23
SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL DESA SIGDes Dr. Suprajaka, MT Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan IG Kedeputian IIG - Badan Informasi Geospasial dan Ka Satgas Percepatan Pemetaan Desa dan SID Disampaikan dalam Acara FGD- Kementrian Desa LOR_IN Hotel, Bogor, 18 Januari 2017

SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL DESA SIGDes · Penyelesaian Batas Desa secara kartometris maupun penegasan batas Desa yang telah mengembangan Sistem Informasi Pembangunan Ketersediaan

  • Upload
    vothuan

  • View
    231

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL DESA SIGDes · Penyelesaian Batas Desa secara kartometris maupun penegasan batas Desa yang telah mengembangan Sistem Informasi Pembangunan Ketersediaan

SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL DESA

SIGDes

Dr. Suprajaka, MT Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan IG Kedeputian IIG - Badan Informasi Geospasial dan Ka Satgas Percepatan Pemetaan Desa dan SID

Disampaikan dalam Acara FGD- Kementrian Desa LOR_IN Hotel, Bogor, 18 Januari 2017

Page 2: SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL DESA SIGDes · Penyelesaian Batas Desa secara kartometris maupun penegasan batas Desa yang telah mengembangan Sistem Informasi Pembangunan Ketersediaan

LATAR BELAKANG

74.954 Desa 122 Daerah Tertinggal

277 Kawasan Perdesaan

187 Kecamatan Terluar di 41

Kabupaten (Lokasi Prioritas)

58 Kabupaten Rawan

Bencana

67 Kabupaten yang Memiliki Pulau

Kecil dan Terluar

58 Kabupaten Rawan Konflik

57 Kabupaten Rawan Pangan

619 Kawasan Transmigrasi

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dimandatkan untuk mengawal Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

tentang Desa dan perwujudan Nawacita ke-3,

“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka Negara

Kesatuan”

Sumber : Dr. Gunalan, Ap, M.Si (2016) Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Page 3: SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL DESA SIGDes · Penyelesaian Batas Desa secara kartometris maupun penegasan batas Desa yang telah mengembangan Sistem Informasi Pembangunan Ketersediaan

3 Perdesaan Tertinggal

Perdesaan Berkembang

Batas Provinsi

WILAYAH PAPUA:

Tertinggal: 6,139 (8,29%) Berkembang: 601 (0,81%) Mandiri: 6 (0,01%)

WILAYAH MALUKU: Tertinggal: 1.358 (1,83%) Berkembang: 878 (1,18%) Mandiri: 18 (0,02%)

WILAYAH SULAWESI: Tertinggal: 1.960 (2,65%) Berkembang: 5.961 (8,05%) Mandiri: 57 (0,08%)

WILAYAH KALIMANTAN: Tertinggal: 2.452 (3,31%) Berkembang: 3.960 (5,34%) Mandiri: 74 (0,10%)

WILAYAH NUSA TENGGARA: Tertinggal: 1.582 (2,14%) Berkembang: 2.319 (3,13%) Mandiri: 44 (0,06%)

WILAYAH JAWA-BALI: Tertinggal: 694 (0.94%)

Berkembang: 20.827 (28,11%) Mandiri: 2.253 (3,04%)

WILAYAH SUMATERA: Tertinggal: 5.982 (8,07%) Berkembang: 16.476 (22,24%) Mandiri: 452 (0,61%)

Sumber: Potensi Desa Tahun 2014 (diolah) & Permendagri 39/2014 (jumlah desa)

Perdesaan Mandiri

Total: 74.093 desa •Tertinggal: 20.167 (27,22%) •Berkembang: 51.022 (68,86%) •Mandiri: 2.904 (3,92%)

Sumber : Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

LATAR BELAKANG

Page 4: SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL DESA SIGDes · Penyelesaian Batas Desa secara kartometris maupun penegasan batas Desa yang telah mengembangan Sistem Informasi Pembangunan Ketersediaan

LATAR BELAKANG

Menurunnya jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan 2.000 desa mandiri (RPJMN 2015-2019)

Informasi Geospasial untuk Percepatan, Keberpihakan, dan Pemberdayaan

Pembangunan Perdesaaan

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa : Peta Desa sebagai dasar informasi dan sistem pendukung dalam pengambilan kebijakan

Membangun Indonesia dari Pinggiran

Page 5: SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL DESA SIGDes · Penyelesaian Batas Desa secara kartometris maupun penegasan batas Desa yang telah mengembangan Sistem Informasi Pembangunan Ketersediaan

POSISI DESA BERDIKARI DALAM

PEMBANGUNAN NASIONAL

Page 6: SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL DESA SIGDes · Penyelesaian Batas Desa secara kartometris maupun penegasan batas Desa yang telah mengembangan Sistem Informasi Pembangunan Ketersediaan

Urgensi Pemetaan Desa

• Kebutuhan data spasial pada skala besar untuk keperluan perencanaan, pembangunan dan pengendalian

• Permasalahan batas dan tata ruang

• Perlu instrumen untuk percepatan inventarisasi sumber daya pada unit administrasi terkecil

Page 7: SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL DESA SIGDes · Penyelesaian Batas Desa secara kartometris maupun penegasan batas Desa yang telah mengembangan Sistem Informasi Pembangunan Ketersediaan
Page 8: SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL DESA SIGDes · Penyelesaian Batas Desa secara kartometris maupun penegasan batas Desa yang telah mengembangan Sistem Informasi Pembangunan Ketersediaan

PERTIMBANGAN PEMILIHAN LOKASI

Ketersediaan Citra Tegak Resolusi Tinggi di Jawa Tengah

Ketersediaan Citra yang telah selesai Proses Orthorektifikasi (Bacth 1, 2 dan 3)

Penyelesaian Batas Desa secara kartometris maupun penegasan batas

Desa yang telah mengembangan Sistem Informasi Pembangunan

Page 9: SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL DESA SIGDes · Penyelesaian Batas Desa secara kartometris maupun penegasan batas Desa yang telah mengembangan Sistem Informasi Pembangunan Ketersediaan

PERTIMBANGAN PEMILIHAN LOKASI

Ketersediaan Citra Tegak Resolusi Tinggi di Jawa Tengah

Ketersediaan Citra yang telah selesai Proses Orthorektifikasi (Bacth 1, 2 dan 3)

Penyelesaian Batas Desa secara kartometris maupun penegasan batas

Desa yang telah mengembangan Sistem Informasi Pembangunan

Luas wilayah citra di Jawa Tengah adalah 38158.401685 km2 Jumlah total scene citra 2015 di Jawa Tengah yaitu 1133 scene Kebutuhan GCP (standar PCI*) yaitu jumlah citra * 8 titik Kebutuhan GCP optimalisasi (standar PF) dikurangi jumlah GCP tersedia adalah 586 GCP Kebutuhan ICP adalah 147 ICP

Page 10: SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL DESA SIGDes · Penyelesaian Batas Desa secara kartometris maupun penegasan batas Desa yang telah mengembangan Sistem Informasi Pembangunan Ketersediaan

PERTIMBANGAN PEMILIHAN LOKASI

Ketersediaan Citra Tegak Resolusi Tinggi di Jawa Tengah

Ketersediaan Citra yang telah selesai Proses Orthorektifikasi (Bacth 1, 2 dan 3)

Penyelesaian Batas Desa secara kartometris maupun penegasan batas

Desa yang telah mengembangan Sistem Informasi Pembangunan

Page 11: SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL DESA SIGDes · Penyelesaian Batas Desa secara kartometris maupun penegasan batas Desa yang telah mengembangan Sistem Informasi Pembangunan Ketersediaan

PERTIMBANGAN PEMILIHAN LOKASI

Ketersediaan Citra Tegak Resolusi Tinggi di Jawa Tengah

Ketersediaan Citra yang telah selesai Proses Orthorektifikasi (Bacth 1, 2 dan 3)

Penyelesaian Batas Desa secara kartometris maupun penegasan batas

Desa yang telah mengembangan Sistem Informasi Pembangunan

Page 12: SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL DESA SIGDes · Penyelesaian Batas Desa secara kartometris maupun penegasan batas Desa yang telah mengembangan Sistem Informasi Pembangunan Ketersediaan

PERTIMBANGAN PEMILIHAN LOKASI

Ketersediaan Citra Tegak Resolusi Tinggi di Jawa Tengah

Ketersediaan Citra yang telah selesai Proses Orthorektifikasi (Bacth 1, 2 dan 3)

Penyelesaian Batas Desa secara kartometris maupun penegasan batas

Desa yang telah mengembangan Sistem Informasi Pembangunan

Ketersediaan website , Ketersediaan citra Desa Berdikari, Memiliki lahan pertanian

Page 13: SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL DESA SIGDes · Penyelesaian Batas Desa secara kartometris maupun penegasan batas Desa yang telah mengembangan Sistem Informasi Pembangunan Ketersediaan

Berdasarkan 4 Kriteria tersebut ditetapkan

Dengan ketentuan 1 Kabupaten 1 Desa,

Ketersediaan website , Ketersediaan citra Desa Berdikari, Memiliki lahan pertanian

Page 14: SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL DESA SIGDes · Penyelesaian Batas Desa secara kartometris maupun penegasan batas Desa yang telah mengembangan Sistem Informasi Pembangunan Ketersediaan

PETA DESA

peta tematik bersifat dasar yang berisi unsur dan

informasi batas wilayah,

infrastruktur transportasi, toponim, perairan, sarana prasarana, penutup lahan dan penggunaan lahan

yang disajikan dalam peta citra, peta sarana dan prasarana, serta peta penutup lahan dan

penggunaan lahan

Perka BIG No 3 Tentang Spesifikasi Teknis

Penyajian Peta Desa

Peta Citra

peta yang menampilkan

sebagian unsur Rupabumi

Indonesia pada citra tegak

yang meliputi foto udara

atau citra satelit resolusi

tinggi.

Peta Sarana dan Prasarana

peta yang menampilkan

sebagian unsur rupabumi

indonesia indonesia dalam

bentuk peta garis dengan

menonjolkan unsur sarana

dan prasarana termasuk

bangunan.

Peta Penutup Lahan dan Penggunaan Lahan

peta yang menampilkan sebagian unsur rupabumi indonesia dalam bentuk

peta garis dengan menutamakan unsur penutup lahan dan penggunaan lahan.

Page 15: SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL DESA SIGDes · Penyelesaian Batas Desa secara kartometris maupun penegasan batas Desa yang telah mengembangan Sistem Informasi Pembangunan Ketersediaan

Pengolahan Citra Tegak Wilayah Jawa Tengah

Luas wilayah citra di Jawa Tengah adalah 38158.401685 km2 Jumlah total scene citra 2015 di Jawa Tengah yaitu 1133 scene Kebutuhan GCP (standar PCI*) yaitu jumlah citra * 8 titik Kebutuhan GCP optimalisasi (standar PF) dikurangi jumlah GCP tersedia adalah 586 GCP Kebutuhan ICP adalah 147 ICP

Pengukuran GPS untuk GCP (Post-Marking) dan Deskripsi Lapangan

Desa Karangbener, Kab. Kudus

Desa Jambu, Kab. Semarang

CONTOH Hasil Deliniasi Kesepakatan

Page 16: SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL DESA SIGDes · Penyelesaian Batas Desa secara kartometris maupun penegasan batas Desa yang telah mengembangan Sistem Informasi Pembangunan Ketersediaan

Desa Karangbener, Kab. Kudus

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI UNTUK MENDUKUNG SISTEM INFORMASI DESA

Page 17: SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL DESA SIGDes · Penyelesaian Batas Desa secara kartometris maupun penegasan batas Desa yang telah mengembangan Sistem Informasi Pembangunan Ketersediaan

Desa Jambu, Kab. Semarang

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI UNTUK MENDUKUNG SISTEM INFORMASI DESA

Page 18: SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL DESA SIGDes · Penyelesaian Batas Desa secara kartometris maupun penegasan batas Desa yang telah mengembangan Sistem Informasi Pembangunan Ketersediaan

Desa Punjulharjo, Kab. Rembang

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI UNTUK MENDUKUNG SISTEM INFORMASI DESA

Page 19: SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL DESA SIGDes · Penyelesaian Batas Desa secara kartometris maupun penegasan batas Desa yang telah mengembangan Sistem Informasi Pembangunan Ketersediaan

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI UNTUK MENDUKUNG SISTEM INFORMASI DESA

Page 20: SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL DESA SIGDes · Penyelesaian Batas Desa secara kartometris maupun penegasan batas Desa yang telah mengembangan Sistem Informasi Pembangunan Ketersediaan

Pengolahan Citra Tegak Wilayah Jawa Tengah

Luas wilayah citra di Jawa Tengah adalah 38158.401685 km2 Jumlah total scene citra 2015 di Jawa Tengah yaitu 1133 scene Kebutuhan GCP (standar PCI*) yaitu jumlah citra * 8 titik Kebutuhan GCP optimalisasi (standar PF) dikurangi jumlah GCP tersedia adalah 586 GCP Kebutuhan ICP adalah 147 ICP

Pengukuran GPS untuk GCP (Post-Marking) dan Deskripsi Lapangan

Page 21: SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL DESA SIGDes · Penyelesaian Batas Desa secara kartometris maupun penegasan batas Desa yang telah mengembangan Sistem Informasi Pembangunan Ketersediaan

SISTEM INFORMASI DESA BERDIKARI YANG TELAH DIHASILKAN PADA 4 DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH

KABUPATEN SEMARANG

(Desa Jambu)

TEMANGGUNG

(Desa Kaloran)

REMBANG

(Desa Punjulharjo)

KUDUS

(Desa Karangbener)

Desa Morfoaransemen Potensi

Pertanian

Desa Kaloran, Temanggung

terdapat di perbukitan di dataran tinggi antara Gunung Ungaran , Gunung Sumbing dan Gunung Merbabu

Upland • Sawah tadah hujan dan semi irigasi

• Kebun buah Desa Jambu, Semarang (upland).

Desa Karangbener, Kudus

terdapat di lereng bawah Gunung Muria.

Lowland • Sawah irigasi

Desa Punjulharjo, Rembang

terdapat di daerah pesisir

Pesisir • Sawah irigasi • Tambak

garam

Page 22: SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL DESA SIGDes · Penyelesaian Batas Desa secara kartometris maupun penegasan batas Desa yang telah mengembangan Sistem Informasi Pembangunan Ketersediaan
Page 23: SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL DESA SIGDes · Penyelesaian Batas Desa secara kartometris maupun penegasan batas Desa yang telah mengembangan Sistem Informasi Pembangunan Ketersediaan