1

OLEH :

H. HAMBALI THALIB

2

Berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yg saling berkaitan erat satu sama lain.Atau suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.Di dalam sistem tidak dikehendaki adanya konflik, pertentangan atau kontradiksi antara bagian-bagian.Kalau terjadi konflik dsb akan diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu sendiri dan tdk dibiarkan berlarut-larut.

PENGERTIAN SISTEM HUKUM

3

Merupakan sistem terbuka, yaitu merupakan kesatuan unsur-unsur peraturan hukum yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial budaya dsbnya.

Kesatuan unsur-unsur peraturan hukum tersebut terbuka untuk penafsiran yang berbeda, oleh karena itu selalu terjadi perkembangan.

Sistem hukum sifatnya lengkap ketidaklengkapan atau kekurangan dalam sistem itu akan dilengkapi oleh sistem itu dengan adanya penafsiran.

CIRI SISTEM HUKUM

4

Peradilan merupakan proses yg ditempuh dalam mencari dan menemukan keadilan dengan perantaraan lembaga/aparat yang ditugaskan oleh negara.

Prosedur mencari keadilan dgn perantaraan lembaga/badan peradilan itu dikenal dengan istilah “proses hukum”.

Sistem peradilan tergantung pada sistem hukum yang dianut oleh suatu masyarakat/negara, meskipun terdapat beberapa asas-asas peradilan yang berlaku secara universal termasuk dalam masyarakat modern.

Indonesia menganut sistem peradilan bebas dan merdeka dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya berdasarkan konstitusi UUD Negara RI 1945 juncto UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

SISTEM PERADILAN

5

Sistem peradilan Yuri di negara-negara Anglo-Saxon, seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia dsb.

Sistem peradilan Eropa Kontinental, termasuk Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda.

Kesamaan kedua sistem peradilan tersebut karena keduanya telah mengenal pemisahan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan tersendiri di luar kekuasaan eksekutif dan legislatif.

SISTEM PERADILAN DI DUNIA MODERN

6

I. Sistem Peradilan Yuri

PERBEDAAN PRINSIP KEDUA SISTEM PERADILAN

Hakim bertindak sebagai pejabat yg memeriksa hukumnya saja, sedangkan peristiwanya diputuskan oleh para yuri.

Hakim berpegang pada preseden peristiwa yang sama sebelumnya dan hakim bersifat induktif (cara berpikir dari khusus ke umum) krn hakim tidak terikat dan berpedoman pada UU, melainkan pada peristiwa secara langsung.

Metode yang digunakan hakim adalah analogi dengan melakukan perbandingan antara peristiwa-peristiwa yang sejenis (Reasoning by analogy).

Hakim menganut asas “Stare decesis” atau asas “The buinding force of precedent” yaitu peristiwa yang sejenis harus diputus sejenis.

7

II. Sistem Peradilan Eropa Kontinental

Lanjutan…PERBEDAAN PRINSIP KEDUA

SISTEM PERADILAN

Hakim terikat dengan UU, dengan demikian kepastian hukum dalam sistem ini dijamin dengan sifat tertulisnya sistem hukum.

Hakim berfungsi ganda baik terhadap peristiwa maupun terhadap hukum yang dijatuhkan terhadap suatu perkara.

Hakim berpikir secara deduktif (berpikir dari yang umum ke yang khusus).

Metode yang digunakan adalah metode subsumptic dan metode sellogisme yaitu suatu metode memasukkan peristiwa ke dalam peraturannya.

8

Lanjutan…PERBEDAAN PRINSIP KEDUA

SISTEM PERADILANDalam sistem ini pemisahan yang tegas antara perkara pidana dengan perdata jauh lebih tampak dibanding dengan sistem Anglo-Saxon (sistem Yuri), demikian pula dengan hukum acaranya yang meliputi:

(a) Perbedaan dari segi inisiatif baik perkara pidana maupun perdata.

(b) Perbedaan keterikatan hakim pada alat bukti.

(c) Perbedaan dari segi kebenaran yang ingin dicapai.

9

WassalamSekian & Terima

Kasih