SINKRONISASI PELAKSANAAN PROGRAM 2018 DAN … · Kewenangan dan Arah Kebijakan RKPD 2018 Urusan Komunikasi dan Informatika; 2. Kewenangan dan Arah Kebijakan RKPD 2018 Urusan Statistik;

1

SINKRONISASI PELAKSANAAN PROGRAM 2018 DAN PERENCANAAN PROGRAM KEGIATAN 2019 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI,

INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kasubdit Komunikasi, Informatika, Statistik dan PersandianSubdit Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Ditjen Bina Pembangunan Daerah - Kemendagri

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

Oleh :Ir. Obertua Butarbutar

Solo, 14 DesembFebruari 2018

POKOK BAHASAN

1. Kewenangan dan Arah Kebijakan RKPD 2018 Urusan Komunikasi dan Informatika;

2. Kewenangan dan Arah Kebijakan RKPD 2018 Urusan Statistik; 3. Kewenangan dan Arah Kebijakan RKPD 2018 Urusan Persandian;4. Draft Perencanaan Program Kegiatan 2019 Urusan Komunikasi dan

Informatika, Statistik dan Persandian;5. Draft Nomenklatur Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi dan

Informatika, Statistik dan Persandian6. Mekanisme Rapat Koordinasi Teknis Rencana Pembangunan 2019

Kewenangan dan Arah Kebijakan RKPD 2018 Urusan Komunikasi dan Informatika

4

No SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT PROVINSI KABUPATEN/KOTA

1 Penyelenggaraan, sumber daya, dan perangkat pos, serta informatika

Pengelolaan penyelenggaraan sumber daya, dan perangkat pos, serta informatika

- -

2 Informasi dan Komunikasi Publik

Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah pusat serta informasi strategis nasional dan internasional

Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi

Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota

3 Aplikasi Informatika a. Penetapan nama domain dan sub domain bagi instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah

b. Pengelolaan nama domain instansi penyelenggara negara

c. Pengelolaan e-government nasional

a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah provinsi

b. Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah provinsi

a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota

b. Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota

KEWENANGAN URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BERDASARKAN UU 23/2014

5

PERMENDAGRINOMOR32TAHUN2017TENTANGPENYUSUNANRENCANAKERJAPEMERINTAHDAERAHTAHUN2018

PELAKSANAANURUSANKOMUNIKASIDANINFORMATIKADIDAERAHTAHUN2018

1. Penyediaan informasi publik pemerintah daerah;2. Penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah;3. Pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;4. Penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah;5. Peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan

daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan

6. Peningkatan kualitas layanan publik pemerintah daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)-e government.

Komisi Penyiaran

Informasi DaerahKPID merupakan kewenangan pusat, namun untuk sementara

daerah perlu menyediakan dana APBD melalui hibah; berpedoman

pada Permendagri No. 14 tahun 2016 Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan

Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah

KOMISI INFORMASI DAERAH (KID)KID bertugas untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pelaksanaan sub urusan informasi dan komuni kasi publik, yaitu Pengelolaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Daerah Provinsi

KIDKomisi Informasi Daerah

Surat Mendagri Perihal Dukungan Perizinan dalam Penyelenggaraan Proyek Palapa Ring

7

Kewenangan dan Arah Kebijakan RKPD 2018 Urusan Statistik

9

KEWENANGAN UPK BIDANG STATISTIK BERDASARKAN UU 23/2014

No. SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT

PROVINSI KABUPATEN/KOTA

1 Statistik dasar Penyelenggaraan statistik dasar

- -

2 Statistik sektoral - Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi

Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota

10

1. Menyelenggarakan survei untuk penyediaan data statistik sektoral ;2. Menyelenggarakan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan

memanfaatkan; berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;

3. Melakukan pengolahan hasil statistik sektoral;4. Melakukan analisa data statistik sektoral;5. Melakukan penyajian data statistik sektoral;6. Melakukan diseminasi data statistik sektoral;7. Penyediaan peralatan infrastruktur;8. Koordinasi dengan BPS dalam pembakuan konsep, definisi, klasifikasi serta

ukuran-ukuran; dan9. Pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik,

responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.

PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

PELAKSANAAN URUSAN STATISTIK SEKTORAL DI DAERAH TAHUN 2018

Kewenangan dan Arah Kebijakan RKPD 2018 Urusan Persandian

KEWENANGAN URUSAN BIDANG PERSANDIAN BERDASARKAN UU 23/2014

No. SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT PROVINSI KABUPATEN/KOTA

1. Persandian untuk pengamanan informasi

a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah pusat

b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar kementerian/lembaga antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

c. Pengelolaan kunci sandi

a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi.

b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi

a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota

b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten/kota.

2. Akreditasi dan sertifikasi a. Akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan sandi

b. Penerbitan sertifikasi sumber daya manusia sandi

c. Penerbitan sertifikasi peralatan sandi

- -

3. Analisis sinyal Pengelolaan analisis sinyal - -

13


PELAKSANAAN URUSAN PERSANDIAN

1. Penyusunan kebijakan persandian untuk pengamanan informasi

2. Pengelolaan informasi berklasifikasi

3. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman

4. Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian

5. Pengelolaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaring komunikasi sandi

6. Pelaksanaan operasional pengelolaan pengamanan komunikasi sandi

7. Pengawasan dan evaluasi tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan informasi

14


PELAKSANAAN URUSAN PERSANDIAN

Selain itu, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Peralatan Persandian (Palsan) jammer (pengacak frekuensi) diprioritaskan kepada provinsi berdasarkan prioritas hasil pemetaan melalui mekanisme pinjam pakai oleh Lembaga Sandi Negara; dan

2. Dukungan APBD untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman di pusat.

Draft Perencanaan Program Kegiatan 2019 Urusan Komunikasi dan Informatika,

Statistik dan Persandian

16

(DRAFT ARAH KEBIJAKAN RKPD 2019)HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMDA DALAM PENYUSUNAN RKPD 2019

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Pembinaan SDM Komunikasi;2. Pengelolaan informasi dan manajemen krisis;

3. Penyelenggaraan dan penyediaan informasi;4. Penyediaan konten dan pengelolan media;

5. Pembinaan hubungan media;

6. Pengelolaan nama domain di lingkup pemerintah daerah untuk instansi/lembaga Pemda, kegiata daerah, dan pelayanan publik yang memanfaatkan domain instansi penyelenggara negara;

7. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan TIK;

8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK, meliputi informasi pembangunan publik, informasi pelayanan publik; informasi keuangan daerah; penguatan kampanye Pemilu UNTUK MENGHADAPI PEMILU NASIONAL 2019.

17

1. Menyelenggarakan survei untuk penyediaan data statistik sektoral ;2. Menyelenggarakan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan

memanfaatkan; berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;

3. Melakukan pengolahan hasil statistik sektoral;4. Melakukan analisa data statistik sektoral;5. Melakukan penyajian data statistik sektoral;6. Melakukan diseminasi data statistik sektoral;7. Penyediaan peralatan infrastruktur;8. Koordinasi dengan BPS dalam pembakuan konsep, definisi, klasifikasi serta

ukuran-ukuran; dan9. Pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik,

responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.


PELAKSANAAN URUSAN STATISTIK SEKTORAL DI DAERAH TAHUN 2018

18

(DRAFT ARAH KEBIJAKAN RKPD 2019)HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMDA DALAM PENYUSUNAN RKPD 2019 URUSAN PERSANDIAN

1. Fasilitasi pengelolaan dan perlindungan informasi milik pemerintah daerah melalui perangkat Persandian;

2. Pemanfaat an Sertifikat elektronik untuk document signing pada informasi milik pemerintah daerah;

3. Perumusan kebijakan dan pedoman penyelenggaraan Persandian dengan mengacu NSPK di bidang Persandian yang telah ditetapkan oleh BSSN;

4. Fasilitasi penentuan tingkat kerahasiaan informasi berklasifikasi di Perangkat Daerah;

5. Fasilitasi kegiatan Sterilisasi/Kontra Penginderaan pada Aset Perangkat Daerah;

6. Fasilitasi kegiatan Pengamanan Sinyal melalui jammer pada kegiatan strategis;

7. Fasilitasi penilaian keamanan sistem informasi mili k perangkat daerah melalui kegiatan IT Security Assessment;

8. Sosialisasi pemnafaatan fungsi Persandian dalam rangka pengamanan informasi pada Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah;

19

(DRAFT ARAH KEBIJAKAN RKPD 2019)HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMDA DALAM PENYUSUNAN RKPD 2019 URUSAN PERSANDIAN

9. Peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM di bidang Persandian melalui keikutsertaan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang Persandian;

10. Penetapan pola hubungan komunikasi Sandi di lingkungan Pemerintah Daerah;

11. Penyediaan kebutuhan peralatan sandi dan Alat Pendukung Utama (APU) Persandian dengan mengacu pada pola hubungan komunikasi Sandi yang telah ditetapkan;

12. Pengelolaan dan pemeliharaan materiil sandi, perlaatan sandian dan APU Persandian serta aring komunikasi sandi.

Draft Nomenklatur Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika,

Statistik dan Persandian

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN02 10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA02 10 xx 01 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK02 10 xx 01 1 Penyelenggaraan dan Penyediaan informasi publik 02 10 xx 01 2 Bimbingan teknis dan supervisi02 10 xx 01 3 Pemantauan pengelolaan opini dan aspirasi publik02 10 xx 01 4 Dst...

02 10 xx 02 PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK02 10 xx 02 1 Penyediaan media komunikasi publik02 10 xx 02 2 Penyelenggaraan hubungan media02 10 xx 02 3 Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik 02 10 xx 02 4 Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi

publik02 10 xx 02 5 Pengelolaan Informasi dan Manajemen krisis02 10 xx 02 6 Dst.....

02 10 xx 03 PROGRAM PENGELOLAAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

02 10 xx 03 1 Fasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik

DRAFT NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN02 10 xx 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA02 10 xx 03 1 Pengelolaan nama domain

xx 02 2 Pengelolaan sistem e-Government02 10 xx 02 3 Penyediaan data dan informasi02 10 xx 03 4 Penyediaan infrastruktur dasar data center Disaster Recovery Center &

TIK 02 10 xx 04 5 Penyelenggaraan dan Pengembangan ekosistem TIK Smart Province,02 10 xx 04 6 Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) 02 10 xx 04 7 Pengembangan intranet dan penggunaan akses internet02 10 xx 04 8 Pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan

masyarakat xx 04 9 Promosi dan Sosialisasi Pelayanan Informasi Publik

02 10 xx 04 10 Dst....

DRAFT NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (lanjutan)

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN02 14 STATISTIK02 14 xx 01 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

STATISTIK SEKTORAL02 14 xx 01 1 Penyusunan dan pengumpulan data dan informasi statistik sektoral 02 14 xx 01 2 Pengolahan data dan infromasi statistik sektoral02 14 xx 01 3 Analisis data dan informasi statistik sektoral02 14 xx 01 4 Desiminasi data dan informasi statistik sektoral02 14 xx 01 5 Penyediaan peralatan infrastruktur02 14 xx 01 6 Pengembangan sumber daya manusia bidang statistik 02 14 xx 01 7 Dst……………

DRAFT NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN STATISTIK

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN02 15 PERSANDIAN02 15 xx 01 PROGRAM PENGAMANAN INFORMASI02 15 xx 01 1 Pengelolaan, Identifikasi dan analisa kebutuhan informasi yang dikecualikan 02 15 xx 01 2 Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis

melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya

02 15 xx 01 3 Pengamanan informasi dan sistem elektronik02 15 xx 01 4 Pengelolaan Security Operation Center (SOC) 02 15 xx 01 5 Pemulihan data atau sistem gangguan operasional persandian dan keamanan

informasi02 15 xx 01 6 Penyediaan infrastuktur persandian 02 15 xx 01 7 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang persandian02 15 xx 01 9 Dst……

02 15 xx 02 PROGRAM POLA HUBUNGAN JARINGAN PERSANDIAN02 15 xx 02 1 Pengelolaan pola hubungan komunikasi pemerintah daerah02 15 xx 02 2 Koordinasi pola hubungan komunikasi sandi02 15 xx 02 3 Dst……

DRAFT NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PERSANDIAN

Meknisme Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2019

(Rakortekrenbang)

MEKANISME RAKORTEKRENBANG

Pembahasan dalam Koordinasi Teknis Perencanaan Pusat dan Daerah meliputi urutan pembahasan sebagai berikut:1. Pembahasan Prioritas Nasional yang akan dilakukan oleh K/L2. Pembahasan Prioritas Nasional yang akan dilakukan oleh Daerah3. Pembahasan Proyek Daerah (usulan kegiatan) yang akan mendukung pencapaian target pembangunan

nasional.

Catatan: Pembahasan akan diutamakan pada pembahasan Prioritas Nasional di tiap daerah terlebih dahulu (Poin 1)

dilanjutkan dengan (Poin 2). Untuk daerah yang tidak menjadi lokasi pelaksanaan prioritas nasional, maka pembahasan dilakukan

terkait usulan kegiatan daerah (proyek daerah) kepada pemerintah pusat atau pembahasan mengenai kebijakan arahan pusat kepada daerah (top down policy direction).

KORTEKRENBANG1.PESERTA

Kemendagri, Bappenas, K/L, dan Pemerintah Daerah Provinsi

2.WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAANREGIONAL I (Sumatera, Jawa dan Bali)Tanggal : 26 Februari s.d. 2 Maret 2018Tempat : The Rich Hotel, Yogyakarta(Khusus untuk Jawa Tengah akan diinformasikan tanggal untuk pembahasan dalam Desk Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian).

3. TINDAK LANJUT Hasil dari KORTEK Perencanaan Pusat ini menjadi bahan dalam Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional, dengan rincian sebagai berikut:

– Bagi Pemerintah Pusat1. Penyempurnaan Program, Kegiatan, Proyek K/L, Lokasi dan Target dalam RKP.2. Penyusunan Rancangan Awal Renja K/L.3. Menjadi dasar pembahasan dalam Musrenbang Nasional.

– Bagi Pemerintah Daerah1. Penyempurnaan Program, kegiatan, proyek daerah, lokasi dan anggaran daerah pendukung pelaksanaan Prioritas Nasional

dalam rancangan RKPD dan Renja PD.2. Menjadi dasar pembahasan dalam Kortek Provinsi dan Musrenbang Provinsi.

3

a. Format 1 Program/Kegiatan K/L yang mendukung Prioritas Nasional (yang harus diisi oleh pusat adalah Format 1.A Indikasi Rancangan Awal Renja K/L); dan

b. Format 4 Program/Kegiatan/Proyek K/L

Yang Mendukung Target Pembangunan Nasional Di Luar Prioritas Nasional Tahun 2019 yang harus diisi oleh pusat adalah Format 4.A Indikasi Rancangan Awal Renja K/L

Format yang diisi oleh Pusat

a. Format 1 program/kegiatan K/L yang mendukung prioritas nasional (yang harus diisi oleh daerah adalah format 1.B usulan daerah untuk rancangan awal renja K/L);

b. Format 2 program/kegiatan provinsi yang mendukung prioritas nasional;c. Format 3 program/kegiatan kabupaten/kota yang mendukung prioritas

nasional;d. Format 4 penyelarasan proyek K/L yang mendukung target

pembangunan nasional di luar prioritas nasional tahun 2019 (yang harus diisi oleh daerah adalah format 4.B usulan daerah untuk rancangan awal renja K/L);

e. Format 5 penyelarasan program/kegiatan provinsi yang mendukung target pembangunan nasional di luar prioritas nasional 2019; dan

f. Format 6 penyelarasan program/kegiatan kabupaten/kota yang mendukung target pembangunan nasional di luar prioritas nasional tahun 2019.

Format yang diisi oleh Daerah(Bappenas memberikan user ID dan Pasword kepada Bappeda

Provinsi)

FORMAT YANG DIGUNAKAN PADA KORTEKBANG TAHUN 2018

Menggunakan Aplikasi KRISNA Bappenas

Menggunakan Aplikasi

SIMLARAS Bappenas

TERIMAKASIH

Documents

SINKRONISASI PELAKSANAAN PROGRAM 2018 DAN … · Kewenangan dan Arah Kebijakan RKPD 2018 Urusan Komunikasi dan Informatika; 2. Kewenangan dan Arah Kebijakan RKPD 2018 Urusan Statistik;