44
0 SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN Nama Mata Kuliah : Praktik Peradilan Konstitusi Bobot sks : 2 SKS Tim Penyusun : 1. Dr. Muchamad Ali Safa’at, S.H., M.H. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2012

SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

  • Upload
    vokhanh

  • View
    261

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

0

SILABUS DAN

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

Nama Mata Kuliah : Praktik Peradilan Konstitusi Bobot sks : 2 SKS Tim Penyusun : 1. Dr. Muchamad Ali Safa’at, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2012

Page 2: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

1

LEMBAR PENGESAHAN

1. Nama Mata Kuliah : Praktik Peradilan Konstitusi

2. Bobot sks : 2 SKS

3. Koordinator Penyusun : Dr. Muchamad Ali Safa’at, S.H., M.H.

4. Anggota Penyusun :

5. Tanggal Gelar Silabus : Juli 2012

6. Bagian : Hukum Tata Negara

Malang, 28 September 2012

Mengetahui Koordinator Penyusun, Ketua Bagian Hukum Tata Negara Herlin Wijayati, S.H., M.H. Dr. Muchamad Ali Safa’at, S.H., M.H. NIP. 19601020 198601 2 001 NIP. 197608151999031003

Mengetahui. Pembantu Dekan I,

Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H. NIP. 197608151999031003

Page 3: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

2

SILABI

A. IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : PRAKTIK PERADILAN KONSTITUSI STATUS MATA KULIAH : WAJIB KODE MATA KULIAH : JUMLAH SKS : 2

B. DESKRIPSI MATA KULIAH Mata kuliah ini memberikan ketrampilan kepada mahasiswa untuk melakukan tahapan-tahapan persidangan di Mahkamah Konstitusi dan membuat dokumen-dokumen yang diperlukan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi.

C. KOMPETENSI MATA KULIAH

Mahasiswa memiliki ketrampilan melakukan persidangan di Mahakamah Konstitusi dan membuat dokumen-dokumen perkara dan persidangan.

D. LEVEL KOMPETENSI

LEVEL KOMPETENSI I: PERSIDANGAN, DOKUMEN PERSIDANGAN, DAN ADMINISTRASI PERSIDANGAN A. Pengajuan Permohonan

1. Alur Pengajuan Permohonan 2. Batas Waktu 3. Registrasi Perkara

B. Tahapan Persidangan 1. Pemeriksaan Pendahuluan 2. Pemeriksaan Persidangan 3. Putusan

C. Dokumen Persidangan 1. Permohonan 2. Jawaban 3. Keterangan Pihak Terkait 4. Keterangan Ahli 5. Kesimpulan 6. Putusan

D. Administrasi Persidangan 1. Penerimaan Pendaftaran Perkara 2. Registrasi Perkara 3. Akta-akta Perkara 4. Pengumuman dan Pemanggilan Sidang 5. Penggabungan Perkara

Page 4: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

3

6. Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi Putusan di Berita Negara 10. Minutasi Putusan 11. Pengarsipan Putusan

LEVEL KOMPETENSI II: Praktik Peradilan Pengujian Undang-Undang 1. Para Pihak

1. Pemohon 2. Pihak Terkait

2. Legal Standing 1. Perorangan Warga Negara /Sekelompok Warga Negara 2. Badan Hukum Privat/Publik 3. Lembaga Negara 4. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

3. Permohonan 1. Struktur Permohonan 2. Alat Bukti 3. Materi Pokok Permohonan

a. Identitas Pemohon b. Kewenangan Mahkamah c. Posita d. Petitum

4. Keterangan Pihak Terkait 1. Keterangan Pembentuk Undang-Undang 2. Keterangan Pihak Terkait Lain

5. Kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait 6. Putusan

1. Putusan Sela dan Putusan Akhir 2. Struktur Putusan 3. Substansi Putusan 4. Amar Putusan

LEVEL KOMPETENSI III: PRAKTIK PERADILAN PERKARA SKLN A. Para Pihak

1. Pemohon 2. Termohon 3. Pihak Terkait

B. Legal Standing 1. Subyectum litis

Page 5: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

4

2. Obyektum litis C. Permohonan

1. Struktur Permohonan 2. Alat Bukti 3. Materi Pokok Permohonan

a. Identitas Pemohon b. Kewenangan Mahkamah c. Posita d. Petitum

D. Keterangan Pihak Terkait E. Kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait F. Putusan

1. Putusan Sela dan Putusan Akhir 2. Struktur Putusan 3. Substansi Putusan 4. Amar Putusan

LEVEL KOMPETENSI V: PRAKTIK PERADILAN PHPU A. Jenis-jenis Pemilu

1. Pemilu DPR, DPD, DPRD. 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 3. Pemilu Kepala Daerah

B. Jenis-jenis sengketa Pemilu 1. Pelanggaran Pidana 2. Pelanggaran Administratif 3. Sengketa Hasil

C. Sengketa Hasil Pemilu 1. Pengertian Sengketa Hasil 2. Perkembangan Kewenangan MK PHPU

D. Pemohon E. Permohonan F. Termohon dan Pihak Terkait G. Alat Bukti dan Pembuktian H. Putusan

1. Putusan Sela 2. Putusan Akhir

I. Akibat Hukum dan Pelaksanaan Putusan

Page 6: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

5

LEVEL KOMPETENSI VI: PRAKTIK PERADILAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK A. Kedudukan dan Fungsi Parpol B. Alasan Pembubaran Partai Politik C. Pemohon D. Permohonan E. Termohon F. Alat Bukti dan Pembuktian G. Putusan

1. Putusan Sela 2. Putusan Akhir

H. Akibat Hukum dan Pelaksanaan Putusan LEVEL KOMPETENSI VII: PRAKTIK PERADILAN MEMUTUS PENDAPAT DPR A. Peran MK dalam Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden B. Alasan Pemberhentian C. Pemohon/Pendakwa D. Permohonan E. Termohon F. Alat Bukti dan Pembuktian G. Putusan H. Akibat Hukum dan Pelaksanaan Putusan

BAHAN PUSTAKA:

Abdul Mukthie Fadjar. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Ahmad Syahrizal. Peradilan Konstitusi: Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Fatmawati. Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki oleh Hakim Dalam Pengujian UU. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005.

H.A.S. Natabaya. Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Hamdan Zoelva. Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Harjono. Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2008.

Page 7: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

6

I Dewa Gede Palguna. Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI , 2008.

Jimly Asshiddiqie. Perihal Undang-Undang di Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Jimly Asshiddiqie. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2005.

Jimly Asshiddiqie. Model-Model Pengujian Konstitusional Di Beberapa Negara. Jakarta: Konpress, 2005.

Jimly Asshiddiqie. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Jimly Asshiddiqie. Sengketa Kewenangan AntarLembaga Negara. Jakarta: Konspress, 2005.

Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Soimin. Impeachment Presiden & Wakil Presiden. Yogyakarta: UII Press, 2009.

Muchamad Ali Safa’at dkk. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Page 8: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

7

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

PMK Nomor 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

PMK Nomor 008/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

PMK Nomor 12/PMK/2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

PMK Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

PMK Nomor 16/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PMK Nomor 17/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

PMK Nomor 18/PMK/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference).

PMK Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan.

PMK Nomor 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Page 9: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

8

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

E.1. Mata Kuliah:

HUKUM ACARA

PERADILAN KONSTITUSI

LEVEL KOMPETENSI I

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PERADILAN

KONSTITUSI

Waktu: Minggu ke-1

SUB-SUB LEVEL KOMPETENSI : A. Hukum Acara Peradilan Konstitusi

1. Fungsi Sebagai Hukum Formil 2. Istilah 3. Sumber-Sumber Hukum

B. Kontrak Belajar

TUJUAN PEMBELAJARAN : 1. Mahasiswa memahami kedudukan Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Konstitusi

Dalam Kurikulum Program Studi Sarjana Ilmu Hukum. 2. Mahasiswa memahami istilah-istilah pokok yang digunakan dalam Hukum Acara

Peradilan Konstitusi. 3. Mahasiswa mengetahui sumber-sumber hukum MK.

INDIKATOR HASIL BELAJAR : 1. Mahasiswa dapat menjelaskan kedudukan Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan

Konstitusi Dalam Kurikulum Program Studi Sarjana Ilmu Hukum. 2. Mahasiswa dapat menjelaskan istilah-istilah pokok yang digunakan dalam Hukum

Acara Peradilan Konstitusi. 3. Mahasiswa dapat menyebutkan sumber-sumber hukum MK.

METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi; c. Media : LCD +PP

BAHAN PUSTAKA: Abdul Mukthie Fadjar. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta:

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Page 10: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

9

Ahmad Syahrizal. Peradilan Konstitusi: Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Fatmawati. Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki oleh Hakim Dalam Pengujian UU. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005.

Harjono. Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2008.

I Dewa Gede Palguna. Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI , 2008.

Jimly Asshiddiqie. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Jimly Asshiddiqie. Sengketa Kewenangan AntarLembaga Negara. Jakarta: Konspress, 2005.

Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Muchamad Ali Safa’at dkk. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Page 11: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

10

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

PMK Nomor 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

PMK Nomor 008/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

PMK Nomor 12/PMK/2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

PMK Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

PMK Nomor 16/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PMK Nomor 17/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

PMK Nomor 18/PMK/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference).

PMK Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan.

PMK Nomor 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Page 12: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

11

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

E.1. Mata Kuliah: HUKUM ACARA

PERADILAN KONSTITUSI

LEVEL KOMPETENSI 2

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PERADILAN

KONSTITUSI

Waktu: Minggu ke-2

SUB-SUB LEVEL KOMPETENSI : A. Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi

1. Latar belakang Judicial Review di AS, Marbury vs Madison 2. Sejarah Pembentukan MK di Dunia (Austria 1920)

B. Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI 1. Gagasan dan Implementasi Judicial Review di Indonesia 2. Proses Pembahasan Ketentuan MK dalam Perubahan Ketiga UUD 1945

C. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi 1. Kedudukan dalam sistem ketatanegaraan 2. Fungsi berdasarkan latar belakang pembentukan dan wewenang 3. Wewenang dan kewajiban

TUJUAN PEMBELAJARAN : 1. Mahasiswa memahami latar belakang sejarah dan pemikiran pembentukan MK dan

kewenangannya. 2. Mahasiswa memahami kedudukan dan fungsi MK.

INDIKATOR HASIL BELAJAR : 1. Mahasiswa dapat menjelaskan latar belakang sejarah dan pemikiran pembentukan

MK dan kewenangannya. 2. Mahasiswa dapat menjelaskan kedudukan dan fungsi MK.

METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi; c. Penugasan terstruktur; d. Media : LCD +PP

BAHAN PUSTAKA: Abdul Mukthie Fadjar. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta:

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Page 13: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

12

Ahmad Syahrizal. Peradilan Konstitusi: Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Fatmawati. Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki oleh Hakim Dalam Pengujian UU. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005.

Hamdan Zoelva. Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Harjono. Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2008.

I Dewa Gede Palguna. Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI , 2008.

Jimly Asshiddiqie. Model-Model Pengujian Konstitusional Di Beberapa Negara. Jakarta: Konpress, 2005.

Jimly Asshiddiqie. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Jimly Asshiddiqie. Sengketa Kewenangan AntarLembaga Negara. Jakarta: Konspress, 2005.

Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Muchamad Ali Safa’at dkk. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Page 14: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

13

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) E.2. Mata Kuliah:

HUKUM ACARA

PERADILAN KONSTITUSI

LEVEL KOMPETENSI 2

PRINSIP-PRINSIP HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Waktu: Minggu ke-3

SUB-SUB LEVEL KOMPETENSI : A. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Konstitusi

1. Persidangan terbuka untuk umum 2. Independen dan imparsial 3. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan murah 4. Hak untuk didengar secara seimbang (Audi et alteram partem) 5. Hakim aktif dalam persidangan 6. Ius curia novit

B. Susunan Hakim Konstitusi 1. Komposisi 2. Mekanisme Pemilihan

C. Jenis dan Sifat Persidangan 1. Pemeriksaan Pendahuluan 2. Pemeriksaan Persidangan 3. Rapat Permusyawaratan Hakim 4. Pengucapan Putusan

D. Persidangan Jarak Jauh 1. Fungsi Persidangan Jarak Jauh 2. Cara Pengajuan Permohonan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN PEMBELAJARAN : 1. Mahasiswa memahami asas-asas Hukum Acara Peradilan Konstitusi. 2. Mahasiswa memahami susunan hakim konstitusi. 3. Mahasiswa memahami jenis dan sifat persidangan serta persidangan jarak jauh.

INDIKATOR HASIL BELAJAR : 1. Mahasiswa dapat menjelaskan asas-asas Hukum Acara Peradilan Konstitusi. 2. Mahasiswa dapat menjelaskan susunan hakim konstitusi. 3. Mahasiswa dapat menjelaskan jenis dan sifat persidangan serta persidangan jarak

jauh.

Page 15: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

14

METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi; c. Media : LCD +PP

BAHAN PUSTAKA: Abdul Mukthie Fadjar. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta:

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

I Dewa Gede Palguna. Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI , 2008.

Jimly Asshiddiqie. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2005.

Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Muchamad Ali Safa’at dkk. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

PMK Nomor 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

PMK Nomor 008/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

PMK Nomor 12/PMK/2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

PMK Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

PMK Nomor 16/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Page 16: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

15

PMK Nomor 17/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

PMK Nomor 18/PMK/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference).

PMK Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan.

PMK Nomor 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Page 17: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

16

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) E.2. Mata Kuliah:

HUKUM ACARA

PERADILAN KONSTITUSI

LEVEL KOMPETENSI 2

PRINSIP-PRINSIP HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Waktu: Minggu ke-4

SUB-SUB LEVEL KOMPETENSI : A. Permohonan

1. Isi Permohonan 2. Mekanisme pengajuan permohonan 3. Syarat Kelengkapan Permohonan

B. Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan Sidang 1. Mekanisme Pendaftaran permohonan 2. Mekanisme Penjadwalan Sidang

C. Permohonan Online 1. Tujuan permohonan online 2. Mekanisme pengajuan permohonan online

D. Penggabungan Perkara 1. Pengertian penggabungan perkara 2. Mekanisme penggabungan perkara

E. Pembuktian dan Alat Bukti 1. surat atau tulisan 2. keterangan saksi 3. keterangan ahli 4. keterangan para pihak 5. petunjuk 6. informasi elektronik

F. Putusan 1. Mekanisme pengambilan putusan 2. Jenis-jenis putusan 3. Tindak lanjut dan akibat hukum putusan

G. Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan 1. Tata cara persidangan 2. Tata tertib persidangan

TUJUAN PEMBELAJARAN : 1. Mahasiswa memahami Hukum Acara Peradilan Konstitusi yang bersifat umum. 2. Mahasiswa memahami tahapan-tahapan berperkara di Mahkamah Konstitusi. 3. Mahasiswa memahami jenis-jenis, kekuatan hukum, dan pelaksanaan putusan di

Mahkamah Konstitusi.

Page 18: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

17

INDIKATOR HASIL BELAJAR : 1. Mahasiswa dapat menjelaskan Hukum Acara Peradilan Konstitusi yang bersifat

umum. 2. Mahasiswa dapat menjelaskan tahapan-tahapan berperkara di Mahkamah

Konstitusi. 3. Mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis, kekuatan hukum, dan pelaksanaan

putusan di Mahkamah Konstitusi.

METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi; c. Studi kasus d. Media : LCD +PP

BAHAN PUSTAKA: Abdul Mukthie Fadjar. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta:

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

I Dewa Gede Palguna. Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI , 2008.

Jimly Asshiddiqie. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2005.

Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Muchamad Ali Safa’at dkk. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

PMK Nomor 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Page 19: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

18

PMK Nomor 008/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

PMK Nomor 12/PMK/2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

PMK Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

PMK Nomor 16/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PMK Nomor 17/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

PMK Nomor 18/PMK/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference).

PMK Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan.

PMK Nomor 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Page 20: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

19

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) E.3. Mata Kuliah:

HUKUM ACARA

PERADILAN KONSTITUSI

LEVEL KOMPETENSI 2 HUKUM ACARA PENGUJIAN

UNDANG-UNDANG

Waktu: Minggu ke-5

SUB-SUB LEVEL KOMPETENSI : A. Pengujian Undang-Undang

1. Pengertian Undang-Undang a. UU Formil b. UU Materiil c. Kedudukan Perppu d. Putusan MA

2. Pengujian Formil 3. Pengujian Materiil 4. Pengujian Keberlakuan

TUJUAN PEMBELAJARAN : 1. Mahasiswa memahami istilah-istilah terkait dengan pengujian Undang-Undang. 2. Mahasiswa memahami ruang lingkup perkara Pengujian Undang-Undang. 3. Mahasiswa memahami jenis-jenis pengujian Undang-Undang dan pihak terkait.

INDIKATOR HASIL BELAJAR : 1. Mahasiswa dapat menjelaskan istilah-istilah terkait dengan pengujian Undang-

Undang. 2. Mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup perkara Pengujian Undang-Undang. 3. Mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis pengujian Undang-Undang dan pihak

terkait.

METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi; c. Penyusunan permohonan; d. Media : LCD +PP

Page 21: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

20

BAHAN PUSTAKA: Abdul Mukthie Fadjar. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta:

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Ahmad Syahrizal. Peradilan Konstitusi: Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Fatmawati. Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki oleh Hakim Dalam Pengujian UU. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005.

H.A.S. Natabaya. Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

I Dewa Gede Palguna. Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI , 2008.

Jimly Asshiddiqie. Perihal Undang-Undang di Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Jimly Asshiddiqie. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2005.

Jimly Asshiddiqie. Model-Model Pengujian Konstitusional Di Beberapa Negara. Jakarta: Konpress, 2005.

Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Muchamad Ali Safa’at dkk. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

PMK Nomor 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Page 22: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

21

PMK Nomor 18/PMK/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference).

PMK Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan.

Page 23: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

22

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) E.3. Mata Kuliah:

HUKUM ACARA

PERADILAN KONSTITUSI

LEVEL KOMPETENSI 2 HUKUM ACARA PENGUJIAN

UNDANG-UNDANG

Waktu: Minggu ke-6

SUB-SUB LEVEL KOMPETENSI : A. Pemohon

1. Kategori Pemohon a. Siapa saja yang dapat mengajukan permohonan b. Perorangan WNI (Kedudukan Warga Negara Asing) c. Badan hukum publik dan privat d. Masyarakat Hukum Adat

2. Syarat-syarat Pemohon Kategori Kerugian Hak atau Kewenangan Konstitusional

B. Permohonan 1. Apa yang harus diuraikan dalam permohonan 2. Persyaratan dan kelengkapan permohonan

C. Pihak terkait 1. Siapa saja yang dapat menjadi pihak terkait 2. Mekanisme untuk menjadi sebagai pihak terkait

TUJUAN PEMBELAJARAN : 1. Mahasiswa memahami pihak-pihak dalam perkara pengujian Undang-Undang. 2. Mahasiswa memahami legal standing dalam perkara pengujian Undang-Undang

dan pihak terkait. 3. Mahasiswa memahami substansi permohonan pengujian Undang-Undang.

INDIKATOR HASIL BELAJAR : 1. Mahasiswa dapat menjelaskan pihak-pihak dalam perkara pengujian Undang-

Undang. 2. Mahasiswa dapat menjelaskan legal standing dalam perkara pengujian Undang-

Undang dan pihak terkait. 3. Mahasiswa dapat menjelaskan substansi permohonan pengujian Undang-Undang.

METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi; c. Penyusunan permohonan;

Page 24: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

23

d. Media : LCD +PP

BAHAN PUSTAKA: Abdul Mukthie Fadjar. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta:

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Ahmad Syahrizal. Peradilan Konstitusi: Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Fatmawati. Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki oleh Hakim Dalam Pengujian UU. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005.

H.A.S. Natabaya. Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

I Dewa Gede Palguna. Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI , 2008.

Jimly Asshiddiqie. Perihal Undang-Undang di Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Jimly Asshiddiqie. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2005.

Jimly Asshiddiqie. Model-Model Pengujian Konstitusional Di Beberapa Negara. Jakarta: Konpress, 2005.

Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Muchamad Ali Safa’at dkk. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

PMK Nomor 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Page 25: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

24

PMK Nomor 18/PMK/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference).

PMK Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan.

Page 26: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

25

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

E.3. Mata Kuliah: HUKUM ACARA

PERADILAN KONSTITUSI

LEVEL KOMPETENSI 2 HUKUM ACARA PENGUJIAN

UNDANG-UNDANG

Waktu: Minggu ke-7

SUB-SUB LEVEL KOMPETENSI : A. Penjadwalan Sidang

Mekanisme dan batas waktu penjadwalan sidang B. Alat Bukti dan Pembuktian

1. Beban pembuktian 2. Mekanisme Pembuktian 3. Macam-macam alat bukti

C. Putusan 1. Putusan Sela

a. Munculnya putusan sela pada perkara PUU b. Bentuk Putusan Sela

2. Putusan Akhir a. Macam-macam Amar Putusan dan Perkembangannya b. Ditolak c. Tidak Dapat Diterima d. Dikabulkan e. Conditionally Constitutional f. Conditionally Inconstitutional g. Penundaan Keberlakuan Putusan h. Perumusan Norma dalam Putusan

D. Akibat Hukum dan Pelaksanaan Putusan 1. Bagaimana mekanisme atau bentuk-bentuk pelaksanaan putusan MK 2. Apa saja akibat hukum putusan MK secara umum

TUJUAN PEMBELAJARAN : 1. Mahasiswa memahami persidangan dan pembuktian dalam perkara pengujian

Undang-Undang. 2. Mahasiswa memahami jenis-jenis, kekuatan hukum, dan pelaksanaan putusan

Pengujian Undang-Undang.

Page 27: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

26

INDIKATOR HASIL BELAJAR : 1. Mahasiswa dapat menjelaskan persidangan dan pembuktian dalam perkara

pengujian Undang-Undang. 2. Mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis, kekuatan hukum, dan pelaksanaan

putusan Pengujian Undang-Undang.

METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi; c. Studi Kasus d. Media : LCD +PP

BAHAN PUSTAKA: Abdul Mukthie Fadjar. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta:

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Ahmad Syahrizal. Peradilan Konstitusi: Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Fatmawati. Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki oleh Hakim Dalam Pengujian UU. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005.

H.A.S. Natabaya. Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

I Dewa Gede Palguna. Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI , 2008.

Jimly Asshiddiqie. Perihal Undang-Undang di Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Jimly Asshiddiqie. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2005.

Jimly Asshiddiqie. Model-Model Pengujian Konstitusional Di Beberapa Negara. Jakarta: Konpress, 2005.

Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Muchamad Ali Safa’at dkk. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.

Page 28: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

27

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

PMK Nomor 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

PMK Nomor 18/PMK/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference).

PMK Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan.

Page 29: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

28

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) E.4. Mata Kuliah:

HUKUM ACARA

PERADILAN KONSTITUSI

LEVEL KOMPETENSI 2

HUKUM ACARA SKLN

Waktu: Minggu ke-8

SUB-SUB LEVEL KOMPETENSI : A. Kelembagaan Negara Pasca Perubahan UUD 1945 B. Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar Lembaga Negara

Pengertian sengketa kewenangan konstitusional C. Pemohon

1. Lembaga negara mana yang dapat mengajukan SKLN 2. Siapa yang mewakili lembaga

TUJUAN PEMBELAJARAN : 1. Mahasiswa memahami struktur kelembagaan Negara Pasca Perubahan UUD 1945.. 2. Mahasiswa memahami obyek dan subyek perkara SKLN.

INDIKATOR HASIL BELAJAR : 1. Mahasiswa dapat menjelaskan memahami struktur kelembagaan Negara Pasca

Perubahan UUD 1945. 2. Mahasiswa dapat menjelaskan obyek dan subyek perkara SKLN.

METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi; c. Studi Kasus; d. Media : LCD +PP

BAHAN PUSTAKA: Abdul Mukthie Fadjar. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta:

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Harjono. Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2008.

Jimly Asshiddiqie. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Page 30: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

29

Jimly Asshiddiqie. Sengketa Kewenangan AntarLembaga Negara. Jakarta: Konspress, 2005.

Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Muchamad Ali Safa’at dkk. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

PMK Nomor 008/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

PMK Nomor 18/PMK/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference).

PMK Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan.

Page 31: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

30

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) E.4. Mata Kuliah:

HUKUM ACARA

PERADILAN KONSTITUSI

LEVEL KOMPETENSI 2

HUKUM ACARA SKLN

Waktu: Minggu ke-9

SUB-SUB LEVEL KOMPETENSI : A. Permohonan

1. Apa isi dari permohonan 2. Apa yang harus diuraikan dalam permohonan 3. Syarat dan kelengkapan yang harus dipenuhi 4. Mekanisme mengajukan permohonan

B. Termohon Siapa yang dapat menjadi termohon

C. Pihak Terkait 1. Siapa saja yang dapat menjadi pihak terkait 2. Mekanisme untuk menjadi sebagai pihak terkait

D. Alat Bukti dan Pembuktian 1. Beban pembuktian 2. Mekanisme Pembuktian 3. Macam-macam alat bukti

E. Putusan 1. Putusan Sela

a. Munculnya putusan sela pada perkara PUU b. Bentuk Putusan Sela

2. Putusan Akhir F. Akibat Hukum dan Pelaksanaan Putusan

1. Bagaimana mekanisme atau bentuk-bentuk pelaksanaan putusan MK 2. Apa saja akibat hukum putusan MK secara umum

TUJUAN PEMBELAJARAN : 1. Mahasiswa memahami proses beracara dalam perkara SKLN. 2. Mahasiswa memahami jenis-jenis putusan dalam perkara SKLN.

INDIKATOR HASIL BELAJAR : 1. Mahasiswa dapat menjelaskan proses beracara dalam perkara SKLN. 2. Mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis putusan dalam perkara SKLN.

Page 32: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

31

METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi; c. Studi Kasus; d. Media : LCD +PP

BAHAN PUSTAKA: Abdul Mukthie Fadjar. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta:

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Harjono. Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2008.

Jimly Asshiddiqie. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Jimly Asshiddiqie. Sengketa Kewenangan AntarLembaga Negara. Jakarta: Konspress, 2005.

Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Muchamad Ali Safa’at dkk. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

PMK Nomor 008/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

PMK Nomor 18/PMK/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference).

PMK Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan.

Page 33: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

32

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

E.5. Mata Kuliah:

HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI

LEVEL KOMPETENSI I

HUKUM ACARA PHPU

Waktu: Minggu ke-10

SUB-SUB LEVEL KOMPETENSI : A. Jenis-jenis Pemilu

1. Pemilu DPR, DPD, DPRD. 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 3. Pemilu Kepala Daerah

B. Jenis-jenis sengketa Pemilu 1. Pelanggaran Pidana 2. Pelanggaran Administratif 3. Sengketa Hasil

C. Sengketa Hasil Pemilu 1. Pengertian Sengketa Hasil 2. Perkembangan Kewenangan MK PHPU

TUJUAN PEMBELAJARAN : 1. Mahasiswa memahami perkembangan jenis-jenis Pemilu. 2. Mahasiswa memahami jenis-jenis sengketa Pemilu. 3. Mahasiswa memahami perkembangan ruang lingkup sengketa tentang hasil Pemilu.

INDIKATOR HASIL BELAJAR : 1. Mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan jenis-jenis Pemilu. 2. Mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis sengketa Pemilu. 3. Mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan ruang lingkup sengketa tentang hasil

Pemilu.

METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi; c. Studi kasus; d. Media : LCD +PP

Page 34: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

33

BAHAN PUSTAKA: Abdul Mukthie Fadjar. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta:

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Harjono. Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2008.

Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Muchamad Ali Safa’at dkk. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

PMK Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

PMK Nomor 16/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PMK Nomor 17/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Page 35: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

34

PMK Nomor 18/PMK/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference).

PMK Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan.

Page 36: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

35

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

E.5. Mata Kuliah: HUKUM ACARA

PERADILAN KONSTITUSI

LEVEL KOMPETENSI I

HUKUM ACARA PHPU

Waktu: Minggu ke-11

SUB-SUB LEVEL KOMPETENSI : A. Pemohon B. Permohonan C. Termohon dan Pihak Terkait D. Alat Bukti dan Pembuktian E. Putusan

1. Putusan Sela 2. Putusan Akhir

F. Akibat Hukum dan Pelaksanaan Putusan

TUJUAN PEMBELAJARAN : 1. Mahasiswa memahami pihak yang memiliki legal standing dalam perkara PHPU. 2. Mahasiswa memahami substansi permohonan perkara PHPU. 3. Mahasiswa memahami tahapan persidangan dan pembuktian dalam perkara PHPU. 4. Mahasiswa memahami jenis dan akibat hukum putusan PHPU.

INDIKATOR HASIL BELAJAR : 1. Mahasiswa dapat menjelaskan pihak yang memiliki legal standing dalam perkara

PHPU. 2. Mahasiswa dapat menjelaskan substansi permohonan perkara PHPU. 3. Mahasiswa dapat menjelaskan tahapan persidangan dan pembuktian dalam perkara

PHPU. 4. Mahasiswa dapat menjelaskan jenis dan akibat hukum putusan PHPU

METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi; c. Studi kasus; d. Media : LCD +PP

Page 37: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

36

BAHAN PUSTAKA: Abdul Mukthie Fadjar. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta:

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Harjono. Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2008.

Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Muchamad Ali Safa’at dkk. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

PMK Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

PMK Nomor 16/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PMK Nomor 17/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Page 38: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

37

PMK Nomor 18/PMK/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference).

PMK Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan.

Page 39: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

38

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

E.6. Mata Kuliah: HUKUM ACARA

PERADILAN KONSTITUSI

LEVEL KOMPETENSI I

HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

Waktu: Minggu ke-12

SUB-SUB LEVEL KOMPETENSI : A. Kedudukan dan Fungsi Parpol B. Alasan Pembubaran Partai Politik C. Pemohon D. Permohonan E. Termohon F. Alat Bukti dan Pembuktian G. Putusan

1. Putusan Sela 2. Putusan Akhir

H. Akibat Hukum dan Pelaksanaan Putusan

TUJUAN PEMBELAJARAN : 1. Mahasiswa memahami latar belakang perkara pembubaran partai politik. 2. Mahasiswa memahami pihak-pihak dalam perkara pembubaran partai politik. 3. Mahasiswa memahami substansi permohonan dan pembuktian perkara

pembubaran partai politik. 4. Mahasiswa memahami putusan dan akibat hukum putusan perkara pembubaran

partai politik.

INDIKATOR HASIL BELAJAR : 1. Mahasiswa dapat menjelaskan latar belakang perkara pembubaran partai politik. 2. Mahasiswa dapat menjelaskan pihak-pihak dalam perkara pembubaran partai

politik. 3. Mahasiswa Mahasiswa dapat menjelaskan substansi permohonan dan pembuktian

perkara pembubaran partai politik. 4. Mahasiswa Mahasiswa dapat menjelaskan putusan dan akibat hukum putusan

perkara pembubaran partai politik.

Page 40: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

39

METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Studi kasus; c. Diskusi; d. Media : LCD +PP

BAHAN PUSTAKA: Abdul Mukthie Fadjar. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta:

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Harjono. Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2008.

Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Muchamad Ali Safa’at dkk. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

PMK Nomor 12/PMK/2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

PMK Nomor 18/PMK/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference).

PMK Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan.

Page 41: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

40

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

E.7. Mata Kuliah: HUKUM ACARA

PERADILAN KONSTITUSI

LEVEL KOMPETENSI I

HUKUM ACARA MEMUTUS PENDAPAT DPR

Waktu: Minggu ke-13

SUB-SUB LEVEL KOMPETENSI : A. Peran MK dalam Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden B. Alasan Pemberhentian

TUJUAN PEMBELAJARAN : 1. Mahasiswa memahami latar belakang perkara pemberhentian Presiden dan/atau

Wakil Presiden. 2. Mahasiswa memahami kasus-kasus pemberhentian Presiden dan/atau Wakil

Presiden. 3. Mahasiswa memahami alasan-alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil

Presiden.

INDIKATOR HASIL BELAJAR : 1. Mahasiswa dapat menjelaskan latar belakang perkara pemberhentian Presiden

dan/atau Wakil Presiden. 2. Mahasiswa dapat menjelaskan kasus-kasus pemberhentian Presiden dan/atau

Wakil Presiden. 3. Mahasiswa dapat menjelaskan alasan-alasan pemberhentian Presiden dan/atau

Wakil Presiden.

METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi; c. Studi kasus; d. Media : LCD +PP

BAHAN PUSTAKA: Abdul Mukthie Fadjar. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta:

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Page 42: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

41

Hamdan Zoelva. Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Harjono. Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2008.

Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Soimin. Impeachment Presiden & Wakil Presiden. Yogyakarta: UII Press, 2009.

Muchamad Ali Safa’at dkk. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

PMK Nomor 18/PMK/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference).

PMK Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan.

PMK Nomor 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Page 43: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

42

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

E.7. Mata Kuliah: HUKUM ACARA

PERADILAN KONSTITUSI

LEVEL KOMPETENSI I

HUKUM ACARA MEMUTUS PENDAPAT DPR

Waktu: Minggu ke- 14

SUB-SUB LEVEL KOMPETENSI : A. Pemohon/Pendakwa B. Permohonan C. Termohon D. Alat Bukti dan Pembuktian E. Putusan F. Akibat Hukum dan Pelaksanaan Putusan

TUJUAN PEMBELAJARAN : 1. Mahasiswa memahami pihak-pihak dan pengambilan keputusan dalam perkara

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. 2. Mahasiswa memahami proses beracara dalam perkara pemberhentian Presiden

dan/atau Wakil Presiden. 3. Mahasiswa memahami putusan dan akibat hukum putusan dalam perkara

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

INDIKATOR HASIL BELAJAR : 1. Mahasiswa dapat menjelaskan pihak-pihak dan pengambilan keputusan dalam

perkara pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. 2. Mahasiswa dapat menjelaskan proses beracara dalam perkara pemberhentian

Presiden dan/atau Wakil Presiden. 3. Mahasiswa dapat menjelaskan putusan dan akibat hukum putusan dalam perkara

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi; c. Media : LCD +PP

Page 44: SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/PRAKTIK-PERADILAN-KONS... · Berita Acara Persidangan 7. Risalah Sidang 8. Penarikan Perkara 9. Administrasi

43

BAHAN PUSTAKA: Abdul Mukthie Fadjar. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta:

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Hamdan Zoelva. Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Harjono. Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2008.

Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Soimin. Impeachment Presiden & Wakil Presiden. Yogyakarta: UII Press, 2009.

Muchamad Ali Safa’at dkk. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

PMK Nomor 18/PMK/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference).

PMK Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan.

PMK Nomor 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.