Informasi lebih lanjut hubungi: Anita Widiati Plt. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Gedung Utama Lantai 16, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Gatot Subroto Kavling 40-42, Jakarta Telepon: 021 5250208

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124

TELEPON (021) 5250208, 5251609 ext 51633; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;

EMAIL pengaduan @pajak.go.id

KETERANGAN PERS

Sidang Pemeriksaan Setempat atas Sengketa Tanah Milik Negara

Jakarta, 5 Januari 2016 – Direktorat Jenderal Pajak pada hari ini telah menghadiri Sidang

Pemeriksaan Setempat terkait dengan sengketa atas tanah negara di daerah Kemanggisan,

Jakarta Barat. Tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan bagian tanah negara berdasarkan

Serfifikat Hak Pakai Nomor 12 tanggal 17 Desember 1988 atas nama Direktorat Jenderal Pajak

yang berlokasi di Kemanggisan, Jakarta Barat dengan luas kurang lebih 8.000 m2.

Di atas tanah negara tersebut terdapat bangunan gedung Kemanggisan Sport House

(KSH) yang dibangun dan dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pajak. Selain

bangunan gedung KSH, di atas tanah tersebut juga terdapat lapangan tenis, kolam renang, dan

tower air yang dibangun untuk memasok kebutuhan air Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak

yang lokasinya tidak jauh dari obyek sengketa.

Sengketa ini berawal dari adanya oknum dengan inisial H bersama organisasi masyarakat

tertentu sejak 14 Desember 2004 secara paksa dan tanpa hak menguasai obyek tanah negara

tersebut dari pengelola KSH sehingga penggunaan tanah negara tersebut tidak lagi sesuai untuk

peruntukan awal sebagai sarana olahraga.

Oknum H sebagai pihak yang telah menguasai tanpa hak obyek negara tersebut kemudian

berusah untuk memperoleh legitimasi penguasaan hak dengan mengajukan gugatan ke

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Negara sebagai Tergugat dalam perkara ini tetap berpendapat bahwa obyek sengketa di

lokasi Kemanggisan tersebut telah diperoleh secara sah dan berkekuatan hukum yang ditandai

dengan telah diterbitkannya Sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional.

Setelah tahapan Sidang Pemeriksaan Setempat hari ini, persidangan akan dilanjutkan

pada 19 Januari 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan agenda mendengarkan

keterangan saksi.