Click here to load reader

SILABUS PKN SMA X

  • View
    478

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of SILABUS PKN SMA X

SILABUSMata Pelajaran Kelas Semester Standar Kompetensi Alokasi waktu : Pendidikan Kewarganegaraan :X :1 :1. Memahami hakikat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) : 8 X 45 Menit Materi Pembelajaran Bangsa dan negarao manusia sebagai mahkluk individu dan mahkluk sosial

KOMPETENSI DASAR 1.1 Mendeskripsika n hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara

KEGIATAN PEMBELAJARAN Mengkaji berbagai literatur tentang kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

INDIKATOR

PENILAIAN

ALOKASI WAKTU2 x 45

SUMBER BELAJAR

Mendeskripsikan kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial

o

Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)

Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti Darji Darmo-diharjo (1990), Pendidiikan Pancasila di Perguruan Tinggi, Malang: Penerbit IKIP Malang Budiyanto (1999), Tata negara untuk SMA, Jakarta Penerbit Erlangga

o

Pengertian dan unsur terbentuknya bangsa Pengertian Negara dan Unsur-unsur terbentuknya negara Rakyat Wilayah Pemerintah yang berdaulat Pengakuan dari negara lain

Mendiskusikan hasil kajian literatur Pengertian dan unsur terbentuknya bangsa, Pengertian Negara dan Unsur-unsur terbentuknya negara

Menguraikan pengertian bangsa dan unsur terbentuknya bangsa

o

o

Menganalisis pengertian negara dan unsur terbentuknya Negara

Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, lainnya) Present asi

o

-

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

1

KOMPETENSI DASAR 1.2 Mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan

Materi Pembelajaran Negara dan bentuk-bentuk kenegaraano Hakikat negara o Asal mula terjadinya negara o pentingnya pengakuan suatu negara dari negara lain o Bentukbentuk kenegaraan

KEGIATAN PEMBELAJARAN Mengkaji informasi dari berbagai sumber tentang pengertian, asal mula terjadinya NegaraMendiskusikan hasil kajian literatur pentingnya pengakuan suatu negara dari negara lain dan

INDIKATOR Menganalisis pengertian Negara Mendeskripsikan asal mula terjadinya negara Menguraikan pentingnya pengakuan oleh negara lain bagi suatu negara Membandingkan bentuk-bentuk kenegaraan o

PENILAIAN Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu) o Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, lainnya) Present asi

ALOKASI WAKTU2 x 45

SUMBER BELAJAR Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti Musthafa Kamal Pasha, B.Ed,(2002), Pendidikan Kewarganegaraan (Civics Education), Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri. Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti Idrus Affandi, (1997), tata negara, Jakarta: Depdikbud- balai pustaka

bentuk-bentuk kenegaraan

o

1.3 Menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan NKRI

o Pengertian fungsi dan tujuan negara secara universal o Pengertian dan tujuan NKRI o Perbandingan berbagai teori tentang fungsi dan tujuan negara o Tujuan NKRI yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945

Mengkaji dari berbagai buku sumber tentang pengertian, fungsi negara secara universalMendiskusikan hasil kajian literatur teori

Menguraikan pengertian dan fungsi negara

o

Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)

2 x 45

Membandingkan berbagai

o

tentang fungsi dan tujuan negara serta tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

teori tentang fungsi dan tujuan Negara Mendeskripsikan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia o

Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, lainnya) Present asi

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

2

KOMPETENSI DASAR 1.4 Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Materi Pembelajarano Semangat kebangsaan (nasionalisme dan patriotisme) - Makna nasionalisme - Makna patriotisme o Macammacam perwujudan nasionalisme dalam kehidupan o Tata cara penerapan nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan

KEGIATAN PEMBELAJARAN Mengkaji dari literatur tentangsemangat kebangsaan dan patriotisme dan nasionalisme Indonesia, macammacam perwujudan nasionalisme Mendiskusikan hasil kajian literatur tentang pengertian nasionalisme serta menunjukkan bersikap positif terhadap nasionalisme dan patriotisme Indonesia

INDIKATOR Mendeskripsikan makna semangat kebangsaan Menguraikan macam-macam perwujudan nasionalisme dalam kehidupan Menunjukkan contoh perilaku yang sesuai dengan semangat kebangsaan Menunjukkan sikap positif terhadap patriotisme Indonesia o

PENILAIAN Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu) o Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, lainnya) Present asi

ALOKASI WAKTU2 x 45

SUMBER BELAJAR Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti Anhar Gonggong (2002), Nasionalisme sebuah kajian sejarah, (makalah sarasehan antar generasi) Departemen Sosial, Jakarta Hans Kohn (1961), Nasionalisme arti dan sejarahnya, Jakarta: PT Pembangunan Djakarta.

o

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

3

Mata Pelajaran Kelas Semester Standar Kompetensi Alokasi Waktu

: Pendidikan Kewarganegaraan :X :1 : 2. Menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional : 10 X 45 Menit Materi Pembelajaran Sistem hukum dan lembaga peradilano Pengertian hukum o Tata hukum Indonesia o Penggolongan hukum o Sumber hukum o Lembagalembaga peradilan

KOMPETENSI DASAR 2.1 Mendeskripsik an pengertian sistem hukum dan peradilan nasional

KEGIATAN PEMBELAJARANMenganalisis berbagai buku sumber tentang pengertian sistem hukum dan penggolongan hukum.

PENILAIAN INDIKATOR Mendeskripsikan pengertian hukum Menentukan macam-macam penggolongan Hukum Mendeskripsikan sumber hukum formal dan material Menjelaskan sistem tata hukum Indonesia Mendeskripsikan pengertian dan dasar hukum lembaga peradilan nasional o Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu) Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, lainnya) Presentas i

ALOKASI WAKTU2 x 45

SUMBER BELAJAR Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti Soehino (1987) Ilmu Negara, Jakarta Sudargo Gautama (1987), Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jakarta, Alumni

Berdiskusi hasil kajian tentang sumber hukum, pengertian lembaga peradilan nasional dan dasar hukum lembaga peradilan nasional

o

o

2.2 Menganalisis peranan lembagalembaga peradilan

Lembaga Peradilan o Perangkat atau alat kelengkapan lembaga peradilan

Mengkaji berbagai literatur tentang perangkat lembaga peradilan Berdiskusi kelompok hasil kajian tentang macam-macam lembaga peradilan

Menguraikan perangkat lembaga peradilan Menganalisis macam-macam

o

Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu) Tes tertulis

2 x 45

Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti UU kehakiman

o

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

4

KOMPETENSI DASAR

Materi Pembelajarano Klasifikasi lembaga peradilan o Tingkatan lembaga peradilan o Peranan atau tugas dan fungsi lembaga peradilan

KEGIATAN PEMBELAJARAN dan peranan lembaga peradilan Melihat praktek peradilan pada tingkat pengadilan negeri

PENILAIAN INDIKATOR lembaga Menganalisis lembaga Menganalisis lembaga peradilan peranan peradilan pelaksanaan peradilan (Uraian, pilihan ganda, lainnya)

ALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR Republik Indonesia Lembaga pemasyarakatan

o

Presentas i Laporan

2.3 Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Sikap yang sesuai dengan hukumo erbuatanperbuatan yang sesuai dan yang bertentangan dengan hukum o ontoh perbuatan yang melanggar hukum beserta sanksinya P

Berdiskusi tentang sikap taat pada hukum

Menunjukkan contoh sikap taat terhadap hukum

o

Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu) Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk lainnya)

2

x 45

Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti Berbagai media cetak dan elektronik

Menganalisis macam-macam perbuatan yang bertentangan C dengan hukum dan sanksinya

o

Menganalisis macam-macam perbuatan yang bertentangan dengan hukum Menganalisis macam-macam sanksi sesuai hukum yang berlaku

o Presentasi

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

5

KOMPETENSI DASAR 2.4 Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

Materi Pembelajaran Pemberantasan korupsio Pengertian Korupsi o Dasar hukum pemberantas korupsi o Klasifikasi perbuatan korupsi o Kasus korupsi yang telah dikenakan sanksi

KEGIATAN PEMBELAJARAN Mengkaji dari berbagai literatur tentang aturan dan macam macam perbuatan yang berkategori korupsi Mengkaji media cetak tentang contoh pemberantasan korupsi di Indonesia Berdiskusi hasil kajian pemberantasan korupsi di Indonesia Menelaah berbagai literatur tentang korupsi tentang perbuatan sikap anti korupsiMendiskusikan tentang macam- macam perbuatan anti korupsi

PENILAIAN INDIKATOR

ALOKASI WAKTU2 x 45

SUMBER BELAJAR Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti Kumpulan naskah yang dikeluarkan oleh KPK

Mendeskripsikan macammacam aturan tentang pemberantasan korupsi

o

Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu) Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk lainnya) Presentasi

o Menganalisis macam-macam perbuatan yang berkategori korupsi

Menunjukkan contoh tindak pidana korupsi yang telah dikenakan sanksi Menunjukkan contoh sikap anti korupsi Menunjukkan contoh gerakan/ organisasi anti korupsi Menganalisis macam-macam perbuatan anti korupsi Manampilkan sikap anti korupsi

2.5 Menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

Peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesiao Macam- macam Gerakan atau organisasi anti korupsi o Contoh peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak korupsi

2 x 45

Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu) Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, lainnya) Presentasi

Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti Media cetak dan elektronik

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

6

KOMPETENSI DASAR

Materi Pembelajarano Sikap diri anti korupsi

KEGIATAN PEMBELAJARAN

PENILAIAN INDIKATOR

ALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

7

Mata Pelajaran Kelas Semester Standar Kompetensi Alokasi Waktu

: : : : :

Pendidikan Kewarganegaraan X 1 3. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) 6 X 45 Menit Materi Pembelajaran pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAMo Pengertian dan macam- macam HAM o Upaya pemerintah dalam menegakan HAM o Instrumen atau dasar hukum yang mengatur HAM o Peran masyarakat dalam menegakan HAM

KOMPETENSI DASAR 3.1 Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM

KEGIATAN PEMBELAJARANMengkaji dari berbagai pustaka (buku paket dan sumber lain) tentang pengertian, macam- macam instrumen HAM

INDIKATOR

PENILAIAN

ALOKASI WAKTU2 x 45

SUMBER BELAJAR

Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM yang dilakukan pemerintah

o

Non tes: Performanc e tes (tugas kelompok/ individu)

Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti Fakih Mansour, Antonius M. Indrianto, Eko Prasetyo, (2003), Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan, Pogunglor C-145, Yogyakarta: Insist Press. Mansyur Effendi, ( 1993), HAM, Jakarta, GI

oMendiskusikan artikel tentang upaya

pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM yang dilakukan pemerintah, individu dan masyarakat

Menentukan instrumen HAM nasional Mendeskripsikan upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM yang dilakukan oleh individu dan masyarakat

Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk lainnya) Presen tasi

o

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

8

KOMPETENSI DASAR 3.2 Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia

Materi Pembelajaran peran serta dalam penegakan HAM di Indonesiao Proses pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM o Pelanggaran HAM dan penangganan kasus pelanggaran HAM

KEGIATAN PEMBELAJARAN Mengkaji berbagai sumber tentang proses penegakkan HAM, menentukan sikap, perilaku yang sesuai dengan upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia Melalui pengamatan dapat mengilustrasikan dan menyimpulkan contoh perilaku dalam penegakkan HAM

INDIKATOR

PENILAIAN

ALOKASI WAKTU2 x 45

SUMBER BELAJAR

Menguraikan proses dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM

o

Non tes: Performanc e tes (tugas kelompok/ individu) Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk lainnya) Presen tasi

Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti UU HAM Munir (2003), HAM dan posisi Hukum, LPTHI Ikadin, Jakarta

o

o

contoh perilaku yang sesuai dengan upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia

Mengilustrasikan berbagai kasus pelanggaran HAM Menyimpulkan contoh perilaku yang dengan upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia

o

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

9

KOMPETENSI DASAR 3.3 Mendeskripsikan instrumen hukum dan peradilan internasional HAM

Materi Pembelajaran instrumen hukum dan peradilan internasional HAMo Instrumen HAM Internasional o Kasus kasus pelanggaran HAM internasional o Proses dan sanksi pelanggaran HAM pada Peradilan Internasional

KEGIATAN PEMBELAJARAN Mengkaji beberapa literatur dan sumber bacaan tentang instrumen hukum dan peradilan internasional HAM serta menunjukkan bentuk pelanggaran HAM internasional

INDIKATOR

PENILAIAN

ALOKASI WAKTU2 x 45

SUMBER BELAJAR

Mendeskripsikan instrumen HAM internasional Menunjukkan bentuk pelanggaran HAM internasional Mendeskripsikan peradilan HAM internasional

o

Non tes: Performanc e tes (tugas kelompok/ individu)

Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti Aturan HAM Internasional

o

Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk lainnya) Presen tasi

o

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

10

Mata Pelajaran Kelas Semester Standar Kompetensi Alokasi Waktu

: Pendidikan Kewarganegaraan :X :2 : 4. Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi : 10 X 45 Menit Materi Pembelajaran Dasar negara dan konstitusio Pengerti an Dasar Negara dan Konstitusi Negara Tujuan dan Nilai konstitusi Keterkai tan Dasar negara dan konstitusi Mengkaji beberapa buku sumber atau literatur tentang unsurunsur konstitusi

KOMPETENSI DASAR 4.1 Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi

KEGIATAN PEMBELAJARANMengkaji berbagai literatur tentang pengertian dasar negara dan konsitusi.

PENILAIAN INDIKATOR Mendeskripsikan pengertian dasar negara Mendeskripsikan pengertian konstitusi negara Menguraikan tujuan dan nilai konstitusi Menyimpulkan keterkaitan dasar negara dengan konstitusi di sebuah negara o i Menguraikan unsur sebuah konstitusi Menyimpulkan ciri sebuah konstitusi bagi negara tertentu Menganalisis substansi konstitusi Indonesia

ALOKASI WAKTU4 x 45

SUMBER BELAJAR Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti J.C.T.Simor angkir, SH., Dr. (1986), Hukum dan Konstitusi Indonesia, Jakarta: PT: Gunung Agung.

o

Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu) Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk lainnya) Presentas

o

Berdiskusi tentang keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi

o

o

4.2 Menganalisis substansi konstitusi negara

Substansi konstitusi negarao Muatan konstitusi negara

o

Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu) Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk lainnya)

2 x 45

Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti Mimbar Demokrasi, Jurnal Ilmiah, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas

o

Klasifikasi konstitusi di Indonesia

o Implementasi dasar negara ke dalam konstitusi

menganalisis substansi konstitusi negara, ciri sebuah konstitusi dan konstitusi Indonesia

o

o Presentasi

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

11

KOMPETENSI DASAR

Materi Pembelajaranatau UUD 1945

KEGIATAN PEMBELAJARAN

PENILAIAN INDIKATOR

ALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR Negeri Jakarta, Vol 5, No. 1, Oktober 2005

4.3 Menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesiao Pokok pikiran pembukaan UUD 1945 Keduduk an Pembukaan dalam UUD 1945 Makna setiap alinia dalam pembukaan

Menglkaji UUD 1945 tentang pokok

pikiran, makna tiap alinia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 Berdiskusi hasil kajian tentang kedudukan pembukaan terhadap UUD 1945

Mendeskripsikan pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 Menguraikan makna tiap alinia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945

o

Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu) Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk lainnya)

2 x 45

Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti H. Dahlan Thaib Dr. dkk (1999), Teori dan Hukum Konstitusi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

o

o

o Presentasi

o

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

12

KOMPETENSI DASAR 4.4 Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi negara

Materi Pembelajaran Perkembangan konstitusi Indonesiao Periode berlakunya konstitusi Fungsi dan tahapan perubahan UUD 1945 Kesepak atan dasar dalam melakukan perubahan C ontoh perilaku positif terhadap konstitusi negara

KEGIATAN PEMBELAJARAN Mengkaji perubahan UUD 1945 tentang priodesasi konstitusi Indonesia Mengkaji hasil perubahan UUD 1945 dapat menguraikan fungsi perubahan sebuah konstitusi, dan bersikap positif terhadap konstitusi negara

PENILAIAN INDIKATOR

ALOKASI WAKTU2 x 45

SUMBER BELAJAR Buk u Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti Sekj en Mahkamah Konstitusi RI. (2005). UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Menunjukkan periodesasi konstitusi Indonesia Mendeskripsikan kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan.

o

Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu) Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk lainnya) Presentas i

o

oMenguraikan fungsi perubahan sebuah konstitusi Menyimpulkan perilaku positif terhadap konstitusi negara

o

o

o

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

13

Mata Pelajaran Kelas Semester Standar Kompetensi Alokasi Waktu

: Pendidikan Kewarganegaraan :X :2 : 5. Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan : 8 X 45 Menit Materi Pembelajaran Warga negara dan pewarganegaraano Dasar hukum yang mengatur Warga negara Asas dan stesel dalam kewarganegara an Syarat menjadi warga negara Hal yang menyebabkan kehilangan kewarganegara an

KOMPETENSI DASAR 5.1 Mendeskripsikan kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia

KEGIATAN PEMBELAJARAN Melalui kajian literatur tentang warga negara sesuai hukum yang berlaku

PENILAIAN INDIKATOR Mendeskripsikan kedudukan warga negara yang diatur dalam UUD 1945 o Non tes: Performanc e tes (tugas kelompok/ individu) o Menguraikan persyaratan untuk menjadi warga negara Indonesia dan hal yang menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan Menjelaskan asas kewarganegaraan yang berlaku secara umum Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk lainnya)

ALOKASI WAKTU4 x 45

SUMBER BELAJAR Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti CT. Kansil (1976), Aku warga negara Indonesia, Jakarta, UU tentang Kewarganegaraan

o

o o

Berdiskusi berbagai kasus kewarganegaraan syarat menjadi warga negara, penyebab kehilangan kewarganegaraan dan asas kewarganegaraan

o Presentasi

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

14

KOMPETENSI DASAR 5.2 Menganalisis persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara

Materi Pembelajaran persamaan kedudukan warga negarao Landasan yang menjamin persamaan kedudukan warga negara Berbagai aspek persamaan kedudukan setiap warga negara contoh perilaku yang menampilkan persamaan kedudukan warga negara

KEGIATAN PEMBELAJARANMengkaji berbagai literatur tentang

PENILAIAN INDIKATOR

ALOKASI WAKTU2 x 45

SUMBER BELAJAR Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti UUD 1945

o

kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diatur dalam Undang-undang mendiskusikan tentang perilaku yang mencerminkan pelaksanaan persamaan kedudukan yang diatur oleh UU yang berlaku Mendiskusikan tentang persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku

Menunjukkan persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Mendeskripsikan landasan persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

o

Non tes: Performanc e tes (tugas kelompok/ individu) Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk lainnya)

o

o

Memberikan contoh perilaku yang menampilkan persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Menunjukkan persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku Mengidentifikasi ciri ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku secara garis besar Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender,

o Presentasi

5.3. Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku

persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan

o Non tes:Performan ce tes (tugas kelompok o Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, lainnya)

2 x 45

o raso Agama o Gender o golongan,

Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti Buletin, surat kabar dan sumber lain yang relevan

o budaya, suku

o Presentasi 15

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

KOMPETENSI DASAR

Materi Pembelajaran

KEGIATAN PEMBELAJARAN

PENILAIAN INDIKATOR golongan, budaya, dan suku

ALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

16

Mata Pelajaran Kelas Semester Standar Kompetensi Alokasi Waktu

: Pendidikan Kewarganegaraan :X :2 : 6. Menganalisis sistem politik di Indonesia : 12 X 45 Menit Materi Pembelajaran supra struktur dan infra struktur politik KEGIATAN PEMBELAJARAN Mengkaji literatur tentang pengertian sistem politik Indonesiap

PENILAIAN INDIKATOR

KOMPETENSI DASAR 6.1 Mendeskripsikan supra struktur dan infra struktur politik di Indonesia

ALOKASI WAKTU 4 X 45

SUMBER BELAJAR Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti Afan Gafar ( 2002) Civic education, Jakarta, Universitas Islam Negeri

Mendiskripsikan pengertian sistim politik Indonesia

o Non tes:Performan ce tes (tugas kelompok o Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, lainnya) o Presentasi

o

Mendiskusikan tentang eksistensi supra struktur dan infra o c struktur politik di ara berpolitik Indonesiaengertian sistem politik Indonesia melalui Suprastruktur politik atau lembaga formal negara

Mendeskripsikan supra struktur politik Indonesia mendeskripsikan infrastruktur politik

o

I nfrastruktur kelompok kekuatan politik dalam masyarakat - partai politik k elompok kepentingan k elompok penekan m edia komunikasi

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

17

KOMPETENSI DASAR

Materi Pembelajaranpolitik

KEGIATAN PEMBELAJARAN

PENILAIAN INDIKATOR

ALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

18

KOMPETENSI DASAR 6.2 Mendeskripsikan perbedaan sistem politik di berbagai negara

Materi Pembelajaran sistem politik Indonesia dan sistem politik di berbagai negarao inamika politik Indonesia D

KEGIATAN PEMBELAJARAN Menganalisis berbagai sumber bacaan tentang dinamika politik Indonesia,

PENILAIAN INDIKATOR Menguraikan dinamika politik Indonesia

ALOKASI WAKTU 4 X 45

SUMBER BELAJAR Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti Buku yang relevan, media cetak dan media elektronik

o Non tes:Performan ce tes (tugas kelompok o Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, lainnya) o Presentasi

Membandingkan sistem politik Indonesia dengan o S yang berlaku di negara liberal dan istem politik di negara komunisLiberal dan negara komunis

Menunjukkan kelebihan dan kelemahan sistim politik yang dianut Indonesia Mendeskripsikan perbedaan sistim politik Indonesia dengan negara liberal dan komunis

6.3 Menampilkan peran serta dalam sistem politik di Indonesia

peran serta dalam sistem politik di Indonesiao Ciri masyarakat politik

Menganalisis berbagai literatur tentang ciriciri masyarakat politik

Mengidentifikasikan ciri ciri masyarakat politik

o Non tes:Performan ce tes (tugas kelompok o Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, lainnya) o Presentasi

4 X 45

Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti Buku yang relevan, media cetak dan media elektronik

Mendemontrasikan o Menunjukkan perilaku dan berperan aktif dalam perilaku sistem politik di politik yang sesuai aturan Indonesia o Contoh peranserta dalam system politik

Menunjukkan perilaku politik yang sesuai aturan Mensimulasikan salah satu kegiatan politik yang diselenggarakan oleh pemerintah ( Pemilu ) Berperan serta secara aktif dalam sistim politik di Indonesia

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

19

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 001 / RPP

I.

IDENTITAS 1. 2. 3. 4. 5. Mata Pelajaran Materi Pokok Kelas/Program Pertemuan Minggu ke Alokasi Waktu : : : : : PKn Bangsa dan Negara X 1 2 x 45 Menit

II.

STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR : 1. 2. Standar Kompetensi 1. Memahami hakikat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Kompetensi Dasar 1.1. Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara III. INDIKATOR 1. Mendeskripsikan kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial 2. Menganalisis pengertian bangsa dan unsur-unsur terbentuknya bangsa 3. Menganalisis pengertian negara dan unsur terbentuknya Negara IV. STRATEGI PEMBELAJARAN No. 1. Kegiatan Belajar Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui 2. kondisi siswa Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab 3. - Latihan Penutup - Evaluasi / Tanya jawab Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan - Disiplin - Kerjasama - Keterampilan - Kerjasama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri

15

55

20

- Pengendalian diri

20

- Penenangan V. PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. 2. 3. 4. VI. Buku Paket PKn Kelas X UUD 1945 yang Telah Diamandemen Buku-Buku Sumber yang Relevan Lembar Kerja Siswa

PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. 2. Penilaian Kognitif Penilaian Afektif

..........., .....20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran

NIP.

NIP.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 002 / RPP Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

21

I.

IDENTITAS 1. 2. 3. 4. 5. Mata Pelajaran Materi Pokok Kelas/Program Pertemuan Minggu ke Alokasi Waktu : : : : : PKn Negara dan bentuk-bentuk kenegaraan X 2 2 x 45 Menit

II.

STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR : 1. Standar Kompetensi 1. 2. Memahami hakikat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Kompetensi Dasar 1.2 Mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan

III.

INDIKATOR 1. 2. 3. 4. Menganalisis pengertian Negara Mendeskripsikan asal mula terjadinya negara Menguraikan pentingnya pengakuan oleh negara lain bagi suatu negara Menganalisis bentuk-bentuk kenegaraan

IV.

STRATEGI PEMBELAJARAN No. 1. Kegiatan Belajar Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui 2. kondisi siswa Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab 3. - Latihan Penutup - Evaluasi / Tanya jawab - Penenangan - Pengendalian diri Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan - Disiplin - Kerjasama - Keterampilan - Kerjasama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri

15

55

20

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

22

V.

PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. 2. 3. Buku Paket PKn Kelas X UUD 1945 yang Telah Diamandemen Buku-Buku Sumber yang Relevan

VI.

PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. 2. Penilaian Kognitif Penilaian Afektif

........., ....... 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran

NIP.

NIP.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 003 / RPP

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

23

I.

IDENTITAS 1. 2. 3. 4. 5. Mata Pelajaran Materi Pokok Kelas/Program Pertemuan Minggu ke Alokasi Waktu : : : : : PKn Pengertian, fungsi dan tujuan negara X 3 2 x 45 Menit

II.

STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR : 1. Standar Kompetensi 1. Memahami hakikat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 2. Kompetensi Dasar 1.3 Menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan NKRI III. INDIKATOR 1. 2. 3. IV. Menguraikan pengertian dan fungsi negara Membandingkan berbagai teori tentang fungsi dan tujuan negara Mendeskripsikan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

STRATEGI PEMBELAJARAN No. 1. Kegiatan Belajar Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui 2. kondisi siswa Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab 3. - Latihan Penutup - Evaluasi / Tanya jawab - Penenangan - Pengendalian diri Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan - Disiplin - Kerjasama - Keterampilan - Kerjasama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri

15

55

20

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

24

V.

PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. 2. 3. 4. Buku Paket PKn Kelas X UUD 1945 yang Telah Diamandemen Buku-Buku Sumber yang Relevan Lembar Kerja Siswa

VI.

PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. 2. Penilaian Kognitif Penilaian Afektif

........., ........ 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran

NIP.

NIP.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 004 / RPP

I.

IDENTITAS Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

25

1. 2. 3. 4. 5. II.

Mata Pelajaran Materi Pokok Kelas/Program Pertemuan Minggu ke Alokasi Waktu

: : : : :

PKn Semangat Kebangsaan X 4 2 x 45 Menit

STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR : 1. Standar Kompetensi 1. Memahami hakekat bangsa dan NKRI 2. Kompetensi Dasar 1.4. Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara III. INDIKATOR 1. 2. 3. 4. IV. Mendeskripsikan makna semangat kebangsaan Menguraikan macam-macam perwujudan nasionalisme dalam kehidupan Menunjukkan contoh perilaku yang sesuai dengan semangat kebangsaan Menunjukkan sikap positif terhadap patriotisme Indonesia

STRATEGI PEMBELAJARAN

No. 1.

Kegiatan Belajar Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab Penutup - Evaluasi / Tanya jawab - Penenangan

Waktu ( Menit )

Aspek lifeskill yang dikembangkan - Disiplin - Kerjasama - Keterampilan - Kerjasama - Kesungguhan

15

2.

55

- Disiplin - Uji diri - Pengendalian diri

3.

20

V.

PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. Buku Paket PKn Kelas X

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

26

2. 3. 4. VI.

UUD 1945 yang Telah Diamandemen Buku-Buku Sumber yang Relevan Lembar Kerja Siswa

PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. 2. Penilaian Kognitif Penilaian Afektif

........., ....... 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran

NIP.

NIP.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 006 / RPP I. IDENTITAS 1. 2. 3. Mata Pelajaran Materi Pokok Kelas/Program : : : PKn Sistem hukum dan lembaga peradilan X

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

27

4. 5. II.

Pertemuan Minggu ke Alokasi Waktu

: :

6 2 x 45 Menit

STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR : 1. 2. Standar Kompetensi 2. Menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional Kompetensi Dasar 2.1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional III. INDIKATOR 1. Mendeskripsikan pengertian hukum Menentukan macam-macam penggolongan hukum Mendeskripsikan sumber hukum formal dan material Menjelaskan sistim tata hukum Indonesia Mendeskripsikan pengertian dan dasar hukum lembaga peradilan nasional

2.3. 4.

5.IV.

STRATEGI PEMBELAJARAN No. 1. Kegiatan Belajar Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui 2. kondisi siswa Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab 3. - Latihan Penutup - Evaluasi / Tanya jawab - Penenangan - Pengendalian diri Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan - Disiplin - Kerjasama - Keterampilan - Kerjasama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri

15

55

20

V.

PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. 2. 3. Buku Paket PKn Kelas X UUD 1945 yang Telah Diamandemen Buku-Buku Sumber yang Relevan

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

28

4. VI.

Lembar Kerja Siswa

PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. 2. Penilaian Kognitif Penilaian Afektif

........., ....... 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran

NIP.

NIP.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 007 / RPP

I.

IDENTITAS 1. 2. 3. Mata Pelajaran Materi Pokok Kelas/Program : : : PKn Lembaga peradilan X

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

29

4. 5. II.

Pertemuan Minggu ke Alokasi Waktu

: :

7 2 x 45 Menit

STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR : 1. Standar Kompetensi 2. Menampilkan sikap positif terhadap hukum dan peradilan nasional 2. Kompetensi Dasar 2.2. Menganalisis peranan lembaga-lembaga peradilan III. INDIKATOR 1. 2. 3. 4. IV. Menguraikan perangkat lembaga peradilan Menganalisis macam-macam lembaga peradilan Menganalisis peranan lembaga peradilan Menganalisis pelaksanaan lembaga peradilan

STRATEGI PEMBELAJARAN No. 1. Kegiatan Belajar Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui 2. kondisi siswa Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab 3. - Latihan Penutup - Evaluasi / Tanya jawab - Penenangan - Pengendalian diri Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan - Disiplin - Kerjasama - Keterampilan - Kerjasama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri

15

55

20

V.

PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. 2. 3. 4. Buku Paket PKn Kelas X UUD 1945 yang Telah Diamandemen Buku-Buku Sumber yang Relevan Lembar Kerja Siswa

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

30

VI.

PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. 2. Penilaian Kognitif Penilaian Afektif

........., ....... 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran

NIP.

NIP.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 008 / RPP

I.

IDENTITAS 1. 2. 3. 4. Mata Pelajaran Materi Pokok Kelas/Program Pertemuan Minggu ke : : : : PKn Sikap yang sesuai dengan hukum X 8

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

31

5. II.

Alokasi Waktu

:

2 x 45 Menit

STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR : 1. Standar Kompetensi 2. Menampilkan sikap positif terhadap hukum dan peradilan nasional 2. Kompetensi Dasar 2.3. Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku III. INDIKATOR

1.2. 3. IV.

Menunjukkan contoh sikap taat terhadap hukum Menganalisis macam-macam perbuatan yang bertentang dengan hukum Menganalisis macam-macam sanksi sesuai hukum yang berlaku

STRATEGI PEMBELAJARAN No. 1. Kegiatan Belajar Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui 2. kondisi siswa Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab 3. - Latihan Penutup - Evaluasi / Tanya jawab - Penenangan - Pengendalian diri Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan - Disiplin - Kerjasama - Keterampilan - Kerjasama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri

15

55

20

V.

PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. 2. 3. 4. Buku Paket PKn Kelas X UUD 1945 yang Telah Diamandemen Buku-Buku Sumber yang Relevan Lembar Kerja Siswa

VI.

PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

32

1. 2.

Penilaian Kognitif Penilaian Afektif

........, ....... 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran

NIP.

NIP.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 009 / RPP I. IDENTITAS 1. 2. 3. 4. 5. II. Mata Pelajaran Materi Pokok Kelas/Program Pertemuan Minggu ke Alokasi Waktu : : : : : PKn Pemberantasan korupsi X 9 2 x 45 Menit

STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR : Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

33

1.

Standar Kompetensi 2. Menampilkan sikap positif terhadap hukum dan peradilan nasional

2.

Kompetensi Dasar 2.4. Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

III.

INDIKATOR

1. 2.3.

Mendeskripsikan macam-macam aturan tentang pemberantasan korupsi Menganalisis macam-macam perbuatan yang berkategori korupsi Menunjukkan contoh macam-macam tindak pidana korupsi yang telah dikenakan sanksi

IV.

STRATEGI PEMBELAJARAN No. 1. Kegiatan Belajar Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui 2. kondisi siswa Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab 3. - Latihan Penutup - Evaluasi / Tanya jawab - Penenangan - Pengendalian diri Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan - Disiplin - Kerjasama - Keterampilan - Kerjasama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri

15

55

20

V.

PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. 2. 3. 4. Buku Paket PKn Kelas X UUD 1945 yang Telah Diamandemen Buku-Buku Sumber yang Relevan Lembar Kerja Siswa

VI.

PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. 2. Penilaian Kognitif Penilaian Afektif

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

34

........, ....... 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran

NIP.

NIP.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 010 / RPP I. IDENTITAS 1. 2. 3. 4. 5. II. Mata Pelajaran Materi Pokok Kelas/Program Pertemuan Minggu ke Alokasi Waktu : : : : : PKn Peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia X 10 2 x 45 Menit

STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR : 1. Standar Kompetensi

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

35

2. Menampilkan sikap positif terhadap hukum dan peradilan nasional 2. Kompetensi Dasar 2.5. Peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia III. INDIKATOR 1. 2. 3. 4. IV. Menunjukkan contoh sikap anti korupsi Menunjukkan contoh gerakan atau organisasi anti korupsi Menganalisis macam-macam perbuatan anti korupsi Manampilkan sikap anti korupsi

STRATEGI PEMBELAJARAN No. 1. Kegiatan Belajar Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui 2. kondisi siswa Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab 3. - Latihan Penutup - Evaluasi / Tanya jawab - Penenangan - Pengendalian diri Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan - Disiplin - Kerjasama - Keterampilan - Kerjasama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri

15

55

20

V.

PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. 2. 3. 4. Buku Paket PKn Kelas X UUD 1945 yang Telah Diamandemen Buku-Buku Sumber yang Relevan Lembar Kerja Siswa

VI.

PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. 2. Penilaian Kognitif Penilaian Afektif

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

36

........, ........ 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran

NIP.

NIP.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 012 / RPP I. IDENTITAS 1. 2. 3. 4. 5. II. Mata Pelajaran Materi Pokok Kelas/Program Pertemuan Minggu ke Alokasi Waktu : : : : : PKn Pemajuan, penghormatan dan pengakuan HAM X 12 2 x 45 Menit

STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR : 1. Standar Kompetensi 3. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM 2. Kompetensi Dasar

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

37

3.1. Menganalisis upaya pemajuan, dan penegakan HAM III. INDIKATOR

1. Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM yangdilakukan pemerintah

2. Menentukan instumen HAM nasional 3. Mendeskripsikan upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM yangdilakukan oleh individu dan masyarakat IV. STRATEGI PEMBELAJARAN No. 1. Kegiatan Belajar Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui 2. kondisi siswa Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab 3. - Latihan Penutup - Evaluasi / Tanya jawab - Penenangan V. PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. 2. 3. 4. VI. Buku Paket PKn Kelas X UUD 1945 yang Telah Diamandemen Buku-Buku Sumber yang Relevan Lembar Kerja Siswa - Pengendalian diri Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan - Disiplin - Kerjasama - Keterampilan - Kerjasama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri

15

55

20

PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. 2. Penilaian Kognitif Penilaian Afektif

........., ........ 20.. Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

38

Mengetahui Kepala SMA/MA .........

Guru Mata Pelajaran

NIP.

NIP.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 013 / RPP I. IDENTITAS 1. 2. 3. 4. 5. II. Mata Pelajaran Materi Pokok Kelas/Program Pertemuan Minggu ke Alokasi Waktu : : : : : PKn Peran serta dalam penegakan HAM di Indonesia X 13 2 x 45 Menit

STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR : 1. Standar Kompetensi 3. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM 2. Kompetensi Dasar

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

39

3.2. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan penegakkan HAM di Indonesia III. INDIKATOR

1. 2.3.

Menguraikan proses dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM Mengilustrasikan berbagai kasus pelanggaran HAM Menyimpulkan contoh perilaku yang dengan upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia

IV.

STRATEGI PEMBELAJARAN No. 1. Kegiatan Belajar Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui 2. kondisi siswa Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab 3. - Latihan Penutup - Evaluasi / Tanya jawab - Penenangan - Pengendalian diri Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan - Disiplin - Kerjasama - Keterampilan - Kerjasama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri

15

55

20

V.

PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. 2. 3. 4. Buku Paket PKn Kelas X UUD 1945 yang Telah Diamandemen Buku-Buku Sumber yang Relevan Lembar Kerja Siswa

VI.

PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. 2. Penilaian Kognitif Penilaian Afektif

........., ........ 20.. Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

40

Mengetahui Kepala SMA/MA .........

Guru Mata Pelajaran

NIP.

NIP.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 014 / RPP

I.

IDENTITAS 1. 2. 3. 4. 5. Mata Pelajaran Materi Pokok Kelas/Program Pertemuan Minggu ke Alokasi Waktu : : : : : PKn Instrumen hukum dan peradilan internasional HAM X 14 2 x 45 Menit

II.

STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR : 1. Standar Kompetensi 3. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM 2. Kompetensi Dasar

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

41

3.3. Mendeskripsikan insterumen hukum dan peradilan internasional HAM III. INDIKATOR IV.

Mendeskripsikan instrumen HAM internasional Menunjukkan bentuk pelanggaran HAM internasional Mendeskripsikan peradilan HAM internasional

STRATEGI PEMBELAJARAN

No. 1.

Kegiatan Belajar Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab - Latihan Penutup - Evaluasi / Tanya jawab - Penenangan

Waktu ( Menit )

Aspek lifeskill yang dikembangkan - Disiplin - Kerjasama - Keterampilan - Kerjasama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri

15

2.

55

3.

- Pengendalian diri

20

V.

PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. 2. 3. 4. Buku Paket PKn Kelas X UUD 1945 yang Telah Diamandemen Buku-Buku Sumber yang Relevan Lembar Kerja Siswa

VI.

PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. 2. Penilaian Kognitif Penilaian Afektif

........., ........ 20.. Mengetahui Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

42

Kepala SMA/MA .........

Guru Mata Pelajaran

NIP.

NIP.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 016 / RPP

I.

IDENTITAS 1. 2. 3. 4. 5. Mata Pelajaran Materi Pokok Kelas/Program Pertemuan Minggu ke Alokasi Waktu : : : : : PKn Dasar negara dan konstitusi X 16 2 x 45 Menit

II.

STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR : 1. Standar Kompetensi 4. Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi 2. Kompetensi Dasar 4.1. Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

43

III. 1. 2. 3. 4. IV.

INDIKATOR Mendeskripsikan pengertian dasar negara Mendeskripsikan pengertian konstitusi negara Menguraikan tujuan dan nilai konstitusi Menyimpulkan keterkaitan dasar negara dengan konstitusi di sebuah negara STRATEGI PEMBELAJARAN No. 1. Kegiatan Belajar Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui 2. kondisi siswa Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab 3. - Latihan Penutup - Evaluasi / Tanya jawab - Penenangan - Pengendalian diri Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan - Disiplin - Kerjasama - Keterampilan - Kerjasama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri

15

55

20

V.

PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. 2. 3. 4. Buku Paket PKn Kelas X UUD 1945 yang Telah Diamandemen Buku-Buku Sumber yang Relevan Lembar Kerja Siswa

VI.

PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. 2. Penilaian Kognitif Penilaian Afektif

........., ......... 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

44

NIP.

NIP.

.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 017 / RPP

I.

IDENTITAS 1. 2. 3. 4. 5. Mata Pelajaran Materi Pokok Kelas/Program Pertemuan Minggu ke Alokasi Waktu : : : : : PKn Substansi konstitusi negara X 17 2 x 45 Menit

II.

STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR : 1. Standar Kompetensi 4. Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi 2. Kompetensi Dasar 4.2. Menganalisis susbtansi konstitusi negara III. INDIKATOR

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

45

1. 2. 3. IV.

Menguraikan unsur sebuah konstitusi Menyimpulkan ciri sebuah konstitusi bagi negara tertentu Menganalisis substansi konstitusi Indonesia STRATEGI PEMBELAJARAN No. 1. Kegiatan Belajar Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui 2. kondisi siswa Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab 3. - Latihan Penutup - Evaluasi / Tanya jawab - Penenangan - Pengendalian diri Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan - Disiplin - Kerjasama - Keterampilan - Kerjasama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri

15

55

20

V.

PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. 2. 3. 4. Buku Paket PKn Kelas X UUD 1945 yang Telah Diamandemen Buku-Buku Sumber yang Relevan Lembar Kerja Siswa

VI.

PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. 2. Penilaian Kognitif Penilaian Afektif

........., ......... 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

46

NIP.

NIP.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 018 / RPP

I.

IDENTITAS 1. 2. 3. 4. 5. Mata Pelajaran Materi Pokok Kelas/Program Pertemuan Minggu ke Alokasi Waktu : : : : : PKn Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia X 18 2 x 45 Menit

II.

STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR : 1. Standar Kompetensi 4. Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi 2. Kompetensi Dasar 4.3. Menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia III. INDIKATOR

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

47

1. 2. 3. IV.

Mendeskripsikan pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 Menguraikan makna tiap alenia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 STRATEGI PEMBELAJARAN

No. 1.

Kegiatan Belajar Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab - Latihan Penutup - Evaluasi / Tanya jawab - Penenangan

Waktu ( Menit )

Aspek lifeskill yang dikembangkan - Disiplin - Kerjasama - Keterampilan - Kerjasama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri

15

2.

55

3.

- Pengendalian diri

20

V.

PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. 2. 3. 4. Buku Paket PKn Kelas X UUD 1945 yang Telah Diamandemen Buku-Buku Sumber yang Relevan Lembar Kerja Siswa

VI.

PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. 2. Penilaian Kognitif Penilaian Afektif

........., ........ 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

48

NIP.

NIP.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 019 / RPP

I.

IDENTITAS 1. 2. 3. 4. 5. Mata Pelajaran Materi Pokok Kelas/Program Pertemuan Minggu ke Alokasi Waktu : : : : : PKn Perkembangan konstitusi Indonesia X 19 2 x 45 Menit

II.

STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR : 1. Standar Kompetensi 4. Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi 2. Kompetensi Dasar 4.4. Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi negara III. 1. 2. 3. INDIKATOR Menunjukkan priodesasi konstitusi Indonesia Menguraikan fungsi perubahan sebuah konstitusi Menyimpulkan perilaku positif terhadap konstitusi negara

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

49

IV.

STRATEGI PEMBELAJARAN No. 1. Kegiatan Belajar Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui 2. kondisi siswa Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab 3. - Latihan Penutup - Evaluasi / Tanya jawab - Penenangan - Pengendalian diri Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan - Disiplin - Kerjasama - Keterampilan - Kerjasama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri

15

55

20

V.

PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. 2. 3. 4. Buku Paket PKn Kelas X UUD 1945 yang Telah Diamandemen Buku-Buku Sumber yang Relevan Lembar Kerja Siswa

VI.

PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. 2. Penilaian Kognitif Penilaian Afektif

........., ........ 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran

NIP.

NIP.

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

50

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 021 / RPP

I.

IDENTITAS 1. 2. 3. 4. 5. Mata Pelajaran Materi Pokok Kelas/Program Pertemuan Minggu ke Alokasi Waktu : : : : : PKn Warga negara dan pewarganegaraan X 21 2 x 45 Menit

II.

STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR : 1. Standar Kompetensi 5. Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan 2. Kompetensi Dasar 5.1. Mendeskripsikan kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia III. INDIKATOR 1. Mendeskripsikan kedudukan warga negara yang diatur dalam UUD 1945

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

51

2. 3.

Menguraikan persyaratan untuk menjadi warga negara Indonesia dan hal yang menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan Menjelaskan asas kewarganegaraan yang berlaku secara umum

IV.

STRATEGI PEMBELAJARAN No. 1. Kegiatan Belajar Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui 2. kondisi siswa Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab 3. - Latihan Penutup - Evaluasi / Tanya jawab - Penenangan - Pengendalian diri Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan - Disiplin - Kerjasama - Keterampilan - Kerjasama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri

15

55

20

V.

PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. 2. 3. 4. Buku Paket PKn Kelas X UUD 1945 yang Telah Diamandemen Buku-Buku Sumber yang Relevan Lembar Kerja Siswa

VI.

PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. 2. Penilaian Kognitif Penilaian Afektif

........., ......... 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

52

NIP.

NIP.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 022 / RPP I. IDENTITAS 1. 2. 3. 4. 5. II. Mata Pelajaran Materi Pokok Kelas/Program Pertemuan Minggu ke Alokasi Waktu : : : : : PKn Persamaan kedudukan warga negara X 22 2 x 45 Menit

STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR : 1. Standar Kompetensi 5. Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan 2. Kompetensi Dasar 5.2. Menganalisis persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara III. INDIKATOR

1. 2.

Menunjukkan persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara Mendeskripsikan landasan persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

53

3.

Memberikan contoh perilaku yang menampilkan persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara

IV.

STRATEGI PEMBELAJARAN No. 1. Kegiatan Belajar Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui 2. kondisi siswa Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab 3. - Latihan Penutup - Evaluasi / Tanya jawab - Penenangan - Pengendalian diri Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan - Disiplin - Kerjasama - Keterampilan - Kerjasama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri

15

55

20

V.

PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. 2. 3. 4. Buku Paket PKn Kelas X UUD 1945 yang Telah Diamandemen Buku-Buku Sumber yang Relevan Lembar Kerja Siswa

VI.

PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. 2. Penilaian Kognitif Penilaian Afektif

........., ......... 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

54

NIP.

NIP.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 023 / RPP

I.

IDENTITAS 1. 2. 3. 4. 5. Mata Pelajaran Materi Pokok Kelas/Program Pertemuan Minggu ke Alokasi Waktu : : : : : PKn Persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan X 23 2 x 45 Menit

II.

STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR : 1. Standar Kompetensi 5. Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan 2. Kompetensi Dasar 5.3. Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya dan suku III. INDIKATOR

1.2.

Menunjukkan persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku Mengidentifikasi ciri ras, agama, gender, golongan, budaya dan suku secara garis besar

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

55

3.

Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku

IV.

STRATEGI PEMBELAJARAN No. 1. Kegiatan Belajar Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui 2. kondisi siswa Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab 3. - Latihan Penutup - Evaluasi / Tanya jawab - Penenangan - Pengendalian diri Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan - Disiplin - Kerjasama - Keterampilan - Kerjasama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri

15

55

20

V.

PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. 2. 3. 4. Buku Paket PKn Kelas X UUD 1945 yang Telah Diamandemen Buku-Buku Sumber yang Relevan Lembar Kerja Siswa

VI.

PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. 2. Penilaian Kognitif Penilaian Afektif

........., ......... 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

56

NIP.

NIP.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 025 / RPP

I.

IDENTITAS 1. 2. 3. 4. 5. Mata Pelajaran Materi Pokok Kelas/Program Pertemuan Minggu ke Alokasi Waktu : : : : : PKn Supra struktur dan infra struktur politik X 25 2 x 45 Menit

II.

STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR : 1. Standar Kompetensi 6. Menganalisis sistem politik di Indonesia 2. Kompetensi Dasar 6.1. Mendeskripsikan supra struktur dan infra struktur di Indonesia III. 1. 2. INDIKATOR Menganalisis pengertian sistim politik Indonesia Mendeskripsikan supra struktur politik Indonesia mendeskripsikan infrastruktur politik

3.

IV.

STRATEGI PEMBELAJARAN No. Kegiatan Belajar Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

57

1.

Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab - Latihan Penutup - Evaluasi / Tanya jawab - Penenangan

- Disiplin

15

- Kerjasama - Keterampilan - Kerjasama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri

2.

55

3.

- Pengendalian diri

20

V.

PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. 2. 3. 4. Buku Paket PKn Kelas X UUD 1945 yang Telah Diamandemen Buku-Buku Sumber yang Relevan Lembar Kerja Siswa

VI.

PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. 2. Penilaian Kognitif Penilaian Afektif

........., ........ 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran

NIP.

NIP.

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

58

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 026 / RPP I. IDENTITAS 1. 2. 3. 4. 5. II. Mata Pelajaran Materi Pokok Kelas/Program Pertemuan Minggu ke Alokasi Waktu : : : : : PKn Sistem politik Indonesia dan sistem politik di berbagai negara X 26 2 x 45 Menit

STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR : 1. Standar Kompetensi 6. Menganalisis sistem politik di Indonesia 2. Kompetensi Dasar 6.2. Mendeskripsikan perbedaan sistem politik di berbagai negara III. INDIKATOR 1. Menguraikan dinamika politik Indonesia Menunjukkan kelebihan dan kekurangan sistem politik yang dianut Indonesia Mendeskripsikan perbedaan sistem politik Indonesia dengan negara liberal dan komunis IV. STRATEGI PEMBELAJARAN No. 1. Kegiatan Belajar Pendahuluan Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang dikembangkan - Disiplin

2. 3.

15

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

59

- Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui 2. kondisi siswa Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab 3. - Latihan Penutup - Evaluasi / Tanya jawab - Penenangan V. PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. 2. 3. 4. VI. Buku Paket PKn Kelas X UUD 1945 yang Telah Diamandemen Buku-Buku Sumber yang Relevan Lembar Kerja Siswa

- Kerjasama - Keterampilan - Kerjasama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri

55

- Pengendalian diri

20

PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. 2. Penilaian Kognitif Penilaian Afektif

........., ......... 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran

NIP.

NIP.

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

60

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 027 / RPP

I.

IDENTITAS 1. 2. 3. 4. 5. Mata Pelajaran Materi Pokok Kelas/Program Pertemuan Minggu ke Alokasi Waktu : : : : : PKn Peran serta dalam sistem politik di Indonesia X 27 2 x 45 Menit

II.

STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR : 1. Standar Kompetensi 6. Menganalisis sistem politik di Indonesia 2. Kompetensi Dasar 6.3. Menampilkan peran serta dalam sistem politik di Indonesia III. 1. 2. INDIKATOR Mengidentifikasikan ciri ciri masyarakat politik Menunjukkan perilaku politik yang sesuai aturan 3. Mensimulasikan salah satu kegiatan politik yang diselenggarakan oleh pemerintah (Pemilu)

4.

Berperan serta secara aktif dalam sistem politik di Indonesia

IV.

STRATEGI PEMBELAJARAN

No.

Kegiatan Belajar

Waktu ( Menit )

Aspek lifeskill yang dikembangkan

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

61

1.

Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengabsen dan mengetahui kondisi siswa Kegiatan Inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab - Latihan Penutup - Evaluasi / Tanya jawab - Penenangan

- Disiplin

15

- Kerjasama - Keterampilan - Kerjasama - Kesungguhan - Disiplin - Uji diri

2.

55

3.

- Pengendalian diri

20

V.

PERANGKAT PEMBELAJARAN 1. 2. 3. 4. Buku Paket PKn Kelas X UUD 1945 yang Telah Diamandemen Buku-Buku Sumber yang Relevan Lembar Kerja Siswa

VI.

PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 1. 2. Penilaian Kognitif Penilaian Afektif

........., ......... 20.. Mengetahui Kepala SMA/MA ......... Guru Mata Pelajaran

NIP.

NIP.

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

62

KUNCI JAWABAN BAB 1 A. 1. c 2. d 3. c 4. e 5. d 6. b 7. e 8. d 9. c 10. b B.

1. Dapat. Suatu bangsa terbentuk karena adanya persamaan dan perasaan senasib didalam suatu masyarakat. Negara terbentuk apabila bangsa membutuhkan wadah yang dapat menjamin kelangsungan hidup mereka. Untuk itu, suatu bangsa harus memenuhi unsur-unsur tertentu untuk dapat disebut negara, seperti rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. 2. Luas wilayah suatu negara ditentukan oleh perbatasannya. Di dalam batas-batas itu negara menjalankan yurisdiksi teritorial atas orang dan benda yang berada dalam wilayah itu, kecuali beberapa golongan orang dan benda yang dibebaskan dari yurisdiksi itu. Batas wilayah suatu negara dapat dibedakan atas batas wilayah daratan, laut, udara, dan ekstrateritorial. Batas wilayah suatu negara dengan negara lain di darat dapat berwujud batas alamiah, yaitu batas suatu negara dengan negara lain yang terjadi secara alamiah misalnya dalam bentuk pegunungan, sungai, hutan dan sebagainya; batas buatan, yaitu batas suatu negara dengan negara lain yang sengaja dibuat oleh manusia seperti dalam bentuk pagar tembok, kawat berduri, pos penjagaan dan sebagainya; dan batas geografis, yaitu batas wilayah suatu negara dengan negara lain yang dapat ditentukan melalui batas-batas secara geofisika, yang dapat dihitung dengan adanya garis lintang dan garis bujur dalam bola dunia. Misalnya letak negara Indonesia secara geografis berada dalam 6 LU-11 LS, 95-141 BT. Sebagaimana wilayah daratan, wilayah laut pun memiliki batas-batas. Adapun batas wilayah laut dapat dibedakan sebagai berikut. Laut Teritorial adalah wilayah yang menjadi hak kedaulatan penuh suatu negara di laut yang lebarnya adalah 12 mil laut diukur dari pulau terluar kepulauan suatu negara dan diukur pada saat air surut. Zona Bersebelahan adalah wilayah laut yang lebarnya 12 mil dari laut territorial suatu negara. Jadi kalau negara sudah memiliki teritorial 12 mil, maka wilayahnya menjadi 24 mil laut diukur dari pantai. Zona Ekonomi Eksklusif adalah wilayah laut suatu negara yang lebarnya 200 mil ke laut bebas. Dengan keistimewaan ini, negara pantai berhak menggali dan mengolah segala kekayaan alam untuk kegiatan ekonomi eksklusif suatu negara. Di dalam Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

63

3.

4.

5.

6.

7.

8.

zona tersebut negara pantai berhak menangkap nelayan asing yang kedapatan menangkap ikan. Landas Kontinen ialah daratan di bawah permukaan laut di luar laut teritorial dengan kedalaman 200 m atau lebih. Landas Benua merupakan wilayah laut suatu negara yang lebarnya lebih dari 200 mil laut tempat negara boleh mengelola kekayaan di wilayah tersebut dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional. Batas wilayah suatu negara dengan negara lain di udara ditentukan berdasarkan teori konsepsi udara yang dikenal saat ini, yaitu Teori Udara Bebas dan Teori Negara Berdaulat di Udara. Wilayah Ekstrateritorial adalah wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negaranya. Dengan kata lain, wilayah negara tersebut berada di wilayah negara lain atau di luar daerah teritorial suatu negara. Contohnya adalah kantor kedutaan besar suatu negara di negara lain atau kapal asing yang berlayar di laut bebas dengan berbendera suatu negara. Pengakuan dari negara lain terbagi atas dua macam, yakni pengakuan de facto, yaitu pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada atau fakta yang sungguh-sungguh nyata tentang berdirinya suatu negara, dan pengakuan de jure, yaitu pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional. Secara formal, negara diartikan sebagai organisasi kekuasaan dengan suatu pemerintahan pusat. Negara dalam pengertian ini diartikan sebagai pemerintah (staat-overheid). Secara material, negara diartikan sebagai masyarakat (staat gemeinschaap) atau negara sebagai persekutuan hidup. Terbentuknya negara dapat dikaji melalui beberapa teori berikut. Teori Ketuhanan. Teori ini didasarkan pada kepercayaan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Negara dengan sendirinya juga terjadi atas kehendak Tuhan. Teori Kekuasaan. Menurut teori ini, negara terbentuk atas dasar kekuasaan, dan kekuasaan adalah ciptaan orang yang paling kuat dan berkuasa. Teori Perjanjian Masyarakat. Menurut teori ini, negara terjadi karena adanya perjanjian masyarakat. Semua warga negara mengikat diri dalam suatu perjanjian bersama untuk mendirikan suatu organisasi yang bisa melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama. Teori Hukum Alam. Menurut teori ini, hukum alam bukan buatan negara, melainkan kekuasaan alam yang berlaku di setiap waktu dan tempat, serta bersifat universal dan tidak berubah. Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Contoh negara yang berbentuk kesatuan antara lain Indonesia, Filipina, Belanda, Italia, dan Jepang. Teori Negara Berdaulat di Udara merupakan salah satu teori tentang konsepsi udara, yang terdiri atas teori-teori berikut. Teori Keamanan. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya sampai batas yang diperlukan untuk menjaga keamanan negara itu. Teori Pengawasan Cooper. Teori ini menyatakan bahwa kedaulatan negara ditentukan oleh kemampuan negara yang bersangkutan untuk mengawasi ruang udara yang ada di atas wilayahnya secara fisik dan ilmiah. Teori Udara Schacter. Teori ini menyatakan bahwa wilayah udara harus sampai pada suatu ketinggian, di mana udara masih cukup mampu mengangkat (mengapungkan) balon dan pesawat udara. Wilayah Ekstrateritorial adalah wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negaranya. Dengan kata lain, wilayah negara tersebut berada di wilayah negara lain atau di luar daerah teritorial suatu negara. Contohnya adalah kantor kedutaan besar suatu negara di negara lain atau kapal asing yang berlayar di laut bebas dengan berbendera suatu negara.

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

64

9. Kedaulatan ke dalam artinya pemerintah memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan kedaulatan ke luar artinya pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat dan tidak tunduk pada kekuatan lain. Pemerintah harus pula menghormati kekuasaan negara lain dengan tidak mencampuri urusan dalam negerinya. 10. (Soal diganti): Uraikan perbedaan antara nasionalisme dan patriotisme! Nasionalisme merupakan suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan identitas bersama untuk sekelompok manusia. Sedangkan patriotisme adalah sikap yang ditunjukkan setelah memiliki nasionalisme, yaitu sikap berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. C. (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan sesuai) BAB 2 A. 1. d 2. c 3. a 4. a 5. c 6. d 7. a 8. d 9. e 10. b B. Menurut Aristoteles, hukum adalah rangkaian peraturan yang mengikat baik rakyat maupun penguasa. Menurut Leon Duguit, hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Menurut Samidjo, SH, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau ijin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Menurut S.M. Amin, SH, hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi. Tujuannya adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Menurut J.C.T. Simorangkir, SH dan Woerjono Sastropranoto, SH, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. 2. Menurut Leon Duguit, hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Sedangkan menurut S.M. Amin, SH, hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi. Tujuannya adalah mengadakan Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

1.

65

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Tata Hukum berasal dari kata dalam bahasa Belanda rechtorde yaitu susunan hukum, yang artinya memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Yang dimaksud dengan memberi tempat sebenarnya yaitu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup supaya ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi. Dalam hukum positif di Indonesia berlaku tata hukum sebagai berikut. Hukum Tata Negara (HTN), adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang organisasi untuk mencapai tujuannya dalam kemasyarakatan. Hukum Administrasi Negara (HAN), adalah ketentuan-kententuan yang mengatur tentang pengelolaan administrasi pemerintahan dalam arti luas, yang bertujuan untuk mengetahui cara tingkah laku negara dan alat-alat perlengkapan negara. Hukum Perdata, adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan (kebutuhan)nya atau mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Hukum Pidana, adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia alam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Hukum Acara atau Hukum Formal, adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Hukum Acara Pidana, adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur cara bagaimana pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material. Hukum Acara Perdata, adalah ketentuan-ketentuan mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum perdata material. Berdasarkan masa berlakunya, hukum terbagi atas beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Hukum positif (ius constitutum), yaitu hukum yang berlaku saat ini. Contohnya hukum pidana berdasarkan KUHP sekarang. Hukum yang akan datang (ius constituendum), yaitu hukum yang dicita-citakan, diharapkan, atau direncanakan akan berlaku pada masa yang akan datang. Contohnya hukum Pidana nasional yang hingga saaat ini masih disusun. Hukum universal, hukum asasi atau hukum alam, yaitu hukum yang berlaku tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Berlaku sepanjang masa, di mana pun, dan terhadap siapapun. Contohnya Piagam PBB tentang DUHAM. Kasus korupsi dana nonbujeter Bulog, kasus korupsi pengadaan tinta Pemilu 2004, kasus korupsi Goro Batara Sakti. Korupsi sulit diberantas di Indonesia karena belum ada upaya penegakan hukum yang tegas untuk memberantas korupsi. Korupsi yang terjadi di level bawah mungkin bisa diberantas. Tetapi untuk level atas, sangat sulit. Selain itu, korupsi telah menjadi budaya yang mewarnai aktivitas keseharian masyarakat Indonesia, sehingga secara tidak langsung, korupsi telah dilegalkan baik oleh orang yang mengkorupsi maupun yang dikorupsi. (Jawaban siswa bisa berbeda-beda tergantung pengalaman dan pemahamannya tentang korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, titik berat jawaban ada pada kesesuaian pendapat dan alasan/analisisnya) Beberapa contoh organisasi yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi: GEMPITA (Gerakan Masyarakat Peduli Harta Negara) OAK (Organisasi Anti Korupsi) ICW (Indonesia Corruption Watch) SoRAK (Solidaritas Gerakan Anti Korupsi) SAMAK (Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi) Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Transparency International Indonesia (TII) Gerakan Rakyat Anti-Korupsi (Gerak)

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

66

9. Sikap anti korupsi haruslah dimulai dari diri sendiri dan lingkungan keluarga. Dari dalam diri, sejak dini harus ditanamkan sikap jujur, terbuka, adil, dan mandiri. Dengan demikian, orang akan terhindar dari perilaku yang merugikan orang lain demi kepentingan pribadi. Begitu pula dalam lingkungan keluarga. Antaranggota keluarga harus ditanamkan nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan. Dalam lingkungan sekolah pun harus ada kejujuran dan keterbukaan lembaga pendidikan pada warga sekolah. Para siswa dididik untuk selalu percaya diri, mandiri, beretos kerja tinggi sehingga terhindar dari perilaku buruk, seperti menyontek. 10. Akibat korupsi bagi yang mengkorupsi Melatih hidup tidak jujur Hidup tidak tenang, selalu kekurangan Hilangnya kepedulian terhadap sesama Akibat korupsi bagi yang dikorupsi Hilangnya harta benda yang seharusnya menjadi haknya Hilangnya kesempatan untuk berusaha dan berprestasi Timbulnya ketidakpercayaan pada sesama C. (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan sesuai) BAB 3 A.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

d a b e d d c a d e

B.

1. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki manusia karena martabatnya sebagai manusia, dan bukan diberikan oleh masyarakat atau negara. Manusia memilikinya karena dia manusia, maka hak asasi itu tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara. Sejarah kelahiran HAM tidak dapat dipungkiri dimulai di Inggris. Bangsa Inggris memiliki tradisi perlawanan terhadap para raja yang berusaha untuk berkuasa secara mutlak. Tahun 1215 kaum bangsawan memaksa Raja John untuk memberikan Magna Charta Libertatum (larangan penghukuman, penahanan dan perampasan benda dengan sewenang-wenang). Tahun 1679 lahir Habeas Corpus Act (orang yang ditahan harus dihadapkan pada hakim dalam waktu tiga hari dan diberitahu atas tuduhan apa ia ditahan). Tahun 1689 lahir Bill of Rights (Akta Deklarasi Hak dan Kebebasan Kawula dan Tatacara Suksesi Raja), dokumen ini merupakan konstitusi modern pertama di dunia. Dalam Akta tersebut ditandaskan bahwa raja tunduk kepada parlemen, raja tidak dapat memungut pajak ataupun memiliki pasukan pada masa damai tanpa persetujuan parlemen, dan raja harus mengakui hak-hak parlemen. UU ini masih diskriminatif karena hanya mengakui hak kaum bangsawan (itu pun hanya laki-laki). 2. Hak asasi pribadi (personal rights), hak asasi ekonomi (property rights), hak asasi plitik (political rights), hak asasi hukum (rights of legal equality), hak asasi sosial

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

67

3.

4.

5.

6.

7.

8.

dan kebudayaan (social and cultural rights), serta hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights). Sebagai upaya untuk tetap menegakkan hak-hak asasi manusia di Indonesia, berbagai peraturan ditulis di Indonesia. Peraturan perundang-undangan serta kovenan internasional sudah banyak diratifikasi oleh Indonesia. Selain itu, melalui Keputusan Presiden No. 50 tahun 1993 pemerintah membentuk lembaga independen Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang berkedudukan di Jakarta. Pihak masyarakat yang dapat dan berhak berpartisipasi dalam usaha perlindungan penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia meliputi individu, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, ataupun lembaga kemasyarakatan lainnya. Partisipasi yang dapat dilakukan oleh pihak masyarakat adalah menggunakan haknya untuk melaporkan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya yang berwenang dalam usaha perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Masyarakat dapat membantu dengan melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM. Masyarakat juga berhak mengajukan usulan mengenai perumusan atau kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya. Pandangan pertama menyatakan bahwa yang harus bertanggung jawab memajukan HAM adalah negara, karena dibentuk sebagai wadah untuk kepentingan kesejahteraan rakyatnya. Rakyat yang cerdas dan sadar sehingga mampu menghargai dan menghormati HAM perlu diberikan pendidikan terutama masalah yang berkaitan dengan HAM. Negara yang tidak memfasilitasi rakyat melalui pendidikan HAM berarti negara telah mengabaikan amanat rakyat. Pandangan kedua menyatakan bahwa tanggung jawab pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM tidak saja dibebankan kepada negara, melainkan juga kepada individu warga negara. Artinya negara dan individu memiliki tanggung jawab terhadap pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM. Oleh karena itu, pelanggaran HAM sebenarnya tidak saja dilakukan oleh negara kepada rakyatnya, melainkan juga oleh rakyat kepada rakyat yang disebut dengan pelanggaran HAM secara horizontal. (Dari kedua pandangan ini, siswa boleh memilih salah satunya asalkan disertai alasan yang jelas. Untuk di Indonesia, tanggung jawab memajukan HAM akan lebih efektif dengan mengacu pada pandangan kedua) Jika negara tidak dapat melindungi HAM warga negaranya, yang terjadi adalah banyaknya pelanggaran HAM terhadap warga negara, baik yang dilakukan oleh warga negara lain (seperti pelecehan, diskriminasi, dan penganiayaan); negara itu sendiri (seperti penghapusan etnis dan pemaksaan budaya tertentu); maupun negara lain (seperti kejahatan perang dan pembantaian). Nickel mengajukan 3 alasan mengapa individu memiliki tanggung jawab dalam penegakkan dan perlindungan HAM. Pertama, sejumlah besar problem HAM tidak hanya melibatkan aspek pemerintah, tetapi juga kalangan swasta atau kalangan di luar negara dalam hal ini rakyat. Kedua, HAM sejati bersandar pada pertimbanganpertimbangan normatif agar umat manusia diperlakukan sesuai dengan human dignity-nya. Ketiga, individu memiliki tanggung jawab atas dasar prinsip-prinsip demokrasi, di mana setiap orang memiliki kewajiban untuk ikut mengawasi tindakan pemerintah. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruhnya maupun sebagian; memaksakan tindakan-

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

68

tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. 9. Kejahatan kemanusiaan merupakan serangan secara luas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kejahatan ini dapat berupa pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; pengusiran; atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional; penyiksaan; pemerkosaan; perbudakan seksual; pelacuran secara paksa; pemaksaan kehamilan; pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang setara; penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik; ras kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; penghilangan orang secara paksa; atau kejahatan apartheid. 10. Contoh kasus yang mencerminkan usaha penegakan HAM adalah pengusutan terhadap tewasnya tokoh LSM terkenal, Munir. Walaupun terkesan terlalu lambat, diusutnya kasus ini menunjukkan sinyal positif terhadap usaha penegakan HAM di Indonesia. (Siswa boleh mengajukan contoh kasus yang berbeda asalkan sesuai dengan pertanyaan) C. (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan sesuai) BAB 4 A. 1. d 2. d 3. c 4. a 5. c 6. a 7. c 8. d 9. a 10. d B. 1. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang, dan ada yang tidak tertulis berupa konvensi. 2. Sebelum sebuah negara berdiri, segala sesuatunya harus dipersiapkan agar negara tersebut dapat berdiri kokoh. Negara tersebut harus memiliki dasar negara yang kokoh pula. Selain itu, diperlukan pula aturan main yang jelas yang mengatur perilaku dalam ketatanegaraan. Aturan main dan tata cara tersebut tertuang dalam konstitusi negara. Dasar negara Indonesia, Pancasila, memiliki keterkaitan erat dengan konstitusi negara, yaitu UUD 1945. Dalam UUD 1945, terkandung nilai-nilai Pancasila, baik dalam pembukaan maupun pasal-pasal yang tertuang dalam batang tubuh UUD 1945. 3. Tiap-tiap negara memiliki isi konstitusi yang berbeda-beda, baik materi, semangat, daya jangkau, maupun sistematikanya. Hal ini tergantung pada bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem politik yang dianut negara tersebut. 4. Dalam pembukaan UUD 1945, terdapat 4 (empat) pokok pikiran yang merupakan pancaran dari dasar falsafah negara. Keempat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut.

Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

69

Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia atas dasar persatuan. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Negara berdasarkan ketuhanan Yang Mahaesa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 5. Di dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, kedudukan Pembukaan UUD 1945 sangatlah tinggi. Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Selain itu, Pembukaan UUD juga merupakan pokok kaidah negara yang fundamental.Jika pembukaan itu diubah, maka itu berarti mengubah tertib hukum dan konsensus politik tertinggi, yang berarti pula menyia-nyiakan hasil jerih payah para pendiri negara (the founding fathers) Indonesia. 6. Periodisasi konstitusi di Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945 27 Desember 1949) UUD 1945 pertama kali disahkan berlaku sebagai konstitusi negara Indonesia dalam sidang Paniitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Naskah UUD 1945 ini pertama kali dipersiapkan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1945 17 Agustus 1950) Naskah konstitusi Republik Indonesia Serikat disusun bersama oleh delegasi Republik Indonesia dan BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg) dalam konferensi tersebut. Naskah rancangan UUD itu disepakati bersama oleh kedua belah pihak untuk diberlakukan sebagai Undang-Undang Dasar RIS. Naskah UUD yang kemudian dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS itu disampaikan kepada Komite Nasional Pusat sebagai lembaga perwakilan rakyat Republik Indonesia dan kemudian resmi mendapat persetujuan Komite Nasional Pusat tersebut pada tanggal 14 Desember 1949. Selanjutnya, Konstitusi RIS dinyatakan berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (17 Agustus 1950 5 Juli 1959) Untuk keperluan menyiapkan satu naskah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibentuklah suatu panitia bersama yang akan menyusun rancangannya. Setelah selesai, rancangan undang-undang itu kemudian disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat pada tanggal 12 Agustus 1950, dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Selanjutnya, naskah UUD baru ini diberlakukan secara resmi mulai tanggal 17 Agustus 1950, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1950. (Kembali ke) Undang-Undang Dasar 1945 (5 Juli 1959 19 Oktober 1999) Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga sekarang, UUD 1945 terus berlaku dan diberlakukan sebagai hukum dasar. Sifatnya masih sebagai tetap sebagai UUD sementara. Namun, pada masa Orde Baru, konsolidasi kekuasaan lama kelamaan semakin terpusat. Di sisi lain, siklus kekuasaan mengalami stagnasi yang statis karena pucuk pimpinan pemerintahan tidak mengalami pergantian selama 32 tahun. Akibatnya UUD 1945 mengalami proses sakralisasi yang irasional semasa rezim Orde Baru. UUD 1945 tidak diizinkan bersentuhan dengan ide perubahan sama sekali. Padahal, UUD 1945 jelas merupakan UUD yang masih sementara dan belum pernah dipergunakan dan diterapkan secara sungguh-sungguh. Perubahan (Amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami empat kali perubahan yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR. Adapun keempat perubahan tersebut sebagai berikut. Perubahan (amandemen) pertama UUD 1945 (19 Oktober 1999 18 Agustus 2000) Buku Guru Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 - Esis

70

Perubahan (amandemen) kedua UUD 1945 (18 Agustus 2000 9 November 2001) Perubahan (amandemen) ketiga UUD 1945 (9 November 2001 10 Agustus 2002) Perubahan (amandemen) keempat UUD 1945 (10 Agustus 2002 sekarang) 7. Perubahan dalam konstitusi dimaksudkan untuk: Mengubah pasal-pasal dalam konstitusi yang tidak jelas dan tegas dalam memberikan pengaturan. Akibatnya, banyak hal yang dengan mudah dapat ditafsirkan oleh siapa saja, tergantung pada kepentingan orang-orang yang menafsirkannya. Mengubah dan/atau menambah pengaturan-pengaturan di dalam konstitusi yang terlampau singkat dan tidak lengkap, serta terlalu banyak mendelegasikan pengaturan selanjutnya pada undang-undang dan ketetapan lainnya. Memperbaiki berbagai kelemahan mendasar baik dalam isi maupun proses pembuatannya, seperti tidak konsistennya hubungan antarbab, antarpasal, serta antara bab dan pasal. Memperbarui beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi politik dan ketatanegaraan suatu nega