Sistem Kontrak dan Kewirausahaan dalam Kesehatan Masyarakat

Laksono Trisnantoro, Pusat Kebijakan dan

Manajemen Kesehatan FK UGM

Daftar Isi Bagian 1. Kerangka kerja Hubungan Pemerintah dan Swasta dalam sektor kesehatan

Bagian 2: Kerjasama Kontrak dengan Swasta dan Masyarakat

Bagian 3. Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikontrakkan

Bagian 4. Semangat Kewirausahaan: Adakah?

Bagian 1.

Kerangka kerja Hubungan Pemerintah dan Swasta dalam sektor kesehatan

Source: Adapted from Harding & Preker, Private Participation in Health Services, 2003.

Strategy Assessment Goal Cara

PHSA

Intermediaries

Gov’t. Capacity

Information / Recognition

Delivery

Financing

Mostly Private Provision

Mixed Mostly Gov’t

Provision

Mostly OOP Mixed or transition

Mostly Gov’t or Social Health

Insurance

Committed Leadership

Dedicated Staff or PPP

Unit

Experience

Facility & Professional Associations

Pertumbuhan

Pengaturan

Konversi

Pembatasan

Relationship to Government

Distribution (equity)

Efficiency

Quality of Care

Insurers NGOs

Akreditasi

Pajak dan Subisidi

Kontrak

Kemitraan Pemerintah dan Swasta

Regulasi

Source: Adapted from Harding & Preker, Private Participation in Health Services, 2003.

Strategy Assessment Goal Cara

PHSA

Intermediaries

Gov’t. Capacity

Information / Recognition

Delivery

Financing

Mostly Private Provision

Mixed Mostly Gov’t

Provision

Mostly OOP Mixed or transition

Mostly Gov’t or Social Health

Insurance

Committed Leadership

Dedicated Staff or PPP

Unit

Experience

Facility & Professional Associations

Pertumbuhan

Pengaturan

Konversi

Pembatasan

Relationship to Government

Distribution (equity)

Efficiency

Quality of Care

Insurers NGOs

Akreditasi

Pajak dan Subisidi

Kontrak

Kemitraan Pemerintah dan Swasta

Regulasi

Bagian 2.

Kerjasama dengan pihak Swasta-Masyarakat dengan Sistem Kontrak

Definisi Contracting-out oleh Harding dan Preker (2003)

mekanisme pembelian yang digunakan untuk mendapatkan pelayanan tertentu, dalam jumlah yang telah ditetapkan, mutu dan harga yang disepakati dari penyedia jasa untuk periode waktu tertentu

(a purchasing mechanism used to acquire a specified service, of a defined quantity, quality, at an agreed-on price, from a specific provider, for a specified period)

7

Skema “contracting-out”

Pemerintah Swasta

Pemerintah 1 2

Swasta 3 4

8

Pelaksana Program

Su

mb

er A

ng

ga

ran

Pemikiran Konsep “Kontrak” di sektor

kesehatan”:

• Kemampuan dan Staf yang terbatas di kantor2 pemerintah menimbulkan Problem Penyerapan dan Pertanyaan akan Mutu Program;

• Dianalogikan dengan pekerjaan di Dinas PU yang seluruhnya dilandasi konsep “contracting-out”;

• Kemungkinan pihak swasta/NGO mampu untuk menyediakan pelayanan lebih baik;

• Meletakkan pemerintah sebagai peran pemberi dana dan mempunyai peran kontrol yang lebih besar untuk pelayanan tersebut.

9

Di Asia Tenggara pada tahun 1999

• Departemen Kesehatan di Kamboja melakukan contracting out dan contracting in

• Kerjasama dengan NGO dan perusahaan swasta nirlaba untuk memberikan paket pelayanan kesehatan esensial di 12 rumahsakit distrik,

• menggunakan desain eksperimen random

(Loevinsohn, 2000, seperti dikutip Waters et al., 2003 dan Marek et al.,

2003; Soeters dan Griffiths, 2003).

10

Di Amerika Tengah,

pemerintah El Salvador dan Guatemala melakukan eksperimen:

• menandatangani kontrak dengan NGO dan organisasi swasta sukarela (Private Voluntary Organizaion, PVO) untuk

• penyediaan pelayanan kesehatan primer di daerah dengan cakupan pelayanan kesehatan formal rendah (Rosenthal, 2000, seperti dikutip Waters et al., 2003).

11

Bagian 3:

Kontrak di sektor kesehatan

Jangkauan kegiatan yang dikontrakkan

Pelayanan Preventif dan Promotif: Imunisasi, Promkes, Penyemprotan, Pemeriksaan makanan, Pelayanan Gizi Masyarakat; dll

13

Pelayanan Kuratif: Dalam JKN, RS Swasta

dikontrak

pemerintah, RS

Swasta dikontrak oleh Pemprop NTT dalam

Sister Hospital;

Jangkauan kegiatan yang dikontrakkan

Pelayanan Preventif dan Promotif: Imunisasi, Promkes, Penyemprotan, Pemeriksaan makanan, Pelayanan Gizi Masyarakat; dll

14

Pelayanan Kuratif: Dalam JKN, RS Swasta

dikontrak

pemerintah, RS

Swasta dikontrak oleh Pemprop NTT dalam

Sister Hospital;

Lumrah dilakukan

Jangkauan kegiatan yang dikontrakkan

Pelayanan Preventif dan Promotif: Imunisasi, Promkes, Penyemprotan, Pemeriksaan makanan, Pelayanan Gizi Masyarakat; dll

15

Pelayanan Kuratif: Dalam JKN, RS Swasta

dikontrak

pemerintah, RS

Swasta dikontrak oleh Pemprop NTT dalam

Sister Hospital;

Jarang dilakukan

Mengapa sistem “Kontrak” dalam kesehatan masyarakat belum banyak?

• Tidak ada tradisi contracting kelompok di sektor kesehatan masyarakat di Indonesia;

• Belum adanya informasi untuk paket esensial dan unit cost;

• Pihak Swasta dan NGO yang kompeten sebagai kontraktor sangat terbatas jumlahnya.

• Bukan tradisi

16

Berbagai tantangan dalam kontrak di sektor kesehatan masyarakat

Tantangan tentang Spesifikasi

• Pemberi kontrak tidak memiliki informasi yang cukup tentang unit cost, volume kerja, dan biaya total pelayanan yang akan dikontrakkan di sektor kesehatan masyarakat.

• Bagaimana menerapkan margin keuntungan bagi kontraktor

+ • Tujuan Kegiatan tidak dapat

dikuantifikasi

• Masalah klasik dalam jasa yang non-fisik untuk indikator kinerja.

18

Tantangan kesiapan kontraktor

Siapa Kontraktor yang siap?

• LSM (khususnya kemanusiaan dan keagamaan), ataukah

• PT (for profit)

• Universitas

• ...

19

Tantangan Pembinaan kontraktor? Oleh siapa?

• Pihak mana yang mengawasi mutu kontraktor? Apakah akan ada kegiatan pendampingan/pelatihan khusus bagi kontraktor?

• Apakah ada sertifikasi kontraktor?

20

Tantangan Hukum

Dasar Hukum

21

Keputusan Presiden RI nomor 8 tahun 2006 dengan seluruh amandemennya

• Merupakan dasar hukum kuat untuk contracting-out

• Kepres ini memberikan kemungkinan untuk adanya “untung” dalam persentase yang wajar

• Bagaimana kontrak untuk NGO/LSM. Mungkinkah?

Tantangan: Dari mana Pembiayaan Sistem Kontrak?

Sumber Dana:

• Pemerintah: Pusat, Propinsi, Kabupaten

• Donor agencies: Global Fund ,USAID, DFAT dll

• Masyarakat

• Lembaga Swasta

Pengalaman saat ini di Indonesia:

Lebih banyak berasal dari donor.

APBN dan APBD masih jarang dipergunakan untuk sistem kontrak.

22

Daerah yang berpotensi untuk melakukan Sistem Kontrak dengan Dana APBD

Kekuatan

Ekonomi Rakyat

rendah

Kekuatan

Ekonomi Rakyat

tinggi

Kekuatan

Ekonomi

PemDa Tinggi 1 2

Kekuatan

Ekonomi

Pemda Rendah 3 4

23

Pemerintah pusat lebih bertanggung-jawab. Dana kontrak berasal dari APBN

Kekuatan

Ekonomi Rakyat

rendah

Kekuatan

Ekonomi Rakyat

tinggi

Kekuatan

Ekonomi

PemDa Tinggi 1 2

Kekuatan

Ekonomi

Pemda Rendah 3 4

24

Implikasi untuk APBN:

• Dalam perencanaan, Kemenkes perlu memperhatikan aspek hukum, unit-cost, dan prosedur untuk sistem kontrak

• Bagaimana mekanisme Dana Dekonsentrasi, DAK, TP dan berbagai cara lain dapat dipakai untuk kontrak;

• Merupakan hal baru

• Perlu belajar dari Kementerian Pekerjaan Umum

Implikasi untuk APBD:

• Bagaimana DAK dan dana-dana daerah dapat dipergunakan secara baik?

• Apakah dapat dipakai untuk kontrak;

• Merupakan hal baru

Perlu belajar dari Dinas-dinas lain Pekerjaan Umum

Bagian 4

• Wirausaha dan Semangat Kewirausahaan

• Adakah di sektor kesehatan Masyarakat?

Wirausaha

Kemampuan dan kesediaan untuk mengembangkan, mengorganisir dan mengelola kegiatan usaha yang mempunyai risiko dalam rangka mendapatkan keuntungan

Contoh nyata adalah memulai suatu bisnis baru.

http://www.businessdictionary.com/definition/entrepreneurship.html

Semangat kewirausahaan:

Mempunyai ciri:

• Inovatif

• risk-taking

Merupakan bagian esensial dari kemampuan negara untuk berhasil dalam dunia yang kompetitif

Social Entrepreneurship

• Sekelompok orang bisnis independent yang bertindak sebagai agen perubah untuk masyarakat.

• Mereka bekerja dengan pendekatan inovatif untuk memperbaiki sistem sosial yang ada dengan memanfaatkan kesempatan yang tidak dipergunakan oleh pihak lain

• Mereka bekerja untuk mengembangkan solusi yang berkelanjutan dalam usaha memperbaiki sebuah masyarakat

http://www.businessdictionary.com/definition/entrepreneurship.html

Semangat Kewirausahaan

• Dasar untuk ketersediaan kontraktor

• Pertanyaan kunci: Apakah ada di sektor kesehatan masyarakat di Indonesia?

Pertanyaan Praktis:

Apakah ada sekelompok ahli kesehatan masyarakat yang bersemangat untuk mendirikan: - PT, CV, atau Yayasan yang bergerak dalam Imunisasi; - PT, CV, atau Yayasan yang bergerak dalam Penyuluhan

Kesehatan secara tatap muka atau online; - PT, CV, atau Yayasan yang bergerak dalam pengiriman

Tenaga Kerja Kesehatan ke daerah terpencil; - PT, CV, atau Yayasan yang bergerak dalam pelayanan gizi

dan kuliner sehat; - PT, CV, atau Yayasan yang bergerak dalam kesehatan

lingkungan; - …

Mekanisme Pasar, perlu dibangun

Demand Dari Pemberi Kontrak yang berasal dari:

- Pemerintah pusat

- Pemerintah daerah

- Lembaga Swasta

- Masyarakat

Supply Semangat wirausaha

dalam bentuk PT , CV, atau lembaga

kemasyarakatan yang bergerak di bidang

kesehatan masyarakat

Cakupan Pembeli

Wirausaha dalam bentuk PT, CV, atau lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang kesehatan masyarakat

Pembeli Lembaga (dalam bentuk kontrak)

Pembeli Perorangan (keputusan sendiri)

Ataukah:

Lulusan lulusan S1 dan S2 Kesehatan Masyarakat ingin menjadi PNS? Mengapa?

- Tidak paham kalau ada peluang wirausaha

- Di dalam pendidikan, tidak ada materi mengenai kewirausahaan

- Tradisi lama: ingin jadi PNS kalau perlu dengan pemaksaan.

Catatan mengenai GDP dan penerimaan pajak di Indonesia

GDP

Tax

Revenue Non-Tax

Revenue

-

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*)

MiliarRupiah

Tahun

GDPNasional(hargaberlaku)

PenerimaanPajak

PenerimaanBukanPajak

Hibah

Sumber:IndonesiadalamAngka2015,BPS;UUAPBN2016

Potensi dana di masyarakat untuk kontrak dan usaha di kesehatan masyarakat

GDP

Tax

Revenue Non-Tax

Revenue

Potensi dana

pemerintah untuk kontrak kesehatan

masyarakat dan jadi PNS

Hubungan swasta - pemerintah

Pemerintah Swasta

Pemerintah 1 2

Swasta 3 4

38

Pelaksana Program

Su

mb

er A

ng

ga

ran

Mari kita diskusikan

Terimakasih

39