ditentukan sepenuhnya oleh pasar. 3. Tidak ada pembatasan terhadap penggunaan valuta asing oleh siapapun.Proses terbentuknya kurs valuta asing dapat diuraikan dengan menggunakan Gambar 2., dimana sumbu vertikal digunakan untuk menunjukan tingginya kurs valuta asing dollar, sumbu horisontal digunakan sebagai pengukur jumlah valuta asing per satuan waktu, garis DD merupakan kurva permintaan akan valuta asing yang terjadi, sedangkan SS merupakan kurva penawaran valuta asing yang terjadi.

Gambar 2. KURS VALUTA ASING DAN PENYEIMBANGAN KEMBALI NERACA PEMBAYARAN DALAM SISTEM KURS BEBAS

Sistem Devisa Dengan Pengawasan Devisa

Sistem ini disebut juga sistem kontrol devisa atau exchange control system. Syarat-syarat suatu sistem disebut sebagai sistem pengawasan devisa ini adalah :3. Para penghasil valuta asing wajib menyerahkan atau menjualnya seluruh valas diperolehnya kepada pemerintah2. Mata uang dalam negeri tidak konvertibel terhadap emas.1. Kurs valuta asing, paling tidak untuk kurs dasarnya ditetapkan oleh pemerintah.4. Sistem penjatahan valuta asing digunakan secara menyuluruh.Gambar Sistem Pengawasan Devisa

Sistem Devisa Dengan Kurs Tambatan

Sistem ini disebut juga pegged rates system, syarat-syarat sistem devisa dapat disebut sistem kurs tambatan bila :

Dengan ketentuan diatas dapat diramalkan kejadian ekonomi yang timbul akibat sistem devisa ini, yaitu :

1. Mata uang dalam negeri tidak konvertibel terhadap emas2. Tidak ada batasan mengenai penggunaan valuta asing, dan 3. Kurs valuta asing ditentukan oleh pemerintah.Dalam sistem ini diperlukan cadangan internasional yang besar.Kurs valuta asing lebih stabil terutama bila dibandingkan dengan kurs valuta asing dalam sistem kurs bebas yang murni maupun dalam sistem kurs mengambang terkendali.Sistem kurs tambatan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :Sistem kurs tambatan dengan penyesuaian atau adjustable pegged rates system, kurs valuta asing tingginya bisa dirubah-ubah dan disesuaikan dengan kebutuhan. Sistem kurs tambatan tanpa penyesuaian atau non-adjustable pegged rates system, kurs valuta asing tingginya tidak dirubah-ubah. Sistem-sistem devisa :1. Sistem control devisa dengan kurs tetap (paling sering dipakai)2. Sistem control devisa dengan kurs fleksibel parsial (paling sedikit kita pernah menggunakannya sebanyak tiga kali)3. Sistem control devisa dengan kurs fleksibel penuh (pengalaman pakai: satu kali)3. Sistem control devisa dengan kurs devisa penuh (pengalaman pakai:satu kali)5. Sistem control devisa dengan system lelang(pengalaman pakai satu kali dengan lingkup sangat terbatas)4.Sistem control devisa DEKON(deklarasi ekonomi. Pengalaman pakai: satu kali)6. Sistem control devisa dengan kurs jamak 7. Sistem control devisa dengan kurs tunggal. Sistem ini dapat dibedakan antara : (a) tidak terkait dengan system bretton woods. (b) terkait dangan system bretton woods. 8. Sistem kurs mengambang terkendali9. Sistem kurs mengambang bebas

PEMBAYARAN EKSPOR IMPOR

WESEL INKASO (COLLECTION DRAFT)KONSINYASI (CONSIGNMENT)LETTER OF CREDIT (L/C)SECARA TUNAI (CASH PAYMENT) ATAU PEMBAYARAN DIMUKA (ADVANCE PAYMENT)PEMBAYARAN KEMUDIAN (OPEN ACCOUNT) Peraturan Bank Indonesia Mengenai Kebijakan Lalu Lintas Devisa Tanggal 3 Oktober 2011 Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan lalu lintas devisa terkait dengan penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Utang Luar Negeri (DULN) melalui Peraturan Bank Indonesia No. 13/20/PBI/2011 (PBI 13/20/2011) tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri.Dilatarbelakangi oleh fakta bahwa masih terdapat penerimaan DHE dan penarikan DULN yang tidak melalui Bank Devisa di Indonesia. Kebijakan ini mewajibkan Eksportir menerima DHE melalui bank devisa di Indonesia, demikian juga Debitur Utang Luar Negeri (Debitur ULN) diwajibkan menarik DULN melalui bank devisa di Indonesia. Namun, sesuai dengan UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Litas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, kebijakan ini tidak mewajibkan Eksportir dan Debitur ULN untuk berapa lama menyimpan DHE dan DULN tersebut di perbankan dalam negeri dan/atau mengkonversikannya ke mata uang rupiah.

LANJUTANBerdasarkan PBI 13/20/2011 pasal 1 ayat (2), Bank Devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, namun tidak termasuk kantor cabang luar negeri dari bank yang berkantor pusat di Indonesia.Berdasarkan PBI 13/20/2011 pasal 3 ayat (1), penerimaan DHE melalui Bank Devisa sebagaimana dimaksud dalam PBI 13/20/2011 pasal 2 wajib dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang).Berdasarkan PBI 13/20/2011 pasal 8 ayat (2), kewajiban penarikan DULN oleh Debitur ULN sebagaimana dimaksud pada PBI 13/20/2011 pasal 8 ayat (1) berlaku bagi DULN yang berbentuk dana tunai.Untuk pemantauan DHE dan DULN diatur dalam PBI 13/20/2011 pasal 10 ayat (1) dan pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa Bank Indonesia melakukan penelitian dokumen atas kepatuhan Eksportir dan Debitur ULN terhadap pemenuhan kewajiban penerimaan DHE dan penarikan DULN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 8 ayat (1).

LANJUTANSanksi yang akan dikenakan kepada Eksportir apabila tidak melakukan kewajiban di atas, diatur dalam PBI 13/20/2011 pasal 12 ayat (1) yang menyatakan Eksportir yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan/atau pasal 3 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai nominal DHE yang belum diterima melalui Bank Devisa dengan nominal paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).PBI 13/20/2011 pasal 12 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal Eksportir tidak membayar sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dikenakan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.Sedangkan sanksi untuk Debitur ULN diatur dalam PBI 13/20/2011 pasal 13 yang menyatakan Debitur ULN yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada setiap penarikan DULN.

LANJUTANPeraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012. Untuk 2012 atau selama masa transisi, sesuai dengan PBI 13/20/2011 pasal 18 ayat (3) menyatakan khusus bagi penerimaa