SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH

Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dapat dikelompokkan ke dalam dua sub sistem pokok berikut :

1. Sistem Akuntansi SKPD (SA-SKPD)2. Sistem Akuntansi PPKD (SA-PPKD)

SA-PPKD terbagi kedalam dua subsistem yang terintegrasi, yaitu:a. SA-PPKD sebagai pengguna anggaran (entitas akuntansi) yang akan menghasilkan laporan

keuangan PPKD yang terdiri dari LRA PPKD, Neraca PPKD, dan CaLK PPKD.b. SA-Konsolidator sebagai wakil pemda (entitas pelaporan) yang akan mencatat transaksi

resiprokal antara SKPD dan PPKD (selaku BUD) dan melakukan proses konsolidasi lapkeu (lapkeu dari seluruh SKPD dan PPKD menjadi lapkeu pemda yang terdiri dari Laporan Realisai APBD (LRA), Neraca Pemda, LAK, dan CaLK Pemda).

Kebijakan Akuntansi.Kebiajakan akuntansi pemda dimaksudkan sebagai pedoman teknis akuntansi tambahan yang bersifat yang mengacu kepada SAP dan ketentuan perundang-undangan mengenai keuangan daerah. Kebiajakan akuntansi tersebut ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman kepada SAP dan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAHDalam akuntansi pemerintah daerah terdapat pembaharuan-pembaharuan, yaitu sebagai berikut :

1. Pembaruan anggaran, melalui perubahan struktur anggaran, proses penyusunan anggaran, perubahan format clan administrasi pelaksanaannya, serta          penerapan standar akuntansi;

2. Pembaruan pendanaan melalui perubahan kewenangan daerah dalam memanfaatkan dana, prinsip pengelolaan kas, cadangan, penggunaan dana pinjaman, dan pembelanjaan defisit, dan

3. Penyederhanaan prosedur, baik dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan, maupun dalam perhitungannya.

Kata kunci dari seluruh pembaharuan di atas adalah Kinerja. APBD disusun berdasarkan kinerja yang tolok ukurnya perlu dikembangkan sehingga dapat dievaluasi atau diukur. Setiap daerah wajib menetapkan Rencana Strategis dalam jangka 1 (satu) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Rencana strategis ini beserta dokumen perencanaan daerah lainnya memerlukan pengesahan oleh DPRD.

KEBIJAKAN UMUM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAHTerdapat tiga tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah yaitu akuntabilitas, manajerial, clan transparansi. Laporan keuangan pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai laporan pertanggungjawaban merupakan hasil proses akuntansi atas transaksi-transaksi keuangan pemerintah. Laporan pertanggungjawaban untuk tujuan umum, terdiri dari laporan perhitungan anggaran, neraca, laporan arus kas dan nota perhitungan anggaran. Tidak tertutup kemungkinan laporan keuangan dapat di-kembangkan untuk tujuan khusus.

ASAS AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH1. Dasar Kas2. Asas Universalitas3. Asas Bruto4. DanaUmum