60
1 SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH sesuai SE Mendagri No 900/ 743/BAKD/2007 Disampaikan Oleh Fasilitator BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat

SISTEM AKD

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SISTEM AKD

1

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

sesuai SE Mendagri No 900/ 743/BAKD/2007

Disampaikan Oleh Fasilitator BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Page 2: SISTEM AKD

OPINI BPK atas lkpd TH 2009OPINI JUMLAH %

WTP 15 3%

WDP 320 72%

TMP 37 8%

TW 73 17%

JUMLAH 524 100%

KETEPATAN PENY. APBD TH 2010

JUMLAH %

TEPAT WAKTU 195 37,21%

TIDAK TEPAT WAKTU 329 62,79%

JUMLAH 524 100%

Page 3: SISTEM AKD

3

AKUNTANSIAkuntansi……..adalah, PROSES • identifikasi, pengukuran, • pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, • Serta penginterpretasian atas hasilnya, • untuk penyajian laporan dari suatu organisasi

atau entitas,

• yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan

Menurut American Accounting Association dan PP No 24 / 2005 ttg SAP

tujuan

Page 4: SISTEM AKD

4

Proses Akuntansi

transaksi

Input :Bukti transaksi proses

Output :Lap. keu

- Identifikasi- pengukuran

- Pencatatan- klasifikasi-

peringkasan/summary

• Penginterpretasian dan

• Penyajian laporan

Metode double entry

Page 5: SISTEM AKD

5

Metode pencatatan

Pencatatan yg hanya dilakukan pada satu sisi saja, sisi penerimaan atau pengeluaran

Pencatatan yg dilakukan pada 2 (dua) sisi atau secara berpasangan, yaitu sisi debet dan kredit

Single Entry Double Entry

Contoh Buku Kas Umum Contoh jurnal umum

Page 6: SISTEM AKD

6

BUKU KAS UMUM

TGL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 Jan Sisa Kas Per 1 April 2007 250.000

2 Jan Penerimaan Kas (GU) 550.000 800.000

4 Jan Pembelian ATK dll 300.000 500.000

5 Jan Penerimaan Kas 1.200.000 1.700.000

8 Jan Penerimaan Kas 700.000 2.400.000

25 Jan Pembelian ATK dll 200.000 2.200.000

31 Jan Pembelian 1 set PC 2.000.000 200.000

Jumlah 2.450.000 2.500.000

1 Peb Sisa Kas Per 1 Peb 2005 200.000

SINGLE ENTRY : CONTOH

Page 7: SISTEM AKD

7

JURNAL UMUM

transaksiDebet ……………………

Kredit……………………

tgl Akun/ Perkiraan/ Uraian Debet kredit

12 juli 2004

Belanja Pegawai kas di kas daerah Dibayarkan belanja pegawai sesuai SP2D Ls No Tgl …. transaksi)………...

Rp. 1 MRp. 1 M

Page 8: SISTEM AKD

8

PROSEDUR/ PROSES AKUNTANSI KEUANGAN

DOKUMENSUMBER

JURNALPOSTING

LAPORAN KEUANGAN

BUKUBESAR

BK Pembantu

• Identifikasi• Pengukuran/ penilaian• Pengklasifikasian

Lembar jurnal

Pencatatan/DokumentasiPengikhtisaran/Peringkasan

penginterpretasian

dan penyajian

Page 9: SISTEM AKD

9

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Prosedur akuntansi (urutan langkah-langkah, tehnik, format dokumen dan catatan, serta kode rekening) :

Kebijakan Akuntansi

Merupakan sistem yg sekurang-kurangnya terdiri dari :

Prosedur akuntansi penerimaan kas Prosedur akuntansi pengeluaran kas Prosedur akuntansi aset tetap Prosedur akuntansi selain kas

Dapat menggunakan perangkat Pengolahan data (komputer)

SAKD ditetapkan oleh Kepala daerah dan harus mengacu ke SAP (PP No 24/2005)

Page 10: SISTEM AKD

10

Sistem & PROSEDUR Akuntansi keuangan daerah

Dokumen Catatan Laporan

SP2DSPJ

Buku Jurnal

Buku Besar

Buku Pembantu

Laporan Keuangan

Kertas Kerja

· Laporan Realisasi

Anggaran· Neraca · Laporan Arus Kas

· Kumpulan rekening (ringkasan dan rincian)

· Buku Jurnal Penerimaan Kas

· Buku Jurnal Pengeluaran Kas

· Buku Jurnal Umum

· Bukti Penerimaan Kas

· Bukti Pengeluaran Kas

· Bukti Memorial

Pencatatan dan Pengklasifikasian

Peringkasan Pelaporan

Identifikasipengukuran

Page 11: SISTEM AKD

11

JURNAL !!!

• Proses pencatatan dan pengklasifikasian transaksi keuangan pertama kali secara kronologis

• Ke dalam Perkiraan-Perkiraan atau rekening-rekening

• Secara DEBET dan KREDIT

dg mengacu pada : • persamaan Akuntansi • dan Rumus SALDO NORMAL

Page 12: SISTEM AKD

12

Format JURNAL

transaksiDebet ……………………

Kredit……………………

tgl Akun/ Perkiraan/ Uraian Debet kredit

12 juli 2004

Belanja Modal Kas di kas daerah Dibayarkan belanja MODAL sesuai SP2D Ls No Tgl …. transaksi)………...

400 jt 400 jt

Page 13: SISTEM AKD

13

PERSAMAAN AKUNTANSI

Aset = Utang + Ekuitas

Aset = Utang + Ekuitas + Pendapatan – Beban

Kas+Piutang+Persediaan+Aset Tetap = Utang+Ekuitas+Pendptan - Beban

Lihat, unsur2 NERACA

Page 14: SISTEM AKD

14

Saldo Normal Perkiraan / Akun

LAP REALISASI ANGGARAN

Beban/Belanja Pendapatan

Surplus (defISIT)

NERACAASET KEWAJIBAN

EKUITAS (+/-)

DebetKredit

Debet Kredit

Page 15: SISTEM AKD

15

Saldo NORMAL Perkiraan / Akun

Jenis Perkiraan/Akun

Tambah Kurang SALDO NORMAL

1. AKTIVA DEBET Kredit Debet

2. BEBAN/Belanja DEBIT Kredit Debet

3. Kewajiban/ Hutang

Kredit Debet Kredit

4. Ekuitas Kredit Debet Kredit

5. Pendapatan Kredit Debet Kredit

Page 16: SISTEM AKD

16

BUKU BESAR

Merupakan pencatatan terakhir dariSetiap transaksi ke perkiraan-perkiraan atau

rekening-rekening, Sehingga menghasilkan jumlah saldo

Posting adalah pemindahan informasi (jumlah) dari jurnal ke …..perkiraan-perkiraan atau rekening-rekening Buku Besar

Posting dilakukan karena penjurnalan tidak menginformasikan saldo. Catatan yg menginformasikan saldo adalah buku besar

Page 17: SISTEM AKD

17

Format Buku Besar :

Tgl Uraian Dr Kr So

Judul/ Nama PERKIRAAN ……………………………………………..

Page 18: SISTEM AKD

18

Tgl Uraian Dr Kr

10/1

Kas di Bendahr Pengel kas di kas daerah

200200

Buku Jurnal

Tgl Uraian Dr Kr So

200 200

Buku Besar Kas Bendahara Pengel

Tgl Uraian Dr Kr So

Buku Besar R/K PPKD

01/1 Saldo awal 0

10/1

SP2D UP 200 200

10/1 SP2P UP 200 200

jumlahSaldo buku besar ditutup setiap periode

POSTING a/ jurnal transaksi di atas

Page 19: SISTEM AKD

19

NERACA LAJUR

Nama PerkiraanNeraca Saldo J Penyesuaian Neraca Saldo

Penyesuaian LRA Neraca

D K D K D K D K D K

ASETKas di BendhrPengeluaran

289 289 289

Persediaan

Aset Tetap

Utang

Cad Persediaan

Dinvest dlm AT

R/K PPKPD 1003 1003 1003

Pendapatan -

Belanja Pegw 714 714

Belanja Modal

(SiLPA/SIKPA) 714 714

  1003 1003 1003 1003 714 714 10031003

Angka Neraca saldo diambil dari Saldo akhir Buku Besar

Page 20: SISTEM AKD

20

proses Akuntansi Sentralisasi

Tidak menyusun Lap keuangan

Hanya membuat laporan SPJ

PEMDA wajib menyusun Lap Keu

Lap Realisasi Anggaran Neraca Laporan arus kas Catatan atas Lap. Keu

SKPD-SKPD

Lap keu Pemda disusun dengan dengan jurnal dan Buku Besar yg sumber datanya dari SPJ SKPD

SKPD tidak wajib menyusun lap keu

Page 21: SISTEM AKD

21

proses Akuntansi Desentralisasi

Lap Realisasi Anggaran

Neraca Laporan arus kas Catatan atas Lap.

Keu

Lap Realisasi Anggaran

Neraca Catatan atas

Lap. Keu

PEMDA sebagaiEntitas Pelaporan

Lap keu SKPD 2

Lap Realisasi Anggaran Neraca Laporan arus kas Catatan atas Lap. Keu

Lap keu BUD

Lap keu Pemda (Lap Keu Konsolidasi) merupakan gabungan lap keu SKPD dengan BUD, terdiri dari :

Entitas akuntansi

Page 22: SISTEM AKD

22

Pengertian Kebijakan Akuntansi

Adalah ……….prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan

Mengacu

Page 23: SISTEM AKD

23

Salah satu Prinsip Akuntansi : tentang Basis pengakuan & Pencatatan

Basis Kas Basis Akrual

Pengakuan & pencatatan dilakukan saat terjadinya

transaksi

Pengakuan & pencatatan dilakukan saat adanya penerimaan & pengeluaran kas

Standar AkuntansiPemerintahan (SAP)

PP 24/2005

Basis kas u/ pendapatan, belanja

& pembiayaan

Basis akrualu/ aset,

kewajiban& ekuitas dana

Page 24: SISTEM AKD

24

Unit Pemerintahan yang Wajib Menyusun Laporan Tahunan (Lap Keu)

Lap Realisasi Anggaran

Neraca Laporan arus kas Catatan atas Lap.

Keu

Lap Realisasi Anggaran

Neraca Catatan atas

Lap. Keu

PEMDA sebagaiEntitas Pelaporan

Lap keu SKPD 2

Lap Realisasi Anggaran Neraca Laporan arus kas Catatan atas Lap. Keu

Lap keu BUD

Lap keu Pemda (Lap Keu Konsolidasi) merupakan gabungan lap keu SKPD dengan BUD, terdiri dari :

Entitas akuntansi

Page 25: SISTEM AKD

25

Laporan REALISASI ANGGARAN

• Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan • Selisih pendapatan – belanja = surplus/defisit • Untuk suatu periode tertentu

Pengertian & Komponen

Laporan suatu entitas yg menginformasikan :

Page 26: SISTEM AKD

26

No

Uraian Anggaran

20X1

Realisasi

20X1

% Realisasi

20X0

1 Pendapatan:• Pendapatan Asli Daerah• Pendapatan Transfer:

- Transfer Pempus-Dana Perimbangan- Transfer Pempus-Lainnya

• Lain-Lain Pendapatan yang Sah

2 Belanja:• Belanja Operasi• Belanja Modal• Belanja Tak terduga

3 Transfer:• Transfer Bagi Hasil

Surplus/Defisit

4 Pembiayaan:• Penerimaan Pembiayaan• Pengeluaran Pembiayaan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ……………………………LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Page 27: SISTEM AKD

27

NERACA Daerah

Laporan Suatu Entitas yg menyajikan informasi

Keadaan/ Posisi keuangan Pemerintah - Aktiva /Aset /Harta - Kewajiban/ Utang - Ekuitas Dana/ Kekayaan Bersih per Tanggal tertentu

Ekuitas Dana = Aset - Utang

Page 28: SISTEM AKD

28

URAIAN 20X1 20X0 URAIAN 20X1 20X0

ASET KEWAJIBAN

Aset Lancar:- Kas (di: kas daerah, Bend Pengl)- Investasi Jangka Pendek- Piutang- Bag Lancar TGR- Piutang Lainnya- Persediaan

Investasi Jangka Panjang:- Investasi Non Permanen- Investasi Permanen

Aset Tetap:- Tanah- Peralatan dan Mesin- Gedung dan Bangunan- Jalan, Irigasi dan Jaringan- Aset tetap Lainnya- Konstruksi Dalam Pengerjaan- Akumulasi Penyusutan

Dana CadanganAset Lainnya

Kewajiban Jangka Pendek:- Utang PFK- Utang Bunga- Bagian Lancar Utang Jk Panjang- Utang Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban Jangka Panjang:- Utang Luar Negeri- Utang Dalam Negeri- Utang Jangka Panjang Lainnya

EKUITAS DANA- Ekuitas Dana Lancar- Ekuitas Dana Investasi- Ekuitas Dana Cadangan

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ………………………………

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Page 29: SISTEM AKD

29

29

Laporan yg menyajikan informasi arus kas masuk dan arus kas keluar untuk berbagai aktivitas:

a. Operasib. Investasi aset non- keuanganc. Pembiayaan, dand. Non-anggaran

Atau laporan mengenai sumber, penggunaan dan perubahan kas dan setara kasSelama satu periode tertentu..!!Dan informasi tentang saldo awal kas dan saldo akhir kas dan setara kas Pada tanggal pelaporan

Page 30: SISTEM AKD

30

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ……………...LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 200X1 DAN 20X0

No Uraian 20X1 20X0

1 Arus Kas dari Aktivitas OperasiArus Masuk KasArus Keluar Kas

2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset NonkeuanganArus Masuk KasArus Keluar Kas

3 Arus Kas dari Aktivitas PembiayaanArus masuk KasArus Keluar Kas

4 Arus Kas dari Aktivitas NonanggaranArus Masuk KasArus Keluar Kas

Kenaikan/Penurunan KasSaldo Awal Kas di BUDSaldo Akhir Kas di BUDSaldo Akhir Kas di Bendahara PengeluaranSaldo Akhir Kas di Bendahara PenerimaanSaldo Akhir Kas

(METODE LANGSUNG)

Page 31: SISTEM AKD

31

31

Adalah penjelasan naratif atau rincian atau analisis atas angka-angka (nilai suatu pos) dalam LRA, Neraca dan LAK.

Mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan

Mencakup informasi lain yang diperlukan, dianjurkan, dan diharuskan (oleh SAP) untuk diungkapkan

Agar penyajian laporan keuangan wajar

Harus disajikan secara sistematis(Setiap pos dalam LRA, Neraca, dan LAK harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK)

Maksud CaLK:Agar LK dapat dipahami oleh pembaca secara luas (tidak terbatas hanya pembaca tertentu atau manajemen entitas pelaporan) menghindari kesalahpahaman pada pembaca LK karena perbedaan persepsi

Page 32: SISTEM AKD

32

32

Definisi Semua penerimaan Rek Kas Umum Negara/Daerahyang mejadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar

kembali oleh pemerintahyang menambah ekuitas dana lancardalam periode TA bersangkutan

P2-1

Transfer masuk: penerimaan uang dari entitas pelaporan lain

P2-24

Klasifikasi S.d jenis pendapatan (Akun – Kelompok – Jenis) P2-17

Pengakuan Saat kas diterima di Rek Kas Umum Negara/Daerah P2-22

Saat perolehan aset donasi diterima (bukti perpindahan kepemilikan)

P7-46

Pengukuran Nominal - Azas bruto P2-25

Aset tetap donasi : Nilai wajar saat perolehan P7-46

Pengungkapan Disajikan dalam LRARincian jenis pendapatan (Obyek dan Rincian

Obyek) dlm CaLK

P2-17

Page 33: SISTEM AKD

33

33

Definisi • Semua pengeluaran dari Rek Kas Umum Negara/Daerah

• yang menjadi kewajiban pemerintah dan tidak akan diperleh pembayarannya kembali

• yang mengurangi ekuitas dana lancar• dalam periode TA bersangkutan

P2-8

• Belanja perolehan aset tetap donasi (tanpa persyaratan apapun)

P7-47

Klasifikasi • Klasifikasi ekonomi, s.d jenis belanja (Akun – Kelompok – Jenis)

P2-18

• Belanja dari peroleh aset tetap donasi Belanja Modal P7-49

Pengakuan • Saat terjadinya pengeluaran dari Rek Kas Umum Negara/ Daerah

P2-31

• Pengeluaran melalui Bendh Pengeluaran: saat pengesahan SPJ oleh BUD *)

P2-32

• Saat perolehan aset donasi diterima (bukti perpindahan kepemilikan)

P7-46

Pengukuran • Nominal - Azas bruto P2-8• Aset tetap donasi: Nilai wajar saat perolehan P7-

46Pengungkapan

• Disajikan dalam LRA• Rincian jenis belanja (Obyek dan Rincian Obyek) dlm

CaLK• Klasifikasi menurut organisasi disajikan dlm LRA atau

di CaLK• Klasifikasi menurut fungsi disajikan dalam CaLK

P2-18

Page 34: SISTEM AKD

34

34

Belanja operasi • Pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah

• Yang memberi manfaat jangka pendek• Belanja Pegawai; Belanja Barang; Bunga; Subsidi; Hibah;

Bantuan Sosial

P2-36

P2-39

Belanja modal • Yang memeberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi• Pengeluaran anggaran untuk memperoleh Aset Tetap dan

Aset Lainnya• belanja Aset Tetap; belanja Aset Tak Berwujud

P2-37

P2-39

Belanja Tak Terduga

• Pengeluaran anggaran u/ kegiatan yg sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang

• Bencana alam, bencana sosial, pengeluaran tak terduga lainnya yg sangat diperlukan dlm rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah

P2-38

Page 35: SISTEM AKD

35

35

Definisi • Pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain – misal: bagi hasil pajak/retribusi ke desa

P2-40

Klasifikasi • S.d jenis pengeluaran (Akun – Kelompok – Jenis) -

Pengakuan • Saat terjadinya pengeluaran dari Rek Kas Umum Negara/ Daerah

-

Pengukuran • Nominal - Azas bruto

Pengungkapan

• Disajikan dalam LRA• Rincian jenis pengeluaran (Obyek dan Rincian Obyek)

dlm CaLK• Klasifikasi menurut organisasi disajikan dlm LRA atau

di CaLK• Klasifikasi menurut fungsi disajikan dalam CaLK

P2-14

Definisi • Selidsih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja• Selama satu periode pelaporan

P2-49

Klasifikasi -

Pengakuan - -Pengukuran • Selisih jumlah pendapatan dan belanja -

Pengungkapan

• Disajikan dalam LRA P2-14

Page 36: SISTEM AKD

36

36

Definisi • Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali

• Baik pada TA bersangkutan maupun TA berikutnya

• Yg dimaksudkan u/ menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran

P2-8

Klasifikasi • Penerimaan Pembiayaan & Pengeluaran Pembiayaan

• S.d jenis pengeluaran (Akun – Kelompok – Jenis)

• S.d jenis penerimaan (Akun – Kelompok – Jenis)

P2-51P2-55

Pengakuan • Saat diterima pada Rek Kas Umum Negara/Daerah P2-52

• Saat dikeluarkan dari Rek Kas Umum Negara/Daerah P2-53

Pengukuran • Nominal - Azas bruto P2-53

Pengungkapan • Disajikan dalam LRA P2-14

Page 37: SISTEM AKD

37

37

Penggunaan SiLPA

• SiLPA tahun lalu (sebagian atau seluruhnya) yang dianggarkan akan digunakan dalam TA bersangkutan

-

Pembentukan Dana Cadangan

• Pembentukan Dana Cadangan, menambah Dana Cadangan bersangkutan

• Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan pemda merupakan penambah Dana Cadangan

• Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos Pendapatan Asli Daerah Lainnya

P2-57

Pencairan Dana Cadangan

• Pencairan Dana Cadangan, mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan

P2-54

Pembiayaan Neto • Selisih lebih/kurang antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan

• Selama satu periode pelaporan

• Dicatat dalam Pos Pembiayaan Neto

P2-59

Page 38: SISTEM AKD

38

38

Selisih lebih/kurang

antara total penerimaan dan total pengeluaran

selama satu periode pelaporan

dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA

Page 39: SISTEM AKD

39

39

ASET Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu

Darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah ataupun masyarakat

Dapat diukur dalam satuan uangTermasuk sumber daya non-keuangan yang

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya

P1-8

ASET LANCAR

Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual, dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan

Kas & setara kas; Investasi Jangka Pendek; Piutang; Persediaan

P1-48

ASET NON LANCAR

Semua aset selain Aset Lancar:Investasi Jangka Panjang; Aset Tetap; Dana Cadangan; Aset Lainnya

Mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud

Yang digunakan, secara langsung atau tidak langsung, untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum

P1-50

Page 40: SISTEM AKD

40

40

Definisi Uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah

Setara kas: investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas dan bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan (contoh: deposito berjangka max 3 bulan)

P1-8

P3-9

Klasifikasi Kas di Kas Daerah

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Penerimaan

-

Pengakuan Saat diterima pada Rek Kas Umum Negara/Daerah

Saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai

P1-62

P1-61

Pengukuran Nominal P1-63

Pengungkapan

Disajikan dalam Neraca

Rincian (sub klasifikasi) disajikan dalam CaLK

P1-43

P1-82

Page 41: SISTEM AKD

41

41

Definisi Aset yang dimasudkan memperoleh manfaat ekonomik, misal: bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial

Sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat

P6-6

Klasifikasi

a. Investasi Jangka Pendek, misal: deposito, obligasi

b. Investasi Jangka Panjang, misal: PMP

1) Investasi Permanen

2) Investasi Non-Permanen

P6-6

Page 42: SISTEM AKD

42

42

Definisi Merupakan Aset Berwujud

A. Aset lancar, bentuk barang/perlengkapan, untuk disimpan dan digunakan, guna mendukung kegiatan operasional pemerintah Habis pakai : ATK Tidak habis pakai : komponen peralatan,

barang bekas pakai (komponen bekas)

B. Dan barang untuk dijual dan/atau diserahkan, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat Bahan/perlengkapan untuk proses

produksi Barang dalam proses produksi Barang yang disimpan Termasuk: tanah, bangunan, hewan dan

tanaman, untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat

C. Cadangan energi/pangan, untuk berjaga-jaga Dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan Bukan persediaan: bahan baku/perlengkapan

proyek swakelola untuk KDP

P5-5P5-6P5-7P5-8P5-9

P5-10

P5-11

B2P5-

17

Klasifikasi *) -

Page 43: SISTEM AKD

43

43

Pengakuan Saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemrintah dan mempunyai nilai dan biaya yang dapat diukur dengan andal

Saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah

P5-14

P5-15

Pengukuran a.Biaya Perolehan : bila diperoleh dengan membeli(harga beli + by pengangkutan + by penanganan + by langsung yg secara langsung dapat dibebankan – discount – rabat)

b.Biaya Standar : bila diperoleh dengan memproduksi sendiri

c. Nilai Wajar : bila diperoleh dengan cara lain (misal: barang donasi, rampasan)

Pada akhir periode akuntansi nilai hasil inventarisasi, yaitu: Nilai yg digunakan: biaya perolehan

persediaan yg terakhir

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan Nilai wajar saat tanggal pelaporan

P5-18

P5-16

P5-20

P5-21

Pengungkapan

Disajikan dalam NeracaRincian (sub klasifikasi) dan kondisi persediaan,

disajikan pd CaLKPersediaan rusak, tidak dilaporan dalam neraca tapi

diungkapkan dalam CaLK

P5-13

Page 44: SISTEM AKD

44

44

Definisi Aset berwujud Mempunyai masa manfaat lebih dari 12

bulan Untuk digunakan dalam kegiatan

pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum

P7-5

Klasifikasi

Berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. *)

P7-8

Pengakuan

Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan

Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal

Tidak dimaksudkan untuk dijual, dalam operasi normal entitas

Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

P7-16

Saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah (bukti hukum, bukti pembayaran)

P7-20

Page 45: SISTEM AKD

45

45

Pengukuran

Biaya PerolehanNilai Wajar (bila dg biaya perolehan tidak

memungkinkan)

P7-22

Biaya perolehan = harga beli/konstruksi + setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yg membuat aset tsb dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung: Biaya persiapan tempat Biaya pengiriman awal (initial delivery) Biaya simpan dan bongkar (handling cost) Biaya pemasangan (instalation cost) Biaya profesional (misal: konsultan

perencana/pengawas) Biaya perijinan Biaya pengadaan barang jasa

P7-29

Biaya perolehan untuk aset yang diperoleh secara swakelola = by tenaga kerja + by bahan baku + by tidak langsung (by perencanaan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lain yg berkenaan dengan pembangunan aset tsb)

P7-23

Discount dan rabat, dikurangkan dari harga beli P7-38

Untuk penyusunan neraca awal Nilai Wajar saat tgl neraca awal

P7-28

Page 46: SISTEM AKD

46

46

Biaya Perolehan Tanah

Harga pembelian/pembebasanBiaya memperoleh hakBiaya pematanganBiaya pengukuranBiaya penimbunanNilai bangunan lama yang ada yang akan

dimusnahkanBiaya lainnya, sampai siap pakai

P7-31

Biaya Perolehan Peralatan & Mesin

Harga beliBiaya pesiapanBiaya pengangkutanBiaya simpan & bongkarBiaya instalasiBiaya lainnya, sampai siap pakai

P7-32

Biaya Perolehan Gedung & Bangunan

Harga beli/konstruksiBiaya profesional (konsultan

perencana/pengawas)Biaya periinan (misal: IMB, notaris)Biaya lainnya, sampai siap pakai

P7-33

Biaya Perolehan Jalan, Irigasi & jaringan

Harga beli/konstruksiBiaya profesionalBiaya lainnya, sampai siap pakai

P7-34

Page 47: SISTEM AKD

47

47

Aset tetap Lainnya

Aset tetap yang tidak dapat dikelompokan dalam aset tetap di atas

Yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional

Dalam kondisi siap dipakai

Contoh: Koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga

B2

Aset Donasi

Dicatat sebesar Nilai Wajar saat perolehan

Didukung dengan bukti perpindahan kepemilikan secara hukum atau akta hibah

P7-46

Aset Bersejarah

Tidak harus disajikan dalam neraca, namun harus diungkapkan dalam CaLK

Aset bersejarah yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah (misal: sebagai kantor) sbg Aset Tetap Lainnya

P7-64

P7-70

Page 48: SISTEM AKD

48

48

Definisi Aset Pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Dana Cadangan

P1-8

Klasifikasi

a. Aset Tak Berwujud

b. Tagihan Penjualan Angsuran yg jatuh tempo lebih dari 12 bln

c. Tuntutan Perbendaharaan (TP) & Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

d. Aset kerjasama dengan pihak ke-3 (Kemitraan)

e. Aset Lain-Lain (aset yang tidak dapat diklasifikasikan dalam aset)

P1-60

B2

Page 49: SISTEM AKD

49

Definisi Aset Non-Keuangan yang dapat diidentifikasi, tetapi tidak mempunyai wujud fisik

Dimiliki u/ digunakan dlm menghasilkan barang/ jasa atau digunakan u/ tujuan lain termasuk hak atas kekayaan intelektual

Mempunyai manfaat jangka panjangMeliputi:

a.Software komputer,b.Lisensi dan franchisec. Hak Cipta (copy right), paten, dan hak lainnya,d.Hasil kajian/penelitian yg memberikan manfaat

jangka panjang

P1-8

Klasifikasi

-

Pengakuan

Saat perolehan B2

Pengukuran

Biaya Perolehan, setelah dikurangi biaya yg tdk dpt dikapitalisir

B2

Pengungkapan

Disajikan dalam NeracaRincian (sub klasifikasi) disajikan dalam CaLK

Page 50: SISTEM AKD

50

50

Definisi Tagihan pemerintah atas penjualan (secara angsuran) aset miliknya (yang tidak dipisahkan pengelolaannya) yang dilakukan oleh pemerintah (misal: penjualan kendaraan dinas, dan penjualan rumah dinas)

Bersifat jangka panjang

B2

Klasifikasi

-

Pengakuan

Saat Kontrak/Berita Acara ditandatangani B2

Pengukuran

Nilai Nominal (sesuai Kontrak/Berita Acara dikurangi angsuran yang telah dibayar)

B2

Pengungkapan

Disajikan dalam NeracaRincian (sub klasifikasi) disajikan dalam CaLK

Page 51: SISTEM AKD

51

51

Definisi Tagihan pemerintah atas peristiwa/kasus Tuntutan Perbendaharaan (TP) atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bersifat jangka panjang

B2

KlasifikasiPengakuan

Saat Surat Keputusan Pembebanan ditandatangani

B2

Pengukuran

Nilai Nominal (sesuai Surat Keputusan Pembebanan dikurangi setoran yang telah dilakukan)

B2

Pengungkapan

Disajikan dalam NeracaRincian (sub klasifikasi) disajikan dalam CaLK

Page 52: SISTEM AKD

52

52

Definisi Perjanjian antara 2 pihak atau lebihBerkomitmen utk melaksanakan kegiatan yg

dikendalikan bersamaDengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang

dimilikiBentuk:

a.Bangun, Kelola, Serah (BSK)– Pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ke-

3/investor– Dengan cara, pihak ke-3/investor mendirikan

bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu

– Untuk kemudian, pihak ke-3/investor menyerahkan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya, kepada pemerintah saat berakhirnya jangka waktu yg disepakati (masa konsesi)

b.Bangun, Serah, Kelola (BKS)– Pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ke-

3/investor– Dengan cara, pihak ke-3/investor mendirikan

bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya

– Untuk kemudian, pihak ke-3/investor menyerahkan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya, kepada pemerintah untuk dikelola sesuai tujuan

– Penyerahan tsb disertai kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran lunas atau sistem bagi hasil

B2

Page 53: SISTEM AKD

53

53

Klasifikasi

a. BKSb. BSK

B2

Pengakuan

Saat perjanjian dan penyerahan aset pemerintah

Pengukuran

Saat awal perjanjian: Nilai Perolehan aset yang diserahkanSaat akhir perjanjian: Biaya perolehan aset yang dibangun (nilai

aset yang diserahkan pemerintah + nilai aset yang dikeluarkan pihak ke-3/investor untuk membangun aset dimaksud)

B2

Pengungkapan

Disajikan dalam NeracaRincian (sub klasifikasi) disajikan dalam CaLK

Page 54: SISTEM AKD

54

54

Definisi Aset yang tidak dapat dikelompokan dalam Aset Tak Berwujud; Tagihan Penjualan Angsuran; TP & TGR; dan Kemitraan Pihak ke-3

Misal aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah; tidak memenuhi definisi aset tetap (rusak berat)

B2

Klasifikasi

-

Pengakuan

Saat tidak memenuhi definisi aset tetap

Pengukuran

Nilai Tercatat (carrying amount) P7-15

Pengungkapan

Disajikan dalam NeracaRincian (sub klasifikasi) disajikan dalam CaLK

Page 55: SISTEM AKD

55

55

Definisi Utang yang timbul dari peristiwa masa laluYang penyelesaiannya mengakibatkan aliran

keluar sumber daya ekonomi pemerintah

P9-5

Klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek, diharapkan dibayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan

Kewajiban Jangka Panjang

P9-11

Pengakuan Saat dana pinjaman diterimaSaat kewajiban timbul

P9-21

Pengukuran Nilai Nominal: P9-32

Utang Usaha saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya

P9-35

Utang Bunga saat biaya bunga telah terjadi dan belum dibayar pada akhir periode pelaporan

P9-38

Utang PFK Saldo pungutan/potongan yang belum disetor

P9-40

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Nilai yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan

P9-42

Pengungkapan

Disajikan dalam NeracaRincian (sub klasifikasi), Schedule, umur utang,

biaya pinjaman, disajikan dalam CaLK

P9-84

P9-85

Page 56: SISTEM AKD

56

56

a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bln;

b. Entitas bermaksud mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan

c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadualan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui

Kewajiban Jangka Panjang yang jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 bln setelah tanggal pelaporan, TETAP diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang, JIKA:

CaLK

Page 57: SISTEM AKD

57

57

BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG PEMERINTAH

Biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana : bunga amortisasi diskonto atau premium amortisasi biaya terkait pinjaman (biaya

konsultan, ahli hukum, commitment fee dll) perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata

uang asing Biaya pinjaman yang secara langsung dapat

diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (qualifying asset) harus dikapitalisasi

Apabila suatu dana pinjaman tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke aset tertentu dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yg berkaitan selama periode pelaporan

Page 58: SISTEM AKD

58

58

Kekayaan bersih pemerintah

Yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah

ASET – KEWAJIBAN = EKUITAS

Page 59: SISTEM AKD

59

59

Ekuitas Dana Lancar(EDL)

Selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek

Termasuk SiLPA

Ekuitas Dana Investasi(EDI)

Selisih antara jumlah kekayaan pemerintah (yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya) dan kewajiban jangka panjang

Ekuitas Dana Cadangan(EDC)

Jumlah kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu

Page 60: SISTEM AKD

60

Alhamdulillaah, Terima Kasih

Assalamualaikum WR…WB